Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Kapolri Tidak Izinkan Pesta Kembang Api saat Puncak Tahun Baru 2026

    Kapolri Tidak Izinkan Pesta Kembang Api saat Puncak Tahun Baru 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan untuk tidak memberikan izin terkait dengan pesta kembang api pada malam puncak tahun baru 2026.

    Sigit menyampaikan alasan penggunaan kembang api tidak direkomendasikan karena saat ini Indonesia tengah berduka akibat bencana banjir yang melanda Sumatra.

    Dengan demikian, Sigit berharap agar masyarakat juga memiliki kondisi kebatinan yang sama dengan korban Sumatra.

    “Yang jelas dari Mabes kita tidak memberikan izin untuk perayaan kembang api yang biasa dilaksanakan di tutup tahun,” ujar Sigit di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

    Dia menambahkan, sebaiknya masyarakat bisa merayakan pergantian tahun baru dengan kegiatan yang lebih bermanfaat seperti berdoa untuk korban bencana di Sumatra.

    “Kita imbau kepada masyarakat agar kegiatan-kegiatannya lebih banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat doa untuk Sumatra, doa untuk negeri,” imbuhnya.

    Di samping itu, Sigit menyatakan soal pelaksanaan teknis maupun imbauan terhadap pemberian izin kembang api bakal diserahkan ke Polda jajaran.

    “Ya tentunya secara teknis nanti Polda yang akan menghimbau,” pungkasnya.

    Sebelumnya,  Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa perayaan Tahun Baru 2026 di Ibu Kota digelar secara sederhana tanpa pesta kembang api. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk empati atas duka bencana yang dialami masyarakat di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

    “Saya segera memutuskan, kembang api menurut saya juga nggak perlu ada. Yang pertama, yang paling utama, menyambut tahun baru itu bagaimana? Adalah nggak ada kemeriahan yang berlebihan,” ujar Pramono melalui akun Instagram.

    Menurut dia, perayaan Tahun Baru di Jakarta akan diarahkan pada kegiatan yang lebih bermakna, termasuk menyediakan ruang khusus bagi masyarakat untuk merenung dan berdoa.

    “Yang kedua, pasti nanti akan ada tempat secara khusus untuk kita merenung berdoa. Terutama berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara,” kata Pramono.

  • Jadwal Lengkap Misa Natal 2025 Katedral Jakarta, Ini Cara Daftarnya!

    Jadwal Lengkap Misa Natal 2025 Katedral Jakarta, Ini Cara Daftarnya!

    Bisnis.com, JAKARTA – Mendekati perayaan Hari Raya Natal, banyak umat Katolik semakin giat untuk mencari jadwal perayaan ekaristi. Salah satu yang paling banyak dicari adalah Gereja Katedral Jakarta.

    Sebagai salah satu Gereja Katolik terkenal di Indonesia, Gereja Katedral Jakarta ramai dikunjungi umat setiap perayaan besar Katolik, salah satunya Hari Kelahiran Yesus Kristus.

    Perlu diketahui, Gereja Katedral Jakarta memberlakukan sistem registrasi untuk beberapa Misa Natal. Registrasi akan diutamakan untuk warga Paroki Katedral Jakarta yang sudah terdaftar dalam sistem Basis Integrasi Data Umat Keuskupan Jakarta (Biduk).

    Melansir akun Instagram resmi @katedraljakarta, pihak Katedral mengumumkan jadwal Misa Ekaristi Natal 2025 sebagai berikut:

    Misa Malam Natal (Rabu, 24 Desember 2025)

    Umat wajib melakukan registrasi untuk mengikuti Misa Malam Natal dari dalam gereja dan Grha Pemuda Lt.1. Semua jadwal Misa Malam Natal Katedral Jakarta akan disiarkan juga secara online melalui Youtube Komsos Katedral Jakarta.

    Misa Hari Raya Natal (Kamis, 25 Desember 2025)

    08.30 WIB (Misa Pontifikal, diwajibkan registrasi untuk Misa di dalam Gereja)
    11.00 (Misa Anak-anak)
    16.00 (Lansia)
    18.00 (Umum)

    Di tahun ini, Gereja Katedral Jakarta menggelar secara khusus Misa Hari Raya Natal untuk Lansia pada pukul 16.00 agar para lansia dapat merayakan kelahiran Yesus Kristus dengan penuh hikmat.

