Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Lama Kosong, Dubes RI untuk AS Diisi Demi Negosiasi Tarif Trump?

    Lama Kosong, Dubes RI untuk AS Diisi Demi Negosiasi Tarif Trump?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan alasan di balik langkah cepat Presiden Prabowo Subianto mengirimkan 24 nama calon duta besar (dubes) ke DPR, termasuk untuk mengisi posisi Dubes RI di Amerika Serikat (AS) yang selama ini kosong.

    Penjelasan ini disampaikan Hasan saat memberikan keterangan pers di Gedung Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025). 

    Hasan membenarkan bahwa penunjukan duta besar merupakan hak prerogatif Presiden, dan prosesnya mempertimbangkan banyak faktor, salah satunya dinamika global terkini.

    “Termasuk juga pertimbangan situasi global tentu menjadi pertimbangan besar dari Presiden Prabowo,” ujar Hasan.

    Lebih lanjut, dia menegaskan, dari 24 nama yang diajukan, 18 di antaranya adalah diplomat karir dari Kementerian Luar Negeri. Sementara sisanya merupakan sosok non-karir yang dinilai memiliki modal sosial, keluwesan, jaringan luas, serta pemahaman mendalam tentang negara tujuan. 

    Menjawab pertanyaan apakah pengisian posisi Dubes RI untuk AS yang lama kosong berkaitan langsung dengan upaya lobi menghadapi kebijakan tarif impor terbaru dari Presiden AS Donald Trump, Hasan tak membantah bahwa hubungan bilateral yang kuat memang menjadi prioritas. 

    “Termasuk juga di Amerika kan sudah kosong beberapa tahun dan harus segera diisi. Tentu kepentingannya adalah untuk kepentingan jangka panjang. Hubungan baik, diplomasi, hubungan kerja sama, hubungan ekonomi kita dengan Amerika Serikat dalam jangka panjang,” jelasnya.

    Kendati demikian, Hasan menegaskan bahwa penempatan duta besar bukan hanya untuk menghadapi satu isu tertentu seperti tarif Trump, melainkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam jangka panjang.

    “Jadi nanti diharapkan ke depan juga para duta besar-duta besar ini bisa meningkatkan hubungan baik negara kita dengan negara sahabat. Tentu tidak hanya dalam soal ekonomi, tidak hanya dalam soal diplomasi, tapi dalam segala macam hal untuk menciptakan perdamaian dunia,” tambahnya.

    Hasan juga menekankan pentingnya kehadiran para duta besar dalam mendukung diplomasi Indonesia di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, perdagangan, politik, hingga upaya menciptakan tatanan dunia yang lebih stabil.

    “Pak Presiden selalu sampaikan, menciptakan tatanan dunia yang stabil. Karena begitu tatanan dunia tidak stabil, pasti punya dampak terhadap banyak hal termasuk perekonomian negara kita,” tandas Hasan.

  • Akui Butuh Teknologi, Wapres Gibran Minta Petani Gunakan Drone Untuk Genjot Produksi Tebu

    Akui Butuh Teknologi, Wapres Gibran Minta Petani Gunakan Drone Untuk Genjot Produksi Tebu

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong penggunaan teknologi terkini dan drone untuk membantu petani agar mempercepat swasembada gula.

    Gibran menargetkan bahwa Indonesia harus swasembada gula konsumsi maksimal pada 2028 nanti. Maka dari itu, kata Gibran untuk mempercepat swasembada tersebut, dibutuhkan teknologi terbaru, salah satunya adalah drone untuk membantu para petani.

    “Jadi untuk peningkatan produksi, tentu kita tidak bisa terlepas dari yang namanya itu mekanisasi alat modern. Nanti ada demo penggunaan drone karena sekali lagi, jika kita di lapangan, yang diminta para petani itu pasti alat-alat modern,” tuturnya di sela-sela acara Rembuk Tani Swasembada Gula Nasional di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Selasa (8/7/2025).

    Selain itu, Gibran juga telah memerintahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk merekrut anak muda di sektor pertanian dan membantu para petani. Pasalnya, kata Gibran, teknologi terbaru seperti drone itu bisa lebih tepat jika digunakan anak muda.

    “Saya juga titip ini pak menteri melibatkan anak-anak muda karena kita menggunakan alat modern, saya mohon lebih banyak anak muda yang dilibatkan,” katanya.

