Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Prabowo Tiba di Arab Saudi, Bakal Bahas Evaluasi Haji dan Isu Geopolitik

    Prabowo Tiba di Arab Saudi, Bakal Bahas Evaluasi Haji dan Isu Geopolitik

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Royal Terminal, Bandar Udara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi pada Selasa (1/7/2025) malam.

    Berdasarkan siaran YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo nampak mengenakan kemeja warna krem dengan kopiah atau peci hitam saat tiba di Jeddah.

    Rombongan kepresidenan RI itu kemudian disambut oleh pejabat tinggi dari Arab Saudi. Misalnya Menteri Majid bin Abdullah Al-Qasabi, Wakil Gubernur Mekkah Pangeran Suud bin Mis’al bin Abdul Aziz Al Saud hingga Wali Kota Jeddah Saleh Ali Al-Turki.

    Usai tiba di Jeddah, Prabowo kemudian mengenakan mobil Mercedes-Benz atau Mercy berkelir hitam untuk menuju hotel sebelum melanjutkan agenda kenegaraannya di Jeddah.

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Prabowo akan membahas isu penting terkait geopolitik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dalam kunjungannya itu.

    “Pastilah akan berbicara masalah politik kerja sama politik baik Indonesia antara Arab Saudi maupun politik di Timur Tengah. Kedua juga memang Bapak Presiden sedang berencana untuk membicarakan mengenai perbaikan penanganan haji. Termasuk rencana kita untuk memiliki sendiri kampung haji di Arab Saudi,” ujar Prasetyo di Jakarta pada Selasa (1/7/2025).

    Usai kunjungan ke Arab Saudi, Presiden dijadwalkan bertolak ke Brasil untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang akan digelar pada 6-7 Juli 2025.

    Tak berhenti disitu, orang nomor satu RI ini bakal menghadiri juga peringatan Hari Revolusi Prancis pada 14 Juli mendatang.

  • Serangan Balik DPR ke MK Usai Putusan Pemisahan Pemilu Mulai 2029

    Serangan Balik DPR ke MK Usai Putusan Pemisahan Pemilu Mulai 2029

    Bisnis.com, JAKARTA –  Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum serentak yang selama ini digelar mulai 2029.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

    Namun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih mempertimbangkan untuk merevisi sejumlah aturan guna menindaklanjutin putusan tersebut.

    Ketua DPR Puan Maharani mengatakan semua partai politik akan berkumpul untuk menyikapi putusan MK terkait dengan pemisahan jadwal keserentakan pemilu.

    Puan menuturkan bahwa seluruh partai politik di DPR perlu mencermati putusan MK tersebut. Pasalnya, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan pemilu itu digelar atau dilaksanakan dalam 5 tahun sekali.

    “Karenanya emang ini perlu dicermati oleh seluruh partai politik, imbas atau efek dari keputusan MK tersebut,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

    Maka dari itu, lanjutnya, semua partai politik atau fraksi di DPR akan duduk bersama guna menentukan sikap DPR terkait putusan MK tersebut. 

    “Jadi kita semua partai akan berkumpul setelah kemarin mendengarkan masukan dari pemerintah dan wakil dari masyarakat, dan nanti DPR yang mewakili dari partai politik melalui fraksi-fraksinya tentu saja sikap dari partainya sendiri menjadi satu hal, menjadi suara dari kami partai politik,” katanya.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa DPR tengah mempersiapkan strategi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilihan umum (pemilu).

    Menurut Dasco, DPR telah menggelar rapat bersama sejumlah pihak untuk membahas langkah lanjutan tersebut.

    “Keputusan MK yang sudah diputuskan, kami kemarin di DPR sudah mengadakan rapat brainstorming baik dengan pihak pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Hukum, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretariat Negara, ada KPU,” ujar Dasco kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa (1/7/2025).

    Dasco menjelaskan, rapat tersebut menjadi bagian dari proses awal untuk memastikan keputusan MK disikapi secara matang.

