Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Natalius Pigai: Pertukaran Data dengan AS Tidak Bertengangan dengan HAM

    Natalius Pigai: Pertukaran Data dengan AS Tidak Bertengangan dengan HAM

    Bisnis.com, JAKARTA- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan kesepakatan pertukaran data dengan Amerika Serikat (AS), yang tercantum dalam kesepakatan dagang, tidak bertentangan dengan HAM.

    Hal itu, kata dia, karena pertukaran data itu jelas disebutkan sesuai dengan hukum Indonesia sehingga tidak melanggar HAM atau tidak bertentangan dengan prinsip HAM apa pun.

    “Dalam klausul kan disebutkan bahwa pertukaran data tersebut dilakukan berdasarkan hukum Indonesia dalam hal ini tentunya rujukan kita adalah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP),” kata Natalius dikutip Antara, Sabtu (27/7/2025).

    Dia pun menekankan pemerintah pasti menjamin pertukaran data dimaksud dilakukan dengan hati-hati, bertanggung jawab, dan memastikan aspek keamanannya.

    Ditegaskan Natalius, karena pertukaran data dilakukan berdasarkan hukum Indonesia, maka bentuk penyerahan data pribadi tidak dilakukan secara bebas, tetapi berdasarkan pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur dalam tata kelola lalu lintas data pribadi lintas negara.

    “Artinya kalau itu yang dilakukan, sekali lagi tidak melanggar HAM atau tidak bertentangan dengan prinsip HAM apa pun,” tuturnya.

    Diketahui melalui laman resminya, Gedung Putih mengumumkan AS dan Indonesia telah menyepakati kerangka kerja untuk merundingkan Agreement on Reciprocal Trade alias Perjanjian Perdagangan Timbal Balik guna memperkuat kerja sama ekonomi, yang merupakan bagian dari tarif resiprokal ala Presiden AS Donald Trump.

    Salah satu poin utama dalam kesepakatan itu berupa penghapusan hambatan perdagangan digital, termasuk komitmen Indonesia untuk memberikan kepastian terhadap perpindahan data ke Negeri Paman Sam.

    Dalam butir Removing Barriers for Digital Trade, disebutkan bahwa Indonesia akan mengakui AS sebagai negara dengan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai hukum berlaku di Indonesia, yang memungkinkan data dapat dipindahkan secara lintas batas secara lebih leluasa.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada data pribadi warga Indonesia yang diserahkan kepada Pemerintah AS, sebagai bagian dari kesepakatan tarif impor yang ditempuh kedua pihak.

    Pernyataan Mensesneg berkaitan dengan salah satu komitmen yang diambil Indonesia dalam kesepakatan tarif impor, yakni memberikan kepastian terkait pemindahan data pribadi ke Amerika Serikat (AS), yang mana hal tersebut dijelaskan dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Gedung Putih (23/7).

    “Jadi pemaknaannya yang tidak benar, bukan berarti kita itu akan menyerahkan data-data, apalagi data-data pribadi dari masyarakat Indonesia ke pihak sana (Amerika Serikat), tidak,” kata Mensesneg saat memberikan keterangan kepada media di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (25/7).

    Prasetyo menjelaskan bahwa ada beberapa platform yang dimiliki perusahaan Negeri Paman Sam memberi ketentuan agar masyarakat pengguna memasukkan data dan identitas.

    Pemerintah AS, kata Prasetyo, justru ingin memastikan bahwa data-data tersebut aman dan tidak disalahgunakan untuk berbagai kepentingan.

    Oleh karenanya, pemerintah memastikan dan menjamin perlindungan data pribadi warga Indonesia karena diatur dalam UU PDP.

  • Jokowi Curhat Soal Dituduh Ijazah Palsu Saat Hadiri Reuni Fakultas Kehutanan UGM

    Jokowi Curhat Soal Dituduh Ijazah Palsu Saat Hadiri Reuni Fakultas Kehutanan UGM

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan isi hatinya soal tuduhan ijazah palsu dalam acara reuni ke-45 Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Sabtu.

    Saat diminta menyampaikan sambutan, Jokowi langsung melontarkan candaan bernada sindiran soal isu ijazahnya yang belakangan mengemuka.

