Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • BNPB: Korban Meninggal Dunia Bencana Sumatra Capai 914 Jiwa 6 Desember 2025

    BNPB: Korban Meninggal Dunia Bencana Sumatra Capai 914 Jiwa 6 Desember 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan data korban meninggal dunia akibat bencana banjir di Sumatra mencapai 914 jiwa.

    Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BNPB, Abdul Muhari mengatakan ratusan orang jiwa orang meninggal dunia itu berasal dari tiga provinsi mulai dari Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

    “Hari ini, Sabtu 6 Desember 2025, jumlah korban meninggal secara total itu 914 jiwa. Jadi bertambah 47 jiwa dari posisi kemarin di 867 jiwa,” ujar Abdul dalam konferensi pers, Sabtu (6/12/2025).

    Dia menambahkan, korban meninggal dunia paling banyak tercatat di Aceh sebanyak 359 jiwa; Sumatra Utara 329 jiwa dan Sumatra Barat 226 jiwa.

    Sementara itu, kata Abdul, peristiwa bencana ini masih menyisakan 389 korban yang masih hilang. Jumlah ini telah berkurang dibandingkan dengan hari sebelumnya yang mencapai 520-an jiwa.

    “Sehingga data korban hilang yang per kemarin itu masih berjumlah 521 jiwa, per hari ini dari rekap Pusdalop BNPB di tiga provinsi itu berjumlah 389 jiwa. Tentu saja kita harapkan angka ini terus turun,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kementerian/lembaga dan stakeholder terkait terus menyalurkan bantuan logistik yang didominasi menggunakan jalur udara. Bantuan ini meliputi makanan, air bersih, popok, selimut, obat-obatan, beras, tenda, hingga matras.

    Pasokan bahan bakar minyak pun mulai disuplai melalui jalur darat. Kementerian ESDM mengeluarkan pengecualian penggunaan barcode bagi wilayah yang terdampak.

    Perbaikan listrik juga tengah dilakukan oleh PLN. Selain itu, pemerintah memberikan router Starlink agar akses komunikasi berjalan optimal. 

    Selain itu, Polri juga mendapatkan mandat untuk menghubungkan kembali jalur yang terputus akibat banjir dahsyat yang melanda Sumatra sejak akhir November 2025.

  • Ferry Irwandi: TNI–Polri Bantu Buka Jalur ke Daerah Terisolasi di 3 Provinsi

    Ferry Irwandi: TNI–Polri Bantu Buka Jalur ke Daerah Terisolasi di 3 Provinsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kreator konten Ferry Irwandi mengatakan kolaborasi lintas sektor mulai dari relawan, NGO, hingga pemerintah melaui aparat negara menjadi faktor utama yang membuat distribusi logistik dapat menjangkau wilayah paling terpencil di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Dia mengungkapkan peran TNI dan Polri selama proses distribusi logistik. 

    Ferry menekankan bahwa seluruh capaian di lapangan merupakan hasil kerja bersama, termasuk TNI–Polri yang membantu membuka jalur dalam proses penyaluran logistik. 

    “Kawasan terdampak banyak berada di daerah terisolasi. Mereka membantu mulai dari membuka jalur hingga distribusi, apalagi masalah transportasi,” kata Ferry dikutip dari akun Instagramnya, Minggu (7/12/2025)

    Dia menekankan bahwa mustahil bantuan Logistik 5–10 Ton tersalurkan tanpa dukungan aparat. 

    Sebagai contoh, kepolisian membantu mencari pesawat untuk datang ke wilayah terdampak saat tim relawan kesulitan mendapat armada untuk mengangkut logistik bantuan. Sementara itu TNI membuka akses udara ke wilayah yang sama sekali tidak dapat ditembus jalur darat.

    “Kita nggak akan bisa mencapai Gayo, Takengon, tanpa bantuan TNI—TNI AD dan TNI AU—dengan helikopter dan pesawat Hercules,” kata Ferry.

    Dia juga menilai personel TNI–Polri yang bekerja di lapangan layak mendapatkan dukungan lebih besar dari negara. Ferry memuji kuatnya solidaritas publik yang dia lihat selama bekerja di lapangan.

    Ferry menegaskan misi kemanusiaan menembus sekat sosial apa pun. Dia berharap agar kerja sama ini dapat terus berlanjut.