    Gibran mengakui bahwa peralatan modern yang diminta petani untuk terus menggenjot jumlah produksi, tidaklah murah. Kendati demikian, Gibran memastikan pemerintah tetap akan membantu para petani yang ada di lapangan.

    “Memang ini alat-alatnya kan sedikit mahal, tapi harus kita sediakan agar produksi terus meningkat,” ujarnya.

  • Istana Ungkap Strategi Prabowo di Balik Nama 24 Calon Dubes

    Istana Ungkap Strategi Prabowo di Balik Nama 24 Calon Dubes

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi mengajukan 24 nama calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera diproses dan disetujui.

    Langkah ini dijelaskan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat diplomasi Indonesia di tengah situasi global yang dinamis, termasuk untuk mengisi sejumlah pos penting yang telah lama kosong, seperti posisi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam keterangan pers di Gedung Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025), menegaskan bahwa penunjukan duta besar merupakan hak prerogatif Presiden yang mempertimbangkan banyak aspek.

    “Termasuk juga pertimbangan situasi global tentu menjadi pertimbangan besar dari Presiden Prabowo,” ujarnya.

    Dari 24 nama calon dubes tersebut, mayoritas atau sekitar 18 orang berasal dari jalur karier di Kementerian Luar Negeri. Sementara sisanya adalah figur yang dinilai memiliki modal sosial, keluwesan, pengalaman luas, dan jejaring yang kuat di negara tujuan penugasan.

    “Jadi kalau berbasis integritas, kompetensi, pengalaman, tidak melulu harus karier. Tapi kompetensi, networking, dan pemahaman seluk beluk negara tersebut juga menjadi pertimbangan penting,” jelasnya.

    Menurutnya, penunjukan duta besar ini juga dilakukan untuk mengisi posisi-posisi yang selama ini kosong, termasuk di Amerika Serikat yang sudah beberapa tahun tidak terisi penuh. Nama Indroyono Soesilo diusulkan untuk posisi strategis tersebut. 

    Meski begitu, Hasan menegaskan bahwa penunjukan ini bukan semata untuk tujuan jangka pendek seperti negosiasi tarif impor AS, melainkan bagian dari strategi diplomasi jangka panjang Indonesia.

    “Kepentingannya adalah untuk hubungan baik, kerja sama ekonomi, diplomasi, dan menciptakan perdamaian dunia. Karena begitu tatanan dunia tidak stabil, pasti berdampak ke banyak hal termasuk perekonomian kita,” tambahnya.

    Dengan diajukannya para calon dubes ini, pemerintah berharap diplomasi Indonesia dapat semakin aktif menjalin hubungan erat dengan negara-negara sahabat, memperkuat kerja sama lintas sektor, serta mendukung visi Presiden Prabowo dalam menciptakan tatanan dunia yang stabil dan damai.

    Hasan juga menekankan bahwa penunjukan ini dilakukan demi kepentingan nasional jangka panjang, bukan hanya untuk kepentingan sesaat atau terbatas pada isu tertentu.

    “Tentu tidak hanya spesifik untuk satu-dua tujuan tertentu, tapi untuk kepentingan kita di jangka panjang. Kira-kira seperti itu,” pungkas Hasan.

  • Hasan Nasbi Sebut Anjuran WNI Cari Kerja ke Luar Negeri Seperti Budaya Merantau

    Hasan Nasbi Sebut Anjuran WNI Cari Kerja ke Luar Negeri Seperti Budaya Merantau

    Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Komunikasi Kepresidenan menanggapi munculnya polemik terkait anjuran agar warga negara Indonesia (WNI) mencari peluang kerja ke luar negeri.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa mendorong tenaga kerja ke luar negeri bukan berarti pemerintah pesimis atau menyerah terhadap penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Hal itu justru dilihat sebagai bagian dari strategi melihat pasar tenaga kerja secara global.

    “Kita harus membayangkan diri kita dalam soal tenaga kerja dan pasar tenaga kerja itu sebagai bagian dari pasar global,” ujar Hasan Nasbi dalam keterangan pers di Gedung Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).

    Menurutnya, pandangan ini bukan sekadar ‘inward looking’ yang hanya fokus pada peluang di dalam negeri, tetapi juga ‘outward looking’ untuk memanfaatkan peluang yang terbuka lebar di berbagai negara.

