Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Operasional Haji 2025 Resmi Ditutup, Menag: Semua Tantangan Bisa Diatasi

    Operasional Haji 2025 Resmi Ditutup, Menag: Semua Tantangan Bisa Diatasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 resmi ditutup menyusul kelompok terbang (kloter) terakhir jemaah Indonesia yang tiba di Tanah Air pada 11 Juli 2025.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan rasa syukurnya atas penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang berjalan sukses meski dengan sejumlah catatan.

    Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446 H berjalan sejak 1 Mei 2025, ditandai masuknya jemaah ke asrama haji untuk bersiap terbang ke Tanah Suci. Dalam rentang 72 masa operasional, ada 203.149 jemaah yang tiba di Arab Saudi dalam 525 kelompok terbang. Mereka terbagi dalam dua gelombang pemberangkatan.

    Sebanyak 103.806 jemaah dalam 266 kloter, mendarat di Madinah pada fase kedatangan gelombang I. Sebanyak 99.343 jemaah mendarat di Jeddah pada fase kedatangan jemaah gelombang II.

    Sementara pada fase pemulangan, 101.339 jemaah yang tergabung dalam 260 kloter terbang ke Indonesia melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Sebanyak 101.274 jemaah pulang ke Indonesia dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah.

    “Secara umum, penyelenggaran haji tahun ini berjalan sukses. Kami bersyukur, semua tantangan dan dinamika yang terjadi, bisa diatasi dengan baik oleh PPIH Arab Saudi. Jemaah Indonesia bisa mengikuti puncak haji di Arafah-Muzdalifah-Mina atau Armuzna, ada juga yang disafariwukufkan dan dibadalhajikan. Hari ini kami nyatakan operasional haji 2025 sudah berakhir,” kata Nasaruddin di Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Sebanyak 99,29% jemaah haji regular asal Indonesia melaksanakan haji tamattu’, 0,66% haji ifrad, dan 0,04% melaksanakan haji qiran. Ada 10.141 (4,99%) jemaah haji yang melaksanakan Tarwiyah dalam rangkaian puncak haji.

    Sebanyak 34 jemaah mengikuti safari wukuf yang dilaksanakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dan 495 jemaah mengikuti safari wukuf khusus lansia dan disabilitas. Selain itu, ada 334 jemaah yang dibadalhajikan, terdiri atas 159 jemaah badal wafat, 175 badal sakit di RS Arab Saudi.

    Selain itu, ada 40 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan tetap mendapat pendampingan dari Kantor Urusan Haji (KUH) pada KJRI di Jeddah. Proses pencarian terhadap tiga jemaah yakni Nurimah Mentajim, Sukardi, dan Hasbullah yang belum ditemukan juga terus dilakukan.

    Adapun, hingga akhir masa operasional, tercatat ada 447 jemaah haji Indonesia yang wafat, terdiri atas 435 jemaah haji reguler dan 12 jemaah haji khusus.

    “Jumlah ini turun dibanding dengan total wafat pada 2024 yang mencapai 461 jemaah,” jelas Menag.

    Nasaruddin menegaskan bahwa Kementerian Agama telah mengemban mandat sebagai penyelenggara ibadah haji sekitar 75 tahun. Dalam rentang panjang itu, selalu saja ada dinamika dan tantangan di setiap tahun penyelenggaraan ibadah haji. Hal yang patut disyukuri adalah setiap dinamika dan tantangan yang terjadi, selalu dapat diatasi.

    “Tahun ini mungkin terakhir Kemenag menjadi penyelenggara haji. Yang jelas, kami tidak mewariskan masalah. Kami mewariskan segudang catatan pengalaman yang bisa dijadikan pelajaran dan fondasi kuat dalam upaya memperbaiki penyelenggaraan haji di masa mendatang,” ujarnya Menag.

    Selanjutnya, mandat penyelenggaraan ibadah haji akan menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara (BP) Haji, meski keputusan finalnya harus menunggu revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umraaha diputuskan di Senayan.

  • PDIP Soal Anies Soroti Presiden Absen di Sidang PBB: Kritiknya Tidak Salah

    PDIP Soal Anies Soroti Presiden Absen di Sidang PBB: Kritiknya Tidak Salah

    Bisnis.com, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima menanggapi kritikan dari eks Gubernur Jakarta, Anies Baswedan yang menyatakan soal absennya Presiden Prabowo Subianto dalam sejumlah forum internasional, termasuk sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Menurut dia, hal tersebut sah-sah saja dilakukan yang penting kritiknya itu bersifat argumentatif dan konstruktif. Sebab itu, dia menilai Anies tidak salah mengkritik hal tersebut.