    “Semoga lebih banyak lagi korban yang bisa kita bantu meringankan beban,” kata Ferry.

    Sementara itu, PT PLN (Persero) mengungkapkan tingkat pemulihan listrik di Sumatra Utara mencapai 98,61%per Jumat (5/12/2025) malam. Upaya pemulihan kelistrikan di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra Utara disebut terus menunjukkan hasil signifikan.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pemulihan dilakukan seiring upaya percepatan perbaikan di seluruh sisi sistem kelistrikan, mulai dari distribusi, transmisi, gardu induk, hingga pembangkit.

    Dia merinci, di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, PLN berhasil menyelesaikan penggantian 900 tiang listrik yang sebelumnya mengalami kerusakan. 

    Menurutnya, pembangunan ini berhasil dilakukan kendati kondisi lapangan yang sulit dihadapi PLN, mulai dari cuaca ekstrem, longsor susulan yang menyebabkan tiang-tiang listrik kembali tumbang, hingga kondisi tanah yang licin dan rawan.

    “Alhamdulillah dengan semangat gotong royong bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah, Jumat pasokan listrik untuk lebih dari 92.000 masyarakat di Sibolga dan Tapanuli Tengah sudah kembali mengalir,” ujar Darmawan melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (6/12/2025).

    Dia menjelaskan, pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan layanan bagi objek-objek vital seperti BTS (base transceiver station) telekomunikasi, fasilitas kesehatan, serta posko pengungsian. 

    Kolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat terus diperkuat untuk mempercepat pemulihan di titik-titik prioritas. Karena risiko longsor yang tinggi, alat berat tidak dapat dioperasikan sehingga seluruh material harus diangkut secara manual ke lokasi-lokasi yang terdampak.

    “Kendati medan yang cukup menantang, petugas PLN bekerja nonstop 24 jam untuk memulihkan jaringan yang terdampak secepatnya. Fokus kami satu, agar pasokan listrik dapat kembali mengalir di berbagai wilayah,” tambah Darmawan.

  • Belajar dari Tsunami Aceh, Ini 9 Pesan Dino Patti Djalal untuk Penanganan Bencana Sumatera

    Belajar dari Tsunami Aceh, Ini 9 Pesan Dino Patti Djalal untuk Penanganan Bencana Sumatera

    Bisnis.com, JAKARTA — Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra kembali menegaskan pentingnya manajemen krisis yang kuat dan terkoordinasi. 

    Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, membagikan sembilan pelajaran penting dari pengalamannya mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat penanganan tsunami Aceh 2004 dan gempa Yogyakarta 2006.

    Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu menyampaikan bahwa pola penanganan bencana besar memiliki karakter serupa. Karena itu, strategi yang terbukti efektif di masa lalu dapat menjadi rujukan dalam menghadapi krisis yang terjadi saat ini.

    Ini sembilan tips dari Dino Patti Djalal saat mengatasi bencana alam: 

    1. Kepemimpinan Presiden Menjadi Faktor Penentu

    Dikutip dari unggahan media sosial miliknya, Sabtu (6/12/2025), masyarakat berada dalam kondisi terpuruk, aparat kewalahan, dan instansi sering berjalan tidak sinkron. Dino menegaskan bahwa hanya satu otoritas tertinggi, Presiden yang dapat memberikan arah, ketegasan, dan ketenangan publik.

    “Sewaktu tsunami tahun 2004, Presiden SBY terjun langsung di lapangan dan terus kembali ke lokasi. Rakyat ingin melihat pemimpinnya berada di tengah mereka,” ujarnya.

    2. Jangan Terlalu Mengandalkan Angka Awal Korban

    Estimasi korban pada hari pertama umumnya tidak akurat. Dino mencontohkan laporan awal tsunami Aceh yang hanya mencatat 50 korban, sementara angka riil mencapai 150.000 jiwa. Pemerintah harus menyiapkan rencana kontingensi karena jumlah korban hampir pasti bertambah.

    3. Dampak Berat Justru Muncul Setelah Bencana Mereda

    Walaupun banjir dan longsor berlangsung singkat, tantangan lanjutan seperti penyakit, sanitasi buruk, dan tekanan psikologis pengungsi akan bermunculan selama berminggu-minggu.

