Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Migrasi Baru asal Tiongkok Perlu Dikaji Dengan Pendekatan Baru

    Migrasi Baru asal Tiongkok Perlu Dikaji Dengan Pendekatan Baru

    Bisnis.com, JAKARTA- Istilah ‘migran’ yang belakangan ini digunakan untuk merujuk pada warga asal Tiongkok yang datang ke Indonesia dan Asia Tenggara dalam beberapa dasawarsa terakhir, dianggap rancu dan cenderung menimbulkan problema baik dalam aspek akademis maupun aspek sosial.

    Hal ini karena istilah migran itu disematkan kepada orang-orang asal Tiongkok yang sebenarnya datang untuk sementara waktu ke negara tujuan, entah sebagai pekerja, pelajar, pebisnis, ataupun kegiatan lainnya.

    Karena mereka datang untuk sementara dan dalam kelompok relatif besar, mereka tak dapat diharapkan untuk melakukan proses adaptasi dalam hal sosial dan budaya, seperti pendahulu mereka, yaitu etnis Tionghoa di Asia Tenggara, termasuk orang-orang Tionghoa Indonesia.

    Pandangan di atas disampaikan Profesor Leo Suryadinata, peneliti senior pada ISEAS Yusof Ishak Institute, Singapura sebagai pembicara dalam seminar berjudul “Peran Migran Baru Tiongkok (Xin Yimin) di Asia Tenggara,” yang diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Komunikasi (Mikom) dan Magister Ilmu Hubungan Internasional (MHI) Universitas Pelita Harapan (UPH), bersama dengan Forum Sinologi Indonesia (FSI), pada Kamis (25/6/2025) di Jakarta.

    Leo Suryadinata, Peneliti dan ilmuwan sosial yang menerima anugerah kebudayaan dari pemerintah Republik Indonesia pada 2018 itu, mengemukakan berbagai karaktersitik migran baru asal Tiongkok (Xin Yimin) yang berbeda dari etnis Tionghoa di Asia Tenggara dan Indonesia.

    Menurutnya, orang-orang Tionghoa yang termasuk sebagai migran lama meninggalkan Tiongkok menuju negara tujuan, kebanyakan ke Asia Tenggara, selambatnya pada awal abad ke 20, dan dilatarbelakangi faktor ekonomi, khususnya kemiskinan.

    “Orang-orang Tionghoa itu sebagian besar menuju dan bermukim di Asia Tenggara, dan menganggap Asia Tenggara sebagai tanah air mereka,” terang Leo.

    Berbeda dengan Xin Yimin, mereka yang dikategorikan sebagai migran lama rata rata berasal dari provinsi-provinsi di Selatan Tiongkok, seperti Fujian, Guangzhou, dan Hainan.

    Berbeda dari etnik Tionghoa yang sudah berakar di Asia Tenggara dan Indonesia, migran baru asal Tiongkok tidak datang untuk menetap.

    Menurut Leo, mereka menjadikan negara-negara tujuan sebagai tempat untuk transit dalam proses migrasi yang bersifat sementara itu. Oleh karenanya mereka tak lagi berpegang pada istilah luodi shenggen (berakar di tanah yang mereka pijak) dan cenderung berpindah-pindah seperti daun teratai yang tak berakar.

    “Karena mereka datang dengan jumlah besar, mereka akan berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama kelompok mereka, sehingga proses integrasi antara mereka dan masyarakat setempat menjadi sangat sulit,” tutur Leo.

    Leo beranggapan bahwa fenomena migran baru asal Tiongkok harus dikaji dengan sebuah pendekatan baru yang meskipun tetap kritis, tetapi tanpa bersifat apriori.

    Sementara itu, ketua FSI yang juga Dosen Magister Ilmu Komunikasi (Mikom) Universitas Pelita Harapan (UPH), Johanes Herlijanto, menyesalkan masih adanya pandangan yang menyamakan antara warga Tionghoa yang baru dengan etnik Tionghoa di Indonesia dan Asia Tenggara.

    Johanes menyatakan bahwa pandangan semacam itu kurang adil terhadap etnik Tionghoa yang bukan hanya telah berakar dan beradaptasi, tetapi juga telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi kawasan Asia Tenggara, tempat mereka menetap selama berabad-abad.