    Bagi umat yang akan mengikuti Misa Malam Natal dan Natal Pontifikal di Katedral Jakarta, harap perhatikan ketentuan dan cara registrasi untuk mengikuti Misa tersebut.

    Ketentuan umum:
    – registrasi tidak dipungut biaya apapun (gratis).
    – umat hanya diperkenankan mengikuti misa 1x di hari yang sama
    – satu tiket hanya berlaku untuk satu orang, dan tidak dapat ditukarkan
    – pemilik tiket wajib sudah tiba di gereja 30 menit sebelum misa berlangsung
    – Jika berhalangan hadir sesuai jadwal tiket, harap melaporkan minimal h-1 ke WA Sekretariat Katedral 081213831415, agar kuota registrasi bisa dipergunakan untuk umat lainnya.

    Cara registrasi Misa Natal Gereja Katedral 

    1. Akses tautan https://zaap.bio/natal2025-k7 pada waktu registrasi yang telah ditetapkan.
    2. Pilih misa yang akan diikuti, yaitu Misa Malam Natal 2025 atau Misa Hari Raya Natal 2025, kemudian klik tombol “Daftar”.
    3. Sistem akan mengarahkan umat ke halaman Registrasi Misa Natal 2025.
    4. Untuk melihat Denah Zona di Dalam Gereja, klik tulisan “Selengkapnya” pada bagian deskripsi.
    5. Pilih jadwal misa yang diinginkan dengan mengklik tab waktu yang tersedia (contoh: Misa Malam Natal pukul 17.00). Bagi umat yang menggunakan telepon genggam, disarankan mengubah tampilan ke mode landscape agar informasi lebih jelas terbaca.
    6. Pilih zona tempat duduk dan tentukan jumlah kursi. Setiap 1 KK BIDUK/Kode Undangan hanya dapat melakukan pendaftaran satu kali, dengan jumlah maksimal 5 kursi.
    7. Masukkan Nomor KK BIDUK sebagai Kode Undangan (khusus umat Paroki Katedral). Pastikan data sudah benar, kemudian klik “Lanjut Pembayaran”.
    8. Lengkapi data pribadi seluruh peserta misa secara satu per satu, meliputi: Nama lengkap (sesuai KTP), Nomor identitas (NIK atau Paspor), Alamat email aktif (e-voucher akan dikirim ke alamat ini), Nomor HP yang aktif.
    9. Pastikan seluruh data diisi dengan lengkap dan benar dalam waktu maksimal 15 menit.
    10. Setelah selesai, klik tombol “Beli Sekarang” untuk menyelesaikan proses registrasi.
    11. Tiket e-voucher akan dikirimkan ke alamat email yang terdaftar dalam waktu maksimal 15 menit.
    12. Jika ingin mendaftarkan misa lainnya, klik tombol kembali (back) sebanyak dua kali.
    13. Simpan tiket e-voucher dalam bentuk digital atau tangkapan layar. QR Code pada tiket wajib ditunjukkan kepada petugas di Pintu Masuk Gereja. (Sefanus Bintang Agni)

  • IDAI Dorong Pendidikan Anak Tetap Berjalan di Pengungsian Pascabencana Sumatra

    IDAI Dorong Pendidikan Anak Tetap Berjalan di Pengungsian Pascabencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Anak-anak di wilayah terdampak bencana di Sumatra terpantau masih menjalani aktivitas sehari-hari di lokasi pengungungsian. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menilai kondisi tersebut membutuhkan perhatian khusus agar hak-hak anak, terutama akses terhadap pendidikan, tetap terpenuhi.

    Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso mendorong agar proses pembelajaran bagi anak tetap diselenggarakan meski berada dalam keterbatasan. Menurutnya, jika pemulihan pascabencana membutuhkan waktu cukup lama, keberlanjutan pendidikan menjadi hal yang tidak dapat ditunda.

    “Pendidikan anak sebaiknya memang terus berlanjut. Pendidikan itu jangan hanya dipikirkan harus di gedung sekolah saja. Di tenda darurat pengungsian pun, pendidikan harus tetap bisa berjalan,” katanya di Gedung IDAI, Jakarta Pusat, Senin (22/12/2025).

