Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Demokrat Tegaskan Tak Terlibat Isu Ijazah Jokowi, Sebut Fitnah dan Adu Domba

    Demokrat Tegaskan Tak Terlibat Isu Ijazah Jokowi, Sebut Fitnah dan Adu Domba

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Demokrat membantah keras tuduhan yang menyebut mereka berada di balik isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun X atau twitter @PDemokrat, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai tuduhan tersebut sebagai fitnah tidak berdasar dan bagian dari upaya adu domba yang mengancam keharmonisan politik nasional. 

    Dia menyampaikan bahwa tudingan terhadap “partai biru” sebagai dalang isu ini merupakan insinuasi menyesatkan yang mencemarkan nama baik partai.

    “Fitnah terhadap Demokrat dalam isu ijazah ini adalah upaya tidak etis yang jelas bertujuan memecah belah,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/7/2025).

    Dia juga menegaskan bahwa Roy Suryo, tokoh yang belakangan kembali muncul dengan opini soal dugaan ijazah palsu, sudah tidak lagi menjadi bagian dari Demokrat sejak tahun 2019. Roy, menurut Demokrat, telah mengundurkan diri karena perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan kebijakan partai.

    Lebih lanjut, Herzaky menekankan bahwa hubungan antara keluarga Presiden Jokowi dan keluarga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terjalin sangat baik.

    “Pak Gibran dan Mas Kaesang hadir di Kongres V Demokrat yang dipimpin AHY. Sebaliknya, Demokrat juga hadir di Kongres PSI. Bahkan Gibran sempat menjenguk Pak SBY saat dirawat di RSPAD,” papar Herzaky.

    Dia menilai keharmonisan dua keluarga besar ini tidak sepantasnya dijadikan sasaran provokasi politik.

    Demokrat juga mencermati adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan isu ini untuk memancing di air keruh dan mengadu domba antara Jokowi dan SBY.

    “Tindakan ini sangat tidak bertanggung jawab, berpotensi menciptakan kegaduhan di ruang publik, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat,” pungkas Herzaky.

  • Demokrat Tegaskan Tak Terlibat Isu Ijazah Jokowi, Sebut Fitnah dan Adu Domba

    Demokrat Tegaskan Tak Terlibat Isu Ijazah, Sebut Jokowi Fitnah dan Adu Domba

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Demokrat membantah keras tuduhan yang menyebut mereka berada di balik isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun X atau twitter @PDemokrat, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai tuduhan tersebut sebagai fitnah tidak berdasar dan bagian dari upaya adu domba yang mengancam keharmonisan politik nasional. 

    Dia menyampaikan bahwa tudingan terhadap “partai biru” sebagai dalang isu ini merupakan insinuasi menyesatkan yang mencemarkan nama baik partai.

    “Fitnah terhadap Demokrat dalam isu ijazah ini adalah upaya tidak etis yang jelas bertujuan memecah belah,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/7/2025).

    Dia juga menegaskan bahwa Roy Suryo, tokoh yang belakangan kembali muncul dengan opini soal dugaan ijazah palsu, sudah tidak lagi menjadi bagian dari Demokrat sejak tahun 2019. Roy, menurut Demokrat, telah mengundurkan diri karena perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan kebijakan partai.

    Lebih lanjut, Herzaky menekankan bahwa hubungan antara keluarga Presiden Jokowi dan keluarga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terjalin sangat baik.

    “Pak Gibran dan Mas Kaesang hadir di Kongres V Demokrat yang dipimpin AHY. Sebaliknya, Demokrat juga hadir di Kongres PSI. Bahkan Gibran sempat menjenguk Pak SBY saat dirawat di RSPAD,” papar Herzaky.

    Dia menilai keharmonisan dua keluarga besar ini tidak sepantasnya dijadikan sasaran provokasi politik.

    Demokrat juga mencermati adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan isu ini untuk memancing di air keruh dan mengadu domba antara Jokowi dan SBY.

    “Tindakan ini sangat tidak bertanggung jawab, berpotensi menciptakan kegaduhan di ruang publik, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat,” pungkas Herzaky.

