Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Ini Fungsi Robot Polisi yang Segera Diperkenalkan ke Publik

    Ini Fungsi Robot Polisi yang Segera Diperkenalkan ke Publik

    Bisnis.com, JAKARTA – Mabes Polri akan memperkenalkan kehadiran robot polisi pada HUT Bhayangkara ke-79 di Kawasan Monumen Nasional atau Monas.

    Kehadiran robot polisi tersebut kemudian mendatangkan respon beragam dari masyarakat. Sejumlah pihak kemudian menanyakan urgensi atau penggunaan robot tersebut untuk Polri.

    Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho mengungkapkan alasan di balik kehadiran robot-robot polisi tersebut, yakni sebagai bentuk modernisasi.

    Kepolisian di negara-negara lain, kata dia, telah mulai menggunakan robot. Bahkan, beberapa negara di ASEAN telah bersiap untuk menggunakan robot dalam rangka memaksimalkan kinerja.

    “Thailand sudah memperkenalkan robot humanoid-nya. Dubai sudah men-declare juga soal pemanfaatan robot untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Bahkan, China sudah uji coba robot polisi untuk patroli dan Singapura mengembangkan kecoak cyborg untuk kegiatan SAR (search and rescue),” kataIrjen Pol. Sandi kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/6) dikutip dari Antaranews.

    Dikemukakan Irjen Pol. Sandi, robot-robot tersebut telah dibahas dalam rencana strategis (renstra) Polri tahun 2025–2045. Bahkan, pengadaan robodog (robot dog) telah dimasukkan dalam anggaran tahun 2026.

    “Tahun 2026 sudah dianggarkan untuk robodog. Kegunaan sama dengan K9, untuk mendeteksi bahan-bahan dan benda-benda berbahaya. Namun, lebih efektif karena tidak perlu kita beri makan setiap hari, tidak perlu proses latihan dengan tenaga pawang, tahan cuaca ekstrem dan sebagainya,” katanya.

    Sementara itu, robot humanoid efektif untuk teknologi pemindaian wajah dan pemantauan pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Robot tersebut, ujar dia, dapat lebih dinamis karena memiliki kemampuan bergerak bebas dan pandangan 360 derajat.

    “Robot tersebut sudah dipakai oleh Kepolisian China untuk membantu patroli kepolisian. Dubai juga sudah menggunakan robot untuk memberikan pelayanan perpanjangan SIM dan lainnya,” imbuhnya.

    Dengan kehadiran sejumlah robot di tubuh kepolisian, dirinya berharap teknologi tersebut dapat membantu fungsi pengawasan dan pemantauan di lokasi berbahaya, seperti gedung terbengkalai atau area bencana.

    Selain itu, untuk fungsi penanganan situasi berbahaya termasuk penjinakan bahan peledak dan penyanderaan serta pencarian dan penyelamatan korban dalam bencana alam maupun kebakaran.

    “Diharapkan juga robot-robot dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan tugas-tugas kepolisian dalam rangka harkamtibmas serta pelayanan publik maupun penegakan hukum yang lebih presisi, humanis, transparan dan akuntabel,” ujarnya.

    Sebelumnya, dalam gladi kotor perayaan puncak Hari Bhayangkara Ke-79 pada Jumat (27/6), Polri menunjukkan 25 robot, yaitu robot humanoid, robot tank, robot ropi, robot drone agriculture, dan robot dog.

  • 7.600 Kasus WNI Terjerat Sindikat Penipuan Daring di Luar Negeri, Paling Banyak di Kamboja

    7.600 Kasus WNI Terjerat Sindikat Penipuan Daring di Luar Negeri, Paling Banyak di Kamboja

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengungkapkan ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban penipuan dan sindikat online scam di Kamboja dan Myanmar dalam beberapa tahun terakhir.

    Dari hasil penanganan dan pemulangan korban, Kementerian Luar Negeri mencatat tingginya angka kasus yang sebagian besar terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

    “Pada saat Kementerian Luar Negeri berhasil memulangkan korban TPPO dari Kamboja dan Myanmar beberapa waktu lalu, tindak lanjut yang dilakukan adalah melakukan semacam wawancara kepada WNI yang kami pulangkan. Dan saya kira ini adalah template yang sama antara yang Myanmar dan Kamboja, bahwa tidak semuanya merupakan korban TPPO,” ujarnya saat Rapat Kerja bersama DPR Komisi I, Senin (30/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan, sebagian besar kasus yang ditemukan berkaitan dengan sindikat online scam, baik di Kamboja maupun Myanmar. Berdasarkan data Kemenlu periode 2021–2025, tercatat ada sekitar 7.600 kasus yang terkait online scam.

