Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Retret Gelombang II, Banyak Kepala Daerah Bangun Kesiangan

    Retret Gelombang II, Banyak Kepala Daerah Bangun Kesiangan

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan banyak kepala daerah yang telat bangun untuk mengikuti senam pagi di hari pertama dan hari kedua retret gelombang ke II di IPDN Sumedang.

    Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto mengemukakan bahwa pihaknya mendapatkan informasi pada hari pertama dan kedua retret gelombang kedua, tidak sedikit kepala daerah yang kesiangan dan telat 10-15 menit untuk mengikuti senam pagi.

    Namun, pada hari ketiga retret gelombang ke II, kata Bima, semua kepala daerah telah terlatih untuk tepat waktu.

    “Alhamdulillah pagi tadi ada kemajuan ya, peserta tepat waktu. Kalau kemarin telat 10–15 menit, sekarang bahkan ada yang 5 menit sebelumnya sudah kumpul semua di sini,” tuturnya di Jakarta, Selasa (24/6).

    Dia menjelaskan sebagai seorang kepala daerah, sudah seharusnya bangun dan bekerja lebih pagi dibandingkan jajarannya nanti. 

    Selain itu, menurut Bima, senam pagi yang dimulai pukul 05.35 WIB juga bisa melatih kepala daerah membangun kebugaran fisik, mengingat masih ada beberapa kepala daerah yang memiliki fisik kurang sehat.

    “Kegiatan senam pagi yang dimulai pukul 05.35 WIB ini merupakan bagian dari rangkaian retret yang dirancang untuk membangun kebugaran fisik sekaligus mempererat kebersamaan antarpeserta,” katanya.

    Selain itu, Bima juga menegaskan, selama mengikuti retret, kepala daerah juga tidak diperkenankan keluar dari area kampus IPDN, bahkan di waktu kosong sekalipun. 

    “Tidak boleh keluar sama sekali. Tidak boleh, jadi kami melihat peserta cukup disiplin. Tidak ada yang mencoba keluar, bahkan tidak ada yang meminta keluar,” ujarnya.

  • BGN Pastikan Tak Ada Kebijakan Penyaluran Bahan Mentah dalam MBG

    BGN Pastikan Tak Ada Kebijakan Penyaluran Bahan Mentah dalam MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan tidak pernah ada kebijakan penyaluran bahan baku dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dia sampaikan menyusul ramainya polemik pemberian makanan ringan (snack) ataupun bahan mentah dalam program tersebut.

    “Tidak pernah ada kebijakan menyalurkan bahan baku, karena program kita adalah program makan bergizi gratis, [ini] intervensi gizi, bukan memberikan bahan baku,” kata Dadan di Sumedang, Jawa Barat, Selasa malam (24/6/2025), dikutip dari Antara.

    Dadan mengatakan temuan bahan baku hanya terjadi di satu dari 1.885 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dia lantas meminta publik untuk tidak menyamaratakan layanan SPPG.

    “Sekarang telah ada 1.885 SPPG. Kalau satu berbeda, itu artinya yang salah interpretasi, yang satu, bukan yang 1.854. Artinya yang lain solid memahami prosedur yang dikeluarkan badan gizi. Itu [oknum] yang berinisiatif, karena mikirnya mau libur, bahan awet, ya bahan baku,” ujarnya.

    Dadan mengatakan pelaksanaan MBG selama periode libur sekolah sangat tergantung pada kesediaan peserta didik datang ke sekolah masing-masing, karena MBG untuk anak sekolah dibagikan di sekolah.

    “Kita harus tahu bahwa siswa itu bisa saja berasal dari daerah yang jauh, karenanya sangat tergantung kesediaan anak hadir di sekolah. Kalau bersedia datang, semisal seminggu sekali, maka pada saat datang kita beri makan, makanan segar, kemudian dibekali dua hari dengan makanan siap makan. Contohnya telur rebus, buah, susu, kacang, dan mungkin kue kering fortifikasi. Ya bukan bahan mentah, enggak ada kebijakan,” ucapnya.

