Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Biografi Teuku Umar: Sang Singa Aceh yang Menipu Belanda Demi Bangsanya

    Biografi Teuku Umar: Sang Singa Aceh yang Menipu Belanda Demi Bangsanya

    Bisnis.com, JAKARTA – Teuku Umar adalah sosok pahlawan nasional dari Aceh yang dikenal karena keberanian dan kecerdikannya dalam melawan penjajah Belanda. Dia bukan hanya pejuang biasa, tapi juga seorang strategis hebat yang mampu memanfaatkan kelemahan musuh demi membela tanah air.

    Dalam perjuangannya, dia menunjukkan bahwa keberanian yang disertai strategi cerdas dapat mengubah jalannya sejarah. Sejak muda, dia sudah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam medan perang.

    Biografi Teuku Umar

    Teuku Umar berasal dari keluarga bangsawan yang menjunjung tinggi keberanian dan kehormatan. Dengan kecerdikan dan semangat juang tinggi, dia mampu mendapatkan kepercayaan dari lawan dan kemudian memutarbalikkan keadaan untuk memperjuangkan kemerdekaan Aceh.

    Kisah paling terkenal dari dia adalah keberhasilannya menyusup ke pasukan Belanda dan mendapatkan kepercayaan mereka. Dengan strategi licik, dia menggunakan kepercayaan itu untuk melakukan serangan balik yang menghancurkan morale penjajah. Langkah ini menunjukkan bahwa keberanian harus didukung kecerdikan dan strategi matang untuk memperjuangkan tanah air.

    Perjuangan dan strategi cerdas yang dia lakukan membuatnya berbeda dari pejuang lain zaman itu. Dia mampu melihat peluang di tengah tekanan dan mengubah kelemahan musuh menjadi kemenangan. Dengan keberanian dan kecerdasan, dia menunjukkan bahwa kemenangan di medan perang tidak hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga strategi dan keteguhan hati.

    Kisahnya tetap relevan hingga saat ini, sebagai simbol bahwa cinta Tanah Air harus disertai keberanian dan strategi yang matang. Dia adalah inspirasi bahwa pengkhianatan dan tantangan besar bisa dihadapi jika hati dan pikiran kita dipenuhi semangat membela bangsa secara tulus.

    Cerita perjuangannya mengajarkan bahwa cinta Tanah Air tidak sekadar kata-kata. Dengan keberanian, kecerdasan, dan semangat pantang menyerah, kita mampu menghadapi berbagai tantangan dan menjaga kemerdekaan bangsa. Kisah dia akan selalu menjadi inspirasi perjuangan bangsa Indonesia dari masa ke masa.

    Profil Singkat Teuku Umar

    Nama lengkap: Teuku Umar bin Teuku Ahmad Mahmud
    Tempat & tanggal lahir: Meulaboh, Aceh Barat, 1854
    Latar keluarga: Lahir dari keluarga uleebalang (bangsawan Aceh), keturunan Minangkabau
    Pendidikan: Umar tumbuh dengan nilai militer tradisional tanpa pendidikan formal, namun lahir sebagai pemimpin alami

    Perlawanan dan Strategi Cerdik Teuku Umar

    Teuku Umar mengangkat senjata untuk melawan penjajahan sejak usia 19 tahun, menjadi keuchik dan panglima lokal selama Perang Aceh sejak 1873. Namun kejeniusan taktikalnya muncul saat ia berpura-pura mengabdi pada Belanda sejak 1883, bergabung dengan militer kolonial, diberi pangkat, pangkalan, dan prajurit.

    Dengan tipu daya dan keberanian fenomenal, ia mendapatkan akses ke ratusan senjata, amunisi, dan dana militer lawan. Kemudian pada Maret 1896, ia “melarikan diri” membawa 800 pucuk senjata, 25.000 butir peluru, 500 kg amunisi, plus 18.000 dolar dari Belanda.

