Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Hinca Pandjaitan Tegaskan Roy Suryo yang Beropini Ijazah Palsu Jokowi Tak Ada Hubungannya dengan Demokrat

    Hinca Pandjaitan Tegaskan Roy Suryo yang Beropini Ijazah Palsu Jokowi Tak Ada Hubungannya dengan Demokrat

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat, Hinca Pandjaitan menegaskan bahwa Roy Suryo, tokoh yang belakangan kembali muncul dengan opini soal dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), tidak ada hubungannya dengan Partai Demokrat.

    Hinca menceritakan saat dirinya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat periode 2015-2020, Roy Suryo mengundurkan diri dari Partai Demokrat, karena kala itu ada kasus yang menjeratnya dan kasus itu juga sudah melampaui batas.

    Dia menyatakan bahwa bila ada tudingan “partai biru” yang mengarah ke Demokrat menjadi dalang di balik isu ijazah palsu Jokowi karena Roy Suryo, itu tidaklah benar.

    “Saya pastikan masa saya Sekjen Partai Demokrat, Saudara Roy Suryo tidak lagi jadi anggota Partai Demokrat. Waktu itu sudah berakhir hubungannya. Jadi tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada, mungkin orang menarik-narik, karena ada Roy Suryo pernah punya pengalaman bersama kami,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Dengan demikian pula, Hinca merasa bahwa itu adalah tanggung jawab pribadi Roy Suryo, sehingga Partai Demokrat juga sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.

    “Karena itu tidak ada hubungan antara apa yang dilakukan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada. Itu tanggung jawab pribadi dia. Partai Demokrat sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri soal kasus ijazah palsu,” tegas dia.

    Senada, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun X @PDemokrat, menegaskan bahwa Roy Suryo sudah tidak lagi menjadi bagian dari Demokrat sejak tahun 2019. 

    Roy, menurut Demokrat, telah mengundurkan diri karena perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan kebijakan partai. 

    Lebih lanjut, Herzaky menekankan bahwa hubungan antara keluarga Presiden Jokowi dan keluarga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terjalin sangat baik.

  • Ada Selisih Data Ekspor Nikel Matte ke China, Apa Pemicunya?

    Ada Selisih Data Ekspor Nikel Matte ke China, Apa Pemicunya?

    Bisnis.com, JAKARTA — China mencatat nilai importasi nikel matte lebih besar dibandingkan dengan jumlah dan nilai ekspor yang tercatat di Indonesia selama 2022-2024.

    Perbedaan data perdagangan salah satu produk turunan bijih nikel, yakni nikel matte, antara Indonesia dan China diduga berpotensi merugikan negara.

    Nikel matte adalah jenis nikel yang biasanya digunakan untuk memproduksi nikel sulfat, komponen penting untuk produk baterai mobil listrik atau electric vehicle (EV). Nikel matte adalah produk turunan dari bijih nikel, yang resmi dilarang untuk dieskpor oleh Indonesia sejak 2020.

    Adapun perbedaan data itu ditemukan Bisnis dengan membandingkan data Badan Pusat Statistik (BPS) RI terkait dengan ekspor nikel matte ke China, dengan yang diterima oleh negara seberang berdasarkan pangkalan data General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC), atau Bea Cukai China.

    Ulasan lengkap mengenai gap data eskpor-impor ini berada pada laporan Bisnis berjudul ‘Untung Buntung Eksportasi Nikel RI ke China’.

    Berdasarkan data BPS dan Bea Cukai China selama tiga tahun yakni 2022-2024, importasi China terhadap komoditas nikel matte justru lebih banyak baik secara nominal maupun volume dibandingkan yang tercatat di Indonesia.

    Bisnis mencatat bahwa total akumulasi importasi nikel matte China dari Indonesia dengan kode HS 75011000 mencapai 838.349,4 ton dan US$7,36 miliar. Sementara yang tercatat di data resmi pemerintah Indonesia yakni BPS, mencapai 559.977 ton dan US$6,69 miliar.

    Selisih antara data Bea Cukai China dan BPS 2022-2024 mencapai 278.372,2 ton atau secara nominal sebesar US$666,9 juta atau sekitar Rp10,67 triliun (kurs 16.000 per dolar) hanya dalam waktu 3 tahun terakhir.

    Sumber: BPS, GACC

    Informasi yang dihimpun Bisnis menunjukkan bahwa, terjadinya gap antara jumlah ekspor dan impor produk turunan nikel itu terjadi dalam beberapa kondisi. Pertama, kemungkinan adanya perbedaan pencatatan antara otoritas di Indonesia dengan otoritas kepabeanan China.