    Kalaupun di daerah tersebut tidak ada satupun anak sekolah dan gurunya keberatan datang ke sekolah, maka makan bergizi untuk sementara berhenti pada periode libur sekolah.

    “Tetapi jangan lupa bahwa setiap SPPG masih melayani kelompok ibu hamil, ibu menyusui, anak balita. Dan ini tidak mengenal hari libur, karena pengirimannya ke rumah masing-masing atau ke posyandu, dilakukan enam hari,” tuturnya.

    Sebelumnya, program MBG kembali jadi sorotan setelah bahan mentah dan makanan ringan masuk dalam menu yang diterima pelajar.

    Bahan-bahan makanan mentah, makanan ultra-proses, dan kudapan ringan tinggi gula masuk dalam menu MBG. Kasus ini baru terungkap di sebagian wilayah Tangerang Selatan, Banten.

    Foto-foto memperlihatkan bahan mentah seperti beras, makanan dan minuman praktis seperti biskuit, wafer, minuman sereal, susu UHT, telur burung puyuh, ikan asin, kacang tanah goreng, jeruk, pisang, dan salak yang menurut para pengakuan pengunggahnya adalah menu MBG para siswa, berseliweran di media sosial.

    Pengelola dapur umum MBG yang mengaku bertanggung jawab, menyebut “kreativitas” ini dilakukan karena sekolah memasuki masa libur.

  • Jemaah Haji yang Tertunda Kepulangannya Segera Terbang ke Tanah Air, Ini Jadwalnya

    Jemaah Haji yang Tertunda Kepulangannya Segera Terbang ke Tanah Air, Ini Jadwalnya

    Bisnis.com, JEDDAH — Setelah mengalami penundaan penerbangan akibat alasan keamanan jalur udara, dua kelompok terbang (kloter) jemaah haji Indonesia asal Embarkasi Surabaya yakni SUB-43 dan SUB-44, kini mendapatkan jadwal kepulangan baru ke Tanah Air.

    Kloter SUB-44 yang berjumlah 380 jemaah dijadwalkan terbang Selasa (24/6/2025) pukul 21.00 Waktu Arab Saudi (WAS) dengan maskapai Saudia Airlines nomor penerbangan SV-5440. 

    Kepala Daerah Kerja Bandara, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Abdul Basir mengatakan saat berita ini diturunkan, jemaah SUB-44 tengah bersiap-siap meninggalkan hotel menuju Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah.

    “Kami sudah menerima konfirmasi resmi dari maskapai. Jemaah SUB 44 akan diberangkatkan malam ini dan saat ini sudah dalam proses naik bus ke bandara. SUB 43 menyusul besok dini hari,” ujar Basir di Jeddah, Selasa (24/6/2025).

    Sementara itu, kloter SUB-43 yang juga terdiri dari 380 jemaah akan diberangkatkan pada Rabu (25/6/2025), pukul 00.01 WAS dengan penerbangan Saudia SV-5302.

    Sebelumnya, kedua kloter sempat tertunda kepulangannya karena pertimbangan keamanan jalur udara akibat eskalasi konflik Iran–Israel yang berdampak pada operasional maskapai. Selama masa tunggu, jemaah ditempatkan di sejumlah hotel di Jeddah. 

    Jemaah SUB-43 diinapkan di Hotel Wow dan White Diamond, sementara SUB-44 ditempatkan di Casablanca Royal, Ambassador, Casadiora, dan Casadiora Raudhah.

    “Seluruh kebutuhan jemaah kami pastikan terpenuhi. Petugas mendampingi penuh selama masa penundaan hingga proses pemberangkatan kembali,” kata Abdul Basir.

    Dia meminta keluarga di Tanah Air agar tetap tenang dan terus mendoakan kelancaran proses pemulangan jemaah.

    “Ini semua semata-mata demi keselamatan dan kenyamanan jemaah. Kami pastikan semua dalam kondisi aman dan tertangani dengan baik,” ujarnya. 

