Category: Bisnis.com Nasional

  • Prabowo Targetkan 200 Sekolah Rakyat Beroperasi pada 2026

    Prabowo Targetkan 200 Sekolah Rakyat Beroperasi pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan rakyat dengan menargetkan pembangunan 200 sekolah rakyat pada 2026.

    Hingga Agustus 2025, Kepala negara mengatakan bahwa sudah berdiri 100 sekolah rakyat dan akan bertambah 65 sekolah lagi pada September mendatang.

    “100 sekolah rakyat bertambah 65 sekolah lagi di bulan September. Saya kira ini suatu prestasi luar biasa,” kata Prabowo saat memberikan arahan kepada guru dan Kepala Sekolah Rakyat di JiExpo Kemayoran, Jumat (22/8/2025).

    Prabowo menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa, membebaskan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan. 

    Dia menekankan, sejarah panjang perjuangan bangsa harus menjadi pengingat bahwa hanya dengan pemimpin yang kuat, cakap, dan berkomitmen, Indonesia dapat terbebas dari penjajahan dalam bentuk apapun.

    “Sekolah rakyat ini adalah bagian dari usaha besar kita. Dunia sekarang berlomba-lomba. Karena itu, kita juga harus memperbaiki pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi,” kata Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu pun mengungkapkan apresiasi kepada jajaran kementerian yang mampu mempercepat realisasi program tersebut. Awalnya, dia memperkirakan pembukaan sekolah rakyat baru dapat dimulai pada akhir 2025 atau awal 2026. Namun, dia mengaku kaget lantaran kabinet bergerak cepat sehingga Juli lalu 100 sekolah sudah resmi beroperasi.

    “Terus terang, ini di luar harapan saya. Waktu saya beri arahan Februari lalu, saya kira baru siap Oktober atau November. Ternyata Juli sudah berdiri 100 sekolah, September menjadi 165 [sekolah rakyat]. Ini luar biasa,” tuturnya.

    Prabowo menekankan bahwa target 200 sekolah rakyat pada 2026 bukan sekadar proyek pendidikan, melainkan langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan absolut. 

    Dia menyebutkan, anak-anak penerima manfaat sudah mulai menunjukkan semangat dan rasa percaya diri baru sejak masuk program ini.

    “Kita sudah mulai melihat titik-titik harapan. Anak-anak yang tadinya risau, kini penuh senyum dan percaya diri. Para guru yang bertugas di sekolah rakyat punya tanggung jawab besar: membantu anak-anak ini mengeluarkan keluarganya dari kemiskinan,” ujar Prabowo.

    Lebih jauh, Presiden menegaskan bahwa upaya pendidikan ini sejalan dengan visinya membangun Indonesia sebagai bangsa mandiri, yang mampu menguasai teknologi dan industri sendiri.

    “Kita harus optimis Indonesia bisa punya pabrik mobil, kapal, kereta api, bahkan jam tangan sendiri. Seluruh rakyat harus menikmati kekayaan bangsa, bukan hanya segelintir orang,” tegasnya.

    Di akhir arahannya, Prabowo mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga semangat dan optimisme dalam membangun bangsa.

    “Kalau kalian semangat, saya lebih semangat. Bersama-sama kita bangun Indonesia yang kita cintai ini,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,9 triliun untuk Sekolah Rakyat (SR) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Jumlah tersebut melonjak 255,71% dibandingkan dengan anggaran pada 2025 yang hanya sebesar Rp7 triliun.

    “Anggaran Sekolah Rakyat tahun depan akan mencapai Rp24,9 triliun,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Kenaikan anggaran yang cukup besar ini sesuai dengan pernyataan Sri Mulyani sebelumnya yang menyatakan bahwa anggaran untuk SR pada 2026 akan lebih besar dibandingkan dengan tahun ini.

    Adapun, sebanyak Rp20 triliun digunakan untuk pembangunan 200 SR, sedangkan sisanya Rp4,9 triliun untuk operasional 200 SR.

  • Ini Besaran Gaji Pensiunan PNS 2025

    Ini Besaran Gaji Pensiunan PNS 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Berbeda dengan wirausaha maupun wiraswasta, PNS (Pegawai Negeri Sipil) merupakan profesi yang memiliki jaminan dana pensiun.

    Pada dasarnya, gaji pensiunan PNS merupakan upah yang diperoleh atas pengabdian diri selama bekerja di dinas pemerintahan.