    Sejumlah dokumen yang diperiksa Bisnis memastikan bahwa kategorisasi untuk feronikel dan nikel matte antara China dan Indonesia sama. Feronikel di dalam catatan kepabeanan di Indonesia maupun China termasuk dalam kategorisasi barang dengan kode HS 72026000.

    Kedua, kemungkinan adanya abuse dalam proses eksportasi. Ada dugaan adanya kebocoran di tengah jalan dalam proses ekspor dari Indonesia ke China. Kondisi ini riskan, jika terjadi transaksi afiliasi yang melibatkan entitas sepengendalian atau grup perusahaan di negara lain.

    Ketiga, kemungkinan penghindaran pajak dan mengakali laporan devisa hasil ekspor yang diwajibkan oleh pemerintah mulai Maret 2025. Indikasi pelanggaran dalam kasus ini, biasanya terjadi ketika nilai ekspor yang dicatat negara asal lebih sedikit dibandingkan dengan nilai impor yang berada di negara tujuan.

    Menanggapi atas selisih data temuan Bisnis, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan bahwa pencatatan pengiriman produk turunan nikel, sebagaimana komoditas lainnya, sesuai dengan izin ekspor yang dikeluarkan.

    Yuliot mengatakan, untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pihaknya harus memastikan periode data itu terekam. Bisa jadi, dinamika harga produk feronikel menjadi pemicunya.

    “Bisa saja ini yang dilaporkan, ke kita ini harga jualnya, dilaporkan di China lebih tinggi dengan yang dilaporkan kita,” ujarnya kepada Bisnis pada wawancara melalui sambungan telepon beberapa waktu lalu.

    Kendati demikian, Yuliot tidak menampik apabila ada persoalan pada perbedaan data tersebut. Apalagi, kalau volume yang terekam di China lebih besar dilaporkan dibandingkan dengan Indonesia.

    “Ya berarti ini kan ada persoalan, ini pelaku usahanya menyalahi aturan. Ya ini kita harus cek kembali. Saya lagi cek dengan Dirjen Minerba. Kenapa itu ada perbedaan angka. Ini berdasarkan pencatatan BPS China sama BPS kita,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Bisnis juga berupaya untuk menghubungi pihak Kedutaan Besar China melalui surat elektronik. Namun hingga berita ini ditulis belum ada tanggapan. Bisnis juga masih berupaya mencari kontak pihak GACC, untuk mengklarifikasi data-data tersebut.

  • PM Malaysia Anwar Ibrahim Temui Prabowo Besok, Bahas Tarif Trump?

    PM Malaysia Anwar Ibrahim Temui Prabowo Besok, Bahas Tarif Trump?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) angkat bicara soal topik pembahasan antara Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo Subianto dalam Konsultasi Tahunan ke-13 atau 13th Annual Consultation besok, Selasa (29/7/2025).

    Juru Bicara Kemenlu Rollyansyah Soemirat menuturkan bahwa agenda yang akan dibahas Anwar dan Prabowo akan mencakup masalah hubungan kerja sama bilateral pada berbagai sektor dan juga isu lain yang menjadi perhatian bersama baik oleh Malaysia maupun Indonesia. 

    “Hal itu bisa berupa isu yang ada di kawasan ataupun bahkan yang di luar kawasan dari Asia Tenggara,” kata Roy dalam Media Briefing di Jakarta pada Senin (28/7/2025).

    Adapun, Roy tidak dapat memastikan tarif impor Amerika Serikat akan menjadi salah satu topik yang dibahas kedua negara besok. Meski demikian, dia menuturkan masalah tarif berpeluang dibahas jika isu tersebut menjadi perhatian bersama oleh Malaysia dan Indonesia. 

    “Apalagi annual consultation ini sebetulnya formatnya juga tidak jauh dari pertemuan pemimpin yang relatif ke tipe retreat, di mana informalitas itu sangat tinggi. Isu-isu yang tadinya mungkin tidak disiapkan untuk dibicarakan lebih lanjut bisa saja dibahas,” jelasnya. 

    Roy juga memastikan Kemenlu telah memberikan semua bahan dan kajian yang dibutuhkan oleh Prabowo baik untuk membicarakan sebuah isu maupun menanggapi hal-hal yang akan disampaikan oleh PM Anwar Ibrahim. 

    Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Malaysia melalui keterangan resminya menjelaskan, Konsultasi Tahunan merupakan mekanisme bilateral tingkat tertinggi antara Malaysia dan Indonesia. Agenda tersebut bertujuan memperkuat kerja sama strategis dan komprehensif antara kedua negara.

    Adapun, forum tersebut diselenggarakan secara bergantian sejak 2006 dan mencerminkan komitmen politik yang kuat untuk memperdalam kolaborasi di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan investasi, pertahanan dan keamanan, konektivitas, ketahanan pangan, serta pendidikan.

