Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • DPR Sambut Baik Langkah BPOM-TNI Kerja Sama Produksi Obat

    DPR Sambut Baik Langkah BPOM-TNI Kerja Sama Produksi Obat

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono memandang baik kerja sama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memproduksi obat dan mendistribusikan obat hasil produksi laboratorium farmasi militer.

    Menurut dia, TNI memiliki kapasitas pabrik yang besar dan tentu memiliki rumah sakit yang banyak tersebar di seantero nusantara, yang memang membutuhkan obat untuk melayani masyarakat.

    “Jadi kesepakatan itu selama dijalankan sesuai dengan aturan dan undang-undang dan standar kesehatan Indonesia, ya itu sangat baik,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

    Legislator Golkar ini merasa kerja sama itu tidak berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI. Pasalnya, menurut dia TNI juga memiliki tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP). 

    “Saya rasa tidak ya. Saya rasa tidak, karena kan TNI memiliki operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Ini bisa masuk ke kategori tersebut,” tegasnya.

    Sebagai informasi, mengutip laman resmi BPOM pada Kamis (24/7/2025), BPOM, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertahanan melakukan penandatanganan kesepakatan bersama untuk meningkatkan ketersediaan obat dan makanan guna mendukung kesehatan dan ketahanan nasional.

    Nantinya, BPOM bersama Kementerian Pertahanan akan mendukung penyediaan obat-obatan generik yang terjangkau di gerai apotek desa, sebagai bagian dari upaya menjamin akses obat yang merata dan berkualitas bagi masyarakat. 

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut saat ini pihaknya telah mulai memproduksi obat-obatan. Nantinya obat tersebut akan diserahkan kepada Koperasi Merah Putih. 

    “Produksi obat sudah berjalan dan kita akan hibahkan kepada Satgas Koperasi Merah Putih, 5 Oktober nanti kita produksi massal obat dan kirim ke desa-desa dengan harga 50% lebih murah dari pasaran agar bisa dinikmati rakyat,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar yakin Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki standar dan kompetensi untuk memproduksi obat. 

    Namun, tentu pihaknya juga akan melakukan sertifikasi cara pembuatan obat yang baik (CPOB) agar obat yang diproduksi sesuai standar keamanan, khasiat, dan mutunya.

  • Kronologi Bentrok Agenda Ceramah Habib Rizieq di Pemalang, 15 Orang Terluka

    Kronologi Bentrok Agenda Ceramah Habib Rizieq di Pemalang, 15 Orang Terluka

    Bisnis.com, JAKARTA — Polisi menjelaskan kronologi bentrok antara ormas Front Pembela Islam (FPI) dengan Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI LS) di Pemalang, Jawa Tengah.

    Kapolres Pemalang, AKBP Eko Sunaryo menjelaskan kejadian ini berkaitan dengan pelaksanaan pengajian atau dakwah Habib Rizieq Shihab pada Rabu (23/7/2025). 

    Kegiatan ini berlangsung sejak Rabu sore pukul 15.00 WIB hingga Kamis (24/7/2025) dini hari sekitar pukul 03.45 WIB.

    Sebelum pelaksanaan itu berlangsung, Eko menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan gelar koordinasi keamanan yang dihadiri oleh aparat keamanan, FPI dan PWI LS.

    “Dari pertemuan tersebut, disepakati Surat Pernyataan Bersama yang berisi komitmen bahwa kegiatan tetap berjalan dengan aman,” ujar Eko dalam keterangan tertulis, Kamis (24/7/2025).

    Hanya saja, sekitar 23.00 WIB hingga 23.30 WIB terjadi bentrok antara dua kelompok ormas itu. Lokasi bentrok ini berjarak sekitar 50 meter dari panggung utama. Berdasarkan informasi yang dihimpun, bentrok ini disebabkan oleh penolakan kedatangan Habib Rizieq.

    Berdasarkan catatan kepolisian, bentrokan itu telah mengakibatkan sejumlah korban luka, termasuk dari pihak PWI LS dan FPI serta aparat Kepolisian.

