Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Basarnas Curhat ke DPR, Kurang Anggaran untuk Bayar Gaji dan Operasional

    Basarnas Curhat ke DPR, Kurang Anggaran untuk Bayar Gaji dan Operasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menyampaikan sejumlah tantangan dan permasalahan yang dihadapi kepada Komisi V DPR, Senin (7/7/2025). Lembaga itu menyampaikan kerap dianggap tidak cepat dalam upaya pencarian maupun pertolongan. 

    Pada akhir pemaparannya terkait dengan kinerja dan anggaran Basarnas di hadapan DPR, Kepala Basarnas, Marsekal Madya (Marsdya) TNI Mohammad Syafii menyampaikan bahwa lembaganya bukan lembaga administrasi, melainkan operasional.

    Syafii menyebut setiap keterlambatan, ketidaksiapan sarana dan prasarana, maupun kemampuan personel yang tidak terjaga bisa berimbas pada jiwa yang bisa diselamatkan dan akhirnya melayang.

    Padahal, terangnya, keterbatasan anggaran Basarnas turut berdampak pada operasi yang dilakukan maupun sarana dan prasarana yang digunakan. 

    “Saat ini operasi SAR sering dianggap tidak cepat, tepat dan terkoordinasi. Fungsi deteksi dini saat ini sudah mulai terganggu dan masyarakat sangat membutuhkan layanan publik khususnya jaminan keselamatan,” terangnya, dikutip dari YouTube DPR, Senin (7/7/2025).

    Keterbatasan anggaran itu sudah dikomunikasikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun Kementerian PPN/Bappenas. Dalam kasus Basarnas, Syafii menyebut ada banyak kegiatan atau program lembaga yang jadinya tidak teranggarkan pada pagu indikatif 2026. 

    Pos anggaran itu meliputi kegiatan pembinaan tenaga SAR, pengelolaan operasi SAR, pembinaan potensi SAR, pengelolaan kesiapsiagaan SAR, dan seluruh kegiatan di program dukungan manajemen.

    Bahkan, Basarnas pun turut mengajukan tambahan anggaran untuk pemenuhan kekurangan gaji pegawainya. 

    “Basarnas telah mengusulkan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan sebesar Rp1,09 triliun untuk pemenuhan kekurangan gaji, operasional barang, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi dan teknologi informasi,” terangnya. 

    Adapun Kemenkeu dan Bappenas telah menetapkan pagu indikatif untuk Basarnas pada RAPBN 2026 sebesar Rp1,01 triliun. Namun, anggaran itu dinilai masih jauh dari kebutuhan Basarnas yang diklaim harusnya sebesar Rp2,27 triliun guna mempertahankan kesiapan maupun kemampuan lembaga. 

  • Politisi Nasdem Kritik Putusan Pemisahan Pemilu: MK ‘Downgrade’ Dirinya Sendiri

    Politisi Nasdem Kritik Putusan Pemisahan Pemilu: MK ‘Downgrade’ Dirinya Sendiri

    Bisnis.com, JAKARTA — Politisi sekaligus legislator Nasdem, Rifqinizamy Karsayuda menilai Mahkamah Konstitusi (MK) menurunkan kualitasnya usai mengeluarkan putusan terkait dengan pemisahan jadwal pemilu nasional dan lokal.

    Dia mengatakan seharusnya tugas MK hanya sampai di titik menilai suatu norma undang-undang saja soal apakah itu konstitusional atau inkonstitusional, sehingga tidak sampai membentuk suatu norma tertentu.

    “Mahkamah men-downgrade dirinya dari yang harusnya hanya menilai satu norma undang-undang terhadap undang-undang dasar apakah bersifat konstitusional atau inkonstitusional, menjadi mahkamah yang membentuk norma,” singgungnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2025).

    Padahal, ujarnya, DPR RI lah yang sebenarnya memiliki kewenangan sebagai pembentuk undang-undang atau norma, karena memiliki konteks open legal policy.

    “Kemudian [MK] mengambil alih dalam tanda kutip tugas konstitusional kami, Presiden dan DPR, untuk membentuk norma,” ucapnya.

    Sebab itu, legislator NasDem ini menegaskan bahwa sebagai anggota Fraksi NasDem dirinya ingin menegakkan prinsip-prinsip konstitusionalitas itu.

    Lebih lanjut, Rifqi pun menekankan sikap partai NasDem terhadap putusan MK ini adalah bila ditindaklanjuti maka itu adalah bagian dari pelanggaran konstitusi itu sendiri.