  • Setelah Kesepakatan Prabowo-Trump, Siapa Penjaga Kedaulatan Data WNI?

    Setelah Kesepakatan Prabowo-Trump, Siapa Penjaga Kedaulatan Data WNI?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kesepakatan perdagangan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, dianggap sebagai keberhasilan diplomasi ekonomi. Namun demikian, keberadaan klausul tentang transfer data pribadi ke AS telah memicu kritik dari banyak pihak. 

    Ketua Umum Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO), Hendra Suryakusuma, misalnya mengatakan langkah ini berpotensi menimbulkan konflik dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang telah disahkan, sekaligus menciptakan ketidakpastian iklim investasi, khususnya untuk pembangunan data center di Tanah Air.

    Hendra memberi contoh rencana investasi Damac Group yang sebelumnya akan membangun data center berkapasitas 230MW senilai Rp37 triliun di Indonesia. 

    Menurutnya, dengan adanya potensi data Indonesia diproses di luar negeri, investor bisa saja mengurungkan niatnya membangun pusat data di Indonesia.

    “[Investor data center] melihat kabar tersebut stop ah bangun di sini [Indonesia] ngapain juga? Toh data Indonesia akan dibawa ke sana [AS],” tutur Hendra kepada Bisnis, dikutip Minggu (27/7/2025)..

    Selain itu, dia juga menyorot potensi tekanan berat terhadap pemain data center lokal, seperti Biznet, DCI Indonesia, Telkom TDE, dan lainnya. Dengan kemudahan transfer data ke luar negeri, beban komputasi yang semula diharapkan dibangun di Indonesia bisa beralih ke Amerika Serikat. 

    Hal ini bukan hanya melemahkan pasar domestik, tetapi juga menimbulkan risiko teknis seperti naiknya latensi karena server berada di luar negeri, sehingga kualitas akses dan pelayanan digital untuk masyarakat merosot.

    Hendra juga menegaskan perlunya kajian ilmiah mendalam sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan, dengan melibatkan kementerian terkait dan institusi pendidikan yang kompeten di bidangnya. “Keuntungan ekonomi mungkin terasa di awal, tapi dalam jangka panjang, kedaulatan digital dan ketergantungan pada infrastruktur asing akan membayangi,” ujar Hendra.

    Tanggapan DPR 

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti soal transfer data pribadi yang jadi kesepakatan dagang RI-Amerika Serikat. 

    Dia menyebut jangan sampai tim negosiator Indonesia menyetujui skema transfer data lintas batas itu tanpa ada jaminan perlindungan hukum yang memadai.

    “Terutama karena AS belum memiliki undang-undang perlindungan data di tingkat federal yang seperti GDPR di Eropa, yang ada hanya UU PDP di beberapa negara bagian AS,” katanya dalam keterangan tertulis sebagaimana dikutip Jumat (25/7/2025).

    Menurut Sukamta, tim negosiator Indonesia harus paham bahwa transfer data pribadi itu bukan sekadar isu perdagangan, tetapi juga menyangkut kedaulatan digital, keamanan nasional, hingga keadilan ekonomi.

    Dia meneruskan, mekanisme transfer data harus tunduk pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang Indonesia miliki. Merujuk Pasal 56 UU PDP, menurut Sukamta ada syarat yang perlu dipenuhi dalam transfer data ke AS.

    “Yaitu perlindungan hukum timbal balik, termasuk hak audit bagi otoritas Indonesia, dan kontrol penuh atas data strategis warga negara. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka Pengelola Data Pribadi harus memeroleh izin dari para subjek data untuk dilakukan CBDT,” jelasnya.

    Dengan demikian, legislator PKS ini berharap tim negosiator Indonesia dapat menegaskan kedaulatan data (data sovereignty) dalam perjanjian, guna memastikan bahwa data warga tetap berada dalam yurisdiksi hukum nasional walaupun diproses di luar negeri.