    Aksi ini disebut Het verraad van Teukoe Oemar, pengkhianatan yang menjadi titik balik Aceh. Setelah itu, Teuku Umar memimpin 400 prajurit bersama panglima Polem Daud menyerang balik Belanda, menimbulkan 25 korban dan 190 luka di pihak penjajah.

    Hubungan dengan Cut Nyak Dhien

    Teuku Umar menikah dengan Cut Nyak Dhien pada 1880 sebagai sahabat dan mitra sejati. Bagi beliau, Meutia bukan hanya pendamping, melainkan strategi pendukung dalam menyusun siasat dan moral pejuang Aceh.

    Bersama Dhien, ia menyusun manuver sukses saat berpura kerja sama dengan Belanda. Mereka membangun pasukan rahasia, memimpin operasi perang yang memperkuat semangat jihad rakyat Aceh.

    Kisah mereka adalah kemitraan di medan laga, menjalin idealisme dan keberanian dalam satu nafas.

    Momen Heroik Teuku Umar

    Puncak ketegangan terjadi saat pasukan Belanda di bawah Van Heutsz melancarkan serangan besar. Pada 11 Februari 1899 (atau 1 Februari), Teuku Umar tewas tertembak di Meulaboh dalam baku tembak yang membuat moral Belanda sejenak goyah.

    Meski raganya gugur, keberaniannya terus menginspirasi. Kematian Teuku Umar tak sekedar dramatis sebagai simbol, namun membakar kembali semangat dan persatuan Aceh. Cut Nyak Dhien bahkan berkata bahwa mereka menjalani hidup yang patut dikenang dengan kebijakan hati dan keberanian semendalam tanah kelahiran mereka.

    Warisan dan Gelar Pahlawan Nasional

    Teuku Umar secara resmi diangkat sebagai Pahlawan Nasional Indonesia melalui SK Presiden nomor 033/TK/Tahun 1973. Nama dan kisahnya kini diabadikan dalam:

    Jalan Teuku Umar di beberapa kota, termasuk daerah Menteng, Jakarta
    Sekolah dan bangunan umum di Aceh Barat
    Kapal perang TNI AL, sebagai simbol kekuatan dan strategi
    Dari semangatnya, generasi muda diajak memahami subtansi patriotisme tak hanya lewat kekuatan hati, namun juga kecerdasan strategi.

    Fakta Menarik tentang Teuku Umar

    Dijuluki “The Fox of Aceh” oleh Belanda karena kelicikannya dalam perang strategi rahasia.
    Pernah menduduki jabatan Kapten di pasukan kolonial Belanda, mendapatkan pangkat lewat tipu daya.
    Ceritanya diangkat dalam buku sejarah lokal dan menjadi legenda lisan rakyat Aceh. Meski film besar belum banyak, kisahnya terus hadir lewat pengajaran sejarah dan pameran budaya.

    Teuku Umar mengajarkan kita bahwa cinta tanah air bukan hanya soal slogan, tapi ujian moral dan pemikiran. Strateginya menjadi metafora tersendiri, “berkhianat” secara terbuka demi merilis kekuatan publik.

    Ini inspirasi jurnalisme strategi modern, intelijen dan moralitas bisa berjalan bersamaan ketika digunakan untuk kebaikan rakyat.

    Teuku Umar tidak hanya pejuang bersenjata, ia adalah pemikir gerilya, ahli strategi intelijen, dan inspirasi moralitas bagi generasi. Kisahnya menunjukkan terkadang kegagalan tercipta bukan karena kekuatan, melainkan ketulusan dan pemahaman atas sahabat dan lawan.

    Generasi saat ini bisa meneladani keberanian berpikir, strategi didasari nilai, dan perlawanan bukan karena benci, tapi demi cinta kepada bangsa.

    Disclaimer: Artikel ini dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan oleh tim redaksi Bisnis.com untuk memastikan akurasi dan keterbacaan informasi.