    Sepemahamannya pula, imbuh dia, dalam konteks teori hukum data negara dan hukum konstitusi putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Sebab itu, dia memandang bila ada judicial review (JR) lagi, maka putusan MK itu sifatnya jadi tidak final dan mengikat.

    “Dan itulah yang sekarang menjadi kritik kami terhadap MK. Satu objek yang sama itu bisa diputus berkali-kali dengan putusan yang berbeda,” ungkapnya

  • Basarnas Ungkap Alat Deteksi Dini Kecelakaan Tidak Bisa Dioperasikan Imbas Kurang Anggaran

    Basarnas Ungkap Alat Deteksi Dini Kecelakaan Tidak Bisa Dioperasikan Imbas Kurang Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menyebut keterbatasan anggaran menyebabkan peralatan deteksi dini yang dimiliki tidak dapat dioperasikan. 

    Hal itu diungkap oleh Kepala Basarnas, Marsekal Madya (Marsdya) TNI Mohammad Syafii, pada rapat bersama dengan Komisi V DPR, Senin (7/7/2025). 

    Peralatan deteksi dini dimaksud adalah MEOLUT, atau Middle Earth Orbit Local User Terminal. Stasiun bumi satelit SAR itu berguna untuk mendeteksi dini terhadap kecelakaan maupun kondisi yang membahayakan jiwa manusia. 

    Dilansir dari berbagai sumber, MEOLUT milik Basarnas sudah didirikan pda Pelatihan SDM Basarnas di Cariu, Jonggol. Dengan sistem ini, deteksi sinyal darurat dapat dilakukan secara realtime, sehingga mempercepat respons SAR.

    Pada pemaparannya kepada parlemen hari ini, Syafii menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan MEOLUT di lembaganya membuat sistem itu saat ini tidak dapat beroperasi. 

    “Secara khusus kami sampaikan bahwa Basarnas memiliki MEOLUT, dan kondisi saat ini kami laporkan dalam kondisi unserviceable. Anggaran pemeliharaan yang dialokasikan hanya mampu mendukung sampai Juni 2025,” jelasnya dikutip dari YouTube DPR, Senin (7/7/2025).

    Kemudian, perwira tinggi TNI Angkatan Udara (AU) bintang tiga itu menuturkan, apabila MEOLUT tidak diaktifkan kembali, maka bisa berdampak kepada keanggotaan Indonesia dalam Corpas Sarsat. 

    Untuk diketahui, Corpas Sarsat adalah organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara yang memanfaatkan teknologi satelit untuk mendeteksi sinyal darurat dari peralatan di pesawat, kapal, serta perangkat pribadi, guna mendukung operasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) di seluruh dunia.

    “Apabila kondisi tidak diaktifkan kembali maka Indonesia akan dinyatakan tidak aktif salam keanggotaan Cospas-Sarsat,” terang Syafii.  

    Selain alat deteksi dini,  kurangnya anggaran pada tahun ini turut berdampak pada pemeliharaan sejumlah sarana dan prasarana Basarnas lainnya. 

    Misalnya, kapal Basarnas yang bisa menjalani pemeliharaan (docking) hanya 11 kapal dari awalnya direncanakan 23 kapal. Realisasinya sampai dengan Juli 2025, baru 5 kapal yang docking. 

    Kemudian, dari awalnya 12 unit helikooter yang ada, hanya 5 unit helikopter yang bisa mendapatkan pemeliharaan. 

    “Dengan keterbatasan anggaran yang ada 2025 hanya mampu merencanakan kesiapan heli ini sebanyak 5 unit secara bergantian,” terang Syafii. 

    Adapun, untuk 2026 Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan pagu indikatif anggaran Basarnas sebesar Rp1,01 triliun. 

    Syafii mengaku pagi indikatif itu sangat jauh dari kebutuhan lembaga, apabila dibandingkan dengan pagu minimal yang diusulkan Rp2,27 triliun. Pagu itu, katanya,  akan lebih mengakomodasi Basarnas untuk memertahankan kesiapan dan kemampuan lembaga dalam aktivitas SAR. 

    “Apabila pagu kebutuhan tersebut dibandingkan dengan pagu indikatif akan terdapat backlog anggaran Rp1,26 triliun,” pungkasnya. 

  • RI Bidik Perkuat Peran Reformasi PBB dalam Forum KTT BRICS 2025

    RI Bidik Perkuat Peran Reformasi PBB dalam Forum KTT BRICS 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir (Tata) menegaskan kehadiran Indonesia di BRICS membuka peluang strategis untuk memperkuat pengaruh dan memastikan semangat kerja sama negara berkembang tetap relevan dalam jangka panjang.

