Category: Bisnis.com Nasional

  • Istana Bantah Terlibat Isu Munaslub Golkar: Kami Tidak Ikut Campur

    Istana Bantah Terlibat Isu Munaslub Golkar: Kami Tidak Ikut Campur

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan menanggapi isu yang beredar mengenai kemungkinan diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, yang belakangan ramai menjadi perbincangan publik dan dikaitkan dengan dukungan dari lingkar Istana.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Istana tidak terlibat dan tidak memberikan dukungan terhadap dinamika internal partai manapun, termasuk Golkar.

    “Tolong jangan segala sesuatu itu dikaitkan dengan Istana. Bahwa Partai Golkar adalah salah satu partai koalisi utama pemerintah, iya. Tapi kalau terjadi dinamika di internal partai, itu sepenuhnya urusan internal mereka,” tegasnya saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (5/8/2025).

    Menanggapi pertanyaan soal kabar bahwa ada restu dari Istana terhadap wacana Munaslub, Prasetyo membantah dengan tegas.

    Dia mengingatkan agar publik dan media tidak terlalu cepat menarik hubungan antara dinamika partai politik dengan posisi pemerintah.

    “Ketua Umum Partai Golkar juga sudah menyatakan bahwa isu Munaslub itu tidak benar. Jadi, dari sisi pemerintah, kita tidak ada urusan dan tidak ikut campur,” ujarnya.

    Prasetyo menekankan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menjalankan program-program prioritas yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, seperti program makan bergizi gratis, yang ditujukan untuk anak-anak sekolah, ibu hamil, dan balita.

    “Konsentrasi kita tidak di situ [isu partai]. Kita betul-betul sedang fokus menyelesaikan program-program pemerintah yang belum tereksekusi merata, seperti program makan bergizi gratis,” jelasnya.

    Dia berharap seluruh elemen masyarakat dan media juga dapat ikut membantu mengawal program-program strategis tersebut agar manfaatnya bisa dirasakan secara nyata oleh rakyat.

    Dengan tegas, Prasetyo mengimbau agar pihak-pihak tertentu tidak menyeret nama Istana ke dalam konflik atau agenda internal partai politik. Pemerintah, katanya, sedang dalam posisi konsolidasi nasional untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif, dan tidak memiliki kepentingan dalam agenda internal partai politik manapun.

    “Sehingga kalau pendapat kami dari pemerintah, marilah yang segala sesuatu itu jangan semuanya dikaitkan dengan Istana. Nggak ada itu. Dan sekali lagi konsentrasi kita tidak di situ,” pungkas Prasetyo.

  • Istana Segera Undangan Resmi untuk Mantan Presiden dan Wapres Upacara HUT ke-80 RI

    Istana Segera Undangan Resmi untuk Mantan Presiden dan Wapres Upacara HUT ke-80 RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah akan segera mengirimkan undangan resmi kepada para mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menghadiri upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka.

    Hingga saat ini, menurut Prasetyo, belum ada konfirmasi final kehadiran dari para mantan kepala negara dan wakil kepala negara karena proses undangan formal baru akan dikirimkan pekan ini oleh panitia peringatan nasional. 

    “Untuk sementara konfirmasi final belum, karena memang secara resmi, kami baru akan menyampaikan undangan kepada seluruh mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, dan keluarga dalam pekan ini,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).

    Panitia pelaksana upacara HUT ke-80 RI menargetkan peringatan tahun ini berjalan lebih meriah dan inklusif, dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat, tokoh nasional, dan tamu negara. 

    Pemerintah juga berharap kehadiran para mantan Presiden dan Wakil Presiden dapat memberikan nuansa persatuan dan kesinambungan kepemimpinan nasional, dalam semangat memperingati delapan dekade kemerdekaan Indonesia.

    Meskipun undangan resmi belum dikirim, tetapi Prasetyo menyebut bahwa sudah ada beberapa komunikasi secara informal dengan sejumlah mantan pejabat negara, dan beberapa di antaranya telah menyampaikan kesiapan hadir secara lisan.

    “Kalau pembicaraan informal, beberapa sudah. Tapi tentu kita tunggu konfirmasi resmi setelah undangan dikirim,” pungkas Prasetyo.

  • Pendaftaran Perayaan HUT Ke-80 RI Membeludak, Istana Bakal Tambah Kuota 2.000 Orang

    Pendaftaran Perayaan HUT Ke-80 RI Membeludak, Istana Bakal Tambah Kuota 2.000 Orang

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah mempertimbangkan untuk menambah kuota undangan perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Negara.

