Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Ekonom Senior: PPATK Blokir Rekening Dormant Kebijakan Sembarangan

    Ekonom Senior: PPATK Blokir Rekening Dormant Kebijakan Sembarangan

    Bisnis.com, Jakarta — Ekonom Senior Didik J Rachbini protes terhadap kebijakan para pejabat publik yang dalam beberapa tahun terakhir tidak jelas dan sembarangan. Salah satunya soal pemblokiran rekening tak aktif atau dormant milik nasabah oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

    Didik menilai PPATK sudah sembarangan melakukan pemblokiran rekening yang tidak aktif tiga bulan lamanya.

    “Kebijakan buruk PPATK yang semau gue memblokir rekening tidak aktif selama tiga bulan dengan alasan untuk mencegah penyalahgunaannya untuk kriminal, pencucian uang, dan sebagainya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (31/7/2025). 

    Menurutnya, aksi PPATK tersebut dianggap telah menyalahi tugas dan fungsi lembaga intelijen keuangan negara. Dia menjelaskan jika ada laporan transaksi keuangan yang mencurigakan (LTKM), maka PPATK bekerja sama dengan dan melaporkan kepada aparat hukum.  

    “PPATK bukan aparat hukum yang bisa bertindak sendiri lalu memblokir secara masif akun-akun yang dianggap terindikasi tersebut,” tutur ekonom senior INDEF tersebut. 

    Sebelumnya, PPATK menyampaikan bahwa rekening dormant selama tiga bulan berpotensi untuk diblokir atau dihentikan sementara transaksinya. Rekening dormant dikhawatirkan disalahgunakan untuk tindak pidana. 

    Terdapat tiga bentuk penyimpangan rekening dormant yang pernah ditemukan PPATK. Pertama, 150.000 rekening diduga pernah dialiri dana ilegal sebelum dinyatakan dormant.

    Berdasarkan hasil analisis maupun pemeriksaan yang dilakukan PPATK sejak 2020, terdapat lebih dari 1 juta rekening perbankan yang dianalisis berkaitan dengan dugaan tindak pidana. 

    Sebanyak 150.000 di antaranya adalah rekening tidak aktif atau dormant, yang sebelumnya digunakan untuk tindak pidana. 

    “Dari 1 juta rekening tersebut, terdapat lebih dari 150.000 rekening adalah nominee, di mana rekening tersebut diperoleh dari aktivitas jual beli rekening, peretasan atau hal lainnya secara melawan hukum, yang selanjutnya digunakan untuk menampung dana dari hasil tindak pidana, yang kemudian menjadi menjadi tidak aktif/dormant,” jelas Natsir melalui siaran pers, Selasa (29/7/2025). 

    Dari 150.000 rekening nominee itu, PPATK turut menemukan bahwa lebih dari 50.000  di antaranya tidak ada aktivitas transaksi sebelum digunakan untuk transaksi dana ilegal. 

    Kedua, rekening dormant penerima bantuan sosial (bansos). Lembaga intelijen keuangan itu menemukan bahwa lebih dari 10 juta rekening penerima bantuan sosial yang tidak pernah dipakai selama lebih dari 3 tahun. 

    Dana bansos sebesar Rp2,1 triliun hanya mengendap sehingga menunjukkan indikasi penyaluran belum tepat sasaran. 

    Ketiga, lebih dari 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran yang menganggur alias dormant. Total dana di rekening itu Rp500 miliar. 

    Dia meyakini alasan pemerintah membuat kebijakan yang ngawur lantaran seluruh anggota DPR sudah dikondisikan secara mutlak oleh pemerintah pusat, sehingga tidak ada lagi dialektika antara DPR dan pemerintah ketika ingin buat kebijakan baru

    “Pada periode kedua Jokowi itu biasa dilakukan dan sukses membuat undang-undang semau gue. Ini terjadi karena DPR dikendalikan secara mutlak oleh kekuasaan yang kuat ditambah pilar buzzer-buzzer-nya,” tuturnya di Jakarta, Kamis (31/7).

    Dia mengemukakan bahwa pilar demokrasi sudah tidak sehat lagi dan diberangus oleh presiden dan wakilnya. Dia mencontohkan seperti yang terjadi pada UU IKN yang kini sudah tidak ada kelanjutannya lagi.

    “Bahkan menyulap Gibran pun bisa terjadi karena bertentangan dengan UU. Makanya UU-nya diberangus lewat MK,” katanya. 

  • Rahayu Saraswati Gerindra Ungkap Alasan UU TPPO Perlu Direvisi

    Rahayu Saraswati Gerindra Ungkap Alasan UU TPPO Perlu Direvisi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (Jarnas Anti TPPO) Rahayu Saraswati memandang perlu adanya revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.

