Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Kemenlu Berhasil Evakuasi 6 WNI di Iran Kembali ke Jakarta

    Kemenlu Berhasil Evakuasi 6 WNI di Iran Kembali ke Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)berhasil mengevakuasi kembali ke Tanah Air 6 warga negara Indonesia (WNI) dari Iran.

    Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha melaporkan 6 WNI yang dievakuasi dari Iran telah tiba di Jakarta pada hari ini, Sabtu (28/6/2025).

    “Pada hari ini 28 Juni 2025 telah tiba 6 WNI evacuee dari Iran yang menempuh perjalanan dengan rute Baku-Doha-Bangkok-Jakarta,” kata Judha dikutip dari Antara, Sabtu (28/6/2025).

    Judha mengatakan hingga 28 Juni 2025, Pemerintah Indonesia telah mengevakuasi sebanyak 79 orang yang terdiri atas 78 orang WNI dan satu warga negara Iran.

    Sementara itu, 18 orang sisanya, dari total 97 orang yang dievakuasi dan masih berada di Baku, Azerbaijan, akan dipulangkan secara bertahap pada 28 dan 29 Juni 2025.

    Lima orang lagi dijadwalkan tiba di Jakarta pada 29 Juni 2025 dengan dua penerbangan berbeda. Jumlah orang yang masih berada di Baku yaitu 13 orang dengan jadwal kepulangan esok hari pada 29 Juni 2025 dari Baku.

    Orang-orang yang dievakuasi pada gelombang terakhir tersebut dijadwalkan tiba di Jakarta pada 30 Juni 2025.

    Kemenlu berkoordinasi erat dengan Perwakilan RI di negara-negara transit guna memastikan kelancaran dan keselamatan proses evakuasi.

  • MK Putuskan Pemisahan Pemilihan Umum, Tidak Ada Pemilu Serentak Mulai 2029

    MK Putuskan Pemisahan Pemilihan Umum, Tidak Ada Pemilu Serentak Mulai 2029

    Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum serentak yang selama ini digelar mulai 2029.

    Dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), MK memutuskan keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum yang konstitusional adalah dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden (Pemilu nasional) dengan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota serta gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota (Pemilu daerah atau lokal). memutuskan 

    Untuk itu, Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai “Pemilu 5 (lima) kotak” tidak lagi berlaku. Penentuan keserentakan tersebut untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat.

    Selain itu, MK juga mempertimbangkan hingga saat ini pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan tanggal 26 Februari 2020. 

    Kemudian, secara faktual pula, pembentuk undang-undang sedang mempersiapkan upaya untuk melakukan reformasi terhadap semua undang-undang yang terkait dengan pemilihan umum.

    “Dengan pendirian tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa semua model penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang telah dilaksanakan selama ini tetap konstitusional,” tegas Wakil Ketua MK Saldi Isra dikutip dari laman resmi MK, Sabtu (28/6/2025).

    Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan waktu penyelenggaraan pemilihan umum presiden/wakil presiden serta anggota legislatif yang berdekatan dengan waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menyebabkan minimnya waktu bagi rakyat/pemilih menilai kinerja pemerintahan hasil pemilihan umum presiden/wakil presiden dan anggota legislatif.

    Selain itu, dengan rentang waktu yang berdekatan dan ditambah dengan penggabungan pemilihan umum anggota DPRD dalam keserentakan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden masalah pembangunan daerah cenderung tenggelam di tengah isu nasional.

    Padahal, menurut MK, masalah pembangunan di setiap provinsi dan kabupaten/kota harus tetap menjadi fokus dan tidak boleh dibiarkan tenggelam di tengah isu/masalah pembangunan di tingkat nasional yang ditawarkan oleh para kandidat yang tengah bersaing untuk mendapatkan posisi politik di tingkat pusat dalam pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden.