  • 3 Agustus Memperingati Sindrom Cloves Hingga Kasus Korupsi Soeharto

    3 Agustus Memperingati Sindrom Cloves Hingga Kasus Korupsi Soeharto

    Bisnis.com, JAKARTA – Tanggal 3 Agustus adalah hari memperingati sindrom cengkih atau cloves di dunia. Sindrom ini biasanya muncul saat sejak lahir. 

    Sindrom CLOVES adalah singkatan dari Congenital Lipomatous Overgrowth, Vascular Malformations, Epidermal Nevis, Spinal/Skeletal Anomalies/Skoliosis) adalah kelainan bawaan (yang muncul sejak lahir) yang sangat langka. Sindrom ini ditandai dengan kombinasi kelainan vaskular (melibatkan pembuluh darah), kulit, tulang belakang, dan tulang atau sendi.

    Hingga saat ini, tercatat sekitar 200 kasus sindrom cloves telah teridentifikasi di seluruh dunia. CLOVES diduga disebabkan oleh mutasi pada gen yang disebut PIK3CA.

    Gambaran jangka panjang, biasanya, anak dengan sindrom CLOVES bergantung pada usia dan tingkat keparahan gejalanya. Semakin cepat penyakit ini terdeteksi dan pengobatan yang tepat dimulai, semakin baik prognosisnya.

    Apa penyebab sindrom CLOVES?

    Penelitian oleh Matthew Warman, MD, direktur Boston Children’s Orthopedic Research Laboratories, dan ahli patologi Kyle Kurek, MD, telah mengungkapkan bahwa CLOVES disebabkan oleh mutasi pada gen yang disebut PIK3CA.

    Mutasi ini muncul secara spontan di dalam rahim, saat bayi sedang berkembang. Sejauh ini, belum ada faktor risiko yang diketahui yang dapat meningkatkan atau menurunkan kemungkinan terjadinya mutasi ini.

    Pada tanggal 3 Agustus, dunia tidak hanya memperingati sindrom cloves, tetapi ada beberapa peristiwa, mulai dari perjalanan Christopher Colombus dan kasus korupsi mantan Presiden Soeharto.

    Ini Deretan Peristiwa Tanggal 3 Agustus:

    3 Agustus 1492

    Pelaut Italia, Christopher Colombus melakukan perjalanan bersejarahnya ari Pelabuhan Palos de La Frontera, Spanyol. Ini merupakan pelayaran pertamanya untuk mencari rute baru ke Asia.

    Tujuan Columbus adalah untuk menemukan Selat Malaka dan Samudra Hindia. Selat Malaka berada di Semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatra.

    3 Agustus 2000

    Tepat 25 tahun silam, Presiden Kedua Indonesia, Soeharto resmi menjadi tersangka dalam kasus korupsi, terkait penyalahgunaan dana yayasan sosial yang didirikannya. 

    Saat itu, dia diduga melakukan korupsi besar dengan menggunakan kekuasaan dan kekayaan negara demi kepentingan pribadi. Dugaan ini muncul setelah adanya krisis moneter pada 1999 dan demonstrasi besar-besaran.

  • Megawati Sindir PDIP Jateng, agar Turun ke Jalan dan Tidak Retorika

    Megawati Sindir PDIP Jateng, agar Turun ke Jalan dan Tidak Retorika

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa partai dengan lambang kepala banteng ini, pernah menang hingga  kali berturut-turut di Jawa Tengah. 

    Megawati meminta kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Tengah (Jateng) agar tidak lagi mempermalukan dirinya sebab sebelumnya PDIP kerap memenangkan pemilu di Jawa Tengah.

    Dia menyampaikan hal tersebut setelah meminta para kader dari PDIP Jawa Tengah berdiri untuk menampakkan diri di tengah-tengah Kongres ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu.

    “Awas lho, jangan memalukan saya lagi lho. Ah, nggak usah teriak-teriak. Yang penting kerjaan. Itu adalah arahan saya,” kata Megawati.