    “Dan ini juga sekaligus menjadi momentum bagi Indonesia untuk segera menyelesaikan penyusunan aturan-aturan turunan dari UU PDP seperti Peraturan Pemerintah (PP) PDP dan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan Lembaga OPDP. Karena waktu pembentukan lembaga sudah terlambat 9 bulan dari seharusnya maksimal Oktober 2024 lalu,” tegasnya.

    Pembelaan Pemerintah 

    Adapun pemerintah menyatakan bahwa transfer data pribadi jadi kesepakatan dagang RI-Amerika Serikat akan ditopang oleh protokol keamanan yang berlandaskan hukum.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah tengah memfinalisasi protokol perlindungan data pribadi antarnegara sebagai kelanjutan dari komitmen bilateral kedua negara untuk menghapus hambatan non-tarif di sektor ekonomi digital, termasuk soal kebebasan transfer data.

    “Kesepakatan Indonesia dan Amerika adalah membuat protokol untuk perlindungan data pribadi lintas negara, sehingga finalisasinya akan memberikan kepastian hukum yang sah, aman, dan terukur untuk tata kelola lalu lintas data pribadi antar negara,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (24/7/2025).

    Dia mengakui bahwa isu transfer data telah menjadi perhatian lama perusahaan-perusahaan teknologi AS yang berinvestasi di Indonesia. Kini, pemerintah Indonesia bersiap memberikan pengakuan terhadap AS sebagai yurisdiksi yang memiliki perlindungan data memadai sesuai hukum nasional, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

    Airlangga menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan AS hanya mengikuti protokol yang sudah diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

    Politisi Partai Golkar itu juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak pernah menyerahkan data pribadi warganya ke perusahaan. Pengguna jasa layanan digital, sambungnya, sudah memberi persetujuan ke perusahaan untuk mengelola data pribadinya.

    “Jadi sebetulnya data ini yang isi masyarakat sendiri-sendiri pada saat mereka mengakses program, tidak ada pemerintah mempertukarkan data secara government to government, tapi adalah bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut bisa memperoleh data yang memperoleh consent [izin] dari masing-masing pribadi,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan bahwa setidaknya 12 perusahaan teknologi asal A telah menanamkan investasi pusat data di Indonesia, mulai dari Amazon Web Service, Microsoft, Google Cloud, Equinix, Cloudflare, hingga Oracle.

    “Jadi, artinya mereka juga sudah comply [mematuhi] dengan regulasi yang diminta oleh Indonesia,” ungkapnya.

    Airlangga juga menekankan bahwa sistem pertukaran data yang kuat sangat penting di tengah meningkatnya penggunaan cloud computing dan akal imitasi (artificial intelligence/AI), yang bergantung pada aktivitas data mining terhadap jejak digital pengguna.

    Dalam konteks regional, Asean turut mendorong interoperabilitas sistem lintas negara melalui Digital Economy Framework Agreement (DEFA), yang juga mencakup penguatan sistem pembayaran digital seperti QRIS. Menurut Airlangga, sistem tersebut memerlukan pertukaran data lintas negara yang aman untuk mencegah penipuan (fraud), khususnya di sektor UMKM.

    “[Transfer data] cross border itu kan bukan hanya ke Amerika Serikat tapi ke berbagai negara lain. Jadi itu sudah Indonesia sudah persiapkan protokol salah satunya seperti di Kawasan Digital Nongsa,” jelasnya.

  • KLH Cabut 33 Izin Persetujuan di Kawasan Puncak, Wajib Bongkar hingga Akhir Agustus 2025

    KLH Cabut 33 Izin Persetujuan di Kawasan Puncak, Wajib Bongkar hingga Akhir Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq telah mencabut sejumlah persetujuan lingkungan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Pencabutan persetujuan dilakukan ke pihak yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dan perlindungan lingkungan hidup.

    Dia mengatakan, pencabutan dilakukan karena pelaku usaha tidak segera menyesuaikan diri dengan perintah pembongkaran yang telah dikeluarkan sebelumnya. Total terdapat 33 unit usaha yang berada di atas lahan kerja sama operasional (KSO) PT Perkebunan Nusantara (PTPN), dan 9 di antaranya sempat memiliki izin namun kini telah dicabut secara resmi oleh Kementerian LHK.