    “Mengenai nostalgia ya, saya lihat senang semuanya. Tapi jangan seneng dulu lho karena ijazah saya masih diragukan,” ujar Jokowi dikutip dari Antara, Sabtu (26/7/2025).

    Dia meminta para sahabatnya juga waspada sebab jika ijazahnya terbukti palsu, bisa saja seluruh angkatan turut terkena imbas.

    “Hati-hati nanti keputusan di pengadilan. Begitu keputusannya asli, Bapak Ibu boleh senang-senang. Tapi begitu tidak, yang 88 [alumni] juga kena,” ujarnya berkelakar.

    Jokowi mengaku heran dengan tudingan yang dinilainya tidak masuk akal mengingat perjuangannya menempuh seluruh proses kuliah kala itu.

    “Saya kadang geleng-geleng juga ini, kadang tidak masuk logika. Tapi ya kejadiannya seperti yang kita lihat. Ini kita kuliah sulit-sulit. Tapi kalau saya, lulus semua. Lulus terus, lulus terus,” ucapnya.

    Dia pun menyinggung sahabat lamanya, Jambro Sasongko, yang sempat berkali-kali mengulang mata kuliah matematika.

    Dengan nada bercanda, menurut Jokowi, dia tidak pernah mengulang mata kuliah lainnya Jambro sehingga tidak masuk akal jika justru ijazahnya yang kini dipersoalkan.

    “Kalau yang diragukan Pak Jambro itu boleh. Matematikanya mengulang terus. Saya itu enggak pernah mengulang,” ujar Jokowi.

    Menurutnya, tuduhan yang dialamatkan kepadanya makin tak masuk akal lantaran terus berganti fokus, dari ijazah ke skripsi lalu beralih ke program KKN.

    “Begitu ijazahnya sulit, dicari-cari salahnya, belok ke skripsi. Skripsinya juga (dianggap) palsu. Ganti lagi ke KKN. Ini dari ijazah lari ke skripsi, lari ke KKN. KKN-nya didatangi ke sana,” katanya.

    Jokowi menyebut dosen pembimbing skripsinya adalah Prof. Dr. Ir. Ahmad Sumitro, sedangkan pengujinya adalah Ranu Gede dan Ir. Sofyan Wasito.

    Dia juga masih mengingat jelas lokasi KKN yang dijalaninya bersama mahasiswa lintas fakultas di Boyolali, Jawa Tengah.

    “Saya ingat KKN-nya di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Teman-teman saya juga ingat saya. Dari Fakultas Hukum ada yang namanya Bu Yohana waktu itu, dari Fakultas Biologi ada Bu Rica, dan dari Teknik Geodesi ada yang namanya Eko,” tuturnya.

    Tak hanya itu, dia juga mengaku sempat diadukan ke polisi karena dianggap melakukan pembohongan publik saat menyebut Ir. Kasmujo sebagai dosen pembimbingnya.

    Padahal, menurut dia, Ir. Kasmujo benar-benar membimbingnya selama kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, bahkan setelah lulus masih beberapa kali menyambangi pabrik kayu miliknya untuk membantu menyelesaikan sejumlah persoalan teknis.

    “Beliau mementori bagian produksi di pabrik yang saya miliki. Sampai kapan pun saya akan menyampaikan, Pak Kasmujo itu dosen pembimbing saya. Karena memang dosen pembimbing saya,” ujar Jokowi.

    Menutup sambutannya, Jokowi mengaku jika sebenarnya kondisi kesehatannya belum pulih benar.

    “Saya ini sebetulnya kondisinya belum 100% (sehat). Selama tiga bulan ini masih dalam pemulihan,” ujar dia.

    Namun, dia terpaksa menghadiri acara reuni angkatannya tersebut agar tuduhan soal ijazah palsu kepadanya tidak semakin melebar.

    “Waktu dijenguk Pak Bambang [ditanya] ‘dateng enggak?’. Ini kalau [saya] enggak datang palsunya tambah ke mana-mana” kata Jokowi disambut gelak tawa rekan-rekannya.