    “Di situ kami sharing dan ini bukan yang pertama tentunya, kami dalam menyikapi keputusan dari MK yang juga harus disikapi dengan hati-hati, karena itu merupakan langkah yang penting,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia menambahkan, DPR akan menggelar beberapa kali rapat lanjutan bersama lembaga terkait sebelum memutuskan langkah final.

    “Kami akan beberapa kali mengadakan rapat dengan lembaga-lembaga terkait untuk kemudian nantinya tentunya menghasilkan produk yang benar-benar baik,” kata Dasco.

  • Dasco: DPR Akan Bahas Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Secara Hati-Hati

    Dasco: DPR Akan Bahas Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Secara Hati-Hati

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa DPR tengah mempersiapkan strategi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilihan umum (pemilu).

    Menurut Dasco, DPR telah menggelar rapat bersama sejumlah pihak untuk membahas langkah lanjutan tersebut.

    “Keputusan MK yang sudah diputuskan, kami kemarin di DPR sudah mengadakan rapat brainstorming baik dengan pihak pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Hukum, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretariat Negara, ada KPU,” ujar Dasco kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa (1/7/2025).

    Dasco menjelaskan, rapat tersebut menjadi bagian dari proses awal untuk memastikan keputusan MK disikapi secara matang.

    “Di situ kami sharing dan ini bukan yang pertama tentunya, kami dalam menyikapi keputusan dari MK yang juga harus disikapi dengan hati-hati, karena itu merupakan langkah yang penting,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia menambahkan, DPR akan menggelar beberapa kali rapat lanjutan bersama lembaga terkait sebelum memutuskan langkah final.

    “Kami akan beberapa kali mengadakan rapat dengan lembaga-lembaga terkait untuk kemudian nantinya tentunya menghasilkan produk yang benar-benar baik,” kata Dasco.

    Terkait revisi Undang-Undang Pemilu, Dasco menyebut pihaknya belum menentukan target waktu pasti. Namun dia memastikan DPR akan memperhitungkan kebutuhan waktu untuk tahapan persiapan pemilu.

    “Ya kita belum ada target karena ya mengingat memang pemilu masih lama, tapi kalau kemudian melihat keputusan ada jangka waktu tertentu untuk melakukan persiapan-persiapan tentunya untuk verifikasi, untuk melakukan penetapan caleg dan lain-lain, kita akan hitung dan nantinya kita sesuaikan dengan waktu yang ada,” pungkas Dasco.

  • Sikap Demokrat Soal Putusan MK Pisah Jadwal Pemilu

    Sikap Demokrat Soal Putusan MK Pisah Jadwal Pemilu

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Demokrat, Dede Yusuf menyampaikan partainya sampai saat ini siap dengan segala opsi yang ada untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan jadwal pemilu.

    Meski begitu, Dede mengaku dirinya masih belum boleh membeberkan opsi-opsi apa saja yang dirinya maksud karena ini berkaitan dengan strategi partainya.

    “Kalau Partai Demokrat sampai saat ini, kita harus siap dengan segala opsi. Jadi jika opsi ini memang harus dijalankan, maka langkah yang harus dilakukan adalah plan 1, 2, 3-nya sudah ada,” bebernya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

    Namun demikian, lanjutnya, partainya juga masih membuka peluang opsi lainnya. Terlebih, saat ini Demokrat masih menunggu pertemuan antar partai di DPR, yang juga sudah dikonfirmasi oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

    “Jadi kita dalam posisi bukan soal menolak atau tidak menolak, tapi sekarang kita adalah, jika ini, maka kita dilakukan. Itu jika kita bicara Partai Demokrat,” tegasnya.

    Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan semua partai politik akan berkumpul untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal keserentakan pemilu.

    Puan menuturkan bahwa seluruh partai politik di DPR perlu mencermati putusan MK tersebut. Pasalnya, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan pemilu itu digelar atau dilaksanakan dalam 5 tahun sekali.