    Dia juga menceritakan bahwa dirinya mulai berkiprah di partai politik ketika masuk ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di tahun 1986. Kemudian, Megawati masuk ke parlemen menjadi anggota DPR RI pada tahun berikutnya.

    “Tiga kali berturut, menang terus di Jawa Tengah,” kata dia.

    Dia menekankan bahwa loyalitas sejati seorang kader tidak diukur dari kepiawaian berbicara, melainkan dari kesediaan untuk turun langsung menyatu dengan rakyat.

    “Saya tidak butuh kader yang hanya pandai beretorika. Saya butuh kader yang rela turun ke bawah, ke akar rumput,” kata Presiden ke-5 Republik Indonesia itu.

    Menurut dia, arah konsolidasi partai ke depan tidak boleh terjebak dalam pencitraan atau politik populis, melainkan harus berakar pada kerja kerakyatan dan pembumian ideologi.

    “Menyatu dengan rakyat dan menegakkan garis-garis ideologi banteng,” katanya.

  • Ramai Sorotan Media Asing pada Pengampunan Prabowo ke Tom Lembong dan Hasto

    Ramai Sorotan Media Asing pada Pengampunan Prabowo ke Tom Lembong dan Hasto

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah media asing menyoroti pemberian pengampunan khususnya kepada mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dan mantan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

    Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden (Keppres) memberikan abolisi kepada Tom Lembong sehingga membebaskannya dari jerat pidana 4,5 tahun penjara atas perkara korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

    Tidak hanya itu, Presiden turut memberikan amnesti kepada mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang sebelumnya dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara usai terbukti memberikan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019—2024.

    Media-media asing seperti Aljazeera, Reuters, Associated Press (AP), dan The Star yang berbasis di Malaysia, memberitakan bahwa pengampunan dari Prabowo itu dalam rangka HUT ke-80 RI. Abolisi untuk Tom dan amnesti kepada Hasto dipandang sebagai langkah Prabowo untuk menyatukan elemen bangsa, apalagi keduanya dinilai sebagai figur ‘oposisi’.

    Aljazeera, dengan judul berita ‘Indonesian president frees hundres of prisoners as part of unity plan’, mengaitkan Tom dan Hasto sebagai rival politik Prabowo ketika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Saat itu, Tom merupakan salah satu petinggi Timnas AMIN, yang mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

    Sementara itu, PDIP merupakan partai pengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Hasto sebelumnya menjabat sekjen pada partai berlogo banteng moncong putih itu. Partai itu adalah satu-satunya partai politik di DPR yang tidak secara resmi menyatakan dukungan kepada pemerintah atau berkoalisi dengan Prabowo.

    Aljazeera juga mengaitkan Tom dan Hasto sebagai figur yang dulunya dekat dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), dan akhirnya berubah menjadi pengkritik bahkan rival politik. Tom menjabat Mendag dan Kepala BKPM Kabinet Kerja Jokowi, sedangkan Hasto dan PDIP mendukung Jokowi dua kali Pilpres.

    Sementara itu, Reuters juga menyoroti pengampunan kepada Tom dan Hasto yang dianggap sebagai pihak ‘oposisi’ pemerintahan Prabowo saat ini. Media tersebut juga menyoroti perbedaan abolisi dan amnesti yang keduanya dapat.

    Abolisi yang didapatkan Tom itu membebaskannya dari segala tuntutan dan hukuman pidananya. Sedangkan, amnesti kepada Hasto hanya membebaskannya dari hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

    Pemberitaan di AP dan The Star juga menyoroti hal serupa. Pengampunan dari Presiden Prabowo itu turut diberikan kepada ribuan orang narapidana yang dipenjara akibat di antaranya perkara penghinaan presiden.

    Tom Lembong dan Hasto Bebas

    Pada Jumat (1/8/2025), Tom dan Hasto sama-sama dibebaskan menyusul pemberian Keppres yang sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo. Keduanya dibebaskan sehari setelah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco mengumumkan parlemen menyetuji pemberian amnesti dari Prabowo kepada keduanya dan ribuan orang lainnya.