    “Dari 33 unit usaha itu, ada 9 yang sempat punya izin lingkungan, tapi kami cabut karena tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana yang kami perintahkan. Maka menteri turun tangan langsung mencabutnya,” kata Hanif saat meninjau lokasi pembongkaran di kawasan Puncak, Cisarua, Minggu dilansir dari Antara.

    Dia juga mengatakan dari 33 unit usaha yang izinnya telah dicabut itu, 13 di antaranya wajib membongkar sendiri hingga akhir Agustus. 

    Hanif menambahkan, selain pencabutan izin lingkungan, kementerian juga memandatkan seluruh unit usaha yang berada di kawasan PTPN tersebut untuk melakukan pembongkaran bangunan secara mandiri. Tenggat waktu yang diberikan berakhir pada akhir Agustus 2025. Jika tidak dilaksanakan, pemerintah akan melakukan pembongkaran paksa dan menempuh jalur hukum.

    “Sanksi akan dikenakan sesuai Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan ancaman pidana satu tahun penjara. Ini berlaku bagi seluruh unit usaha yang tidak menaati ketentuan,” ujarnya.

    Menurut dia, sebagian pelaku usaha sudah menaati aturan dengan membongkar bangunannya sendiri. Di antaranya adalah CV Mega Karya yang telah mulai membongkar delapan gazebo dan satu restoran.

    Namun demikian, terhadap unit usaha yang belum memulai proses pembongkaran, pihaknya akan turun langsung dalam kunjungan lapangan pekan depan. “Kalau kami dapati masih ada yang belum membongkar, maka kami sendiri yang akan bantu membongkarnya, sekaligus proses hukum akan berjalan,” tegas Hanif.

    Dia menjelaskan bahwa setelah proses pembongkaran selesai, pelaku usaha juga diwajibkan melakukan restorasi dan penanaman kembali untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan.

    Lebih lanjut, Hanif menuturkan bahwa setelah penertiban 33 unit usaha di lahan KSO rampung, KLH juga akan menertibkan 400 hektare lahan di kawasan Puncak yang selama ini digunakan secara ilegal tanpa melalui skema kerja sama dengan PTPN.

    “Kami akan verifikasi lapangan terhadap ratusan hektare lahan yang dikuasai tanpa hak. Baik yang legal maupun ilegal, semua yang berdiri di atas lahan PTPN dan tidak sesuai aturan akan kami tertibkan,” katanya.

    KLH menilai bahwa keberadaan bangunan-bangunan tersebut memperburuk daya dukung lingkungan di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Dampaknya turut dirasakan langsung oleh masyarakat di Bogor, Depok, hingga Jakarta dalam bentuk banjir tahunan yang kerap membawa korban jiwa.

    Oleh karena itu, pemerintah juga mengimbau kepada masyarakat dan para pemilik modal agar menghentikan pembangunan vila dan tempat usaha baru di kawasan Puncak, khususnya di Kecamatan Cisarua.

    “Kami minta kepada siapa pun yang sedang membangun vila di kawasan ini agar menghentikan kegiatan tersebut. Investasi terbaik hari ini adalah menanam pohon dan menjaga lingkungan,” pungkas Hanif.

  • Sosok Profesional Muda yang Disiapkan Prabowo untuk Isi Posisi Strategis Pemerintahan

    Sosok Profesional Muda yang Disiapkan Prabowo untuk Isi Posisi Strategis Pemerintahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dalam penguatan sumber daya manusia nasional dengan menjaring 82 profesional muda untuk mengisi berbagai posisi penting di bidang ekonomi dan bisnis.

    Hal ini terungkap dalam pertemuan khusus yang digelar di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (26/7/2025).

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa para profesional muda ini merupakan peserta dari program Presidential Fellowship in Economics and Business Leadership yang dirancang langsung oleh Presiden Ke-8 RI itu.

