Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Gus Yahya Enggan Tanggapi Polemik Pernyataan Ulil Abshar Soal Wahabi Lingkungan

    Gus Yahya Enggan Tanggapi Polemik Pernyataan Ulil Abshar Soal Wahabi Lingkungan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) memilih tidak memberikan komentar terkait pernyataan Gus Ulil Abshar Abdalla yang menyebut penolakan terhadap tambang sebagai sikap ekstrem ala Wahabi.

    “Tidak, tidak, tidak. Saya tidak mau bicara itu,” ujar Gus Yahya singkat saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan, Selasa (24/6/2025). 

    Sementara itu, saat ditanya mengenai perkembangan pengelolaan tambang oleh NU, Gus Yahya belum memberikan penjelasan lebih lanjut dan memilih untuk bungkam.

    Namun sebelumnya, PBNU diketahui telah menyiapkan badan usaha yang akan menjadi pelaksana teknis dalam pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi keagamaan.

    PBNU sendiri sebelumnya telah menyatakan komitmennya untuk mengelola tambang secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip keberlanjutan, sembari tetap memperhatikan aspek sosial dan lingkungan di wilayah operasional.

    Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil panggilan akrabnya ramai dikritik oleh publik usai pernyataannya yang menilai penolak tambang seperti Greenpeace dan Walhi sebagai Wahabi Lingkungan.

    Dalam acara di stasiun televise, Gus Ulil beradu argumen dengan Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik terkait dengan pertambangan, khususnya di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Gus Ulil sempat menekankan bahwa sikap yang menuntut kemurnian ekologis seperti yang disuarakan aktivis lingkungan seperti Iqbal sebagai bentuk wahabisme. 

    “Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu, artinya orang Wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks, sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali,” tandas Gus Ulil dalam acara TV Nasional yang berjudul: “Debat PBNU dan Aktivis soal Tambang Nikel Raja Ampat, Ini Dampaknya!”.

  • Kemendagri Catat Ada Kasus Sengketa 16 Pulau di Jawa Timur

    Kemendagri Catat Ada Kasus Sengketa 16 Pulau di Jawa Timur

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeberkan ada 16 pulau yang kini tengah masuk proses sengketa antara Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung Jawa Timur.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mengemukakan pada awalnya hanya ada 13 pulau yang tengah disengketakan oleh kedua kabupaten itu. 

    Namun, setelah dilakukan kajian mendalam, menurut Tomsi, telah ditemukan 3 pulau lagi yang tumpang tindih klaim antara wilayah Trenggalek dan Tulungagung, sehingga jumlahnya menjadi 16 pulau yang masuk proses sengketa.

    “Jadi sekarang ada 16 pulau yang masuk proses sengketa,” tutur Tomsi di Jakarta, Selasa (24/6).

    Tomsi mengungkapkan bahwa 16 pulau itu tidak ada penghuninya sama sekali. Maka dari itu, kata Tomsi, sembari menunggu keputusan 16 pulau itu masuk kabupaten mana, sementara akan masuk administrasi provinsi Jawa Timur lebih dulu.

    “Jadi tidak masuk Trenggalek dan tidak juga masuk Tulungagung, tetapi masuk wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri bakal menggandeng beberapa pihak lainnya di antaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Informasi Geospasial (BIG), Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut, Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan Pemkab Tulungagung.

    “Rapat lanjutan akan digelar Juli 2025 dan akan melibatkan Gubernur Jatim, Bupati Trenggalek, Bupati Tulungagung, serta para Ketua DPRD masing-masing daerah guna memusyawarahkan sebelum status administratif atas 16 pulau diputuskan,” ujarnya.

  • Penerbangan Dua Kloter Jemaah Haji Ditunda Akibat Konflik Israel-Iran, Ini Detailnya

    Penerbangan Dua Kloter Jemaah Haji Ditunda Akibat Konflik Israel-Iran, Ini Detailnya

    Bisnis.com, MAKKAH — Saudia Airlines membatalkan penerbangan dua kelompok terbang (kloter) jemaah haji Indonesia, yakni kloter 43 dan 44 Embarkasi Surabaya (SUB-43 dan SUB-44), imbas eskalasi konflik Israel-Iran. 

    Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan seluruh jemaah dari dua kloter tersebut telah ditempatkan di hotel di Jeddah, Arab Saudi, untuk menunggu informasi keberangkatan selanjutnya. 