    Tom, yang disambut oleh istrinya, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, serta penasihat hukumnya Ari Yusuf Amir, resmi bebas dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur di mana dia telah ditahan sejak akhir 2024 lalu.

    “Saya tidak ingin kemerdekaan saya hari ini menjadi akhir dari cerita. Saya ingin ini menjadi awal dan tanggung jawab bersama,” ujar Tom.

    Sementara itu, Hasto mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Presiden Prabowo Subianto, DPR, tim penasihat hukumnya serta seluruh kader PDIP.

    Pada malam yang sama, dia dibebaskan dari Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih, di mana dia mendekam sejak 20 Februari 2025.

    “Yang kedua tentu saja kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo atas keputusan yang memberikan amnesti tersebut yang artinya apa yang kami suarakan di dalam pledoi, di dalam duplik tentang keadilan yang hakiki dijawab oleh beliau, dengan menggunakan hak prerogatif dari Bapak Presiden,” ucapnya.

    Keppres yang ditandatangani Prabowo sebelumnya telah diserahkan ke pihak KPK maupun Kejagung yang menangani perkara Hasto dan Tom. Sehari sebelumnya, Kamis (31/7/2025), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bahwa telah menyetujui amnesti dan abolisi tersebut berdasarkan hasil konsultasi antara pemerintah dan DPR.

    Sebagai informasi, abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana, serta menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.

    Adapun, amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

    “DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat presiden […] tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian abolisi atas nama Tom Lembong,” ujar Dasco pada konferensi pers di Gedung DPR, Kamis (31/7/2025).

    Kemudian, DPR juga membahas tentang persetujuan atas surat presiden mengenai pemberian amnesti kepada 1.116 orang. Termasuk di antaranya adalah Hasto Kristiyanto.

    “Tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto,” lanjut Dasco.

  • Kalbar Tolak Program Transmigrasi, Begini Respons Menteri Iftitah

    Kalbar Tolak Program Transmigrasi, Begini Respons Menteri Iftitah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menanggapi kabar Pemerintah Daerah Kalimantan Barat (Kalbar) menolak pelaksanaan program Transmigrasi yang bakal dijalankan oleh pemerintah pusat.

    Iftitah mengaku hingga saat ini belum ada program penempatan transmigran baru baik lokal atau pendatang yang dijalankan di wilayah Kalimantan Barat.

    “Kementerian transmigrasi tidak dapat menempatkan transmigran ke satu wilayah tanpa permintaan resmi dari pemerintah daerah, sesuai dengan amanat undang-undang nomor 29 tahun 2009 yang bersifat bottom-up,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/8/2025).

    Mantan ajudan Presiden ke-6 RI itu menegaskan penempatan transmigran hanya dapat dilakukan atas dasar permintaan resmi dari pemerintah daerah. 

    Karenanya, apabila tidak ada permintaan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat, maka penempatan transmigran baru di wilayah tersebut tidak dimungkinkan. 

    Pada saat yang sama, Iftitah menekankan bahwa pelaksanaan transmigrasi yang dijalankan pada era Prabowo telah berubah. Sifat Transmigrasi juga saat ini dipastikan tidak mengikat seperti pada periode yang sudah-sudah.

    “Saat ini transmigrasi telah berubah, tidak lagi top-down artinya dari pemerintah pusat menempatkan transmigranya ke wilayah-wilayah tujuan tertentu, tetapi sekarang ini harus ada permintaan dari pemerintah daerah untuk penempatannya,” tegasnya.

    Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan menolak program transmigrasi di wilayahnya karena menambah angka kemiskinan serta memindahkan masalah. 

    Terlebih, tambah Krisantus, sebanyak 15% dari 5,6 juta penduduk di Kalimantan Barat merupakan transmigran. 

    “Karena kalau ditambah lagi dengan program pemerintah pusat sama saja kita menambah kemiskinan, memindahkan masalah, memindahkan kemiskinan,” tuturnya.