    “Itu saya kira satu kritik yang tidak salah dan bagaimana kritik-kritik itu akan menjadi cara untuk lebih mencerdaskan bangsa ini, rakyat ini soal kriteria pemimpin ke depan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

    Dengan demikian pula, Wakil Ketua Komisi II DPR ini berpandangan Anies telah memulai dengan cara-cara yang fair dan lebih terbuka. Pasalnya, dia melihar kritik yang membangun memang diperlukan.

    Meski begitu, dia berujar bahwa sebenarnya bila dicermati sudah banyak juga forum-forum internasional yang diikuti oleh Joko Widodo (Jokowi) kala menjabat sebagai Presiden ke-7 RI.

    “Saat Pak Jokowi menjadi presiden, saya kira perlu kita cermati lagi karena juga forum yang diikuti oleh Pak Jokowi cukup banyak. Saya tidak langsung membenarkan, tapi juga tidak menyalahkan apa yang disampaikan oleh Mas Anies,” tegasnya.

    Sebagai informasi, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menuturkan Indonesia harus bereperan aktif di kancah internasional. Dia juga menyinggung 

    “Kita harus selalu muncul dalam pertemuan-pertemuan global. Bapak Ibu sekalian bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri,” katanya dalam berpidato di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Gerakan Rakyat, di Jakarta Pusat, Minggu (13/7/2025).

  • Cak Imin ‘Ngiler’ Melihat Para Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN

    Cak Imin ‘Ngiler’ Melihat Para Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku ‘ngiler’ melihat sejumlah wakil menteri (wamen) yang kini merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Pernyataan itu Dia sampaikan saat menyapa para wamen yang hadir dalam acara pengukuhan Ikatan Alumni Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PB PMII), seperti dikutip dari kanal YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025)

    “Jadi, wamen yang saya hormati, Aminuddin Ma’ruf, Faisol Riza, sahabat Juri. Ini wamen-wamen yang membuat saya agak terpuruk,” ungkapnya dalam kesempatan tersebut, yang dikutip dari YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025). 

    Dia kemudian menceritakan bahwa ketiga tokoh tersebut membuatnya merasa ‘terpuruk’ karena sebelumnya dia tidak pernah terlalu peduli terhadap dompetnya.

    “Karena bagi saya, dompet ada isi, enggak ada isi, yang penting ada kartu kredit, kan gitu. Nah, gara-gara wamen-wamen pada jadi komisaris, kita ngiler juga kan,” kata dia. 

    Lanjutnya, Cak Imin juga mengaku mulai berpikir apakah nasibnya kelak bisa seperti mereka.

    “Jadi mikir, ini kira-kira bisa seperti mereka tidak nasib ini. Kira-kira dapil masih aman apa tidak, kira-kira gitu. Wamen-wamen ini luar biasa,” tuturnya. 

    Meski demikian, dia meyakini bahwa urusan rezeki sudah ada yang mengatur.

    Diberitakan Sebelumnya, Sebanyak 30 wakil menteri (Wamen) di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merangkap jabatan menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) per Kamis (10/7/2025). 

    Terbaru, sejumlah wakil menteri ditunjuk menjadi komisaris di beberapa subholding PT Pertamina (Persero).

    Beberapa nama itu seperti Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie yang ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Lalu, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga

    Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS). 

    Di samping itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat ditunjuk sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Adapun, Kabinet Merah Putih terdiri dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian. Banyak di antaranya merupakan kementerian baru yang merupakan nomenklatur dari kementerian sebelumnya.

    Untuk lebih rincinya, berikut daftar lengkap 30 wakil menteri (Wamen) yang rangkap jabatan jadi komisaris BUMN: 

    1. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie: Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE) 

    2. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono: Komisaris PT Pertamina Patra Niaga 

    3. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno: Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS) 

    4. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat: Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) 

    5. Wakil Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan: Komisaris di PT Citilink Indonesia 

    6. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto: Komisaris PLN 

    7. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono: Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia 

    8. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha: Komisaris Garuda Maintenance Facility Aero Asia 

    9. Wakil Menteri Komunikasi & Digital Angga Raka Prabowo: Komisaris Utama Telkom 

    10. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan: Komisaris Telkom 

    11. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenazer: Komisaris Pupuk Indonesia 

