Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Evakuasi Pendaki Brasil, Jalur Pendakian Sembalun Menuju Puncak Rinjani Ditutup Sementara

    Evakuasi Pendaki Brasil, Jalur Pendakian Sembalun Menuju Puncak Rinjani Ditutup Sementara

    Bisnis.com, JAKARTA — Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) telah menutup sementara empat jalur wisata pendakian sembalun menuju Puncak Gunung Rinjani.

    Kepala Balai Balai, Yarman mengatakan penutupan sementara itu berkaitan dengan evakuasi pendaki wanita asal Brasil berinisial JDSP (27).

    “Aktivitas pendakian dari Pelawangan 4 Jalur Wisata Pendakian Sembalun menuju puncak Gunung Rinjani ditutup sementara mulai 24 Juni 2025,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/6/2025).

    Yarman mengungkap, alasan penutupan jalur itu dilakukan untuk mempermudah proses evakuasi serta menjaga keselamatan pendaki hingga tim evakuasi yang menggunakan jalur sembalun.

    “Dalam rangka percepatan proses evakuasi korban kecelakaan di Cemara Nunggal jalur menuju Puncak Gunung Rinjani dan mempertimbangkan aspek keselamatan pengunjung,” imbuhnya.

    Di samping itu, Yarman mengungkap bahwa pengunjung masih dapat mendaki di seluruh jalur wisata pendakian TNGR sampai batas Pelawangan 4 Sembalun.

    “Pengunjung masih dapat melakukan aktivitas pendakian di seluruh jalur wisata pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani sampai dengan lokasi Pelawangan 4 Sembalun,” pungkas Yarman.

    Sekadar informasi, korban JDSP terjatuh di tebing sekitar Cemara Nunggal saat menuju puncak Rinjani pada Senin (23/6/2025).

    Sekitar pukul 06.30 WITA, keberadaan Juliana terpantau melalui drone. Dia terlihat tersangkut di tebing batu pada kedalaman sekitar 500 meter. Dari hasil pengamatan visual, dia tampak dalam kondisi tidak bergerak.

  • Prabowo Terus Pantau Konflik Iran-Israel, Fokuskan Evakuasi dan Keselamatan WNI

    Prabowo Terus Pantau Konflik Iran-Israel, Fokuskan Evakuasi dan Keselamatan WNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memantau secara cermat perkembangan konflik antara Iran dan Israel yang kembali memanas dalam beberapa hari terakhir. 

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan bahwa fokus dari kepala negara saat ini adalah keselamatan dari Warga Negara Indonesia (WNI) dan solusi perdamaian antar negara yang berkonflik.

    “Soal konflik yang sekarang terjadi antara Iran dan Israel, tentu Pak Presiden mengikuti perkembangan ini secara cermat dari waktu ke waktu dan sudah memberitakan kepada seluruh jajarannya, baik di Indonesia maupun perwakilan-perwakilan di negara-negara yang terkait untuk ya mengikuti perkembangan yang terjadi di sana dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika terkait dengan keselamatan WNI,” ujar Juri di kantor Kemensesneg, Selasa (24/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Presiden Ke-8 RI itu telah menginstruksikan jajarannya untuk siap mengantisipasi kemungkinan buruk, termasuk evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) jika situasi memburuk di wilayah terdampak konflik. Proses antisipasi tersebut, menurut Juri, sudah berjalan dan terus dipantau secara aktif.

    “Untuk keselamatan WNI, Pak Presiden sudah memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengantisipasi dan menyelamatkan jika ada hal-hal yang memang perlu dilakukan untuk mengevakuasi WNI yang di sana. Dan itu sudah berjalan,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Juri menyampaikan bahwa Indonesia tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan posisi non-blok. Dalam konteks ini, Indonesia memandang perdamaian sebagai solusi utama yang harus diupayakan untuk mengakhiri konflik.

    Menurutnya, Presiden Prabowo juga terus mendorong berbagai upaya diplomatik untuk menurunkan ketegangan dan menghindari jatuhnya korban lebih banyak.