    Sebanyak 379 jemaah SUB-43 dan 380 jemaah SUB-44 sedianya akan terbang dari Bandara King Abdulaziz, Jeddah Arab Saudi, Selasa (24/6/2025) pukul 03:50 Waktu Arab Saudi (WAS) dan 05:10 WAS, masing-masing dengan nomor penerbangan SV-5302 dan SV-5440. 

    “Jemaahnya sekarang sudah ditempatkan di hotel-hotel di Jeddah untuk mendapatkan kabar selanjutnya. Sampai saat ini informasi sementara kami dapatkan dari berbagai pihak bahwa untuk penerbangan selanjutnya insya Allah masih bisa berlanjut karena maskapai yang kita gunakan banyak yang menggunakan jalur melalui Oman, dan itu masih aman,” kata Hilman ditemui di Makkah, Selasa (24/5/2025). 

    Hilman melanjutkan pihaknya masih menunggu kabar dari pihak maskapai mengenai pemberangkatan kembali jemaah SUB-43 dan SUB-44. Akan tetapi, dia memastikan bahwa jadwal penerbangan lainnya akan tetap berlanjut karena maskapai memilih jalur yang lebih aman dari eskalasi konflik. 

    “Mereka [maskapai penerbangan] belum memberikan jadwal terbaru karena tetap sesuai dengan rotasi pesawatnya, ya, tetapi mudah-mudahan secepatnya,” katanya. 

    Dia melanjutkan, perkembangan politik di Timur Tengah yang berdampak pada jadwal pemulangan jemaah haji berada di luar kewenangan Kementerian Agama untuk melakukan antisipasi. 

    Meski demikian, pihaknya terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak, antara lain Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Kedutaan Besar RI Arab Saudi, syarikah penyedia layanan haji, hingga Kementerian Haji dan Umrah Saudi. 

    “Bagaimanapun situasi yang ada ini harus disikapi tidak hanya oleh Misi Haji Indonesia tetapi perusahaan-perusahaan layanan yang ada di Makkah untuk mulai tanggal 26 [Juni 2025] di Madinah kami siap-siap memberangkatkan jemaah pulang ke Tanah Air,” jelasnya. 

    Sementara itu, fase pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang I yang diberangkatkan melalui Bandara Jeddah, akan segera berakhir. Pemulangan jemaah haji gelombang II dari Bandara Madinah akan dimulai pada 26 Juni 2025. 

    Menurut Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama, hingga Selasa (24/6/2025) pukul 15:30 WAS, sudah sebanyak 231 kloter yang terdiri atas 89.991 jemaah haji tiba di Tanah Air. Sementara itu, 44.574 jemaah pemulangan gelombang II telah berada di Madinah untuk tinggal selama 8 hingga 9 hari, sebelum bertolak ke Tanah Air. 

  • Evakuasi Pendaki Brasil, Jalur Pendakian Sembalun Menuju Puncak Rinjani Ditutup Sementara

    Evakuasi Pendaki Brasil, Jalur Pendakian Sembalun Menuju Puncak Rinjani Ditutup Sementara

    Bisnis.com, JAKARTA — Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) telah menutup sementara empat jalur wisata pendakian sembalun menuju Puncak Gunung Rinjani.

    Kepala Balai Balai, Yarman mengatakan penutupan sementara itu berkaitan dengan evakuasi pendaki wanita asal Brasil berinisial JDSP (27).

    “Aktivitas pendakian dari Pelawangan 4 Jalur Wisata Pendakian Sembalun menuju puncak Gunung Rinjani ditutup sementara mulai 24 Juni 2025,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/6/2025).

    Yarman mengungkap, alasan penutupan jalur itu dilakukan untuk mempermudah proses evakuasi serta menjaga keselamatan pendaki hingga tim evakuasi yang menggunakan jalur sembalun.

    “Dalam rangka percepatan proses evakuasi korban kecelakaan di Cemara Nunggal jalur menuju Puncak Gunung Rinjani dan mempertimbangkan aspek keselamatan pengunjung,” imbuhnya.

    Di samping itu, Yarman mengungkap bahwa pengunjung masih dapat mendaki di seluruh jalur wisata pendakian TNGR sampai batas Pelawangan 4 Sembalun.

    “Pengunjung masih dapat melakukan aktivitas pendakian di seluruh jalur wisata pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani sampai dengan lokasi Pelawangan 4 Sembalun,” pungkas Yarman.

    Sekadar informasi, korban JDSP terjatuh di tebing sekitar Cemara Nunggal saat menuju puncak Rinjani pada Senin (23/6/2025).