    Pada awal 2025, Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan besaran gaji pensiunan PNS. Penetapannya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024.

    Dalam kebijakan tersebut dinyatakan bahwa rincian gaji pensiunan PNS 2025 diklasifikasikan berdasarkan golongan I-IV.

    Adapun besaran gaji PNS ketika pensiun menurut golongan yang mulai berlaku pada 2025 adalah sebagai berikut:

    Golongan I
    Rincian Gaji Pensiunan

    Golongan Ia
    Rp1.748.100-Rp1.962.200

    Golongan Ib
    Rp1.748.100-Rp2.077.300

    Golongan Ic
    Rp1.748.100-Rp2.165.200

    Golongan Id
    Rp1.748.100-Rp2.256.700

    Golongan II
    Rincian Gaji Pensiunan

    Golongan IIa
    Rp1.748.100-Rp2.833.900

    Golongan IIb
    Rp1.748.100-Rp2.953.800

    Golongan IIc
    Rp1.748.100-Rp3.078.700

    Golongan IId
    Rp1.748.100-Rp3.208.800

    Golongan III
    Rincian Gaji Pensiunan

    Golongan IIIa
    Rp1.748.100-Rp3.558.800

    Golongan IIIb
    Rp1.748.100-Rp3.709.200

    Golongan IIIc
    Rp1.748.100-Rp3.866.100

    Golongan IIId
    Rp1.748.100-Rp4.029.600

    Golongan IV
    Rincian Gaji Pensiunan

    Golongan IVa
    Rp1.748.100-Rp4.200.000

    Golongan IVb
    Rp1.748.100-Rp4.377.800

    Golongan IVc
    Rp1.748.100-Rp4.562.900

    Golongan IVd
    Rp1.748.100-Rp4.755.900

    Golongan IVe
    Rp1.748.100-Rp4.957.100

    Pencairan gaji pensiunan PNS biasanya disalurkan melalui PT Taspen (Persero) setiap bulan yang mulai dijadwalkan kembali pada 1 Juni 2025.

    Bagi pensiunan ASN yang sudah mendapatkan haknya per 1 Mei 2025, proses pencairan gaji ke-13 pensiunan akan langsung disalurkan oleh PT Taspen ke rekening masing-masing.

    Dana akan dikirimkan secara otomatis tanpa pengajuan tambahan terlebih dahulu. Jadi, penerima hanya perlu menunggu pemberitahuan masuknya dana ke rekening sesuai jadwal.

  • Perincian Gaji PNS dari Golongan I hingga IV dan Tunjangannya

    Perincian Gaji PNS dari Golongan I hingga IV dan Tunjangannya

    Artikel ini menjelaskan rincian gaji PNS dari golongan I hingga IV, termasuk tunjangan dan gaji 13. Gaji PNS bervariasi berdasarkan golongan dan tunjangan meliputi tunjangan keluarga, jabatan, kinerja, dan makan.

    Bisnis.com, JAKARTA – Pegawai negeri sipil atau PNS merupakan salah satu pekerjaan yang banyak diminati orang.

    Alasannya karena pekerjaan ini mendapatkan jaminan pensiun bagi karyawannya.

    Selain itu, PNS juga mendapatkan tunjangan-tunjangan lainnya setiap bulan dari pemerintah.

    Dilansir dari laman pegadaian dan DJPB, berikut perincian gaji PNS dari golongan 1 hingga golongan IV beserta tunjangannya.

    Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2024, gaji PNS dibedakan menjadi empat golongan. Berikut pembagiannya:

