Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Menteri Hukum Dorong Penerapan Pungutan Royalti Secara Internasional

    Menteri Hukum Dorong Penerapan Pungutan Royalti Secara Internasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bakal mengampanyekan gagasan Protokol Jakarta ke forum World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa, Swiss.

    Protokol Jakarta merupakan konsep yang menekankan keadilan (benefit fairness) bagi pencipta karya intelektual, baik musisi maupun penerbit, dalam memperoleh royalti dari platform global. Menurut Supratman, regulasi internasional yang kuat diperlukan agar hak-hak pencipta tidak diabaikan oleh perusahaan teknologi lintas negara.

    “WIPO yang beranggotakan sekitar 194 negara, jika kompak dan sepakat, akan mampu menekan platform global agar memberikan benefit fairness terhadap hak cipta, baik itu musik maupun publisher,” ujar Supratman dalam rilisnya, Sabtu (23/8/2025).

    Dalam pertemuan bilateral dengan Minister of Domestic Trade and Cost of Living Malaysia, Datok Armizan bin Mohd. Ali, Menkum menegaskan bahwa sistem pemungutan royalti harus berlaku secara internasional, bukan berbeda-beda antar negara.

    “Saat ini platform global memberikan remunerasi berbeda di setiap negara dalam apresiasi royalti. Kita butuh sistem pungutan yang berlaku secara internasional,” katanya.

    Datok Armizan menyatakan Malaysia memahami sekaligus mendukung gagasan Indonesia tersebut.

    “Malaysia memiliki kesamaan dalam memperjuangkan intellectual property dan juga sistem collecting seperti yang dilakukan di Indonesia,” ujarnya.

  • Rektor UGM Tegaskan Ijazah Jokowi Asli: Kami Punya Bukti Otentik

    Rektor UGM Tegaskan Ijazah Jokowi Asli: Kami Punya Bukti Otentik

    Bisnis.com, JAKARTA – Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali buka suara mengenai polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang dituding tidak asli oleh Roy Suryo.

    Dilansir akun Youtube Universitas Gadjah Mada, Rektor UGM, Ova Emilia menegaskan ijazah Jokowi merupakan dokumen asli yang diterbitkan oleh UGM. 

    “Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada 5 November 1985 dan UGM telah memberikan ijazah sesuai dengan ketentuan yang bersangkutan saat wisuda 19 November 1985,” tegas Ova, dikutip Sabtu (23/8/2025).

    Dia mengatakan UGM memiliki dokumen otentik terkait proses pendidikan Jokowi selama menjadi mahasiswa UGM, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 

    Adapun dokumen tersebut meliputi, proses kuliah selama menempuh sarjana, pendidikan sarjana, Kuliah Kerja Nyata (KKN), hingga wisuda.

    Lebih lanjut, Ova menyampaikan UGM tidak dapat memberikan informasi yang bersifat pribadi kepada publik karena merupakan ketentuan hukum universitas.

    “Sesuai ketentuan hukum, UGM dapat menyampaikan data dan informasi yang bersifat publik dan wajib melindungi data yang bersifat pribadi,” jelasnya.

    Dia menyebut perlindungan data pribadi berlaku bagi seluruh civitas akademika UGM, termasuk para alumni.

    Selain itu, menurutnya keterbukaan informasi terkait ijazah juga sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemegang ijazah yang dalam hal ini Joko Widodo. 

  • Said Iqbal Soroti Kesenjangan Pendapatan: DPR Terima Rp3 Juta per Hari, Buruh Hanya Rp20.000

    Said Iqbal Soroti Kesenjangan Pendapatan: DPR Terima Rp3 Juta per Hari, Buruh Hanya Rp20.000

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyuarakan keprihatinan mendalam atas kesenjangan pendapatan antara anggota DPR dan para pekerja di Indonesia.

    Dalam pernyataannya yang dikutip dari unggahan video pendek di media sosial, Iqbal membandingkan langsung penghasilan anggota legislatif dengan para buruh, khususnya pekerja informal dan sektor jasa.

    Iqbal menyebutkan bahwa total penghasilan anggota DPR RI per bulan mencapai Rp154 juta. Rinciannya terdiri dari tunjangan perumahan sekitar Rp50 juta dan gaji pokok serta tunjangan kesejahteraan lainnya sebesar Rp104 juta. Jika dibagi 30 hari, maka setiap anggota DPR mendapatkan lebih dari Rp3 juta per hari.

