Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Politisi PDIP Minta Inosentius Tak ‘Hantam’ DPR saat Jadi Hakim MK

    Politisi PDIP Minta Inosentius Tak ‘Hantam’ DPR saat Jadi Hakim MK

    Bisnis.com, JAKARTA – Legislator Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) Safaruddin meminta Inosentius Samsul tidak ‘menghantam’ DPR RI ketika resmi menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. 

    Pernyataan itu dia sampaikan saat fit and proper test calon hakim MK usulan DPR, di Gedung Nusantara II DPR, Rabu (20/8/2025).

    Mulanya, Safaruddin diberi kesempatan memberikan tanggapan terkait pemaparan visi-misi Inosentius jika menjadi hakim MK. 

    Dia memuji Inosentius karena memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas putusan MK dan pengalaman Inosentius dalam merancang Undang-Undang selama menjabat sebagai dewan parlemen.

    Namun, Safaruddin menyinggung bahwa Inosentius dipilih melalui DPR RI. Dengan demikian ketika menjadi hakim MK, Inosentius diminta tidak menghantam DPR.

    “Bapak jangan lupa bahwa bapak itu dipilih dari DPR. Jangan kembali menghantam DPR,” kata Safaruddin, Rabu (20/8/2025).

    Dia mengungkapkan banyak hakim MK yang diusulkan DPR, tetapi ‘lupa’ bahwa mereka sempat melenggang di kursi DPR. 

    Tak hanya itu, dia menilai putusan MK kerap bertentangan dengan DPR. Bahkan kewenangan lembaga yudikatif itu dianggap melampaui batas seharusnya.

    “Hakim Mahkamah MK saja langsung memutuskan. Kadang-kadang bertentangan dengan apa yang itu dan kadang-kadang juga melampaui batas. Menurut kita [DPR] kewenangan, menurut dia [MK] enggak,” jelasnya.

    Dia menambahkan putusan MK terkadang sulit untuk direalisasikan. 

    Dia meminta agar Inosentius tidak terpengaruh dari faktor internal maupun eksternal. Dia ingin hakim MK berpegang teguh untuk kepentingan rakyat, serta kepentingan jangka panjang bukan jangka pendek.

  • Polisi Terjunkan 1.145 Personel untuk Kawal Demo di DPR Hari Ini (21/8)

    Polisi Terjunkan 1.145 Personel untuk Kawal Demo di DPR Hari Ini (21/8)

    Bisnis.com, JAKARTA – Polisi mengerahkan 1.145 personel untuk mengawal aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, hari ini Kamis (21/8/2025).

    Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan ribuan personel itu merupakan gabungan dari anggota Polda Metro Jaya, Polres Jakpus, dan Polsek jajaran.

    “Sebanyak 1.145 personel gabungan dari Polda, Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek jajaran disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa,” ujar Susatyo dalam keterangan tertulis, Kamis (21/8/2025).

    Dia menyampaikan, massa aksi dari Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (Gemarak) bersama beberapa elemen aliansi masyarakat dijadwalkan berkumpul sekitar pukul 14.00 WIB.

    Adapun, isu yang diangkat dalam aksi demonstrasi ini di antaranya terkait penolakan terhadap kapitalisme, imperialisme, militerisme, serta seruan untuk mengganyang oligarki.

    Kemudian, Susatyo menyatakan bahwa seluruh anggota tidak dibekali senjata api dan pengamanan dilakukan secara persuasif. Dia juga mengimbau agar pendemo tidak merusak fasilitas umum.

    “Silakan berorasi dengan tertib, jangan memprovokasi, jangan melawan petugas, dan mari kita hindari tindakan seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum,” tuturnya.

    Di samping itu, Susatyo menegaskan bahwa untuk penerapan rekayasa lalu lintas terkait demo ini bersifat situasional. Artinya, rekayasa lalu lintas bakal diterapkan sesuai eskalasi massa di lapangan.

    “Arus lalu lintas di sekitar lokasi bersifat situasional, menyesuaikan dengan eskalasi massa di lapangan. Warga disarankan menggunakan jalur alternatif lain agar mobilitas tetap lancar,” pungkas Susatyo.

  • Cek Penerima 4 Bansos yang Cair Agustus 2025

    Cek Penerima 4 Bansos yang Cair Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah masih memberikan sejumlah bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat pada bulan Agustus 2025.