    Ketua Panitia Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI itu mengakui bahwa kuota awal sebanyak 8.000 undangan telah terisi penuh, menyusul tingginya lonjakan pendaftar dalam waktu singkat.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang dengan antusias mendaftar. Tapi kami juga mohon maaf karena keterbatasan tempat, tidak semua bisa tertampung,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (5/8/2025).

    Melihat tingginya minat masyarakat, Prasetyo menyatakan bahwa panitia saat ini tengah mengevaluasi dan mempertimbangkan penambahan kuota sebanyak 1.000 hingga 2.000 kursi tambahan untuk upacara, baik di sesi pagi maupun sore hari.

    “Kami sedang memverifikasi data pendaftar selama dua hari ini. Insya Allah malam ini atau paling lambat besok akan kami umumkan tambahan kuota bagi masyarakat yang belum mendapatkan undangan,” ujarnya.

    Jika rencana ini terealisasi, maka total kuota undangan akan mencapai sekitar 10.000 orang. Pembagian undangan nantinya akan dilakukan untuk dua sesi: sesi pagi untuk upacara peringatan detik-detik Proklamasi, dan sesi sore untuk upacara penurunan bendera.

    Prasetyo menegaskan bahwa mayoritas kuota undangan diberikan kepada masyarakat umum, sebagaimana arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Namun, dia juga membuka kemungkinan adanya penyesuaian pada kuota kelompok tertentu untuk memberikan ruang lebih besar bagi warga yang belum terakomodasi.

    “Dari 8.000 kuota awal, sebagian besar memang diarahkan untuk masyarakat. Tapi kita akan evaluasi lagi. Mungkin akan ada penyesuaian agar lebih banyak masyarakat bisa ikut merayakan langsung di Istana,” jelasnya.

    Menanggapi keluhan sejumlah pendaftar yang mengalami kesulitan mengakses situs pendaftaran, Prasetyo menjelaskan bahwa tidak ada kendala teknis besar, melainkan semata-mata karena volume akses yang melonjak tajam.

    Dia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu panik atau frustrasi karena peluang masih terbuka. Dia meminta masyarakat untuk bersabar menunggu pengumuman resmi terkait penambahan kuota dan siapa saja yang akan mendapatkan undangan tambahan tersebut.

    “Bukan karena error atau situs rusak, tapi karena trafik tinggi. Animonya sangat luar biasa,” pungkas Prasetyo.

  • Aturan Baru Danantara, Istana: Tugas Komisaris Benahi BUMN Bukan Cari Tantiem

    Aturan Baru Danantara, Istana: Tugas Komisaris Benahi BUMN Bukan Cari Tantiem

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan menegaskan bahwa keputusan menghapus pemberian tantiem bagi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukanlah bentuk hukuman, melainkan bagian dari langkah reformasi struktural menyeluruh terhadap BUMN.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa semangat utama dari kebijakan ini adalah untuk mendorong profesionalisme dan integritas para komisaris dalam menjalankan tugas pembenahan internal perusahaan milik negara.

    “Pertama semangat kami itu adalah betul-betul kita ingin membenahi BUMN-BUMN. Karena BUMN-BUMN ini kan menjadi tulang punggung ekonomi. Nah sehingga kami merasa bahwa satu, mengenai pengawakan BUMN itu harus kami perbaiki. Kedua, mengenai manajemen harus kami perbaiki. Ketiga, mengenai keuangan juga harus kami perbaiki,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (5/8/2025)

    Prasetyo menyebut bahwa keputusan Presiden untuk tidak lagi memberikan tantiem kepada komisaris merupakan bentuk penegasan bahwa penugasan di BUMN adalah tanggung jawab profesional, bukan ajang mencari keuntungan pribadi.

    “Yang ditugaskan di BUMN, terutama komisaris, memang tugasnya adalah membenahi. Bukan untuk berencana dapat tantiem,” tegasnya.

    Tantiem sendiri adalah insentif berupa bagian dari keuntungan perusahaan yang selama ini menjadi hak jajaran direksi dan komisaris. Namun belakangan, pemberian tantiem khususnya kepada komisaris menuai sorotan publik lantaran dianggap tidak selalu sejalan dengan kinerja perusahaan yang diawasi.

    Pemerintah saat ini tengah menggalakkan transformasi BUMN secara menyeluruh agar lebih efisien, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi negara. Prasetyo menegaskan bahwa komitmen untuk membenahi BUMN tidak boleh dikaburkan oleh kepentingan pribadi atau finansial.