    “Presiden melakukan berbagai upaya untuk mendorong deeskalasi, mendorong menurunnya eskalasi konflik di kawasan itu,” pungkas Juri.

  • Dasco Sebut Surat Usulan Pemakzulan Wapres Gibran Belum Sampai Meja Pimpinan DPR

    Dasco Sebut Surat Usulan Pemakzulan Wapres Gibran Belum Sampai Meja Pimpinan DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyebut surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari Forum Purnawirawan TNI, masih belum sampai ke meja pimpinan.

    Dia menuturkan bahwa hingga kini surat itu masih berada di Sekretariat Jenderal DPR. Apabila nanti sudah sampai di pimpinan, akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

    “Suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di rapim [rapat pimpinan] dari barus [badan musyawarah] yang sesuai mekanisme, yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan,” bebernya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

    Lebih jauh, Ketua Harian Gerindra ini mengaku bahwa DPR mendapatkan beberapa surat lain yang juga mengatasnamakan purnawirawan TNI. Sebab itu, dia berjanji pihaknya akan hati-hati akan hal ini.

    “Purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat,” tegas Dasco.

    Sementara itu, di pada kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani mengaku sampai saat ini dirinya masih belum melihat surat usulan pemakzulan yang sudah dikirimkan purnawirawan TNI dan diterima DPR pada 3 Juni kemarin.

    “Belum lihat [suratnya], ini baru masuk masa sidang semua surat yang diterima masih di tata usaha,” ujar dia.

    Sebagai informasi, berdasarkan salinan dokumen yang diperoleh Bisnis, surat itu bernomor 003/FPPTNI/V/2025 dan bertitimangsa Jakarta, 26 Mei 2025. Surat ditujukan kepada Ketua MPR RI dan Ketua DPR RI periode 2024—2029. 

    Dalam argumentasi hukumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menilai bahwa pencalonan Gibran melanggar prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan.

  • Istana Tegaskan Penunjukan Calon Dubes Kosong Sedang Diproses

    Istana Tegaskan Penunjukan Calon Dubes Kosong Sedang Diproses

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyatakan pemerintah memastikan proses penunjukan duta besar (dubes) RI terus berlangsung.

    Termasuk, kata Juri, melalui usulan dan masukan dari berbagai pihak, seperti mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Dino Patti Djalal.

    “Semua masukan dan informasi dari masyarakat, dari tokoh-tokoh mengenai isu-isu penting, termasuk pengisian dubes, tentu tidak luput dari perhatian Presiden. Ini hanya soal timing, soal waktu, dan soal siapa yang akan ditempatkan,” ujar Juri di Kantor Kementerian Sekretariat Presiden (Kemensesneg), Selasa (24/6/2025).

    Juri menyatakan bahwa proses penunjukan dubes sedang berjalan dan tetap berada dalam kendali penuh Presiden sebagai pemegang hak prerogatif dalam menentukan siapa yang akan mewakili Indonesia di luar negeri.

    Ketika ditanya soal nama-nama kandidat dubes, Juri menjawab singkat bahwa hal tersebut masih dalam proses dan belum bisa dipublikasikan. 

    “Ya itu on process dan menjadi prerogatif Presiden untuk menentukan pemimpin dari perwakilan kita di luar negeri,” pungkas Juri.

    Dalam kesempatan lain, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko menyatakan bahwa pemerintah saat ini tengah memproses sejumlah nama kandidat, dan menunggu arahan final dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita tunggu arahan Presiden tentang itu. Sampai sekarang sudah ada arahan, cuma kita lagi olah untuk ngisinya. Ada beberapa nama, cuma sedang kita proses,” ujar Bambang kepada wartawan di Kantor Kemenkum, Senin (23/6/2025).

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa calon dubes berasal dari beragam latar belakang, baik kalangan profesional diplomatik maupun politikus. 

    Saat ditanya apakah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto termasuk dalam bursa nama calon dubes, Bambang membantah hal tersebut.

    “Tidak, belum ke sana kita. Kita masih menunggu usulan dari Menteri Luar Negeri,” katanya.

    Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa proses pengusulan memang dimulai dari Menteri Luar Negeri, sebelum nantinya ditetapkan oleh Presiden.

    Mengenai jumlah kandidat, Bambang enggan menyebutkan secara pasti, namun memberi gambaran bahwa ada sekitar tiga nama yang sedang dipertimbangkan.

    “Ada, saya lupa karena saya tidak siap kalau ditanya. Kira-kira [tiga orang],” tandas Bambang.

    Sebelumnya, Eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengisi sejumlah posisi Duta Besar RI di luar negeri yang masih kosong, termasuk di Amerika Serikat (AS) dan Jerman.

    Dalam unggahan di akun X pribadinya, @dinopattidjalal, yang dikutip pada Senin (23/6/2025), Dino menilai kekosongan posisi duta besar tersebut akan menyulitkan Indonesia untuk berdiplomasi secara efektif.

    “Dalam dunia yang semakin dihantui perang, konflik, krisis yang berbahaya, mohon agar kursi Dubes-dubes untuk AS, PBB (New York & Jenewa), Jerman yang sudah lama kosong dapat segera diisi,” ungkap pendiri dan Ketua FPCI ini dalam unggahannya.

    Adapun, komentar tersebut disampaikan Dino di tengah eskalasi konflik global akibat ketegangan antara Iran dan Israel. Tensi geopolitik pun makin memanas pada akhir pekan lalu saat Amerika Serikat (AS) turut serta membantu Israel dengan menyerang berbagai fasilitas nuklir Iran.

    Posisi Duta Besar Indonesia untuk AS terakhir diisi oleh Rosan Roeslani dan telah kosong selama hampir 2 tahun. Rosan meninggalkan posnya di Washington pada Juli 2023 karena diangkat sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Sementara itu, posisi Duta Besar RI untuk PBB berkedudukan di New York terakhir kali dipegang oleh Arrmanatha Nasir. Dia meninggalkan posisi tersebut pada Oktober 2024 saat ditunjuk Prabowo menjadi Wakil Menteri Luar Negeri.

  • Prabowo Tunjuk Pansel Anggota Ombudsman, Ini Sederet Tugasnya

    Prabowo Tunjuk Pansel Anggota Ombudsman, Ini Sederet Tugasnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membentuk panitia seleksi (pansel) untuk menjaring calon anggota Ombudsman.

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa pembentukan pansel ini merupakan amanat Undang-Undang.

    “Panitia pansel ini kan ada, memang undang-undang tentang Ombudsman itu mengatur bahwa untuk memilih dan menetapkan komisioner Ombudsman itu harus dibentuk pansel. Lima orang pansel ini diminta oleh Presiden untuk membantu menyeleksi dua kali lipat jumlah yang dibutuhkan,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kemensesneg, Selasa (24/6/2025).

    Lebih lanjut, dia memerinci bahwa jumlah anggota Ombudsman RI yang dibutuhkan adalah sembilan orang. Karena itu, pansel ditugaskan menyeleksi 18 nama untuk diajukan kepada DPR RI.

    “Jadi Ombudsman itu kan sembilan orang, kemudian Presiden akan memilih melalui pansel itu 18 orang, dikirim ke DPR, dan nanti DPR akan memilih sembilan untuk dikirim ke Presiden dan diminta penetapannya. Jadi itu undang-undangnya,” tandas Juri.

    Juri pun memperkenalkan Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026-20231 di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    Diketahui keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan tahun 2021-2026 akan berakhir 22 Februari 2026 sehingga perlu disiapkan calon penggantinya.

    Juri menyampaikan pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2026-2031 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57/P Tahun 2025 tanggal 3 Juni 2025.

    Sementara itu melalui keterangannya, Juri menegaskan tugas-tugas Pansel. Pertama, Pansel bertugas mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota Ombudsman Republik Indonesia.

    Kedua, Pansel melakukan pendaftaran calon anggota Ombudsman Republik Indonesia. Ketiga, Pansel melakukan seleksi administrasi calon anggota Ombudsman Republik Indonesia.