    Bansos tersebut akan dicairkan secara langsung ke rekening masing-masing penerima. Namun untuk bisa mendapatkan bansos, masyarakat harus terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Cara cek penerima bansos bulan Agustus 2025:

    1. Kunjungi situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

    2. Pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai dengan alamat KTP.

    3. Masukkan nama sesuai dengan KTP dan ketik kode verifikasi yang tertera.

    4. Klik “Cari Data” untuk mengecek apakah Anda terdaftar sebagai penerima bansos.

    Selain terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), masyarakat juga harus memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan bansos. Di antaranya yakni:

    Terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI)
    Memiliki KTP yang sah
    Termasuk dalam keluarga miskin yang membutuhkan bantuan sosial

    Setelah memenuhi persyaratan dan mencoba daftar bantuan tersebut, Anda dapat memastikan dengan melakukan pengecekan melalui:

    1. Web Cek Bansos: Akses laman cekbansos.kemensos.go.id, pilih wilayah, dan masukkan data sesuai KTP untuk mengecek status penerima.

    2. Aplikasi Cek Bansos: Unduh aplikasi di Play Store atau App Store untuk cek penerima bansos dengan memasukkan NIK.

    3. Datang ke Kelurahan: Bagi yang kesulitan online, bisa langsung mendatangi kelurahan untuk memastikan apakah mereka terdaftar dalam sistem

    Daftar 4 Bansos yang Cair Agustus 2025

    Sejumlah bansos yang akan diberikan pemerintah yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan BLT Dana Desa.

    Berikut ini daftar bantuan sosial (bansos) yang cair pada bulan Agustus 2025:

    1. PKH

    Pemerintah hingga saat ini masih memberikan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan ini merupakan program yang dikerahkan kepada keluarga miskin dan kurang mampu. 

    Bansos PKH dikategorikan sebagai model Social Transfer yang berbentuk tunai dengan istilah Conditional Cash Transfer (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat.

    Penyaluran PKH dilaksanakan secara bertahap dalam waktu 1 tahun melalui bank/pos.

    Bansos PKH saat ini memasuki tahap 3 yang akan cair pada pertengahan Agustus 2025 untuk keluarga yang sudah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan nominal sebagai berikut:

    Ibu hamil/nifas: Rp750.000
    Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000
    Siswa SD: Rp225.000
    Siswa SMP: Rp375.000
    Siswa SMA: Rp500.000
    Lansia: Rp600.000
    Penyandang disabilitas berat: Rp600.000

  • Prabowo Rapat di Hambalang: Bahas Kawasan Hutan, Tambang Ilegal, hingga Investasi

    Prabowo Rapat di Hambalang: Bahas Kawasan Hutan, Tambang Ilegal, hingga Investasi

    Bisnbbis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara mendadak memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa kepala lembaga ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu (20/8/2025). 

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup selama lebih dari empat jam. Menurut Seskab Teddy, agenda pertemuan membahas persoalan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal.

    “Dalam pertemuan tertutup selama lebih dari empat jam tersebut Presiden Prabowo meminta update perkembangan beberapa persoalan terkait penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal,” ujar Teddy melalui rilisnya, Kamis (21/8/2025).

    Teddy pun menegaskan bahwa arah pembahasan di Hambalang tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Ke-8 RI yang sebelumnya sudah disampaikan dalam Pidato Kenegaraan saat HUT ke-80 RI. 

    Saat itu, kata Teddy, Prabowo menekankan komitmennya untuk menindak siapa pun yang melanggar hukum, tanpa memandang status maupun kekuatan ekonomi.

    Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran penting pemerintahan dan aparat penegak hukum. Diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. 

    Selain para menteri, hadir pula Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

  • Gibran Beberkan Percakapan Saat Pertemuan Empat Mata dengan Dasco

    Gibran Beberkan Percakapan Saat Pertemuan Empat Mata dengan Dasco

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR  Sufmi Dasco Ahmad merupakan hal biasa untuk membangun sinergitas pemerintah dari eksekutif dan legislatif.

    Momen pertemuan dengan Dasco itu terjadi pada saat makan siang yang diunggah oleh Gibran melalui akun Instagram pribadinya, @gibran_rakabuming, pada Sabtu (9/8/2025) pekan lalu.

    “Ya saya kira itu hal biasa ya. Saya sebagai pembantu Presiden, beliau sebagai Wakil Ketua DPR, ini hal biasa. Jadi sinergitas antara eksekutif dan legislatif,” kata Gibran dilansir dari Antara, Rabu (20/8/2025).

    Gibran menjelaskan bahwa pertemuan dengan Dasco yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu merupakan pertemuan biasa yang membicarakan visi-misi, serta program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Sebagai perwakilan bidang eksekutif dan legislatif, Gibran mengatakan pembicaraan bersama Dasco juga ingin memastikan program prioritas Presiden berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang besar untuk masyarakat.

