Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Sambut RI jadi Anggota BRICS, Presiden Brasil: Seperti Buka Pintu untuk Kawan Lama

    Sambut RI jadi Anggota BRICS, Presiden Brasil: Seperti Buka Pintu untuk Kawan Lama

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva menyambut dengan hangat bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan tetap BRICS.

    Lula menyebut Indonesia sebagai sahabat lama yang memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan negara-negara berkembang untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan setara.

    Hal ini disampaikannya dalam pernyataan pers bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto di Istana Planalto, Brasilia pada Rabu (9/7/2025) waktu setempat.

    “Kami menyambut Indonesia sebagai anggota BRICS seperti membuka pintu rumah saya untuk seorang teman lama,” ujar Lula.

    Menurut Lula, Indonesia memiliki peran bersejarah dalam mengibarkan semangat perjuangan global south sejak Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955.

    “70 tahun yang lalu, pada Konferensi Bandung, Indonesia telah mengibarkan panji perjuangan untuk tatanan internasional yang lebih adil,” katanya.

    Lula turut mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang mengkritik penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional dan menekankan pentingnya penegakan hukum internasional. Menurutnya, Indonesia dan Brasil memiliki suara yang penting untuk mendukung perdamaian dunia.

    “Seperti Brasil, Indonesia selalu menyatakan bahwa dialog adalah satu-satunya jalan keluar dari perang di Ukraina. Saya berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas partisipasi Indonesia dalam kelompok Sahabat Perdamaian yang diusulkan oleh China dan Brasil,” lanjutnya.

    Dalam pernyataannya, Lula juga menyoroti kesamaan visi Indonesia dan Brasil dalam menanggulangi kemiskinan, kelaparan, dan perubahan iklim. Presiden Lula pun mengapresiasi program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo sebagai salah satu program pemberian makan gratis bagi ibu hamil dan menyusui, balita, serta anak sekolah.

    “The Global Alliance against Hunger and Poverty yang terbentuk saat Presidensi Brasil dalam G20 akan membantu mewujudkan rencana ini. Saya sampaikan kepada Presiden Prabowo pengalaman Brasil dalam National School Feeding Program, PNAE, sebuah referensi global mengenai subjek tersebut,” ujar Presiden Lula.

    Secara lebih luas, Presiden Lula menyampaikan pentingnya penguatan hubungan antara Amerika Selatan dan Asia Tenggara.

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan Indonesia atas dukungan berkelanjutan mereka dalam memperkuat hubungan antara Brasil dan Asean,” tandas Lula.

  • Prabowo Tawarkan Presiden Brasil Perluas Kerja Sama Bilateral Lewat Danantara

    Prabowo Tawarkan Presiden Brasil Perluas Kerja Sama Bilateral Lewat Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mendorong kerja sama yang kuat antara Indonesia dan Brasil melalui peran Sovereign Wealth Fund (SWF) yang dimiliki kedua negara.

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun meyakini kerja sama bilateral juga dapat diperluas melalui peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia.

    Hal tersebut disampaikan olehnya dalam pernyataan pers bersama Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Planalto, Brasilia pada Rabu (9/7/2025) waktu setempat.

    “Kami juga akan mendorong kerja sama yang kuat antara kedua negara melalui peran dana kekayaan negara kami, Danantara,” katanya dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (10/7/2025).

    Kepala negara pun menginginkan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva dapat memimpin penyelesaian perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-MERCOSUR atau IM CEPA untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara.

    “Saya menyambut baik kepemimpinan Anda di Mercosur dan kami berharap dapat menyelesaikan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-MERCOSUR dengan Anda,” katanya 

    Adapun kemitraan dengan MERCOSUR merupakan kemitraan yang dijalin dengan blok perdagangan di Amerika Selatan yang beranggotakan Argentina, Brazil, Paraguay, dan Uruguay.

    Tak hanya itu, Kepala negara pun menyambut baik rencana Presiden Lula yang akan membawa 700 pengusaha Brazil dalam kunjungan balasan ke Indonesia. Menurutnya, hal itu dapat mewujudkan kerja sama yang nyata antara Indonesia dan Brazil sesegera mungkin.

    “Kami sangat menyambut baik rencana Anda untuk membawa beberapa ratus pengusaha Brasil saat berkunjung ke Indonesia,” ujarnya.

    Prabowo menilai langkah itu dapat mendorong kerja sama konkret dalam waktu dekat, terutama di bidang perdagangan dan investasi.