    Konsultasi Tahunan ke-13 akan menjadi pertemuan pertama antara Perdana Menteri Malaysia saat ini dan Presiden Indonesia. Terakhir kali forum ini digelar pada 2017, menjadikan pertemuan kali ini sebagai momentum strategis untuk meneguhkan kembali kemitraan kedua negara dan menjajaki peluang kerja sama baru di tengah dinamika tantangan regional dan global.

    Sebagai bagian dari agenda, kedua pemimpin juga akan menyaksikan penandatanganan empat nota kesepahaman (MoU) yang mencakup kerja sama perbatasan darat, kesehatan, serta teknologi informasi dan komunikasi. Pernyataan bersama (joint statement) juga akan diterbitkan sebagai penutup Konsultasi Tahunan tersebut.

    “Kedua pemimpin juga dijadwalkan bertukar pandangan terkait isu regional dan global yang menjadi perhatian bersama,” demikian kutipan keterangan resmi tersebut.

  • Ada Anomali Data Ekspor Feronikel RI dan China, Apa Kata ESDM dan Bea Cukai?

    Ada Anomali Data Ekspor Feronikel RI dan China, Apa Kata ESDM dan Bea Cukai?

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa ekspor feronikel dengan kode harmonized system (HS) 72026000 selama tahun 2020-2024 mencapai US$52,18 miliar. Bisnis mencatat terdapat gap antara data perdagangan feronikel yang terekam oleh Indonesia dan China. Selisih yang terlihat dari dua data tersebut mencapai 1,41 juta ton, dengan nilai lebih dari US$400 juta pada periode 2020-2024. 

    Dua data dimaksud berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI dan General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC), atau Bea Cukai China.

    Bisnis menemukan bahwa terdapat gap atau perbedaan antara feronikel yang diekspor dari Indonesia ke China, sebagaimana terekam oleh data BPS. Perbedaan itu apabila dibandingkan dengan data feronikel yang diterima oleh China dari Indonesia pada periode yang sama, sebagaimana terekam oleh Bea Cukai China. 

    Padahal, dalam perdagangan internasional, suatu produk atau komoditas dipastikan memiliki Harmonized System Code atau HS Code yang berlaku sama dan di seluruh negara. Dalam hal ini, kode HS feronikel adalah 72026000.

    Kendati demikian, data ekspor produk kode HS 72026000 dari Indonesia ke China berbeda dengan data impor atau yang diterima oleh China. Pada kurun waktu 2020-2024, total selisihnya mencapai 1,41 juta ton dengan nilai mencapai US$400 juta lebih. Pada kurun waktu lima tahun itu, jumlah yang diterima Negeri Panda lebih rendah dari yang dikirim Indonesia. 

    Perinciannya, pada sepanjang 2024 saja, BPS mencatat bahwa Indonesia mengeskpor feronikel ke China sebanyak 9,1 juta ton. Nilainya mencapai US$13,2 miliar. 

    Namun demikian, yang tercatat atau diimpor China berdasarkan data GACC sebesar 8,5 juta ton. Konsekuensinya, nilai yang diterima China juga menyusut ke US$12,7 miliar. Artinya, ada 563.272 ton feronikel yang tidak terekam atau hilang dari pendataan, dengan nilai sebesar US$547,2 juta. 

    Secara tonase, data menunjukkan bahwa jumlah feronikel yang diterima China selalu lebih sedikit dari yang dikirim dari Indonesia. Meski demikian, tidak selalu nilai secara agregatnya juga ikut menyusut. 

    Pada 2020, 2021 dan 2022, data menunjukkan feronikel yang diterima China secara agregat tetap lebih tinggi dari yang dikirim Indonesia meski lebih sedikit dari tonasenya. Pada 2020, atau saat pertama kali Indonesia memberlakukan pelarangan ekspor bijih nikel, China terdata hanya menerima 2,69 juta ton feronikel, ketika Indonesia mengirimkan 2,77 juta ton. 

    Meski demikian, nilai yang terekam oleh Bea Cukai China lebih tinggi yaitu US$4,57 miliar. Itu berbeda tipis dengan yang terekam oleh BPS RI yaitu US$4,54 miliar. 

    Pola yang sama juga terjadi pada 2021 dan 2022. Bahkan di 2021, gap antara data nilai ekspor feronikel pada BPS dan nilai impor pada GACC bahkan tembus US$611,9 juta. RI hanya mengirimkan feronikel senilai US$6,25 miliar ke China, sedangkan di seberang mencatat penerimaan hingga US$6,86 miliar. 