    “Kita berdua memastikan program-program dari Pak Presiden bisa berjalan dengan baik dan juga memberikan ‘impact’ yang baik untuk warga,” kata Gibran.

    Wapres melanjutkan bahwa setelah momen itu diunggah, ia juga melakukan pertemuan beberapa kali dengan Dasco, guna menunjukkan kekompakan legislatif dan eksekutif pemerintahan.

    Gibran menegaskan bahwa pertemuan dengan Dasco sudah beberapa kali dilakukan, namun baru diunggahnya (posting) di media sosial.

    “Sudah sering saya bertemu dengan Pak Wakil Ketua DPR dan ya, mungkin baru kali ini kami posting. Setelah postingan itu, beberapa hari kemudian saya juga ketemu lagi dua hari, tiga hari setelahnya. Jadi itu hal yang biasa, jadi legislatif, eksekutif harus selalu kompak,” kata Gibran.

    Adapun melalui media sosialnya, Gibran membagikan momen kebersamaan saat makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    “Makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Bapak @sufmi_dasco,” tulis Wapres Gibran dalam unggahan tersebut.

    Gibran tidak menjelaskan lebih jauh isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut. wapres hanya mengungkapkan menu makan siang yang disantap keduanya.

    “Menunya mie bakso, nasi dendeng balado, dan tumis daun pepaya,” ujarnya.

    Dalam foto yang diunggah, Gibran terlihat duduk di meja makan panjang bersama Dasco.

    Keduanya duduk saling berhadapan di meja yang tertata rapi, lengkap dengan peralatan makan, lilin hias, dan bunga mawar merah sebagai dekorasi. Suasana pertemuan tampak santai namun hangat.

  • Habiburokhman Ungkap Alasan Inosentius jadi Calon Tunggal Hakim MK Pengganti Arief Hidayat

    Habiburokhman Ungkap Alasan Inosentius jadi Calon Tunggal Hakim MK Pengganti Arief Hidayat

    Bisnis.com, JAKARTA – Inosentius Samsul merupakan calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang diusul oleh DPR, menggantikan hakim Arief Hidayat. Dia satu-satunya calon yang menjalani fit and proper test, Rabu (20/8/2025). 

    Ketua Komisi III Habiburokhman mengungkapkan DPR memiliki wewenang untuk mengajukan calon hakim MK. Menurutnya ini merupakan hak konstitusional DPR.

    Pernyataan itu bukan tanpa sebab, karena pengujian Inosentius dinilai terlalu terburu-buru dan diduga ‘titipan’ dari DPR.

    “Ini calon yang diusulkan oleh DPR, bukan titipan. Memang usulan kami, usulan DPR. Apakah calonnya satu atau dua, kami kan melaksanakan hak konstitusional kami,” katanya kepada wartawan di Gedung Nusantara II DPR, Rabu (20/8/2025).

    Dia mengatakan mekanisme perekrutan ini lazim digunakan dan dapat dilakukan oleh siapapun. Dia mencontohkan ketika mengadakan Pansel (panita seleksi) bersama KPK atau KY, mendorong melakukan perekrutan aktif serta merekomendasikan calon-calon yang berkompeten.

    Habiburokhman juga menilai usulan tersebut merupakan keinginan rakyat karena DPR adalah wakil rakyat.

    “Kami wakil rakyat, kami dipilih oleh rakyat. Jadi kalau kami bersuara memilih ya itulah juga pilihan rakyat,” sebutnya.

    Artinya, kata dia, DPR membawa kepentingan rakyat dalam mengusulkan Inosentius. 

    Diketahui, Inosentius telah disetujui sebagai hakim MK atas usulan Komisi III DPR RI. Persetujuan ini setelah Inosentius memenuhi syarat administrasi dan lolos fit and proper test.

    “Komisi III DPR RI menyetujui Saudara Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum., sebagai hakim konstitusi usulan DPR dan untuk selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku,” tulis kesimpulan Rapat Komisi III DPR terkait Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Masa Persidangan I tahun Sidang 2025-2025.

  • Kemendagri: 104 Daerah Naikkan PBB P2, 20 di Antaranya di Atas 100%

    Kemendagri: 104 Daerah Naikkan PBB P2, 20 di Antaranya di Atas 100%

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 104 daerah membuat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya mengatakan ada 104 daerah yang menaikkan PBB P2 dan 20 daerah di antaranya menaikkan PBB P2 di atas 100%.

    “Kami yakin ada proses evaluasi menyeluruh agar pemerintah daerah itu betul-betul tidak mengeluarkan kebijakan yang bisa memberatkan rakyat dan kemudian juga menghitung kembali potensi-potensi pendapatan fiskalnya,” ujarnya dikutip dari Antara, Rabu (20/8/2025). 