    “Dengan demikian, kita bisa mendapatkan kerja sama nyata secepat mungkin,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo Dorong Kerja Sama Produksi Alutsista dan Pelatihan Militer RI-Brasil

    Prabowo Dorong Kerja Sama Produksi Alutsista dan Pelatihan Militer RI-Brasil

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama pertahanan dengan Brasil.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa kerja sama tak hanya sebatas pembelian alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi juga melalui produksi bersama dan transfer teknologi.

    Hal tersebut disampaikan olehnya dalam pernyataan pers bersama Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Planalto, Brasilia pada Rabu (9/7/2025) waktu setempat.

    “Dalam banyak bidang, kami sudah memiliki kooperasi yang baik. Kami ingin mengimplementasikan perjanjian kooperasi pertahanan. Pasukan pertahanan kami telah menggunakan banyak produk dan peralatan. Kami ingin meneruskan kooperasi ini melalui produksi bersama dan transfer teknologi bersama,” ujarnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (10/7/2025).

    Lebih lanjut, Presiden Ke-8 RI itu pun menuturkan bahwa kerja sama bilateral juga akan diperluas serta implementasi Perjanjian Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Brasil.

    Kepala negara mengungkapkan keinginan Indonesia untuk memperluas kolaborasi pertahanan dengan Brasil ke bidang latihan militer gabungan hingga pengembangan teknologi canggih, termasuk teknologi misil dan sistem pesawat.

    “Saya rasa kami ingin melanjutkan kerja sama ini melalui produksi bersama dan transfer teknologi bersama. Kami juga ingin meningkatkan pelatihan personel militer bersama dan kolaborasi teknologi pada sistem rudal dan kapal selam,” pungkas Prabowo.

  • Belajar dari Brasil, Prabowo Targetkan 82,9 Juta Porsi Makan Bergizi Gratis per Hari

    Belajar dari Brasil, Prabowo Targetkan 82,9 Juta Porsi Makan Bergizi Gratis per Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto membahas terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis saat kunjungan kenegaraannya ke Brasil.

    Dalam pernyataan pers bersama Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Planalto, Rabu (9/7/2025) waktu setempat, Kepala negara mengungkapkan bahwa Indonesia menilai program Brasil sebagai salah satu model inspiratif dalam membangun ketahanan pangan, khususnya terkait pemenuhan gizi anak-anak.

    “Kami saat ini tengah menjalankan program ambisius penyediaan makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil di Indonesia, dan target kami adalah 82,9 juta porsi per hari pada Desember 2025,” ujar Prabowo.

    Menurutnya, keberhasilan Brasil dalam mengelola program sosial di sektor pangan menjadi pembelajaran berharga bagi Indonesia. Pemerintah Brasil selama bertahun-tahun dikenal berhasil menekan angka kelaparan dan gizi buruk melalui kebijakan subsidi pangan dan program makan di sekolah.

    “Sangat penting bagi Indonesia dan kami sangat jujur dalam mengatakan bahwa kami telah menggunakan program Anda sebagai model peran kami,” pungkas Prabowo.

    Dalam pernyataannya, Lula juga menyoroti kesamaan visi Indonesia dan Brasil dalam menanggulangi kemiskinan, kelaparan, dan perubahan iklim. Presiden Lula pun mengapresiasi program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo sebagai salah satu program pemberian makan gratis bagi ibu hamil dan menyusui, balita, serta anak sekolah.

    “The Global Alliance against Hunger and Poverty yang terbentuk saat Presidensi Brasil dalam G20 akan membantu mewujudkan rencana ini. Saya sampaikan kepada Presiden Prabowo pengalaman Brasil dalam National School Feeding Program, PNAE, sebuah referensi global mengenai subjek tersebut,” ujar Presiden Lula.

    Dengan target ambisius mencapai hampir 83 juta porsi per hari pada akhir 2025, program MBG dipandang menjadi salah satu proyek sosial terbesar dalam sejarah Indonesia, sekaligus menjadi salah satu sorotan utama dalam agenda kerja sama internasional pemerintahan Prabowo.

    Sejauh ini, Badan Gizi Nasional (BGN) terus menambah jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengejar target 82 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (BMG) pada akhir 2025.

    Staf Khusus Badan Gizi Nasional (BGN) Redy Hendra Gunawan mengatakan hingga pekan pertama di Bulan Juli, ada penambahan sebanyak 1.200 penerima manfaat MBG. Sehingga kini, total penerima manfaat MBG mencapai hampir 7 juta orang.