    Piprim menilai penyelenggaraan sekolah darurat di pengungsian juga menjadi momentum penting untuk memberikan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat kepada anak-anak. Melalui kegiatan tersebut, anak dapat diperkenalkan pada kebiasaan mencuci tangan, pencegahan diare, hingga pemahaman mengenai pentingnya imunisasi.

    Selain aspek kesehatan, sekolah darurat juga dinilai efektif sebagai sarana mengenalkan pemilihan nutrisi yang baik serta keterampilan dasar untuk bertahan hidup. Menurut Piprim, berbagai materi tersebut dapat dikemas secara sederhana dan disesuaikan dengan kondisi pengungsian.

    “Hal ini juga menjadi imbauan bagi para relawan yang bergerak di bidang pendidikan anak. Pendidikan bagi anak-anak pengungsi perlu tetap berlanjut, meskipun tidak diselenggarakan dalam bentuk sekolah formal,” jelasnya.

    Meski demikian, Piprim menekankan bahwa penyelenggaraan sekolah darurat tetap harus memperhatikan kesiapan mental anak. Pasalnya, tidak sedikit anak yang mengalami trauma setelah bencana, sehingga pendekatan pembelajaran perlu dilakukan secara hati-hati.

    Dalam praktik pendampingan di lapangan, dokter anak dan relawan kerap menggunakan pendekatan kreatif untuk membangun rasa aman, seperti mengajak anak bermain, membuat mainan sederhana dari kertas, hingga mengenakan atribut lucu agar anak merasa lebih nyaman.

    Menurut Piprim, pendekatan tersebut dapat dikembangkan sesuai kebutuhan di lapangan. Selain itu, asesmen kondisi psikologis anak dinilai penting karena tingkat trauma yang dialami setiap anak berbeda-beda.

    Kondisi psikologis anak, lanjutnya, sangat dipengaruhi oleh situasi prabencana serta tingkat kematangan mental masing-masing. Anak dengan kematangan psikologis yang lebih baik cenderung pulih lebih cepat, sementara anak yang belum matang secara psikologis berisiko mengalami trauma yang lebih mendalam.

    Pada fase ini, Piprim juga menilai anak dapat dikenalkan pada nilai-nilai ketahanan mental, seperti belajar bersabar menghadapi bencana dan memahami bahwa peristiwa tersebut dapat dipetik hikmahnya. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu proses pemulihan psikologis anak secara bertahap.

  • Pemerintah Pastikan Angkutan Nataru Aman, Teddy Tinjau Posko Pemantauan Kemenhub

    Pemerintah Pastikan Angkutan Nataru Aman, Teddy Tinjau Posko Pemantauan Kemenhub

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan kelancaran dan keselamatan perjalanan masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya pada Senin (22/12/2025) berdiskusi dengan jajaran pimpinan Kementerian Perhubungan serta para direktur utama BUMN sektor transportasi di Posko Pusat Pemantauan Angkutan Nataru, Kementerian Perhubungan.

    Melalui unggahan di akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Seskab Teddy menyampaikan bahwa pemerintah tetap memberi perhatian serius terhadap masyarakat yang terdampak bencana di Sumatra. Namun, di saat bersamaan, pemerintah juga berkewajiban memastikan mobilitas masyarakat pada akhir tahun berjalan aman, nyaman, dan lancar.

    “Masa akhir tahun ini akan ada lebih dari 60 juta orang yang akan melakukan perjalanan. Pemerintah harus memastikan perjalanan masyarakat pada masa Natal dan Tahun Baru dapat berjalan lancar, nyaman, dan aman,” ujar Teddy. 

    Untuk mendukung kelancaran arus Nataru, pemerintah menghadirkan Program Diskon Tiket Nataru 2025/2026 di berbagai moda transportasi. Program tersebut mencakup diskon tiket kereta api oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar 30% untuk tiket ekonomi komersial bagi 1,5 juta penumpang.

    Di sektor angkutan laut, PT PELNI memberikan diskon 20% dari tarif dasar bagi penumpang kelas ekonomi. Sementara itu, pada moda transportasi udara, pemerintah memberlakukan diskon tiket pesawat sebesar 13–14% serta memperpanjang jam operasional bandara guna memperlancar mobilitas penumpang. 