    “Jadi kita semua partai akan berkumpul setelah kemarin mendengarkan masukan dari pemerintah dan wakil dari masyarakat, dan nanti DPR yang mewakili dari partai politik melalui fraksi-fraksinya tentu saja sikap dari partainya sendiri menjadi satu hal, menjadi suara dari kami partai politik,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengubah skema waktu pelaksanaan Pemilu menjadi dua tahap: Pertama, Pemilu Serentak Nasional yaitu Presiden, DPR, dan DPD tetap dilaksanakan pada tahun 2029.  

    Kedua, Pemilu Daerah Pilkada dan Pemilihan Anggota DPRD digeser dua tahun kemudian pada tahun 2031, dan disatukan pelaksanaannya.

  • Aksi Robot Polri di HUT Bhayangkara: Hormat ke Prabowo hingga Sempat Error

    Aksi Robot Polri di HUT Bhayangkara: Hormat ke Prabowo hingga Sempat Error

    Bisnis.com, JAKARTA — Kehadiran robot-robot canggih memberi nuansa yang berbeda dalam parade hari ulang tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara yang berlangsung di Lapangan Monas, pada hari Selasa (1/7/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di Monas, Jakarta pada Selasa (1/7/2025), awalnya robot Polri itu dilibatkan dalam defile pasukan penjinakan radioaktif yang berada dalam sebuah truk.

    Penjinakan itu dilakukan robodog dalam simulasi penindakan terkait pencurian barang berbahaya. Singkatnya, setelah terlibat pencurian itu dilakukan, anggota kemudian melakukan penindakan.

    Total, tiga robodog itu kemudian mulai memindai truk yang diduga bermuatan bom. Robot anjing itu melakukan pemindaian dengan mebgecek setiap sisi truk hingga kolongnya.

    Setelah melakukan pengecekan. Robodog itu memberikan gesture yang mengisyaratkan tidak ada temuan barang berbahaya dengan cara melambaikan tangan.

    Selanjutnya, anggota langsung melakukan pengamanan terhadap barang yang diduga bermuatan radioaktif dari truk tersebut.

    “Robot K9 yang dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi secara menyeluruh bom atau benda berbahaya yang ada di mobil,” ujar narator yang memandu acara di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

    Beri Hormat ke Prabowo 

    Setelah aksi itu, robot-robot juga dihadirkan dalam parade baris berbaris HUT ke-79 Bhayangkara. Total ada 30 robot yang diikutsertakan dalam parade ini.

    Perinciannya, 10 robot humanoid, 13 robodog (quadruped), dan 7 robot penjinak bom. Parade ini bertujuan untuk sosialisasi dan transformasi digital Polri.

    Barisan pertama parade ini dipimpin robot humanoid yang berbentuk seperti manusia. Namun, tubuhnya tampak rampung. Tingginya setengah badan pria dewasa atau sekitar 100-an meter. Robot yang diklaim otonom itu dipandu oleh sejumlah anggota kepolisian yang menggunakan controller. 

    Setelah berada di depan panggung kehormatan, satu robot humanoid itu langsung memberikan hormat kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Ketiganya senyum setelah dihormati robot humanoid itu.

    Setelahnya, pasukan robodog mulai mengikuti humanoid untuk melanjutkan parade. Selain robodog dan humanoid, robot penjinak bom juga mulai mengikuti dari belakang.

    Sempat Error

    Dalam momen parade itu, terdapat dua robot penjinak bom yang mengalami error atau malafungsi. Dua robot itu kemudian diangkut oleh tiga orang anggota untuk keluar dari jalur parade.

    Dalam hal ini, Direktur Utama PT SARI Teknologi, Yohanes Kurnia Widjaja selaku pengembang robot Polri ini mengatakan bahwa kendala itu dikarenakan terkendala dari baterai.

    “Nah yang Gagana itu dikarenakan baterai. Oh baterai. Baterainya itu chargingnya belum full,” ujar Yohanes setelah acara.