    Keempat, Pansel mengumumkan daftar nama calon untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Kelima, Pansel melakukan seleksi kualitas dan integritas calon anggota Ombudsman Republik Indonesia.

    Terakhir, kata Juri Pansel menentukan dan menyampaikan nama calon anggota Ombudsman Republik Indonesia sebanyak 18 (delapan belas) nama kepada presiden.

    Adapun lima anggota Pansel, sebagai berikut:

    1. Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si., sebagai Ketua merangkap Anggota;

    2. Munafrizal Manan, S.H., S.Sos., LL.M., M.I.P., M.Si., sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;

    3. Dr. Ahmad Suaedy, sebagai Anggota;

    4. Prof. Dr. Ma mun Murod, sebagai Anggota;

    5. Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H., sebagai Anggota.

  • Bursa Pemilihan Ketum PSI, Ada Jokowi di Balik Layar?

    Bursa Pemilihan Ketum PSI, Ada Jokowi di Balik Layar?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dipastikan tidak maju dalam pemilihan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

    Kendati demikian, majunya Kaesang Pangarep dalam pemilihan PSI 1 turut merepresentasikan sosok Jokowi masih berada di balik layar.

     Putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum (caketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025 di Basecamp Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Jakarta, Sabtu (21/6/2025).

    Kaesang mengatakan masih banyak pekerjaan sebagai ketua umum yang belum dirinya selesaikan di PSI, seiring dengan adanya restrukturisasi di tubuh DPP, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), maupun Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai berlambang mawar itu.

    “Nah, saya rasa saya harus selesaikan itu semua dan membawa PSI jauh lebih baik di 2029,” kata Kaesang dalam konferensi pers usai pendaftaran.

    Terkait posisinya yang merupakan petahana, Kaesang menuturkan dirinya telah mengajukan cuti sebagai Ketum PSI agar fokus terhadap proses pemilihan.

    Nantinya, kata dia, akan ada pelaksana harian yang dipilih oleh Dewan Pembina untuk menggantikan dirinya memimpin PSI sepanjang proses pemilihan calon ketua umum.

    Dia pun mengucapkan terima kasih kepada para perwakilan DPW yang mendukungnya untuk maju sebagai calon ketua umum PSI.

    “InsyaAllah PSI di 2029 masuk Senayan, kita perbanyak lagi kepala daerah dari kader PSI. Yang pasti kita juga harus bersiap menunggu tokoh besar yang akan bergabung ke PSI,” ungkap Kaesang.

    Selain dirinya, Kaesang mengatakan kemungkinan masih akan terdapat beberapa orang calon ketua umum PSI lainnya yang akan mendaftarkan diri.

    “Masih ada beberapa hari, masih ada dua hari lagi sebelum pendaftaran ditutup,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP PSI Agus Mulyono Herlambang mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum (caketum) PSI periode mendatang, pada hari terakhir, Senin (23/6/2025).

    Adapun, dia berhasil maju mendaftar diri seusai mendapat dukungan dari 6 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 24 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI.

    “Biasanya jagoan datang belakangan. Datang belakangan, ibarat film India, Shahrukh Khan-nya baru datang. Yang kemarin, yang hari Sabtu, yang hari sebelumnya, itu pemeran-pemeran figuran,” sindirnya di DPP PSI, Jakarta, Senin (23/6/2025).

    Selain alasan tersebut, eks Ketua Umum PMII ini menyebut karena latar belakangnya seorang santri, dia menganggap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai guru dan kiainya.

    Sebab itu, dia merasa perlu memastikan terlebih dahulu apakah Jokowi akan mendaftarkan diri menjadi caketum PSI atau tidak. Dia khawatir akan terkena karma karena melawan ‘guru’.

    “Setelah mendapatkan kepastian Pak Jokowi tidak mendaftarkan diri, maka sebagai santri biasanya juga lumrah kalau seorang santri mencoba berkontestasi dengan anak kiainya. Tapi kalau melawan gurunya itu kualat. Tapi kalau berkontestasi, berkompetisi dengan anak kiainya itu biasa,” bebernya.