    4. Perlu Panglima Operasional yang Langsung di Bawah Presiden

    Krisis lintas provinsi membutuhkan komando tunggal agar koordinasi lintas instansi berjalan efektif. Dino menilai posisi Kepala BNPB mungkin tidak cukup untuk mengendalikan operasi seluas ini dan perlu figur dengan otoritas lebih tinggi.

    5. Tetapkan Status Bencana Nasional

    Status ini penting agar seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan secara penuh. Dino juga menekankan nilai solidaritas nasional, seperti yang tercermin dalam respons publik terhadap tsunami 2004.

    6. Pemerintah Harus Menyampaikan Informasi Resmi Setiap Hari

    Komunikasi publik idealnya dilakukan langsung dari posko lapangan, bukan dari Jakarta, agar tidak terjadi simpang siur informasi. Juru bicara harus kompeten dan kredibel.

    7. Menteri Fokus pada Koordinasi, Bukan Sekadar Aktivitas Simbolis

    Kehadiran menteri di lapangan bukan untuk pencitraan. Menurutnya yang paling penting adalah rapat koordinasi harian, bahkan dua kali sehari, serta pengambilan keputusan cepat.

    8. Jangan Terburu-buru Mengakhiri Status Tanggap Darurat

    Masa tanggap darurat perlu diperpanjang bila situasi menuntut. Pemerintah harus memiliki indikator jelas sebelum masuk tahap rehabilitasi.

    9. Rehabilitasi Sumatra akan Membutuhkan Anggaran Besar

    Dino memperkirakan tidak akan banyak bantuan internasional seperti tsunami Aceh. Karena itu, APBN perlu disesuaikan, termasuk kemungkinan menyisihkan sebagian anggaran pertahanan yang tahun depan direncanakan mencapai Rp335 triliun.

    “Saya yakin para patriot di TNI dan di Kementerian Pertahanan tidak akan keberatan selama ini dilakukan untuk membantu rakyat,” katanya.

    Dino menutup pesannya dengan harapan agar pengalaman masa lalu dapat memperkuat kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi bencana besar di masa depan. (Angela Keraf)

  • Kemenhut Endus Pembalakan Liar jadi Penyebab Banjir dan Longor Sumut

    Kemenhut Endus Pembalakan Liar jadi Penyebab Banjir dan Longor Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkum) mengungkap indikasi kerusakan lingkungan di hulu daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru dan Sibuluan di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.

    Temuan itu didapatkan usai Ditjen Gakkum mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan di wilayah hulu DAS yang diduga memperparah dampak bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menuturkan, kerusakan tutupan hutan di lereng dan hulu DAS diduga menurunkan kemampuan tanah menyerap air. Imbasnya, hujan ekstrem lebih cepat berubah menjadi aliran permukaan (run-off) yang kuat, memicu banjir dan longsor. 

    Menurutnya, material kayu yang terbawa arus menunjukkan dugaan adanya aktivitas pembukaan lahan dan penebangan yang tidak sesuai ketentuan.

    Pihaknya mengaku melihat pola yang jelas, di mana ada kerusakan hutan di hulu akibat aktivitas ilegal, di situ potensi bencana di hilir meningkat drastis. 

    “Aktivitas di PHAT [pemegang hak atas tanah] yang seharusnya legal, terindikasi disalahgunakan menjadi kedok untuk pembalakan liar yang merambah ke kawasan hutan negara di sekitarnya. Ini adalah kejahatan luar biasa yang mengorbankan keselamatan rakyat,” ujar Dwi melalui keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025). 

    Sebagai respons cepat, Ditjen Gakkum Kehutanan membentuk Tim Gabungan untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan terkait dugaan aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan. 

    Dwi menyebut, dari hasil identifikasi awal, 12 subjek hukum baik yang berbentuk korporasi maupun perorangan diduga memiliki keterkaitan dengan gangguan tutupan hutan di wilayah hulu.