    Dia berpandangan UU TPPO yang saat ini berlaku sudah sangat lama dan tua, sehingga revisi diperlukan untuk bisa mengikuti perubahan zaman, yang mana modus-modus operandi dari para pelaku perdagangan orang juga sudah sangat berevolusi.

    Politisi Gerindra itu mengemukakan UU TPPO yang baru nantinya harus memuat ketentuan soal segi digital. Pasalnya, perdagangan orang yang saat ini ada sudah merambah kepada online scamming.

    “Dan tentunya bagaimana kita bisa hadir untuk korban, karena undang-undang tersebut itu lebih menitikberatkan menghadirkan keadilan tapi dari segi hukuman kepada pelaku, bukan kita fokus untuk korban,” katanya di Gedung LPSK, Jakarta Timur, pada Kamis (31/7/2025).

    Dengan demikian, legislator Gerindra ini juga ingin UU TPPO baru dapat memastikan victim centered approach atau berpusat dan memperjuangkan suara-suara korban.

    “Banyak dari mereka membutuhkan keadilan dan itu jangka panjang. Kita bicara bukan hanya restitusi, kita juga bicara kompensasi dari negara, kita juga bicara bagaimana untuk memastikan adanya rumah pemulihan di seluruh Indonesia untuk para korban agar mereka bisa menjadi penyintas dan bisa hidup secara produktif dan mandiri,” jelasnya.

    Lebih jauh, dia mengungkapkan bahwa hingga sejauh ini Jarnas sudah memiliki draf revisi UU TPPO. Nantinya, dia ingin mendiskusikan itu dengan Kementerian/Lembaga terkait sebelum diajukan ke DPR RI.

    Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej mengatakan pihaknya akan menyesuaikan UU TPPO dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), terutama mengenai dana abadi korban untuk lebih menitikberatkan terhadap restitusi atau kompensasi terhadap korban.

    Kemudian, lanjutnya, pihaknya juga akan mengintegrasikan materi tindak pidana penyelundupan manusia yang ada di Undang-Undang Keimigrasian ke dalam UU TPPO.

    “Intinya saya ingin mengatakan bahwa memang dalam menghadapi tindak pidana perdagangan orang kita membutuhkan sinergitas, kolaborasi, keberanian, dan keberpihakan,” tegasnya di tempat yang sama.

    Sebagai informasi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat ada 2.373 permohonan perlindungan korban TPPO selama lima tahun sejak 2020–2024. Sementara itu, beberapa permohonan itu mengajukan permohonan restitusi, terkhusus pada 2024 mencapai Rp7,5 miliar.

  • CEO Danantara Beli Tanah di Makkah untuk Kampung Haji, Harga Terima Beres

    CEO Danantara Beli Tanah di Makkah untuk Kampung Haji, Harga Terima Beres

    Bisnis.com, JAKARTA — CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyebut pemerintah Indonesia akan membeli tanah di Makkah untuk pembangunan Kampung Haji, dengan harga ‘terima beres’ dari Arab Saudi. 

    Saat ditemui di Istana Kepresidenan, Rabu (30/7/2025), Rosan menyebut tanah yang rencananya dibeli Indonesia berlokasi dekat dengan Makkah. Namun, kawasan itu masih juga ditempati oleh beberapa penduduk. 

    “Mereka kasih ada 8 plot ya. Tapi tanahnya ini ada yang flat, ada yang berbukit, tapi kan ada penduduknya juga. Masih ada beberapa penduduknya juga,” terangnya, dikutip Kamis (31/7/2025). 

    Namun demikian, Rosan memastikan bahwa relokasi penduduk yang masih menempati tanah tersebut akan menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi. Indonesia, terangnya, akan menawarkan harga terima beres, atau menyangkut keadaan bersih. 

    “Jadi, harga yang kami tawarkan itu nanti sudah menyangkut harga untuk keadaan bersih lah istilahnya. Ya, terima beres,” ungkapnya. 

    Proses pembelian tanah itu, terang Rosan, bisa dilakukan dengan kombinasi antara pemerintah atau komersial. Namun, prosesnya akan dipimpin oleh Danantara.

    “Istilahnya kita private bidder lah,” tambah pria yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu. 

    Mengenai harganya, Rosan menyebut tanah di setiap daerah akan memiliki harga yang berbeda. Kisaran harganya juga beragam, sekaligus tergantung dari luasnya yakni ada yang 25 hektare sampai 80 hektare. 

    Meski demikian, Rosan menyebut Indonesia mencari lokasi yang sangat dekat dengan Kota Makkah, dalam hal ini Masjidil Haram. Hal itu kendati tanahnya saat ini masih ditempati penduduk. 