    Sekitar pukul 06.30 WITA, keberadaan Juliana terpantau melalui drone. Dia terlihat tersangkut di tebing batu pada kedalaman sekitar 500 meter. Dari hasil pengamatan visual, dia tampak dalam kondisi tidak bergerak.

  • Prabowo Terus Pantau Konflik Iran-Israel, Fokuskan Evakuasi dan Keselamatan WNI

    Prabowo Terus Pantau Konflik Iran-Israel, Fokuskan Evakuasi dan Keselamatan WNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memantau secara cermat perkembangan konflik antara Iran dan Israel yang kembali memanas dalam beberapa hari terakhir. 

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan bahwa fokus dari kepala negara saat ini adalah keselamatan dari Warga Negara Indonesia (WNI) dan solusi perdamaian antar negara yang berkonflik.

    “Soal konflik yang sekarang terjadi antara Iran dan Israel, tentu Pak Presiden mengikuti perkembangan ini secara cermat dari waktu ke waktu dan sudah memberitakan kepada seluruh jajarannya, baik di Indonesia maupun perwakilan-perwakilan di negara-negara yang terkait untuk ya mengikuti perkembangan yang terjadi di sana dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika terkait dengan keselamatan WNI,” ujar Juri di kantor Kemensesneg, Selasa (24/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Presiden Ke-8 RI itu telah menginstruksikan jajarannya untuk siap mengantisipasi kemungkinan buruk, termasuk evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) jika situasi memburuk di wilayah terdampak konflik. Proses antisipasi tersebut, menurut Juri, sudah berjalan dan terus dipantau secara aktif.

    “Untuk keselamatan WNI, Pak Presiden sudah memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengantisipasi dan menyelamatkan jika ada hal-hal yang memang perlu dilakukan untuk mengevakuasi WNI yang di sana. Dan itu sudah berjalan,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Juri menyampaikan bahwa Indonesia tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan posisi non-blok. Dalam konteks ini, Indonesia memandang perdamaian sebagai solusi utama yang harus diupayakan untuk mengakhiri konflik.

    Menurutnya, Presiden Prabowo juga terus mendorong berbagai upaya diplomatik untuk menurunkan ketegangan dan menghindari jatuhnya korban lebih banyak.

    “Presiden melakukan berbagai upaya untuk mendorong deeskalasi, mendorong menurunnya eskalasi konflik di kawasan itu,” pungkas Juri.

  • Dasco Sebut Surat Usulan Pemakzulan Wapres Gibran Belum Sampai Meja Pimpinan DPR

    Dasco Sebut Surat Usulan Pemakzulan Wapres Gibran Belum Sampai Meja Pimpinan DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyebut surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari Forum Purnawirawan TNI, masih belum sampai ke meja pimpinan.

    Dia menuturkan bahwa hingga kini surat itu masih berada di Sekretariat Jenderal DPR. Apabila nanti sudah sampai di pimpinan, akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

    “Suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di rapim [rapat pimpinan] dari barus [badan musyawarah] yang sesuai mekanisme, yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan,” bebernya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

    Lebih jauh, Ketua Harian Gerindra ini mengaku bahwa DPR mendapatkan beberapa surat lain yang juga mengatasnamakan purnawirawan TNI. Sebab itu, dia berjanji pihaknya akan hati-hati akan hal ini.

    “Purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat,” tegas Dasco.

    Sementara itu, di pada kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani mengaku sampai saat ini dirinya masih belum melihat surat usulan pemakzulan yang sudah dikirimkan purnawirawan TNI dan diterima DPR pada 3 Juni kemarin.

    “Belum lihat [suratnya], ini baru masuk masa sidang semua surat yang diterima masih di tata usaha,” ujar dia.

    Sebagai informasi, berdasarkan salinan dokumen yang diperoleh Bisnis, surat itu bernomor 003/FPPTNI/V/2025 dan bertitimangsa Jakarta, 26 Mei 2025. Surat ditujukan kepada Ketua MPR RI dan Ketua DPR RI periode 2024—2029. 

    Dalam argumentasi hukumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menilai bahwa pencalonan Gibran melanggar prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan.

  • Istana Tegaskan Penunjukan Calon Dubes Kosong Sedang Diproses

    Istana Tegaskan Penunjukan Calon Dubes Kosong Sedang Diproses

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyatakan pemerintah memastikan proses penunjukan duta besar (dubes) RI terus berlangsung.

    Termasuk, kata Juri, melalui usulan dan masukan dari berbagai pihak, seperti mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Dino Patti Djalal.