    Sejak 4 Desember 2025, tim telah melakukan pemasangan papan larangan (papan informasi) pada 5 lokasi yang terindikasi, yaitu 2 titik pada area konsesi PT TPL, dan 3 titik pada lokasi PHAT atas nama JAM, AR, dan DP. D

    Pada saat bersamaan, Tim PPNS Balai Gakkum Sumatera saat ini juga sedang melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana kehutanan pada salah satu subjek hukum, yaitu pemilik PHAT atas nama JAM, setelah ditemukannya 4 truk bermuatan kayu tanpa dokumen sah (SKSHH-KB).

    Terhadap kasus ini, PPNS mengenakan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp 2,5 miliar. 

    Sejalan dengan tindakan di lapangan, pemanggilan terhadap seluruh 12 subjek hukum dijadwalkan pada Selasa, 9 Desember 2025 untuk pendalaman lebih lanjut.

    Dwi menuturkan bahwa tim di lapangan telah melakukan penyegelan lokasi-lokasi yang terindikasi melakukan aktivitas ilegal. Langkah ini adalah bagian dari upaya verifikasi fakta, pengamanan tempat, serta penyiapan bukti untuk proses penegakan hukum yang adil dan transparan. 

    “Kami juga akan berkoordinasi erat dengan instansi terkait untuk memastikan adanya upaya restorasi hulu DAS dan perlindungan bagi komunitas terdampak,” tegas Dwi.

    Selain pidana kehutanan, Ditjen Gakkum juga tengah mengkaji penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menelusuri dan menyita aset hasil kejahatan kehutanan, serta gugatan perdata berdasarkan Pasal 72 jo. 76 UU Kehutanan untuk memulihkan fungsi ekosistem hutan.

    Kementerian Kehutanan akan menginstruksikan langkah-langkah teknis pemulihan hulu DAS bekerja sama dengan Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. 

    Menurut Dwi, program ini mencakup rehabilitasi vegetasi, penanganan pengendalian erosi, serta penataan kembali alur sungai yang tersumbat material.

    Kementerian Kehutanan menegaskan komitmennya untuk bekerja secara profesional, transparan, dan terpadu dengan semua pemangku kepentingan demi mengungkap akar penyebab kerusakan hulu dan memulihkan fungsi hidrologis DAS. 

    Dwi menambahkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran kehutanan yang berkontribusi pada bencana bukan sekadar tindakan administratif, melainkan upaya perlindungan terhadap keselamatan publik dan ketahanan ekologis bangsa. 

  • TNI AD Tegaskan Layanan Starlink untuk Banjir Sumatra Gratis

    TNI AD Tegaskan Layanan Starlink untuk Banjir Sumatra Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – TNI AD menegaskan layanan komunikasi satelit Starlink yang dikerahkan ke wilayah banjir di Sumatera sepenuhnya gratis. Hal ini merespons kabar dugaan pungutan liar terhadap warga terdampak yang ingin mengakses fasilitas tersebut.

    Kepala Bagian Info Dispenad Letkol (Arm) Sayed Syahrial menjelaskan bahwa biaya pulsa Starlink telah ditanggung langsung oleh penyedia layanan hingga akhir Desember.

    Penegasan ini sekaligus meluruskan pernyataan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang sebelumnya mengaku belum mengetahui pihak yang membiayai pulsa perangkat tersebut.

    “Jadi yang dimaksudkan bapak KSAD disini tidak tahu siapa yang mengurus pulsanya adalah karena itu memang sudah digratiskan,” jelas Sayed, dikutip Sabtu (6/12/2025).

    Sayed menambahkan, sejak awal tugas TNI AD hanya memastikan perangkat Starlink dapat diangkut dan dipasang di lokasi-lokasi banjir yang sulit dijangkau.

    Dengan adanya tenaga TNI AD itu, warga di daerah terpencil diharapkan dapat tetap berkomunikasi serta memenuhi kebutuhan darurat lainnya.

    Keberadaan Starlink juga membantu prajurit dan instansi terkait mempercepat koordinasi penanganan bencana.

    “Jadi jangan sampai nanti kalau ada keluhan terkait dengan pengadaan pulsa, nanti rumornya kembali ke Angkatan Darat. Itu gratis sampai dengan akhir Desember,” jelas Sayed.

    Sebelumnya, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12) mengatakan pihaknya sudah mengirimkan satelit Starlink milik TNI AD dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) ke lokasi banjir Sumatera.