    “Ini sudah melebihi dari total penduduk Singapura,” kata Redy saat menyampaikan progres implementasi Program MBG, Minggu (6/6/2025).

    Redy merinci, total SPPG yang sudah beroperasi mencapai 1.873 unit. Pekan depan akan bertambah sebanyak 473 unit SPPG. Sehingga totalnya sudah hampir mencapai 2.200 unit SPPG.

    “Ini sudah melebihi target dari BGN yang menargetkan Juli akan beroperasi sejumlah 1.994 SPPG,” ujar Redy.

    Dengan penambahan jumlah SPPG, Redy menjelaskan, pelaksanaan Program MBG menyerap hampir 100.000 orang tenaga kerja langsung. Program MBG melibatkan sekitar 10.000 UMKM, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan koperasi yang sudah menyuplai bahan baku ke SPPG.

    Menurut Redy, BGN sedang mempercepat proses verifikasi mitra SPPG. Ada sekitar 4.000 SPPG yang akan diverifikasi. Harapannya target BGN pada Agustus, yakni sebanyak 24 juta penerima manfaat dengan total 8.000 SPPG bisa tercapai.

    “Kita semua berharap Badan Gizi Nasional tetap bisa melaksanakan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dengan standar-standar yang sudah kami tentukan untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh kita semua,” kata Redy.

  • Mengenal Jenjang Pangkat dalam TNI dari AD, AL, dan AU

    Mengenal Jenjang Pangkat dalam TNI dari AD, AL, dan AU

    Bisnis.com, JAKARTA — Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan garda terdepan dalam menjaga dan melindungi keamanan dan integritas nasional. Sebagai institusi militer, TNI menerapkan struktur organisasi yang tertata rapi dan menjunjung tinggi kedisiplinan, termasuk dalam sistem jenjang kepangkatan.

    TNI terbagi menjadi tiga matra, yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab berbeda, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). 

    Meskipun setiap matra TNI memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda, struktur kepangkatannya tetap mengikuti sistem yang seragam. Urutan pangkat di TNI AD, AL, dan AU telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2010.

    Secara umum, kepangkatan dalam TNI terbagi ke dalam tiga golongan utama, yaitu Tamtama, Bintara, dan Perwira. Masing-masing golongan memiliki jenjang pangkat yang tersusun dari level terendah hingga tertinggi. 

    Berikut Urutan Pangkat Tentara Nasional Indonesia (TNI) 

    1. Pangkat TNI Angkatan Darat (AD)

    Pangkat Perwira terdiri atas : 

    – Jenderal TNI

    – Letnan Jenderal (Letjen) TNI

    – Mayor Jenderal (Mayjen) TNI

    – Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI

    – Kolonel

    – Letnan Kolonel (Letkol)

    – Mayor

    – Kapten

    – Letnan Satu (Lettu)

    – Letnan Dua (Letda)

    Pangkat Bintara terdiri atas : 

    – Pembantu Letnan Satu (Peltu)

    – Pembantu Letnan Dua (Pelda)

    – Sersan Mayor (Serma)

    – Sersan Kepala (Serka)

    – Sersan Satu (Sertu)

    – Sersan Dua (Serda)

    Pangkat Tamtama terdiri atas : 

    – Kopral Kepala (Kopka)

    – Kopral Satu (Koptu)

    – Kopral Dua (Kopda)

    – Prajurit Kepala (Praka)

    – Prajurit Satu (Pratu)

    – Prajurit Dua (Prada)

    2. Pangkat TNI Angkatan Udara (AU)

    Pangkat Perwira terdiri atas : 

    – Marsekal TNI

    – Marsekal Madya (Marsdya) TNI

    – Marsekal Muda (Marsda) TNI

    – Marsekal Pertama (Marsma) TNI

    – Kolonel

    – Letnan Kolonel

    – Mayor

    – Kapten

    – Letnan Satu

    – Letnan Dua

    Pangkat Bintara terdiri atas : 

    – Pembantu Letnan Satu

    – Pembantu Letnan Dua

    – Sersan Mayor

    – Sersan Kepala

    – Sersan Satu

    – Sersan Dua

    Pangkat Tamtama terdiri atas : 

    – Kopral Kepala

    – Kopral Satu

    – Kopral Dua

    – Prajurit Kepala

    – Prajurit Satu

    – Prajurit Dua

    3. Pangkat TNI Angkatan Laut (AL)

    Pangkat Perwira terdiri atas : 