    Untuk diketahui, feronikel adalah produk turunan dari bijih nikel. Jenis komoditas tambang dengan kode harmonized code atau HS Code 72026000 itu, banyak digunakan sebagai bahan pemadu untuk pembuatan baja tahan karat (stainless steel). 

    Informasi yang dihimpun Bisnis menunjukkan bahwa, terjadinya gap antara jumlah ekspor dan impor produk turunan nikel itu terjadi dalam beberapa kondisi. Pertama, kemungkinan adanya perbedaan pencatatan antara otoritas di Indonesia dengan otoritas kepabeanan China.

    Sejumlah dokumen yang diperiksa Bisnis memastikan bahwa kategorisasi untuk feronikel dan nikel matte antara China dan Indonesia sama. Feronikel di dalam catatan kepabeanan di Indonesia maupun China termasuk dalam kategorisasi barang dengan kode HS 72026000. 

    Kedua, kemungkinan adanya abuse dalam proses eksportasi. Ada dugaan adanya kebocoran di tengah jalan dalam proses ekspor dari Indonesia ke China. Kondisi ini riskan, jika terjadi transaksi afiliasi yang melibatkan entitas sepengendalian atau grup perusahaan di negara lain. 

    Ketiga, kemungkinan penghindaran pajak dan mengakali laporan devisa hasil ekspor yang diwajibkan oleh pemerintah mulai Maret 2025. Indikasi pelanggaran dalam kasus ini, biasanya terjadi ketika nilai ekspor yang dicatat negara asal lebih sedikit dibandingkan dengan nilai impor yang berada di negara tujuan.

    Apa Kata ESDM dan Bea Cukai? 

    Menanggapi atas selisih data tersebut, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan bahwa pencatatan pengiriman produk turunan nikel, sebagaimana komoditas lainnya, sesuai dengan izin ekspor yang dikeluarkan. 

    Yuliot mengatakan, untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pihaknya harus memastikan periode data itu terekam. Bisa jadi, dinamika harga produk feronikel menjadi pemicunya. 

    “Bisa saja ini yang dilaporkan, ke kita ini harga jualnya, dilaporkan di China lebih tinggi dengan yang dilaporkan kita,” ujarnya kepada Bisnis pada wawancara melalui sambungan telepon beberapa waktu lalu jelang pertengahan Juni 2025. 

    Kendati demikian, Yuliot tidak menampik apabila ada persoalan pada perbedaan data tersebut. Apalagi, kalau volume yang terekam di China lebih besar dilaporkan dibandingkan dengan Indonesia. 

    “Ya berarti ini kan ada persoalan, ini pelaku usahanya menyalahi aturan. Ya ini kita harus cek kembali. Saya lagi cek dengan Dirjen Minerba. Kenapa itu ada perbedaan angka. Ini berdasarkan pencatatan BPS China sama BPS kita,” ungkapnya.

    Sementara itu, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Jasa Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), Nirwala Dwi Heryanto menuturkan bahwa pemerintah telah mengkategorikan nikel sebagai barang yang dikenakan larangan pembatasan alias lartas. Sehingga, untuk proses eksportasinya, selain harus mengantongi perizinan ekspor (PE) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), komoditas nikel itu juga harus diuji oleh lembaga surveyor.

    Artinya, setelah memperoleh izin dan pemeriksaan oleh surveyor, Bea Cukai hanya melakukan pengecekan dokumen dan  pencatatan, tanpa melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap komoditas nikel yang akan diekspor ke luar negeri.

    “Jadi kami hanya menjalankan tugas dan fungsi saja,” ujarnya. 

  • Gibran Wanti-wanti, Bansos BSU Jangan Dipakai Buat Judol

    Gibran Wanti-wanti, Bansos BSU Jangan Dipakai Buat Judol

    Bisnis.com, PEKANBARU — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja terdampak secara ekonomi, khususnya dari sektor informal.

    Bantuan ini merupakan bagian dari program perlindungan sosial pemerintah untuk meringankan beban masyarakat akibat fluktuasi ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. 

    “Pesan saya, gunakan uangnya sebaik-baiknya. Jangan dipakai buat judol [judi online], dan tentu kita berharap bantuan ini menjadi stimulus kecil yang membantu meringankan beban rumah tangga,” ujarnya Senin (28/7/2025).

    Antusiasme warga penerima bantuan terlihat tinggi. Salah satunya Muhammad Rizky, warga Tenayan Raya, Pekanbaru, yang mengaku telah dua kali menerima BSU sejak 2023.