    “Memang peralatan (Starlink) dari Kemhan dan kami juga memang pulsanya kan belum tahu siapa yang mau bayar, jadi itulah kondisinya,” kata Maruli dalam jumpa pers tersebut.

    Starlink yang dikerahkan berasal dari Satuan Komunikasi dan Elektronika Komando Daerah Militer (Komlekdam) XX/TIB dan Kementerian Pertahanan.

    Tercatat ada 33 unit perangkat Starlink dari Kemhan dan lima unit dari Puskomlekad yang telah didistribusikan ke Kodim.

    Melalui Kodim, satelit tersebut lalu didistribusikan ke titik-titik lokasi banjir di wilayah Sumatera Barat.

    “Pemasangan dilakukan langsung oleh personel Komlekdam XX/TIB di lokasi yang membutuhkan konektivitas darurat, seperti posko pengungsian, kantor pemerintah daerah, posko BPBD, serta area pencarian dan evakuasi,” seperti dikutip siaran pers resmi TNI AD.

  • Menteri LH Cabut Operasional 3 Perusahaan yang Diduga Biang Kerok Banjir Sumut

    Menteri LH Cabut Operasional 3 Perusahaan yang Diduga Biang Kerok Banjir Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menghentikan sementara izin operasional tiga perusahaan yang diduga menjadi penyebab atau biang kerok banjir di Sumatra Utara (Sumut). 

    Ketiga perusahaan itu, yakni PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE).

    Penghentian sementara operasi perusahaan tersebut dilakukan usai Hanif melakukan inspeksi udara dan darat di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga.

    Pemantauan itu dilakukan guna memverifikasi penyebab bencana serta menilai kontribusi aktivitas usaha terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor. Hal ini juga sekaligus memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan lingkungan hidup.

    Hanif mengatakan bahwa berdasarkan temuan lapangan, pemerintah memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga perusahaan tersebut. Pihaknya juga mewajibkan audit lingkungan sebagai langkah pengendalian tekanan ekologis di hulu DAS yang memiliki fungsi vital bagi masyarakat.

    “Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan. Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta,” ujar Hanif melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (6/12/2025).

    Dia menegaskan bahwa DAS Batang Toru dan Garoga adalah kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial yang tidak boleh dikompromikan.

    Hanif juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha di kawasan tersebut. Ini terutama dengan curah hujan ekstrem yang kini mencapai lebih dari 300 mm per hari.

    “Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana,” jelasnya.

    Kementerian Lingkungan Hidup kini memperketat verifikasi persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh kegiatan di lereng curam, hulu DAS, dan alur sungai. Menurut Hanif, penegakan hukum akan ditempuh apabila ditemukan pelanggaran yang menambah risiko bencana.

    “Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang bisa dicegah,” ucapnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Rizal Irawan menyebutkan hasil pantauan udara menunjukkan adanya pembukaan lahan masif yang memperbesar tekanan pada DAS.

    “Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatera Utara,” ungkap Rizal.

    Pihaknya pun memastikan verifikasi lapangan akan terus dilakukan terhadap perusahaan lain yang terindikasi memberi kontribusi signifikan terhadap tekanan lingkungan di Sumatera. Pemerintah, kata Rizal, berkomitmen menjadikan penegakan hukum lingkungan sebagai pondasi utama dalam mencegah bencana ekologis dan melindungi masyarakat.

  • Cara Cek Penerima BLT Kesra Rp900 Ribu Desember 2025 Pakai HP

    Cara Cek Penerima BLT Kesra Rp900 Ribu Desember 2025 Pakai HP

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) senilai Rp900 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini diberikan sekaligus untuk tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2025.

    Penyaluran via pos dimulai sejak 20 Oktober, sedangkan transfer ke rekening Bank Himbara mulai 27 Oktober. Masing-masing KPM akan menerima langsung Rp900 ribu untuk tiga bulan sekaligus.

    Cara Cek BLT Kesra Lewat HP

    Penerima dapat mengecek status bantuan BLT Kesra 2025 melalui HP dengan mengakses situs resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos.
    1. Lewat Situs Resmi Kemensos
    Buka laman cekbansos.kemensos.go.id
    Lengkapi data wilayah: Provinsi → Kabupaten/Kota → Kecamatan → Desa/Kelurahan sesuai KTP
    Masukkan nama lengkap pada kolom yang tersedia
    Ketik kode verifikasi atau captcha
    Klik Cari Data untuk menampilkan status penerimaan, jenis bantuan, dan periode penyaluran.