    “Kalau berdasarkan data Kemenlu sepanjang 2021 sampai 2025 ada 7.600 kasus yang dalam kaitannya dengan online scam, dan dari jumlah tersebut Kamboja itu angkanya paling tinggi ada 4.300-an, di Myanmar ada sekitar 1.100 orang, kemudian dari jumlah tersebut, 1.508 kasus itu usulannya dengan TPPO,” kata Sugiono.

    Tak hanya itu, dia juga mengungkap adanya fenomena repeated offender, yaitu korban yang sudah berhasil dipulangkan tetapi kembali terjerumus ke sindikat atau penipuan serupa.

    Dalam rapat dengan Komisi I DPR, Sugiono menekankan pentingnya upaya komprehensif sejak awal, termasuk edukasi dan penyuluhan bagi calon pekerja migran agar lebih cermat dan kritis dalam mengecek legalitas lowongan kerja.

    “Apa yang harus dilakukan adalah pemberian penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam rangka mengisi lowongan pekerjaan yang ada, semuanya harus dicek benar atau tidak, kemudian track record-nya seperti apa,” jelasnya.

    Sugiono juga mengajak Komisi I untuk terlibat aktif karena banyak konstituen di daerah pemilihan yang bekerja ke luar negeri. 

    Dia menambahkan, salah satu tantangan terbesar adalah banyaknya pekerja yang undocumented atau tidak melaporkan diri, terutama mereka yang bekerja di sektor-sektor yang rawan.

    “Memang sebenarnya tidak ada excuse untuk bisa mendata dan mencari semuanya dan mendaftar semuanya, namun dengan berbagai keterbatasan kami melakukan itu juga pendataan,” pungkas Sugiono.

     

  • Ternyata, Ini Alasan Bekasi Berkabut Kata BMKG

    Ternyata, Ini Alasan Bekasi Berkabut Kata BMKG

    Bisnis.com, JAKARTA – Warga Bekasi pada Minggu 29 Juni 2025 dihebohkan dengan munculnya kabut di wilayah tersebut.

    Hal tersebut membuat warga bertanya-tanya fenomena apa yang membuat kabut itu muncul, padahal biasanya Bekasi cuacanya sangat panas.

    Deputi Meteorologi BMKG, Guswanto mengatakan fenomena cuaca di Bekasi, Depok, dan sekitarnya yang berkabut dan sejuk seperti di kawasan Puncak Bogor pada  29 Juni 2025 disebabkan oleh beberapa faktor.

    Pertama, kondisi cuaca dimana Depok diperkirakan akan mengalami hujan pada sore hari dengan suhu sekitar 24-25°C dan kelembaban tinggi mencapai 92-96%. Anginnya relatif tenang dengan kecepatan 0-4 mph.

    Kemudian, pengaruh dari puncak Bogor, dimana kawasan Puncak Bogor dikenal memiliki iklim yang lebih sejuk karena letaknya yang berada di dataran tinggi. Namun, cuaca di Bekasi dan Depok yang berada di dataran rendah kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain seperti hujan dan kelembaban tinggi.

    – Faktor Penyebab: Beberapa faktor yang dapat menyebabkan cuaca berkabut dan sejuk di Bekasi dan Depok adalah:
    – Hujan: Hujan dapat menyebabkan suhu menjadi lebih sejuk dan kelembaban meningkat.
    – Kelembaban Tinggi: Kelembaban yang tinggi dapat membuat udara terasa lebih dingin dan berkabut.
    – Pergerakan Angin: Meskipun anginnya relatif tenang, pergerakan angin dapat membawa udara yang lebih sejuk dan lembab ke wilayah tersebut.

    Prakiraan Cuaca 
    – Hujan Ringan: Depok diperkirakan akan mengalami hujan ringan pada malam hari dengan suhu sekitar 23-24°C dan kelembaban tinggi.
    – Kabut: Kabut mungkin akan muncul pada malam hari karena kelembaban yang tinggi dan suhu yang lebih rendah.