  • Thailand dan Kamboja Konflik Lagi, SBY: Saya Sangat Sedih

    Thailand dan Kamboja Konflik Lagi, SBY: Saya Sangat Sedih

    Bisnis.com, Jakarta — Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku sedih dengan konflik bersenjata antara Kamboja dan Thailand.

    Padahal, menurut SBY, selama 60 tahun terakhir ASEAN telah berhasil jadi contoh bagi negara lain sebagai negara nyaman dan aman. Namun kini, anggota ASEAN yaitu Thailand dan Kamboja malah saling angkat senjata.

    “Terhadap pecahnya konflik bersenjata di sepanjang perbatasan Kamboja dan Thailand, secara pribadi saya sangat bersedih,” tuturnya melalui akun media sosial X @SBYudhoyono, Sabtu (26/7/2025).

    SBY berpandangan bahwa eksodus yang kini terjadi saat ini di perbatasan kedua negara tersebut bukan pemandangan yang baik bagi negara ASEAN. 

    “Terus terang ini sebuah set back, dari kisah sukses ASEAN sebagai model kerja sama regional yang telah berlangsung hampir 60 tahun,” katanya.

    SBY meyakini bahwa kedua negara yang kini tengah berkonflik tersebut masih bisa berdamai melalui sumber daya politik yang dimiliki oleh kelompok negara ASEAN. Maka dari itu, SBY mengimbau semua negara yang ada di kawasan ASEAN untuk turun gunung dan mendamaikan Thailand dan Kamboja agar tidak berkonflik lagi.

    “ASEAN sebagai rumah bersama, termasuk di dalamnya Kamboja dan Thailand, masih memiliki sumber daya politik untuk dorong pengakhiran konflik kedua negara tersebut,” ujarnya.

    SBY bercerita ketika dirinya menjadi Ketua ASEAN, konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja juga sempat terjadi di tahun 2011 lalu.

    “Jadi dalam kapasitas saya sebagai Ketua ASEAN, saya juga melakukan peran untuk mediasi, karena terjadi lagi kontak tembak di tahun itu,” tuturnya.

    SBY pun mengaku bersyukur bahwa konflik 2011 antara Thailand dan Kamboja berhasil diredam setelah kedua pemimpin negara tersebut dipanggil untuk membuat kesepakatan damai di Jakarta dan terjaga selama 14 tahun lamanya.

    “Artinya, saya pun tetap memiliki optimisme, konflik ini Insya Allah bisa segera dicarikan solusinya secara damai, sesuai dengan jiwa dan semangat ASEAN Charter 2007,” kata SBY.

  • Istana Beri Kejelasan Target Keppres Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara

    Istana Beri Kejelasan Target Keppres Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menegaskan berkomitmen menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, meski muncul berbagai usulan dari sejumlah pihak agar proyek ini ditunda alias moratorium.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa rencana strategis pemindahan ibu kota tetap berjalan. Meski demikian, pemerintah akan menyesuaikan terhadap kondisi terkini.

    “Berkenaan dengan IKN, tentu kita menerima semua pendapat dan masukan, apapun itu. Tetapi sebagaimana yang sudah pernah juga pemerintah sampaikan, sampai hari ini pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (25/7/2025).

    Dia menyebutkan bahwa Otorita IKN saat ini tengah bekerja keras sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyelesaian proyek, terutama pembangunan infrastruktur dasar sebagai syarat fungsional pemerintahan.

    “Kemarin hitung-hitungannya, kami berharap dalam tiga tahun ke depan [2028] bisa selesai sarana-prasarana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan. Di sana akan menampung fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” jelasnya.

    Prasetyo menambahkan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota belum akan diterbitkan dalam waktu dekat. 

    Menurutnya, keputusan tersebut baru akan diambil setelah infrastruktur minimum yang mendukung jalannya roda pemerintahan selesai dibangun.

    “Ini adalah sarana-prasarana, syarat yang kita merasa ini harus ada sebelum kita memutuskan atau Bapak Presiden menandatangani Keppres Pemindahan Ibu Kota,” pungkas Prasetyo.