    “Tentunya kalau makin besar mungkin jaraknya tidak sedekat yang misalnya hanya 16 hektare gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan oh mana ada tanah sebesar itu di Masjidil Haram. Ada, memang masih ada penduduknya tapi itu nanti akan diganti ruginya, direlokasi oleh pemerintah Arab Saudi,” tuturnya.

    Di sisi lain, pemerintah Arab Saudi juga disebut akan mengubah undang-undang (UU) tentang kepemilikan tanah oleh asing di Makkah. Aturan itu ditargetkan efektif Januari 2026 sehingga pihak asing, dalam hal ini Indonesia bisa membeli hak milik tanah di salah satu Haramain tersebut. 

    “Efektif bulan Januari, bahwa pihak instansi asing boleh memiliki tanah secara hak milik di Makkah. Jadi, nanti saya juga akan terbang langsung ke sana untuk membicarakan lebih langsung dengan pemerintah Arab Saudi,” kata mantan Duta Besar AS itu. 

  • Rohana Kudus: Jurnalis Perempuan Pertama dan Pejuang Pendidikan Wanita Indonesia

    Rohana Kudus: Jurnalis Perempuan Pertama dan Pejuang Pendidikan Wanita Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Rohana Kudus adalah sosok perempuan tangguh dari ranah Minangkabau yang melawan keterbatasan zaman dengan pena dan ketajaman pikirannya.

    Keberaniannya menjadi bekal bagi Rohana Kudus. Dia juga dikenal sebagai jurnalis perempuan yang berani membuat gebrakan baru. Dia tidak hanya mendidik generasi wanita tetapi juga menantang struktur sosial yang membungkam mereka.

    Biografi Rohana Kudus

    Biografi Singkat dan Profil Rohana Kudus

    Dilansir dari Perpustakaan Nasional RI, Kamis (31/7/2025), Rohana Kudus, yang bernama asli Siti Rohana, lahir pada 20 Desember 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Dia adalah anak dari keluarga terpelajar. Ayahnya, Muhammad Rasjad Maharadja Soetan, adalah seorang pejabat Belanda yang juga pencinta literasi.

    Kecintaan ayahnya terhadap buku dan pengetahuan menjadi akar yang menyuburkan semangat intelektual Rohana sejak kecil. Rohana tumbuh dalam keluarga yang melek huruf, sebuah keistimewaan langka untuk perempuan pada masa itu.

    Dia mendapat pendidikan informal dari ayahnya dan secara otodidak mempelajari aksara Latin dan Arab. Meski tak menempuh pendidikan formal seperti anak lelaki, pengetahuannya melampaui zamannya.

    Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan Awal

    Kehidupan keluarga Rohana dilingkupi nilai-nilai Minangkabau yang menjunjung tinggi adat dan agama. Di tengah lingkungan yang konservatif, ia memperoleh ruang tumbuh yang unik: rumahnya menjadi tempat diskusi sastra dan agama. Pendidikan awalnya bukan dari sekolah formal, melainkan dari buku, majalah, dan interaksi dengan tokoh-tokoh intelektual yang sering berkunjung ke rumahnya.

    Kakaknya, Sutan Sjahrir, dan sepupunya, Agus Salim, adalah tokoh-tokoh nasional yang kelak mewarnai sejarah Indonesia. Lingkungan ini membentuk cara berpikir Rohana yang kritis dan terbuka.

    Masa Kecil dan Ketertarikannya pada Literasi

    Sejak masih kecil, Rohana menunjukkan minat besar pada dunia literasi. Dia membaca apa saja yang tersedia di rumahnya, seperti buku agama hingga surat kabar berbahasa Belanda. Semangatnya dalam menyerap pengetahuan menjadi pelita dalam hidupnya, dan ia mulai menulis artikel opini sejak usia remaja.

    Dalam budaya Minangkabau yang menganut garis keturunan ibu (matrilineal), perempuan punya posisi sosial tertentu, tetapi tetap dikekang dalam urusan publik. Rohana memanfaatkan keistimewaan budaya itu untuk masuk ke ruang publik melalui tulisan. Ia percaya bahwa pena adalah senjata untuk menyuarakan keadilan.

    Masa Muda dan Minat pada Dunia Tulis-Menulis

    Lingkungan intelektual Koto Gadang memberi Rohana ruang untuk tumbuh sebagai perempuan dengan pandangan maju. Minatnya pada dunia tulis-menulis dipupuk dari kebiasaannya membaca surat kabar lokal dan majalah berbahasa Melayu serta Belanda. Ia menyerap gaya jurnalistik modern dan mulai menulis dengan sudut pandang perempuan.