  • Badan Investigasi Pastikan RUU Perampasan Aset Tetap Jalan, Presiden All Out

    Badan Investigasi Pastikan RUU Perampasan Aset Tetap Jalan, Presiden All Out

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) Aris Marsudiyanto menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masih terus berjalan dan mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto.

    Dia membantah anggapan bahwa pembahasan RUU tersebut mulai meredup atau kehilangan momentum.

    “Enggak, sudah pasti sedang akan dibahas terus, ya. Pokoknya yang menuju perbaikan-perbaikan untuk bangsa ini, kita all out. Sabtu Minggu pun kita bekerja, itu nonstop kita,” ujar Aris saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

    Menurutnya, RUU ini merupakan bagian penting dari agenda reformasi hukum dan pemberantasan korupsi yang selama ini menjadi komitmen pemerintah. 

    Meski begitu, ketika ditanya mengenai target waktu pengesahan RUU Perampasan Aset, Aris menyatakan belum memiliki informasi terperinci soal tenggat waktu tersebut.

    “Wah saya kurang tahu, nanti biar yang terkait saja [yang menjelaskan],” ucapnya singkat.

    RUU Perampasan Aset sebelumnya menjadi salah satu prioritas legislatif yang didorong Presiden Prabowo sebagai upaya memperkuat kerangka hukum dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana, termasuk korupsi dan kejahatan terorganisasi.

  • Keluh Kesah Kepala Daerah Peserta Retret Jilid II

    Keluh Kesah Kepala Daerah Peserta Retret Jilid II

    Bisnis.com, Jakarta — Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) mengungkap sejumlah masalah dan tantangan yang kini tengah dihadapi sejumlah kepala daerah perserta Retret Jilid II.

    Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas, Mayjen TNI Rido Hermawan mengatakan bahwa masalah semua kepala daerah hampir sama di antaranya masalah ketimpangan ekonomi pasca pandemi covid 19, terutama di sektor pertanian.

    Menurutnya, kepala daerah membutuhkan sebuah regulasi yang adaptif untuk hadapi ketimpangan ekonomi tersebut, sehingga masalah itu bisa segera rampung.

    “Mereka antusiasnya sangat bagus untuk bisa melihat bagaimana seharusnya kita ke depan untuk berbuat apa, karena menurut mereka itu adalah tantangannya yang akan dihadapi,” tuturnya di sela-sela acara retret gelombang ke-II di IPDN Sumedang, Selasa (24/6/2025).

    Rido mengemukakan seluruh kepala daerah yang mengikuti kegiatan retret gelombang II tersebut dibagi menjadi empat kelompok diskusi dengan studi kasus menyesuaikan masalah di masing-masing daerah.

    “Kalau itu (materi) empat konsensus dasar bangsa kita satukan dalam satu kelas nanti tidak fokus. Jadi kita bagi empat begitu ya,” katanya.

    Sementara itu, Tenaga Profesional Bidang Ideologi pasa Lemhannas Brigjen TNI (Purn) Paula Theresia yang menjadi pembicara dalam kegiatan retret gelombang ke II juga menceritakan antusiasme kepala daerah yang menjadi peserta dalam mengikuti kelas. 

    Menurutnya, dalam forum tersebut para peserta saling berdialog untuk membahas persoalan yang dihadapi masing-masing daerah. Melalui dialog tersebut, katanya, para peserta dapat saling bersinergi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

    “Antara wilayah yang satu dan yang lainnya punya kondisi yang berbeda-beda dan itu kita kolaborasikan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan,” ujarnya.

    Menurutnya, secara umum, penanganan persoalan dari daerah-daerah tersebut dilakukan dengan mengedepankan kearifan lokal. “Karena masing-masing wilayah itu punya kearifan-kearifan lokal masing-masing. Jadi ditumbuhkan kembalilah nilai-nilai kearifan lokal,” tuturnya.

  • Prabowo Instruksikan Evakuasi WNI dari Iran Segera Dilakukan

    Prabowo Instruksikan Evakuasi WNI dari Iran Segera Dilakukan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) Aris Marsudiyanto menyatakan pemerintah terus memantau proses pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Iran di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut.