    Cara Cek BLT Kesra Lewat HP
    Penerima dapat mengecek status bantuan BLT Kesra 2025 melalui HP dengan mengakses situs resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos.
    1. Lewat Situs Resmi Kemensos
    Buka laman cekbansos.kemensos.go.id
    Lengkapi data wilayah: Provinsi → Kabupaten/Kota → Kecamatan → Desa/Kelurahan sesuai KTP
    Masukkan nama lengkap pada kolom yang tersedia
    Ketik kode verifikasi atau captcha
    Klik Cari Data untuk menampilkan status penerimaan, jenis bantuan, dan periode penyaluran

  • Gubernur Aceh Ungkap Kekecewaan Pada BNPB Soal Penanganan Bencana

    Gubernur Aceh Ungkap Kekecewaan Pada BNPB Soal Penanganan Bencana

    Bisnis, JAKARTA — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyatakan kekecewaannya pada penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah itu.

    Saat rapat gabungan di posko terpadu penanganan bencana alam Aceh di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Jumat (5/12/2025), sore, Mualem mengungkapkan kekecewaannya pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    “Saya kecewa dengan BNPB, saat hari pertama banjir, alat [boat] kita percuma saja [ada] tapi tidak boleh pakai. Itu di Aceh Tamiang,” katanya dalam keterangan video yang diterima Bisnis, Sabtu (6/12/2025).

    Muzakir menceritakan bahwa saat rumah-rumah warga terendam banjir, masyarakat berupaya untuk menyelamatkan diri dengan naik ke atap rumah. Warga bahkan bertahan hingga lima hari lima malam.

    “Orang panggil-panggil minta bantuan [saat bertahan] dari atas atap tapi [petugas] sebeng [berbalik arah] nggak mau ambil orang. coba dicek semua,” tegasnya.

    Kekecewaan Mualem juga dipicu oleh sikap badan penanggulangan bencana yang tidak mengizinkan boat untuk mengangkat barang. Tindakan ini kata dia menyebabkan kemarahan warga korban bencana.

    Aceh Tamiang menjadi salah satu kabupaten yang mengalami dampak paling parah dari banjir dan longsor di Aceh. Selain Provinsi ini, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ikut terdampak bencana alam tersebut.

    Sementara itu Mualem meninjau langsung titik kerusakan, termasuk jembatan utama penghubung Nagan Raya dan Aceh Tengah yang putus diterjang banjir bandang pada Jumat (6/12/2025). Dari udara, ia menyaksikan sejumlah kampung yang hancur, bahkan sebagian rumah warga kini berada di tengah aliran sungai karena sungai yang meluas.

    “Kita akan mempercepat akses, terutama jembatan yang putus karena ini yang paling parah. Ini secepatnya kita perbaiki. Kami juga akan lapor ke Pusat, apa yang perlu kita bantu dari provinsi akan kita dorong secepat mungkin,” kata mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu.

    Dia meminta Pemerintah Kabupaten Nagan Raya segera mendata kerusakan secara rinci. “Pak Bupati tolong catat berapa rumah, jembatan, dan jalan yang rusak supaya cepat-cepat kita perbaiki,” ujarnya.

    349 Orang Meninggal Dunia

    Sedikitnya 18 kabupaten kota dan 3.978 gampong atau desa terdampak banjir di Aceh. Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh mencatat banjir dan longsor berdampak pada 321.134 KK dan 1,40 juta jiwa.

    Dari total tersebut, 349 orang meninggal dunia, 92 orang hilang, 579 orang luka berat dan 2.872 orang luka ringan.

    Bencana ini juga menyebabkan 775.346 jiwa mengungsi di 824 titik. Selain itu, 452 titik jembatan atau jalan rusak, 115.288 unit rumah rusak, 56.274 ekor hewan mati, 64.024 hektare sawah dan 12.513 hektare kebun rusak serta 40.328 tambak ikut terkena banjir dan longsor.

    Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal dunia terkait bencana banjir di Sumatra sudah mencapai 883 jiwa.