    Pendidikan tidak menjadi halangan bagi Rohana untuk belajar secara mandiri. Ia menulis dalam bahasa yang lugas, menyuarakan keresahan perempuan pribumi yang terkungkung adat dan kolonialisme. Setiap tulisannya ibarat gelombang kecil yang menggoyang tembok kebisuan perempuan Indonesia.

    Perjuangan sebagai Wartawan Perempuan Pertama di Indonesia

    Pada tahun 1912, Rohana Kudus mendirikan surat kabar Soenting Melajoe di Padang, surat kabar pertama yang dikelola dan ditujukan khusus untuk perempuan. Ini adalah tonggak penting dalam sejarah pers Indonesia.

    Dalam sebuah artikel pembuka, Rohana menulis “Kami ingin perempuan bersuara, bukan sekadar diam di dapur. Dunia tidak akan berubah bila setengah manusianya bungkam.”

    Soenting Melajoe terbit mingguan dan memuat artikel tentang pendidikan, kesehatan, moral, dan hak-hak perempuan. Tujuan Rohana bukan hanya memberi informasi, tetapi menyadarkan kaumnya tentang pentingnya pendidikan dan peran aktif dalam masyarakat.

    Ia menghadapi berbagai tantangan: skeptisisme masyarakat, tekanan dari lingkungan adat, hingga sikap diskriminatif dari pengelola pers kolonial. Namun ia tetap berdiri tegak, seperti api yang tak padam di tengah badai.

    Gaya Menulis dan Pengaruh Tulisannya

    Gaya menulis Rohana tegas, ringkas, dan sarat emosi. Ia tidak menyembunyikan pendapatnya di balik eufemisme. Ia menyerukan pendidikan untuk anak perempuan, mengecam praktik pernikahan dini, dan menyoroti ketimpangan gender dalam akses terhadap ilmu pengetahuan.

    Tulisan-tulisannya menjadi bahan diskusi di rumah-rumah tangga Minang. Di Hindia Belanda, nama Soenting Melajoe dikenal sebagai surat kabar perempuan pertama yang bersifat emansipatoris dan edukatif. Rohana bukan hanya jurnalis; ia adalah suara perempuan yang tak lagi ingin diredam.

    Peran dalam Dunia Pendidikan dan Emansipasi Wanita

    Selain aktif di dunia jurnalistik, Rohana Kudus juga mendirikan sekolah khusus perempuan di Koto Gadang yang mengajarkan membaca, menulis, berhitung, dan menjahit. Sekolah ini bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia. Visi Rohana adalah perempuan yang cakap, mandiri, dan melek pengetahuan.

    Ia percaya bahwa pendidikan adalah tangga menuju kebebasan. Ia pun aktif memberikan pelatihan kepada perempuan dewasa agar mereka mampu meningkatkan kualitas hidup keluarganya.

    Dalam pandangan Rohana, “Perempuan yang terdidik adalah pilar bangsa yang kokoh, bukan beban rumah tangga semata.”

    Hubungan dengan Tokoh Sezaman

    Rohana memiliki jaringan yang luas dengan tokoh pergerakan seperti Abdul Muis dan Rasuna Said. Ia sering berdiskusi dengan mereka tentang kondisi bangsa dan peran perempuan dalam perjuangan nasional. Meskipun Kartini lebih dikenal karena surat-suratnya yang diterbitkan Belanda, Rohana telah lebih dulu menulis di media massa dan bergerak nyata di tengah masyarakat.

    Ia bahkan dijuluki “Kartini dari Sumatera”, tetapi perbedaan utamanya adalah Rohana mengekspresikan gagasannya langsung kepada publik, bukan lewat surat pribadi. Ia tidak menanti untuk dikenang, tapi memilih untuk bertindak.

    Warisan dan Pengakuan terhadap Jasa Rohana Kudus

    Rohana Kudus diangkat sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 2019 berdasarkan Keputusan Presiden No. 120/TK/2019. Ini merupakan pengakuan atas jasanya sebagai pelopor pers perempuan dan tokoh pendidikan. Ia menjadi inspirasi bagi banyak jurnalis dan aktivis perempuan Indonesia.

    Namanya kini diabadikan sebagai nama jalan di Padang dan Bukittinggi. Beberapa buku dan film dokumenter juga telah dibuat untuk mengenang kontribusinya. Ia membuktikan bahwa suara perempuan dapat mengubah arah zaman.

    Fakta Menarik tentang Rohana Kudus

    Ia adalah perempuan Minang pertama yang aktif sebagai wartawan dan editor.
    Ia menulis hingga usia lanjut, bahkan setelah pensiun dari dunia jurnalistik.
    Tulisannya menjadi referensi penting bagi studi jurnalisme dan feminisme Indonesia.
    Ia pernah menolak jabatan kehormatan dari pemerintah kolonial, sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan terhadap perempuan pribumi.