    Dia menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar proses evakuasi dilakukan secepat mungkin demi keselamatan WNI.

    “Ya kita memantau semua jalannya proses itu, ya yang penting kan semuanya berjalan dengan lancar oleh kementerian masing-masing,” ujarnya saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (24/6/2025).

    Terkait arahan dari Presiden, Aris menyampaikan evakuasi harus dilakukan segera, mengingat kondisi di wilayah konflik yang semakin tidak menentu.

    “Ya harus segera. WNI kalau bisa harus segera keluar dari konflik. Kan bukan WNI saja, hampir seluruh warga negara dimanapun kan mau keluar dari wilayah konflik,” tegasnya.

    Saat ini, Kementerian Luar Negeri bersama perwakilan RI di Teheran tengah mengoordinasikan upaya pemulangan WNI, termasuk mahasiswa dan pekerja migran, dari Iran.

    Pemerintah juga telah menyiagakan berbagai skenario evakuasi untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk di tengah eskalasi konflik antara Iran dan Israel.

    Pemantauan lintas lembaga, termasuk dari Badan Investigasi, dilakukan guna memastikan proses berjalan aman, cepat, dan sesuai dengan protokol keselamatan internasional.

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan bahwa fokus dari kepala negara saat ini adalah keselamatan dari Warga Negara Indonesia (WNI) dan solusi perdamaian antar negara yang berkonflik.

    “Soal konflik yang sekarang terjadi antara Iran dan Israel, tentu Pak Presiden mengikuti perkembangan ini secara cermat dari waktu ke waktu dan sudah memberitakan kepada seluruh jajarannya, baik di Indonesia maupun perwakilan-perwakilan di negara-negara yang terkait untuk ya mengikuti perkembangan yang terjadi di sana dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika terkait dengan keselamatan WNI,” ujar Juri di kantor Kemensesneg, Selasa (24/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Presiden Ke-8 RI itu telah menginstruksikan jajarannya untuk siap mengantisipasi kemungkinan buruk, termasuk evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) jika situasi memburuk di wilayah terdampak konflik. Proses antisipasi tersebut, menurut Juri, sudah berjalan dan terus dipantau secara aktif.

    “Untuk keselamatan WNI, Pak Presiden sudah memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengantisipasi dan menyelamatkan jika ada hal-hal yang memang perlu dilakukan untuk mengevakuasi WNI yang di sana. Dan itu sudah berjalan,” jelasnya.

  • Temui Prabowo, Gus Yahya Laporkan Program Strategis NU dan Percepatan MBG

    Temui Prabowo, Gus Yahya Laporkan Program Strategis NU dan Percepatan MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf dalam sebuah pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (24/6/2025).

    Yahya pun mengaku bahwa pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara PBNU dan pemerintah, termasuk pelaksanaan sejumlah program strategis nasional yang melibatkan partisipasi aktif organisasi masyarakat keagamaan.

    Ketua Umum PBNU itu menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan perkembangan berbagai nota kesepahaman (MoU) yang selama ini telah dijalin antara PBNU dengan kementerian maupun badan-badan pemerintah. 

    “MoU-MoU dengan berbagai kementerian dan badan pemerintah itu yang kami laporkan,” ujar Yahya Cholil Staquf dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (24/6/2025).

    Salah satu pembahasan adalah percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah di bidang pemenuhan gizi dan ketahanan pangan bagi masyarakat. PBNU, kata Yahya, telah mulai menjalankan program tersebut di sejumlah titik dan saat ini sedang dalam tahap akselerasi pengembangan.

    “Soal MBG, kami sudah jalan di sejumlah titik dan sekarang sedang sangat progresif untuk akselerasi, untuk pengembangannya, mudah-mudahan bisa berjalan lebih lancar karena kami diberi target oleh BGN misalnya harus bisa mengelola seribu titik misalnya seperti itu. Ini pekerjaan besar sekali buat NU sehingga kami perlu koordinasi yang lebih intensif, kolaborasi yang lebih intensif,” ungkap Yahya.