    Jumlah itu berdasarkan data dalam situs Geoportal Data Bencana Indonesia BNPB yang dilihat Bisnis pada 09.30 WIB per Sabtu (6/12/2025).

    Secara terperinci, Sumatra Utara menjadi wilayah paling tinggi korban meninggal dunia sebanyak 312 jiwa. Diikuti, Aceh 345 jiwa dan Sumatra Barat 226 jiwa total korban meninggal dunia.

    “Meninggal dunia 883 jiwa,” tulis BNPB di situs gis.bnpb.go.id dikutip Sabtu (6/12/2025).

    Dalam situs yang sama, bencana alam di Sumatra masih menyisakan 520 orang yang dinyatakan hilang dengan rincian Aceh 174 jiwa; Sumatra Utara 133 jiwa; dan Sumatra Barat 213 jiwa.

    Adapun, secara total BNPB juga merangkum total rumah rusak akibat bencana ini adalah 121.500 unit dari 51 wilayah kabupaten yang terdampak.

    “Rumah rusak 121.500 dan 50 kabupaten terdampak,” dalam data BNPB.

  • Mualem: Surat Izin Bupati Aceh Selatan Tak Saya Teken, tapi Dia Tetap Pergi Umrah

    Mualem: Surat Izin Bupati Aceh Selatan Tak Saya Teken, tapi Dia Tetap Pergi Umrah

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menegaskan tidak pernah mengeluarkan izin kepada Bupati Aceh Selatan Mirwan MS melaksanakan umrah di tengah bencana banjir dan longsor di daerah dengan sebutan “Tanah Rencong” itu.

    “Tidak saya teken (surat izinnya). Walaupun Mendagri teken ya sudah, terserah,” katanya di Banda Aceh, Jumat.

    Sebelumnya, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS beserta istri telah berangkat umrah sejak Selasa (2/12). Keberangkatan tersebut menuai kritikan mengingat Aceh sedang dilanda bencana, termasuk di kabupaten yang dipimpinnya.

    Mualem mengingatkan semua pejabat di Aceh untuk tidak bepergian dahulu selama masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang sedang dilanda Aceh.

    “Untuk sementara waktu jangan pergi. Dia (Bupati Aceh Selatan) pergi juga terserah,” katanya.

    Pemkab Aceh Selatan menjelaskan keberangkatan umrah Bupati Aceh Selatan bersama istri setelah berjibaku di lapangan memastikan setiap penanganan terhadap korban bencana.

    “Keberangkatan bupati beserta istri dilakukan setelah melihat situasi Aceh Selatan secara umum yang sudah stabil dan korban bencana tertangani dengan baik,” kata Pelaksana Tugas Sekda Aceh Selatan Diva Samudra Putra.

    Ia mengatakan bupati bersama istri melaksanakan umrah sejak Selasa (2/12). Keberangkatan kepala daerah tersebut setelah menyalurkan bantuan kepada korban bencana di Trumon Raya.

    Dia membantah narasi yang menyebutkan bahwa Bupati Aceh Selatan Mirwan MS meninggalkan masyarakatnya saat bencana masih berlangsung.

    “Narasi tersebut tidak benar, korban bencana yang mengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing. Ini bukti soliditas semua pihak dalam penanganan banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Selatan,” ujarnya.

    Berdasarkan informasi diterima Antara dari Pemerintah Aceh pada 24 November 2025, Bupati Aceh Selatan mengajukan permohonan izin perjalanan luar negeri dengan alasan penting kepada Gubernur Aceh.

    Atas dasar pertimbangan Aceh sedang dilanda bencana alam akibat siklon tropis, Gubernur Aceh telah menetapkan status darurat bencana hidrometeorologi 2025 Aceh.

    Pada 28 November 2025, gubernur menyampaikan balasan tertulis bahwa permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan atau ditolak.

    Secara khusus, Aceh Selatan salah satu kabupaten terdampak parah bencana saat ini, sedangkan bupati telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir dan tanah longsor di daerah setempat.

  • Distribusi Logistik Terus Mengalir, Pemerintah Mulai Pulihkan Jaringan Listrik

    Distribusi Logistik Terus Mengalir, Pemerintah Mulai Pulihkan Jaringan Listrik

    Bisnis.com, JAKARTA — Arus bantuan untuk korban banjir dan longsor di wilayah Aceh dan Sumatra terus mengalir. Secara bertahap, upaya yang dilakukan pemerintah dan warga melakukan penataan infrastruktur.
     