    Selain itu, PT ASDP Indonesia Ferry memberikan diskon 100% tarif jasa kepelabuhanan melalui aplikasi Ferizy. Pemerintah juga memberlakukan pengurangan tarif hingga 20 % di 26 ruas jalan tol, bahkan beberapa ruas tol digratiskan selama periode Nataru.

    Teddy meminta seluruh pimpinan dan jajaran BUMN transportasi turun langsung ke lapangan untuk memastikan kualitas pelayanan dan kenyamanan fasilitas bagi masyarakat. 

    “Jangan anggap ini kegiatan tahunan biasa. Harus ada perbaikan dari tahun sebelumnya,” katanya. 

    Dia juga meminta seluruh jajaran terkait untuk fokus pada pengawasan titik-titik rawan, baik di darat, laut, maupun udara, guna memastikan perayaan Tahun Baru 2026 berlangsung aman, lancar, dan bebas kecelakaan.

    “Pemerintah menargetkan penyelenggaraan angkutan Nataru tahun ini dapat berjalan optimal di tengah tingginya mobilitas masyarakat, sekaligus tetap mengedepankan keselamatan sebagai prioritas utama,” ujar Teddy.

  • Kata Jusuf Kalla soal Pemerintah Tolak Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra

    Kata Jusuf Kalla soal Pemerintah Tolak Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam menentukan mekanisme penanganan bencana, termasuk terkait penerimaan bantuan asing.

    Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu melihat pemerintah kini telah membuka ruang bagi bantuan dari luar negeri, khususnya yang disalurkan melalui organisasi sosial internasional. Ia menyebut bantuan tersebut mulai masuk sejak akhir pekan lalu.

    “Ya seperti juga ada di media, pemerintah sejak Jumat yang lalu sudah membuka bantuan asing dari organisasi sosial dari internasional seperti yang disumbang di Medan itu oleh Uni Emirat itu dari lembaga sosial hampir sampai Red Crescent atau tempat lain,” kata Jusuf Kalla di Markas Besar PMI, Senin (22/12/2025).

    Namun, dia menjelaskan bahwa pemerintah tidak secara resmi mengajukan permintaan atau seruan internasional (appeal) untuk bantuan tersebut. Hal itu menjadi dasar mengapa bantuan asing tidak serta-merta diterima secara terbuka.

    “Jadi sudah bisa karena selalu saya gambarkan kalau tetangga kita kena bencana, musibah tanpa diminta kita datang, jadi selama pemerintah tidak minta, tidak appeal, silakan aja bagi itu tidak akan terima. Cuma pemerintah tidak appeal, tidak minta,” ujarnya. 

    Dia pun membandingkan situasi ini dengan penanganan bencana tsunami di Aceh pada 2004, di mana pemerintah secara aktif meminta bantuan dunia internasional. 

    “Berbeda dengan waktu tsunami, pemerintah meminta dunia internasional membantu, tapi ini tidak perlu. Tapi kalau orang dengan rela bantu ya silakan itu terjadi di mana-mana,” terangnya.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Aceh memastikan bantuan internasional untuk bencana Sumatra dapat masuk ke wilayah bencana, kecuali berasal dari government atau pemerintah negara asing. 

    Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan, dari konfirmasi yang pihaknya melakukan dengan Kementerian Dalam Negeri, diketahui bahwa bantuan internasional yang bersifat non-government to government selama ini dibenarkan. Meski begitu, bantuan government to government belum ada arahan.  

    “Dengan demikian, pihak NGO’s Internasional atau sejenisnya bisa memberikan bantuan dalam upaya pemulihan Aceh pascabencana. Mereka tentu harus melaporkan kepada BNPB dan BPBA,” katanya dalam keterangan teks yang diterima Bisnis, Senin (22/12/2025). 

    Lebih lanjut, terkait bantuan barang atau logistik kata dia, akan mengikuti aturan pelaporan instansi kebencanaan, sedangkan ihwal program pemulihan akan dikomunikasikan dengan pemerintah pusat dan pemerintah Aceh.