    12. Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim: Komisaris Telkom Indonesia 

    13. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN 

    14. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Komisaris PLN 

    15. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf: Komisaris PLN 

    16. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo: Komisaris Utama BRI 

    17. Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza: Komisaris BRI 

    18. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti: Komisaris Utama Brantas Abipraya 

    19. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri 

    20. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf: Komisaris Utama Perikanan Indonesia 

    21. Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn) Suntana: Komisaris Utama Pelindo 

    22. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono : Komisaris Pertamina Bina Medika 

    23. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto: Komisaris PT Dahana 

    24. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani: Komisaris Semen Indonesia 

    25. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono: Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler 

    26. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka: Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk 

    27. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri: Komisaris Utama PT Sarinah 

    28. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu: Wakil Komisaris Utama Pertamina 

    29. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro: Komisaris Utama Jasa Marga 

    30. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria: Komisaris PT Telekomunikasi Seluler 

  • Wapres Gibran Ungkap Ego Sektoral Membuat Kebijakan Pemerintah Tidak Berjalan Baik

    Wapres Gibran Ungkap Ego Sektoral Membuat Kebijakan Pemerintah Tidak Berjalan Baik

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membeberkan penyebab kebijakan pemerintah pusat sering tidak terlaksana dengan baik.

    Gibran mengatakan bahwa masih ada ego sektoral dan merasa paling hebat yang tercipta sehingga kebijakan pemerintah sering terhambat. Maka dari itu, Gibran meminta agar semua lembaga negara dan pemerintah pusat maupun daerah untuk bersinergi dan bekerja sama untuk rakyat.

    “Kita harus menjaga situasi tetap kondusif. Tidak ada negara yang bisa tumbuh dalam keadaan tidak stabil atau tidak kondusif,” tuturnya di sela-sela acara pembekalan 100 Peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXV dan 110 Peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXVIII, di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin (14/07).

    Gibran mencontohkan keberhasilan agenda ketahanan pangan yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara RI (Polri). Menurutnya, TNI dan Polri sangat solid dan kolaboratif ketika panen tebu dan jagung beberapa waktu lalu di Jawa Tengah.

    Untuk menghilangkan ego sektoral itu, dia mengimbau para pemimpin untuk aktif turun langsung ke lapangan. Menurut Gibran, kunjungan yang dilakukannya selama ini tidak semata-mata hanya untuk eksposur media, tetapi menjadi bentuk kepedulian dan empati nyata terhadap masyarakat.

    “Turun ke lapangan itu bukan pencitraan atau mencari eksposur. Tidak. Dialog langsung dengan warga, dialog langsung dengan pelaku UMKM, dialog langsung dengan petani, itu penting sekali,” kata Gibran.

    Gibran menyampaikan bahwa pimpinan birokrasi, militer, dan sipil perlu memiliki kesamaan arah dalam menyukseskan agenda strategis nasional di bawah komando Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita harus satu visi, satu tujuan, satu komando mewujudkan visi, misi, program dari Bapak Presiden,” ujarnya.

  • DKPP Ungkap Ada 1.809 Penyelenggara Pemilu yang Disidang, Tak Semua Diberi Sanksi

    DKPP Ungkap Ada 1.809 Penyelenggara Pemilu yang Disidang, Tak Semua Diberi Sanksi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito menyatakan telah menyidangkan 1.809 penyelenggara Pemilu lama dua tahun terakhir.

    Dia melanjutkan, dari jumlah tersebut tidak semuanya yang disidangkan di DKPP menerima sanksi, karena banyak pengaduan yang nyatanya tidak memiliki bukti. Ada 763 penyelenggara pemilu yang mendapat sanksi dari DKPP.

    “Dengan total penyelenggara yang disidangkan mencapai 1.809 teradu yang menghadapi sidang DKPP. 956 teradu atau 53 persen direhabilitasi,” tuturnya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

    Adapun, Heddy berujar sanksi yang diberikan lembaganya ini beragam. Setidaknya ada 431 teradu yang diberikan teguran tertulis dalam bentuk peringatan. Enam teradu diberhentikan sementara, dan 88 teradu diberhentikan tetap.

    Dia meneruskan, 15 teradu diberhentikan dari jabatan ketua. 181 teradu diberikan peringatan keras. 34 teradu diberikan peringatan keras terakhir, dan 8 teradu diberhentikan dari jabatan koordinator divisi. 