    “Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat 4 anggota Polri mengalami luka,” tutur Eko.

    Sementara itu, di kubu PWI LS tercatat ada sembilan korban luka. Sementara dari FPI terdapat dua orang mengalami luka di bagian kepala.

    Adapun, Eko menekankan bahwa meskipun ada insiden tersebut, pelaksanaan pengajian tetap berlangsung dengan lancar sampai dengan pukul 01.00 WIB.

    “Situasi di Desa Pegundan kini telah berangsur normal dan terkendali. Aparat kepolisian tetap siaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi potensi gangguan lanjutan serta memberikan jaminan rasa aman bagi warga,” pungkas Eko.

  • Pimpinan DPR Terima Surat Kajian Soal Putusan MK dari Komisi III

    Pimpinan DPR Terima Surat Kajian Soal Putusan MK dari Komisi III

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR, Puan Maharani menyebut surat yang diterima pimpinan DPR dari pimpinan Komisi III DPR tentang Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada.

    Hal tersebut dirinya sampaikan seusai Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Adapun, Puan menjelaskan surat yang pihaknya terima ini adalah tentang kajian Komisi III DPR terhadap putusan MK yang memisahkan jadwal keserentakan pemilu nasional dan lokal.

    “Surat yang dari Komisi III adalah berkait dengan kajian telaah terkait dengan situasi atau masalah yang kemarin sedang bergulir yang di hal-hal yang menjadi keputusan MK,” katanya.

    Dengan demikian, Puan kembali menegaskan bahwa masukan-masukan dari Komisi III DPR terkait dengan putusan MK itu akan dibahas pimpinan DPR sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 

    “Jadi tadi memang suratnya sudah masuk ke dalam Rapat Paripurna untuk nanti dan disetujui di Rapat Paripurna untuk kemudian dibahas oleh pimpinan,” ucap dia.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang membuka dan memimpin Rapat Paripurna menyebut bahwa pimpinan DPR telah menerima surat dari pimpinan Komisi III DPR.

    “Pimpinan dewan telah menerima surat pimpinan komisi III DPR Nomor B/799/TW.01.02/7/2025 tanggal 23 Juli 2025 perihal Mahakamah Konstitusi. Surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib DPR RI dan mekanisme yang berlaku,” urainya.

  • Respons Puan Soal Hubungan PDIP-Gerindra Seperti Kakak-Adik: Hubungannya Memang Baik

    Respons Puan Soal Hubungan PDIP-Gerindra Seperti Kakak-Adik: Hubungannya Memang Baik

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani turut menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengibaratkan PDIP dengan Partai Gerindra sebagai ‘Kakak-Adik’.

    Puan membenarkan bahwa dirinya pun merasa partai berlogo banteng dan burung garuda itu memiliki hubungan bak kakak beradik.

    “Iya, kakak adik,” katanya seusai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

    Puan pun sependapat dengan Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang menuturkan bahwa pernyataan yang disampaikan Prabowo jangan serta merta dimaknai sebagai sarat ajakan politik, karena memang dua partai ini memiliki hubungan yang baik.

    “Iya kan memang hubungannya baik dari dulu kakak-adik,” ujarnya.

    Sebelumnya, Said mengapresiasi pernyataan Prabowo yang yang mengibaratkan PDIP dan Gerindra sebagai kakak dan adik. Dia menekankan agar pernyataan itu jangan dimaknai sebagai kode PDIP masuk dalam pemerintahan.

    “Itulah problem kita, kita selalu cara pandangnya transaksional. Presiden dengan tulus menyampaikan kakak beradik kita maknai PDIP akan masuk, kita maknai presiden akan mengajak, tidak boleh seperti itu,” pintanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melontarkan kelakar ke Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat memberikan sambutan pada Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). 

    Dia menyebut bahwa partainya dan Puan memiliki kedekatan. Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo sebagai ketua umum, diibaratkan memiliki hubungan ‘adik kakak’ dengan PDI Perjuangan (PDIP), partai yang kini dipimpin Ibunda Puan, Megawati Soekarnoputri.   