    Pada awal Desember lalu, pemerintah menyampaikan belum membuka peluang untuk menerapkan skema penanganan bencana khusus seperti yang pernah diberlakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) pascagempa dan tsunami Palu pada 2018 untuk membuka keran bantuan dari internasional. 

    Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam doorstop usai konferensi pers perkembangan penanggulangan bencana Sumatra di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025). 

    Menjawab pertanyaan apakah pemerintah akan mempertimbangkan opsi serupa Palu 2018, Prasetyo menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih mampu menangani keseluruhan kebutuhan darurat. “Untuk sementara ini belum ya,” kata Prasetyo. 

  • Hashim Bantah Tudingan Prabowo Miliki Jutaan Hektare Kebun Sawit: Itu Fitnah

    Hashim Bantah Tudingan Prabowo Miliki Jutaan Hektare Kebun Sawit: Itu Fitnah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Pembina Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) Hashim Djojohadikusumo membantah keras tudingan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki jutaan hektare kebun sawit di Sumatra maupun wilayah lain di Indonesia.

    Hashim menegaskan, isu tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang terus diproduksi serta disebarkan melalui media sosial.

    Pernyataan itu disampaikan Hashim saat memberikan sambutan dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 GEKIRA di Nusantara Ballroom NT Tower, Jakarta, Minggu (21/12/2025).

    “Tidak benar. Pak Prabowo tidak punya satu hektare pun lahan sawit, di Sumatra maupun di mana pun di Indonesia,” tegas Hashim di hadapan kader dan tamu undangan.

    Hashim menilai narasi mengenai kepemilikan kebun sawit sengaja dihembuskan untuk merusak reputasi Presiden Prabowo, terutama di tengah langkah pemerintah yang tengah menertibkan sektor sumber daya alam, termasuk penanganan kebun sawit ilegal dan penguasaan lahan oleh negara.

    Menurutnya, serangan berbasis disinformasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari kepentingan kelompok tertentu yang merasa terganggu oleh kebijakan penertiban tersebut.

    “Ini bukan kritik yang sehat, tetapi fitnah yang disebarkan secara sistematis,” ujar Hashim.

    Dalam kesempatan itu, Pria yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim itu mengungkapkan bahwa serangan terhadap Presiden Prabowo di media sosial terjadi hampir setiap hari dan mencakup berbagai tuduhan yang dinilainya menyesatkan publik.

    “Tiap hari di media sosial itu isinya fitnah. Macam-macam tuduhannya, mulai dari disebut punya kebun sawit, menguasai hacker, sampai dituding bertanggung jawab atas berbagai bencana alam,” katanya.

    Dia menegaskan, arus informasi yang tidak terverifikasi di ruang digital berpotensi membentuk opini publik yang keliru apabila tidak disikapi secara kritis.

    “Media sosial harus disikapi dengan hati-hati. Banyak kebohongan dan ujaran kebencian,” tegas Hashim.

    Hashim pun meminta kader GEKIRA serta Partai Gerindra untuk aktif meluruskan informasi yang beredar dengan menyampaikan fakta secara konsisten dan bertanggung jawab.

    “Tolong sebarkan kebenaran. Jangan biarkan fitnah menjadi konsumsi publik setiap hari,” tandas Hashim.

  • Gibran Minta Maaf ke Korban Banjir Sumatra, Janji Optimalkan Penanganan Bencana

    Gibran Minta Maaf ke Korban Banjir Sumatra, Janji Optimalkan Penanganan Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta maaf atas kekurangan pemerintah dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra.

    Hal itu disampaikan Gibran saat mengunjungi Desa Sibalangan, Adian Koting, Tapanuli Utara, Sumatera Utara (Sumut), pada Senin (22/12/2025).

    “Memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penanganan pascabencana masih terdapat kekurangan,” ujar Gibran.

    Dia memastikan bahwa pemerintah akan terus mengoptimalkan penanganan pasca bencana di lapangan melalui stakeholder terkait.

    Penanganan, kata Gibran, melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat hingga pemulihan infrastruktur wilayah terdampak bencana.

    “Saya pastikan, pemerintah akan terus memberikan upaya maksimalnya dalam mempercepat dan menyempurnakan penanganan di lapangan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, dalam rangkaian kunjungan kerja di Sumatra, Gibran sempat mengunjungi Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat Petrus Ombulata di Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Minggu (21/12/2025). 