    Tak hanya itu, MK mempertimbangkan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD yang berada dalam rentang waktu kurang dari 1 (satu) tahun dengan pemilihan kepala daerah, juga berimplikasi pada partai politik—terutama berkaitan dengan kemampuan untuk mempersiapkan kader partai politik dalam kontestasi pemilihan umum.

    Akibatnya, lanjut Hakim Konstitusi Arief Hidayat, partai politik mudah terjebak dalam pragmatisme dibanding keinginan menjaga idealisme dan ideologi partai politik.

    Selain itu, dengan jadwal yang berdekatan, partai politik tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan perekrutan calon anggota legislatif pada pemilu legislatif tiga level sekaligus dan bagi partai politik tertentu harus pula mempersiapkan kadernya untuk berkontestasi dalam pemilihan umum presiden/wakil presiden.

    Dengan demikian, agenda yang berdekatan tersebut juga menyebabkan pelemahan pelembagaan partai politik yang pada titik tertentu partai politik menjadi tidak berdaya berhadapan dengan realitas politik dan kepentingan politik praktis.

    “Akibatnya, perekrutan untuk pencalonan jabatan-jabatan politik dalam pemilihan umum membuka lebar peluang yang didasarkan pada sifat transaksional, sehingga pemilihan umum jauh dari proses yang ideal dan demokratis. Sejumlah bentangan empirik tersebut di atas menunjukkan partai politik terpaksa merekrut calon berbasis popularitas hanya demi kepentingan elektoral,” terang Arief.

  • Airlangga: Prabowo Ingin Perkuat Sinergi Kawasan Johor–Riau–Singapura

    Airlangga: Prabowo Ingin Perkuat Sinergi Kawasan Johor–Riau–Singapura

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah ingin memperkuat kerja sama investasi dan perdagangan antara Indonesia dan Malaysia, terutama di tengah upaya memperdalam integrasi ekonomi kawasan Asean.

    Hal itu disampaikan usai menghadiri pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menggelar pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (27/6/2025).

    “Pertama, kita perlu intra-Asean trade dan intra-Asean investment harus kita dorong. Karena basis kekuatan Asean itu pertama domestic economy. Kedua regional supply chain,” ujar Airlangga kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

    Menurutnya, kerja sama strategis antara negara-negara besar Asean seperti Indonesia dan Malaysia perlu diprioritaskan, termasuk dalam konteks implementasi dan posisi Asean dalam kerangka kerja sama ekonomi regional seperti RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership).

    “Jadi kalau kita bicara Asean, tentu beberapa negara strategis termasuk Indonesia–Malaysia itu kita dahulukan. Dalam persiapan nanti itu juga dibahas terkait posisi RCEP, yang menjadi sangat strategis. Dan pada pertemuan di Malaysia, GCC juga akan berbicara dengan RCEP,” jelasnya.

    Airlangga juga mengungkap bahwa ada negara-negara non-Asean seperti Chile yang menunjukkan minat bergabung ke dalam RCEP. Dalam konteks ini, Indonesia melihat peluang untuk membangun sinergi ekonomi lintas negara dan kawasan.

    “Johor kan juga akan membangun special economic zone. Nah itu kita sudah bahas bagaimana kita membuat sinergi antara Singapura, Johor, dan Riau. Supaya potensi ekonomi di tiga wilayah ini bisa dijadikan satu,” kata Airlangga.

    Lebih lanjut, ia menyebut bahwa sektor kelautan menjadi salah satu fokus perluasan ekspor yang akan terus didorong, mengingat posisi geografis strategis Indonesia di kawasan regional.

    “Salah satu yang di kelautan,” pungkas Airlangga.

  • Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Tantangan Dampak Tarif Trump

    Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Tantangan Dampak Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/6/2025) sore.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengamini bahwa rapat ini digelar sesaat setelah Presiden menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim.

    Dia menjelaskan bahwa pembahasan utama dalam rapat tersebut difokuskan pada langkah-langkah Indonesia untuk merespons tekanan ekonomi global, termasuk perkembangan terbaru dalam perundingan tarif dengan Amerika Serikat dan upaya memperkuat kerja sama di kawasan Asia Tenggara.