  • PDIP di Pemerintahan Prabowo, Megawati: Kami Partai Penyeimbang

    PDIP di Pemerintahan Prabowo, Megawati: Kami Partai Penyeimbang

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi ataupun koalisi dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

    Dia menuturkan bahwa partai berlogo banteng moncong putih ini akan mengambil peran sebagai partai penyeimbang.

    Adapun, hal ini dia sampaikan saat berpidato politik dalam Kongres VI PDIP, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, pada Sabtu (2/8/2025).

    “PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang,” kata Megawati.

    Semula, Presiden ke-5 RI ini menyebut bahwa sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi. Menurutnya, demokrasi di Indonesia itu tidak blok-blokan.

    “Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi lho, jangan kalian ubah-ubah,” ucapnya.

    Oleh sebab itu, Megawati berujar partainya akan setia mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Ini dilakukan demi menjaga arah pembangunan nasional agar tetap berada dalam konstitusi dan kepentingan rakyat banyak.

    Meski begitu, wanita yang telah menjadi ketua umum PDIP selama 32 tahun ini, berjanji bahwa partainya akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap kebijakan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, amanat penderitaan, hingga hukum yang berkeadilan.

    “Sebab bagi kita, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi soal setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh Bapak kita Bung Karno,” tegasnya.

  • Megawati Rangkap Ketum dan Sekjen, Ini Struktur Lengkap DPP PDIP 2025-2030

    Megawati Rangkap Ketum dan Sekjen, Ini Struktur Lengkap DPP PDIP 2025-2030

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan dan melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP periode 2025–2030, dalam acara Kongres VI PDIP, di Bali, Sabtu (2/8/2025).

    Adapun, sebanyak 37 nama pengurus pusat diumumkan langsung Megawati, termasuk posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang dia nyatakan akan tetap dijabat oleh dirinya sendiri.

    Setelah itu, prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan seluruh pengurus yang hadir secara fisik di lokasi.

    “Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah saudara bersedia untuk dilantik?” tanya Megawati.

    “Bersedia!” jawab para pengurus serentak.

    Kemudian, seluruh pengurus DPP yang hadir berdiri di panggung utama, dipandu langsung oleh Megawati untuk mengucapkan sumpah jabatan secara bersama-sama.

    Berikut struktur lengkap DPP PDI Perjuangan 2025–2030:

    Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

    Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030

    1.   Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun

    2.    Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdullah

    3.    Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah

    4.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto

    5.    Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat

    6.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitoru

    7.    Ketua Bidang Politik – Puan Maharani

    8.    Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo

    9.    Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly

    10.    Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama

    11.    Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno

    12.    Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno

    13.    Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas

    14.    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini 

    15.    Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto

    16.    Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning

    17.    Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris

    18.    Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati

    19.    Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo

    20.    Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani

    21.    Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti 

    22.    Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi

    23.    Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo

    24.    Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati

    25.    Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri

    26.    Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga

    27.    Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy

    28.    Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira

    Sekretariat dan Bendahara

    29.    Sekretaris Jenderal – Megawati Soekarnoputri

    30.    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal – Dolfie O.F.P.

    31.    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan – Utut Adianto

    32.    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu

    33.    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu

    34.    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo

    35.    Bendahara Umum – Olly Dondokambey

    36.    Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen

    37.    Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike

  • Tangis Megawati Pecah Kala Hasto Tiba-tiba Datang ke Kongres VI PDIP

    Tangis Megawati Pecah Kala Hasto Tiba-tiba Datang ke Kongres VI PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto secara mengejutkan datang menghadiri Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali pada Sabtu (2/8/2025) siang. 

    Kedatangannya ini membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menitikkan air mata kala Hasto naik ke panggung untuk mencium tangan dan memeluk Megawati.

    Adapun, momen tersebut terjadi saat Megawati tengah berpidato politik dalam rangkaian acara penutupan Kongres VI. Hasto secara tiba-tiba memasuki ballroom dan naik ke panggung. 