    Eks Wali Kota Solo itu menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jemaat, disertai ucapan selamat Natal dan doa bagi masyarakat.

    Lebih lanjut, Gibran mengajak seluruh jemaat untuk turut mendoakan masyarakat yang tengah terdampak bencana alam di sejumlah wilayah. Dia berharap semangat Natal dapat menjadi penguat dan penghibur bagi mereka yang sedang menghadapi cobaan.

    “Dan tak lupa kita doakan juga saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, semoga bencana ini cepat selesai dan para korban keluarga semua bisa cepat pulih kembali,” tutur Gibran.

  • Raja Juli Tanam Bibit Trembesi hingga Durian di TN Tesso Nilo

    Raja Juli Tanam Bibit Trembesi hingga Durian di TN Tesso Nilo

    Bisnis.com, PEKANBARU – Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni menegaskan komitmen pemerintah dalam memulihkan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) melalui program rehabilitasi hutan dan lahan.

    Raja Juli Antoni menyebutkan pemerintah telah menyiapkan berbagai jenis bibit pohon untuk mendukung restorasi ekosistem kawasan konservasi tersebut.

    “Bibit yang disiapkan untuk ditanam kembali di TNTN meliputi trembesi, mahoni, kulim, sengon, aren, pulai, jengkol, petai, hingga durian. Penyiapan bibit kami lakukan secara paralel dengan proses penertiban dan penumbangan sawit ilegal di dalam kawasan taman nasional,” ujarnya dikutip Senin (22/12/2025).

    Dia menjelaskan pemerintah tidak hanya fokus pada penegakan aturan di TNTN, tetapi juga memastikan adanya langkah lanjutan berupa pemulihan kawasan yang telah mengalami degradasi.

    Menurutnya, bibit-bibit tersebut akan langsung ditanam begitu lahan kembali ke fungsi kawasan konservasi.

    Dia berharap dengan penanaman kembali tersebut dapat menjadi bagian dari upaya mengembalikan tutupan hutan alami serta menjaga keseimbangan ekosistem di Tesso Nilo.

    Lebih lanjut, Menhut menekankan pentingnya kesiapan bibit pohon sebagai langkah antisipasi ketika proses dialog dengan masyarakat menghasilkan kesepakatan pengembalian lahan. 

    Dengan ketersediaan bibit yang memadai, kata dia, proses rehabilitasi hutan dan lahan dapat segera dilakukan tanpa menunggu waktu lama.

    “Pemerintah berharap upaya rehabilitasi ini dapat memulihkan fungsi ekologis TNTN sebagai habitat satwa liar sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan konservasi di Provinsi Riau,” imbuhnya.

  • Daftar Provinsi yang Umumkan Kenaikan UMP 2026, Sumut Naik 7,9%

    Daftar Provinsi yang Umumkan Kenaikan UMP 2026, Sumut Naik 7,9%

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah provinsi sudah mengumumkan kenaikan upah minimum atau UMP 2026. Beberapa di antaranya yakni Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Selatan (Sumsel).

    Adapun pemerintah memerintahkan kenaikan UMP paling lambat diumumkan pada Rabu, 24 Desember 2025.

    Kemudian penetapan UMP baru diberlakukan per 1 Januari 2026.

    Berikut ini daftar provinsi yang sudah menetapkan kenaikan UMP 2026:

    1. Sumatra Utara (Sumut)

    Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution telah mengumumkan kenaikan UMP Sumut tahun 2026 sebesar 7,9% pada Jumat (19/12/2025) lalu.

    Dengan kenaikan tersebut, UMP Sumut yang sebelumnya sebesar Rp2.992.559 bertambah sekitar Rp236.412 menjadi Rp3.228.971.

    2. Sumatra Selatan (Sumsel)

    Sementara itu, Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru resmi menetapkan nilai UMP 2026 naik 7,10% atau sekitar Rp261.392, dari Rp3.681.531 menjadi Rp3.942.963.

    Kenaikan UMP ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 963/KPTS/Disnakertrans/2025 yang ditandatangani pada 19 Desember 2025. Mengacu aturan tersebut, UMP Sumsel 2026 naik sekitar 7,10 persen dibandingkan UMP 2025.