  • Cara Mencairkan BSU Melalui Kantor Pos

    Cara Mencairkan BSU Melalui Kantor Pos

    Bisnis.com, JAKARTA – Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah bertahap disalurkan oleh pemerintah di minggu akhir Juni 2025.

    Namun masih ada beberapa pekerja yang belum mendapatkan BSU. Kemnaker menyebut pencairan BSU bisa berlangsung hingga awal Juli.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, penyaluran tahap I diberikan untuk 3,69 juta pekerja/buruh.

    “Sampai hari ini, Selasa, 24 Juni, dari jumlah penerima tahap I sebanyak 3.697.836 penerima, sudah tersalurkan ke rekening sebanyak 2,45 juta,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Selasa (24/6/2025).

    Sisanya atau sekitar 1,24 juta penerima, kata Yassierli, sedang dalam proses penyaluran.

    Untuk penyaluran BSU tahap II, Yassierli menyebut bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data sebanyak 4,5 jutaan calon penerima. Saat ini, kata dia, data tersebut sudah dalam proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah.

    Adapun BSU 2025 akan disalurkan melalui bank himbara dan Bank BSI untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh.

    Bagi penerima yang tidak memiliki rekening Bank Himbara, akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

    “Kami antisipasi penerima BSU yang tidak memiliki rekenkng himbara akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia,” ujarnya.

    Kemudin penyaluran BSU dilakukan melalui Kantor Pos yang sudah ditunjuk. Selain itu, pencairan juga dilakukan menggunakan aplikasi Pospay.

    Cara Mencairkan BSU Melalui Kantor Pos

    Berikut ini cara mencairkan bantuan subsidi upah (BSU) melalui Kantor Pos:

    Merujuk pada kebijakan sebelumnya, penerima BSU dapat melakukan pengambilan bantuan di Kantor Pos dengan membawa sejumlah syarat.

    Beberapa syarat yang dibutuhkan yakni status sebagai penerima BSU, KTP, KK, dan nomor HP aktif.

    Cara Cek Penerima BSU Melalui Pospay

    1. Unduh aplikasi PosPay di HP

    2. Lakukan registrasi atau pendaftaran akun kemudian masukkan kode OTP, pastikan nomor telepon Anda aktif

    3. Buat username, password dan PIN transaksi. Jika sudah berhasil, kembali ke halaman awal

    4. Klik tombol (i) berwarna merah di pojok kanan bawah dan klik logo Kementerian Ketenagakerjaan

    5. Klik BSU Kemenaker 1 pada pilihan ‘Jenis Bantuan’

    6. Pilih menu ‘Ambil Foto’ Sekarang untuk mengunggah foto e-KTP kemudian lengkapi identitas diri

    7. Klik ‘Lanjutkan’

    8. Setelah itu, PosPay akan menampilkan status penerima BSU

    9. Kode barcode (QR) dengan keterangan akan muncul apabila anda tercatat sebagai penerima BSU.

    Pekerja diminta untuk rutin mengecek data terkait verifikasi BSU.

    Apabila belum juga mendapatkan BSU, pemerintah menyarankan untuk segera menghubungi BPJS Ketenagakerjaan, bagian HRD perusahaan, atau kantor Kemnaker setempat guna mendapatkan konfirmasi dan solusi lebih lanjut.

  • Gabung BRICS dan OECD, Menlu Tegaskan Posisi Indonesia Tetap Non-Blok

    Gabung BRICS dan OECD, Menlu Tegaskan Posisi Indonesia Tetap Non-Blok

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS dan mengajukan aksesi ke OECD bukanlah sebuah kontradiksi, melainkan langkah strategis untuk memperluas peluang dan mengurangi ketergantungan pada mitra tradisional.

    Menurutnya, langkah ini juga sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan non-blok dengan memperkaya hubungan internasional dengan berbagai organisasi luar negeri.

    “Saya kira ini bukan sesuatu yang kontradiksi, karena ada negara-negara OECD yang nggak ada di BRICS. UEA juga ada di dua-duanya. Ada juga OECD yang kalau dilihat ya tidak sepenuhnya, ini bukan political ataupun military block. Ada di barat misalnya Meksiko, Kolombia, Costa Rica di OECD. Dan juga mitra strategis kita Turkiya ada di OECD,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (30/6/2025).