    Hasan menjelaskan, analoginya sama seperti kesempatan kuliah. Banyak mahasiswa memilih kuliah di luar negeri bukan karena kampus dalam negeri kurang baik, tetapi karena kesempatan itu memperkaya pengalaman, memperluas jaringan, dan meningkatkan kemampuan.

    “Bukan karena tidak ada kesempatan untuk kuliah tinggi di dalam negeri, tapi kesempatan di luar negeri juga menarik untuk diambil. Jadi kita anggap ini memperbanyak opsi, memperbanyak pilihan,” jelasnya.

    Dia menegaskan, data hingga Februari 2025 justru menunjukkan pemerintah berhasil menciptakan sekitar 3,6 juta lapangan kerja dalam setahun terakhir. Fakta tersebut membuktikan ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri tetap tumbuh.

    “Lapangan kerja di Indonesia ada. Tapi ada pilihan di luar negeri yang menarik kan tidak apa-apa. Kita juga punya budaya merantau. Bukan karena tidak ada lapangan kerja di dalam negeri, tapi ada opsi menarik yang baik juga untuk diambil,” tegas Hasan.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa sejumlah negara yang jumlah penduduknya mengalami penurunan justru kekurangan tenaga kerja. Kondisi itu menjadi peluang emas bagi Indonesia.

    “Kesempatan itu jadi peluang emas buat kita. Dan kesempatan kerja di luar negeri juga bisa meningkatkan skill, memperluas jaringan, sehingga ketika pulang nanti ke dalam negeri punya nilai tambah yang besar untuk bangsa dan negara,” katanya.

    Menjawab kekhawatiran soal narasi negatif seperti tagar ‘kabur aja dulu’, Hasan menilai hal itu lebih sebagai narasi sesaat. Dia menekankan, budaya merantau yang dimiliki bangsa Indonesia justru menjadi modal positif.

    “Banyak diaspora di luar negeri, tapi mereka tetap cinta Indonesia dan punya sumbangsih. Jadi kita tidak khawatir soal itu. Lebih dilihat sebagai mengambil kesempatan. Bukan karena tidak ada, tapi karena ada kesempatan lebih dari satu,” ungkapnya.

    Hasan menutup dengan mengajak masyarakat melihat peluang kerja di luar negeri sebagai bagian dari keterhubungan dunia yang semakin global, bukan sekadar pelarian akibat sempitnya peluang di dalam negeri.

    “Kalau ada kesempatan di luar negeri, kenapa tidak? Ini soal memperbanyak pilihan dan kesempatan,” pungkas Hasan.

  • DPR Minta Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi Penetapan Kebijakan Tarif Trump 32%

    DPR Minta Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi Penetapan Kebijakan Tarif Trump 32%

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menyatakan RI masih bisa melakukan negosiasi ulang terkait dengan keputusan Donald Trump terkait tarif resiprokal sebesar 32%.

    Hal tersebut disampaikan Dave saat ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (8/7/2025).

    “Kita terus melakukan lobi, kita bisa membuka ruang untuk adanya negosiasi ulang,” tutur Dave.

    Dia menambahkan, untuk saat ini Indonesia perlu mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam mempertahankan kondisi ekonomi nasional.

    “Sekarang tinggal kita bagaimana mempersiapkannya, menyiapkan baik kondisi ekonomi indonesia, terus juga langkah-langkah yang akan diambil,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, memutuskan untuk mengenakan tarif impor sebesar 32% kepada Indonesia.

    Adapun, besaran tarif tersebut tidak berubah dari pungutan yang sebelumnya diumumkan Trump dalam Hari Pembebasannya pada awal April lalu.

    Keputusan tersebut tertuang dalam surat tarif yang ditujukan Trump kepada Presiden Prabowo Subianto yang yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025). 

    Dalam surat tersebut, Trump menyebut pihak AS telah memutuskan untuk melanjutkan kerja sama dengan Indonesia, tetapi hanya dalam kerangka perdagangan yang lebih seimbang dan adil. 

    Trump mengemukakan, tarif ini diperlukan untuk memperbaiki kondisi defisit perdagangan yang tidak berkelanjutan, yang selama ini disebabkan oleh kebijakan tarif, non-tarif, serta hambatan perdagangan dari pihak Indonesia.

    “Mulai Agustus 2025, AS akan memberlakukan tarif sebesar 32% terhadap seluruh produk Indonesia yang masuk ke pasar AS, terpisah dari tarif sektoral lainnya,” demikian kutipan surat tersebut.