  • WNI di Thailand dan Kamboja Dipastikan dalam Keadaan Aman

    WNI di Thailand dan Kamboja Dipastikan dalam Keadaan Aman

    Bisnis.com, JAKARTA — Warga Negara Indonesia (WNI) di Thailand dan Kamboja dipastikan dalam kondisi aman. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan sejauh ini belum ada laporan insiden dari WNI di kedua negara yang tengah berkonflik itu.

    “Sejauh ini aman, tidak ada masalah. Karena deputi politik luar negeri kita tetap monitor,” kata Lodewijk saat ditemui di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Menurut Lodewijk, tidak ada WNI yang berada persis di lokasi konflik karena medan peperangan berada di wilayah perbatasan antara Thailand dan Kamboja.

    Kawasan perbatasan itu merupakan wilayah hutan yang jauh dari permukiman ataupun pusat kota masing-masing negara.

    Walau demikian, pihaknya melalui Kementerian Luar Negeri akan terus memantau situasi konflik untuk mencari tahu kemungkinan adanya WNI yang terjebak di sana.

    Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phonm Penh mendapat konfirmasi dari Kamboja bahwa tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand.

    Konfirmasi tersebut diterima oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, saat menerima pengarahan langsung dari Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Kerja Sama Internasional Kamboja, Prak Sokhonn.

    “Menlu Kamboja menyampaikan informasi adanya korban di wilayah Kamboja, tetapi belum dapat memberikan konfirmasi terkait jumlah orang yang meninggal, luka-luka, ataupun bangunan-bangunan yang rusak. Ditekankan bahwa tidak ada warga negara asing yang menjadi korban,””kata pernyataan KBRI Phnom Penh yang diterima di Jakarta, Jumat.

    KBRI Phnom Penh mencatat terdapat WNI yang menetap dan bekerja di O’Smach, ibu kota Provinsi Oddar Meanchey. Informasi ini didapatkan dari aduan yang diterima via Hotline KBRI Phnom Penh. Namun demikian, tidak diketahui jumlah pasti WNI di provinsi tersebut.

    Sementara itu, tidak ada data mengenai keberadaan WNI di Provinsi Preah Vihear. Kedua provinsi yang berdekatan dengan zona konflik itu, berjarak lebih dari 6 jam jalan darat dari ibu kota Kamboja, Phnom Penh.

    Lebih lanjut, KBRI menjelaskan bahwa pada pertemuan antara Menlu Kamboja dan korps diplomatik di Phnom Penh tersebut, Sokhonn menyampaikan kronologis eskalasi konflik semenjak pertama kali ketegangan terjadi akibat bentrok senjata yang menyebabkan seorang serdadu Kamboja meninggal pada 28 Mei 2025.

    Sokhonn turut menyampaikan komitmen Pemerintah Kamboja untuk mencari solusi damai — berdasarkan hukum internasional — dari permasalahan yang saat ini dihadapi dengan Thailand.

    “Menlu Kamboja menjelaskan bahwa Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Manet, telah melayangkan surat kepada Presiden Dewan Keamanan PBB agar dilakukan pembahasan mengenai konflik yang berkembang dengan tujuan untuk mendorong kesepakatan gencatan senjata,” kata KBRI Phnom Penh.

    Surat serupa juga disampaikan kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim sebagai Ketua ASEAN, seraya menyampaikan apresiasi atas upaya PM Malaysia berkomunikasi langsung dengan kedua negara yang bertikai.

    Di saat yang sama, Menlu Kamboja menyampaikan imbauan agar warga lokal dan asing tidak melakukan perjalanan ke daerah-daerah sekitar zona konflik di Provinsi Oddar Meanchey dan Provinsi Preah Vihear.

  • Dasco Sebut Surat Komisi III Fokus untuk Rekayasa Konstitusi Pasca Putusan MK Pisahkan Pemilu

    Dasco Sebut Surat Komisi III Fokus untuk Rekayasa Konstitusi Pasca Putusan MK Pisahkan Pemilu

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut surat dari Komisi III yang dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI berfokus dalam menyikapi putusan-putusan MK yang selama ini sudah ada untuk dijalankan pada masa yang akan datang.