    “Juga ada 87 teradu atau sekitar 44,8 persen yang diberikan ketetapan. Ini karena perkaranya divisi idem atau dicabut ketika masa persidangan,” ucapnya.

    Lebih jauh, Heddy menyampaikan hingga per hari ini, sebanyak 112 dari  174 perkara yang teregistrasi pada tahun ini telah selesai disidangkan. Sementara, 64 sisanya masih dalam proses persidangan.

    “Semoga saya berharap tidak ada lagi pengaduan tapi nyatanya masih terus mengalir setiap hari. Jadi kalau hari ini masih sisa 64 mungkin besok sudah akan tambah lagi,” harapnya.

    Sementara itu, di satu sisi dia juga mengatakan dari 2024 hingga per 11 Juli kemarin DKPP telah menangani pengaduan kepemiluan dengan total 965 pengaduan. Pada 2024 sendiri total pengaduannya mencapai 790 dan disidangkan sebanyak 323 perkara serta diputus 234 perkara.

    “Tahun 2025 sampai pada tanggal 11 Juli kemarin, jumlah pengaduan yang masuk ke DKPP sebanyak 175 dan disidangkan, naik sidang 174. Yang sudah diputus 166. Adapun total perkara yang telah diputus selama tahun, dua tahun terakhir, adalah 400 perkara,” pungkasnya.

  • Habiburokhman: Selama Janur Kuning Paripurna Belum Diketuk, Masukan RUU KUHAP Masih Diterima

    Habiburokhman: Selama Janur Kuning Paripurna Belum Diketuk, Masukan RUU KUHAP Masih Diterima

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman menegaskan selama Rapat Paripurna belum dimulai, pihaknya masih bisa menerima masukan terhadap revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Hal ini dia ungkapkan dalam konferensi pers di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (14/7/2025).

    “Sahnya undang-undang itu adalah di Paripurna. Bukan hanya di undang-undang ini sebetulnya. Semua undang-undang. Selama janur kuning Paripurna belum diketuk. Masih terbuka peluang [terima masukan]. Dulu KUHP saja batal,” kata legislator Gerindra tersebut.

    Pria yang juga Waketum Gerindra ini menyampaikan bahwa proses penyusunan revisi KUHAP saat ini masih berjalan dalam tahap pembahasan, sebagaimana diatur dalam UU MD3.

    Pada intinya, dia menyebut setelah tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) selesai bekerja, panitia kerja (panja) Komisi III DPR akan mengkaji lagi dari awal, di momen inilah akan dipertimbangkan lagi jika memang ada masukan tambahan yang memang diperlukan.

    Setelah itu, lanjutnya, panja akan melaporkan kepada Komisi III DPR untuk mendapat persetujuan apakah bisa dibawa ke tingkat pertama atau tidak. Jika misalnya sudah disahkan di tingkat pertama, maka pengesahan berlanjut ke Paripurna.

    “Kalau logika standarnya ketika di panja selesai berarti sampai di Paripurna tidak ada perubahan, tetapi tidak demikian, masih bisa sangat mungkin kalau sudah disetujui di tingkat pertama, di Paripurna kalau ada usulan perubahan ya masih bisa secara faktanya,” katanya dalam RDP dan RDPU dengan Komnas Perempuan, LBH Apik, PBB, dan Gema Keadilan, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

    Menurutnya, itulah metode berlapis yang dianut Indonesia untuk mengesahkan Undang-Undang. Ini dilakukan dalam rangka menjaga agar tidak ada pasal-pasal yang tidak pas lagi.

    “Jadi teman-teman masyarakat, teman-teman LSM, bisa terus ngasih masukan ya, ketok palu terakhir itu adalah ketika paripurna ya. Selama teman-teman bisa meyakinkan anggota DPR, pimpinan fraksi, masih bisa mengubah apa yang sudah diputuskan,” tegasnya.

    Lebih jauh, Habiburokhman memastikan bahwa proses penyusunan dan pembahasan UU ini sudah transparan dan terbuka. Dia juga mengklaim pihaknya tidak pernah menolak satu pun institusi yang mengajukan RDPU.

    “Tidak ada, coba cek, ada yang sudah pernah mengajukan RDPU lalu ditolak, tidak ada. Tadi pagi saya cek lagi, ada lagi gak yang mengajukan RDPU, tidak ada ya, belum ada, silakan selama proses ini belum di paripurna, kita akan terbuka menerima masukan masyarakat,” pungkasnya.