    “Tionghoa Indonesia, misalnya, telah memberikan sumbangsih yang signifikan bagi bangsa Indonesia. Mereka adalah orang Indonesia yang selalu mengedepankan identitas kebangsaan Indonesia,” tutur pemerhati Tionghoa asal UPH itu.

    Peneliti Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Triyono sependapat dengan Profesor Leo Suryadinata dalam hal dampak positif dan negatif dari kehadiran investasi dan migran baru asal China.

    “Kehadiran industri smelter di Sulawesi Tengah dan Tenggara menghidupkan perekonomian di daerah tersebut, ini hal yang jarang diungkap ke publik,” tuturnya.

    Namun sosiolog tamatan Universitas Gajah Mada (UGM) itu juga menuturkan mengenai adanya persoalan budaya yang diakibatkan kehadiran migran baru asal Tiongkok itu. Persoalan itu antara lain mencakup miskomunikasi, mispersepsi, serta praduga antara migran asal Tiongkok dan masyarakat setempat.

  • Respons Muzani soal KPK Usut Kasus Dugaan Gratifikasi di MPR

    Respons Muzani soal KPK Usut Kasus Dugaan Gratifikasi di MPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menyampaikan pihaknya menghormati tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusut kasus dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan MPR.

    Dia mengungkapkan hal tersebut seusai membaca berita tentang pimpinan KPK mengusut kasus dugaan penyalahgunaan dalam penyelenggaraan keuangan di MPR.

    “Karena itu MPR menghormati atas apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK dalam upaya menyelamatkan dan memberantas dugaan tersebut,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Muzani melanjutkan bahwa MPR RI siap menunggu penyelesaian kasus dan tindakan-tindakan berikutnya yang dilakukan oleh KPK.

    Sebelumnya, lembaga antirasuah telah menetapkan satu orang tersangka dan penyidik KPK telah memanggil dua orang saksi yang merupakan pejabat di lingkungan MPR.

    “Sudah ada tersangka. Penyidik masih terus mendalami perkara ini dengan memeriksa para saksi,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (23/6/2025).  

    Adapun Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah dalam pernyataannya, Sabtu (21/6/2025), telah menyampaikan bahwa  menyampaikan klarifikasi kasus yang tengah diusut KPK itu merupakan perkara lama yang terjadi antara rentang waktu 2019-2021. 

    Siti menyebut tidak ada keterlibatan unsur pimpinan MPR, baik yang lama maupun yang saat ini menjabat. Selain itu, kasus tersebut merupakan kelanjutan yang sebelumnya telah dilakukan proses penyelidikan dan saat ini naik menjadi penyidikan. 

    “Perlu kami tegaskan bahwa kasus tersebut merupakan perkara lama yang terjadi pada masa 2019 sampai dengan 2021. Dalam hal ini, tidak ada keterlibatan pimpinan MPR RI, karena perkara tersebut merupakan tanggung jawab administratif dan teknis dari sekretariat, dalam hal ini Sekretaris Jenderal MPR RI pada masa itu, yaitu Bapak Dr. Ma’ruf Cahyono, SH, MH,” ujar Siti, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (23/6/2025).

  • Pulau di Anambas Dijual Online, DPR Bakal Panggil Menteri ATR/BPN

    Pulau di Anambas Dijual Online, DPR Bakal Panggil Menteri ATR/BPN

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi II DPR RI bakal panggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk rapat pekan depan.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf menyampaikan rapat tersebut dilakukan guna membahas isu-isu pulau yang sedang ‘hangat’ di publik, khususnya soal isu Kepulauan Anambas yang dijual melalui situs online. 

    “Senin, rencana Senin [rapat dengan Menteri ATR/BPN]. Kan kita baru nyusun jadwal kemarin,” bebernya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Dia melanjutkan bahwa Komisi II DPR akan bahas bukanlah konfliknya, tetapi soal pendataannya, digitalisasinya, dan kearsipannya. Baginya, ketiga hal tersebut merupakan hal yang sangat penting.

    Lebih lanjut, eks Wakil Gubernur Jawa Barat ini menyoroti perlunya juga pemanggilan pihak situs online atau website yang meloloskan dan menampilkan penjualan pulau di Anambas. 

    “Jangan kita rame di DPR, tapi nggak pernah dipanggil yang punya website. Kan yang menjual website, bukan Pemda. Dari mana dia punya hak, keberanian untuk menjual itu,” tekannya.