    Sebaliknya, nasib buruh dan pekerja informal sangat jauh dari sejahtera. Iqbal mencontohkan buruh outsourcing di Jakarta yang menerima upah minimum sekitar Rp5,2 juta per bulan—setara Rp170 ribu per hari.

    “Pendapatan harian buruh hanya sepersekian dari anggota DPR,” katanya, Sabtu (23/8/2025).

    Lebih memprihatinkan lagi, menurut Iqbal, banyak buruh yang bekerja di koperasi, yayasan, dan sektor jasa hanya menerima Rp1,5 juta per bulan atau sekitar Rp50.000 per hari. Sementara pengemudi ojek online seperti Gojek dan Grab, yang kini semakin banyak jumlahnya, hanya menghasilkan rata-rata Rp600.000 per bulan—sekitar Rp20.000 per hari.

    “Bayangkan, seorang anggota DPR bisa menikmati Rp3 juta lebih per hari, sementara pekerja informal pontang-panting di jalan hanya mengantongi Rp20.000. Padahal, para pekerja inilah yang menopang roda ekonomi bangsa,” tegas Iqbal.

    Dia juga menyoroti sistem ketenagakerjaan yang dinilainya eksploitatif, seperti praktik outsourcing dan kemitraan tanpa perlindungan jaminan sosial.

    Buruh, kata Iqbal, bisa dengan mudah di-PHK tanpa kepastian masa depan. Tak hanya itu, Said Iqbal juga mengkritik sistem pensiun bagi anggota DPR yang dinilai tidak adil.

    “Anggota DPR yang hanya bekerja lima tahun sudah berhak atas uang pensiun seumur hidup. Sementara buruh yang mengabdi puluhan tahun tetap hidup dalam ketidakpastian,” pungkas Said Iqbal.

  • DPR Sebut Danantara Bukan Beban, Melainkan Buat BUMN dan Himbara Gesit

    DPR Sebut Danantara Bukan Beban, Melainkan Buat BUMN dan Himbara Gesit

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, menegaskan pembentukan Danantara justru akan membuat kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika ekonomi.

    Menurut politisi Golkar asal Bali ini, selama ini BUMN cenderung lambat karena terikat birokrasi anggaran yang kaku. Dengan adanya Danantara, dia menilai perbankan Himbara akan lebih leluasa dalam mengambil keputusan strategis.

    “Dengan adanya Danantara, khususnya Himbara diharapkan bisa lebih gesit, atraktif, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi. Kecepatan pengambilan keputusan sangat penting dalam dunia usaha,” jelasnya lewat rilisnya, Sabtu (23/8/2025).

    Dia pun menyoroti pidato Presiden Prabowo Subianto yang kian menyinggung potensi aset Danantara yang mencapai US$1.000 miliar. Dengan estimasi ROI 5%, nilai tambah yang bisa dihasilkan mencapai sekitar Rp800 triliun.

    Menurut Gde, angka ini sangat signifikan dan harus benar-benar dipersiapkan oleh Himbara agar mampu menindaklanjuti arahan Presiden.

    “Apalagi dalam RAPBN sudah disiapkan stimulus untuk menjaga momentum ekonomi nasional,” tambahnya.

    Lebih jauh, dia menilai Danantara dapat menjadi motor baru pemerataan ekonomi di Indonesia.

    “Selama ini keuntungan ekonomi cenderung terkonsentrasi di Jakarta. Dengan adanya Danantara, saya berharap pelaku-pelaku ekonomi baru dari daerah bisa bermunculan sehingga pertumbuhan ekonomi lebih merata,” pungkas Gde.

  • Mensos: 2.296 Guru Sekolah Rakyat Resmi Diangkat sebagai PPPK

    Mensos: 2.296 Guru Sekolah Rakyat Resmi Diangkat sebagai PPPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan perkembangan terbaru mengenai program Sekolah Rakyat Rintisan yang tengah dibangun pemerintah.