    Selain MBG, PBNU juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan berbagai program sosial kemasyarakatan, seperti Gerakan Keluarga Maslahat NU yang melibatkan kerja sama lintas kementerian. Program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

    “Ada banyak hal yang lain yang juga merupakan kerja sama NU dengan pemerintah seperti untuk Gerakan Keluarga Maslahat NU yang kami mengerjakan sejumlah program dari berbagai macam kementerian tadi sudah kami laporkan dan Pak Presiden mendukung penuh,” imbuhnya.

    Yahya juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo menyambut baik seluruh inisiatif yang dilaporkan. Kepala Negara bahkan memberikan dukungan agar kolaborasi antara PBNU dan pemerintah dapat lebih diperkuat.

    “Beliau sangat, bahkan mendorong supaya NU lebih kuat dalam mempererat kerja sama dengan pemerintah dan dalam melaksanakan berbagai macam program strategis dari pemerintah,” pungkas Yahya.

  • Gus Yahya Enggan Tanggapi Polemik Pernyataan Ulil Abshar Soal Wahabi Lingkungan

    Gus Yahya Enggan Tanggapi Polemik Pernyataan Ulil Abshar Soal Wahabi Lingkungan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) memilih tidak memberikan komentar terkait pernyataan Gus Ulil Abshar Abdalla yang menyebut penolakan terhadap tambang sebagai sikap ekstrem ala Wahabi.

    “Tidak, tidak, tidak. Saya tidak mau bicara itu,” ujar Gus Yahya singkat saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan, Selasa (24/6/2025). 

    Sementara itu, saat ditanya mengenai perkembangan pengelolaan tambang oleh NU, Gus Yahya belum memberikan penjelasan lebih lanjut dan memilih untuk bungkam.

    Namun sebelumnya, PBNU diketahui telah menyiapkan badan usaha yang akan menjadi pelaksana teknis dalam pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi keagamaan.

    PBNU sendiri sebelumnya telah menyatakan komitmennya untuk mengelola tambang secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip keberlanjutan, sembari tetap memperhatikan aspek sosial dan lingkungan di wilayah operasional.

    Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil panggilan akrabnya ramai dikritik oleh publik usai pernyataannya yang menilai penolak tambang seperti Greenpeace dan Walhi sebagai Wahabi Lingkungan.

    Dalam acara di stasiun televise, Gus Ulil beradu argumen dengan Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik terkait dengan pertambangan, khususnya di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Gus Ulil sempat menekankan bahwa sikap yang menuntut kemurnian ekologis seperti yang disuarakan aktivis lingkungan seperti Iqbal sebagai bentuk wahabisme. 

    “Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu, artinya orang Wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks, sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali,” tandas Gus Ulil dalam acara TV Nasional yang berjudul: “Debat PBNU dan Aktivis soal Tambang Nikel Raja Ampat, Ini Dampaknya!”.

  • Kemendagri Catat Ada Kasus Sengketa 16 Pulau di Jawa Timur

    Kemendagri Catat Ada Kasus Sengketa 16 Pulau di Jawa Timur

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeberkan ada 16 pulau yang kini tengah masuk proses sengketa antara Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung Jawa Timur.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mengemukakan pada awalnya hanya ada 13 pulau yang tengah disengketakan oleh kedua kabupaten itu. 

    Namun, setelah dilakukan kajian mendalam, menurut Tomsi, telah ditemukan 3 pulau lagi yang tumpang tindih klaim antara wilayah Trenggalek dan Tulungagung, sehingga jumlahnya menjadi 16 pulau yang masuk proses sengketa.

    “Jadi sekarang ada 16 pulau yang masuk proses sengketa,” tutur Tomsi di Jakarta, Selasa (24/6).

    Tomsi mengungkapkan bahwa 16 pulau itu tidak ada penghuninya sama sekali. Maka dari itu, kata Tomsi, sembari menunggu keputusan 16 pulau itu masuk kabupaten mana, sementara akan masuk administrasi provinsi Jawa Timur lebih dulu.