    Beberapa saat kemudian, Hasto turun dari panggung sembari meneriakkan “Merdeka!” dan seruannya ini dibalas secara kompak oleh para kader yang berada di dalam ballroom.

    Setelah itu, salah seorang peserta kongres menyanyikan lagu yang diadaptasi dari lagu anak-anak berjudul “Nona Manis Siapa yang Punya” dengan lirik diubah menjadi nama Megawati.

    “Megawati siapa yang punya, Megawati siapa yang punya, Megawati siapa yang punya. Yang punya kita semua,” nyanyi mereka.

    Seusai itu, Megawati merespons kedatangan Hasto dengan mengatakan bahwa dirinya setiap hari selalu berdoa untuk Hasto.

    “Saya tadinya berdoa tetapi saya tidak terlalu berharap bahwa yang namanya Pak Hasto, berada kembali dikelilingi kita semua,” kata Megawati.

    Megawati berpandangan bahwa kehadiran Hasto ini adalah bukti bahwa kebenaran akan menang. Merespons hal itu seluruh kader yang datang kompak bertepuk tangan.

    “Maka ingatlah apa yang tadi saya katakan, harus teguh, harus setia, karena itulah anugerah yang diberikan kepada manusia oleh Allah Subhana Wa Ta’ala,” tutur Presiden ke-5 RI tersebut.

    Adapun, Hasto akhirnya dibebaskan dari rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto. Hasto resmi keluar dari rutan KPK, Jumat (1/8/2025).

    Hasto sebelumnya dijatuhkan pidana penjara selama 3,5 tahun serta denda Rp250 juta subsidair 3 bulan kurungan, lantaran terbukti memberikan suap kepada anggota KPU 2017-2022, Wahyu Setiawan, terkait dengan pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 untuk Harun Masiku.

    Putusan Hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yakni 7 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsidair 6 bulan kurungan.

    Sebelum Hasto dibebaskan, pemerintah telah menyerahkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan pemberian amnesti tersebut ke KPK. Dengan diserahkannya Keppres yang diteken Presiden Prabowo Subianto, Hasto resmi dibebaskan.

  • Deddy Sitorus Harap Hasto Hadiri Kongres PDIP Bali

    Deddy Sitorus Harap Hasto Hadiri Kongres PDIP Bali

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Steering Committee Kongres VI PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus menyampaikan kemungkinan besar Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto akan hadir di Bali. Meskipun, belum bisa dipastikan apakah kehadiran itu berkaitan dengan Kongres VI PDIP atau tidak.

    Perlu diketahui, setelah Hasto resmi bebas dari Rumah Tahanan (Rutan) seusai dapat amnesti dari Presiden RI Prabowo Subianto, Hasto berujar dirinya berencana bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    “Besar kemungkinan akan ada, hadir. Tetapi pasti atau tidaknya, silakan hubungi Mas Hasto,” kata Deddy, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi PDIP, Sabtu (2/8/2025).

    Meski begitu, legislator PDIP ini mengaku bahwa berdasarkan komunikasi terakhir dirinya dengan Hasto, Hasto diketahui tengah berusaha untuk datang ke Bali.

    “Jadi kita tunggu saja. Informasi terakhir yang saya dengar, tadi saya juga sudah komunikasi dengan Mas Hasto, beliau juga sedang berusaha datang ke Bali dan sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum,” ujarnya.

    Menurut pria yang juga anggota Komisi II DPR RI ini, banyak kader PDIP di Bali memiliki harapan besar supaya Hasto datang ke Kongres VI. Mereka, sebutnya, menganggap kehadiran Hasto menjadi simbol moral semangat kebenaran.

    “Tetapi suasana kebatinan yang ada, tentu juga berharap Sekjen demisioner Mas Hasto Kristiyanto bisa hadir kemari untuk menunjukkan bahwa pada akhirnya kejahatan pasti kalah melawan kebenaran. Satyam Eva Jayate,” ujarnya.