  • Fadli Zon Klaim Peradaban Indonesia Lebih Tua Dibanding dengan Eropa

    Fadli Zon Klaim Peradaban Indonesia Lebih Tua Dibanding dengan Eropa

    Bisnis.com, Jakarta — Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut peradaban Indonesia lebih tua jika dibandingkan dengan Eropa.

    Fadli mengemukakan salah satu temuan arkeologi dan paleoantropologi yang cukup tua yaitu temuan lukisan yang ada di Leang Karampuang, Maros, Sulawesi Selatan. Dia memprediksi umur lukisan yang ada di Goa Leang Karampuang itu berusia 52.000 tahun.

    Sementara itu, menurut Fadli, Eropa hanya bisa menemukan peradaban lukisan berusia 17.000 tahun dan lukisan berusia 35.000 tahun di Goa Lascaux, Prancis dan Goa Coliboaia, Rumania.

    “Lukisan di Maros Sulawesi itu sudah diteliti oleh para ahli dan umurnya itu mencapai 51.200 tahun yang lalu, ini jelas peradaban kita lebih tua dibandingkan Eropa,” tuturnya di Bukit Golf Pondok Indah Convention Hall, Jakarta, Senin (7/7).

    Tidak hanya itu, kata Fadli, temuan lainnya adalah Pithecanthropus erectus berusia 1,8 juta tahun yang lalu di Nusantara. Menurut Fadli, temuan itu membuktikan Indonesia menjadi salah satu kawasan penting dalam sejarah evolusi manusia.

    “Pithecanthropus erectus juga ditemukan di Nusantara usianya sudah 1,8 juta tahun lalu ya,” katanya.

    Fadli mengatakan bahwa seluruh temuan peradaban manusia yang ada di Indonesia tersebut bisa menjadi modal bagi Indonesia melakukan branding sekaligus menemukan identitas sejarahnya.

    “Ini adalah bagian penting dari branding yaitu menemukan kembali identitas dan tentu kita punya perintah dari konstitusi kita untuk melakukan ini,” ujarnya.

  • Wapres Gibran Minta PBSI Jangan Segan Kritik Pedas ke Pemerintah

    Wapres Gibran Minta PBSI Jangan Segan Kritik Pedas ke Pemerintah

    Bisnis.com, Jakarta —Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah siap jika pemerintahannya dikritik keluarga besar Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PBSI).

    Gibran menjelaskan bahwa PBSI selama ini selalu memberikan dukungan ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ketika Pilpres 2024 berlangsung.

    Maka dari itu, Gibran mengaku sudah siap jika pemerintahan Prabowo-Gibran diberi masukan hingga kritik yang pedas untuk pemerintahan yang lebih baik.

    “Jadi Bapak-Bapak itu kritis, evaluasi, saran ataupun kritik pedes sekalipun tidak apa-apa. Nanti kita tampung dan kita evaluasi,” tutur Gibran di Bukit Golf Pondok Indah Convention Hall, Jakarta, Senin (7/7).

    Gibran juga meminta PBSI terus mendukung program pemerintah baik di pusat maupun daerah. Menurutnya, para menteri nantinya bakal mengenalkan semua program yang bisa dibantu oleh PBSI.

    Gibran optimistis program kerja PBSI bisa disinergikan dengan program pemerintah pusat maupun daerah.

    “Semoga nanti para Menko, Menteri bisa lebih mengenalkan program-program dari Bapak Presiden dan nanti juga tolong untuk disinergikan dengan program kerjanya PSBI ya Pak Ketua ya. Jadi ke depan bisa terus bersinergi,” katanya.

    Berkaitan dengan itu, Gibran juga meminta kepada PSBI terus menjaga persatuan dan kesatuan. Pasalnya, ada lebih dari 300.000 masyarakat dengan marga simbolon yang kini tergabung dalam PSBI.

    Gibran menambahkan bahwa Indonesia itu memiliki berbagai suku dan budaya dengan keunikannya masing-masing. Menurutnya, PBSI harus merawat kekayaan budaya.

    “Perbedaan ini menyatukan kita, perbedaan ini menguatkan kita. Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas konsistensi PSBI selama ini. Konsistensi PSBI dalam menjaga nilai budaya, toleransi, dan persatuan bangsa,” ujarnya.

  • Musim Kemarau Basah Diprediksi hingga Oktober 2025, Waspada Bencana Hidrometeorologi!