    Sugiono menjelaskan, keanggotaan di berbagai organisasi multilateral seperti BRICS, OECD, hingga CPTPP bertujuan membuka lebih banyak peluang bagi Indonesia, khususnya dalam kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi di tengah situasi global yang dinamis.

    “Yang mau kita lakukan adalah dengan bergabungnya kita di berbagai multilateral grouping ini, ada kesempatan-kesempatan dan alternatif-alternatif baru bagi Indonesia dalam rangka mengembangkan hubungannya khususnya di bidang ekonomi. Dengan situasi yang tidak menentu ini, terjadi shifting gimana kita memposisikan diri, gimana kita mengurangi ketergantungan dengan mungkin mitra-mitra tradisional kita selama ini. Ini yang kita coba,” jelasnya.

    Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsip non-alignment. Menurutnya, kepentingan nasional tersebut mencakup upaya menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 

    Oleh sebab itu, dia melanjutkan menjalin hubungan baik dengan semua pihak, baik di kawasan regional maupun global, adalah langkah strategis yang tak bisa dihindari.

    “Sebagai negara kita ingin jadi negara yang mandiri, merdeka, berdaulat dalam arti sebenarnya. Salah satunya bagaimana masyarakat kita bisa hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Untuk mencapai itu kita harus punya hubungan baik dengan tetangga regional dan global,” pungkas Sugiono.

  • MenpanRB Sebut Sistem Kerja Baru ASN Flexible Working Arrangement Bukan WFA

    MenpanRB Sebut Sistem Kerja Baru ASN Flexible Working Arrangement Bukan WFA

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Rini Widyantini meluruskan sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) disebut flexible working arrangement (FWA).

    Hal tersebut dia sampaikan langsung dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (30/6/2025).

    “Kebijakan mengenai fleksibilitas kerja ASN. Jadi WFA ini bukan work from anywhere tapi flexible working arrangement (FWA), jadi working arrangement-nya yang fleksibel,” katanya.

    Rini melanjutkan, kebijakan ini diperlukan untuk menjawab tantangan organisasi yang lebih modern, efektif, dan terukur. Diharapkan dengan fleksibilitas kerja ini bisa meningkatkan kepuasan kerja.

    Rini mencontohkan, Belanda, Australia, Singapura, dan Uni Emirat Arab (UEA) saja sudah lebih dulu menerapkan fleksibilitas kerja sebagai strategi nasionalnya.

    “Misalnya Singapura telah berhasil meningkatkan responsivitas ranah publik hingga 15%, melalui model kerja Hybrid atau flextime. Sedangkan Belanda itu telah mendorong partisipasi tenaga perempuan dengan pengaturan jam kerja yang lebih pendek,” bebernya.

    Sebab itu, dia memandang fleksibilitas kerja bukan hanya skadar tren biasa, tetapi menjadi kebutuhan untuk menjawab tantangan ke depan terhadap birokrasi.

    Selain itu, lanjutnya, aturan mengenai fleksibilitas kerja untuk para ASN sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Dispilin PNS dan juga ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari dan Kerja ASN.

    “Oleh karena itu kita keluarkan PermenPAN Nomor 4 Tahun 2025 tentang pelaksanaan kedinasan ASN secara fleksibel di instansi pemerintah. Aturan ini adalah peraturan teknis daripada kedua peraturan yang lebih tinggi. Jadi memang ini Pedoman tata cara hasil pemerintah untuk melakukan Flexible Working Arrangement,” ucapnya.

  • Lolos Verifikasi BSU 2025 tapi Tak Punya Rekening Himbara, Bagaimana Solusinya?

    Lolos Verifikasi BSU 2025 tapi Tak Punya Rekening Himbara, Bagaimana Solusinya?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) per 24 Juni 2025.

    Kemnaker mengatakan telah menyalurkan BSU 2025 senilai Rp600.000 kepada 2,45 juta orang yang telah memenuhi syarat.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, penyaluran BSU 2025 akan dilakukan dalam beberapa tahap.

    Untuk tahap I, pemerintah akan mencairkan bantuan untuk 3,69 juta pekerja/buruh.