    “Salah satu upaya untuk merespons dinamika tantangan ekonomi saat ini adalah dengan melakukan deregulasi sektor riil melalui Revisi Permendag 8 Tahun 2024 yang disederhanakan menjadi pengaturan sektoral, sehingga akan menjadi lebih fleksibel,” ujar Teddy melalui rilisnya, Sabtu (28/6/2025).

    Teddy menyampaikan bahwa Prabowo meminta jajarannya menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif, terutama dengan memangkas birokrasi perizinan yang kerap berbelit.

    “Presiden Prabowo meminta agar deregulasi sektor riil bisa berdaya saing dengan menghilangkan birokrasi perizinan, sehingga bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di dalam negeri,” ungkap Teddy.

    Dalam rapat itu, pemerintah juga membahas perkembangan positif terkait perundingan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat, sebagai respons terhadap kebijakan tarif baru yang digaungkan pemerintahan Donald Trump. Pemerintah menilai hubungan dagang kedua negara memiliki kepentingan strategis yang penting untuk dijaga.

    “Kedua negara sepakat untuk mengedepankan win-win solution dengan melihat aspek strategis hubungan ekonomi bilateral Indonesia dan Amerika Serikat. Saat ini, tim negosiator tengah membahas permintaan dan penawaran dari kedua negara secara intensif,” kata Teddy.

    Teddy menambahkan, pemerintah Indonesia telah memperoleh dukungan kuat dari pihak otoritas ekonomi Amerika Serikat.

    “Pemerintah juga telah mendapatkan dukungan dan respons positif dari US Secretary of the Treasury, Bapak Scott Bessent, dan United States Trade Representative, Bapak Jamieson Greer, terhadap inisiatif Indonesia untuk mempererat kerja sama ekonomi dengan AS,” jelasnya.

    Selain Teddy, rapat terbatas tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

  • Prabowo dan Anwar Ibrahim Dorong Penyelesaian Damai Iran-Israel dan Palestina

    Prabowo dan Anwar Ibrahim Dorong Penyelesaian Damai Iran-Israel dan Palestina

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong penyelesaian damai atas konflik global, termasuk situasi di Timur Tengah. 

    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Anwar Ibrahim, usai pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/6/2025).

    Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya dan Anwar Ibrahim membahas secara serius perkembangan konflik Iran–Israel serta situasi kemanusiaan di Palestina. 

    Dia menyambut baik adanya gencatan senjata antara Iran dan Israel, serta berharap inisiatif perdamaian tersebut dapat bertahan dan menjadi awal dari penyelesaian konflik yang lebih permanen.

    “Di tingkat global, kita membahas perkembangan konflik Iran–Israel, juga situasi terkini di Palestina. Kita tetap menganjurkan penyelesaian damai di semua pihak. Kita menyambut baik adanya gencatan senjata antara Israel dan Iran. Kita berharap ini bisa langgeng, bisa terus menuju penyelesaian yang damai,” ujar Prabowo.

    Dalam hal isu Palestina, Prabowo menegaskan posisi Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan penuh bagi Palestina.

    Menurutnya, satu-satunya jalan keluar dari konflik berkepanjangan di wilayah tersebut adalah melalui solusi dua negara (two-state solution), di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai sebagai dua negara berdaulat.

    “Hanya two-state solution yang bisa mengakhiri pertikaian tersebut,” tegasnya.

    Baik Indonesia maupun Malaysia, lanjut Prabowo, sepakat bahwa upaya penyelesaian konflik global memerlukan kerja sama internasional yang lebih kuat dan terkoordinasi.

    “Indonesia dan Malaysia memandang perlu upaya kolektif global untuk mendorong penyelesaian konflik-konflik secara damai,” katanya.