    Dia menegaskan bahwa proses rekrutmen tenaga pendidik telah melalui seleksi ketat, hingga akhirnya 2.296 guru resmi diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    “Sebanyak 3.622 peserta lolos seleksi yang kemudian dilanjutkan tes psikologi, tes bahasa Inggris, dan wawancara oleh para asesor. Pada akhirnya, 2.296 guru telah diangkat sebagai PPPK guru pada Kementerian Sosial,” ujar Saifullah Yusuf di JiExpo Kemayoran, Jumat (22/8/2025).

    Menurut Saifullah, keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama solid antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PAN-RB, Kementerian Agama, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Mensos menyebut seluruh guru yang terpilih sudah menekuni profesinya dan diyakini profesional dalam mengabdi di berbagai titik Sekolah Rakyat. Sementara itu, proses rekrutmen kepala sekolah juga dilakukan dengan seleksi berlapis.

    “Untuk kepala sekolah, mekanismenya melalui penugasan pemerintah daerah. Pertama, Kemendikdasmen merekrut 10 calon kepala sekolah di setiap titik lokasi Sekolah Rakyat, sehingga terjaring 1.000 calon kepala sekolah,” jelasnya.

    Setelah itu, para calon menjalani tes psikologi, tes bahasa Inggris, serta wawancara yang dilakukan tim gabungan dari Kemensos, Kemendikdasmen, KemenPAN-RB, BKN, dan para ahli independen. Dari proses tersebut, akhirnya terpilih 300 calon kepala sekolah terbaik.

    “Seleksi yang kompetitif menghasilkan 155 kepala sekolah yang hari ini bersama kita di hadapan Bapak Presiden,” pungkas Gus Ipul.

  • DPR Sebut Tunjangan Rumah Rp50 Juta Ditentukan Kemenkeu Sejak 2024

    DPR Sebut Tunjangan Rumah Rp50 Juta Ditentukan Kemenkeu Sejak 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR menjelaskan bahwa tunjangan rumah bagi setiap anggota dewan sebesar Rp50 juta yang menuai polemik sebenarnya sudah berlaku sejak Oktober 2024. Anggarannya pun ditentukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan bahwa sebelumnya seluruh anggota DPR mendapatkan fasilitas rumah dinas di Kalibata, Jakarta. Namun, pemerintah memutuskan fasilitas itu dialihkan menjadi tunjangan bulanan sebesar Rp50 juta.

    Rumah dinas yang awalnya ditujukan bagi dinas anggota DPR itu adalah aset milik negara yang dikelola pemerintah.

    “Itu keputusannya pemerintah. DPR tidak mendapatkan perumahan, itu keputusannya pemerintah karena itu fasilitas yang dimiliki oleh negara,” jelas Misbakhun saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Politisi Partai Golkar itu kemudian menyebut bahwa anggota DPR berasal dari Aceh sampai dengan Papua, dan tidak banyak yang memiliki rumah di Jakarta.

    “Tentunya kan negara harus memfasilitasi karena mereka adalah pejabat negara. Ketika negara harus memfasilitasi, kemudian perumahannya ditarik, terus gimana? Disediakan fasilitas perumahan, tapi melalui tunjangan. Diminta mereka menyediakan sendiri,” tuturnya.

    Menurut Misbakhun, tunjangan yang diberikan ke DPR selaku pejabat negara ditentukan dengan standar harga oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu. Hal itu termasuk dengan biaya perjalanan dinas.

    “Itu kan satuan harga DPR naik pesawat apa, itu kan semuanya [yang] menentukan pemerintah. Kunjungan kerja tiga hari, berapa ribu ke Surabaya, ke Medan, ongkosnya kan beda. Itu semuanya, harganya, pemerintah yang menentukan, bukan kami,” ujarnya.

    Perihal polemik besarnya tunjangan perumahan untuk anggota legislatif, Misbakhun menilai seharusnya pertanyaan itu disampaikan kepada pemerintah.

    “Tanyakan sama pemerintah, kenapa satuan harganya begitu. Itu satuan harga yang membuat pemerintah,” tuturnya.

  • Istana Minta Kasus Immanuel Ebenezer Jadi Pembelajaran Anggota Kabinet Merah Putih

    Istana Minta Kasus Immanuel Ebenezer Jadi Pembelajaran Anggota Kabinet Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan mengingatkan kepada anggota Kabinet Merah Putih dan jajaran pemerintahan untuk menjadikan kasus dugaan pidana pemerasan yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dijadikan pembelajaran agar upaya pemberantasan korupsi terus dijalankan.