    Rohana Kudus bukan hanya wartawan perempuan pertama, tetapi juga pelopor pendidikan dan emansipasi wanita Indonesia. Dia menjadikan pena sebagai pedang, kata-kata sebagai peluru perjuangan, dan surat kabar sebagai medan tempurnya.

    Dalam dunia yang masih gelap bagi perempuan, ia menjadi lentera yang memberi arah. Gagasan dan aksinya tetap relevan hari ini, ketika kita masih berbicara tentang kesetaraan dan akses pendidikan. Rohana Kudus adalah warisan hidup tentang bagaimana satu perempuan dapat mengguncang zaman.

    FAQ

    Siapakah Rohana Kudus? Rohana Kudus adalah wartawan perempuan pertama Indonesia dan tokoh pendidikan perempuan dari Minangkabau.
    Apa kontribusi utama Rohana Kudus? Ia mendirikan surat kabar Soenting Melajoe dan sekolah perempuan pertama di Koto Gadang.
    Mengapa Rohana Kudus dijuluki wartawan perempuan pertama? Karena ia adalah perempuan pertama yang mendirikan dan memimpin surat kabar di Indonesia.
    Kapan Rohana Kudus diangkat menjadi Pahlawan Nasional? Tahun 2019, berdasarkan Keputusan Presiden No. 120/TK/2019.
    Apa yang membedakan Rohana Kudus dari Kartini? Rohana menulis langsung ke media massa dan terlibat langsung di tengah masyarakat, sedangkan Kartini menulis melalui surat pribadi.

    Disclaimer: Artikel ini dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan oleh tim redaksi Bisnis.com untuk memastikan akurasi dan keterbacaan informasi.

  • Anas Urbaningrum Kenang Sosok Almarhum Suryadharma Ali

    Anas Urbaningrum Kenang Sosok Almarhum Suryadharma Ali

    Bisnis.com, Jakarta — Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengenang sosok almarhum Suryadharma Ali yang dinilai sebagai politisi baik semasa hidupnya.

    Anas mengatakan almarhum Suryadharma Ali selama ini sudah dianggap sebagai guru dan partner bagi Anas. Dia juga menyebut bahwa Suryadharma Ali memiliki komunikasi politik yang baik dan lebih banyak berpikir untuk kepentingan masyarakat.

    “Beliau ini selalu memikirkan urusan dan kepentingan umat dan rakyat dengan segala kelebihan dan kekurangannya,” tutur Anas di rumah duka Jakarta, Kamis (31/7/2025).

    Selain itu, Anas juga mengemukakan bahwa almarhum Suryadharma Ali adalah sosok yang solutif dan bisa selalu mencari jalan ke luar dari setiap masalah, tanpa menyakiti siapa pun.

    “Beliau ini selalu bisa menjadi penengah dan mencari solusi dari setiap masalah tanpa menyakiti siapa pun,” katanya.

    Anas mengatakan almarhum Suryadharma Ali akan dikenang oleh masyarakat sebagai orang yang baik. Dia mendoakan almarhum agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT.

    “Saya bersaksi bahwa beliau orang baik,” ujarnya.

  • Danantara Bakal Beli Tanah di Makkah untuk Kampung Haji Indonesia, Ini Detilnya!

    Danantara Bakal Beli Tanah di Makkah untuk Kampung Haji Indonesia, Ini Detilnya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Danantara akan memimpin proses pembelian tanah di Makkah, Arab Saudi, untuk dibangun Kampung Haji bagi masyarakat Indonesia. 

    Hal itu diungkap oleh CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025). Dia menyebut tanah yang rencananya akan dibeli pemerintah Indonesia melalui Danantara akan sangat dekat dengan salah satu Haramain itu. 

    “Ada beberapa inisiatif yang kita lakukan, termasuk yang saya laporkan adalah proses untuk pembelian tanah di Makkah. Karena itu adalah proses yang sudah dimulai oleh Royal Commission [for Makkah City and Holy Sites, red]. Beberapa plot sudah ditawarkan, baik yang sangat dekat dengan Makkah,” ungkapnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Kamis (31/7/2025). 

    Rosan menjelaskan pembelian tanah di Makkah akan dikombinasikan baik secara komersial maupun oleh pemerintah. Hal itu lantaran akan ada area komersial yang turut dibangun d Kampung Haji itu. Akan tetapi, dia memastikan Danantara akan memimpin proses tersebut. 