    Hal tersebut disampaikan Tata usai mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Museum of Modern Art (MAM), Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (6/7/2025).

    Menanggapi pertanyaan soal bagaimana Indonesia melihat keberlanjutan pengaruh BRICS, mengingat sejarah gerakan seperti Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Gerakan Non-Blok yang semangatnya masih relevan meski gerakannya melemah, Tata menekankan pentingnya reformasi kelembagaan internasional.

    “Salah satu proses reform yang dilaksanakan adalah di UN. Tahun kemarin Indonesia sangat aktif dalam pembahasan reform di UN, kita menjadi salah satu pemain yang bisa menghasilkan pact of the future di UN,” ujarnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Senin (7/7/2025).

    Tata menambahkan, saat ini muncul usulan dari Afrika Selatan dan Brasil agar negara-negara BRICS di New York, Amerika Serikat untuk membentuk kelompok force yang secara kolektif dapat mendorong dan mempercepat proses reformasi di PBB.

    Apalagi, kata Tata, dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, pemerintah berharap dapat membawa aspirasi Global South ke panggung multilateral dan mendorong reformasi sistem internasional agar lebih inklusif dan berkeadilan.

    “Dalam hal ini tentunya Indonesia akan bisa bermain yang cukup besar di situ,” pungkas Tata.

  • Hadiri Pleno KTT BRICS 2025, Prabowo Sentil Standar Ganda Global Soal Perang

    Hadiri Pleno KTT BRICS 2025, Prabowo Sentil Standar Ganda Global Soal Perang

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang digelar di Museum of Modern Art (MAM), Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu (6/7/2025) waktu setempat.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa dalam pertemuan yang bertema “Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance”, Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan sikap tegas Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia melalui multilateralisme dan keadilan dalam tata kelola global.

    “Bapak Presiden juga menegaskan menolak perang dan juga penggunaan standar ganda. Dan Bapak Presiden sejalan dengan hampir dari seluruh peserta mendorong reformasi multilateral dan keterwakilan global south dalam tata kelola global, khususnya dalam institusi seperti PBB dan didorong agar kepemimpinan BRICS dapat mendorong kepemimpinan multilateral yang lebih adil,” ucapnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Senin (7/7/2025).

     Airlangga melanjutkan bahwa Kepala negara juga mengangkat pentingnya Bandung spirit dalam forum BRICS, terutama dalam memperjuangkan nasib negara-negara berkembang dan mendukung kemerdekaan Palestina.

    Dalam pandangan Indonesia, Prabowo menilai BRICS perlu menjadi kekuatan penyeimbang yang dapat menyuarakan kepentingan negara-negara global south secara adil dan konsisten. 

    “Bapak Presiden menegaskan hubungan terhadap Palestina dan secara khusus untuk mengingatkan Bandung spirit agar bisa dibawa dalam forum, dilanjutkan dalam forum BRICS tersebut,” lanjutnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir (Tata) yang turut mendampingi Presiden dalam KTT tersebut menambahkan bahwa sebagian besar pemimpin negara anggota BRICS menyoroti situasi global yang makin tidak menentu.

    “Salah satu isu yang sangat banyak diangkat oleh negara anggota adalah pentingnya untuk BRICS mengambil kepemimpinan untuk global south agar bisa mendorong me-reform sistem multilateral,” kata Tata.

    Menurutnya, konsolidasi negara-negara global south dinilai sangat penting dalam menjaga stabilitas internasional dan menciptakan ruang pembangunan yang kondusif bagi negara-negara berkembang.

    Dalam forum tersebut, Indonesia juga menyampaikan dukungan terhadap upaya reformasi serta menyambut baik solidaritas antaranggota BRICS untuk menciptakan sistem dunia yang lebih inklusif dan berimbang.

    “Oleh karena itu, tadi semangatnya adalah bagaimana BRICS bisa berkontribusi untuk mendorong reformasi, untuk mendorong penguatan dari sistem multilateral itu sendiri,” pungkas Tata.

  • Airlangga Ungkap Agenda KTT BRICS 2025, Bahas Mata Uang Bersama?

    Airlangga Ungkap Agenda KTT BRICS 2025, Bahas Mata Uang Bersama?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 pembahasan mengenai rencana pembentukan mata uang bersama BRICS tidak masuk dalam agenda pertemuan.