    Musim Kemarau Basah Diprediksi hingga Oktober 2025, Waspada Bencana Hidrometeorologi!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menjelaskan hujan akan terus turun di musim kemarau.

    Hasil prediksi curah hujan bulanan menunjukkan bahwa anomali curah hujan yang sudah terjadi sejak Mei 2025 akan terus berlangsung, dengan kondisi curah hujan di atas normal terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia hingga Oktober 2025.

    “Melemahnya Monsun Australia yang berasosiasi dengan musim kemarau turut menyebabkan suhu muka laut di selatan Indonesia tetap hangat dan hal ini berkontribusi terhadap terjadinya anomali curah hujan tersebut,” kata Dwikorita dilansir dari laman resmi BMKG.

    Selain itu, gelombang Kelvin aktif yang terpantau melintas di pesisir utara Jawa, disertai pelambatan dan belokan angin di Jawa bagian barat dan selatan memicu penumpukan massa udara.

    Kemudian, konvergensi angin dan labilitas atmosfer lokal juga terpantau kuat sehingga mempercepat pertumbuhan awan hujan. Adapun berdasarkan iklim global, BMKG dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi ENSO (suhu muka air laut di Samudra Pasifik) dan IOD (suhu muka air laut di Samudra Hindia) akan tetap berada di fase netral pada semester kedua tahun 2025.

    Hal ini berarti, dapat dipastikan bahwa sebagian wilayah Indonesia akan mengalami curah hujan di atas normal dari yang seharusnya terjadi di musim kemarau atau disebut juga dengan kemarau basah.

    Lebih lanjut, kondisi ini sejalan dengan prediksi BMKG pada Maret 2025 bahwa kemarau tahun ini akan mengalami kemunduran pada sekitar 29 persen Zona Musim (ZOM). Terutama di wilayah Lampung, sebagian besar Pulau Jawa Bali, NTB, dan NTT.

    Pemantauan hingga akhir Juni 2025 menunjukkan bahwa baru sekitar 30 persen Zona Musim yang telah memasuki musim kemarau. Angka ini hanya setengah dari kondisi normal, di mana secara klimatologis sekitar 64 persen Zona Musim biasanya telah mengalami musim kemarau pada akhir Juni.

    Dwikorita menyoroti cuaca ekstrem yang mengintai sejumlah wilayah destinasi wisata, padat penduduk, dan aktivitas transportasi tinggi. Oleh karena itu, peringatan dini telah dikeluarkan sejak 28 Juni agar aktivitas libur sekolah dapat termitigasi. Beberapa wilayah yang perlu diwaspadai adalah sebagian Pulau Jawa bagian barat dan tengah (terutama Jabodetabek), Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua. Wilayah tersebut sudah terkonfirmasi terjadi hujan intensitas lebat, sangat lebat, hingga ekstrem pada beberapa hari terakhir.

    “Pada 5 Juli 2025, hujan intensitas lebih dari 100 mm per hari (lebat hingga sangat lebat) di wilayah Bogor, Mataram, dan sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan. Hujan ekstrem tersebut berdampak kepada banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang. Hujan lebat juga terjadi di wilayah Tangerang dan Jakarta Timur yang mengakibatkan genangan, kerusakan infrastruktur, dan gangguan aktivitas masyarakat,” paparnya.

    Begitu pula pada 6 Juli 2025, hujan kembali terjadi secara luas di wilayah Jakarta dan sekitarnya, terutama Tangerang yang menyebabkan genangan air, antrean lalu lintas, serta peningkatan potensi bencana hidrometeorologi. Intensitas hujan lebat tercatat lebih dari 100 mm per hari, bahkan mencapai 150 mm per hari di daerah Puncak, Jawa Barat.

    Sementara pada sepekan ke depan, BMKG mewaspadai cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di berbagai wilayah, terutama di Pulau Jawa bagian barat dan tengah, termasuk Jabodetabek; Kalimantan Timur; Sulawesi Selatan, dan wilayah sekitarnya; Nusa Tenggara Barat, termasuk Mataram; Maluku bagian Tengah; Papua bagian tengah dan utara.

