Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Ekosistem Pendanaan Bencana di BPDLH

    Ekosistem Pendanaan Bencana di BPDLH

    Bisnis.com, JAKARTA – Di tahun 2018, pemerintah secara resmi mengeluarkan kebijakan terkait Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB).

    Menurut keterangan yang dikutip dari Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJ SEF), Kementerian Keuangan, PARB adalah sebuah pendekatan komprehensif pemerintah untuk mengelola risiko finansial bencana melalui kombinasi instrumen pembiayaan Pooling Fund Bencana (PFB) baik dana publik APBN/APBD, hibah internasional serta dana-dana bersumber lainnya, yang akan digunakan di periode pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

    Dengan adanya strategi PARB, maka diharapkan ke depannya pemerintah memiliki mekanisme pendanaan bencana yang memadai, tepat waktu dan berkelanjutan demi menciptakan ketangguhan bangsa menghadapi bencana.

    Beberapa pilar utama dari strategi PARB di antaranya: 1) Pooling Fund Bencana (PFB) sebagai mekanisme dana bersama dari berbagai sumber untuk menyediakan pendanaan pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana secara memadai; 2) Transfer Risiko untuk mengalihkan beban finansial besar ke pihak ketiga melalui asuransi (aset pemerintah/BMN) dan reasuransi ketika terjadi bencana melalui kepastian tersedianya dana secara lebih cepat dan pasti; 3) Dana Siap Pakai (DSP) yang dicadangkan di APBN yang harapannya mudah dicairkan dalam waktu singkat untuk kejadian tanggap darurat.

    Peran BPDLH

    Melalui mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana serta Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 47 tahun 2021, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) kemudian diberikan mandat untuk mengelola dana tersebut.

    Hal ini dirasakan selaras dengan tugas dan fungsi BPDLH sendiri sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) yang kemudian diperkuat melalui Perpres Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (PDLH).  

    Perpres Nomor 77 Tahun 2018 menjadi dasar regulasi bagi BPDLH untuk dapat memobilisasi berbagai sumber-sumber pendanaan non publik khususnya dana internasional baik yang bersumber dari MDBs, lembaga multilateral, hubungan bilateral antar negara, philantropi, foundation termasuk sumber pendanaan domestik.

    Hal ini wajib ditempuh mengingat keterbatasan sumber pendanaan APBN, sementara permasalahan lingkungan hidup sangat beragam dan bervariasi dengan total kebutuhan pendanaan yang sangat besar. Sebagai contoh misalnya target komitmen pemerintah untuk mencapai janji Nationally Determined Contributions (NDC) 2030 yang mencapai 281 billion USD, tentu menjadi sangat mustahil jika hanya mengandalkan dana APBN semata.

    Sebagai institusi pengelola dana internasional, BPDLH menerapkan prinsip beyond project atas setiap pengelolaan dana program yang dijalankan melalui penciptaan ekosistem pendanaan yang tematik.

    Untuk PFB sendiri, masuk di dalam kategori ekosistem pendanaan tematik disaster dengan menyasar institusi pemerintah baik di Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Di tahap awal, yang baru saja diluncurkan adalah skema asuransi barang milik negara (ABMN), untuk kemudian segera menyusul mekanisme asuransi parametrik yang juga akan dengan mendorong peran serta Pemerintah Daerah untuk ikut berkontribusi kepesertaan pembelian premi asuransi bencana. Kepesertaan Pemda tentu akan disesuaikan kapasitas fiskal masing-masing serta tingkat risiko bencana yang dimiliki.

    Selain menyasar institusi pemerintah, BPDLH di dalam ekosistem pendanaan disaster juga memberikan layanan kepada masyarakat khususnya petani di daerah rawan bencana melalui program Community Resilience Revolving Fund (CRRF) dengan menggandeng UNDP sebagai mitra kerja utama dan koperasi terpilih sebagai lembaga penyalur.

    Model bisnisnya adalah pendanaan campuran melalui dana bergulir BPDLH kepada para petani di pinggir hutan yang sudah menjadi anggota koperasi di daerah masing-masing. Untuk menjamin supaya koperasi mau melayani anggota yang berdomisili di daerah rawan bencana, UNDP memberikan dukungan dana garansi yang dapat dicairkan oleh koperasi ketika bencana betul-betul terjadi dan menimpa petani anggota koperasi tersebut.