    “Para profesional muda lulusan dari berbagai universitas terkemuka di dalam dan luar negeri ini tergabung dalam program Presidential Fellowship in Economics and Business Leadership yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo sendiri,” ujar Teddy melalui rilisnya, Minggu (27/7/2025).

    Peserta program ini telah melalui proses seleksi yang ketat guna memastikan kualitas, integritas, dan visi kepemimpinan yang unggul dari para kandidat.

    “Proses pencarian dan seleksi terhadap peserta program dilakukan secara ketat oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,” jelasnya.

    Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari lima jam, Presiden Prabowo berdiskusi secara mendalam bersama para profesional muda.

    Kepala Negara mendengarkan paparan ide dan analisis dari para peserta, melakukan sesi tanya jawab, serta bertukar pandangan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, serta dunia bisnis dan perekonomian global.

    Teddy menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam membentuk sumber daya manusia unggul dan adaptif.

    “Melalui program ini, diharapkan akan muncul pemimpin-pemimpin baru dalam bidang bisnis dan ekonomi yang lahir dari anak-anak muda Indonesia yang berbakat dan memiliki pengalaman dari dalam dan luar negeri,” pungkas Teddy.

    Adapun sejumlah judul presentasi yang dipaparkan di hadapan Presiden Prabowo itu, di antaranya “Kedaulatan Kesehatan Nasional: Penguasaan Teknologi Obat dan Alat Kesehatan Modern,” “Towards Self-Reliance in Advanced Materials and Semiconductor,”kemudian ada juga “Toward Zero BBM Import for National Energy Sovereignty”.

    Teddy kemudian menjelaskan bahwa Presidential Fellowship in Economics & Business Leadership merupakan beasiswa yang diberikan secara khusus oleh Presiden Prabowo kepada para profesional muda yang mereka diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin di bidangnya masing-masing.

    Pencarian dan seleksi terhadap penerima fellowship itu dilakukan secara ketat oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

    Dari 82 profesional muda itu, ada Prof. (H.C.UA). Dr. Carina Citra Dewi Joe, B.Sc., M.Sc., Ph.D., yang juga populer dengan nama Carina Joe. Ilmuwan muda itu merupakan penemu vaksin COVID-19 Oxford–AstraZeneca.

    Carina pada 20 Desember 2023 juga dikukuhkan sebagai Guru Besar Kehormatan (Honoris Causa) di Universitas Airlangga.

  • TB Hasanuddin: Indonesia Punya Kunci Selesaikan Sengketa Thailand-Kamboja

    TB Hasanuddin: Indonesia Punya Kunci Selesaikan Sengketa Thailand-Kamboja

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menekankan pentingnya penyelesaian sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja melalui jalur damai dan mekanisme Asean. 

    Pernyataan ini disampaikan menyusul pecahnya konflik bersenjata di kawasan perbatasan kedua negara sejak Kamis (24/7/2025) yang merupakan lanjutan dari ketegangan lama seputar wilayah sengketa di sekitar kuil suci Preah Vihear.

    “Karena ini menyangkut perbatasan antarnegara anggota Asean, saya menyarankan agar Ketua Asean, yaitu Malaysia, segera mengundang kedua kepala negara untuk duduk bersama. Sekretariat Asean perlu difungsikan secara maksimal sebagai mediator dan fasilitator perdamaian,” ujar TB Hasanuddin di Jakarta, Minggu (27/7/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa jika eskalasi tidak kunjung reda, Asean harus mempertimbangkan menggelar pertemuan tingkat kepala negara untuk mendorong penyelesaian damai.

    “Ini penting agar konflik tidak meluas dan kredibilitas Asean sebagai organisasi kawasan tetap terjaga,” ucapnya.

    Menurutnya, pendekatan diplomatik yang dimediasi Asean merupakan cara terbaik untuk menghindari polarisasi dan intervensi pihak luar.

    Dia menambahkan, masalah internal Asean harus diselesaikan di dalam Asean sendiri. Menurutnya, konflik tersebut merupakan ujian bagi solidaritas dan keutuhan kawasan.

    TB Hasanuddin juga menekankan peran strategis Indonesia dalam meredam ketegangan tersebut sebagai pemegang kunci.