    Golongan I
    Gaji

    Golongan IA
    Rp1.685.700 – Rp2.522.600

    Golongan IB
    Rp1.840.800 – Rp2.670.700

    Golongan IC
    Rp1.918.700 – Rp2.783.700

    Golongan ID
    Rp1.999.900 – Rp2.901.400

    Golongan II
    Gaji

    Golongan IIA
    Rp2.184.000 – Rp3.643.400

    Golongan IIB
    Rp2.385.000 – Rp3.797.500

    Golongan IIC
    Rp2.485.900 – Rp3.958.200

    Golongan IID
    Rp2.591.100 – Rp4.125.600

    Golongan III
    Gaji

    Golongan IIIA
    Rp2.785.700 – Rp4.575.200

    Golongan IIIB
    Rp2.903.600 – Rp4.768.800

    Golongan IIIC
    Rp3.026.400 – Rp4.970.500

    Golongan IIID
    Rp3.154.400 – Rp5.180.700

    Golongan IV
    Gaji

    Golongan IVA
    Rp3.287.800 – Rp5.399.900

    Golongan IVB
    Rp3.426.900 – Rp5.628.300

    Golongan IVC
    Rp3.571.900 – Rp5.866.400

    Golongan IVD
    Rp3.723.000 – Rp6.114.500

    Golongan IVE
    Rp3.880.400 – Rp6.373.200

    Seperti yang disebutkan sebelumnya, gaji PNS terdiri dari gaji pokok dan beberapa tunjangan. Berikut adalah tunjangan yang termasuk dalam gaji PNS:

    Tunjangan suami/istri: Sebesar 10% dari gaji pokok. Apabila pasangan juga bekerja sebagai PNS, maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satu dengan gaji yang lebih tinggi.
    Tunjangan anak: Sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak. Ketentuan ini berlaku untuk maksimal tiga anak yang belum menikah, belum memiliki penghasilan sendiri, dan berusia di bawah 21 tahun.
    Tunjangan jabatan: Diberikan untuk PNS dengan jabatan struktural sesuai dengan tingkatan eselon berikut:

    Eselon IA: Rp5.500.000
    Eselon IB: Rp4.375.000
    Eselon IIA: Rp3.250.000
    Eselon IIB: Rp2.025.000
    Eselon IIIA: Rp1.260.000
    Eselon IIIB: Rp980.000
    Eselon IVA: Rp540.000
    Eselon IVB: Rp490.000

    Tunjangan kinerja: Nilainya bisa bervariasi tergantung pada kelas jabatan dan instansi.
    Tunjangan makan: Diberikan sesuai hari kerja dan nilainya dibedakan berdasarkan golongan sebagai berikut:

    Golongan I dan II: Rp35.000/hari
    Golongan III: Rp37.000/hari
    Golongan IV: Rp41.000/hari

    Tunjangan umum: Diberikan kepada PNS yang tidak mendapatkan tunjangan jabatan dengan jumlah berikut:

    Golongan I: Rp175.000
    Golongan II: Rp180.000
    Golongan III: Rp185.000
    Golongan IV: Rp190.000

    Bagaimana dengan Gaji 13?

    Gaji 13 merupakan tambahan pendapatan untuk biaya pendidikan anak. Maka dari itu, gaji 13 biasanya diberikan menjelang tahun ajaran baru.

    Setiap tahun, gaji 13 umumnya cair pada bulan Juli hingga Agustus. Gaji 13 tidak dikenai potongan iuran dan/atau potongan lain sesuai dengan perundang-undangan.

    Sumber anggaran gaji 13 bervariasi sehingga membuat komponennya beragam. Adapun gaji 13 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari:

    Gaji pokok.
    Tunjangan keluarga.
    Tunjangan makan.
    Tunjangan jabatan.
    Tunjangan umum.

  • Menko PMK Pratikno, Kasus Kematian Siti Rayya Jadi Alarm Nasional Kesehatan

    Menko PMK Pratikno, Kasus Kematian Siti Rayya Jadi Alarm Nasional Kesehatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa kasus kematian anak bernama Siti Rayya di Sukabumi menjadi peringatan keras atau “alarm nasional” bagi pemerintah. 

    Dia menyebut peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pencegahan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan anak di seluruh Indonesia.

    “Kasus kematian ananda Siti Rayya ini adalah bagi kami menjadi alarm nasional. Alarm nasional yang mengingatkan kita semua untuk bersama-sama mencegah kejadian ini tidak terulang lagi, serta terus meningkatkan kualitas kesehatan anak Indonesia di mana pun berada,” ujar Pratikno saat menghadiri Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat, di Jiexpo Kemayoran, Jumat (22/8/2025).

    Pratikno menjelaskan, sejak Kamis sore (21/8/2025), Kemenko PMK telah menggelar rapat internal, dan pagi harinya dilanjutkan dengan rapat tingkat menteri yang menghadirkan Menteri Kesehatan beserta jajarannya, Kepala BKKBN Wihaji, Dirut BPJS Kesehatan, serta perwakilan Kementerian PUPR. Tim gabungan juga langsung diturunkan ke lapangan untuk meninjau kondisi keluarga korban.