    Tujuannya, agar nantinya Kampung Indonesia yang dibangun bisa menjaga para peserta ibadah haji dan umrah. 

    Secara lokasi, terang Rosan, titik letak tanah yang akan dibangun Kampung Haji bakal sangat dekat dengan Kota Makkah. 

    “Itu kalau benar-benar sangat dekat gitu, nempel malah, ada yang nempel di 8 plot, ada yang jaraknya dari 1 km, ada yang 2 km, ada yang nempel,” ungkap pria yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu. 

    Untuk diketahui, rencana pembangunan Kampung Haji bagi masyarakat Indonesia di dekat Makkah itu merupakan hasil tindak lanjut pertemuan antara Presiden Prabowo dan Pangeran Mohammed bin Salman al Saud atau Crown Prince MBS. 

    Bahkan, Rosan menyebut pihak Arab Saudi bakal mengubah aturan untuk memperbolehkan kepemilikan tanah di Makkah oleh pihak asing guna pembangunan Kampung Haji itu. 

    “Jadi ini adalah tanahnya itu freehold, hak pilih. Untuk pertama kali ini diubah. Jadi undang-undang ini diubah, saya dikontak langsung oleh pemerintah Arab Saudi dan undang-undang ini kita akan melalui prosesnya,” ungkapnya. 

    Pria yang pernah menjadi Duta Besar Amerika Serikat (AS) itu lalu menuturkan, pemerintah Indonesia sudah diminta untuk mengajukan rancangan infrastruktur Kampung Haji. Desain lokasi tersebut sudah harus dilakukan pada Oktober 2025 ini. 

  • Polri Luncurkan Policetube, Publikasi Kinerja atau Pencitraan?

    Polri Luncurkan Policetube, Publikasi Kinerja atau Pencitraan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri mengungkapkan alasan dibuatnya Policetube adalah untuk merekam seluruh kinerja kepolisian secara transparan.

    Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan platform ini dapat memperkuat fungsi kehumasan dan publikasi kepolisian ke depannya.

    “Dengan cara ini, kerja-kerja kepolisian dapat terekam dengan nyata, transparan, dan mudah diakses masyarakat,” kata Sandi dalam keterangan tertulis, Kamis (31/7/2024).

    Dia menambahkan, sejatinya kegiatan kepolisian sudah dipublikasikan melalui mediahub maupun SPI, namun hal itu masih berupa narasi dan foto.

    Oleh karena itu, dengan adanya platform dari PT Digital Unggul Gemilang ini diharapkan bisa mendokumentasikan kegiatan mulai dari Mabes Polri hingga jajaran Polsek.

    “Harapan kami, tidak ada lagi pertanyaan tentang apa yang sudah dikerjakan Polri. Semua bukti kerja anggota di lapangan bisa dilihat langsung melalui Policetube,” imbuhnya.

    Di samping itu, jenderal polisi bintang dua ini menyatakan bahwa Policetube juga diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan publik dalam menyampaikan setiap peristiwa yang ada.

    “Semoga dengan adanya sosialisasi dan pelatihan ini, jajaran Polri semakin siap menghadapi tantangan ke depan, sekaligus memperkuat profesionalisme dan kehumasan yang modern, transparan, dan dipercaya masyarakat,” pungkasnya.

    Proyek Pencitraan Polri

    Dalam catatan Bisnis, Polri sedang gencar untuk memperbaiki citranya menyusul tren negatif dari publik belakangan ini. Polisi bahkan mengalokasikan anggaran puluhan miliar untuk memperbaiki citranya tersebut.

    Dokumen tender yang diunggah di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik alias LPSE Polri mengungkap bahwa, kedua proyek yang saat ini sedang masuk dalam tahap pasca kualifikasi antara lain program Program Kepolisian Presisi Mengayomi yang direncanakan akan menggunakan anggaran dari APBN 2025. Nilai program tersebut senilai Rp13 miliar.

    Sementara itu, tender proyek kedua bernama program siaran Kepolisian Presisi Melayani. Nilai anggaran untuk program kedua lebih kecil dibandingkan dengan proyek pertama yakni tercatat senilai Rp8,1 miliar.

    Adapun, jika mengacu dokumen tender proyek, Program Kepolisian Presisi Mengayomi nantinya akan dikemas dalam bentuk talk show dan semi dokumenter. Tujuannya, untuk meningkatkan opini positif terhadap Polri melalui edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan.

    Menurut dokumen tender, proyek ‘pecintraan’ itu sejalan dengan dengan program Kapolri terkait ‘Presisi Polri’ terutama dalam isu manajemen media yang pada ujungnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

    “Dengan melakukan pendekatan kepada media, mengelola sosial media, mempublikasikan setiap keberhasilan Polri, merespons cepat dan menetralisir atau menekan berita negatif, serta mengelola trending topic,” demikian dikutip dari dokumen tender, Selasa (4/3/2025).

