Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Prabowo Instruksikan Penyelamatan Penumpang Kapal Tenggelam di Selat Bali

    Prabowo Instruksikan Penyelamatan Penumpang Kapal Tenggelam di Selat Bali

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan tindakan penyelamatan atas tenggelamnya kapal penumpang KMP Tunu Pratama Jaya.

    Prabowo, kata Teddy, telah mendengar kabar tenggelamnya kapal penumpang KMP Tunu Pratama Jaya saat berada di Arab Saudi dalam rangka kunjungan kenegaraan dan menjalankan ibadah umrah.

    Sekadar informasi, kapal tersebut diketahui berangkat dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali, sebelum mengalami kecelakaan akibat cuaca buruk.

    “Bapak Presiden mendapat laporan dan informasi dari Tanah Air bahwa telah terjadi kecelakaan tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali karena cuaca buruk, Kapal tersebut berangkat dari Pelabuhan Ketapang pada Rabu malam,” ujar dalam keterangannya dari Makkah, pada Kamis (3/7/2025) dini hari.

    Teddy menjelaskan meskipun sedang menjalankan ibadah di Tanah Suci, Presiden tetap sigap merespons perkembangan situasi di dalam negeri. Beliau langsung memberikan instruksi kepada seluruh jajaran terkait untuk mengutamakan penyelamatan para korban.

    “Dari Tanah Suci, Beliau langsung memerintahkan kepada jajaran Basarnas dan badan terkait untuk segera melakukan tanggap darurat penyelamatan para Penumpang dan Crew secepat mungkin,” pungkas Teddy.

  • DPR Gelar Rapat Paripurna Penetapan Calon Deputi Gubenur BI Hari Ini

    DPR Gelar Rapat Paripurna Penetapan Calon Deputi Gubenur BI Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR akan menggelar rapat paripurna untuk mengambil keputusan mengenai hasil fit and proper test calon Deputi Gubernur Bank Indonesia pada hari ini, Kamis (3/7/2025).

    Agenda rapat paripurna itu dilakukan setelah Komisi XI DPR memilih Ricky Perdana Gozali menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Doni P. Joewono yang masa jabatannya akan segera berakhir.

    Ricky terpilih usai Komisi XI DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) pada 1—2 Juli 2025. Ada dua calon deputi Bank Indonesia (BI) pengganti Doni Joewono yang ikut uji kelayakan dan kepatutan yaitu Ricky dan Dicky Kartikoyono.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal menjelaskan bahwa usai keduanya mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, pihaknya melakukan rapat internal untuk memilih satu calon. Pilihan jatuh kepada Ricky Perdana.

    “Kita memutuskan Pak Ricky, musyawarah mufakat,” ungkap Hekal usai rapat internal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

    Menurutnya, semua anggota Komisi XI mempunyai suara bulat atas keputusan tersebut. Kini, Komisi XI akan menyurati pimpinan DPR agar pemilihan Ricky diumumkan pada rapat paripurna terdekat. “Setelah diparipurnakan, [DPR] kirim ke presiden,” ungkap Hekal.

    Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menambahkan bahwa pihaknya memilih Ricky karena sudah berkarier lama di BI. Dalam uji kelayakan dan kepatutan, sambungnya, Ricky juga bisa meyakinkan anggota DPR untuk memilihnya.

    Menurutnya, Ricky memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mempuni. Selain itu, Ricky dinilai memiliki hubungan yang baik dengan pimpinan BI lainnya. “Kami melihat beliau adalah calon yang cakap,” kata Misbhakun usai rapat.

    Adapun, Ricky Perdana Gozali telah beberapa kali menjabat sebagai kepala perwakilan BI di sejumlah daerah. Dia pernah tercatat sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Sumatera Selatan.  

    Sebelum bertugas di Sumatera Selatan, Ricky tercatat sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Kalimantan Timur. Pada 2020 dirinya sempat menjabat sebagai Kepala Grup Departemen Internasional BI.

    Lalu pada 2018 hingga 2020, Ricky tercatat sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Gorontalo dengan kekayaan awal senilai Rp4,07 miliar. Per 1 Juni 2025 lalu, dirinya bergeser jabatan sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Jakarta menggantikan petahana Arlyana Abubakar.

  • Prabowo Bertemu Pangeran Mohammed bin Salman, Ini Hasilnya

    Prabowo Bertemu Pangeran Mohammed bin Salman, Ini Hasilnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto, melakukan pertemuan bilateral tingkat tinggi dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman Al Saud, pada kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi di Istana Al-Salam, Jeddah, Rabu, 2 Juli 2025.