    Khusus terkait PARB sendiri sesuai dengan peta jalan yang disusun, bukan menjadi pesaing atau menghilangkan skema dana cadangan bencana yang dialokasikan melalui APBN.

    Strategi PFB dan transfer risiko diharapkan dapat menjadi penguat atau complimentary skema dana cadangan bencana yang disediakan melalui mekanisme APBN, tanpa harus meniadakan satu dengan lainnya. Kejadian bencana Sumatera yang melanda provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga menegaskan urgensi percepatan skema PARB ini.

    Seluruh pihak tentu sangat berharap agar PARB ini dapat segera terealisasi. Secara teknis, BPDLH bersama beberapa pemangku kepentingan terkait juga bekerja sangat keras agar segera merampungkan seluruh perangkat regulasi dan governance di 2025 ini, sehingga tahun 2026 akan menjadi tonggak bersejarah dimulainya secara penuh implementasi PARB melalui PFB dan Transfer Risiko dengan tetap mendukung strategi DSP. Semoga !!!!

  • Menhut Akui Belum Periksa Perusahaan Terkait Gelondongan Kayu di Sumatra

    Menhut Akui Belum Periksa Perusahaan Terkait Gelondongan Kayu di Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengakui belum memeriksa perusahaan terkait gelondongan kayu yang terbawa arus banjir di Sumatra.

    Raja Juli mengatakan pihaknya masih melakukan proses identifikasi terkait dengan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam temuan gelondongan kayu tersebut.

    “Ya sekali lagi, belum pada tahap pemeriksaan tapi identifikasi subjek-subjek hukum yang mungkin terlibat sudah dilakukan,” ujar Raja Juli di Mabes Polri, Kamis (4/12/2025) malam.

    Dia menambahkan, sejauh ini kementerian masih belum mengetahui asal usul dari gelondongan kayu itu. Menurutnya, temuan kayu itu bisa jadi berasal dari pembalakan liar, pembukaan sawit maupun tambang.

    Juli juga mengungkap kemungkinan kayu tersebut berasal dari modus kejahatan kehutanan berupa pencucian kayu ilegal agar seolah-olah legal dengan menumpang pada skema Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT). 

    “Jadi ada beberapa modus tadi dibicarakan di dalam tapi nanti lebih baik ketika sudah ada fakta-fakta yang lebih konkret ya, fakta-fakta lebih faktual ya. Nanti akan kita sampaikan kepada publik sesegera mungkin,” imbuhnya.

    Di samping itu, Raja Juli menekankan bahwa pihaknya telah menggandeng Polri untuk mengusut perkara dugaan pelanggaran di area hutan ini. Dia menegaskan tidak akan segan melakukan penindakan apabila memang ada pihak-pihak yang terbukti melakukan tindak pidana.

    “Nanti kerja sama dengan Polri kita bisa sesegera mungkin mengungkap dari mana asal muasal kayu tersebut dan tentu apabila ada unsur pidananya, akan kita tegakkan bersama-sama,” pungkasnya.

  • Mantan Mensos Tri Rismaharini Kunjungi Wilayah Terdampak Banjir Bandang di Aceh

    Mantan Mensos Tri Rismaharini Kunjungi Wilayah Terdampak Banjir Bandang di Aceh

    Bisnis.com, SURABAYA — Mantan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini berkunjung sekaligus menyalurkan berbagai jenis bantuan bagi para korban bencana banjir bandang di sejumlah desa, yang terletak Provinsi Aceh.

    Anak Risma, Fuad Bernardi membenarkan ihwal mengenai kunjungan ibundanya tersebut di sejumlah wilayah terdampak bencana di bumi Serambi Makkah tersebut. Menurutnya, kedatangan mantan Wali Kota Surabaya 2010-2020 tersebut atas nama PDI Perjuangan (PDIP). 

    “[Kedatangan Risma ke Aceh sebagai] Ketua DPP PDI Perjuangan badan penanggulangan bencana (Baguna),” ucap Fuad saat dikonfirmasi, Kamis (4/12/2025).

    Pria yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) itu menjelaskan, Risma beserta rombongan mendatangi sebanyak tiga desa berbeda, yang terletak di Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireun, Aceh.

    Risma juga disebut telah mendatangi lokasi di ketiga desa yang terisolir tersebut sejak Senin (1/12/2025) lalu. Menurut Fuad, ibundanya hingga saat ini masih berada di wilayah terdampak banjir di Aceh.