    “Ini sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini. Tapi benar kita ini karena apa ya? Demokrasi kita kan diajarkan oleh negara barat jadi enggak boleh koalisi satu itu memang benar harus ada yang di luar, koreksi kita gitu ngoreksi, tapi ya sedulur, ya kan?,” terangnya. 

  • Kesepakatan Transfer Data Pribadi dengan AS, Puan: Pemerintah Harus Bisa Lindungi WNI

    Kesepakatan Transfer Data Pribadi dengan AS, Puan: Pemerintah Harus Bisa Lindungi WNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR, Puan Maharani berpendapat pemerintah harus bisa melindungi data pribadi Warga Negara Indonesia (WNI), terlebih saat ini ada kesepakatan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) mengenai transfer data pribadi.

    Perlu diketahui, kesepakatan itu masuk dalam kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan AS yang termuat dalam pernyataan resmi Gedung Putih.

    “Pemerintah harus bisa melindungi terkait dengan data pribadi yang ada bagi Warga Negara Indonesia, yang mana kita sudah mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,” katanya seusai Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/7/2025).

    Dengan demikian, Puan juga meminta agar pemerintah melalui kementerian terkait untuk dapat menjelaskan sejauh mana batas data pribadi WNI sudah terlindungi.

    “Dan bagaimana dengan undang-undang perlindungan data pribadi kita, apakah memang itu benar-benar bisa melindungi data-data yang ada bagi warga negara Indonesia?” tanyanya kepada pemerintah.

    Sependapat, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono juga mengingatkan bahwa Indonesia sudah memiliki  Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). 

    Dengan demikian, menurutnya setiap kesepakatan apapun yang dibuat Indonesia dengan negara manapun haruslah sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia.

    “Harus diingat bahwa kita juga memiliki undang-undang akan perlindungan data pribadi. Jadi kesepakatan apapun yang dibuat dengan negara manapun, ya harus sesuai dengan undang-undang yang kita miliki,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

    Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan bahwa ketentuan transfer data antarnegara tetap tunduk pada regulasi nasional, termasuk Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan aturan teknis yang berlaku. 

    “Keleluasaan transfer data yang diberikan kepada Amerika maupun negara mitra lainnya hanya untuk data-data komersial, bukan untuk data personal/individu dan data yang bersifat strategis,” ujar Haryo kepada wartawan, Rabu (23/7/2025).

  • Momen Anggota Dewan Angkat Poster Dukungan untuk Palestina di Rapat Paripurna

    Momen Anggota Dewan Angkat Poster Dukungan untuk Palestina di Rapat Paripurna

    Bisnis.com, JAKARTA — Para anggota dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 mengangkat poster dukungan untuk Gaza, Palestina, pada hari ini, Kamis (24/7/2025).

    Poster-poster itu berisikan foto kondisi anak-anak di Gaza dengan tulisan #SelamatkanAnakPalestina #StopGenocide. Adapun, momen tersebut terjadi setelah Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menginterupsi Rapat paripurna.

    Sukamta mengatakan bahwa situasi hari ini di Gaza, Palestina semakin memprihatinkan. Dia berujar, kala Israel tidak bisa membunuh dengan bom dan senjata, akhirnya melakukan pembunuhan dengan melaparkan rakyat Gaza tiap harinya.

    “Ketika mereka tidak bisa dibunuh dengan bom dan senjata, Israel melakukan pembunuhan dengan melaparkan rakyat di Gaza tiap hari, puluhan sampai ratusan anak-anak, mayoritas anak-anak dan orang tua meninggal karena kelaparan dan kehausan,” kata dia dalam rapat itu.

    Dia melanjutkan dan memohon supaya DPR RI bisa mengambil video dukungan untuk penghentian genosida di Gaza dan meminta pimpinan serta seluruh anggota mengangkat poster sebagai simbol dukungan DPR RI untuk menyetop genosida di Gaza.

    Setelah itu, para pimpinan dan anggota dewan yang hadir di sana mengangkat posternya. Beberapa dari mereka juga membentangkan dan menggunakan syal bermodel bendera Palestina dengan tulisan Save Palestine. Kemudian, juga diputarlah video kondisi di Gaza.