    Sementara itu, untuk program kedua, yakni program kepolisian presisi melayani, akan menampilkan kinerja atau prestasi setiap satuan kerja alias satker serta satuan wilayah alias satwil Polri. Adapun lewat visualisasi pencapaian tiap satker maupun satwil Polri, dapat menunjukkan prestasi dan kinerja Polri kepada publik.

    “Polisi yang humanis, inspiratif, inovatif, bertanggung jawab, serta penuh dengan kebaikan dan kepedulian dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat.”

    Bisnis telah menghubungi Kepala Biro Penerangan Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Brigjen Truno meminta Bisnis untuk menghubungi Kepala Bagian Penerangan Umum Polri. “Silakan ke Kabag Penum.” Namun demikian, Kabag Penum Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago, enggan memberikan komentar. “Tidak ada [komentar].”

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta Kapolres, Kasatker, dan Kapolda untuk aktif di media sosial. Kapolri bahkan memerintahkan mereka untuk membuat akun guna menerima dan merespons cepat aduan masyarakat.

    “Saya harapkan rekan-rekan juga membuat akun untuk melayani pengaduan sehingga kemudian setiap ada peristiwa, ada kejadian, itu bisa langsung dijawab oleh akun resmi dan tidak menunggu viral karena setelah lewat dua hari, tiga hari, kecenderungannya akan menjadi viral,” katanya akhir Januari lalu.

  • Arahan Prabowo Saat Kumpulkan Mentan hingga Kapolri Soal Skandal Beras Oplosan

    Arahan Prabowo Saat Kumpulkan Mentan hingga Kapolri Soal Skandal Beras Oplosan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan Menteri Pertanian, Kapolri dan Jaksa Agung untuk memberikan arahan soal tindak lanjut penanganan beras premium dan medium yang dioplos di pasaran, Rabu (30/7/2025). 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, hanya Amran yang terlihat masuk ke Istana Kepresudenan dari pintu masuk pilar Jalan Veteran, Jakarta, sore kemarin. Namun, dia mengonfirmasi bahwa pertemuan dengan Kepala Negara disertai juga dengan pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara dan Adhyaksa itu. 

    Usai rapat tersebut, Amran kembali mengingatkan bahwa pemerintah sudah menetapkan standar untuk kualitas atau mutu beras premium dan medium. 

    “Contoh, medium itu broken-nya 25%. Kemudian untuk premium itu 15%,” ujarnya usai rapat tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025) malam.

    Adapun dari hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras yang ada di pasaran, sudah ditemukan sebanyak 212 mereka yang tidak sesuai standar pemerintah. 

    “Broken-nya ada yang 30, 35, 40 bahkan ada sampai 50%. Jadi tidak sesuai standar. Ini mau oplos, mau apa saja namanya, yang terpenting tidak sesuai dengan regulasi pemerintah,” terang pria yang juga menjabat Mentan pada Kabinet Kerja 2014-2019 itu.

    Untuk itu, Amran menyebut telah menyampaikan temuan itu kepada Kaporli Jenderal Listyo Sigit Prabowo maupun Jaksa Agung ST Burhanudin untuk diperiksa lebih lanjut. Hasilnya, terang Amran, kedua penegak hukum juga menemukan data dan hasil yang sama dengan temuan Kementan. 

    Oleh sebab itu, kata Amran, Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) kini menindaklanjuti semua beras medium dan premium yang ditemukan tidak sesuai aturan pemerintah. Hal ini sejalan dengan perintah Presiden. 

    “Arahan bapak Presiden tindaklanjuti,” ujarnya. 

    Status Kasus Beras Oplosan

    Adapun Polri telah menaikkan status perkara pengoplosan beras ke tahap penyidikan. Selain itu, mereka langsung merilis daftar merek yang ditengarai memuat produk beras oplosan yang disulap jadi beras kelas premium.

    Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf mengatakan pengusutan itu dilakukan setelah pihaknya melakukan uji laboratorium terhadap sampel beras premium dan medium dari pasar tradisional maupun modern.

    “Terhadap 5 merek sampel beras premium, yaitu Sania, Setra Ramos Biru, Setra Ramos Merah, Setra Pulen dan Jelita,” ujar Helfi di Bareskrim, Kamis (24/7/2025).

    Helfi menambahkan, lima merek itu diproduksi oleh tiga produsen mulai dari Sania oleh PT PIM. Kemudian, PT FS dengan merek beras Setra Ramos Biru, Setra Ramos Merah dan Setra Ramos Pulen dan Toko SY produsen beras Jelita.