    “Sebagai negara besar dan berpengaruh di kawasan, Indonesia punya tanggung jawab moral dan strategis. Kita bisa menjadi jembatan komunikasi yang netral dan konstruktif antara Thailand dan Kamboja, baik melalui jalur bilateral maupun mekanisme regional,” ujarnya.

    Sekadar informasi, ketegangan antara kedua negara kembali meningkat sejak Mei lalu, ketika seorang tentara Kamboja tewas dalam baku tembak dengan pasukan Thailand di wilayah Segitiga Zamrud, titik pertemuan perbatasan tiga negara Thailand, Kamboja, dan Laos.

    Kedua pihak saling menyalahkan dan mengklaim bertindak untuk membela diri. Meski sempat muncul pernyataan damai dari pimpinan militer masing-masing, berbagai tindakan provokatif terus berlanjut.

    Thailand memperketat pengawasan di pos perbatasan, membatasi pergerakan warga sipil, dan mengancam memutus aliran listrik serta internet ke kota-kota perbatasan Kamboja. Sebagai balasan, Kamboja melarang impor produk pertanian dari Thailand dan menghentikan penayangan film serta drama asal negeri gajah putih itu.

    Dalam kondisi ini, TB Hasanuddin mendesak Asean untuk tidak tinggal diam.

    “Asean harus menunjukkan kapasitasnya sebagai penjaga stabilitas kawasan. Diam berarti membiarkan konflik berkembang menjadi krisis regional,” pungkas Hasanuddin.

  • BMKG: Waspadai Suhu Panas Maksimum hingga 34 Derajat

    BMKG: Waspadai Suhu Panas Maksimum hingga 34 Derajat

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat di sejumlah daerah agar mewaspadai dan mengantisipasi dampak suhu panas maksimum harian yang mencapai lebih dari 34 derajat Celsius pada Minggu.

    Prakirawati BMKG, Zen Putri, pada Minggu (27/7/2025), mengatakan bahwa kondisi suhu panas maksimum lebih dari 34 derajat Celsius diprediksi terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya. Suhu panas maksimum ini setidaknya berlangsung dalam beberapa jam dan mencapai puncaknya pada tengah hari pukul 12.00 WIB.

    Pada saat yang sama tim meteorologi BMKG juga mendeteksi suhu panas maksimum mencapai lebih dari 33 derajat Celsius di Kota Semarang, Pangkal Pinang, Yogyakarta, Serang, Palembang, dan Jakarta.

    Sementara itu, dalam 24 jam terakhir juga terpantau suhu panas maksimum lebih dari 36 derajat Celsius melanda di sebagian besar wilayah Tanjung Selor di Kalimantan Utara, Kota Palu di Sulawesi Tengah, Berau di Kalimantan Timur dan Deli Serdang di Sumatera Utara.

    Kondisi ini masih berkaitan dengan tutupan awan yang minim, peralihan musim kemarau dan pergerakan semu matahari yang berada di atas khatulistiwa. Namun, pengamatan BMKG memperlihatkan bahwa kondisi ini masih dalam kategori biasa yang tidak berdampak pada perubahan musim di Indonesia.

    Demi mengurangi dampak suhu panas tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk mengonsumsi air secara cukup dan teratur supaya terhindar dari dehidrasi, terutama saat melaksanakan kegiatan di luar ruangan.

    Kemudian, menggunakan pelindung seperti topi atau payung untuk melindungi kepala dan tubuh bagian atas, kacamata hitam untuk melindungi mata, bila perlu menggunakan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan sinar Ultra Violet (UV).

    BMKG mengingatkan masyarakat untuk tidak sembarang melakukan pembakaran apapun di lahan kosong dalam kawasan hutan dan kawasan penampungan sampah.

    Sementara itu, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan penyiraman darat demi mengurangi potensi kebakaran akibat terik matahari di kawasan hutan dan lahan maupun tempat pembuangan akhir sampah.

    BMKG memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang aktual setiap harinya terkait hasil analisa suhu panas dengan cara mengakses aplikasi daring infoBMKG, media sosial infoBMKG, atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG terdekat.