    Hasil temuan awal, kata Pratikno, menunjukkan sejumlah persoalan mendasar di lingkungan tempat tinggal korban, mulai dari sanitasi yang buruk, ketiadaan jamban keluarga, hingga anggota keluarga lain yang menderita penyakit kronis.

    Dia menegaskan pemerintah akan melakukan intervensi untuk memperbaiki kualitas hunian, penyediaan MCK, hingga pemenuhan gizi keluarga. Selain itu, pemerintah juga mengevaluasi prosedur operasional standar (SOP) layanan kesehatan.

    Pratikno menyebut ada kelemahan dalam mekanisme pemberian obat serta rujukan pasien ke rumah sakit.

    “Obat cacing yang seharusnya diberikan langsung kepada anak malah dibawa pulang. Puskesmas pun selama ini hanya memberi surat rujukan, tanpa memastikan pasien benar-benar sampai ke rumah sakit. SOP ini akan diperbaiki,” jelasnya.

    Soal keanggotaan BPJS, Pratikno mengungkap keluarga korban ternyata tidak terdaftar sebagai peserta. Dia menegaskan, mulai sekarang petugas lapangan harus memastikan seluruh warga masuk dalam kepesertaan BPJS, baik melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Kementerian Sosial maupun dengan dukungan dana desa dan APBD. 

    “Dana desa sesuai Permendes bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan, termasuk membayar iuran BPJS, memperbaiki sanitasi, hingga mendukung pencegahan stunting,” katanya.

    Menurut Pratikno, langkah-langkah ini tidak hanya berlaku di Sukabumi, melainkan bersifat nasional. 

    Dia menegaskan pentingnya penguatan peran posyandu, puskesmas, kader keluarga berencana, dan pendamping desa agar dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan kesehatan anak.

    “Sekali lagi, ini bukan hanya kasus di Sukabumi, tapi peringatan untuk seluruh Indonesia. SOP kita perbaiki, program yang ada diaktifkan lebih kuat, agar tidak ada lagi anak Indonesia yang meninggal karena masalah kesehatan dasar,” pungkas Pratikno.

  • Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Gibran Hormati Proses Hukum

    Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Gibran Hormati Proses Hukum

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka angkat bicara terkait isu nasional yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer yang terkena Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK).

    Menjawab pertanyaan wartawan, Gibran menegaskan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

    “Kita hormati proses yang sudah berjalan. Kita hormati independensi KPK,” ujarnya kepada wartawan saat melakukan peninjauan antisipasi bencana di Poso, Jumat (22/8/2025).

    Lebih lanjut, Gibran menegaskan bahwa dirinya selaku pembantu Presiden tetap mendukung penuh komitmen Kepala Negara dalam upaya pemberantasan korupsi.

    “Yang jelas, saya sebagai pembantu Presiden mendukung penuh komitmen dari Bapak Presiden untuk memberantas korupsi di negeri ini,” pungkas Gibran.

    KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Kejadian tersebut membuat geger masyarakat, termasuk pihak Istana Kepresidenan. 

    OTT terhadap Noel, sapaan akrab Immanuel, merupakan pertama kali terjadi di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. 

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan kejelasan konstruksi perkara, status hukum, hingga pihak yang diduga terlibat dalam OTT Immanuel Ebenezer akan disampaikan hari ini, Jumat (22/8/2025).

    “Konstruksi perkara dan kronologi kegiatan tangkap tangan ini akan disampaikan lengkap dalam konferensi pers, insyaallah besok siang,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (21/8/2025).

    Sebagaimana diketahui, Noel terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (20/8/2025) malam. Dia diduga melakukan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di beberapa perusahaan.

    “Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” jelas Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan. 

    Dalam perkara ini, petugas hukum KPK telah mengamankan 22 kendaraan yang terdiri dari 15 mobil dan 7 motor. Selain itu penyidik juga mengamankan 14 orang yang terdiri dari instansi negeri dan swasta. Salah satunya tentu saja Immanuel Ebenezer.

  • Prabowo Bakal Pidato di Sidang Umum PBB, Ketiga Setelah Presiden Brasil dan AS

    Prabowo Bakal Pidato di Sidang Umum PBB, Ketiga Setelah Presiden Brasil dan AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto dipastikan akan menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyebut, pidato Presiden dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (23/9/2025) waktu setempat.