    Lebih jauh, Dede bercerita dirinya baru saja berkunjung ke Gedung Arsip Nasional RI, di Jakarta. Dari kunjungannya ini, ternyata Arsip Nasional RI diketahui memiliki semua data tentang kepulauan Indonesia, termasuk tentang proses pembentukan daerah.

    “Ini kan menandakan bahwa ada ketidaksinkronan antara beberapa kementerian, dalam konteks ini bisa saja ATR, Kemendagri, KKP, juga Kementerian Kehutanan, yang kalau masalah soal batas daerah ini belum sinkron dengan data-data yang dimiliki Arsip tahun-tahun sebelumnya,” tandasnya.

    Untuk diketahui, sejumlah pulau di Indonesia dijual melalui situs https://www.privateislandsonline.com. Berdasarkan berita yang dihimpun Bisnis, salah satu pulau yang dijual melalui platform itu yakni Pulau Pasangan, Anambas. 

    Dari situs tersebut, terdapat deskripsi keindahan alam Anambas dengan luas pulau sekitar 159 hektare atau 200 mil dari daratan Singapura. Penjual tidak mencantumkan harga, tetapi hanya menyebutkan harga sesuai permintaan.  

    Beberapa pulau yang ditawarkan di situs tersebut memang ada yang mencantumkan harga, misalnya Pulau Rangyai yang terletak di Thailand ditawarkan sebesar US$160 juta. Kendati begitu, ada pula yang tidak mencantumkan harga, termasuk pulau di Kepulauan Anambas. 

    Di situs tersebut juga dideskripsikan keindahan pulau di Kepulauan Anambas yang cantik dan asri sehingga potensial untuk dikembangkan menjadi resor ekowisata kelas atas. Apalagi, lokasinya hanya sekitar 200 mil laut dari Singapura.

  • Prabowo Resmikan Pusat Kecantikan Kerja Sama RI-Korsel di Bali, Bisa Operasi Plastik

    Prabowo Resmikan Pusat Kecantikan Kerja Sama RI-Korsel di Bali, Bisa Operasi Plastik

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meresmikan Ngoerah Sun Wellness and Esthetic Center (NSWAC) pada Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. dr. I.G.N.G Ngoerah, Denpasar, Bali, Rabu (25/6/2025). Pusat kesehatan itu melayani di antaranya layanan kecantikan. 

    Fasilitas kesehatan itu merupakan salah satu yang dikunjungi dan diresmikan Prabowo pada agenda kunjungannya di Bali, dalam rangka peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur serta Bali International Hospital. 

    Untuk diketahui, NSWAC adalah hasil kerja sama antara RSUP Ngoerah dan Sun Medical Center, asal Korea Selatan. Pusat kesehatan itu akan melayani layanan bedah plastik, dermatologi dan estetika, kedokteran gigi, medical check-up, serta layanan perawatan lainnya.

    Prabowo, dipandu oleh Deputi General Manager dr. Nahla Shihab, meninjau berbagai fasilitas dan ruang layanan seperti area registrasi di lantai 1, Poli Dermaesthetic dan Ruang Laser Treatment di lantai 3, dan Ruang Dental Laboratory di lantai 5.

    Pada sambutannya, Prabowo menyampaikan apresiasi atas kehadiran NSWAC sebagai bentuk kemajuan layanan kesehatan berkualitas internasional di Tanah Air. 

    “Saya kira ini adalah suatu terobosan, prestasi yang sangat baik untuk kita bisa memberi pelayanan yang tidak kalah dengan pelayanan terbaik di luar negeri,” ujarnya, seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (25/6/2025). 

    Kepala Negara juga menekankan pentingnya kehadiran fasilitas kesehatan ini dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional. Presiden ke-8 itu menilai kerja sama yang terjalin dengan mitra internasional telah membuahkan hasil yang membanggakan, tidak hanya bagi masyarakat Indonesia tetapi juga dalam menarik perhatian pasien dari luar negeri.

    “Saya lihat ini sangat luar biasa kerja sama ini. Dan ini saya lihat juga sudah berhasil menarik pasien-pasien di luar negeri. Saya juga lihat fasilitasnya luar biasa, teknologi juga sangat mutakhir. Saya ucapkan selamat untuk semua pihak yang telah bekerja sehingga menghasilkan suatu aset bagi bangsa dan negara kita,” ucapnya.

    Pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu sempat berkelakar bahwa tertarik untuk mendatangi fasilitas layanan gigi di NSWAC.