  • Prabowo Siapkan 82 Profesional Muda Isi Posisi Strategis Pemerintahan

    Prabowo Siapkan 82 Profesional Muda Isi Posisi Strategis Pemerintahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dalam penguatan sumber daya manusia nasional dengan menjaring 82 profesional muda untuk mengisi berbagai posisi penting di bidang ekonomi dan bisnis.

    Hal ini terungkap dalam pertemuan khusus yang digelar di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (26/7/2025).

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa para profesional muda ini merupakan peserta dari program Presidential Fellowship in Economics and Business Leadership yang dirancang langsung oleh Presiden Ke-8 RI itu.

    “Para profesional muda lulusan dari berbagai universitas terkemuka di dalam dan luar negeri ini tergabung dalam program Presidential Fellowship in Economics and Business Leadership yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo sendiri,”  ujar Teddy melalui rilisnya, Minggu (27/7/2025).

    Peserta program ini telah melalui proses seleksi yang ketat guna memastikan kualitas, integritas, dan visi kepemimpinan yang unggul dari para kandidat.

    “Proses pencarian dan seleksi terhadap peserta program dilakukan secara ketat oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,” jelasnya.

    Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari lima jam, Presiden Prabowo berdiskusi secara mendalam bersama para profesional muda. Kepala Negara mendengarkan paparan ide dan analisis dari para peserta, melakukan sesi tanya jawab, serta bertukar pandangan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, serta dunia bisnis dan perekonomian global.

    Teddy menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam membentuk sumber daya manusia unggul dan adaptif.

    “Melalui program ini, diharapkan akan muncul pemimpin-pemimpin baru dalam bidang bisnis dan ekonomi yang lahir dari anak-anak muda Indonesia yang berbakat dan memiliki pengalaman dari dalam dan luar negeri,” pungkas Teddy.

  • GP Ansor Kutuk Aksi Bentrokan saat Habib Rizieq Tiba di Pemalang

    GP Ansor Kutuk Aksi Bentrokan saat Habib Rizieq Tiba di Pemalang

    Bisnis.com, Jakarta — Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengutuk peristiwa kekerasan yang terjadi di acara peringatan bulan Muharam di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Rabu 22 Juli 2025 malam.

    Kepala Satuan Koordinasi Nasional Banser Muhammad Syafiq Syauqi mengemukakan bahwa kericuhan di Pemalang melibatkan dua organisasi massa, yakni Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI-LS) dan Front Persatuan Islam (FPI).

    Dia mengemukakan bentrokan dipicu ketika Muhammad Rizieq Shihab tiba di lokasi pengajian, kemudian massa aksi PWI-LS yang menolak kehadiran Rizieq Shihab langsung memukul mundur.

    “Kami mengutuk keras segala bentuk kekerasan dan penggunaan senjata tajam, khususnya dalam peristiwa di Pemalang. Dalam iklim demokrasi, perbedaan pendapat dapat terjadi kapan saja, namun semua pihak wajib menahan diri dan menjaga suasana damai,” tuturnya di Jakarta, Sabtu (26/7/2025).

    Akibat bentrokan tersebut, kata Syafiq, ada lima orang terluka, termasuk satu anggota kepolisian, akibat serangan senjata tajam dan lemparan batu. Saat ini, seluruh korban tengah menjalani perawatan di RS Siaga Medika Pemalang.

    Syauqi pun menegaskan bahwa siapa pun pelaku kekerasan harus diproses hukum dan diberi hukuman yang berat.

    “Kami mendukung penuh proses hukum yang transparan dan adil. Siapapun yang terbukti melanggar hukum harus ditindak dengan sanksi setimpal. Namun penanganannya harus tetap bijak agar tidak memperuncing konflik di akar rumput,”  katanya.

    Melihat situasi yang belum sepenuhnya kondusif itu, GP Ansor mendorong agar peristiwa tersebut dijadikan momentum untuk memperkuat ruang komunikasi antar organisasi keagamaan.