    “Saya senang sekali, apalagi bantuan ini sangat bermanfaat buat kebutuhan anak sekolah. Cairnya di kantor pos, prosesnya mudah, dan yang paling penting tidak ada potongan sama sekali. Saya terima Rp600 ribu untuk dua bulan,” ujar Rizky.

    Dia berharap program BSU dapat terus berlanjut, bahkan jika memungkinkan diberikan secara bulanan. “Semoga pemerintah terus bantu kami seperti ini. Selain menjadi penyemangat bagi kami pencari cuan, juga bisa membantu sedikit perekonomian kami,” tuturnya.

    Usai agenda di Kantor Pos, Wapres Gibran melanjutkan kunjungan kerjanya ke Sekolah Rakyat di Rumbai, untuk memastikan kegiatan belajar mengajar serta fasilitas penunjang berjalan optimal bagi siswa-siswi yang berasal dari keluarga miskin ekstrem.

    “Saya ingin memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Saya juga ingin melihat fasilitas yang ada, terutama tempat belajar, tempat tidur dan juga tempat makan,” ujar Gibran.

    Dia menambahkan Sekolah Rakyat yang baru berjalan memasuki pekan kedua ini akan terus dievaluasi guna menyerap berbagai masukan demi perbaikan ke depan.

    Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sentra Abiseka, Jeni Pebrianto menjelaskan saat ini terdapat 100 siswa tingkat SMP yang tengah mengikuti proses pendidikan di sekolah tersebut. Para siswa telah melalui proses seleksi dan berasal dari berbagai daerah di Riau.

    “Di sekolah rakyat ini ada 100 siswa tingkat SMP. Mereka dibagi menjadi empat kelas, dan berasal dari Kota Pekanbaru, Dumai, Kabupaten Siak, dan Pelalawan,” jelasnya.

    Sekolah Rakyat ini merupakan salah satu program pendidikan yang diinisiasi untuk memberikan kesempatan pendidikan bermutu kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu. 

    Seluruh fasilitas, termasuk tempat tinggal dan makan, disediakan secara gratis oleh pemerintah. Kunjungan Wapres Gibran ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong kesetaraan akses pendidikan di seluruh lapisan masyarakat.

  • Wapres Gibran Ungkap Tersangka Kasus Kebakaran Hutan Tembus 51 Orang

    Wapres Gibran Ungkap Tersangka Kasus Kebakaran Hutan Tembus 51 Orang

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut Polda Riau menetapkan 51 tersangka terkait perkara tindak pidana kebakaran hutan (karhutla).

    Gibran menjelaskan bahwa kondisi karhutla yang terjadi di Riau saat ini sudah semakin terkendali setelah aparat penegak hukum menetapkan puluhan tersangka. 

    Menurut Gibran, meskipun sudah kondusif, namun Gibran tetap meminta pemangku kepentingan terkait untuk melakukan upaya preventif agar kebakaran tidak semakin meluas di Riau.

    “Tadi disampaikan, sudah ada 51 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ke depan, penegakan hukum, monitoring, dan deteksi dini sangat penting,” tutur Gibran di Jakarta, Senin (28/7/2025). 

    Dia juga menegaskan bahwa regulasi dan pengawasan untuk pembukaan lahan kini menjadi semakin penting, sehingga menurut Gibran, perlu dibuatkan aturan agar tidak merusak lingkungan di kemudian hari.

    “Tadi saya berdiskusi dengan Pak Gubernur, soal regulasi harus lebih ditegakkan lagi ke depan. Jangan lagi ada pembukaan lahan yang tidak sesuai aturan. Kita ingin aturan ditegakkan,” katanya.

    Berkaitan dengan itu, Gibran juga apresiasi kinerja dari seluruh pemangku kepentingan yang selama ini bekerja sama dan bekerja keras dalam menangani kasus karhutla di Riau.

    “Saya apresiasi Pak Gubernur dan Pak Wali Kota, Forkopimda, semuanya sudah bekerja keras. Penegakan hukum dan deteksi dini sangat penting dan hari ini modifikasi cuaca berhasil,” ujarnya.

  • Dasco Buka Suara soal Kasus Tewasnya Diplomat Kemenlu Arya Daru

    Dasco Buka Suara soal Kasus Tewasnya Diplomat Kemenlu Arya Daru

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa Komisi III DPR RI sudah meminta laporan terbaru terkait kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) Arya Daru Pangayunan ke pihak kepolisian.

    Meski demikian, dia tidak membeberkan secara rinci apakah pihak kepolisian sudah memberikan laporan terbaru itu ke DPR atau belum.

    “Saya gak tahu ya, tapi ini teman-teman di Komisi III itu juga sudah meminta laporan kemajuan perkara kepada pihak kepolisian,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan membenarkan pernyataan Dasco tersebut. Pihaknya berharap para penyidik dalam kasus ini dapat membongkar tewasnya diplomat Kemenlu Arya Daru.