    Di samping itu, dia juga menjelaskan bahwa kasus ini berangkat dari temuan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran saat melakukan sidak di lapangan. Kala itu, Mentan telah melaporkan 212 merek dari 10 provinsi.

  • Berita Duka, Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali Tutup Usia

    Berita Duka, Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali Tutup Usia

    Bisnis.com, Jakarta — Eks Menteri Agama Suryadharma Ali meninggal dunia pada hari ini Kamis 31 Juli 2025.

    Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Thobahul Aftoni membenarkan hal tersebut. Dia menjelaskan bahwa mantan Menteri Agama Suryadharma Ali tutup usia sekitar pukul 04.25 WIB di RS Mayapada Kuningan Jakarta Selatan.

    “Iya benar, beliau tutup usia,” tuturnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

    Thobahul menjelaskan bahwa almarhum Suryadharma Ali bakal disemayamkan di rumah duka yang beralamat di Jalan Cipinang Cempedak I Nomor 30, Jatinegara Jakarta Timur.

    “Nanti dimakamkan di pondok pesantren Miftahul’Ulum Cikarang Barat Bekasi ba’da Zuhur,” katanya.

    Dia mendoakan ibadah dan amal perbuatan almarhum Suryadharma diterima Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran.

    “Semoga diampuni segala dosa-dosanya,” ujarnya.

  • PPATK dan DANA Kerja Sama Deteksi Transaksi Judi Online, Depo Bakal Ketahuan

    PPATK dan DANA Kerja Sama Deteksi Transaksi Judi Online, Depo Bakal Ketahuan

    Bisnis.com, JAKARTA — PPATK menggandeng layanan dompet digital DANA untuk mencegah transaksi judi online yang perputaran uangnya diprediksi mencapai Rp1.200 triliun pada akhir 2025.

    Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menilai bahwa pihaknya tidak bisa bekerja sendiri untuk memberantas judi online di Indonesia, tetapi harus bersinergi antara regulator dan pelaku industri layanan dompet digital serta lintas sektoral.

    Ivan berpandangan bahwa judi online itu tidak hanya membuka keran tindak pidana bagi pelakunya tetapi juga bisa memberikan dampak negatif secara sosial dan ekonomi kepada masyarakat.

    “Kami mengapresiasi langkah-langkah proaktif DANA yang terus melaporkan transaksi mencurigakan dan membangun deteksi dini melalui pengembangan Fraud Detection System [FDS],” tuturnya di sela-sela acara Sinergi dan Kolaborasi Menjaga Ekosistem Keuangan Digital yang digelar di Jakarta, Rabu (30/7/2025).

    Ivan optimistis kerja sama yang dilakukan PPATK dan DANA bisa mempersempit ruang gerak pelaku penyalahgunaan teknologi keuangan digital.

    “Semoga upaya-upaya ini bisa memperkuat integritas ekosistem digital dan sekaligus mempersempit celah penyalahgunaan teknologi keuangan oleh pihak tidak bertanggung jawab,” katanya.

    Sementara itu, CEO & Co-Founder DANA Indonesia Vince Iswara menambahkan sebagai bagian dari ekosistem keuangan digital, pihaknya juga telah berkomitmen menghadirkan solusi berkelanjutan yang bisa mencegah transaksi mencurigakan sekaligus meningkatkan literasi dan kewaspadaan masyarakat.

    “Kami terus memperkuat Fraud Detection System dan mengencangkan parameter risiko sesuai dengan tren dan tipologi judi online terbaru,” ujarnya.

    Vince juga menambahkan bahwa kolaborasi menjadi kunci. Hal ini terbukti dengan terus menurunnya jumlah laporan dari DANA ke PPATK terkait situs dan nomor telepon terindikasi judi online.

    Melihat sinergi strategis antara DANA dan PPATK itu, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar menyambut baik. Dia menambahkan bahwa DANA secara rutin menjalin komunikasi dan berkonsultasi dengan Komdigi sebagai bagian dari upaya bersama menekan angka perjudian daring.

    “Kami mengapresiasi komitmen dan langkah-langkah yang telah diambil, di mana angka perjudian daring di DANA telah menurun 80%,” tutur Alexander.

    Dia menambahkan selama beberapa tahun terakhir, DANA secara konsisten menempuh langkah ekstra berbasis teknologi untuk memperkuat kemampuan dalam mendeteksi aktivitas perjudian daring.

    Selain terus berkoordinasi dengan PPATK dan Komdigi, DANA secara berkelanjutan menjalin konsultasi dengan Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran agar pendekatan yang diterapkan tetap sejalan dengan dinamika dan tren terkini di industri keuangan digital.