    Jokowi Dipastikan Tidak Maju Pemilihan PSI 1

    Kaesang memastikan sang ayah, (Jokowi) tidak akan mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025.

    Kaesang mengaku telah membahas mengenai hal tersebut dengan Jokowi selama seminggu terakhir ini.

    “Kan ndak mungkin juga anak sama bapak saling berkompetisi,” kata Kaesang dalam konferensi pers usai resmi mendaftar sebagai calon ketua umum PSI di Jakarta, Sabtu (21/6/2025).

    Kaesang pun telah meyakinkan Jokowi agar memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk menjadi pemimpin masa depan.

    Sementara terkait dengan potensi Jokowi bergabung dengan PSI, ia menyebutkan kemungkinan tidak ada potensi tersebut dan meminta menanyakan langsung kepada sang ayah.

    “Akses kepada beliau [Jokowi] sekarang kan gampang, tinggal ke Solo. Saya kan tidak bisa mewakili beliau,” tuturnya.

  • DPR Tak Singgung Surat Pemakzulan Gibran di Paripurna Hari Ini

    DPR Tak Singgung Surat Pemakzulan Gibran di Paripurna Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR tidak menyinggung dan membacakan surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025.

    Berdasarkan pantauan, Ketua DPR RI Puan Maharani hanya berpidato menyampaikan pokok agenda sidang DPR mendatang saja yang sekaligus menjadi pembuka masa persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025.

    Adapun, seusai Rapat Paripurna selesai, Puan mengaku dirinya mesih belum melihat surat yang sudah dikirimkan purnawirawan TNI dan diterima DPR pada 3 Juni kemarin.

    “Belum lihat [suratnya], ini baru masuk masa sidang semua surat yang diterima masih di tata usaha,” ujarnya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

    Wacana Pemakzulan Gibran

    Sebelumnya di lain kesempatan, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo mengatakan bahwa surat usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan amanat Pasal 7 UUD 1945 yang berisikan surat akan dibacakan di Rapat Paripurna DPR.

    Sementara itu, lanjutnya, untuk pengambilan keputusan dapat dilakukan apabila rapat dihadiri oleh 2/3 anggota DPR dan disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir.

     “Maka tahapan proses pemakzulan sesuai UUD 1945 Pasal 7 dimulai, karena setelahnya DPR akan mengirim surat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangannya kepada MK untuk diperiksa dan diputuskan apakah terjadi pelanggaran berat atau tidak,” terangnya.

    Sebagai informasi, berdasarkan salinan dokumen yang diperoleh Bisnis, surat itu bernomor 003/FPPTNI/V/2025 dan bertitimangsa Jakarta, 26 Mei 2025. Surat ditujukan kepada Ketua MPR RI dan Ketua DPR RI periode 2024—2029. 

    Dalam argumentasi hukumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menilai bahwa pencalonan Gibran melanggar prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan. 

    Pasalnya, Gibran memperoleh tiket pencalonan melalui perubahan batas usia capres-cawapres berdasarkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang dinilai melanggar UU Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Proses itu dinilai cacat hukum karena Ketua Hakim MK yang memutuskan perkara adalah paman Gibran sendiri, yakni Anwar Usman.  

    “Dengan demikian, terbukti bahwa keputusan tersebut menunjukkan tidak independen karena adanya intervensi melalui relasi keluarga langsung (paman-keponakan) antara Ketua MK Anwar Usman dengan Sdr. Gibran Rakabuming Raka. Hal ini bertentangan dengan prinsip imparsialitas lembaga peradilan dan asas fair trial dalam hukum tata negara,” dikutip dari surat tersebut pada Rabu (4/6/2025).

  • Sudah Disalurkan, Cek Status Pencairan BSU 2025 di Sini

    Sudah Disalurkan, Cek Status Pencairan BSU 2025 di Sini

    Bisnis.com, JAKARTA – Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 sudah mulai cair setelah disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 24 Juni 2025.