    “Kita minta kepolisian dengan seluruh kemampuannya Scientific Investigation yang selalu dipakai kepolisian sekarang yang kita dukung dengan anggaran yang cukup dari Komisi III, mudah-mudahan mampu membongkar ini. Kelihatan sederhana, tapi menjadi sangat rumit karena buktinya sampai sekarang tak juga kunjung selesai,” tuturnya di tempat yang sama.

    Teranyar, Polda Metro Jaya mengungkap asal-usul dari lakban kuning yang melekat pada kepala Diplomat Arya Daru Pangayunan (39) saat ditemukan tewas di indekosnya, Menteng, Jakarta. 

    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan lakban kuning tersebut diperoleh Arya dari salah satu toko di Yogyakarta. Lakban itu dibeli pada akhir Juni 2025. 

    “Terkait dengan lakban kuning, berdasarkan keterangan istri korban, bahwa lakban tersebut dibeli pada akhir bulan Juni di toko merah, gedong kuning, Yogyakarta,” ujar Ade dalam keterangan tertulis, Senin (28/7/2025). 

    Dia menambahkan lakban kuning itu kerap digunakan oleh pegawai Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terhadap barang-barang saat bepergian ke luar negeri.

    Sekadar informasi, kasus ini terungkap pada Selasa (8/7/2025). Kala itu, warga setempat melaporkan temuan jasad dengan kepala dibungkus lakban ke kepolisian. 

    Berdasarkan proses penyelidikan yang ada, kepolisian telah mengungkap bahwa sejauh ini pada jasad Arya belum ditemukan tanda kekerasan. Adapun, pada lakban yang menutupi wajah jenazah hanya ditemukan sidik jari Arya.

  • Wapres Gibran Diminta Berkantor ke IKN, Istana Jelaskan Fokus Pemerintah

    Wapres Gibran Diminta Berkantor ke IKN, Istana Jelaskan Fokus Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis wacana Wakil Presiden berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Dia menegaskan bahwa pemerintah saat ini belum memiliki rencana untuk menempatkan Wakil Presiden secara resmi berkantor di IKN, karena fokus utama masih pada percepatan penyelesaian infrastruktur dasar.

    “Kan tadi sudah dijelaskan, terkait IKN kita menerima semua masukan, tetapi tidak ada rencana seperti itu sekarang,” ujar Prasetyo saat ditemui di Istana Negara, pekan lalu (25/7/2025).

    Menurut Prasetyo, saat ini seluruh perhatian pemerintah, termasuk Otorita IKN, difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan di ibu kota baru tersebut.

    Prasetyo juga menekankan bahwa keputusan-keputusan strategis seperti penempatan kantor presiden atau wapres di IKN akan didasarkan pada kesiapan infrastruktur dan pertimbangan menyeluruh yang matang, bukan sekadar wacana.

    “Kepala Otorita IKN dan seluruh jajarannya sekarang sedang bekerja keras untuk mengejar target dari pemerintah. Dalam tiga tahun ke depan, kami ingin seluruh infrastruktur yang diperlukan baik untuk fungsi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif bisa selesai,” pungkas Prasetyo Hadi.

    Sejalan dengan itu, Prasetyo menegaskan bahwa rencana strategis pemindahan ibu kota tetap berjalan. Meski demikian, pemerintah akan menyesuaikan terhadap kondisi terkini.

    “Berkenaan dengan IKN, tentu kita menerima semua pendapat dan masukan, apapun itu. Tetapi sebagaimana yang sudah pernah juga pemerintah sampaikan, sampai hari ini pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (25/7/2025).

    Dia menyebutkan bahwa Otorita IKN saat ini tengah bekerja keras sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyelesaian proyek, terutama pembangunan infrastruktur dasar sebagai syarat fungsional pemerintahan.

  • Dituding jadi Dalang Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat: Kami Tidak Ada Urusan, Ini Fitnah Besar

    Dituding jadi Dalang Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat: Kami Tidak Ada Urusan, Ini Fitnah Besar

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat, Hinca Pandjaitan menilai isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menjadi liar, karena muncul tudingan “partai biru” yang seolah-olah mendalangi hal tersebut.

    Hinca membenarkan bahwa Demokrat sudah mendengar tudingan itu. Dengan demikian, Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga langsung menugaskan Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Demokrat untuk memberikan penyataan.