    “Informasi yang kami peroleh, sejauh ini beliau dijadwalkan pidato di tanggal 23. Pidato ketiga setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat,” kata Hasan dalam keterangannya secara tertulis kepada wartawan, Jumat (22/8/2025).

    Pidato Prabowo ini akan menjadi penampilan perdananya di mimbar PBB sejak dilantik sebagai Presiden RI pada Oktober 2024 lalu. Agenda tersebut lazim dipandang sebagai panggung penting bagi para kepala negara untuk menyampaikan sikap resmi negaranya terkait isu-isu global.

    Hasan mengamini bahwa orang nomor satu di Indonesia itu masih terjadwal untuk hadir.

    “Sejauh ini on schedule [Prabowo pidato di Sidang Umum PBB],” kata Hasan dalam keterangannya kepada wartawan melalui pesan teks, Jumat (22/8/2025).

    Meski demikian, Hasan tidak merinci tema pidato yang akan dibawa Presiden Prabowo. Namun, dia menegaskan bahwa agenda kenegaraan di forum multilateral terbesar itu sudah masuk dalam rangkaian perjalanan internasional Kepala Negara.

    “Iya, beliau dijadwalkan pidato di Sidang Majelis Umum PBB,” pungkas Hasan.

    Sekadar informasi, Sidang ke-79 Majelis Umum PBB dibuka pada Rabu, 10 September 2024. Hari pertama debat umum tingkat tinggi dimulai pada Selasa, 24 September.

  • Menko Airlangga dan Apindo Hadiri Peluncuran Media Baru SUAR

    Menko Airlangga dan Apindo Hadiri Peluncuran Media Baru SUAR

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dipastikan bakal menghadiri peluncuran media baru SUAR, yakni media berbasis jurnalisme solusi untuk dunia usaha.

    Media baru tersebut Resmi diluncurkan pada Kamis (21/8/2025) malam di Jakarta melalui acara bertajuk “Menyalakan SUAR”. Peluncuran ini ditandai dengan penyalaan suar secara simbolis oleh Pemimpin Redaksi SUAR, Sutta Dharmasaputra, bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, dan Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat.

    Acara juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, antara lain Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo, Ketua Apkasi Bursah Zarnubi, ekonom senior Hendri Saparini, dan cendekiawan Yudi Latif. Hadir pula pengusaha terkemuka seperti Budiarto Abadi, Aliuyanto, dan Vidjongtyus.

    Dari jajaran pejabat pemerintah, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, serta pengusaha muda Didit Hediprasetyo Prabowo turut menyampaikan ucapan selamat melalui tayangan video.

    Sutta menegaskan bahwa SUAR bukan sekadar penyampai kabar, melainkan ruang strategis yang memberikan arah dan solusi di tengah kabut ketidakpastian global. Dia menambahkan SUAR terinspirasi dari kata mercusuar—simbol arah dan harapan.

    “Kami tidak hanya mengejar kecepatan berita, tetapi kedalaman dan arah. Jurnalis di SUAR bukan sekadar peliput, melainkan penggerak,” katanya.

  • Prabowo Tunggu Keputusan KPK Sebelum Pecat Immanuel Ebenezer dari Wamenaker

    Prabowo Tunggu Keputusan KPK Sebelum Pecat Immanuel Ebenezer dari Wamenaker

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa hingga Jumat (22/8/2025), belum ada surat resmi pemberhentian Wamenaker Immanuel Ebenezer yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Saat dikonfirmasi melalui pesan teks, Prasetyo membantah isu bahwa surat pemecatan sudah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya belum toh, kan kami masih menunggu penjelasan resmi dari pihak KPK. Kan memang begitu urutannya, kami tunggu putusan KPK siang ini. Jadi, belum lah. Kami mesti azas praduga tak bersalah,” kata Prasetyo melalui pesan teks, Jumat (22/8/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan, pemerintah baru akan menindaklanjuti apabila KPK secara resmi menetapkan status hukum Noel.

    “Tetapi kalau nanti KPK rilis hasil OTT-nya ini apa terhadap yang bersangkutan, baru kami menindaklanjuti,” ujarnya.

    Prasetyo juga menepis spekulasi bahwa Presiden sudah menyiapkan pengganti Noel, sapaan Immanuel Ebenezer.