    Salah satu wilayah yang terkena dampak banjir dan tanah longsor yakni Desa Batu Nagodang Siatas, Kecamatan Onan Ganjang.
     
    Menurut Kepala Desa Batu Nagodang Siatas Hiras Manulang, mayoritas warga yang terdampak sudah memperoleh bantuan logistik, termasuk warga yang wilayahnya terisolasi.
     
    “Puji Tuhan, sembako lancar. Sampai saat ini selimut, tikar, semua lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025).
     
    Hiras menuturkan longsor menerjang Desa Batu Nagodang Siatas yang berada di lereng bukit pada Selasa (25/11/2025) malam. Puluhan rumah rusak parah, dan longsor menimbun sawah serta ladang warga.
     
    Sebanyak 90 kepala keluarga mengungsi di Posko Gereja Parbutihan. Sementara warga lain ada yang memilih tetap bertahan karena rumah mereka masih utuh. Namun, satu-satunya akses menuju desa terputus akibat material longsor.
     
    Akibatnya, pengiriman logistik harus dilakukan dengan cara dipikul sejauh 7 km, melewati jalan setapak, menuruni bukit, menyeberangi sungai, kemudian naik ke area persawahan berundak sebelum tiba di permukiman warga.
     
    “Kami mengantar logistik dari Perbuputihan [Posko] pertama penyalurannya naik mobil sampai ke Desa Sapi Tua. Dari situ kita melalui jalan tikus melalui sungai, jembatan darurat. Semua logistik harus dipikul. Perjalanan sekitar 1,5 jam,” katanya.
     
    Menurutnya, masyarakat bergotong royong agar distribusi logistik dapat diterima warga hingga ke desa-desa.
     
    Hiras menyampaikan bahwa bantuan logistik dapat tersalurkan dengan baik. Warga berharap supaya aliran listrik segera menyala kembali, serta jalan yang terputus dan dua jembatan yang hanyut diterjang banjir dapat segera diperbaiki.
     
    Selain itu, dia juga meminta solusi atas longsor yang menimbun hampir 70% lahan sawah dan ladang warga.
     
    “Pemerintah Kabupaten dan pemerintah pusat tolong desa kami diperhatikan sehingga akses jalan ke desa kami bisa berjalan dengan lancar supaya masyarakat kami tidak merasa ketakutan lagi apabila dapat waktu malam,” katanya.

    Pemulihan Jaringan Listrik

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia guna menerima laporan terkini pemulihan sektor kelistrikan, bahan bakar minyak (BBM), dan pasokan gas elpiji.
     
    Dalam keterangannya usai bertemu Presiden, Bahlil menuturkan pasokan listrik di Aceh terus dipulihkan setelah jaringan transmisi dari Arun mengalami gangguan akibat banjir.
     
    Pemulihan listrik, menurut Bahlil, juga terus dilakukan di Tapanuli Tengah dan Sibolga.
     
    “Saya melaporkan bahwa urusan listrik untuk di Aceh, untuk meng-cover Banda Aceh, Bireuen, dan beberapa tempat lain dari Arun, 200 megawatt kita yang mati karena sutetnya kena banjir. Dan sekarang sudah dinaikkan, Insyaallah sudah bisa listriknya bisa jalan. Paling lambat hari Sabtu,” ujarnya.
     
    Terkait ketersediaan BBM, Menteri ESDM menegaskan bahwa stok tetap aman meski distribusi di beberapa titik sempat terganggu akibat akses jalan terputus. Untuk menjaga suplai, pemerintah menggunakan berbagai skema, termasuk di antaranya pengoperasian genset dan pengalihan mobilisasi.
     
    “Kita sebagian ada pakai gen, kita sebagian ada pakai tangki, dan terus melakukan. Tapi kalau di Tapanuli Tengah, sebagian kompor bensin sudah beroperasi 24 jam. Saya memutuskan, untuk barcode sementara untuk menghindari penumpukan dan antre, kita tiadakan di daerah-daerah bencana,” kata Menteri ESDM. (*)