    “Kami tegaskan tidak ada urusan kami dengan kasus ijazah palsu ini, apalagi dikait-kaitkan agenda politik di balik ini. Ini fitnah besar ini, ini kami tolak. Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Lebih lanjut, pria yang juga anggota Komisi III DPR RI tersebut mengatakan bila tudingan ini dikaitkan dengan Roy Suryo, tokoh yang belakangan kembali muncul dengan opini soal dugaan ijazah palsu, hubungan Demokrat dengan Roy sudah berakhir.

    “Saya pastikan masa saya Sekjen Partai Demokrat, Saudara Roy Suryo tidak lagi jadi anggota Partai Demokrat. Waktu itu sudah berakhir hubungannya. Jadi tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada,” ujar Hinca.

    Sebab demikian, Hinca merasa bahwa itu adalah tanggung jawab pribadi Roy Suryo, sehingga Partai Demokrat juga sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.

    “Sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo, tidak ada hubungannya dengan Demokrat, dan karena itu Demokrat tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah langsung,” tegas dia.

    Sebelumnya, melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun X atau Twitter @PDemokrat, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai tuduhan tersebut sebagai fitnah tidak berdasar dan bagian dari upaya adu domba yang mengancam keharmonisan politik nasional.  

    Dia menyampaikan bahwa tudingan terhadap “partai biru” sebagai dalang isu ini merupakan insinuasi menyesatkan yang mencemarkan nama baik partai. 

    “Fitnah terhadap Demokrat dalam isu ijazah ini adalah upaya tidak etis yang jelas bertujuan memecah belah,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/7/2025).

    Lebih lanjut, Herzaky menekankan bahwa hubungan antara keluarga Presiden Jokowi dan keluarga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terjalin sangat baik.

    “Pak Gibran dan Mas Kaesang hadir di Kongres V Demokrat yang dipimpin AHY. Sebaliknya, Demokrat juga hadir di Kongres PSI. Bahkan Gibran sempat menjenguk Pak SBY saat dirawat di RSPAD,” papar Herzaky.

  • RI Berpotensi Rugi Triliunan dari Ekspor Nikel ke China, Ini Pemicunya

    RI Berpotensi Rugi Triliunan dari Ekspor Nikel ke China, Ini Pemicunya

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia berpotensi mengalami kerugian hingga triliunan rupiah akibat ketidaksesuaian data pengiriman barang hasil hilirisasi nikel ke China.

    Data kantor kepabeanan China, yang dikutip Senin (28/7/2025) mencatat bahwa pada tahun 2024 lalu, China mengimpor 8,59 juta ton feronikel dari Indonesia. Nilai impor feronikel itu mencapai US$12,71 miliar. Ada kenaikan secara volume ekspor dibandingkan tahun 2023 yang hanya 7,83 juta ton. Namun secara agregat angkanya mengalami penurunan dari US$14,42 miliar (2023) menjadi US$12,71 miliar.

    Penurunan nilai itu dipengaruhi sejumlah hal, salah satunya adalah anjloknya harga komoditas nikel selama tahun 2024 lalu. Feronikel adalah produk turunan dari bijih nikel. Jenis komoditas tambang dengan kode harmonized code atau HS Code 72026000 itu, banyak digunakan sebagai bahan pemadu untuk pembuatan baja tahan karat.

    Sementara itu, untuk komoditas nikel matte, data GACC mencatat bahwa selama tahun 2022-2024, nilai impor negeri tirai bambu dari Indonesia tercatat senilai US$7,3 miliar. Bisnis juga mencatat bahwa tren volume importasi nikel matte dari Indonesia terus meningkat secara kuantitas.

    Pada tahun 2022, jumlah impor nikel matte China dari Indonesia mencapai 176.532 ton. Jumlah ini naik menjadi 277.650,6 ton pada tahun 2023. Angka importasi nikel matte kembali melonjak menjadi 384.166 ton pada tahun 2024. Total akumulasi jumlah impor nikel matte China dari Indonesia mencapai 838.349,4 ton.

    Bisnis menemukan adanya selisih antara jumlah importasi feronikel dan matte nikel yang diekspor Indonesia ke China. Khusus untuk feronikel, pada tahun 2020-2024 atau selama 5 tahun terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah ekspor feronikel Indonesia ke China mencapai 29,08 juta ton. Data ekspor-impor BPS itu dikoleksi dari Bea Cukai.

    Sementara itu, yang tercatat di otoritas kepabeanan China, hanya sebesar 27,67 juta ton. Artinya ada gap sekitar 1,41 juta ton. Sedangkan secara nominal, gap-nya mencapai US$400,5 juta selama 2020-2024. China mencatatkan nilai impor feronikel yang lebih sedikit dibandingkan yang tercatat di Indonesia.