    Syauqi juga menyerukan kepada para kiai, pengasuh pondok pesantren, dan tokoh masyarakat untuk mengambil peran sebagai penyejuk suasana dan mencegah provokasi lebih lanjut.

    “GP Ansor siap menjadi fasilitator dialog untuk menghindari disinformasi dan kekerasan berulang. Kita harus memperkuat ukhuwah Islamiyah, bukan memperlebar jurang perpecahan,” ujarnya.

  • Natalius Pigai: Pertukaran Data dengan AS Tidak Bertengangan dengan HAM

    Natalius Pigai: Pertukaran Data dengan AS Tidak Bertengangan dengan HAM

    Bisnis.com, JAKARTA- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan kesepakatan pertukaran data dengan Amerika Serikat (AS), yang tercantum dalam kesepakatan dagang, tidak bertentangan dengan HAM.

    Hal itu, kata dia, karena pertukaran data itu jelas disebutkan sesuai dengan hukum Indonesia sehingga tidak melanggar HAM atau tidak bertentangan dengan prinsip HAM apa pun.

    “Dalam klausul kan disebutkan bahwa pertukaran data tersebut dilakukan berdasarkan hukum Indonesia dalam hal ini tentunya rujukan kita adalah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP),” kata Natalius dikutip Antara, Sabtu (27/7/2025).

    Dia pun menekankan pemerintah pasti menjamin pertukaran data dimaksud dilakukan dengan hati-hati, bertanggung jawab, dan memastikan aspek keamanannya.

    Ditegaskan Natalius, karena pertukaran data dilakukan berdasarkan hukum Indonesia, maka bentuk penyerahan data pribadi tidak dilakukan secara bebas, tetapi berdasarkan pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur dalam tata kelola lalu lintas data pribadi lintas negara.

    “Artinya kalau itu yang dilakukan, sekali lagi tidak melanggar HAM atau tidak bertentangan dengan prinsip HAM apa pun,” tuturnya.

    Diketahui melalui laman resminya, Gedung Putih mengumumkan AS dan Indonesia telah menyepakati kerangka kerja untuk merundingkan Agreement on Reciprocal Trade alias Perjanjian Perdagangan Timbal Balik guna memperkuat kerja sama ekonomi, yang merupakan bagian dari tarif resiprokal ala Presiden AS Donald Trump.

    Salah satu poin utama dalam kesepakatan itu berupa penghapusan hambatan perdagangan digital, termasuk komitmen Indonesia untuk memberikan kepastian terhadap perpindahan data ke Negeri Paman Sam.

    Dalam butir Removing Barriers for Digital Trade, disebutkan bahwa Indonesia akan mengakui AS sebagai negara dengan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai hukum berlaku di Indonesia, yang memungkinkan data dapat dipindahkan secara lintas batas secara lebih leluasa.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada data pribadi warga Indonesia yang diserahkan kepada Pemerintah AS, sebagai bagian dari kesepakatan tarif impor yang ditempuh kedua pihak.

    Pernyataan Mensesneg berkaitan dengan salah satu komitmen yang diambil Indonesia dalam kesepakatan tarif impor, yakni memberikan kepastian terkait pemindahan data pribadi ke Amerika Serikat (AS), yang mana hal tersebut dijelaskan dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Gedung Putih (23/7).

    “Jadi pemaknaannya yang tidak benar, bukan berarti kita itu akan menyerahkan data-data, apalagi data-data pribadi dari masyarakat Indonesia ke pihak sana (Amerika Serikat), tidak,” kata Mensesneg saat memberikan keterangan kepada media di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (25/7).

    Prasetyo menjelaskan bahwa ada beberapa platform yang dimiliki perusahaan Negeri Paman Sam memberi ketentuan agar masyarakat pengguna memasukkan data dan identitas.

    Pemerintah AS, kata Prasetyo, justru ingin memastikan bahwa data-data tersebut aman dan tidak disalahgunakan untuk berbagai kepentingan.

    Oleh karenanya, pemerintah memastikan dan menjamin perlindungan data pribadi warga Indonesia karena diatur dalam UU PDP.