    “Sampai hari ini, Selasa, 24 Juni, dari jumlah penerima tahap I sebanyak 3.697.836 penerima, sudah tersalurkan ke rekening sebanyak 2,45 juta,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Selasa (24/6/2025).

    Sisanya atau sekitar 1,24 juta penerima, kata Yassierli, sedang dalam proses penyaluran.

    Untuk penyaluran BSU tahap II, Yassierli menyebut bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data sebanyak 4,5 jutaan calon penerima. Saat ini, kata dia, data tersebut sudah dalam proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah.

    Adapun BSU 2025 akan disalurkan melalui bank himbara dan Bank BSI untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh.

    Lantas, bagaimana bila lolos verifikasi namun tidak memiliki Bank Himbara?

    Bagi penerima yang tidak memiliki rekening Bank Himbara, akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

    “Kami antisipasi penerima BSU yang tidak memiliki rekenkng himbara akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia,” ujarnya.

    Kemudin penyaluran BSU dilakukan melalui Kantor Pos yang sudah ditunjuk. Selain itu, pencairan juga dilakukan menggunakan aplikasi Pospay.

    Cara Cek Penerima BSU Melalui Pospay

    1. Unduh aplikasi PosPay di HP

    2. Lakukan registrasi atau pendaftaran akun kemudian masukkan kode OTP, pastikan nomor telepon Anda aktif

    3. Buat username, password dan PIN transaksi. Jika sudah berhasil, kembali ke halaman awal

    4. Klik tombol (i) berwarna merah di pojok kanan bawah dan klik logo Kementerian Ketenagakerjaan

    5. Klik BSU Kemenaker 1 pada pilihan ‘Jenis Bantuan’

    6. Pilih menu ‘Ambil Foto’ Sekarang untuk mengunggah foto e-KTP kemudian lengkapi identitas diri

    7. Klik ‘Lanjutkan’

    8. Setelah itu, PosPay akan menampilkan status penerima BSU

    9. Kode barcode (QR) dengan keterangan akan muncul apabila anda tercatat sebagai penerima BSU.

    Cara Mengambil BSU di Kantor Pos

    Merujuk pada kebijakan sebelumnya, penerima BSU dapat melakukan pengambilan bantuan di Kantor Pos dengan membawa sejumlah syarat.

    Beberapa syarat yang dibutuhkan yakni status sebagai penerima BSU, KTP, KK, dan nomor HP aktif.

  • Pemerintah Sebut Krisis Timur Tengah Bisa Picu Konflik Terbuka hingga Indo-Pasifik

    Pemerintah Sebut Krisis Timur Tengah Bisa Picu Konflik Terbuka hingga Indo-Pasifik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Sugiono memperingatkan bahwa situasi krisis yang terjadi di Timur Tengah saat ini bukan hanya berdampak lokal, tetapi juga dapat memicu meningkatnya ketegangan dan konflik terbuka di berbagai belahan dunia, termasuk kawasan Indo-Pasifik.

    “Timur Tengah saat ini berada di titik krisis dan sekali lagi kita tidak menutup mata, dan jika situasi ini tidak dikelola dengan baik maka rivalitas geopolitik yang makin meruncing dan semakin membuka ruang bagi konflik terbuka di berbagai belahan dunia termasuk di kawasan Indo-Pasifik itu bisa akan makin meningkat suhunya,” ujarnya saat rapat kerja bersama DPR Komisi I, Senin (30/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan, kondisi ini tentu menjadi sesuatu yang tidak diharapkan oleh seluruh pihak, baik secara regional maupun global.

    Sugiono juga menekankan pentingnya peran diplomasi internasional dan kerja sama lintas negara untuk meredam ketegangan serta mencegah eskalasi lebih lanjut yang bisa mengguncang stabilitas global.

    “Tentu saja sesuatu yang sama-sama tidak kita inginkan,” pungkas Sugiono.

    Sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance alias Indef memperingatkan bahwa eskalasi konflik militer antara Iran dan Israel dapat berdampak serius terhadap ekspor Indonesia, terutama ke kawasan Timur Tengah dan Eropa.

    Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef Ahmad Heri Firdaus menjelaskan bahwa kawasan Timur Tengah berperan sebagai jalur penting perdagangan global, khususnya dalam pengiriman barang dari Asia ke Eropa. Potensi terganggunya jalur logistik, seperti Selat Hormuz, akan mendorong lonjakan biaya pengapalan dan mempersulit akses ekspor Indonesia ke negara-negara tujuan.

    “Kalau Selat Hormuz terganggu, ekspor Indonesia ke Timur Tengah dan Eropa bisa terdampak langsung. Logistik jadi mahal, dan pasokan pun terhambat,” ujar Heri dalam diskusi publik Indef secara daring, Minggu (29/6/2025).

    Meski secara agregat porsi ekspor Indonesia ke Timur Tengah tergolong kecil, yaitu sekitar 4,6% dari total ekspor nasional, dampak tidak langsung dari konflik tetap patut diwaspadai. Menurut Heri, kawasan tersebut merupakan hub logistik penting yang menghubungkan pasar Asia, Eropa, dan Afrika.

    Selain Timur Tengah, ekspor ke Eropa juga berpotensi terdampak karena ketergantungan terhadap jalur laut yang melewati wilayah konflik.

    Jika jalur perdagangan terganggu, maka biaya logistik akan melonjak, terutama untuk pengiriman ekspor ke kawasan yang melewati jalur Teluk dan Laut Merah. Hal ini akan berdampak langsung pada daya saing produk ekspor Indonesia, terutama dari sektor manufaktur dan makanan olahan.

    “Dalam simulasi model ekonomi GTAP yang kami lakukan, biaya input akan meningkat karena lonjakan harga energi dan logistik. Ini bisa menurunkan ekspor kita, bukan hanya ke Timur Tengah, tapi juga ke negara-negara mitra seperti China, India, bahkan Jepang,” jelas Heri.

    Dampak tidak langsung juga dapat terjadi apabila mitra dagang utama Indonesia ikut terdampak, misalnya penurunan permintaan dari China karena terganggunya ekspornya ke Timur Tengah.

    Dalam simulasi kuantitatif menggunakan model GTAP (Global Trade Analysis Project), Heri memaparkan bahwa perang Iran–Israel dapat menekan ekspor Indonesia di berbagai sektor, antara lain produk pertanian dan peternakan; barang makanan olahan; tekstil dan produk kertas; serta industri kimia dan besi baja

    “Impor naik, biaya input naik, dan pada akhirnya ekspor turun. Ini yang kami perkirakan dalam berbagai skenario konflik,” ungkapnya.

    Untuk meredam dampak penurunan ekspor, Heri menyarankan empat strategi utama yang bisa diambil pemerintah dalam jangka pendek. Pertama, menjaga stabilitas harga BBM dan LPG, agar inflasi dan biaya produksi tetap terkendali.

    Kedua, diversifikasi pasar ekspor dan menjajaki kerja sama bilateral baru di luar kawasan konflik. Ketiga, diversifikasi rantai pasok industri agar pelaku usaha tidak terlalu tergantung pada kawasan Timur Tengah.

    Keempat, identifikasi sektor dan komoditas terdampak, guna memberikan insentif dan dukungan fiskal secara lebih terarah.

    “Kalau tidak disiapkan dari sekarang, potensi penurunan ekspor bisa menghambat pemulihan ekonomi nasional,” tutupnya.

  • Respons Kebijakan Imigrasi Trump, Ini Imbauan Menlu Sugiono ke WNI di AS

    Respons Kebijakan Imigrasi Trump, Ini Imbauan Menlu Sugiono ke WNI di AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengingatkan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal maupun sedang bepergian ke Amerika Serikat supaya mematuhi prosedur hukum, menyusul kebijakan imigrasi ketat yang terapkan rezim Presiden Donald Trump.

    “Yang kita perlu lakukan atau kita perlu himbau kepada para masyarakat bahwa dalam situasi seperti ini, dalam situasi di Amerika Serikat, hal-hal yang sifatnya basic itu harus dilakukan, terutama dokumen-dokumen imigrasi yang valid dalam bentuk hardcopy atau copy digital,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Senin (30/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya bagi WNI untuk selalu mempersiapkan dokumen resmi, segera menghubungi keluarga, teman, atau perwakilan hukum jika menghadapi razia imigrasi, serta tidak menandatangani atau membuat pernyataan apa pun tanpa pendampingan pengacara.