    “Saya kira itu saja dari saya dan ini sangat menarik. Siapa tahu saya juga diam-diam akan ke sini, untuk gigi saya memang perlu perbaikan,” ujarnya disambut tawa hadirin.

  • Prabowo Perintahkan Menkes Tambah Fakultas Kedokteran hingga Pendidikan Spesialis

    Prabowo Perintahkan Menkes Tambah Fakultas Kedokteran hingga Pendidikan Spesialis

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia masih kekurangan dokter dan fakultas kedokteran di universitas dalam negeri. 

    Hal itu disampaikan olehnya saat meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur dan Bali International Hospital, Bali, Rabu (25/6/2025). 

    Oleh sebab itu, Prabowo meminta agar Menteri Kesehatan serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk masing-masing menambah jumlah dokter dan fakultas kedokteran yang ada. 

    “Kita masih banyak kekurangan, kita masih kurang dokter, karena itu Menteri Kesehatan. Saya minta juga nanti Menteri Pendidikan kita harus segera tambah fakultas kedokteran, kita harus tambah juga akademi perawatan dan kita harus tambah pendidikan spesialis,” ujarnya, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (25/6/2025). 

    Meski demikian, Kepala Negara meminta agar penambahan tersebut dilakukan dengan efisien, serta tidak terhimpit oleh prosedur-prosedur dan peraturan kuno yang tidak menjawab kesulitan masa kini. 

    Prabowo mengaku, Indonesia sebagai negara berkembang harus bisa mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang tumbuh secara pesat. Dia berpesan agar perkembangan dilakukan tanpa cara-cara yang tidak efisien, boros serta dengan manajemen yang tidak benar. 

    “Rakyat Indonesia menuntut pemerintah yang efisien, pelayanan yang baik, pertanggungjawaban setiap uang rakyat tidak boleh disalahgunakan,” terangnya. 

    Menurut Prabowo, peresmian KEK Sanur yang fokus pada kesehatan dan pariwisata hari ini merupakan salah satu terobosan Indonesia dalam mengejar ketertinggalan itu. 

    “Sehingga hari ini saya mendapat kehormatan untuk meresmikan KEK Sanur dan Bali International Hospital, tadi juga saya sudah menandatangani prasasti di rumah sakit tadi,” terang Ketua Umum Partai Gerindra itu.

  • Sampai Mana Progres Surat Pemakzulan Gibran, Ini Jawaban Muzani

    Sampai Mana Progres Surat Pemakzulan Gibran, Ini Jawaban Muzani

    Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengaku belum bisa memberikan tindak lanjut soal surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diajukan oleh Forum Purnawirawan TNI.

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerangkan hingga kini pihaknya masih belum mendapatkan laporan dari Sekretariat MPR. Terlebih, dia juga baru masuk setelah reses selesai.

    “Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini. Saya belum, teman-teman sekretariat belum melaporkan, saya juga belum menerangkan karena saya baru masuk setelah reses hari ini,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Oleh sebab itu, Muzani membenarkan bahwa dirinya masih belum berkomunikasi dengan pimpinan MPR lainnya terkait surat tersebut.

    “Belum, barang kali, entah ada atau sudah ada, saya belum tahu,” ujarnya.

    Begitupun dengan pembicaraan dirinya dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, tidak ada pembahasan soal surat pemakzulan Wapres Gibran.

    “Saya dengan Pak Dasco sering ketemu tapi tidak membicarakan itu, membicarakan yang lain,” tegasnya.

    Senada, Dasco juga menyebut surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari Forum Purnawirawan TNI, masih belum sampai ke meja pimpinan. 

    Dia menuturkan bahwa hingga kini surat itu masih berada di Sekretariat Jenderal DPR. Apabila nanti sudah sampai di pimpinan, akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 

    “Suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di rapim [rapat pimpinan] dari barus [badan musyawarah] yang sesuai mekanisme, yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan,” bebernya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

  • Puji Fasilitas RSUP Prof Ngoerah Denpasar, Prabowo Sebut Ingin Obati Gigi Diam–Diam

    Puji Fasilitas RSUP Prof Ngoerah Denpasar, Prabowo Sebut Ingin Obati Gigi Diam–Diam

    Bisnis.com, DENPASAR – Presiden Prabowo Subianto memuji fasilitas wellness center & Aesthetic Center yang menyediakan baru dibangun oleh RSUP Prof Ngoerah Denpasar.