    Kemnaker mengatakan telah menyalurkan BSU 2025 senilai Rp600.000 kepada 2,45 juta orang yang telah memenuhi syarat.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, penyaluran BSU 2025 akan dilakukan dalam beberapa tahap. Untuk tahap I, pemerintah akan mencairkan bantuan untuk 3,69 juta pekerja/buruh.

    “Sampai hari ini, Selasa, 24 Juni, dari jumlah penerima tahap I sebanyak 3.697.836 penerima, sudah tersalurkan ke rekening sebanyak 2,45 juta,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Selasa (24/6/2025).

    Sisanya atau sekitar 1,24 juta penerima, kata Yassierli, sedang dalam proses penyaluran.

    Untuk penyaluran BSU tahap II, Yassierli menyebut bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data sebanyak 4,5 jutaan calon penerima. Saat ini, kata dia, data tersebut sudah dalam proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah.

    Adapun BSU 2025 akan disalurkan melalui bank himbara dan Bank BSI untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh.

    Sementara itu, bagi penerima yang tidak memiliki rekening Bank Himbara, akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

    “Kami antisipasi penerima BSU yang tidak memiliki rekenkng himbara akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia,” ujarnya.

    Cara Cek Status Penerima BSU Rp600.000

    Cara cek apakah anda termasuk karyawan yang terdaftar untuk menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dapat dilakukan dengan 3 cara.

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs https://bsu.kemnaker.go.id 
    Daftar akun jika belum memiliki
    Apabila sudah memiliki akun, login dan isi data diri lengkap seperti NIK, nama, tanggal lahir, dan lain-lain
    Cek notifikasi apakah Anda terdaftar sebagai penerima

    2. Melalui Situs BPJS Ketenagakerjaan

    3. Melalui Aplikasi Pospay

    Unduh aplikasi Pospay dari Play Store atau App Store
    Daftar untuk masuk ke dalam sistem. Apabila sudah punya akun, langsung lakukan login
    Masukkan NIK dan cek status pencairan bantuan

  • Komisi IV DPR Desak Pemerintah Usut Dalang Penjualan Pulau di Anambas

    Komisi IV DPR Desak Pemerintah Usut Dalang Penjualan Pulau di Anambas

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengecam keras informasi empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas yang ditawarkan di situs properti internasional. Dia mendesak pemerintah segera menelusuri dan bertindak tegas, karena ini menyangkut kedaulatan negara.

    Menurutnya, ini persoalan serius karena artinya tata kelola Indonesia di kawasan konservasi laut rapuh. Dia juga menyinggung aparat negara lalai menjaga kedaulatan ekologisnya sendiri.

    Lebih lanjut, legislator PKB ini mengkritik keras adanya indikasi perusahaan yang menawarkan pulau tersebut sedang dalam proses menjadi Penanaman Modal Asing (PMA). 

    “Ini bahaya laten. Status PMA seharusnya tidak boleh dijadikan celah untuk mengelola wilayah strategis kelautan dan konservasi. Jika tidak dikendalikan, maka kedaulatan ekologis kita bisa dikapitalisasi oleh pemodal asing di balik legalitas administratif,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (24/6/2025).

    Oleh karena itu, Daniel mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Investasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), dan Kementerian Dalama Negeri (Kemendagri) menelusuri pihak yang mengiklankan pulau-pulau tersebut. 

    “Kementerian-Kementerian tersebut harus memastikan siapa yang memberi hak kelola, apa dasar hukumnya, dan apakah ada peran pejabat atau aktor lokal yang bermain di belakang layar,” sindirnya.

    Sebab itu juga, dia kembali menegaskan bahwa pemerintah harus tegas dan menelusuri bagaimana bisa pulau ini diperjualbelikan. Dia melanjutkan, negara tidak boleh diam karena ini menyangkut kedaulatan dan harga diri bangsa Indonesia.

    Dia pun turut meminta agar adanya evaluasi ketat atas investasi asing di kawasan konservasi. Menururnya, izin pengelola swasta haris dicabut apabila ditemukan adanya kawasan konservasi yang disewakan.