    Kala ditanyai ihwal kemungkinan Hasto kembali masuk dalam jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP periode mendatang atau tidak, Deddy menegaskan bahwa hal itu tidak menjadi agenda resmi.

    “Kita membahas tadi Komisi Organisasi, Komisi Politik, Komisi Program. Jadi tidak membahas urusan orang-orang,” tegasnya.

    Sebelumnya, Hasto mengaku dia akan pulang ke keluarganya terlebih dahulu. Sehari setelahnya, dia akan langsung menemui Megawati yang saat ini sedang berada di Bali untuk Kongres ke-6 PDIP. 

    “Pulang ke rumah dulu, jadi besok [Sabtu, 2 Agustus 2025] saya akan lapor dulu kepada Ibu Megawati Soekarnoputri ya, tapi saya ke rumah dulu,” ujarnya kepada wartawan di area luar Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih, Jumat (1/8/2025).

  • Deddy Sitorus Ungkap Agenda Lanjutan Kongres VI PDIP Usai Kukuhkan Megawati jadi Ketum 2025-2030

    Deddy Sitorus Ungkap Agenda Lanjutan Kongres VI PDIP Usai Kukuhkan Megawati jadi Ketum 2025-2030

    Bisnis.com, JAKARTA — Rangkaian penutupan Kongres VI PDI Perjuangan (PDIP) di Nusa Dua, Bali digelar pada hari ini, Sabtu (2/8/2025). Dikabarkan, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri akan memberikan pidato politik. Pidatonya ini menjadi agenda utama dalam rangkaian hari kedua kongres.

    Oleh sebab itu, Anggota Steering Committee Kongres VI PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus menegaskan bahwa fokus utama hari ini bukan pengumuman struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP), tetapi pidato Megawati.

    “Agenda siang sampai sore ini sebenarnya yang paling besar adalah pidato politik, terutama untuk menutup Kongres ke-VI oleh Ibu Ketua Umum,” katanya dalam keterangan resmi PDIP, dikutip Sabtu (2/8/2025).

    Adapun, Deddy menyatakan keputusan struktur DPP PDIP sepenuhnya berada di tangan Megawati, sehingga pengumumannya pun bisa dilakukan pada hari ini atau bahkan tidak hari ini. Pasalnya, tidak ada keharusan Megawati langsung mengumumkan struktur DPP hari ini

    Dia melanjutkan, secara aturan setiap partai memiliki waktu maksimal 30 hari untuk menyampaikan susunan kepengurusan kepada Kementerian Hukum dan HAM demi mendapatkan pengesahan legal.

    “Kita diberikan jangka waktu melalui regulasi, paling lambat 30 hari untuk memberikan daftar kepengurusan kepada Kementerian Hukum dan HAM,” jelas dia.

    Kala ditanyai soal kemungkinan adanya penyegaran nama di tingkat DPP, Deddy mengimbau agar publik tidak berspekulasi terlebih dahulu. Namun, menurutnya pasti ada suatu penyegaran.

    “Kalau itu saya belum bisa berspekulasi, tetapi penyegaran pasti akan dilakukan. Namun apakah dilakukan hari ini, besok, lusa, atau minggu depan, itu baru akan diketahui dari pidato Ibu Ketua Umum,” tutupnya.

    Sekadar informasi, Kongres PDI Perjuangan di BNDCC, Nusa Dua menetapkan kembali Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum untuk periode 2025-2030.  

    Ketua Steering Committee Kongres PDIP Komarudin Watubun menjelaskan semua peserta kongres yang terdiri dari DPD dan DPC seluruh Indonesia sepakat menetapkan kembali Megawati sebagai Ketua Umum partai banteng.  

    “Setelah sidang dibuka, 100% peserta sepakat dan mendesak untuk dikukuhkan kembali Ketua Umum,” jelas Komarudin kepada media, Jumat (1/8/2025).