    Dia mengatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menerbitkan surat edaran yang berisi imbauan kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

    Bima mengatakan imbauan tersebut dikeluarkan untuk mengingatkan pemerintah daerah agar membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

    Surat edaran tersebut diketahui dikeluarkan sebagai buntut unjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk menolak kenaikan PBB P2 sebesar 250 persen oleh Bupati Pati Sudewo.

    Wamendagri juga menambahkan bahwa Mendagri juga telah memberikan surat teguran kepada Bupati Pati terkait kebijakannya.

    “Teguran sudah diberikan oleh Pak Menteri, tentu itu yang kemudian antara lain ya apa namanya menyebabkan perubahan kebijakan di sana, Pak Bupati kan kemudian mengubah kebijakan itu, meralat ya,” kata Bima.

    Aksi unjuk rasa masyarakat di Pati tersebut berlangsung pada 13 Agustus 2025, massa aksi menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.

    Adapun saat ini beredar sejumlah unggahan di media sosial terkait rencana adanya aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati pada 25 Agustus mendatang.

  • Panglima TNI Agus Mutasi 414 Pati TNI: Ada Wakasad hingga 3 Pangdam Baru

    Panglima TNI Agus Mutasi 414 Pati TNI: Ada Wakasad hingga 3 Pangdam Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah melakukan rotasi dan mutasi sebanyak 414 perwira tinggi alias Pati di lingkungan TNI.

    Kebijakan Panglima TNI itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SKEP) bernomor Kep/1102/VII/2025 tertanggal 15 Agustus 2025. Surat ini juga telah diteken Kepala Setum TNI Brigjen Chandra Kurniawan.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan rotasi merupakan langkah untuk memperkuat organisasi dan menjaga profesionalisme prajurit.

    “Langkah ini merupakan proses regenerasi kepemimpinan yang berkesinambungan, sekaligus bentuk adaptasi strategis TNI untuk memastikan kesiapsiagaan pertahanan nasional tetap terjaga,” ujar Kristomei dalam keterangan tertulis, Rabu (20/8/2025).

    Dari ratusan Pati TNI itu, terdapat Letjen Saleh Mustafa yang diangkat sebagai Wakasad menggantikan Letjen Tandyo Budi Revita yang naik jadi Wakil Panglima TNI.

    Dalam mutasi yang sama, tiga Pangam memiliki jabatan baru seperti Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru ditunjuk sebagai Pangdam XVIII/Kasuari.

    Selanjutnya, Mayjen TNI Joko Hadi Susilo ditunjuk sebagai Pangdam Iskandar Muda; dan Mayjen TNI Amrin Ibrahim ditunjuk sebagai Pangdam XVII/Cendrawasih.

    Kirstomei juga merincikan, dari 414 Pati TNI ini ada 200 Pati TNI Angkatan Darat, 130 Pati TNI Angkatan Laut, dan 84 Pati TNI Angkatan Udara.

    “Rotasi jabatan tersebut merupakan komitmen  Panglima TNI untuk mendorong regenerasi sekaligus meningkatkan kinerja satuan di seluruh matra,” pungkas Kristomei.

  • Sri Mulyani Ungkap TNI Akan Garap Lahan 43 Ha di Bekasi untuk Pertanian-Peternakan

    Sri Mulyani Ungkap TNI Akan Garap Lahan 43 Ha di Bekasi untuk Pertanian-Peternakan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan TNI akan garap lahan sekitar 43 hektare di Bekasi untuk kegiatan ekonomi, yang merupakan langkah pemanfaatan aset negara. 

    Rencana tersebut diungkapkan oleh Sri Mulyani dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Monas, Jakarta Pusat pada Rabu (20/8/2025).

    “Lahan sebesar 43 hektare di Bekasi tadi untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, peternakan, dan juga kegiatan ekonomi lain,” ujar Sri Mulyani.

    Selain itu, sambungnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengembangkan prototipe markas batalion yang akan dibangun dari nol sebanyak 100 unit pada 2025. Menurut Sri Mulyani, semua itu harus dilihat dari perspektif pemanfaatan aset negara.

    Bendahara negara meyakini pemanfaatan aset negara oleh TNI akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat terutama dari sisi perekonomian wilayah sekitarnya.

    “Dan tentu ini juga akan memberikan juga kesan disiplin dan persatuan antara tentara dan masyarakat untuk perekonomian Indonesia,” klaimnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengapresiasi gagasan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang ingin pertanian yang terintegrasi pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

    Dia menyatakan Kementerian Pertanian siap bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan untuk mensejahterakan petani. “Kami sudah memohon kepada Pak Menhan, agar perkebunan hortikultura di pertanian yang akan datang, yang kita akan hilirisasi, itu dikawal oleh TNI,” kata Amran pada kesempatan yang sama.