    “Semua masukan dan informasi dari masyarakat, dari tokoh-tokoh mengenai isu-isu penting, termasuk pengisian dubes, tentu tidak luput dari perhatian Presiden. Ini hanya soal timing, soal waktu, dan soal siapa yang akan ditempatkan,” ujar Juri di Kantor Kementerian Sekretariat Presiden (Kemensesneg), Selasa (24/6/2025).

    Juri menyatakan bahwa proses penunjukan dubes sedang berjalan dan tetap berada dalam kendali penuh Presiden sebagai pemegang hak prerogatif dalam menentukan siapa yang akan mewakili Indonesia di luar negeri.

    Ketika ditanya soal nama-nama kandidat dubes, Juri menjawab singkat bahwa hal tersebut masih dalam proses dan belum bisa dipublikasikan. 

    “Ya itu on process dan menjadi prerogatif Presiden untuk menentukan pemimpin dari perwakilan kita di luar negeri,” pungkas Juri.

    Dalam kesempatan lain, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko menyatakan bahwa pemerintah saat ini tengah memproses sejumlah nama kandidat, dan menunggu arahan final dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita tunggu arahan Presiden tentang itu. Sampai sekarang sudah ada arahan, cuma kita lagi olah untuk ngisinya. Ada beberapa nama, cuma sedang kita proses,” ujar Bambang kepada wartawan di Kantor Kemenkum, Senin (23/6/2025).

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa calon dubes berasal dari beragam latar belakang, baik kalangan profesional diplomatik maupun politikus. 

    Saat ditanya apakah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto termasuk dalam bursa nama calon dubes, Bambang membantah hal tersebut.

    “Tidak, belum ke sana kita. Kita masih menunggu usulan dari Menteri Luar Negeri,” katanya.

    Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa proses pengusulan memang dimulai dari Menteri Luar Negeri, sebelum nantinya ditetapkan oleh Presiden.

    Mengenai jumlah kandidat, Bambang enggan menyebutkan secara pasti, namun memberi gambaran bahwa ada sekitar tiga nama yang sedang dipertimbangkan.

    “Ada, saya lupa karena saya tidak siap kalau ditanya. Kira-kira [tiga orang],” tandas Bambang.

    Sebelumnya, Eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengisi sejumlah posisi Duta Besar RI di luar negeri yang masih kosong, termasuk di Amerika Serikat (AS) dan Jerman.

    Dalam unggahan di akun X pribadinya, @dinopattidjalal, yang dikutip pada Senin (23/6/2025), Dino menilai kekosongan posisi duta besar tersebut akan menyulitkan Indonesia untuk berdiplomasi secara efektif.

    “Dalam dunia yang semakin dihantui perang, konflik, krisis yang berbahaya, mohon agar kursi Dubes-dubes untuk AS, PBB (New York & Jenewa), Jerman yang sudah lama kosong dapat segera diisi,” ungkap pendiri dan Ketua FPCI ini dalam unggahannya.

    Adapun, komentar tersebut disampaikan Dino di tengah eskalasi konflik global akibat ketegangan antara Iran dan Israel. Tensi geopolitik pun makin memanas pada akhir pekan lalu saat Amerika Serikat (AS) turut serta membantu Israel dengan menyerang berbagai fasilitas nuklir Iran.

    Posisi Duta Besar Indonesia untuk AS terakhir diisi oleh Rosan Roeslani dan telah kosong selama hampir 2 tahun. Rosan meninggalkan posnya di Washington pada Juli 2023 karena diangkat sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Sementara itu, posisi Duta Besar RI untuk PBB berkedudukan di New York terakhir kali dipegang oleh Arrmanatha Nasir. Dia meninggalkan posisi tersebut pada Oktober 2024 saat ditunjuk Prabowo menjadi Wakil Menteri Luar Negeri.

  • Prabowo Tunjuk Pansel Anggota Ombudsman, Ini Sederet Tugasnya

    Prabowo Tunjuk Pansel Anggota Ombudsman, Ini Sederet Tugasnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membentuk panitia seleksi (pansel) untuk menjaring calon anggota Ombudsman.

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa pembentukan pansel ini merupakan amanat Undang-Undang.

    “Panitia pansel ini kan ada, memang undang-undang tentang Ombudsman itu mengatur bahwa untuk memilih dan menetapkan komisioner Ombudsman itu harus dibentuk pansel. Lima orang pansel ini diminta oleh Presiden untuk membantu menyeleksi dua kali lipat jumlah yang dibutuhkan,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kemensesneg, Selasa (24/6/2025).