    “[Risma mendatangi Desa] Ulee Ceu, Kuala Ceurape, Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireun. [Kunjungannya] mulai dari Senin kemarin sampai hari ini,” jelasnya.

    Fuad mengungkapkan, Risma datang untuk mendistribusikan bantuan bagi para korban bencana. Selain itu, ibunya tersebut juga ingin melihat kondisi korban, yang masih bertahan di posko pengungsian. 

    “Kegiatannya mengecek secara langsung kondisi di lapangan seperti apa dan juga memberikan bantuan makanan, pakaian dan obat-obatan untuk warga terdampak yang ada di tempat-tempat pengungsian,” pungkasnya.

  • Kapolri Temukan Bekas Gergaji pada Gelondongan Kayu di Banjir Sumatra

    Kapolri Temukan Bekas Gergaji pada Gelondongan Kayu di Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menemukan bekas gergaji mesin pada kayu gelondongan yang ditemukan pascabanjir di Sumatra.

    Sigit menyatakan bekas gergaji itu ditemukan berdasarkan hasil penyelidikan awal dari tim yang telah mengecek langsung temuan kayu gelondongan di lokasi.

    “Jadi yang jelas dari temuan tim di lapangan ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari chainsaw ya,” ujar Sigit di Mabes Polri, Kamis (4/12/2025).

    Namun, Sigit tidak menjelaskan lebih jauh ihwal temuan bekas gergaji pada kayu tersebut. Dia hanya menyatakan bahwa bekas gergaji itu bakal menjadi bahan pendalaman oleh penyelidik.

    Di samping itu, pimpinan tertinggi Polri ini juga telah memerintahkan agar tim penyelidik menyusuri daerah sungai dari hulu ke hilir untuk membuat terang perkara ini.

    “Tim sedang turun nanti bersama-sama dengan tim dari kehutanan untuk menyusuri dari daerah aliran sungai yang terdampak sampai dengan kita tarik ke hulu dan hilirnya. Saya kira itu,” pungkasnya.

    Sebelumnya, gelondongan kayu telah ditemukan setelah banjir. Temuan itu membuat publik marah kayu tersebut diduga kuat berasal dari penebangan hutan yang tidak berizin. 

    Gelondongan kayu ini ditemukan dalam bentuk sudah terkelupas, dan terpotong rapih tanpa ranting-ranting. Adapun, Kemenhut sempat menyinggung asal kayu tersebut diduga dari area bekas penebangan ilegal, penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) hingga pohon lapuk.

  • Catatan Gibran Usai Bertandang ke Lokasi Bencana Sumatra

    Catatan Gibran Usai Bertandang ke Lokasi Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung 3 provinsi yang terdampak banjir dan longsor di Sumatra.

    Bertolak dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, pada Kamis (4/12/2025) pagi menggunakan pesawat Kepresidenan Boeing 737-800, Gibran langsung mendatangi provinsi pertama yakni Sumatra Barat.

    Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Wapres memulai peninjauan dari Desa Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, salah satu daerah yang mengalami kerusakan paling parah setelah diterjang banjir bandang pada Kamis (27/11/2025). Akses menuju desa ini masih terbatas sehingga Wapres melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor menuju lokasi permukiman warga.

    Usai meninjau kondisi pemukiman, Wapres menuju lokasi dapur umum dan posko pengungsian yang dikelola Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol. Di tempat ini, dia memastikan distribusi bantuan berjalan baik serta fasilitas darurat telah memenuhi kebutuhan mendesak warga terdampak, mulai dari makanan, sanitasi, hingga layanan dasar lainnya.

    Selain berdialog dengan para pengungsi, Wapres turut membagikan bantuan berupa paket sembako, selimut, perlengkapan kebersihan, mainan untuk anak-anak, serta kebutuhan logistik lainnya.

    Kepada para pengungsi, Wapres menyampaikan salam dari Presiden Prabowo dan mengungkapkan turut berbelasungkawa mendalam atas musibah yang terjadi. Wapres memastikan bahwa pemerintah hadir dan selalu bersama masyarakat Sumatra yang terdampak bencana.

    “Salam hangat dari Bapak Presiden Prabowo, duka cita yang mendalam kepada seluruh korban. Saya mohon maaf sebelumnya, Bapak-Ibu tidak sendiri, warga Sumatra tidak sendiri. Kami diperintah Bapak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan pasca bencana ini,” ungkapnya.