    Hal ini dia sampaikan saat memberikan keterangan pers usai mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang digelar di Museum of Modern Art (MAM), Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu (6/7/2025).

    “Kami tak bicarakan mata uang BRICS,” ujar Airlangga kepada awak media usai mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangkaian kegiatan KTT tersebut dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Senin (7/7/2025).

    Airlangga juga menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada pertemuan bilateral resmi yang dijadwalkan antara Indonesia dan India di sela-sela penyelenggaraan KTT BRICS 2025.

    “Bilateral dengan India belum dilaksanakan,” tandas Airlangga.

    Sebagai informasi, KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro menjadi ajang pertama bagi Indonesia hadir sebagai anggota baru forum kerja sama ekonomi dan politik negara-negara berkembang tersebut.

  • Prinsip Prabowo Gabung BRICS: Seribu Kawan Terlalu Sedikit

    Prinsip Prabowo Gabung BRICS: Seribu Kawan Terlalu Sedikit

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menghadiri hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT BRICS 2025 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, pada Senin (7/7/2025).

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menekankan bahwa kehadiran Presiden Ke-8 Ri itu menjadi tonggak bersejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia ikut serta sebagai anggota penuh BRICS.  

    Apalagi, kata Teddy, langkah Indonesia bergabung dalam BRICS merupakan inisiatif langsung Prabowo di tahun pertamanya menjabat.

    “Masuknya Indonesia dalam keanggotaan BRICS merupakan inisiasi langsung dari Presiden Prabowo di tahun pertamanya menjadi Presiden Republik Indonesia, dan disambut baik oleh seluruh anggota BRICS. Indonesia pun diterima dengan cepat menjadi anggota ke-11 BRICS,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/7/2025).

    Kini, BRICS memiliki 11 anggota, yakni Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Etiopia, Iran, dan Indonesia. Blok ini mewakili sekitar 50% populasi dunia serta mencakup 35% dari Produk Domestik Bruto (GDP) global.

    Seskab Teddy menambahkan, Kepala negara memandang keikutsertaan Indonesia sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi di panggung internasional.

    “Presiden Prabowo optimistis dengan keikutsertaan Indonesia dalam BRICS akan memperkuat posisi Indonesia di kancah global, serta menekankan pentingnya kerja sama antarnegara melalui forum seperti BRICS untuk mendukung stabilitas dan kemakmuran dunia,” tuturnya.

    Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo juga kembali menegaskan prinsip yang selama ini dipegang teguh dalam diplomasi internasional, yaitu memperluas jejaring persahabatan dan kerja sama strategis demi mendukung perdamaian dan kesejahteraan global.

    “Bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan BRICS ini merupakan perwujudan prinsip yang selalu dipegang oleh Kepala Negara bahwa seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak,” pungkas Teddy.

  • Gibran Singgung Effendi Simbolon Dipecat PDIP: Kita Harus ‘Move On’, Pilpres Sudah Selesai

    Gibran Singgung Effendi Simbolon Dipecat PDIP: Kita Harus ‘Move On’, Pilpres Sudah Selesai

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak mantan politisi Effendi Simbolon untuk move on dari PDIP usai dipecat beberapa waktu lalu.

    Gibran menceritakan bahwa dulu dirinya dan Effendi Simbolon merupakan dua kader PDIP yang mendadak dipecat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri. Gibran juga mengatakan nomor surat pemecatan dirinya dan Effendi Simbolon dari PDIP itu hanya selisih satu angka.

    “Suratnya itu Pak Ketua [Effendi Simbolon] nomor berapa? 26 ya? Kalau saya nomor 28,” tutur Gibran di Bukit Golf Pondok Indah Convention Hall, Jakarta, Senin (7/7).

    Gibran menilai bahwa pengorbanan Effendi Simbolon sudah sangat besar, namun tetap dipecat dari PDIP. 

    Gibran mengimbau kepada seluruh mantan kader PDIP yang dipecat agar melupakan peristiwa tersebut karena Pilpres dan Pileg sudah lewat. Menurutnya, semua harus bisa berlanjut.

    “Tidak apa-apa kita harus move on. Pilpres sudah selesai. Jangan sampai ada gesekan-gesekan di internal keluarga besar simbolon, Pak Ketua,” katanya.

    Tidak lupa Gibran juga meminta keluarga Simbolon untuk terus mendukung program yang digagas dirinya dan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Marilah kita dukung program visi dan misi Pak Presiden Prabowo,” ujarnya.