    Menurutnya, saat ini posisi wakil menteri tidak bersifat krusial karena masih ada menteri yang memimpin Kementerian Ketenagakerjaan.

    “Belum, kan masih ada menterinya,” tegas Prasetyo Hadi.

  • PCO: Prabowo Bakal Pidato Langsung di Sidang Umum PBB ke-80

    PCO: Prabowo Bakal Pidato Langsung di Sidang Umum PBB ke-80

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengamini bahwa orang nomor satu di Indonesia itu masih terjadwal untuk hadir.

    “Sejauh ini on schedule [Prabowo pidato di Sidang Umum PBB],” kata Hasan dalam keterangannya kepada wartawan melalui pesan teks, Jumat (22/8/2025).

    Meski demikian, Hasan tidak merinci tema pidato yang akan dibawa Presiden Prabowo. Namun, dia menegaskan bahwa agenda kenegaraan di forum multilateral terbesar itu sudah masuk dalam rangkaian perjalanan internasional Kepala Negara.

     “Iya, beliau dijadwalkan pidato di Sidang Majelis Umum PBB,” pungkas Hasan.

    Agenda ini sekaligus menjadi penampilan perdana Prabowo Subianto di mimbar PBB setelah dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2024 lalu. 

    Sekadar informasi, Sidang ke-79 Majelis Umum PBB dibuka pada Rabu, 10 September 2024. Hari pertama debat umum tingkat tinggi dimulai pada Selasa, 24 September. 

  • Ekonom: Rencana Ambil Alih Paksa BCA Narasi Berbahaya yang Tidak Waras

    Ekonom: Rencana Ambil Alih Paksa BCA Narasi Berbahaya yang Tidak Waras

    Bisnis.com, JAKARTA – Gagasan pengambilalihan paksa saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA oleh negara yang digaungkan oleh oknum tertentu menuai kritik tajam dari kalangan akademisi hingga praktisi ekonomi.

    Ekonom senior Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini, menyebut narasi tersebut sebagai ide berbahaya, sesat, dan tidak rasional karena berpotensi merusak ekosistem perekonomian nasional.

    “Tidak ada angin, tidak ada sebab, tiba-tiba ada narasi dan usul yang datang dari partai politik [PKB] dan DPR agar pemerintah mengambil alih paksa saham BCA. Ide hostile take over seperti ini jika digiring ke politik dan kekuasaan sangat berbahaya,” kata Didik dalam keterangan tertulis, Jumat (22/8/2025).

    Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto seharusnya tidak menanggapi ide tersebut, sebab dapat merusak tatanan perbankan yang sudah terbangun kuat pascareformasi.

    Dia mengingatkan Indonesia sudah melewati berbagai krisis mulai dari krisis moneter 1998, krisis keuangan global 2008, hingga pandemi Covid-19 tetapi sektor perbankan terbukti mampu bertahan karena sistem yang makin solid.

    “Jika ide sesat ini dilakukan, kepercayaan pasar akan runtuh. Bank tidak akan dipercaya, dan tidak bakal ada yang menyarankan investasi di BCA lagi,” ujarnya.

    Didik menilai kinerja BCA bersama bank-bank Himbara telah menjadi pilar perekonomian nasional. Kontribusi BCA sangat signifikan, baik dalam mendorong pertumbuhan kredit, menopang dunia usaha, hingga menyumbang pajak dalam jumlah besar.

    Karena itu, menurutnya, sektor perbankan tidak boleh diganggu oleh manuver politik apapun. 

    “Ide mengambil alih saham BCA tanpa sebab adalah tindakan anarki politik kebijakan. Ini alarm bahaya bagi iklim perekonomian nasional. Pasar bisa saja menilai ada bandit-bandit di dalam negara yang ingin memberangus pelaku ekonomi,” tegasnya.

    Meski demikian, dia mengapresiasi adanya kepastian dari sisi pemerintah yang bisa menenangkan pasar terkait isu ambil alih paksa saham BCA.

    Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani menegaskan tidak ada rencana Danantara maupun instruksi pemerintah untuk mengakuisisi 51% saham BCA.

    Didik menilai klarifikasi tersebut penting untuk meredam narasi liar yang berpotensi merusak kepercayaan pasar.

    “Negara harus menjaga dan membangun pasar yang sehat, mendorong pertumbuhan dunia usaha yang kuat, bukan malah masuk dan merusaknya,” pungkas Didik.