    Wapres menegaskan bahwa distribusi bantuan logistik akan terus dipercepat melalui jalur darat, udara, dan laut.

    “Perbaikan-perbaikan akses komunikasi puskesmas, sekolah, jembatan, jalan, ini juga akan dipercepat agar arus bantuan logistik BBM ini bisa lancar kembali,” ujarnya.

    Lebih jauh Wapres menekankan pentingnya sinergi dan kecepatan kerja seluruh unsur pemerintah, TNI–Polri, BNPB, pemerintah daerah, dan relawan dalam menangani dampak bencana.

    Wapres menuturkan bahwa dirinya telah mencatat seluruh masukan dari masyarakat dan akan segera menindaklanjutinya.

    “Sekali lagi kami sudah diperintah Pak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan, anak-anak, sekolahnya, dan lain-lainnya, nanti akan kami prioritaskan, akan segera kami laporkan. Hari ini kami mengunjungi tiga provinsi, tujuannya untuk mempercepat pemulihan,” pungkasnya.

    Usai mengunjungi wilayah terdampak bencana di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming langsung bertolak ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara yang juga terdampak bencana banjir dan longsor, Kamis (04/12/2025). 

    Pada kesempatan ini, Wapres mengunjungi Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru yang porak poranda diterjang banjir bandang pada Selasa pagi (25/11/2025). Tampak rumah-rumah penduduk, kendaraan, sekolah, masjid, gereja, serta berbagai fasilitas umum lainnya hancur tertimbun lumpur dan puing-puing kayu yang terseret air bah. 

    Setelah meninjau area permukiman warga, Wapres melanjutkan kunjungannya ke Posko Penanggulangan Bencana di Desa Batu Hula untuk memastikan penyaluran logistik dan berbagai kebutuhan dasar bagi para pengungsi berjalan baik serta tepat sasaran. 

    Wapres menginstruksikan kepada para kepala daerah dan berbagai pihak terkait lainnya agar melakukan percepatan distribusi bantuan.

    “Ini saya minta untuk segera melakukan percepatan penyaluran distribusi bantuan lewat jalur darat, udara, laut, dan pastikan di tempat-tempat yang terisolir ini bisa terjangkau juga,” pintanya.

    Kemudian, Wapres juga meminta agar kebutuhan pangan, sanitasi, serta kesehatan para pengungsi diperhatikan dengan baik.

    Lebih jauh, sesuai arahan Presiden Prabowo, Wapres memastikan bahwa pemerintah terus mengupayakan percepatan pembangunan dan pemulihan infrastruktur yang terdampak, termasuk rumah-rumah penduduk yang rusak, akses jalan, sekolah, jembatan, serta fasilitas publik dan jaringan pendukung logistik lainnya.

    “Bapak-Ibu, ini sudah diperintah Pak Presiden juga untuk akses jalan, jembatan. Tadi ada adik yang sekolah, nanti akan dibangun kembali ya, tunggu dulu ya. Listrik, terus jalur untuk BBM nanti akan segera dipulihkan,” ujar Wapres.

    Usai meninjau wilayah terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melanjutkan rangkaian peninjauan lapangan ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, Kamis (04/12/2025).

    Dalam peninjauan ini, Wapres menekankan pentingnya percepatan penanganan banjir, termasuk pendataan kerusakan, penyediaan logistik, dan penyiapan rencana pemulihan jangka panjang.

    Wapres melakukan evaluasi kondisi infrastruktur serta mendengar laporan teknis dari pemerintah daerah dan tim penanganan bencana.

     

  • Buka-Bukaan Skema Kuota Lansia untuk Ibadah Haji 2026

    Buka-Bukaan Skema Kuota Lansia untuk Ibadah Haji 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan kebijakan kuota lansia dalam penyelenggaraan ibadah haji telah memiliki pengaturan yang jelas dan berlaku merata di seluruh Indonesia.

    Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa setiap provinsi wajib mengalokasikan 5 persen dari total kuota haji untuk jemaah lanjut usia.

    Hal itu disampaikannya usai mendampingi Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (4/12/2025).