    Di samping itu, Yohanes juga menyatakan bahwa robot Polri ini dinilai dapat membantu Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya agar lebih optimal. Dia menekankan, robot ini hadir bukan untuk menggantikan tugas Polri, namun hanya membantu.

    Lebih jauh, dia menyatakan bahwa robot-robot ini bukan milik Polri. Namun, perusahaan hanya ingin membantu kepolisian. Meskipun begitu, Yohanes juga tidak menutup kemungkinan untuk nantinya bekerja sama dengan Polri dalam riset robot tersebut.

    “Ini barang-barang [Robot] kami. Bukan barang-barangnya Polri. Jadi tidak ada namanya pemborosan anggaran. Kami bergandengan tangan dengan Polri. Nanti ke depannya mungkin ada riset bersama,” ujar Yohanes.

  • Dasco: Kunjungan Prabowo ke Arab Saudi Bahas Evaluasi Pelaksanaan Haji

    Dasco: Kunjungan Prabowo ke Arab Saudi Bahas Evaluasi Pelaksanaan Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa salah satu agenda penting dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi adalah membahas soal penyelenggaraan ibadah haji.

    Menurut Dasco, pemerintah akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan sejumlah masukan dan melakukan evaluasi demi perbaikan penyelenggaraan haji di masa mendatang.

    “Tentunya masukan-masukan kepada pihak pemerintah Indonesia tentang evaluasi pelaksanaan haji ke depan yang tentunya akan menjadi perhatian bagi kita semua dalam memutuskan kebijakan-kebijakan untuk pelaksanaan haji yang akan datang,” ujar Dasco kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa (1/7/2025).

    Dasco menambahkan bahwa evaluasi ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaah sekaligus menyempurnakan persiapan haji berikutnya.

    Hal tersebut menjadi salah satu topik utama yang akan disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

    “Jadi Arab Saudi itu tadi kebetulan memang ada beberapa agenda yang memang sudah disampaikan beberapa, antara lain juga mengenai haji dan beberapa dibahas dengan Menteri Sekretariat Negara,” pungkas Dasco.

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto kembali memulai lawatan luar negerinya dengan agenda kunjungan dengan rencana setidaknya ke dua negara.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu akan menginjakkan kaki ke Arab Saudi dan Brasil. Adapun, Prancis juga menjadi negara yang tentatif akan dikunjungi.

    “Ada beberapa negara yang akan dikunjungi. yang pertama ke Arab Saudi,” katanya kepada wartawan, Selasa (1/7/2025).

    Prasetyo menjelaskan, Presiden Ke-8 RI itu akan menjalankan sejumlah agenda di Arab Saudi, meski belum membeberkan detail lengkapnya.

    Namun, dia memastikan ada sejumlah isu penting yang dibawa, termasuk kerja sama geopolitik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

    “Pastilah akan berbicara masalah politik kerja sama politik baik Indonesia antara Arab Saudi maupun politik di Timur Tengah. Kedua juga memang Bapak Presiden sedang berencana untuk membicarakan mengenai perbaikan penanganan haji. Termasuk rencana kita untuk memiliki sendiri kampung haji di Arab Saudi,” sambung Prasetyo.

    Usai kunjungan ke Arab Saudi, Presiden dijadwalkan bertolak ke Brasil untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang akan digelar pada 6-7 Juli 2025.

    Terkait undangan menghadiri peringatan Hari Revolusi Prancis pada 14 Juli mendatang mengingat Prabowo memang diundang secara langsung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, Prasetyo menyebut Presiden belum memastikan kehadirannya.

    “Direncanakan [ke Prancis, tetapi] nanti dilihat kondisinya setelah BRICS,” pungkas Prasetyo.

    Menurut pantauan, Presiden bertolak menggunakan pesawat kenegaraan melalui Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Keberangkatan Presiden turut dilepas oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, serta Ketua Komisi I DPR RI Budi Djiwandono.