    “Jadi tidak masuk Trenggalek dan tidak juga masuk Tulungagung, tetapi masuk wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri bakal menggandeng beberapa pihak lainnya di antaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Informasi Geospasial (BIG), Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut, Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan Pemkab Tulungagung.

    “Rapat lanjutan akan digelar Juli 2025 dan akan melibatkan Gubernur Jatim, Bupati Trenggalek, Bupati Tulungagung, serta para Ketua DPRD masing-masing daerah guna memusyawarahkan sebelum status administratif atas 16 pulau diputuskan,” ujarnya.

  • Penerbangan Dua Kloter Jemaah Haji Ditunda Akibat Konflik Israel-Iran, Ini Detailnya

    Penerbangan Dua Kloter Jemaah Haji Ditunda Akibat Konflik Israel-Iran, Ini Detailnya

    Bisnis.com, MAKKAH — Saudia Airlines membatalkan penerbangan dua kelompok terbang (kloter) jemaah haji Indonesia, yakni kloter 43 dan 44 Embarkasi Surabaya (SUB-43 dan SUB-44), imbas eskalasi konflik Israel-Iran. 

    Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan seluruh jemaah dari dua kloter tersebut telah ditempatkan di hotel di Jeddah, Arab Saudi, untuk menunggu informasi keberangkatan selanjutnya. 

    Sebanyak 379 jemaah SUB-43 dan 380 jemaah SUB-44 sedianya akan terbang dari Bandara King Abdulaziz, Jeddah Arab Saudi, Selasa (24/6/2025) pukul 03:50 Waktu Arab Saudi (WAS) dan 05:10 WAS, masing-masing dengan nomor penerbangan SV-5302 dan SV-5440. 

    “Jemaahnya sekarang sudah ditempatkan di hotel-hotel di Jeddah untuk mendapatkan kabar selanjutnya. Sampai saat ini informasi sementara kami dapatkan dari berbagai pihak bahwa untuk penerbangan selanjutnya insya Allah masih bisa berlanjut karena maskapai yang kita gunakan banyak yang menggunakan jalur melalui Oman, dan itu masih aman,” kata Hilman ditemui di Makkah, Selasa (24/5/2025). 

    Hilman melanjutkan pihaknya masih menunggu kabar dari pihak maskapai mengenai pemberangkatan kembali jemaah SUB-43 dan SUB-44. Akan tetapi, dia memastikan bahwa jadwal penerbangan lainnya akan tetap berlanjut karena maskapai memilih jalur yang lebih aman dari eskalasi konflik. 

    “Mereka [maskapai penerbangan] belum memberikan jadwal terbaru karena tetap sesuai dengan rotasi pesawatnya, ya, tetapi mudah-mudahan secepatnya,” katanya. 

    Dia melanjutkan, perkembangan politik di Timur Tengah yang berdampak pada jadwal pemulangan jemaah haji berada di luar kewenangan Kementerian Agama untuk melakukan antisipasi. 

    Meski demikian, pihaknya terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak, antara lain Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Kedutaan Besar RI Arab Saudi, syarikah penyedia layanan haji, hingga Kementerian Haji dan Umrah Saudi. 

    “Bagaimanapun situasi yang ada ini harus disikapi tidak hanya oleh Misi Haji Indonesia tetapi perusahaan-perusahaan layanan yang ada di Makkah untuk mulai tanggal 26 [Juni 2025] di Madinah kami siap-siap memberangkatkan jemaah pulang ke Tanah Air,” jelasnya. 

    Sementara itu, fase pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang I yang diberangkatkan melalui Bandara Jeddah, akan segera berakhir. Pemulangan jemaah haji gelombang II dari Bandara Madinah akan dimulai pada 26 Juni 2025. 

    Menurut Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama, hingga Selasa (24/6/2025) pukul 15:30 WAS, sudah sebanyak 231 kloter yang terdiri atas 89.991 jemaah haji tiba di Tanah Air. Sementara itu, 44.574 jemaah pemulangan gelombang II telah berada di Madinah untuk tinggal selama 8 hingga 9 hari, sebelum bertolak ke Tanah Air.