    Lebih lanjut, dia memerinci bahwa jumlah anggota Ombudsman RI yang dibutuhkan adalah sembilan orang. Karena itu, pansel ditugaskan menyeleksi 18 nama untuk diajukan kepada DPR RI.

    “Jadi Ombudsman itu kan sembilan orang, kemudian Presiden akan memilih melalui pansel itu 18 orang, dikirim ke DPR, dan nanti DPR akan memilih sembilan untuk dikirim ke Presiden dan diminta penetapannya. Jadi itu undang-undangnya,” tandas Juri.

    Juri pun memperkenalkan Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026-20231 di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    Diketahui keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan tahun 2021-2026 akan berakhir 22 Februari 2026 sehingga perlu disiapkan calon penggantinya.

    Juri menyampaikan pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2026-2031 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57/P Tahun 2025 tanggal 3 Juni 2025.

    Sementara itu melalui keterangannya, Juri menegaskan tugas-tugas Pansel. Pertama, Pansel bertugas mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota Ombudsman Republik Indonesia.

    Kedua, Pansel melakukan pendaftaran calon anggota Ombudsman Republik Indonesia. Ketiga, Pansel melakukan seleksi administrasi calon anggota Ombudsman Republik Indonesia.

    Keempat, Pansel mengumumkan daftar nama calon untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Kelima, Pansel melakukan seleksi kualitas dan integritas calon anggota Ombudsman Republik Indonesia.

    Terakhir, kata Juri Pansel menentukan dan menyampaikan nama calon anggota Ombudsman Republik Indonesia sebanyak 18 (delapan belas) nama kepada presiden.

    Adapun lima anggota Pansel, sebagai berikut:

    1. Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si., sebagai Ketua merangkap Anggota;

    2. Munafrizal Manan, S.H., S.Sos., LL.M., M.I.P., M.Si., sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;

    3. Dr. Ahmad Suaedy, sebagai Anggota;

    4. Prof. Dr. Ma mun Murod, sebagai Anggota;

    5. Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H., sebagai Anggota.

  • Bursa Pemilihan Ketum PSI, Ada Jokowi di Balik Layar?

    Bursa Pemilihan Ketum PSI, Ada Jokowi di Balik Layar?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dipastikan tidak maju dalam pemilihan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

    Kendati demikian, majunya Kaesang Pangarep dalam pemilihan PSI 1 turut merepresentasikan sosok Jokowi masih berada di balik layar.

     Putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum (caketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025 di Basecamp Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Jakarta, Sabtu (21/6/2025).

    Kaesang mengatakan masih banyak pekerjaan sebagai ketua umum yang belum dirinya selesaikan di PSI, seiring dengan adanya restrukturisasi di tubuh DPP, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), maupun Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai berlambang mawar itu.

    “Nah, saya rasa saya harus selesaikan itu semua dan membawa PSI jauh lebih baik di 2029,” kata Kaesang dalam konferensi pers usai pendaftaran.

    Terkait posisinya yang merupakan petahana, Kaesang menuturkan dirinya telah mengajukan cuti sebagai Ketum PSI agar fokus terhadap proses pemilihan.

    Nantinya, kata dia, akan ada pelaksana harian yang dipilih oleh Dewan Pembina untuk menggantikan dirinya memimpin PSI sepanjang proses pemilihan calon ketua umum.

    Dia pun mengucapkan terima kasih kepada para perwakilan DPW yang mendukungnya untuk maju sebagai calon ketua umum PSI.

    “InsyaAllah PSI di 2029 masuk Senayan, kita perbanyak lagi kepala daerah dari kader PSI. Yang pasti kita juga harus bersiap menunggu tokoh besar yang akan bergabung ke PSI,” ungkap Kaesang.

    Selain dirinya, Kaesang mengatakan kemungkinan masih akan terdapat beberapa orang calon ketua umum PSI lainnya yang akan mendaftarkan diri.

    “Masih ada beberapa hari, masih ada dua hari lagi sebelum pendaftaran ditutup,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP PSI Agus Mulyono Herlambang mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum (caketum) PSI periode mendatang, pada hari terakhir, Senin (23/6/2025).

    Adapun, dia berhasil maju mendaftar diri seusai mendapat dukungan dari 6 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 24 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI.

    “Biasanya jagoan datang belakangan. Datang belakangan, ibarat film India, Shahrukh Khan-nya baru datang. Yang kemarin, yang hari Sabtu, yang hari sebelumnya, itu pemeran-pemeran figuran,” sindirnya di DPP PSI, Jakarta, Senin (23/6/2025).