    “Kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

    Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo Subianto selalu mengingatkan kepada jajaran anggota Kabinet Merah Putih dan jajaran pemerintahannya untuk senantiasa bekerja keras melakukan segala upaya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.

    “Pak Presiden ingin kita semua bekerja keras, berupaya memberantas tindak-tindak pidana korupsi,” jelasnya.

    Selain itu, Presiden Prabowo juga langsung menindaklanjuti kasus yang menimpa Noel, sapaan Immanuel Ebenezer, dengan memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Wamenaker.

    Prabowo menerbitkan Keputusan Presiden pemberhentian Noel hanya beberapa saat setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Bapak Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pemberhentian saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh [hukum] untuk dijalankan sebagaimana mestinya,” kata Prasetyo.

    Untuk diketahui, Immanuel Ebenezer resmi menjadi tersangka kasus pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh KPK. Lembaga antirasuah menyebut bahwa Noel telah melakukan mark up tarif sertifikasi K3 dari yang seharusnya Rp275.000 menjadi Rp6 juta.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa jika uang Rp6 juta tidak diberikan, maka tersangka Noel akan mempersulit, memperlambat, dan bahkan tidak memproses sertifikasi K3 yang diajukan oleh pihak perorangan tersebut.

    Sementara itu, Noel dalam pernyataannya di KPK menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, keluarga, dan rakyat Indonesia. Dia juga mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

    Selain itu, Noel membantah bahwa kasus yang menjeratnya bukan terkait pemerasan. “Intinya kasus saya ini bukanlah kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak jadi narasi yang kotor dan memberatkan saya,” ujar Noel.

  • BREAKING NEWS! Prabowo Pecat Immanuel Ebenezer dari Jabatan Wamenaker Usai Jadi Tersangka KPK

    BREAKING NEWS! Prabowo Pecat Immanuel Ebenezer dari Jabatan Wamenaker Usai Jadi Tersangka KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan atau melakukan pemecatan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dari jabatannya.

    Keputusan ini diambil segera setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Immanuel sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait proses sertifikasi ketenagakerjaan, Jumat (22/8/2025).

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian Immanuel Ebenezer pada sore hari ini.

    “Dalam hal ini ingin menyampaikan berkenaan dengan perkembangan terhadap kasus yang menimpa saudara Immanuel Ebenezer yang pada sore hari ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Baru saja, untuk menindaklanjuti berita tersebut, Bapak Presiden telah menandatangani Keppres tentang pemberhentian saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan,” ujar Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

    Prasetyo menegaskan, pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya perkara tersebut kepada KPK.

    “Selanjutnya kami melanjutkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan pejabat pemerintahan,” tuturnya.

    Dia juga menekankan kembali pesan Presiden Prabowo agar seluruh pejabat negara menjauhi praktik-praktik korupsi. Presiden disebut ingin memberi contoh bahwa pemerintah serius dalam menegakkan integritas.

    “Bapak Presiden benar-benar ingin kita semua bekerja keras, berupaya keras dalam memberantas tindak-tindak pidana korupsi,” kata Prasetyo.

  • Lisa Mariana Akui Terima Uang dari Ridwan Kamil

    Lisa Mariana Akui Terima Uang dari Ridwan Kamil

    Bisnis.com, Jakarta — Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disebut-sebut mengalirkan uang kepada Selebgram Lisa Mariana.

    Hal tersebut disampaikan Lisa Mariana usai diperiksa oleh penyidik KPK dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) di Gedung KPK Jakarta, Jumat 22 Agustus 2025

    Sayangnya, Lisa tidak menjelaskan lebih rinci mengenai aliran uang dari Ridwan Kamil tersebut berasal dari mana, apakah dari hasil korupsi atau uang pribadi. Lisa hanya menegaskan bahwa dirinya terima uang tersebut untuk kebutuhan anaknya.

    “Iya benar ada aliran dana, tapi kan buat anak saya. Saya belum mau sebut berapa nominalnya,” tuturnya.

    Lisa membeberkan pemeriksaan yang telah berlangsung selama 2 jam tersebut hanya mengklarifikasi aliran dana perkara korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

    “Saya gak hitung berapa pertanyaannya, tapi fokus soal aliran dana,” katanya.