    Berbeda dengan feronikel, importasi China terhadap komoditas nikel matte justru lebih banyak baik secara nominal maupun volume dibandingkan yang tercatat di Indonesia. Bisnis mencatat bahwa total akumulasi importasi nikal matte China dengan kode HS 75011000 mencapai 838.349,4 ton. Sementara yang tercatat di data resmi pemerintah Indonesia yakni BPS, mencapai 559.977 ton dan US$6,69 miliar. Selisih antara data Bea Cukai China dan BPS 2022-2024, mencapai 278.372,2 ton atau secara nominal sebesar US$666,9 juta atau sekitar Rp10,67 triliun (kurs 16.000 per dolar) hanya dalam waktu 3 tahun terakhir.

    Artinya, jika nilai Rp10,67 triliun itu dihitung sebagai penghasilan perusahaan, dan dikaitkan dengan tarif pajak badan di Indonesia sebesar 20%, maka total potensi penerimaan PPh badan yang hilang dari eksportasi nikel matte sebesar Rp2 triliun.

    Pemicu Selisih Data

    Informasi yang dihimpun Bisnis menunjukkan bahwa, terjadinya gap antara jumlah ekspor dan impor produk turunan nikel itu terjadi dalam beberapa kondisi. Pertama, kemungkinan adanya perbedaan pencatatan antara otoritas di Indonesia dengan otoritas kepabeanan China.

    Namun demikian, sejumlah dokumen yang diperiksa Bisnis, memastikan bahwa kategorisasi untuk feronikel dan nikel matte antara China dan Indonesia sama. Feronikel di dalam catatan kepabeanan di Indonesia maupun China termasuk dalam kategorisasi barang dengan kode HS 72026000. Sementara itu, nickel matte baik di Indonesia tercatat dalam kode HS 75011000.

    Kedua, kemungkinan adanya abuse dalam proses eksportasi. Ada dugaan adanya kebocoran di tengah jalan dalam proses ekspor dari Indonesia ke China. Kondisi ini riskan, jika terjadi transaksi afiliasi yang melibatkan entitas sepengendalian atau grup perusahaan di negara lain. Ketiga, kemungkinan penghindaran pajak dan mengakali laporan devisa hasil ekspor yang diwajibkan oleh pemerintah mulai Maret 2025. Indikasi pelanggaran dalam kasus ini, biasanya terjadi ketika nilai ekspor yang dicatat negara asal lebih sedikit dibandingkan dengan nilai impor yang berada di negara tujuan.

    Khusus yang ketiga, anomali ekspor itu terjadi di komoditas nikel matte. Nikel matte adalah jenis nikel yang biasanya digunakan untuk memproduksi nikel sulfat. Nikel sulfat adalah komponen penting untuk produk baterai. Nikel sulfat mulai diekspor di Indonesia pada tahun 2023. Jumlah kuantitas nikel sulfat yang diimpor China dari Indonesia mencapai 60.440 ton atau senilai US$224,5 juta pada tahun 2023. Sementara pada tahun 2024 naik cukup signnifikan menjadi 179.700 ton atau senilai US$616 juta. Transaksi impor itu dicatat oleh Bea Cukai China.

    Sama seperti komoditas feronikel dan nikel matte, terjadi selisih antara nilai ekspor nikel sulfat, dengan kode HS 28332400, di data versi BPS dengan yang tercatat di Bea Cukai China. BPS tahun 2023, mencatat nilai maupun volume ekspor yang lebih tinggi dibandingkan di China. Versi BPS, ekspor nikel sulfat pada tahun 2023 mencapai US$234,3 juta dengan volume sebesar US$66.440 atau terjadi selisih sebesar 6.000 ton.

    Namun pada tahun 2024, selisih antara data ekspor Indonesia dan impor nikel sulfat China terjadi perubahan. Tahun lalu, nilai ekspor yang tercatat di BPS hanya sebesar US$527,5 juta dengan volume ekspor sebesar 173.700 ton. Kalau dibandingkan dengan data impor China yang tercatat senilai US$616 juta dengan volume 179.700 ton. Terjadi selisih sebesar US$88,5 juta atau senilai Rp1,37 triliun kurs Rp15.500 rupiah per dolar AS. Sementara selisih volume ekspornya sebesar 6.000 ton.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot P Tanjung, saat dihubungi 13 Juni 2025 lalu, tidak membantah maupun membenarkan temuan Bisnis tersebut. Hanya saja, dia memastikan jika ditemukan pelanggaran, pihaknya akan menindak setiap eksportir yang terbukti melakukan praktik lancung dalam eksportasi nikel. “Kalau ternyata perusahaannya nakal ya bisa saja kita berikan sanksi termasuk penghentian kegiatan sementara. Ujung-ujungnya, ini bisa juga kita cabut izin usahanya.”