    “Jadi kuota lansia itu memang sudah diatur. Untuk masing-masing di provinsi itu 5 persen. Jadi di setiap provinsi nanti 5 persennya itu harus lansia,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa kategori lansia dalam skema tersebut dimulai dari usia 65 tahun. Seleksi dilakukan berdasarkan usia tertua terlebih dahulu hingga memenuhi porsi yang ditetapkan.

    “Nah, berapa umur lansia? Umur lansia paling muda itu 65 tahun. Jadi nanti akan diurut dari yang tertua sampai yang termuda. Kira-kira di provinsi itu yang tertua misalnya 90 tahun, maka diurut sampai 5 persen sampai umur yang termuda tua. Yang termuda yang tua itu gimana? Yang sampai batasnya 5 persen itu sampai umur berapa begitu. Yang lansia termuda itu disebut lansia jika 65 tahun. Kira-kira begitu, ya,” jelasnya.

    Selain mengatur kuota jemaah lansia, pemerintah juga menyediakan mekanisme pendamping lansia. Namun, Dahnil menekankan bahwa ketentuan tersebut memiliki sejumlah syarat.

    “Ada, kalau kemudian ada porsi pendamping lansia. Tapi ada syarat. Misalnya syaratnya pendamping itu adalah mahram, artinya anggota keluarga. Kemudian anggota keluarga ini sudah mendaftar mengantre selama 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun, dia bisa jadi pendamping lansia atau lebih dari 5 tahun. Syaratnya mahram, anggota keluarga,” tandas Dahnil.

  • BMKG Gelar Rapat Teknis Persiapan Jelang Natal Tahun Baru

    BMKG Gelar Rapat Teknis Persiapan Jelang Natal Tahun Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meningkatkan koordinasi dan kesiapan layanan cuaca menghadapi masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Penguatan dilakukan melalui Rapat Koordinasi Teknis (rakornis) Meteorologi dan Persiapan Posko Nataru 2025/2026 yang dibuka oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani pada Rabu (3/12/2025). Rakornis tersebut dihadiri Plt. Sekretaris Utama BMKG Guswanto, Deputi Infrastruktur MKG Michael Andreas Purwoadi, pejabat tinggi pratama, Kepala Balai Besar MKG Wilayah I–V, hingga Kepala UPT Koordinator National Digital Forecast (NDF). 

    Kepala BMKG menegaskan bahwa penguatan layanan meteorologi menjadi bagian dari dukungan BMKG terhadap kelancaran transportasi, logistik, dan mobilitas masyarakat selama periode libur akhir tahun. Ia memastikan sistem layanan BMKG disiapkan secara berlapis agar informasi yang disampaikan tetap akurat, konsisten, dan mudah dipahami.

    “Prioritas kami adalah menghadirkan layanan meteorologi yang pasti, tenang, dan dapat dipercaya. Informasi harus membantu masyarakat beraktivitas dengan nyaman dan aman, bukan menimbulkan kekhawatiran,” ujar Faisal dalam keterangan resmi, Kamis (3/12/2025). 

    Teuku Faisal Fathani juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang terverifikasi dan proporsional. Seluruh unit diminta menjaga keseragaman standar informasi agar BMKG tetap menjadi rujukan utama masyarakat.

    “Kami ingin informasi yang keluar dari BMKG menjadi referensi yang menenangkan dan memberi kepastian. Untuk itu, seluruh jajaran diminta menjaga satu suara dalam menyampaikan informasi,” katanya.

    Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Eko Prasetyo, menjelaskan bahwa Rakornis mengusung tema “Meteorologi Siap Menguatkan Konektivitas dan Keselamatan Transportasi.” Tema ini menggambarkan komitmen BMKG dalam memperkuat layanan meteorologi lintas moda transportasi selama Nataru.

    Rakornis tersebut juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi kesiapan sumber daya manusia, keandalan perangkat observasi, serta memperkuat sistem informasi meteorologi. Optimalisasi peran National Digital Forecast ikut menjadi fokus karena menjadi tulang punggung layanan prakiraan cuaca Indonesia.

    Kepala BMKG meminta seluruh jajaran menjaga profesionalisme, integritas, dan dedikasi dalam memberikan pelayanan publik.