    Menurutnya, kepercayaan publik terhadap BUMN sangat penting, dan hal itu hanya bisa dicapai jika seluruh pejabat BUMN, termasuk komisaris bekerja atas dasar tanggung jawab, bukan semata insentif.

    “Jadi tidak ada masalah kalau berkenaan dengan komisaris kita mendapatkan tantiem. Ini semangatnya ini yang harus kita lihat bahwa semangatnya itu memang mau perbaiki. Diberi tugas di situ untuk memperbaiki BUMN-BUMN itu,” pungkas Prasetyo Hadi.

    Sekadar informasi, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melarang anggota dewan komisaris BUMN dan anak usaha BUMN untuk menerima tantiem, insentif, atau penghasilan dalam bentuk lainnya.

    Larangan itu disampaikan oleh Kepala Badan Pelaksana Danantara Rosan Roeslani dalam surat No. S-063/DI-BP/VII/2025 tertanggal 30 Juli 2025.

    Dalam rangka menerapkan standar tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku di level nasional maupun internasional untuk menjaga kepentingan BUMN dan semua pemangku kepentingan, Danantara menetapkan kebijakan terkait dengan pemberian tantiem, insentif dan penghasilan lainnya kepada pengurus BUMN.

    “Untuk anggota Dewan Komisaris BUMN dan Anak Usaha BUMN, tidak diperkenankan mendapatkan tantiem, insentif (baik dalam bentuk insentif kinerja, insentif khusus, dan/atau insentif jangka panjang) dan/atau penghasilan dalam bentuk lainnya yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan,” tulisnya dalam surat yang dikutip Jumat (1/8/2025).

  • Bapanas Minta Kepala Daerah Jaga Stabilitas Stok Beras

    Bapanas Minta Kepala Daerah Jaga Stabilitas Stok Beras

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memerintahkan wali kota hingga gubernur untuk menjaga stabilitas stok di setiap daerah di tengah polemik beras oplosan.

    Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa saat Konferensi Pers Penetapan Tersangka Perkara Beras Tidak Sesuai Standar Mutu di Bareskrim Polri pada Selasa (5/8/2025).

    “Kami juga mengeluarkan surat kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota pada tanggal 4 Agustus 2025 yang intinya mempertegas surat kami. Sehingga harapan kita agar gubernur-gubernur, bupati juga menyampaikan [kepada] dinas-dinas terkait, baik perdagangan maupun pangan untuk memantau ketersediaan stok dan harga di pasaran,” jelasnya.

    Seperti diketahui, beberapa produsen beras tersandung kasus beras oplosan, salah satunya PT Padi Indonesia Maju (PIM).

    Astawa memastikan penyaluran beras kepada masyarakat tetap berlangsung untuk mencegah kelangkaan stok beras.

    Dia menjelaskan Bapanas telah berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk memantau pergerakan beras di pasar.

    Melalui surat deputi per tanggal 25 Juli 2025, Bapanas menekankan agar beras yang sudah ada di pasaran tetap dijual seperti biasanya.

    Begitu pun beras yang tersedia di gudang dan display.

    Namun, beras yang diindikasikan tidak sesuai dengan ketentuan standar maka akan dijual sesuai dengan apa yang tertera di kemasan tersebut.

    “Intinya kemarin pada laporan, sudah diimbau ada penurunan Rp1.000 rupiah per 5 kg, dan ini sudah dilakukan oleh seluruh Aprindo,” ungkapnya.

    Sebagai informasi, Polisi baru saja menetapkan tugas tersangka kasus oplosan beras pada PT PIM, produsen beras premium merek Sania, Fortune, Siip, dan Sovia.

    Mereka adalah Presiden Direktur PT PIM berinisial S, Kepala Pabrik PT PIM berinisial AI, dan DO Kepala QC PT PIM.

    Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Brigjen Helfi Assegaf, mengatakan ketiga tersangka melanggar aturan standar mutu SNI Beras Premium No. 6128.2020 yang telah ditetapkan Permentan No.31 tahun 2017.

    Helfi menjabarkan jeratan hukum untuk ketiga tersangka adalah pasal 62 juncto pasal 8 ayat (1) huruf A, E, dan F Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp2 miliar.

    Lalu, Undang-undang TPPU dengan pidana penjara 20 tahun dan denda Rp10 miliar.