  • Gempa Magnitudo 6,7 Guncang Maluku, Ini Penyebabnya

    Gempa Magnitudo 6,7 Guncang Maluku, Ini Penyebabnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Senin 14 Juli 2025 pukul 12.49.58 WIB wilayah Pantai Barat Laut Maluku Tenggara Barat, Maluku diguncang gempa tektonik.

    Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo Magnitudo 6,7.

    Kepala mitigasi gempa bumi dan tsunami BMKG Daryono mengatakan Episenter gempabumi terletak pada koordinat 6,27° LS ; 131,33° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 169 Km arah Barat Daya, Maluku Tenggara, Maluku pada kedalaman 98 km.
     
    Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat adanya aktivitas deformasi dalam lempeng Laut Banda (intraplate). Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser ( strike-slip ).
     
    Gempabumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Saumlaki dengan skala intensitas IV-V MMI (Getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun), daerah Dobo dengan skala intensitas III-IV MMI (Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah) dan daerah Banda dengan skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu). Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI.
     
    Hingga pukul 13.10 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan (aftershock)

  • Drum Band TNI “Gabundan” Tampil Paling Depan di Bastille Day Prancis

    Drum Band TNI “Gabundan” Tampil Paling Depan di Bastille Day Prancis

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia mendapat kepercayaan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk tampil di parade militer Bastille Day hari ini, Senin 14 Juli 2025.

    Dalam parade tersebut, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berada di barisan paling depan dan menjadi pembuka Bastille Day.

    Melansir Reuters, drum band Lokananta dari Taruna Akademi TNI bernama Gabundan berada di barisan paling depan untuk menuntun iring-iringan parade militer yang berlangsung di Champs-Élysées, Paris.

    Terlihat drum band Indonesia berbaris rapi mengenakan seragam putih biru. Bendera Merah Putih pun diangkat di tengah-tengah barisan.

    Musisi dari drum band militer Indonesia

    Komandan Kontingen Brigjen TNI Ferry Irawan mengungkapkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam parade ini merupakan undangan langsung dari Presiden Prancis Emmanuel Macron kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Ini undangan langsung dari Presiden Macron kepada Presiden Prabowo untuk menghadirkan kami ke sini sebagai tamu kehormatan. Posisi kami pun ditempatkan paling depan dan utuh, tidak dibagi atau dipisah seperti kontingen lainnya,” ujar Brigjen Ferry, Senin (14/7/2025).

    Brigjen Ferry mengatakan kontingen Indonesia terdiri dari 504 personel gabungan, termasuk 159 taruna dari Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, serta Akademi Kepolisian. Selain itu, terdapat 262 personel dari tiga matra TNI, ditambah tim pendukung.

    Dia menjelaskan bahwa persiapan dimulai sejak 18 Juni 2025, dengan pelatihan intensif selama dua pekan di Indonesia sebelum melanjutkan latihan gabungan bersama militer Prancis di Paris.

    “Kami hanya berlatih dua minggu, lalu lanjut ke sini bergabung berlatih dengan tentara Prancis. Tentu ada kendala seperti penyamaan langkah, irama, dan tempo, tapi alhamdulillah sejauh ini semuanya berjalan lancar,” katanya.

    Tak hanya menampilkan barisan militer dalam parade, kontingen Indonesia juga membawa misi diplomasi budaya dengan menampilkan sejumlah pertunjukan seni tradisional, termasuk Tari Kecak, Tari Saman, dan Reog Ponorogo.

    Selain itu, parade militer TNI ini juga akan menampilkan tren aura farming pacu jalur yang belakangan ini viral di media sosial.

    “Kegiatan tambahan ini menjadi bagian dari diplomasi budaya kita. Mereka sangat antusias dan memberi respons yang sangat baik terhadap penampilan kami,” tambah Ferry.

  • Kontingen TNI-Polri Tampil di Parade Militer Hari Bastille, Dapat Tepukan Meriah dari Macron

    Kontingen TNI-Polri Tampil di Parade Militer Hari Bastille, Dapat Tepukan Meriah dari Macron

    Bisnis.com, JAKARTA — Kontingen parade militer dari Indonesia membuka parade militer tahunan sebagai rangkaian acara perayaan Hari Bastille, di Paris, Prancis, Senin (14/7/2025). 

    Para prajurit militer maupun dari akedemi kepolisian yang berpartisipasi pada parade tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden RI Prabowo Subianto, yang hadir sebagai tamu kehormatan. 

    Berdasarkan siaran langsung melalui YouTube Sekretariat Presiden, kontingen parade militer dari TNI dan Polri terlihat menyusuri jalan ikonik Champ-Élysées pagi waktu setempat. 