    Pujian tersebut terlontar setelah Prabowo meninjau fasilitas yang baru dibangun oleh Rumah Sakit di bawah naungan Kementerian Kesehatan tersebut. Salah satu fasilitas yang disorot oleh Prabowo adalah fasilitas pengobatan gigi yang sudah canggih, sehingga Ia menyebut tertarik untuk mengobati giginya di RSUP Prof Ngoerah.

    “Saya sudah berkunjung ke Wellness Aesthetic Center RSUP Prof Ngoerah, luar biasa disitu teknologi dan pengobatan cukup canggih, sudah bertaraf internasional. Terutama untuk kulit, plastik, gigi, mata dan sebagainya. Saya lihat cukup hebat dan canggih, sampai saya sendiri tertarik, mungkin diam – diam saya kesitu, dan katanya ada jalur khusus untuk Gubernur ke atas, memang gigi saya agak kurang bagus,” kata Prabowo dalam sambutannya saat meresmikan KEK Kesehatan Sanur, Rabu (25/6/2025).

    Prabowo menjelaskan fasilitas kesehatan yang canggih, modern membuktikan Indonesia bisa sejajar dengan negara – negara maju. Menurutnya penyediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan merupakan tanggungjawab negara. Fasilitas kesehatan yang baik mencerminkan kemandirian satu negara, sehingga pemerataan kesehatan merupakan hal yang wajib dihadirkan oleh negara.

    “Jadi Pendidikan, kesehatan adalah wahana kesejahteraan, karena itu dalam rangka membangun kemandirian satu bangsa, KEK ini sangat penting, dan kita harus menghargai presiden sebelum kita, yang merintis pelayanan kesehatan terbaik, semua presiden kita, dari yang pertama berjasa dalam membangun kesehatan kita,” kata Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto meresmikan Wellness and Aesthetic Center, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. dr. I.G.N.G Ngoerah, Kota Denpasar pada Rabu (25/6/2025).

    Presiden tiba di Bali pada pukul 12.40 Wita, disambut oleh Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya, serta Danlanud I Gusti Ngurah Rai Kolonel Pnb Trinanda Hasan F. Suasana.  Presiden didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wirajaya. Di halaman RSUP Sanglah, Presiden sempat menyapa dan bersalaman dengan masyarakat yang sudah menunggu.

  • Prabowo Resmikan Bali International Hospital di KEK Sanur, Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

    Prabowo Resmikan Bali International Hospital di KEK Sanur, Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

    Bisnis.com, DENPASAR – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur yang didalamnya berdiri Bali International Hospital (BIH) pada Rabu (25/6/2025).

    Dalam sambutannya, Prabowo menyebut bangga Indonesia memiliki pusat kesehatan bertaraf internasional pertama, yang fasilitas kesehatannya berteknologi canggih. Menurutnya hal ini merupakan terobosan baru di bidang kesehatan nasional.

    Prabowo berharap Bali International Hospital bisa mencegah jutaan orang Indonesia yang berobat ke luar negeri. Dengan fasilitas yang canggih, kamar dan bangunan seperti hotel, BIH bisa menjadi menarik minat warga di Asean, Asia Pacific untuk datang berobat.

    “Saya kira ini satu terobosan yang pertama kali di republik kita, kita mencanangkan atau membuat satu kawasan ekonomi khusus yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan bertaraf dunia.  Saya tadi sudah diberitahu bahwa begitu banyak WNI yang mencari pengobatan di luar negeri, yang mengakibatkan juga pengeluaran devisa yang besar,” kata Prabowo dalam sambutannya, Rabu (25/6/2025).

    Prabowo juga meminta agar BIH tidak hanya diperuntukkan bagi kalangan menengah ke atas atau pasien dari kelompok orang kaya. Dia ingin masyarakat kurang mampu juga bisa mendapatkan layanan kesehatan di BIH dengan bantuan asuransi dan intervensi pemerintah.

    Prabowo juga memuji Presiden ke-7, Joko Widodo yang telah merintis KEK Kesehatan Sanur, menurutnya KEK ini terwujud berkat terobosan di masa pemerintahan Jokowi.