     

  • Dasco: Pemerintah Siapkan Langkah Konkret Jamin Kehidupan Warga Pulau Enggano

    Dasco: Pemerintah Siapkan Langkah Konkret Jamin Kehidupan Warga Pulau Enggano

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memastikan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk menjamin kehidupan masyarakat Pulau Enggano pasca-ditandatanganinya Perpres tentang Percepatan Pembangunan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menjabarkan dalam mencapai upaya tersebut salah satunya adalah dengan mengatasi persoalan akses transportasi yang selama ini menjadi kendala utama untuk segera diselesaikan.

    “Yang pertama kami masih memonitor Pelindo, yang kemudian saat ini sudah bergiat-giatnya untuk kemudian mengatasi pendangkalan pelabuhan. Dan juga kemudian kerja sama dari Pelni, ASDP dalam kemudian mengangkut masyarakat untuk menjadi kapal yang mengangkut untuk kapal yang di tengah laut,” ujar Dasco kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa (1/7/2025).

    Selain itu, Dasco menambahkan, pemerintah juga telah membentuk tim khusus untuk melakukan kajian lebih menyeluruh terkait kebutuhan pembangunan ke depan. Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang tepat untuk memperbaiki kualitas hidup warga di pulau terluar tersebut.

    Menurutnya, upaya percepatan pembangunan di Pulau Enggano ini diharapkan dapat membuka akses yang lebih baik bagi warga setempat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

    “Tapi kemudian juga di samping itu, tim yang dibentuk juga sedang buat kajian tentang bagaimana beberapa hal lain yang perlu diperbaiki untuk ke depan, untuk kemajuan masyarakat pulau terluar,” pungkas Dasco.

  • Kursi Dubes RI di AS Kosong, Ini Figur yang Diharapkan DPR

    Kursi Dubes RI di AS Kosong, Ini Figur yang Diharapkan DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI, Puan Maharani mengungkapkan hingga kini DPR masih menunggu Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan daftar nama calon duta besar (dubes) Indonesia untuk beberapa negara. 

    Sebagai informasi, berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri RI terdapat 12 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang tidak memiliki dubes. Seperti Amerika Serikat (AS), Jerman, PBB New York, hingga Korea Utara (Korut).

    “Terkait nama-nama dubes, tentu saja DPR menunggu surat dari pemerintah,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

    Puan berharap nama-nama yang diusulkan Prabowo ini adalah figur yang mengetahui dan memahami situasi geopolitik dan global yang ada saat ini.

    “[kemudian] bisa diterima oleh negara-negara yang nanti mereka ini diusulkan menjadi dubes di negara-negara tersebut dan bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ada di negara tersebut,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono berjanji segera mempercepat proses pengusulan ke DPR dalam waktu dua hari. Mulanya, dia mengakui bahwa proses pengisian sejumlah posisi dubes Indonesia di beberapa negara mengalami keterlambatan.

    “Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian concern-nya, memang benar, saya kira ini juga kesalahan kami sehingga proses ini tidak berlangsung dengan cepat dan smooth. Tapi yang pasti untuk beberapa pos tadi yang disebutkan, saya berharap dalam satu dua hari ini sudah ada surat ke DPR untuk bisa segera diisi,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama DPR Komisi I, Senin (30/6/2025). 

    Meskipun beberapa posisi Dubes kosong seperti di Amerika Serikat (AS), tetapi Sugiono memastikan tugas-tugas diplomasi di negara-negara akreditasi tetap berjalan dengan cukup lancar melalui tim perwakilan yang ada.

  • Dasco: Prabowo Puas dengan HUT Bhayangkara, Komandan Upacara Bakal Diberi Bonus

    Dasco: Prabowo Puas dengan HUT Bhayangkara, Komandan Upacara Bakal Diberi Bonus

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto merasa puas dengan jalannya upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang digelar di Pelataran Merdeka Monas, Selasa (1/7/2025).

    Usai upacara, dia mengamini bahwa Presiden Ke-8 RI itu pun memanggil Komandan Upacara Irjen Dadang, untuk menghadap untuk diberikan bonus.