  • Sragen Jateng Diguncang Gempa Magnitudo 4,6

    Sragen Jateng Diguncang Gempa Magnitudo 4,6

    Bisnis.com, JAKARTA – Gempa magnitudo 4,6 mengguncang Sragen Jawa Tengah hari ini, Senin 7 Juli 2025.

    Menurut data BMKG, gempa terjadi pada pukul 14:32:22WIB.

    Adapun pusat gempa berlokasi di titik 7.38LS, 111.06BT atau 6 km TimurLaut SRAGEN-JATENG).

    Gempa itu pusatnya cukup dalam yakni di kedalaman 231 Km.

    Kabupaten Sragen adalah sebuah wilayah kabupaten di Solo Raya, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

    Ibu kotanya adalah kecamatan Sragen, sekitar 30 km sebelah Timur Laut Kota Surakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Grobogan di Utara, Kabupaten Ngawi di Timur, Kabupaten Karanganyar di Selatan, serta Kabupaten Boyolali di Barat. Penduduk kabupaten Sragen berjumlah 1.021.435 jiwa pada tahun 2024.

    Kabupaten ini dikenal dengan sebutan “Kabupaten Fosil” dan juga dikenal sebagai “Bumi Sukowati”,  nama yang digunakan sejak masa kekuasaan Kerajaan (Kasunanan) Surakarta. Nama Sragen dipakai karena pusat pemerintahan berada di Sragen.

    Kawasan Sangiran merupakan tempat ditemukannya fosil manusia purba dan binatang purba.[butuh rujukan] Fosil-fosil tersebut kemudin menjadi koleksi Museum Fosil Sangiran.

    Selain di Sragen, hari ini juga terjadi gempa magnitudo 2,8, 07-Jul-2025 14:08:03 WIB, Lok:1.71LU, 127.27BT (53 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT), dengan kedalaman 13 Km

  • Mensos Sebut 100 Sekolah Rakyat Mulai Kegiatan Pembelajaran 14 Juli

    Mensos Sebut 100 Sekolah Rakyat Mulai Kegiatan Pembelajaran 14 Juli

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa sebanyak 100 Sekolah Rakyat (SR) siap untuk memulai kegiatan pembelajaran pada 14 Juli 2025.

    Saifullah menjelaskan nantinya 100 Sekolah Rakyat tersebut bakal menampung 256 rombongan belajar (Rombel) yang tersebar di seluruh Indonesia.

    “Untuk tahap satu ada 100 lokasi sekolah rakyat yang Insya Allah ini akan mulai beroperasi pada tanggal 14 Juli yang akan datang,” jelas Mensos dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Adapun, dari total 100 Sekolah Rakyat yang dibidik beroperasi pada tahun ini, total unit yang tersedia baru sebesar 63 titik. Sementara sisanya sebanyak 37 titik masih dalam tahap renovasi dan tetap dibidik rampung pada tahun ini.

    Dalam penjelasan Saifullah, sebanyak 63 titik Sekolah Rakyat yang telah tersedia bakal menampung 6.130 siswa, sedangkan apabila 37 unit Sekolah Rakyat yang tengah dibangun rampung, maka total siswa yang dapat ditampung mencapai 9.755 siswa.

    “Secara keseluruhan tahap 1 ini akan menampung 9.755 siswa dibutuhkan 1.554 guru dan ada 3.390 tenaga kependidikan. Ini semuanya mulai dari siswa, guru, tenaga kependidikan sudah rampung proses seleksinya. Sementara 37 titik ini masih dalam proses finalisasi renovasi,” tegas Saifullah.

    Sementara pada kesempatan berbeda, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap progres renovasi sekolah rakyat Tahap 1A telah mencapai 90,72%. Di mana, sekolah rakyat perdana tersebut ditargetkan mulai beroperasi bulan ini. 

    Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan pihaknya menargetkan renovasi Sekolah Rakyat tahap 1A bakal rampung pada lusa, 8 Juli 2025. Nantinya, sekolah itu bakal menampung siswa dan siswi baru tahun ajaran 2025/2026. 

    “Saat ini, pelaksanaan renovasi Sekolah Rakyat Tahap 1A telah memasuki fase akhir dengan progres fisik mencapai 90,72% dan ditargetkan rampung pada 8 Juli 2025,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Minggu (6/7/2025). 

    Dody menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam membangun manusia Indonesia dari hulu ke hilir melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang inklusif, layak, dan berstandar nasional. 

    Dia juga menyatakan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian penting dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan yang inklusif dan berkualitas.