    Pada pertemuan tersebut, keduanya telah menandatangani Minutes of Meeting (MoM) DKT Indonesia–Arab Saudi, yang salah satu isinya adalah kesepakatan Tata Kelola DKT, yang akan menjadi kerangka acuan institusional DKT dan selanjutnya akan dikoordinasikan oleh kedua Menteri Luar Negeri.

    “Penandatanganan MoM DKT ini menjadi capaian monumental yang mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu mitra strategis Arab Saudi di kawasan Asia Tenggara. Adapun format DKT ini juga telah diterapkan oleh Arab Saudi dalam hubungan strategisnya dengan Amerika Serikat dan Republik Rakyat China,” tulis keterangan resmi, Kamis (3/7/2025).

    Adapun pertemuan ini merupakan sebuah langkah strategis bagi hubungan kedua negara melalui platform Dewan Koordinasi Tertinggi (DKT).

    Pada kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi ini Presiden Prabowo dan Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) menggelar pertemuan empat mata (tete-a-tete), dan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral bersama delegasi dari kedua negara guna membahas isu-isu utama yang menjadi perhatian bersama.

    Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua pemimpin sekaligus melaksanakan pertemuan perdana Dewan Koordinasi Tertinggi (DKT). 

    Pertemuan bersejarah ini diakhiri dengan jamuan kenegaraan yang diselenggarakan oleh Pangeran MBS sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden Prabowo. Kunjungan ini turut menjadi tonggak penting dalam arah baru diplomasi aktif Indonesia dalam peta geopolitik dan ekonomi dunia Islam.

  • Kejagung Berhasil Lelang Aset Rumah Milik Terpidana Doni Salmanan

    Kejagung Berhasil Lelang Aset Rumah Milik Terpidana Doni Salmanan

    Bisnis.com, Jakarta — Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung telah berhasil menjual aset terpidana Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan senilai Rp3,5 miliar.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan aset itu berupa satu bidang tanah dan bangunan di wilayah Desa Soreang Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan luas tanah 400 meter persegi dan luas bangunan 600 meter persegi dengan nilai limit Rp3.527.080.000 dan laku terjual dengan nilai yang sama.

    “Tim Badan Pemulihan Aset Kejaksaan telah berhasil melaksanakan Lelang Barang Rampasan Negara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung,” ujarnya, Rabu (2/7/2025). 

    Harli menjelaskan aset yang telah dilelang milik terpidana Doni Salmanan itu berkaitan dengan perkara tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang.

    “Atas nama Terpidana Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan,” katanya.

    Lelang barang rampasan negara tersebut dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3692 K/Pid.Sus/2023 tanggal 15 Agustus 2023.

    “Mekanisme pelelangan dilakukan secara online dengan sistem penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta (e-Auction/open bidding) melalui situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di alamat https://lelang.go.id,” ucapnya. 

  • Begini Jawaban Panglima TNI Soal Kesiapan Militer Indonesia Hadapi Perang

    Begini Jawaban Panglima TNI Soal Kesiapan Militer Indonesia Hadapi Perang

    Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membeberkan beberapa strategi yang disiapkan militer Indonesia guna menghadapi situasi geopolitik dunia saat ini.

    Hal tersebut dia sampaikan kala merespons soal kesiapan militer Indonesia bilamana harus menghadapi perang, seperti yang sedang terjadi beberapa akhir ini.

    “Dalam hal ini, mengahdapi geopolitik dan strategi yang sedang berkembang, TNI, high level official, Panglima TNI dan kepala staf angkatan tetap melaksanakan hubungan secara diplomatik militer dengan panglima tentara di beberapa negara,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

    Agus menjelaskan hubungan tersebut bisa dilakukan dengan militer Indonesia yang berkunjung langsung ke negera mereka atau angkatan militer dari negara lain itu yang berkunjung ke Indonesia. Selain itu, TNI juga menggelar beberapa latihan dengan negara lain. Kemudian, ada juga pertukaran pelajar dengan 26 negara berbeda.

    “Kita mengirim sekolah dari level kapten sampai Lemhannas ke beberapa negara yang ada di dunia. Dan saya demikian juga dari negara-negara ASEAN ataupun Asia Pasifik, itu mengirim ke Indonesia untuk mengikuti pendidikan yang sama,” katanya. 

    Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini telah terjadi perang di Timur Tengah yakni Iran dan Israel sejak 13 Juni 2025 kemarin.  Dari perang tersebut juga akhirnya membuat Amerika Serikat (AS) ikut turun tangan. Adapun, saat ini dikabarkan kedua negara telah sepakat gencatan senjata.