    – Laksamana TNI

    – Laksamana Madya (Laksdya) TNI

    – Laksamana Muda (Laksda) TNI

    – Laksamana Pertama (Laksma) TNI

    – Kolonel

    – Letnan Kolonel

    – Mayor

    – Kapten

    – Letnan Satu

    – Letnan Dua

    Pangkat Bintara terdiri atas : 

    – Pembantu Letnan Satu

    – Pembantu Letnan Dua

    – Sersan Mayor

    – Sersan Kepala

    – Sersan Satu

    – Sersan Dua

    Pangkat Tamtama terdiri atas : 

    – Kopral Kepala

    – Kopral Satu

    – Kopral Dua

    – Kelasi Kepala

    – Kelasi Satu

    – Kelasi Dua

    Pangkat dalam TNI bukan sekadar gelar atau simbol, tetapi merepresentasikan tanggung jawab, pengalaman, serta otoritas seseorang dalam struktur militer. Oleh karena itu, memahami struktur kepangkatan menjadi hal yang penting. (Muhamad Ichsan Febrian)

  • Komisi III DPR Targetkan Pembahasan RUU KUHAP Selesai pada Masa Sidang Sekarang

    Komisi III DPR Targetkan Pembahasan RUU KUHAP Selesai pada Masa Sidang Sekarang

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan rampung pada masa sidang sekarang. 

    Dia pun menyebut bahwa rapat panita kerja (panja) hari ini juga langsung membahas substansi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Kemudian, lanjutnya, para anggota panja juga tidak bertele-tele dalam menyampaikan pandangannya.

    “Jadi omong substansi, omong substansi, omong substansi ini juga tergantung pada skill ketua rapatnya, kalau Pak Habiburokhman InsyaAllah bisa mengatur alur-alur lintas pembicaraan yang efektif,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025). 

    Dengan demikian, dia menilai para anggota panja berada dalam suasana yang baik pasa rapat perdana panja hari ini.

    “Jadi kawan-kawan juga happy semua tadi ya. Kami berharap ini sih selesai sesuai dengan perencanaan kita di masa sidang ini, ya, masa sidang ini selesai sampai pembahasan tingkat pertama dan kedua,” harapnya.

    Lebih jauh, legislator Gerindra ini menjamin bahwa proses pembahasan DIM akan 100% terbuka dan selalu dilakukan di ruang rapat Komisi III DPR.

    “Dan kami minta perangkat live streaming diaktifkan. Karena siapa tahu ada masyarakat yang mengikuti rapat-rapat kami, ingin memberikan masukan dia bisa live melihatnya dari rumah,” ucapnya.

    Adapun, Wakil Ketua DPR Adies Kadir menginginkan pembahasan revisi KUHAP bisa segera selesai dengan cepat. Pasalnya, selain demi kepastian hukum juga karena banyak revisi UU lain yang masih mengantre.

    “Jadi kita harapkan ini cepat, selain itu kenapa kita minta cepat? Ada dua rancangan undang-undang juga yang menanti KUHAP ini, antara lain RUU kepolisian dan juga RUU perampasan aset. Jadi ada dua RUU yang menunggu itu,” katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).

  • Panja RUU Kuhap Dimulai, Habiburokhman: DIM Siap Disebar ke Publik

    Panja RUU Kuhap Dimulai, Habiburokhman: DIM Siap Disebar ke Publik

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi III DPR resmi menggelar rapat panita kerja atau panja guna membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU No.8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) hari ini, Rabu (9/7/2025).

    Rapat panja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Kala membuka rapat, legislator Gerindra itu memastikan bahwa tim sekretaritas Komisi III telah menyinkronkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUHAP.

    “Tim sekretariat komisi III DPR sudah mensinkronisasi antara DIM versi cetak yang sudah diserahkan kemarin dengan DIM versi flashdisk 100% sama,” katanya dalam rapat tersebut.

    Dengan demikian, lanjutnya, dia mengemukakan tidak ada masalah jika DIM itu disebarluaskan ke publik. Bahkan, dia sudah meminta agar DIM itu cepat diunggah agar masyarakat dapat mengaksesnya.

    “Jadi kenapa perlu dicek antara kecocokkan DIM print out dengan DIM flashdisk, karena sering terjadi dalam pembahasan undang-undang terdahulu ada perbedaan yang sifatnya human error, tapi itu bisa menimbulkan masalah karena apa yang dilihat masyarakat di website berbeda dengan yang dipegang anggota panja di ruang rapat,” bebernya.