    Merespons hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa yang sedang memimpin rapat paripurna tersebut mengucapkan terima kasih kepada Sukamta dan ikut mengangkat poster yang sama.

    “Terima kasih Pak Sukamta. Kita atas apa yang disampaikan oleh Pak Sukamta, pimpinan menerima ini untuk kita sama-sama mengangkat poster yang sudah tersedia,” ucap Saan.

  • Cak Imin Kasih Sinyal Ingin Kembali Berkoalisi dengan Gerindra di Pemilu 2029

    Cak Imin Kasih Sinyal Ingin Kembali Berkoalisi dengan Gerindra di Pemilu 2029

    Bisnis.com, Jakarta — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melemparkan sinyal bahwa pihaknya siap berkoalisi kembali bersama Presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2029.

    Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar mengatakan selama koalisi PKB-Gerindra bisa bermanfaat untuk masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan pada Pemilu 2029 nanti PKB akan merapat ke barisan Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi koalisi PKB dan Pak Prabowo ini harus menjadi koalisi yang produktif dan bisa bermanfaat untuk masyarakat, kalau itu bisa terbukti bermanfaat, PKB apa kata Pak Prabowo lah,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Kendati demikian, Cak Imin menegaskan bahwa Pemilu 2029 masih sangat jauh untuk didiskusikan pada tahun ini. Menurut Cak Imin, kini PKB fokus mendukung semua program Presiden Prabowo Subianto

    “Tapi itu nanti lah, kan masih jauh sekali. Pokoknya koalisi ini untuk PKB dan Pak Prabowo,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan  bahwa dirinya nyaman berada di tengah-tengah PKB dan Nahdlatul Ulama (NU). Dia menilai bahwa NU selalu tampil sebagai penyelamat ketika Indonesia mengalami krisis besar. 

    “Saya dulu merasa sangat dekat dengan Gus Dur. Di saat-saat genting, saat-saat kritis, krisis besar bangsa Indonesia, NU selalu tampil sebagai penyelamat dan stabilitator,” kata Prabowo. 

    Prabowo menilai, sikap NU tersebut sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmat untuk semesta alam, yang moderat, sejuk, dan mendamaikan.

  • Perlu Modal Besar jadi Kepala Daerah, PKB Usul Gubernur Ditunjuk Presiden

    Perlu Modal Besar jadi Kepala Daerah, PKB Usul Gubernur Ditunjuk Presiden

    Bisnis.com, Jakarta — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setuju jika kepala daerah setingkat gubernur ditunjuk langsung oleh Presiden.

    Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa PKB dan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) telah mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. 

    “Kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk jadi kepala daerah yang kadang-kadang ini tidak rasional,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Kemudian, kata pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut kepala daerah juga seringkali bergantung pada pemerintah pusat dalam segala aspek.

    “Ujung-ujungnya pemerintah daerah ini kan bergantung juga pada pemerintah pusat, jadi belum bisa mandiri,” katanya

    Melihat kondisi tersebut, Cak Imin dan NU berpandangan harus ada jalan yang cepat dan efektif untuk mewujudkan keinginan rakyat dan pemerintah pusat.

    “Makanya usul kami ada 2 pola, pertama itu gubernur menjadi perwakilan pemerintah pusat di daerah yang ditunjuk oleh presiden,” ujarnya.

    Sementara itu, kata Cak Imin, pola kedua yaitu untuk kepala daerah setingkat bupati ditunjuk oleh rakyat melalui DPRD.

    “Ini hasil kesimpulan kami,” tuturnya

  • Wapres Gibran Diusulkan Ngantor di IKN, Begini Respons Cak Imin

    Wapres Gibran Diusulkan Ngantor di IKN, Begini Respons Cak Imin

    Bisnis.com, Jakarta — PKB mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk segera memanfaatkan Ibu Kota Negara (IKN) agar tidak mangkrak.

    Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa semua ide terkait IKN saat ini harus ditampung Presiden Prabowo Subianto, salah satunya wacana Wapres Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN.

    Pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut optimistis jika Wapres Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN, maka IKN bisa cepat rampung dan tidak mangrak proses pembangunannya.

    “Yang penting jangan membiarkan IKN ini terlalu lama tidak bermanfaat, harus cepat dimanfaatkan,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/7).

    Cak Imin juga berharap Presiden Prabowo Subianto bisa mengoptimalkan IKN agar bisa segera dirasakan manfaatnya bagi Indonesia.

    “Semua ide soal IKN ini harus kita tangkap, agar lebih optimal,” katanya.

    Cak Imin mengatakan bahwa sikap PKB terkait IKN hanya tinggal menunggu arahan dari pihak Otorita IKN dan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Saya nunggu saja, PKB nunggu saja dari bagaimana otorita IKN dan Pak Presiden, yang penting jangan terlalu lama dibiarkan tidak bermanfaat IKN ini,” ujarnya

  • Zulhas: Pemerintah Gelar Rapat Soal Beras Oplosan Jumat Ini

    Zulhas: Pemerintah Gelar Rapat Soal Beras Oplosan Jumat Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa pemerintah akan menggelar rapat guna membahas penanganan kasus beras oplosan pada Jumat (25/7/2025).

    Zulhas mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan langkah terkoordinasi bersama berbagai instansi. “Hari Jumat saya rapat itu,” ujar Zulhas singkat.

    Saat ditanya lebih lanjut siapa saja yang akan terlibat dalam rapat tersebut, dia menjelaskan bahwa seluruh pihak terkait akan diikutsertakan.

    “Dengan seluruhnya, Satgas, penegak hukum, kementerian terkait,” jelasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti praktik curang sejumlah pengusaha yang mencampur beras biasa dan menjualnya dalam kemasan premium.

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun menunjukkan kemarahannya terhadap kejahatan tersebut saat memberikan pidato dalam acara peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

    Prabowo mengungkap bahwa dirinya menerima laporan mengenai praktik pengoplosan beras yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dia dengan tegas menyebut aksi ini sebagai bentuk penipuan.

    “Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium dijual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara ini kan penipuan ini adalah pidana,” katanya dalam forum itu, Senin (21/7/2025).

    Menanggapi perbuatan tersebut, Prabowo langsung mengambil sikap dan meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindaklanjuti kasus ini secara tegas.

    Dia menyebut bahwa penindakan hukum sangat penting karena praktik tersebut telah merugikan perekonomian nasional.

    Dalam pidatonya, Prabowo juga membeberkan estimasi kerugian ekonomi yang diderita akibat praktik pengoplosan ini, yakni sebesar Rp100 triliun setiap tahun.

    “Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia kerugian oleh bangsa Indonesia kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menyayangkan bahwa kerugian besar tersebut hanya dinikmati oleh segelintir pihak.

    Prabowo menekankan bahwa pemerintah sudah bersusah payah mengumpulkan pemasukan negara, namun hasilnya justru dinikmati oleh oknum pengusaha curang.

    “Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang, setengah mati pajak ini lah, Bea Cukai ini lah. dan sebagainya. Ini Rp100 triliun kita rugi tiap tahun dinikmati oleh hanya empat, lima kelompok usaha,” katanya.

    Alasan Prabowo menyampaikan isu ini dalam acara peluncuran kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah agar seluruh pemimpin daerah bisa memahami situasi tersebut secara utuh.

    “Ini saya sampaikan di acara yang penting ini karena di sini banyak bupati, banyak gubernur yang hadir, ribuan kepala desa, saya anggap ini adalah pengkhianat kepada bangsa dan rakyat, ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima,” ucapnya.

    Presiden kembali menginstruksikan penindakan terhadap para pelaku. Khususnya, agar mengembalikan uang negara dan tak melakukan praktik koruptif kembali.

    “Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak. Kalau mereka kembalikan Rp100 triliun itu oke, kalau tidak kita sita itu penggilingan-penggiling padi yang brengsek itu,” tegas Prabowo.