    Para anggota kontingen parade tersebut meliputi tiga matra TNI, TNI AD, AU serta AL dan personel Polri. 

    Pasukan parade militer dari Indonesia itu sudah menjalani latihan langsung di Prancis sejak 8-12 Juli dan melakukan gladi bersih kemarin, Minggu (13/7/2025). Saat itu, Presiden Prabowo baru tiba di Prancis setelah kunjungan ke Brussel, Belgia. 

    Seperti diberitakan sebelumnya, Ini menjadi kali pertama Indonesia berpartisipasi dalam parade kenegaraan terbesar di Prancis tersebut.

    Komandan Kontingen Brigjen TNI Ferry Irawan mengungkapkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam parade ini merupakan undangan langsung dari Presiden Prancis Emmanuel Macron kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Ini undangan langsung dari Presiden Macron kepada Presiden Prabowo untuk menghadirkan kami ke sini sebagai tamu kehormatan. Posisi kami pun ditempatkan paling depan dan utuh, tidak dibagi atau dipisah seperti kontingen lainnya,” ujar Brigjen Ferry, Senin (14/7/2025).

    Brigjen Ferry mengatakan kontingen Indonesia terdiri dari 504 personel gabungan, termasuk 159 taruna dari Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, serta Akademi Kepolisian. Selain itu, terdapat 262 personel dari tiga matra TNI, ditambah tim pendukung.

    Dia menjelaskan bahwa persiapan dimulai sejak 18 Juni 2025, dengan pelatihan intensif selama dua pekan di Indonesia sebelum melanjutkan latihan gabungan bersama militer Prancis di Paris.

    “Kami hanya berlatih dua minggu, lalu lanjut ke sini bergabung berlatih dengan tentara Prancis. Tentu ada kendala seperti penyamaan langkah, irama, dan tempo, tapi alhamdulillah sejauh ini semuanya berjalan lancar,” katanya.

    Kontingen Indonesia tiba di Paris pada 7 Juli menggunakan dua pesawat Garuda Indonesia, setelah sebelumnya dilepas secara resmi oleh Menteri Pertahanan.

    Tak hanya menampilkan barisan militer dalam parade, kontingen Indonesia juga membawa misi diplomasi budaya dengan menampilkan sejumlah pertunjukan seni tradisional, termasuk Tari Kecak, Tari Saman, dan Reog Ponorogo.

  • Didit dan Hashim Dampingi Prabowo di Perayaan Hari Bastille Prancis

    Didit dan Hashim Dampingi Prabowo di Perayaan Hari Bastille Prancis

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menghadiri Hari Nasional Prancis atau Bastille Day sebagai tamu kehormatan, Senin (14/7/2025). 

    Berdasarkan tayangan langsung acara tersebut di YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo terlihat hadir mengenakan setelan jas abu-abu gelap yang melapisi kemeja putih dan dasi merahnya. Dia juga terlihat mengenakan kopiah hitam dan kacamata. 

    Prabowo terlihat mendapatkan tempat duduk bersama dengan tokoh maupun pimpinan negara sahabat lainnya. 

    Di belakang Prabowo, turut hadir anaknya yakni Didit Hediprasetyo, serta adiknya, yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus pemilik Arsari Griup,  Hashim Djojohadikusumo. 

    Macron juga sempat menyapa para tamu kehormatan yang ada di acara tersebut. Macron terlihat sempat berpelukan dengan Prabowo saat menyapa para tamu-tamu kehormatan itu. 

    Kedatangan Prabowo di Bastille Day merupakan undangan langsung dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang sebelumnya mendatangi Indonesia. Kini, Prabowo tiba di Prancis untuk melakukan kunjungan kenegaraan balasan.

    Presiden ke-8 RI itu menyampaikan apresiasi atas hubungan erat antara Indonesia dan Prancis yang kini berada pada tingkat yang sangat baik.

    Hal ini disampaikan dalam pernyataan resmi saat menerima kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya menerima undangan khusus sebagai tamu kehormatan dalam peringatan Hari Bastille pada 14 Juli mendatang di Paris—sebuah hari bersejarah yang menandai lahirnya Republik Prancis modern.

    “Saya terima kasih atas undangan tersebut. Dulu kalau saya di Paris, saya hanya menonton dari pinggir jalan. Sekarang saya bisa berdiri di podium bersama Presiden Macron,” ujarnya dalam forum itu