    Sebelumnya, Habiburokhman menyebut rapat panja akan dimulai langsung sejak Rabu (9/7/2025) dan berlanjut secara marathon sampai dengan Rabu (23/7/2025). Agenda rapat yang dimulai Rabu ini adalah pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) pada RUU KUHAP. 

    “Pokoknya selama hari kerja ini pak sampai habis masa sidang kita terus, kita marathon pak. Sampai kamis kami masih ada di pagi hari masih ada rapat anggaran pak. Berikutnya dari pagi sore, pagi sore. Kalau perlu malam,” terangnya.  

    Tidak hanya itu, Habiburokhman berjanji pembahasan RUU KUHAP akan seluruhnya dilaksanakan di Gedung DPR dan bisa diikutik secara terbuka oleh masyarakat dan wartawan.  

    “Bila perlu mungkin teman-teman nanti yang di panja kalau bisa sih menurut saya hari Jumat juga kita lembur lah ya kan Harusnya hari fraksi, tapi kita maksimalkan di sini,” ucapnya. 

  • Trump Ancam Tambah Tarif 10%, Mensesneg Tegaskan RI Tidak akan Keluar dari BRICS

    Trump Ancam Tambah Tarif 10%, Mensesneg Tegaskan RI Tidak akan Keluar dari BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan Indonesia akan tetap menjadi anggota BRICS, meski Presiden AS Donald Trump berencana menerapkan tarif tambahan sebesar 10% kepada negara-negara BRICS. 

    Politisi Gerindra ini menyebut hingga hari ini saja Indonesia masih terus berupaya melanjutkan negosiasi dengan pemerintah AS.

    “Tidak [menarik diri dari BRICS]. Jadi yang per hari ini dapat kami sampaikan adalah kita tetap melanjutkan upaya untuk bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat,” tegasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

    Dia melanjutkan, Trump memberi tenggat waktu sampai 1 Agustus 2025 berkenaan berlakunya tarif respirokal sebesar 32%. Di jeda waktu tersebut, Pras mengatakan tadi malam saja pihaknya terus berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto untuk melanjutkan membali proses negosiasi.

    “Di situ kan dibuka beberapa ruang juga, kalau kaitannya dengan rencana pengenaan kembali tarif 10% bagi anggota BRICS, kami merasa itu bagian dari keputusan kita kalau kita bergabung dengan BRICS yang kemudian itu ada konsekuensi, mau tidak mau harus kita hadapi,” ujarnya.

    Di sisi lain, Pras juga menepis adanya jalan buntu (deadlock) dalam negosiasi beberapa bulan sebelumnya karena tarif respirokal Indonesia tetap dikenakan tarif 32%.

    “Bukan deadlock, yang namanya bernegosiasi kan saling memberikan tawaran. Dari Pemerintah Indonesia juga sudah memberikan tawaran kan, kalau kemudian itu memang dirasa per hari ini belum diterima oleh pemerintah Amerika ya kita coba lagi lakukan negosiasi ulang,” ucapnya.

    Meski begitu, dia menyatakan bahwa sebenarnya Indonesia sudah merasa hal yang ditawarkan kepada pemerintah AS sudah cukup menjawab yang selama ini “menjadi catatan dari pihak AS”.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintahan Presiden Donald Trump belum akan langsung memberlakukan tarif impor baru sebesar 10% terhadap negara-negara anggota BRICS, namun siap melakukannya jika negara-negara tersebut mengambil kebijakan yang dinilai “anti-Amerika”. 

    Trump sebelumnya menyatakan bahwa AS akan mengenakan tarif tambahan kepada negara mana pun yang berpihak pada kebijakan yang disebutnya sebagai “anti-Amerika” yang diusung oleh BRICS. 

    Pernyataan tersebut memicu bantahan keras dari para anggota BRICS, yang menegaskan bahwa mereka tidak bersikap bermusuhan terhadap Washington. 

    “Garis sudah ditarik. Jika ada keputusan kebijakan yang dinilai anti-Amerika, maka tarif akan diberlakukan,” demikian menurut sumber Gedung Putih yang mengetahui rencana ini, seperti dilansir Reuters, Selasa (8/7/2025).

  • Menhan Minta Dirut Perum Bulog Mayjen Rizal Harus Pensiun dari TNI

    Menhan Minta Dirut Perum Bulog Mayjen Rizal Harus Pensiun dari TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani harus mundur sebagai prajurit usai menjadi Direktur Utama Perum Bulog.

    Hal tersebut disampaikan oleh Sjafrie usai menghadiri konferensi pers Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kejagung, Rabu (9/7/2025).