    “Kekuatan BMKG terletak pada soliditas internal, kompetensi, dan semangat pelayanan seluruh insan BMKG,” tegasnya. (Stefanus Bintang Agni)

  • Liga Muslim Dunia Siap Muluskan Ambisi Danantara Bangun Kampung Haji

    Liga Muslim Dunia Siap Muluskan Ambisi Danantara Bangun Kampung Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan sejumlah kelanjutan kerja sama antara Indonesia dan Liga Muslim Dunia seusai mendampingi Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa, dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Menjawab pertanyaan mengenai rencana pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi, Dahnil mengungkapkan bahwa Liga Muslim Dunia akan ikut membantu Indonesia melalui jalur komunikasi tingkat tinggi. Adapun, Kampung Haji merupakan salah satu proyek yang menjadi sasaran investasi Danantara. 

    “Liga Muslim Dunia akan ikut bicara dengan Pemerintah Arab Saudi, dalam hal ini Prince Crown, MBS, untuk sama-sama mempermudah rencana Indonesia untuk membangun Kampung Haji di Arab Saudi,” ujarnya.

    Dahnil juga menyampaikan bahwa Liga Muslim Dunia memiliki rencana tambahan untuk memperkuat hubungan budaya dan keagamaan dengan Indonesia.

    “Nah, kemudian berikutnya tadi juga disampaikan Liga Muslim Dunia berencana membangun Museum Nabi di Indonesia, di Jakarta dan itu didedikasikan untuk masyarakat muslim di Indonesia,” katanya.

    Dalam kesempatan terpisah, Sekjen Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa ikut menjawab pertanyaan mengenai pembahasan Kampung Haji. 

    “Urusan haji memiliki kementeriannya sendiri, memiliki penanggung jawabnya, dan dilaksanakan melalui jalur resmi pemerintah,” tandas Al-Issa.

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (3/12/2025), Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut nilai investasi yang akan digelontorkan oleh Danantara terhadap Proyek Kampung Haji di Makkah, Arab Saudi, yang berpotensi membuka 7.500 lapangan kerja, dengan nilai ekonomi lebih dari Rp2,5 triliun per tahun.

    Misbakhun memaparkan bahwa nilai investasi Danantara terhadap proyek yang diharapkan meningkatkan kualitas akomodasi jamaah haji asal Tanah Air tersebut sebesar hampir mencapai nominal Rp100 triliun.

    “Investasinya [Kampung Haji di Makkah] hampir Rp100 triliun. Hampir Rp100 triliun, dan itu untuk apa? Itu untuk rakyat Indonesia,” ungkap Misbakhun di Surabaya.

    Politikus Golkar tersebut memaparkan, proyek Kampung Haji di Makkah melalui Inpres No.15/2025 adalah satu dari sekian investasi pada sektor strategis yang dilakukan oleh superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut, dan saat ini tidak sedang menjadi lirikan sektor privat atau swasta.

  • Soal Banjir Besar Pulau Sumatera, Guru Besar Mitigasi Bencana: Indikasi Penebangan Hutan

    Soal Banjir Besar Pulau Sumatera, Guru Besar Mitigasi Bencana: Indikasi Penebangan Hutan

    Bisnis.com, MALANG — Banyaknya batang kayu yang terbawa arus banjir menunjukkan indikasi kuat dugaan adanya penebangan hutan yang perlu segera dievaluasi.

    “Banyak kayu-kayu yang terhanyut banjir. Itu indikasinya ada penebangan hutan di situ,” ujar Guru Besar Bidang Mitigasi Bencana Universitas Brawijaya (UB), Prof. Sukir Maryanto di Malang, Kamis (4/12/2025).

    Dia menjelaskan, deforestasi masih menjadi persoalan krusial, terutama karena Indonesia berada “di bawah rata-rata dunia” dalam standar pengelolaan hutan berkelanjutan.

    Menurutnya, beberapa program pemerintah di masa lalu, seperti ekspansi lahan transmigrasi, perkebunan karet, dan sawit, tidak sedikit yang mengorbankan tutupan hutan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.

    Prof. Sukir mengingat masa ketika ia menjadi transmigran di Sumatera, melihat langsung pohon-pohon besar ditebang untuk pembukaan lahan. Ia menyebut kondisi serupa terjadi di berbagai hutan di Sumatera dan Kalimantan.

    “Banyak kasus pemanfaatan hutan tidak sesuai desain lingkungan, sehingga banjir kerap muncul,” katanya.

    Selain faktor deforestasi, cuaca ekstrem juga disebut menjadi pemicu utama terjadinya banjir.