  • MK Diminta Bubarkan Kompolnas, Begini Respons Komisioner

    MK Diminta Bubarkan Kompolnas, Begini Respons Komisioner

    Bisnis.com, Jakarta — Komisi Kepolisian Nasional RI (Kompolnas) akhirnya angkat bicara terkait uji materi untuk membubarkan lembaga pengawas Polri itu di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Komisioner Kompolnas RI Chairul Anam mengatakan Kompolnas selama ini sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Bahkan, selama dirinya jadi Komisioner Kompolnas, banyak kasus yang melibatkan oknum kepolisian dituntaskan dengan cepat dan transparan serta kredibel. 

    “Seperti contohnya kasus DWP, kasus di Jaksel, kasus Solo, kasus Semarang, itu semua Kompolnas ikut serta terlibat agar kasusnya tuntas,” ujarnya kepada Bisnis di Jakarta, Rabu (2/7).

    Menurut Anam, masyarakat yang secara langsung terlibat dalam perkara itu, malah mengapresiasi kinerja Kompolnas yang berhasil membuat kasus terkait oknum Polisi berjalan dengan transparan dan tuntas

    “Jadi kalau Kompolnas ini dianggap tidak efektif atau pengawasan dari Kompolnas kurang, itu di sebelah mananya. Pada level apa? Kebijakan kah? Atau undang-undang atau apanya?,” katanya. 

    Anam berharap masyarakat dan elemen lain bisa bahu-membahu memperkuat kinerja pengawasan Kompolnas terhadap Polri agar semakin profesional.

    “Kita harus bahu-membahu memperkuat Kompolnas. Kompolnas juga menggandeng pengawas internal, Propam, Irwasum agar polisi makin profesional,” ucapnya. 

  • Menhan Sjafrie Tegaskan Posisi Indonesia di Tengah Konflik Geopolitik

    Menhan Sjafrie Tegaskan Posisi Indonesia di Tengah Konflik Geopolitik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan posisi pemerintah dalam merespons konflik antara Iran dan Israel belum lama ini.

    Dia menekankan bahwa Indonesia tidak terlibat dalam konflik, tetapi pemerintah memiliki perhatian penuh terhadap penderitaan manusia imbas perang antar negara.

    “Kita nggak terlibat konflik yang ada di negara itu, tetapi concern yang ada di Indonesia adalah penderitaan kemanusiaan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

    Sjafire menuturkan bahwa perang yang terjadi sejak 7 Oktober antara Hamas dan Israel setidaknya telah mengakibatkan 60 ribu korban jiwa. “Jadi konsentrasi presiden untuk lakukan diplomasi, berehentilah berkonflik,” ujarnya.

    Dengan demikian, Sjafire mendorong agar negara-negara yang saat ini masih berkonflik dapat menghentikan pertikaian dengan solusi yang bermanfaat.

    “Marilah duduk sama-sama agar kita bisa dapatkan  solusi yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Jangan jadikan persenjataan jdi ajang korbannya jumlah manusia yang nggak berdosa,” tutur dia.

    Lebih jauh, dia juga menyebut bahwa filosofi Indonesia bagi kepemimpinan nasional adalah seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Sebab itu, Indonesia menempatkan diri dengan politik bebas aktif.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menekankan bahwa Indonesia memegang teguh prinsip non-blok, dan menempatkan persahabatan antarbangsa sebagai fondasi utama dalam politik luar negerinya. 

    Dia mengutip filosofi yang mencerminkan semangat keterbukaan dan kerja sama: “Seribu teman, masih kurang. Satu musuh sudah terlalu banyak.” 

    “Indonesia memilih jalur non-blok dan ingin menjadi teman bagi semua negara,” lanjutnya.

  • Komisi I DPR: Calon Dubes RI untuk AS Diumumkan di Paripurna Besok

    Komisi I DPR: Calon Dubes RI untuk AS Diumumkan di Paripurna Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto membenarkan bahwa pimpinan DPR sudah menerima surat dari Presiden RI Prabowo Subianto berkenaan nama-nama calon duta besar (dubes) RI untuk sejumlah negara.

    Dia menyebut surat tersebut nantinya dibacakan di Rapat Paripurna yang dikabarkan akan digelar esok hari, Kamis (3/7/2025).

    “Kabarnya besok kan ada di Paripurna. Mekanismenya kalau udah dari Paripurna nanti dibawa ke komisi I. Pokoknya kami di komisi I siap memproses secepat-cepatnya, itu saya garansi,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

    Komisi I DPR, kata Utut, akan segera menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang direncanakan digelar pada pekan depan. “Ya mestinya bisa lah fit proper pekan depan. Ya kalau fit and proper kan 3 hari paling lama, mestinya beres,” ucapnya.