    “[Surat] fokus kepada rekayasa-rekayasa konstitusi atau simulasi-simulasi dari fraksi-fraksi. Itu yang akan kita coba lihat lebih dahulu,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Meski demikian, Dasco menyebut pihaknya belum membaca detail hasil kajian Komisi III DPR RI terkait Mahkamah Konstitusi (MK) itu. Oleh karena itu, dia enggan memastikan apakah surat kajian dari Komisi III ini akan berujung pada potensi UU MK direvisi. Selain itu, dia pun belum memastikan kajian ini mengarah kepada evaluasi hakim MK.                    

    “Saya belum tahu karena kemarin itu belum lihat pertimbangan dari Komisi III tentang apa yang disampaikan,” ucap dia.

    Lebih jauh, Ketua Harian Partai Gerindra ini memastikan bahwa surat kajian dari Komisi III ini akan dibahas dan ditindaklanjuti di masa sidang yang akan datang.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang membuka dan memimpin Rapat Paripurna menyebut bahwa pimpinan DPR telah menerima surat dari pimpinan Komisi III DPR.

    “Pimpinan dewan telah menerima surat pimpinan komisi III DPR Nomor B/799/TW.01.02/7/2025 tanggal 23 Juli 2025 perihal Mahkamah Konstitusi. Surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib DPR RI dan mekanisme yang berlaku,” urainya.

    Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut surat yang diterima pimpinan DPR dari pimpinan Komisi III DPR tentang Mahakamah Konstitusi (MK) akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada.

    Adapun, Puan menjelaskan surat yang pihaknya terima ini adalah tentang kajian Komisi III DPR terhadap putusan MK yang memisahkan jadwal keserentakan pemilu nasional dan lokal.

    “Surat yang dari Komisi III adalah berkait dengan kajian telaah terkait dengan situasi atau masalah yang kemarin sedang bergulir yang di hal-hal yang menjadi keputusan MK,” katanya.

  • SBY Prihatin atas Konflik Kamboja-Thailand, Desak Asean Ambil Peran Damai

    SBY Prihatin atas Konflik Kamboja-Thailand, Desak Asean Ambil Peran Damai

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan keprihatinan mendalam atas pecahnya konflik bersenjata antara Kamboja dan Thailand di wilayah perbatasan kedua negara.

    Melalui akun pribadinya di platform X (dulu Twitter), @SBYudhoyono, SBY menyebut konflik tersebut sebagai kemunduran bagi sejarah panjang kerja sama Asean yang nyaris enam dekade menjadi model stabilitas kawasan.

    “Secara pribadi saya sangat bersedih. Terus terang ini sebuah set back, dari kisah sukses Asean sebagai model kerja sama regional yang telah berlangsung hampir 60 tahun,” tulis SBY.

    SBY juga menyoroti eksodus besar-besaran warga sipil dari daerah perbatasan akibat konflik tersebut sebagai pemandangan yang menyedihkan dan bertentangan dengan semangat solidaritas kawasan.

    Kendati demikian, SBY tetap optimistis bahwa penyelesaian damai masih sangat mungkin dilakukan. Dia mendesak agar Asean segera mengambil peran aktif dan kepemimpinan yang kuat untuk menghentikan konflik ini.

    “Asean sebagai rumah bersama, termasuk di dalamnya Kamboja dan Thailand, masih memiliki sumber daya politik untuk mendorong pengakhiran konflik kedua negara tersebut. Kita semua menunggu langkah cepat dan tepat Asean, termasuk kepemimpinan yang efektif,” ujarnya.

    SBY juga mengingatkan bahwa konflik antara Kamboja dan Thailand bukan hal baru, dan memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleksitas tersendiri. Ia mengenang perannya sebagai Ketua Asean pada 2011 saat menjadi mediator dalam situasi serupa.

    “Tahun 2011, dalam kapasitas saya sebagai Ketua Asean, saya juga melakukan peran mediasi, karena terjadi lagi kontak tembak di tahun itu,” kenangnya.

    Dalam pertemuan segitiga di Jakarta yang melibatkan dirinya, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, dan Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva, kesepakatan damai berhasil dicapai dan bertahan selama 14 tahun.