    Presiden Ke-8 RI juga menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia akan mengadakan pertemuan tahunan pada bulan Juli mendatang. Pertemuan tersebut direncanakan menjadi ajang untuk menyelesaikan berbagai isu teknis yang belum tuntas dalam pembahasan saat ini.

    “Kita ada pertemuan tahunan yang akan kita laksanakan bulan Juli yang akan datang. Sehingga kita berharap masalah-masalah yang perlu diselesaikan secara teknis akan kita selesaikan pada saat itu,” pungkas Prabowo.

  • Bertemu Deputi Kemenhaj Saudi, PPIH Diminta Persiapkan Haji 2026 Lebih Dini

    Bertemu Deputi Kemenhaj Saudi, PPIH Diminta Persiapkan Haji 2026 Lebih Dini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudimeminta Pemerintah Indonesia melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun depan lebih awal. 

    Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang juga Penanggung Jawab PPIH Arab Saudi, Hilman Latief menerima pesan itu saat bertemu Deputi Bidang Hubungan Luar Negeri Kemenhaj Arab Saudi Hasan Munakirah. Keduanya mendiskusikan sejumlah hal yang terjadi pada penyelenggaran haji 2025 sekaligus persiapan haji tahun depan.

    Pertemuan ini berlangsung di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Hilman didampingi Ketua PPIH Arab Saudi Muchlis M Hanafi dan Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

    Dalam pertemuan tersebut, lanjut Hilman, Hasan Munakirah berpesan agar seluruh pemangku kepentingan di Indonesia untuk mempersiapkan penyelenggara haji sedari awal. Hasan juga meminta agar proses persiapan dilakukan lebih dini, sesuai tahapan yang sudah ditetapkan Arab Saudi.

    Pemerintah Arab Saudi telah memberikan timeline penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026. Info tahapan haji tahun depan telah diinformasikan pada pertemuan penutupan penyelenggaran haji 2025 di Makkah, 12 Zulhijjah 1446 H atau 8 Juni 2025.

    “Tahapan itu mulai dari penetapan kuota, penetapan lokasi di Masya’ir, persiapan kontrak, penentuan jemaah, pelunasan dan lainnya. Ini memang disarankan lebih awal. Tentu kami akan menyampaikan ini kepada stakeholders terkait untuk penyelenggaraan haji 1447 H,” terang Hilman Latief jelang bertolak ke Tanah Air di Jeddah, Kamis (26/6/2025).

    Sementara itu, fase pemulangan jemaah haji gelombang I dari Jeddah sudah berakhir. Bersamaan itu, dimulailah fase pemulangan jemaah haji gelombang II dari Madinah ke Tanah Air. 

    Saat ini, operasional haji terfokus di Makkah dan Madinah. Proses pergerakan jemaah haji dari Makkah ke Madinah akan berlangsung hingga 2 Juli 2025. Artinya, selain menerima kedatangan jemaah dari Makkah, petugas Daker Madinah juga harus berjibaku untuk melayani kepulangan jemaah dari Kota Nabawi ke Tanah Air.

    “Kami meminta jemaah terus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, baik pada saat perjalanan dari Makkah menuju Madinah, saat berkegiatan di Madinah untuk beribadah di Masjid Nabawi, di hotel Markaziyah, maupun saat berziarah,” pesan Hilman.

    Penyelenggaraan haji 1446 H masih akan berlangsung dua pekan ke depan. Proses pemulangan jemaah dari Madinah akan berlangsung hingga 11 Juli 2025. 

    “Waktu masih panjang, saya berharap seluruh petugas tetap siap siaga, meski kondisi sudah melandai,” tutur Hilman.

    Hingga Jumat (27/6/2025), tercatat ada 280 kloter dengan 108.857 jemaah (53,33%) yang sudah kembali ke Tanah Air. Sebanyak 245 kloter saat ini masih di Makkah dan Madinah. Ada 92 jemaah yang masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi dan 26 jemaah dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI).