    “Kemudian periode 10-12 Juli 2025, potensi hujan signifikan diperkirakan akan bergeser ke wilayah Indonesia bagian tengah dan timur seiring dengan pergeseran gangguan atmosfer dan distribusi kelembapan tropis,” lanjutnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Tri Handoko Seto menjelaskan saat ini BMKG terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD, operator transportasi, dan pihak lain sebagai tindak lanjut atas kondisi ini. Demikian pula bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai respon cuaca ekstrem yang berdampak kepada masyarakat.

    “Operasi Modifikasi Cuaca di DKI Jakarta dan Jawa Barat dilaksanakan mulai hari ini dan direncanakan sampai tanggal 11. Tentu nanti kami akan lihat perkembangan cuacanya. Kami terus berkoordinasi dengan Pemda dan BNPB sebagai pihak yang menyediakan anggaran,” jelasnya.

    Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada serta bersiaga terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang. Masyarakat harus mewaspadai risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, banjir bandang, serta gangguan transportasi.

  • BMKG Proyeksi Cuaca Ekstrem Terjadi Sepekan Ke Depan, Pemda Diminta Siaga

    BMKG Proyeksi Cuaca Ekstrem Terjadi Sepekan Ke Depan, Pemda Diminta Siaga

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meminta pemerintah daerah untuk bersiaga dalam sepekan ke depan terkait dengan adanya potensi cuaca ekstrem. Dia menyebut fenomena tersebut bisa bergeser hingga ke Indonesia Tengah dan Timur. 

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebut fenomena cuaca ekstrem yang kini tengah terjadi di Pulau Jawa, khususnya Jakarta dan Jawa Barat, berpeluang terjadi juga di Indonesia Tengah dan Timur. Dia memperkirakan hal itu bisa terjadi setelah 8 Juli 2025. 

    “Oleh karena itu mohon pemerintah daerah itu tetap berjaga-jaga, bersiaga gitu ya. Bukan hanya sekadar waspada, bersiaga caranya bagaimana, terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG,” terangnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). 

    Dwikorita menyebut lembaganya selalu berjejaring dengan pemerintah maupun aparat di setiap daerah. Bahkan, komunikasi antar lembaga dan instansi langsung dilakukan melalui WhatsApp Group. 

    Pada jejaring itu, BMKG akan selalu memberikan peringatan dini terhadap beberapa fenomena cuaca yang diperkirakan terjadi. Peringatan akan diberikan sepekan sebelum perkiraan waktu terjadinya fenomena tertentu. 

    Peringatan itu akan disampaikan juga kepada pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Balai Wilayah Sungai (BWS) serta Basarnas. 

    “Katakan peringatan dini untuk cuaca ekstrem kemarin mulai keluar tanggal 28 Juni. Diulang lagi 3 Juli, tapi berlaku mulai 4 Juli sampai 11 Juli. Jadi diulang lagi, nah kemudian setiap 3 hari diulang lagi,” tutur Dwikorita. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sempat melaporkan bahwa terdapat 50 titik di Jakarta tergenang banjir, Minggu (6/7/2025). Ratusan orang akhirnya mengungsi akibat situasi tersebut. 

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi BNPB Abdul Muhari menyebut, curah hujan yang tinggi sejak Sabtu telah memicu kenaikan tinggi muka air di sejumlah pintu air. Terdapat pula pengaruh fenomena pasang air laut di pesisir utara Jakarta. 

    “Adapun, wilayah terdampak di Jakarta Selatan mencakup 20 RT yang tersebar di Kelurahan Tanjung Barat, Pengadegan, Rawa Jati, Pejaten Timur, Kebon Baru, dan Manggarai,” katanya dalam keterangan resmi. 

    Lebih lanjut, sebanyak 30 RT lainnya berada di Jakarta Timur, meliputi Kelurahan Bidara Cina, Kampung Melayu, Bale Kambang, Cawang, dan Cililitan. Ketinggian muka air bervariasi antara 40 hingga 270 sentimeter.

  • Basarnas Ungkap Pencarian Lokasi Tenggelam Kapal Tunu Pratama Terkendala Anggaran

    Basarnas Ungkap Pencarian Lokasi Tenggelam Kapal Tunu Pratama Terkendala Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) belum memiliki alat sonar untuk mendeteksi lokasi pasti kapal Tunu Pratama yang tenggelam di Selat Bali beberapa waktu lalu. 

    Hal itu diungkap oleh Ketua Komisi V DPR Lasarus usai melaksanakan rapat dengan Kepala Basarnas dan jajarannya, Senin (7/7/2025). 