    Senada, Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyatakan daftar nama calon duta besar (dubes) Indonesia untuk beberapa negara sudah sampai ke meja pimpinan DPR.

    Meski demikan, TB mengaku sampai saat ini Komisi I DPR masih belum tahu persis nama-nama siapa saja yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Saya dapat informasi bahwa sudah masuk ke pimpinan DPR nama-namanya. Tapi kami belum tahu persis siapa saja,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

    Adapun, Ketua DPR RI Puan Maharani berharap nama-nama yang diusulkan Prabowo ini adalah figur yang mengetahui dan memahami situasi geopolitik dan global yang ada saat ini.

    “[kemudian] bisa diterima oleh negara-negara yang nanti mereka ini diusulkan menjadi dubes di negara-negara tersebut dan bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ada di negara tersebut,” ungkapnya.

  • Gibran Disomasi, Diminta Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres

    Gibran Disomasi, Diminta Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres

    Bisnis.com, Jakarta — Gibran Rakabuming Raka disomasi oleh Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI agar mundur sebagai Wakil Presiden.

    Perwakilan Para Advokat Perekat Nusantara Petrus Salestinus mengatakan Gibran Rakabuming Raka telah menodai demokrasi Pemilu 2024 dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dari atraksi yang dilakukan oleh tim Gibran saat memaksakan Gibran Rakabuming Raka jadi Cawapres mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.

    “Putusan MK dan Putusan MKMK tidak hanya berimplikasi kepada Hakim Konstitusi Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua MK dan 8 Hakim Konstitusi lainnya diberi sanksi administratif berupa teguran tertulis dan teguran lisan, akan tetapi juga berimplikasi hukum pada tidak sahnya putusan MK No: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023,” ujarnya, Rabu (2/7/2025). 

    Selain itu, Petrus juga mempermasalahkan unggahan akun media sosial Fufufafa yang disebut-sebut milik Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, sampai saat ini masih belum ada klarifikasi dari pihak Gibran Rakabuming Raka terkait akun tersebut.

    “Padahal kan terdapat muatan penghinaan berupa penyebaran berita bohong yang menimbulkan rasa kebencian, aspek asusila berorientasi seksual yang tidak sehat pada si pemilik akun Fufufafa, sehingga runtuhlah kepercayaan publik,” katanya.

    Dia mendesak Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri sebagai Wapres, setelah 7 hari menerima surat somasi yang dilayangkan oleh Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI. Jika tidak segera mengundurkan diri, para advokat perekat nusantara dan TPDI akan maju ke MPR dan mengusulkan pemakzulan Gibran sebagai Wapres.

    “Kami akan membawa permasalahan ini sebagai aspirasi masyarakat kepada MPR untuk menyelenggarakan sebuah sidang MPR guna Mendiskualifikasi jabatan wakil presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka,” ucapnya.

  • Adeksi Respons Positif Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Lokal

    Adeksi Respons Positif Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan jadwal keserentakan pemilu nasional dan lokal.

    Ketua Umum Adeksi, Dance Ishak Palit berpandangan putusan MK tersebut merupakan upaya untuk memperbaiki desain tata kelola pemilu supaya lebih efisien, demokratis, dan akuntabel.

    “Putusan ini merupakan langkah penting untuk menghadirkan tata kelola pemilu yang tidak membebani pemilih, penyelenggara, maupun kontestan. Kami melihat ada peluang besar untuk memperkuat peran DPRD dan meningkatkan kualitas demokrasi lokal,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (2/7/2025).

    Lebih lanjut, Dance mendorong DPR RI sebagai pembentuk undang-undang agar menjadikan putusan MK tersebut sebagai acuan dalam merevisi Undang-Undang Pemilu.

    “Penataan waktu dan mekanisme pemilu daerah harus memberi ruang bagi penguatan peran DPRD dan efektivitas pemerintahan daerah,” ucapnya.

    Sebab itu, dia menyatakan bahwa ADEKSI siap untuk berkontribusi aktif dalam proses penyusunan regulasi turunan agar pelaksanaan pemilu daerah ke depannya dapat berjalan lebih baik, adil, dan efisien.

    Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengubah skema waktu pelaksanaan Pemilu menjadi dua tahap: Pertama, Pemilu Serentak Nasional yaitu Presiden, DPR, dan DPD tetap dilaksanakan pada tahun 2029.  

    Kedua, Pemilu Daerah Pilkada dan Pemilihan Anggota DPRD digeser dua tahun kemudian pada tahun 2031, dan disatukan pelaksanaannya.