  • Prabowo Sambut Anwar Ibrahim, Tegaskan Komitmen Perkuat Kerja Sama RI-Malaysia

    Prabowo Sambut Anwar Ibrahim, Tegaskan Komitmen Perkuat Kerja Sama RI-Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kegembiraannya saat menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Anwar Ibrahim, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/6/2025).

    Dalam pernyataannya, Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia saat ini berada dalam kondisi yang sangat erat, dan kunjungan ini menjadi bukti komitmen kedua negara untuk terus memperkuat kerja sama di berbagai bidang.

    “Saya hari ini sangat gembira dan berbahagia dapat menyambut Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Anwar Ibrahim di Jakarta. Pak Anwar bukan saja sahabat saya, tapi sahabat seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya dalam keterangan pers bersama di Istana Kepresidenan.

    Kepala negara pun menyebut pertemuan bilateral mereka membahas berbagai isu strategis, mulai dari kerja sama ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan, hingga isu-isu regional Asean dan tantangan global.

    Menurutnya, Indonesia dan Malaysia memiliki pandangan yang sejalan dalam banyak hal, termasuk dalam menyikapi dinamika geopolitik kawasan.

    Di bidang bilateral, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini menjadi tantangan bersama, termasuk isu perbatasan. 

    “Kita berkomitmen bekerja keras untuk menyelesaikan dalam waktu secepat-cepatnya, demi kepentingan hubungan persahabatan dan kerjasama erat antara kedua negara yang memiliki banyak kesamaan,” tegas Prabowo.

    Salah satu isu yang dibahas secara mendalam adalah permasalahan perbatasan wilayah laut, seperti di wilayah Ambalat. Prabowo menjelaskan bahwa sambil terus menyelesaikan aspek hukum yang ada, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memulai pendekatan kerja sama ekonomi melalui skema joint development.

    Apa pun yang kita temukan di laut itu, kita akan bersama-sama mengeksploitasinya,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo-Anwar Sepakat Kelola Blok Ambalat Bersama

    Prabowo-Anwar Sepakat Kelola Blok Ambalat Bersama

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia bakal mencapai kesepahaman untuk menyelesaikan persoalan perbatasan, termasuk sengketa wilayah Ambalat.

    Hal ini disampaikan olehnya dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Anwar Ibrahim, usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/6/2025).

    “Prinsipnya, kami sepakat untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak. Contoh masalah Ambalat, kita sepakat untuk memulai kerja sama ekonomi yang disebut joint development,” ujar Prabowo.

    Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu menuturkan bahwa potensi kekayaan alam yang terdapat di kawasan perbatasan akan dikelola secara kolaboratif oleh kedua negara. Model kerja sama ini dilakukan demi kesejahteraan rakyat dan kepentingan nasional masing-masing negara.

    “Apa pun yang kita temukan di laut akan kita eksploitasi bersama-sama,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa kedekatan historis dan budaya antara Indonesia dan Malaysia menjadi modal penting dalam menyikapi isu-isu sensitif secara arif dan berimbang.

    Menurutnya, kesepakatan ini mencerminkan pendekatan progresif kedua negara untuk tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum secara bertahap, tetapi juga memanfaatkan potensi ekonomi di wilayah yang menjadi perhatian bersama.

    “Kami memiliki sejarah yang sama, budaya yang sama, dan banyak di antara kita yang juga punya agama yang sama. Ini memperkuat tekad kita untuk mencari solusi bersama,” kata Prabowo.

  • Prabowo Gelar Pertemuan 4 Mata dengan PM Anwar Ibrahim di Istana

    Prabowo Gelar Pertemuan 4 Mata dengan PM Anwar Ibrahim di Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan empat mata dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (27/6/2025) siang.

    PM Anwar yang datang bersama Presiden Prabowo Subianto dalam satu kendaraan berjalan beriringan menuju mimbar kehormatan. Di sana, keduanya mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Malaysia Negaraku.