    “Ya Presiden tadi puas dengan hasil upacara dan memang biasanya begitu. Kalau dalam upacara, dalam setiap upacara itu Presiden puas, diminta pimpinan upacara menghadap dan dikasih bonus. Jangan tanya bonusnya,” kata Dasco kepada wartawan sambil tersenyum di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa (1/7/2025).

    Meski tidak merinci bentuk penghargaan yang diberikan, tetapi Dasco menegaskan bahwa pemanggilan Komandan Upacara ini merupakan bentuk apresiasi Presiden atas pelaksanaan upacara yang berjalan lancar dan khidmat.

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto bertindak selaku inspektur upacara memimpin jalannya Upacara Peringatan ke-79 Hari Bhayangkara Tahun 2025 yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Selasa, 1 Juli 2025. Tepat pukul 08.00 WIB, upacara dimulai dengan diawali oleh salam kebangsaan.

    Setelah berada di mimbar upacara, Presiden Prabowo menerima laporan dari komandan upacara yang pada kesempatan itu diemban oleh Irjen Pol Dadang Hartanto, Presiden Prabowo kemudian melakukan pemeriksaan pasukan dengan menggunakan kendaraan taktis maung.

    Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-79 kepada seluruh keluarga besar Polri.

    “Pertama-tama atas nama pribadi dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, dan atas nama seluruh Bangsa Indonesia, Saya menyampaikan ucapan Selamat Hari Bhayangkara ke-79 kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia di manapun saudara-saudara berada. Dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia,” ujar Kepala Negara.

    Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian dan kerja keras anggota Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan agenda pembangunan nasional.

    “Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras, pengabdian, dan pengorbanan seluruh anggota Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan sehingga kita sebagai bangsa dapat melakukan agenda-agenda besar pembangunan bangsa yang sedang kita lakukan saat-saat ini,” ucapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut menganugerahkan Tanda Kehormatan berupa Nugraha Shakanti dan Bintang Bhayangkara Nararya sebagai bagian dari rangkaian penyelenggaraan Peringatan ke-79 Hari Bhayangkara.

    Selesai upacara, Prabowo dan tamu undangan lainnya menyaksikan demonstrasi dan defile. Adapun penampilan ini dilakukan oleh para anggota serta mitra Polri.

    Turut hadir dalam acara tersebut adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, para duta besar negara sahabat, para pimpinan lembaga negara, serta para menteri kabinet Merah-Putih.

     

  • Gerindra Masih Kaji Putusan MK, Sikap Resmi Akan Menyusul

    Gerindra Masih Kaji Putusan MK, Sikap Resmi Akan Menyusul

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa partainya saat ini masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu.

    Menurutnya, Gerindra akan menyampaikan sikap resmi setelah proses kajian tersebut rampung.

    “Ya kami juga masih mengkaji, beberapa partai politik juga masih mengkaji, kemudian masing-masing partai itu mengeluarkan sikap dan tentunya masing-masing sikap itu juga merupakan masukan yang harus kita hargai dalam kemudian menyikapi keputusan MK dan membuat produk yang akan kita keluarkan nanti,” ujarnya kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa (1/7/2025).

    Pernyataan ini disampaikan Dasco menanggapi pertanyaan mengenai sikap resmi Gerindra, menyusul langkah Partai NasDem yang sudah lebih dahulu menyatakan posisi terkait putusan MK tersebut.

    Saat ditanya apakah kajian tersebut berarti akan mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat, Wakil Ketua DPR RI itu pun juga menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati keputusan MK.

    Namun, dia menilai perlu ada pendalaman lebih lanjut mengingat karakter putusan MK yang pernah diuji beberapa kali dalam materi undang-undang yang sama.

    “Nah sehingga keputusan yang final dan mengikat kemudian diuji final dan mengikat lagi, diuji lagi final dan mengikat dalam undang-undang yang sama ini kita harus kemudian kaji, dan sehingga kemudian yang final dan mengikat beberapa ini kita akan kaji, demikian,” pungkas Dasco.