    Selain alasan tersebut, eks Ketua Umum PMII ini menyebut karena latar belakangnya seorang santri, dia menganggap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai guru dan kiainya.

    Sebab itu, dia merasa perlu memastikan terlebih dahulu apakah Jokowi akan mendaftarkan diri menjadi caketum PSI atau tidak. Dia khawatir akan terkena karma karena melawan ‘guru’.

    “Setelah mendapatkan kepastian Pak Jokowi tidak mendaftarkan diri, maka sebagai santri biasanya juga lumrah kalau seorang santri mencoba berkontestasi dengan anak kiainya. Tapi kalau melawan gurunya itu kualat. Tapi kalau berkontestasi, berkompetisi dengan anak kiainya itu biasa,” bebernya.

    Jokowi Dipastikan Tidak Maju Pemilihan PSI 1

    Kaesang memastikan sang ayah, (Jokowi) tidak akan mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025.

    Kaesang mengaku telah membahas mengenai hal tersebut dengan Jokowi selama seminggu terakhir ini.

    “Kan ndak mungkin juga anak sama bapak saling berkompetisi,” kata Kaesang dalam konferensi pers usai resmi mendaftar sebagai calon ketua umum PSI di Jakarta, Sabtu (21/6/2025).

    Kaesang pun telah meyakinkan Jokowi agar memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk menjadi pemimpin masa depan.

    Sementara terkait dengan potensi Jokowi bergabung dengan PSI, ia menyebutkan kemungkinan tidak ada potensi tersebut dan meminta menanyakan langsung kepada sang ayah.

    “Akses kepada beliau [Jokowi] sekarang kan gampang, tinggal ke Solo. Saya kan tidak bisa mewakili beliau,” tuturnya.

  • DPR Tak Singgung Surat Pemakzulan Gibran di Paripurna Hari Ini

    DPR Tak Singgung Surat Pemakzulan Gibran di Paripurna Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR tidak menyinggung dan membacakan surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025.

    Berdasarkan pantauan, Ketua DPR RI Puan Maharani hanya berpidato menyampaikan pokok agenda sidang DPR mendatang saja yang sekaligus menjadi pembuka masa persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025.

    Adapun, seusai Rapat Paripurna selesai, Puan mengaku dirinya mesih belum melihat surat yang sudah dikirimkan purnawirawan TNI dan diterima DPR pada 3 Juni kemarin.

    “Belum lihat [suratnya], ini baru masuk masa sidang semua surat yang diterima masih di tata usaha,” ujarnya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

    Wacana Pemakzulan Gibran

    Sebelumnya di lain kesempatan, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo mengatakan bahwa surat usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan amanat Pasal 7 UUD 1945 yang berisikan surat akan dibacakan di Rapat Paripurna DPR.

    Sementara itu, lanjutnya, untuk pengambilan keputusan dapat dilakukan apabila rapat dihadiri oleh 2/3 anggota DPR dan disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir.

     “Maka tahapan proses pemakzulan sesuai UUD 1945 Pasal 7 dimulai, karena setelahnya DPR akan mengirim surat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangannya kepada MK untuk diperiksa dan diputuskan apakah terjadi pelanggaran berat atau tidak,” terangnya.

    Sebagai informasi, berdasarkan salinan dokumen yang diperoleh Bisnis, surat itu bernomor 003/FPPTNI/V/2025 dan bertitimangsa Jakarta, 26 Mei 2025. Surat ditujukan kepada Ketua MPR RI dan Ketua DPR RI periode 2024—2029. 

    Dalam argumentasi hukumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menilai bahwa pencalonan Gibran melanggar prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan. 

    Pasalnya, Gibran memperoleh tiket pencalonan melalui perubahan batas usia capres-cawapres berdasarkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang dinilai melanggar UU Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Proses itu dinilai cacat hukum karena Ketua Hakim MK yang memutuskan perkara adalah paman Gibran sendiri, yakni Anwar Usman.  

    “Dengan demikian, terbukti bahwa keputusan tersebut menunjukkan tidak independen karena adanya intervensi melalui relasi keluarga langsung (paman-keponakan) antara Ketua MK Anwar Usman dengan Sdr. Gibran Rakabuming Raka. Hal ini bertentangan dengan prinsip imparsialitas lembaga peradilan dan asas fair trial dalam hukum tata negara,” dikutip dari surat tersebut pada Rabu (4/6/2025).