    Selama prosesi berlangsung, meriam kehormatan ditembakkan sebanyak 21 kali dari sekitar area Istana sebagai tanda penghormatan bagi tamu negara.

    Selanjutnya, kedua pemimpin berjalan menyusuri karpet biru untuk melakukan inspeksi pasukan kehormatan. Presiden Prabowo memperkenalkan para menteri dari Kabinet Merah Putih kepada PM Anwar, yang kemudian juga memperkenalkan delegasi menterinya kepada Presiden Prabowo.

    Keduanya kemudian memasuki ruang kredensial untuk menandatangani buku tamu dan melakukan sesi foto resmi. Dalam momen tersebut, Presiden Prabowo mengulurkan tangan dan berjabat erat dengan PM Anwar sebagai simbol persahabatan.

    Usai sesi foto, Presiden Prabowo mengajak PM Anwar ke ruang kerja Presiden di Istana Merdeka untuk melangsungkan pertemuan empat mata atau tête-à-tête. Pertemuan ini berlangsung secara tertutup, tetapi sempat terbuka untuk pengambilan gambar oleh media.

    Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri dalam penyambutan resmi ini, antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Sementara itu, PM Anwar turut membawa delegasi yang terdiri dari Menteri Luar Negeri Dato’ Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Utama Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz, Menteri Pendidikan Tinggi Dato’ Seri Diraja Dr. Zambry bin Abdul Kadir, Menteri Komunikasi Datuk Ahmad Fahmi bin Mohamed Fadzil, dan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Johari bin Abdul Ghani.

    PM Anwar tiba di Jakarta sekitar pukul 13.00 WIB melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma. Ia disambut langsung oleh Presiden Prabowo, yang didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi Rosan, serta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    Kunjungan ini merupakan balasan atas lawatan Presiden Prabowo ke Kuala Lumpur pada 26–27 Mei 2025 lalu.

  • Prabowo Sambut Kedatangan PM Anwar, Satu Mobil ke Istana Negara

    Prabowo Sambut Kedatangan PM Anwar, Satu Mobil ke Istana Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat (27/6/2025) sekitar pukul 13.00 WIB.

    Kunjungan ini menjadi awal dari lawatan resmi PM Anwar ke Indonesia guna memperkuat hubungan strategis antara kedua negara yang memiliki kedekatan budaya dan sejarah.

    Presiden Prabowo tiba lebih awal di lokasi dan memberikan sambutan hangat kepada PM Anwar. Keduanya tampak berjabat tangan erat dan berbincang secara akrab begitu PM Anwar turun dari pesawat, mencerminkan kedekatan pribadi serta rasa saling hormat di antara mereka.

    PM Anwar kemudian berjalan berdampingan dengan Presiden Prabowo melewati barisan pasukan kehormatan yang berjumlah 12 personel di masing-masing sisi, diiringi dentuman meriam sebagai bagian dari seremoni penyambutan.

    Presiden Prabowo juga memperkenalkan sejumlah delegasi Indonesia yang turut hadir menyambut tamu negara tersebut.

    Setelah prosesi penyambutan di bandara, Presiden Prabowo dan PM Anwar melanjutkan perjalanan menuju Istana Merdeka dalam satu kendaraan. Keduanya duduk berdampingan dalam perjalanan menuju tempat berlangsungnya acara penyambutan resmi yang dipimpin Presiden Prabowo.

    Kunjungan kenegaraan ini direncanakan mencakup berbagai agenda penting, termasuk pertemuan antara kedua kepala pemerintahan. Kehadiran PM Anwar di Indonesia menjadi langkah penting dalam menjaga kesinambungan hubungan erat yang telah terjalin antara kedua negara selama ini.

    Kedua pemimpin juga telah beberapa kali bertemu dalam berbagai forum bilateral maupun regional. Pertemuan terakhir berlangsung pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, pada bulan Mei lalu.