    Dia menjelaskan, periode September hingga Februari merupakan fase cuaca ekstrem tahunan di Indonesia. Saat ini kondisi cuaca ekstrem. Siklus ini terjadi tiap tahun.

    Meski demikian, dia menilai, mitigasi bencana dapat dilakukan dengan lebih baik apabila sistem informasi cuaca di Indonesia bekerja secara optimal.

    Dia membandingkan kemampuan peringatan dini Indonesia dengan Jepang yang dinilai jauh lebih presisi dan terstruktur.

    “Di Jepang, ramalan cuaca tersedia per jam dan per wilayah kecil seperti kecamatan. Informasinya ada di TV publik, transportasi umum, hingga situs pemerintah,” jelasnya. Menurutnya, sistem ini memungkinkan masyarakat mengantisipasi hujan, angin kencang, atau bencana lainnya lebih cepat dan akurat.

    Dia mengatakan, BMKG perlu meningkatkan fungsi informasi dan sosialisasi, termasuk memperkuat kolaborasi dengan BRIN, badan geologi, serta perguruan tinggi. Menurutnya, koordinasi antarlembaga masih lemah sehingga data dan peralatan pemantauan bencana belum terintegrasi dengan baik.

    Dia mengungkap pula, temuan anomali sinyal MAGDAS (Magnetic Data Acquisition System) di Stasiun Cangar yang dikelola UB. Anomali tersebut muncul berdekatan dengan aktivitas erupsi Gunung Semeru.

    “Ada sinyal besar di Cangar, sementara stasiun lain di Malaysia atau Australia tidak merekamnya,” ujarnya.

    Meskipun demikian, dia menegaskan, akademisi tidak memiliki wewenang memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Kewenangan tersebut berada pada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

    “Kami hanya melakukan analisis. Peringatan resmi adalah kewenangan PVMBG,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa setiap gunung api memiliki karakteristik berbeda, sehingga penelitian khusus diperlukan untuk menentukan pola aktivitas dan ambang batas masing-masing gunung. “Gunung api punya napas berbeda-beda. Tidak bisa digeneralisasi,” katanya.

    Prof. Sukir berharap pemerintah memperkuat pengawasan lingkungan, meningkatkan akurasi informasi cuaca, serta menstandardisasi peralatan pemantauan bencana di seluruh lembaga.

    Menurutnya, langkah-langkah tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko bencana di masa depan. 

  • Wamen Haji Mau Tambah Petugas dari Unsur TNI-Polri, Ini Alasannya

    Wamen Haji Mau Tambah Petugas dari Unsur TNI-Polri, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan akan menambah jumlah petugas haji dari unsur TNI dan Polri untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun mendatang.

    Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa kehadiran personel TNI dan Polri sudah menjadi bagian dari skema rutin setiap tahun.

    Hal ini disampaikannya seusai mendampingi Sekjen Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (4/12/2025).

    “Ya, kan memang dari TNI-Polri setiap tahun ada. Artinya, disebut dengan Linjam, petugas keamanan. Itu dari TNI-Polri seperti juga perintah Presiden, kita akan tambah supaya kemudian mereka bisa bertugas lebih baik, karena lebih prima biasanya petugas dari TNI dan Polri. Dan kita akan putuskan tambah petugas dari TNI dan Polri,” ujarnya.

    Ketika dimintai penjelasan mengenai perkiraan persentase penambahan personel, Dahnil menyampaikan bahwa detailnya masih dalam pembahasan internal. 

    “Persentasenya nanti kita lihat. Karena secara khusus belum kita bahas. Yang jelas bertambah, gitu,” tandas Dahnil.

    Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengumumkan jadwal rencana perjalanan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 masehi yang akan dijalani jemaah haji Tanah Air.

    Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa rangkaian operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun depan akan dimulai pada 21 April 2026 dengan masuknya jemaah haji di seluruh embarkasi Indonesia.

    “Selanjutnya, pada 22 April 2026 akan dimulai pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama menuju Madinah, disusul oleh pemberangkatan gelombang kedua ke Jeddah pada tanggal 7 Mei 2026,” kata Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Lebih lanjut, penutupan kedatangan jemaah haji di Bandara King Abdulaziz International Airport di Jeddah dijadwalkan pada 21 Mei 2026.

    Irfan lantas menjelaskan bahwa jemaah Tanah Air akan menjalani puncak ibadah haji yakni wukuf di padang Arafah pada 26 Mei 2026.