    “Saya mengumumkan UMP Provinsi Sumsel tahun 2026 sebesar Rp 3.942.963,” kata Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang dikutip dari Antara, Senin (22/12/2025).

    3. Kalimantan Tengah (Kalteng)

    Kalimantan Tengah (Kalteng) juga sudah menetapkan kenaikan UMP pada Jumat (19/12). Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menetapkan UMP 2026 naik 6,12% atau sekitar Rp212.516, menjadi Rp3.686.138.

    4. Sulawesi Utara (Sulut)

    Kemudian Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling juga telah menetapkan UMP 2026 naik 6,01% atau sekitar Rp227.205, menjadi Rp4.002.630.

    5. Sulawesi Selatan (Sulsel)

    Dewan Pengupahan Provinsi Sulsel menyepakati UMP 2026 naik Rp263.561 atau 7,21% dari Rp3.657.527. Dengan demikian, UMP Sulsel 2026 naik menjadi Rp3.921.088.

  • Tes Kemampuan Akademik SD dan SMP 2026 Segera Digelar, Cek Jadwalnya

    Tes Kemampuan Akademik SD dan SMP 2026 Segera Digelar, Cek Jadwalnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengumumkan jadwal pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs/sederajat yang dijadwalkan pada 2026. 

    Adapun, TKA ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pemetaan capaian akademik peserta didik sejak pendidikan dasar.

    Berdasarkan dokumen resmi Kemendikdasmen, pelaksanaan TKA SD dan SMP akan diawali dengan tahapan pendaftaran yang berlangsung pada 19 Januari hingga 28 Februari 2026. Seluruh satuan pendidikan perlu memastikan kesiapan administrasi dan data peserta didik sebelum tahapan berikutnya dimulai.

    Setelah pendaftaran, Kemendikdasmen akan menggelar simulasi TKA sebagai bagian dari mitigasi risiko teknis. Simulasi untuk jenjang SMP dijadwalkan pada 23 Februari hingga 1 Maret 2026, sedangkan simulasi TKA SD akan dilaksanakan pada 2 hingga 8 Maret 2026.

    Tahapan simulasi ini bertujuan memberikan pengalaman awal bagi peserta didik sekaligus menguji kesiapan infrastruktur teknologi, jaringan internet, serta mekanisme pengawasan. Pemerintah menilai simulasi menjadi krusial untuk menekan potensi kendala teknis yang sempat muncul pada pelaksanaan TKA jenjang pendidikan menengah.

    “Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan satuan pendidikan dan murid dalam menghadapi TKA berikutnya,” demikian isi dokumen tersebut dikutip Senin (22/12/2025).

    Adapun pelaksanaan TKA utama untuk jenjang SMP direncanakan berlangsung pada 6 hingga 16 April 2026. Sementara itu, TKA SD dijadwalkan digelar pada 20 hingga 30 April 2026. 

    Kemendikdasmen juga menyiapkan jadwal susulan bagi peserta didik yang berhalangan mengikuti TKA utama. Pelaksanaan TKA susulan direncanakan berlangsung pada 11 hingga 17 Mei 2026, dengan prosedur dan standar pelaksanaan yang sama seperti jadwal utama.

    Setelah seluruh tahapan tes selesai, proses pengolahan hasil akan dilakukan pada 18 hingga 23 Mei 2026. Pemerintah menargetkan pengumuman hasil TKA SD dan SMP dapat dilakukan secara nasional pada 24 Mei 2026.

    Jadwal Pelaksanaan TKA Jenjang SD dan SMP 2026

    1. Pendaftaran

    19 Januari–28 Februari 2026

    2. Simulasi

    * SMP: 23 Februari–1 Maret 2026

    * SD: 2–8 Maret 2026

    3. Gladi Bersih

    9–17 Maret 2026

    4. Pelaksanaan Utama

    * SMP: 6–16 April 2026

    * SD: 20–30 April 2026

    5. Pelaksanaan Susulan

    11–17 Mei 2026

    6. Pengolahan Hasil

    18–23 Mei 2026

    7. Pengumuman Hasil

    24 Mei 2026