    “KEK ini saya meresmikan, padahal KEK ini dirintis oleh presiden Joko Widodo, jadi sekali lagi saya gunakan kesempatan ini, untuk  mengajak kita semua, menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas keputusan presiden joko Widodo, karena KEK ini diputuskan di bawah pemerintah pak joko Widodo. Takdir saya saya dapat meresmikan,” kata Prabowo. 

  • Gerindra Beberkan Peluang Pertemuan Ulang Prabowo dan Megawati

    Gerindra Beberkan Peluang Pertemuan Ulang Prabowo dan Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, Ahmad Muzani membeberkan peluang bertemunya kembali Presiden RI Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

    Meski demikian, Muzani tidak mengungkapkan secara langsung kapan dan di mana pertemuan dua tokoh bangsa akan berlangsung.

    “Saya belum tahu, tapi Insyaallah akan segera ketemu. Karena ketemu itu kan ada banyak momentum yang bisa mempertemukan, tidak harus keduanya bertemu dalam tempat yang disetujui,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Pria yang juga merupakan Ketua MPR itu yakin akan banyak acara yang dapat mempertemukan Prabowo dan Megawati.

    Sebelumnya, momen anyar Prabowo dan Megawati bertemu adalah dalam upacara peringatan Hari Lahirnya Pancasila pada Senin (2/6/2025) kemarin. Bahkan, dalam sambutan pidatonya Prabowo menghatrukan rasa hormatnya kepada Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. 

    Suasana hangat dan penuh keakraban antara mereka pun tercipta dalam momen tak terduga ketika Prabowo Subianto dan Megawati bertemu di ruang tunggu (holding room) di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (2/6/2025).

    Dalam pertemuan singkat itu, Prabowo tampak menyapa dengan ramah Megawati dan Jenderal (Purn.) Try Sutrisno. Dia kemudian duduk berhadapan dengan Megawati, membuka percakapan dengan nada bersahabat. 

    “Ibu agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Diet Ibu berhasil,” ucap Prabowo sembari tersenyum. 

    Megawati pun membalas dengan santai kepada Prabowo.  

    “Iya, berhasil,” balas Megawati sambil tersenyum.

    Adapun, sebelumnya Prabowo dan Megawati juga telah bertemu di kediaman Megawati, di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025). 

    Dalam pertemuan itu, Sekjen Gerindra Muzani membenarkan bahwa PDIP akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu,” ungkapnya di Gedung Nusantara III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (9/4/2025).

  • 24 WNI yang Dievakuasi dari Iran Masih Shock Gara-gara Perang

    24 WNI yang Dievakuasi dari Iran Masih Shock Gara-gara Perang

    Bisnis.com, BANDUNG–24 warga Jawa Barat yang berada di Iran mulai dipulangkan secara bertahap ke Indonesia buntut dari perang Israel vs Iran.

    Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Jabar Hendra Kusuma Sumantri mengatakan kondisi 24 warga Jabar ini secara fisik dalam kondisi baik. Meski demikian, dia menuturkan untuk psikologis masih shock akibat perang Israel vs Iran.

    “Alhamdulillah secara fisik sih mereka sehat begitu ya. Mungkin kalau dari sisi psikis, mungkin syok juga mungkin ada. Karena informasi yang saya dapat, mereka tidak langsung dari Teheran (Iran) ke Soekarno-Hatta. Tidak direct flight, tapi menuju dulu ke Jeddah, di Jeddah baru ke Soekarno-Hatta,” katanya, Rabu (25/6/2025).

    Disnakertrans Jabar sendiri tidak mengetahui detail tentang keberadaan WNI di Iran tersebut. Kecuali PMI, yang lainnya memiliki beragam aktivitas disana.

    “Kami sebetulnya untuk PMI yang concern kami. Untuk WNI biasa, kami tidak langsung terjun. Untuk PMI, biasanya kita lakukan komunikasi dengan teman-teman BP3MI, di daerah-daerah ada namanya P4MI kalau terindikasi di wilayahnya biasanya kita berkomunikasi dengan mereka,” terangnya.
     
    Total, ada 97 WNI yang dipulangkan dari Iran, dimana 24 diantaranya asal Jawa Barat. Selain itu, Pemerintah Indonesia turut memulangkan 18 WNI yang berada di Yaman.

    115 WNI ini dipulangkan ke Indonesia, buntut kian memanasnya perang antara Iran dan Israel, yang mana Amerika Serikat ikut-ikutan memerangi Iran. Meski akhirnya kini disepakati gencatan senjata, setelah 12 hari berperang.