    “Artinya, saya tetap memiliki optimisme, konflik ini insya Allah bisa dicarikan solusinya secara damai, sesuai dengan jiwa dan semangat Asean Charter 2007,” pungkas SBY.

  • SBY Minta Sidang Umum PBB Putuskan Setop Genosida di Gaza

    SBY Minta Sidang Umum PBB Putuskan Setop Genosida di Gaza

    Bisnis.com, Jakarta — Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta semua kepala negara bisa bersepakat mengakhiri perang dan tragedi kemanusiaan di Gaza pada sidang umum PBB September 2025 nanti.

    SBY menjelaskan bahwa empat negara di Eropa yaitu Inggris, Prancis, Jerman dan Italia secara eksplisit sudah sepakat agar perang dan tragedi kemanusiaan di Gaza bisa segera dihentikan.

    SBY berharap negara lainnya bisa mengikuti jejak keempat negara di Eropa tersebut dan mengakhir penderitaan masyarakat di Gaza Palestina.

    “Perhelatan Sidang Umum PBB pada bulan September mendatang di New York, dapat dijadikan forum bagi pengakhiran perang dan tragedi kemanusiaan di Gaza,” tutur SBY melalui akun media sosial X @SBYudhoyono, Sabtu (26/7).

    SBY mengatakan meskipun seran untuk menghentikan perang gaza itu terlambat, namun tetap bisa bermanfaat bagi warga Gaza Palestina.

    “Meskipun hal begini sudah sangat terlambat, tetapi tetap ada baiknya,” kata SBY.

    SBY optimistis banyak negara PBB yang menyetujui dengan usulannya mengakhiri penderitaan warga Gaza. Pasalnya, kata SBY perang yang terjadi di Gaza itu telah melampaui batas kemanusiaan.

    “Saya kira banyak yang bersetuju dengan saya, bahwa penderitaan saudara-saudara kita di Gaza sudah sangat melampaui batas-batas kemanusiaan,” ujarnya.

  • Jokowi Hadiri Reuni Fakultas Kehutanan UGM di Tengah Isu Ijazah Palsu

    Jokowi Hadiri Reuni Fakultas Kehutanan UGM di Tengah Isu Ijazah Palsu

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), menghadiri acara reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Sabtu (26/7/2025). Kehadiran Jokowi dikonfirmasi oleh ajudannya, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, saat dihubungi Bisnis.com melalui pesan teks.

    “Yes, betul [hadir ke reuni Fakultas Kehutanan UGM,” ujar Syarif singkat saat dikonfirmasi mengenai keberangkatan Jokowi dari kediamannya menuju acara tersebut.

    Acara reuni ini berlangsung di tengah memanasnya isu mengenai dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Jokowi. Isu tersebut kembali diangkat ke ruang publik oleh sejumlah pihak, termasuk Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), serta tokoh-tokoh seperti Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan Dokter Tifauziya Tyassuma alias Dokter Tifa.

    Reuni ini menjadi sorotan publik bukan hanya karena kehadiran tokoh nasional seperti Jokowi, tetapi juga karena momentum yang bertepatan dengan menguatnya narasi yang mencoba mempertanyakan legitimasi akademiknya.

    Sejauh ini, terlapor dalam dugaan fitnah, penghasutan, pencemaran nama baik, dan pelanggaran UU ITE terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bertambah dari sebelumnya lima orang menjadi 12 orang.

    Menurut Jokowi, penambahan jumlah terlapor itu merupakan hasil penyelidikan di Polda Metro Jaya. Diketahui ada 12 orang terlapor dalam kasus tersebut, termasuk mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad.

    “Jadi yang saya laporkan adalah peristiwa, mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Jadi saya tidak melaporkan nama,” kata Jokowi dikutip dari Solopos, Sabtu (26/7/2025).

    Jokowi menjelaskan, atas laporannya, penyidik Polda Metro Jaya kemudian melakukan tindak lanjut. Dalam tindak lanjut tersebut muncul nama-nama 12 orang.

    “Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah,” urai dia.

    Terkait dengan masuknya nama eks Ketua KPK, Abraham Samad dalam daftar terlapor pada kasus tersebut, Jokowi menyatakan itu bukan berasal dari dirinya.