    “Tidak boleh ada PMA yang diberikan izin di wilayah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi tanpa evaluasi dampak ekologis, sosial, dan kultural yang menyeluruh. Jika perlu, cabut izinnya,” tegas dia.

    Lebih jauh, Daniel mengingatkan supaya antar kementerian di Kabinet Merah Putih selalu bersinergi dan satu suara dalam mengambil kebijakan. “Semua harus berpegang kepada UU dan peraturan, jangan di antara menteri di kabinet saling beda,” tuturnya.

    Berdasarkan berita yang dihimpun Bisnis, setidaknya sejumlah pulau di Indonesia yang dijual melalui situs https://www.privateislandsonline.com. Salah satu pulau tersebut yakni Pulau Pasangan, Anambas. 

    Dari situs tersebut, terdapat deskripsi keindahan alam Anambas dengan luas pulau sekitar 159 hektare atau 200 mil dari daratan Singapura. Hanya saja, penjual tidak mencantumkan harga, namun harga sesuai permintaan. 

    Beberapa pulau yang ditawarkan di situs tersebut memang ada yang mencantumkan harga, misalnya Pulau Rangyai yang terletak di Thailand ditawarkan sebesar US$ 160 juta. Kendati begitu, ada pula yang tidak mencantumkan harga, termasuk pulau di Kepulauan Anambas. 

    Di situs tersebut juga dideskripsikan keindahan pulau di Kepulauan Anambas yang cantik dan asri sehingga potensial untuk dikembangkan menjadi resor ekowisata kelas atas. Apalagi, lokasinya hanya sekitar 200 mil laut dari Singapura.

  • Cegah Penyelewengan Dana MBG, BGN: Kami Siapkan Sistem Pengawasan Berlapis

    Cegah Penyelewengan Dana MBG, BGN: Kami Siapkan Sistem Pengawasan Berlapis

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan penguatan sistem pengawasan dan tata kelola keuangan sebagai prioritas utama memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan secara akuntabel dan berkelanjutan.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa dalam struktur organisasi dan tata kelola, terdapat dua unsur pengawas internal yang secara khusus dibentuk, yaitu Inspektorat Utama serta Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan.

    “Dengan keberadaan dua struktur pengawas internal ini, BGN merasa cukup untuk mengawal seluruh pelaksanaan Program MBG di seluruh Indonesia,” ujarnya melalui pernyataan resminya, Selasa (24/6/2025).

    Kedua struktur ini memiliki tugas dan fungsi pengawasan yang komprehensif dan saling melengkapi. Inspektorat Utama fokus pada audit dan evaluasi internal.

    Sementara Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan berperan aktif dalam monitoring teknis pelaksanaan program di lapangan, termasuk kepatuhan terhadap standar operasional dan pelaporan berkala dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    BGN juga menetapkan kebijakan tegas terkait mekanisme pendanaan.  Dadan menjelaskan, setiap SPPG hanya boleh mulai beroperasi jika dana operasional telah ditransfer terlebih dahulu.

    Kebijakan pembayaran di muka ini dimaksudkan untuk menjamin kelancaran kegiatan tanpa hambatan administratif. Hal ini menjawab antisipasi BGN agar tidak terjadi lagi kasus tunggakan pembayaran dalam kasus SPPG di Kalibata dengan Media Berkat Nusantara.

    “BGN memiliki kebijakan terkait pembayaran yaitu dilakukan di awal sebelum kegiatan operasional SPPG. SPPG tidak boleh beroperasi jika dana operasional belum ditransfer ke SPPG,” tegas Dadan.

    Dadan menambahkan, seluruh dana operasional disalurkan melalui sistem akun virtual, sebuah mekanisme keuangan digital yang memungkinkan pemantauan secara real-time dan transparan.

    Menurutnya, BGN akan terus memperkuat tata kelola kelembagaan, memastikan prosedur berjalan sesuai regulasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program MBG di seluruh wilayah Indonesia.

    “Kebijakan ini dibuat agar keberlangsungan SPPG bisa berjalan dengan baik,” pungkas Dadan.