    “Salah satunya tadi terungkap bahwa Basarnas ini belum punya alat sonar yang memadai untuk mencari titik di mana kapal berada kalau dia tenggelam,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). 

    Menurut Lasarus, dari pemaparan Basarnas, lembaga SAR nasional itu sudah memiliki alat untuk mendeteksi apabila masih ada korban yang terperangkap di kapal. Namun demikian, masalahnya, Basarnas belum bisa menemukan di mana kapal itu lantaran tidak memiliki alat sonar dimaksud. 

    Selain tidak adanya alat tersebut, lembaga SAR nasional belum memiliki operator yang bisa mengoperasikan alat tersebut. Basarnas masih harus meminjam tenaga dari luar.

    Lasarus lalu menuturkan, Basarnas diminta untuk memprioritaskan anggaran yang dimiliki untuk program atau pekerjaan yang utama-utama saja terlebih dahulu. Apalagi, Indonesia dinilai penting memiliki alat sonar itu karena wilayah negara yang didominasi oleh lautan. 

    Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengakui adanya masalah keterbatasan anggaran pada Basarnas. Oleh sebab itu, dia menyebut Komisi V DPR akan memprioritaskan pengadaan itu untuk 2026.

    “Soal biaya, anggaran dan seterusnya sekarang kan sedang berproses nih. Pembahasan anggaran tentu kami upayakan ini bisa menjadi prioritas dari Basarnas untuk dianggarkan di tahun 2026 yang akan datang,” ujar Lasarus. 

    Sebelumnya, pada rapat yang diselenggarakan terbuka itu, Basarnas mengakui belum memiliki alat sonar yang dibutuhkan untuk mendeteksi lokasi pasti dari KMP Tunu Pratama. 

    “Kalau untuk kapal memiliki sonar dari Basarnas belum memiliki. Namun kami memiliki tiga ROV [remotely operated vehicle]. Hanya saja bekerjanya ROV setelah obyek ditemukan,” ungkap Kepala Basarnas Marsekal Madya (Marsdya) TNI Mohammad Syafii di ruang rapat Komisi V DPR.

    Kemudian, seorang pejabat Basarnas yang turut menghadiri rapat tersebut membenarkan bahwa lembaganya belum memiliki sonar yang dinamakan multibeam sonar echosounder itu. Penyebabnya adalah keterbatasan anggaran. 

    Pihak operator sonar itu pun masih bergantung dari pihak luar lantaran belum ada SDM di dalam negeri yang bisa mengoperasikannya. 

    Hal itulah, ungkap Basarnas, mengapa tim baru bisa mendeteksi kecelakaan tersebut ketika kapal hilang dari permukaan Selat Bali, Rabu (2/7/2025), sekitar 23.55 malam.

    Syafii lalu menceritakan, tim lalu bergerak setelah mendapatkan informasi pertama kecelakaan itu. Perwira Tinggi TNI AU bintang tiga itu menyebut tim baru menemukan satu korban dari KMP Tunu Pratama sekitar 3-4 jam setelahnya. 

    “Kira-kira jam 03.00 atau 04.00 pagi korban pertama ditemukan di kira-kira 10 mile dari [titik kecelakaan]. [Jaranknya setara] kira-kira 18 kilometer,” lanjut Syafii.

    Syafii mencatat bahwa ada sebanyak 612 personil yang dikerahkan untuk mencari korban dan kapal KMP Tunu Pratama di Selat Bali. Ratusan personil itu termasuk dari TNI AL. 

    Menurutnya, lokasi tenggelamnya kapal memiliki kedalaman laut sekitar 50-70 meter. Namun, ada kemungkinan kedalaman bisa lebih jauh lantaran adanya palung tidak jauh dari titik kejadian. 

    Salah satu dari dua kapal AL yang dioperasikan disebut telah mendeteksi dua titik obyek dengan panjang sekitar 50-60 meter yang diduga merupakan KMP Tunu Pratama. 

    “Salah satu dari kapal sudah men-detect ada dua titik lokasi memungkinkan obyek itu panjangnya berkisar 50-60 meter. Itu yang saat ini memang sedang difokuskan di situ,” ungkapnya. 

    Untuk diketahui, data jumlah penumpang atau manifes KMP Tunu Pratama Jaya mengangkut sebanyak 53 orang penumpang 12 orang kru kapal dan 22 unit kendaraan.