    “Bukan, itu karena proses penyelidikan di Polri,” kata dia.

    Sebelumnya, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya memeriksa belasan orang saksi dalam kasus dugaan fitnah, penghasutan, pencemaran nama baik, dan pelanggaran UU ITE terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi di Mapolresta Solo, Selasa-Rabu (22-23/7/2025).

    Belasan saksi itu diperiksa karena dianggap mengetahui kejadian ketika sejumlah orang dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis mendatangi kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, pada April 2025.

    Jokowi juga turut hadir dan memberikan keterangan pada pemeriksaan di Mapolresta Solo itu pada Rabu. Itu merupakan kali kedua bagi Jokowi setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

    Pemeriksaan kedua juga seharusnya dilakukan di Polda Metro Jaya namun karena suatu alasan Jokowi tak bisa hadir secara langsung. Hal itu sempat memunculkan spekulasi bahwa tidak hadirnya Jokowi dalam pemeriksaan itu karena sedang sakit.

    Hanya saja, kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, membantah hal tersebut. Sedangkan alasan pemeriksaan Jokowi dilakukan di Mapolresta Solo, Rabu (23/7/2025), Yakup mengatakan karena kebetulan Polda Metro Jaya ada kegiatan pemeriksaan saksi pada hari itu.

    “Terkait pemelintiran bahwa Pak Jokowi sudah dipanggil tapi kok tidak hadir karena sakit. Itu dipelintir. Kami juga sudah bersurat secara resmi untuk meminta penundaan. Karena Pak Jokowi sudah ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan,” jelasnya.

  • Mahfud Sebut Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Melanggar Putusan MK

    Mahfud Sebut Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Melanggar Putusan MK

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai wakil menteri yang kini merangkap sebagai komisaris BUMN, telah melanggar putusan MK dan berpotensi melakukan tindak pidana korupsi.

    Mahfud menegaskan bahwa wakil menteri merupakan jabatan politik, bukan jabatan karir sehingga tidak diperbolehkan menjadi komisaris. Menurut Mahfud MD, larangan menteri menjadi komisaris juga berlaku bagi wakil menteri, di mana hal tersebut tertuang di dalam putusan MK pada era Jokowi dulu.

    Sejak era Jokowi, ada putusan MK yang menegaskan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri yaitu putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019, di mana dalam pertimbangannya, MK secara eksplisit melarang rangkap jabatan bagi menteri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 

    Larangan itu, ditegaskan MK, juga berlaku bagi wakil menteri. Sementara dalam amar putusannya, permohonan dari pemohon uji materi dinyatakan tidak diterima.

    “Begini, MK kan sudah memberi putusan dengan jelas bahwa apa yang dilarang bagi menteri dilarang juga bagi wamen. Kan itu bunyi putusan,” tuturnya di Jakarta, Sabtu (26/7/2025).

    Mahfud mengemukakan bahwa merangkap jabatan itu sama dengan memperkaya diri sendiri. Bahkan, merujuk pada pasal 55 KUHP, dia mengatakan yang memberikan jabatan pun bisa terseret dalam pusaran korupsi tersebut.

    “Tapi kan lalu alasan konyolnya itu sering begini pak itu kan hanya ada di pendapat mahkamah bukan di amar? Sebenarnya pendapat mahkamah itu ya itulah sebenarnya hukum karena itu yang disebut memori van toechlichting namanya,” kata Mahfud.

    Mahfud juga memperingatkan bahwa sikap abai dari pemerintah ini bisa menormalisasi ketidaktaatan hukum. 

    Pasalnya, menurut Mahfud, membiarkan pelanggaran ini berlanjut dapat merusak tatanan konstitusional sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan serta membuka celah penyalahgunaan kekuasaan yang lebih luas di masa depan.

    “Tapi kan hukum tuh lagi-lagi produk politik. Kalau pemerintahnya masih abai seperti itu ya akan seperti itu. Tapi kalau pemerintah mau baik-baik, ya yang kemarin sudah terlanjur sekarang sudah putusan MK mari kita hentikan pengangkatan wamen jadi komisaris,” ujar Mahfud.