    Lisa pun mengaku sudah siap beberkan bukti aliran dana kepada dirinya dari eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan Lisa meminta penyidik KPK agar memeriksa dirinya kembali sebagai saksi.

    “Kita tunggu saja dari KPK kapan mau kirim surat pemanggilan lagi,” ujarnya.

  • Prabowo Targetkan 200 Sekolah Rakyat Beroperasi pada 2026

    Prabowo Targetkan 200 Sekolah Rakyat Beroperasi pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan rakyat dengan menargetkan pembangunan 200 sekolah rakyat pada 2026.

    Hingga Agustus 2025, Kepala negara mengatakan bahwa sudah berdiri 100 sekolah rakyat dan akan bertambah 65 sekolah lagi pada September mendatang.

    “100 sekolah rakyat bertambah 65 sekolah lagi di bulan September. Saya kira ini suatu prestasi luar biasa,” kata Prabowo saat memberikan arahan kepada guru dan Kepala Sekolah Rakyat di JiExpo Kemayoran, Jumat (22/8/2025).

    Prabowo menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa, membebaskan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan. 

    Dia menekankan, sejarah panjang perjuangan bangsa harus menjadi pengingat bahwa hanya dengan pemimpin yang kuat, cakap, dan berkomitmen, Indonesia dapat terbebas dari penjajahan dalam bentuk apapun.

    “Sekolah rakyat ini adalah bagian dari usaha besar kita. Dunia sekarang berlomba-lomba. Karena itu, kita juga harus memperbaiki pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi,” kata Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu pun mengungkapkan apresiasi kepada jajaran kementerian yang mampu mempercepat realisasi program tersebut. Awalnya, dia memperkirakan pembukaan sekolah rakyat baru dapat dimulai pada akhir 2025 atau awal 2026. Namun, dia mengaku kaget lantaran kabinet bergerak cepat sehingga Juli lalu 100 sekolah sudah resmi beroperasi.

    “Terus terang, ini di luar harapan saya. Waktu saya beri arahan Februari lalu, saya kira baru siap Oktober atau November. Ternyata Juli sudah berdiri 100 sekolah, September menjadi 165 [sekolah rakyat]. Ini luar biasa,” tuturnya.

    Prabowo menekankan bahwa target 200 sekolah rakyat pada 2026 bukan sekadar proyek pendidikan, melainkan langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan absolut. 

    Dia menyebutkan, anak-anak penerima manfaat sudah mulai menunjukkan semangat dan rasa percaya diri baru sejak masuk program ini.

    “Kita sudah mulai melihat titik-titik harapan. Anak-anak yang tadinya risau, kini penuh senyum dan percaya diri. Para guru yang bertugas di sekolah rakyat punya tanggung jawab besar: membantu anak-anak ini mengeluarkan keluarganya dari kemiskinan,” ujar Prabowo.

    Lebih jauh, Presiden menegaskan bahwa upaya pendidikan ini sejalan dengan visinya membangun Indonesia sebagai bangsa mandiri, yang mampu menguasai teknologi dan industri sendiri.

    “Kita harus optimis Indonesia bisa punya pabrik mobil, kapal, kereta api, bahkan jam tangan sendiri. Seluruh rakyat harus menikmati kekayaan bangsa, bukan hanya segelintir orang,” tegasnya.

    Di akhir arahannya, Prabowo mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga semangat dan optimisme dalam membangun bangsa.

    “Kalau kalian semangat, saya lebih semangat. Bersama-sama kita bangun Indonesia yang kita cintai ini,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,9 triliun untuk Sekolah Rakyat (SR) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Jumlah tersebut melonjak 255,71% dibandingkan dengan anggaran pada 2025 yang hanya sebesar Rp7 triliun.

    “Anggaran Sekolah Rakyat tahun depan akan mencapai Rp24,9 triliun,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Kenaikan anggaran yang cukup besar ini sesuai dengan pernyataan Sri Mulyani sebelumnya yang menyatakan bahwa anggaran untuk SR pada 2026 akan lebih besar dibandingkan dengan tahun ini.

    Adapun, sebanyak Rp20 triliun digunakan untuk pembangunan 200 SR, sedangkan sisanya Rp4,9 triliun untuk operasional 200 SR.