    “Mereka penggantinya Novi, namanya Rizal. Tapi harus pensiun,” kata Sjafrie.

    Hanya saja, Sjafrie tidak menjelaskan secara detail terkait dengan proses pensiun dari Mayjen Rizal. Dia hanya mengungkap bahwa Rizal harus langsung pensiun jika menjabat jadi Dirut Perum Bulog.

    “Langsung pensiun, sebelum menjabat harus pensiun,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Ahmad Rizal merupakan perwira tinggi TNI AD dengan pangkat Mayor Jenderal yang sebelumnya menjabat Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad).

    Dia juga merupakan Komandan Satgas Bawah Kendali Operasi (BKO) Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), lulusan Akademi Militer (Akmil) 1993.

    Sekadar informasi, Melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-179/MBU/06/2025 tanggal 30 Juni 2025, Erick telah memberhentikan Novi Helmy Prasetya dari posisinya sebagai Dirut Perum Bulog. 

    Adapun, Erick juga sempat mengangkat Prihasto Setyanto sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perum Bulog.

  • Mensesneg: Prabowo Tidak Ada Perintah Wapres Gibran Berkantor di Papua

    Mensesneg: Prabowo Tidak Ada Perintah Wapres Gibran Berkantor di Papua

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meluruskan informasi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang disebut bakal berkantor di Papua setelah diberi mandat oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Semula, Pras menjelaskan ada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang di dalamnya secara eksplisit menyebutkan bahwa percepatan pembangunan Papua itu dikoordinatori alias diketuai oleh Wakil Presiden.

    “Jadi kami mau meluruskan bahwa tidak benar yang disampaikan atau yang berkembang di publik bahwa Bapak Presiden menugaskan. Memang undang-undangnya mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua itu dikoordinatori atau diketuai oleh Wakil Presiden,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

    Lebih lanjut, politikus Gerindra ini turut menjelaskan soal kantor nantinya difasilitasi oleh negara yang dalam hal ini tugasnya Kementerian Keuangan. Dia menyebut di Jayapura ada kantor KPKN yang memang akan dipakai untuk operasional tim perencanaan pembangunan Papua.

    “Jadi bukan berarti Bapak Wakil Presiden akan berkantor di Papua. Tapi kalau dalam konteks mungkin ya sesekali melakukan rapat koordinasi beliau akan berkunjung ke sana atau bahkan mungkin sempat berkantor di sana, ya tidak ada masalah juga,” jelasnya.

    Dengan demikian, Pras menegaskan bahwa yang akan berkantor atau beraktivitas langsung lebih banyak di Papua adalah tim satgas atau tim badan percepatan pembangunan Papua, bukan Wapres. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan tugas wapres yang dimaksud itu adalah menangani berbagai masalah di Papua, seperti di antaranya mempercepat pembangunan Papua secara fisik sekaligus menangani masalah HAM di Papua. 

    “Konsen pemerintah dalam menangani Papua beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan penugasan khusus presiden kepada wakil presiden untuk percepatan pembangunan Papua,” tutur Yusril di Youtube Komnas HAM bertema Laporan Tahunan Komnas HAM 2025 yang diakses pada Selasa (8/7/2025).

    Namun demikian, dia meluruskan kembali pernyataannya terkait dengan penugasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam percepatan pembangunan Papua, sekaligus penempatannya untuk berkantor di sana.

    Melalui keterangan tertulis, Yusril meluruskan bahwa yang dimaksud olehnya berkantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua. Badan itu dibentuk oleh Presiden berdasarkan amanat undang-undang, sehingga bukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Meski demikian, Yusril menyebut pernyataannya mengenai penugasan Gibran untuk mempercepat pembangunan di Papua tertuang pada ketentuan Pasal 68A Undang-Undang (UU) No.2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

    Sebagai informasi, Pasal 68A UU No.2/2021 tentang Otonomi Khusus Papua mengamanatkan pembentukan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otsus Papua.

    Badan ini diketuai oleh Wakil Presiden, dengan anggota Mendagri, Menteri PPN Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, serta satu wakil dari setiap provinsi di Papua, dan bertugas memastikan percepatan pembangunan berjalan optimal. 

    Untuk mendukung kerja Badan Khusus itu, terdapat lembaga kesekretariatan Badan Khusus yang berkantor di Jayapura, Papua. 

    Keberadaan kantor di Jayapura ini berfungsi sebagai titik koordinasi dan pusat administrasi untuk memudahkan komunikasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Papua dalam pelaksanaan program percepatanpembangunan.