    Adapun untuk tahun depan, Sri Mulyani mengalokasikan anggaran jumbo sebesar Rp185 triliun untuk sektor pertahanan, hukum dan keamanan dalam RAPBN 2026. Menurut paparannya, dana tersebut akan difokuskan untuk pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista) demi memperkuat pertahanan negara.

    Belanja pertahanan tahun depan mencakup pemeliharaan kapal perang Republik Indonesia (KRI), kapal angkatan laut (KAL), serta alat apung lainnya.

    Pemerintah juga menyiapkan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana pertahanan, pengadaan atau penggantian pesawat, penambahan batalyon dan komando daerah militer (Kodam), hingga pengadaan dan pemeliharaan ranpur/rantis. Selain alutsista, anggaran juga mencakup dukungan untuk peralatan non-alutsista.

    “Ini masuk di Rp185 triliun,” kata Sri Mulyani dalam acara konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan, Jumat (15/8/2025).

  • Profil Inosentius Samsul Calon Tunggal Hakim MK Usulan DPR

    Profil Inosentius Samsul Calon Tunggal Hakim MK Usulan DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Inosentius Samsul menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tunggal yang dipilih DPR untuk menggantikan hakim Arief Hidayat.

    Diketahui, Arief Hidayat akan purna tugas pada bulan Februari 2026. Pergantian ini setelah DPR menerima surat Pimpinan Mahkamah Konstitusi RI No.3093.1/KP/07.00/08/2025 tanggal 5 Agustus 2025, terkait pergantian hakim MK.

    Profil Inosentius Samsul

    Inosentius Samsul merupakan alumnus S1 dari fakultas hukum Universitas Gadjah Mada, menyabet magister ekonomi di Universitas Tarumanegara, dan berhasil menempuh program doktor hukum ekonomi di Universitas Indonesia.

    Pria kelahiran Manggarai Timur, NTT itu telah  berkiprah sekitar 35 tahun sebagai legislator DPR RI. Pada tahun 1990-1995 dia menjabat sebagai staf Sekretaris Jenderal (Setjen) DPR RI.

    Setelahnya, selama 20 tahun dia menjadi pejabat fungsional peneliti bidang hukum di Setjen DPR RI. Di tahun 2015-2020, Inosentius menduduki jabatan sebagai kepala pusat perancangan Undang-undang badan keahlian DPR.

    Lalu pada 2020-2025, pria yang lahir pada 10 Juli 1965 itu menjabat sebagai kepala badan keahlian DPR (pimpinan tinggi madya eselon IA). Sebagaimana keputusan Presiden ke-7 Joko Widodo no.133/TPA 2020, 30 Juli 2020.

    Hingga saat ini, dia menjadi perancang peraturan perundang undangan ahli utama (Pembina/(IV/e). Sebagaimana putusan Prabowo Subianto No.8/M/2025, 24 Januari 2025.

    Tak hanya itu, dia juga merupakan dosen untuk program pasca sarjana (program magister hukum dan co-promotor program doktor) di fakultas hukum Universitas Indonesia.

    Sebagai informasi, Inosentius merupakan calon hakim MK usulan Komisi III DPR RI. Dia telah memenuhi syarat administrasi dan fit and proper test pada Rabu (20/8/2025).

    Dalam kesempatan fit and proper test, dia ingin membuat MK menjadi tempat yang terpercaya untuk empat kelompok; warga negara yang hak-hak konstitusinya dirugikan; lembaga negara yang bersengketa; penyelenggara dan peserta pemilu; dan partai politik dalam pembubaran partai politik.

    Adapun empat misi yang dia ajukan ketika menjadi hakim MK, yakni; menjaga integritas sebagai hakim MK melalui taat pada aturan, memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan, memberikan sanksi apabila ada pelanggaran, dan menjadi contoh bagi hakim serta pegawai di lingkungan MK;

    Menguatkan kemandirian hakim MK; meningkatkan kualitas putusan yang mudah dipahami, dilaksanakan, menjadi solusi, dan tidak menimbulkan kontroversi; dan menciptakan peradilan yang transparan.

    “Komisi III DPR RI menyetujui Saudara Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum., sebagai hakim konstitusi usulan DPR dan untuk selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku,” tulis kesimpulan Rapat Komisi III DPR terkait Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Masa Persidangan I tahun Sidang 2025-2026, Rabu (20/8/2025).