    “Kemudian mencari representasi hukum dan menghubungi keluarga, teman, atau kontak dalam situasi-situasi razia yang dilakukan oleh imigrasi. Kemudian tidak menandatangani apa pun ataupun membuat pernyataan atau membuat keputusan apa pun tanpa dihadiri oleh pengacara,” tegasnya.

    Sugiono mengakui bahwa hingga kini tidak semua WNI di Amerika Serikat telah melapor diri, padahal hal tersebut sangat penting agar pemerintah bisa memantau kondisi mereka.

    “Oleh karena itu, kami juga memohon bantuan karena tidak semua WNI yang ada di Amerika Serikat melapor diri agar semua bisa melakukan lapor diri sehingga kita benar-benar bisa memantau apa yang sedang dialami atau apa yang sedang terjadi,” katanya.

    Terkait kebijakan visa bagi mahasiswa internasional di AS, Sugiono menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Trump untuk mendata dan mendaftarkan semua mahasiswa, meski kebijakan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah universitas.

    “Namun hingga saat ini masih in defect sehingga kita akan lakukan pendekatan-pendekatan yang lebih intens dalam rangka membantu masyarakat Indonesia yang ingin berkuliah atau sekolah di sana,” ungkapnya.

    Sugiono juga mengingatkan WNI untuk selalu memanfaatkan kanal resmi pemerintah, seperti aplikasi Safe Travel bagi yang bepergian, dan Portal Peduli WNI bagi yang menetap di luar negeri, untuk melapor diri dan memperoleh informasi terkini terkait situasi keamanan.

    “Sekali lagi yang mau saya sampaikan, pertama adalah bahwa melaporkan diri pada saat berada di luar negeri merupakan sesuatu yang penting. Ini instrumental dalam melaksanakan tugas konsuler kami di luar negeri sehingga kami minta kepada seluruh warga negara yang bepergian untuk segera melaporkan diri lewat jalur-jalur yang sudah kami berikan,” pungkas Sugiono.

  • Menlu Sugiono Waspadai Rencana Iran Tutup Selat Hormuz

    Menlu Sugiono Waspadai Rencana Iran Tutup Selat Hormuz

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan pemerintah Indonesia tengah mencermati serius perkembangan terbaru di Timur Tengah, khususnya langkah parlemen Iran yang menyetujui RUU penangguhan kerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) serta mendukung rencana penutupan Selat Hormuz. 

    “Beberapa hal yang kami cermati di Kemenlu bahwa parlemen Iran telah setuju RUU penangguhan kerja sama dengan badan tenaga atom internasional serta mendukung RUU yang mendukung penutupan Selat Hormuz,” ujar Sugiono, Senin (30/6/2025).

    Sugiono menilai keputusan pemerintah Iran menutup Selat Horzul bakal berdampak luas. Penangguhan kerja sama dengan IAEA dinilai berpotensi memperlemah transparansi program nuklir Iran serta mengikis kepercayaan terhadap rezim nonproliferasi senjata nuklir.

    Selain itu, dia mengatakan rencana penutupan Selat Hormuz oleh Iran dikhawatirkan akan berdampak langsung terhadap stabilitas pasokan energi global.

    “Jika penutupan Selat Hormuz dilakukan pemerintah Iran, hal itu berpotensi mengganggu 20% suplai minyak dunia yang lewat di situ,” jelas Sugiono.

    Lebih lanjut, dia juga menekankan bahwa situasi tersebut bisa berdampak langsung pada Indonesia, mengingat sebagian besar impor minyak Pertamina juga melewati jalur strategis tersebut.

    “Dan ini juga akan mempengaruhi kita di Indonesia karena impor minyak Pertamina juga melewati Selat Hormuz, ada 20,4%” katanya. 

    Kendati demikian, Sugiono menyambut positif adanya gencatan senjata sementara di kawasan tersebut, seraya berharap perdamaian bisa berlangsung lebih lama demi stabilitas kawasan dan kepentingan global. 

    “Kita terus mencermati gencatan senjata dan perdamaian yang saat ini berlangsung. Semoga gencatan senjata dan perdamaian ini bisa berjalan langgeng dan lebih lama,” pungkas Sugiono.