  • 3.265 Peserta Kejuaraan Silat Internasional Disambut Gubernur Bobby

    3.265 Peserta Kejuaraan Silat Internasional Disambut Gubernur Bobby

    Bisnis.com, DELISERDANG – Sebanyak 3.265 peserta yang berasal dari 20 negara mengikuti 3rd International Indonesia Pencak Silat Open Championship, yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Jalan Williem Iskandar, Deliserdang, Senin (4/8/2025). Kejuaraan ini digelar mulai tanggal 4 Agustus hingga 10 Agustus 2025.

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengucapkan selamat datang dan bertanding kepada para peserta. Juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus pencak silat yang sudah memilih Sumut sebagai tuan rumah kejuaraan dunia tersebut. Selama ini, kejuaraan pencak silat internasional ini diselenggarakan di DKI Jakarta, dan baru tahun ini, diselenggarakan di luar Pulau Jawa.

    “Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih pada pengurus pencak silat yang sudah memilih Sumut untuk jadi tuan rumah, kami berharap para atlet di sini, mudah-mudahan bisa menikmati sambutan hangat warga Sumut,” kata Bobby.

    Bobby juga memotivasi para atlet yang akan bertanding untuk bisa memajukan olahraga Indonesia. Ia mengharapkan para atlet menjadi generasi yang membawa Indonesia menuju keemasan.

    “Dan para atlet, anak-anakku mudah-mudahan, saya doakan hari ini adik-adik hari ini hadir sebagai atlet, mudah-mudahan 20 tahun ke depan adik-adik bisa duduk di bangku yang kami duduki hari ini, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi menteri, semoga bisa memajukan olahraga Indonesia,” ucap Bobby.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat menyebut pencak silat adalah warisan budaya bangsa Indonesia. Saat ini pencak silat telah menyebar ke banyak negara. Meski begitu, pencak silat belum menjadi cabang olahraga utama di olimpiade.

    “Raihan prestasi pencak silat Indonesia sangat membanggakan, banyak kejuaraan nasional dan internasional, Indonesia sering jadi juara umum, hal ini menunjukan dominasi Indonesia akan olahraga ini,” ucap Taufik.

    Pembukaan dimulai dengan upacara yang dipimpin oleh Gubernur Bobby Nasution. Dilanjutkan dengan seremoni pemukulan pecing pad silat oleh Wamenpora Taufik Hidayat.

    Atlet Asing Senang Tanding di Sumut

    Kejuaraan pencak silat internasional ini diikuti 145 peserta asal luar negeri. Sebanyak kurang lebih 20 negara mengirimkan kontingennya untuk bertanding di Sumut. Para atlet asing tersebut tampak antusias bertanding di Sumut.

    Salah satunya atlet Amerika Serikat Todd E Maccubin. Ia tidak menyangka pertandingan pencak silat bisa punya skala besar seperti ini. Sebab selama ini pertandingan pencak silat di negaranya tidak pernah sebesar ini.

    “Saya benar-benar terkesan dengan orang-orang di sini, menurut saya orang-orang di sini adalah orang paling ramah yang pernah saya temui, budayanya luar biasa, dan ukuran atau cakupan pertandingan pencak silat di sini saya sangat apresiasi, karena di Amerika olahraga ini tidak terlalu besar,” kata Todd.

    Rekan senegaranya, Laras, juga mengaku senang bertanding di Indonesia. Orang tua Laras berasal dari Indonesia. Selain berkompetisi untuk mendapat pengalaman, Laras sangat senang bertanding di Indonesia.

    “Saya senang bisa datang ke Indonesia, karena semua orang di sini berbicara Bahasa Indonesia, sehingga saya bisa berlatih Bahasa Indonesia,” kata Laras.

    Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia Djayen Tirto Sudarsono, Forkopimda Sumut, dan para Kepala Daerah se-Sumut.

  • Bukan BSU Rp600.000, Ini Daftar Bansos yang Cair Bulan Agustus 2025

    Bukan BSU Rp600.000, Ini Daftar Bansos yang Cair Bulan Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Di bawah ini adalah beberapa bantuan sosial (bansos) yang akan cair mulai bulan Agustus 2025.

    BSU Rp600.000 memang masih cair pada bulan Agustus 2025 ini, namun itu adalah perpanjangan dari program yang seharusnya sudah selesai dicairkan bulan Juni dan Juli 2025 kemarin.

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri mengatakan perpanjangan masa pencairan bantuan tersebut dilakukan sampai 6 Agustus 2025.

    “Kami tadi pagi sudah rapat dengan Menteri Ketenagakerjaan, Dirut Pos Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan. Kami sepakat beri perpanjangan lima hari ke depan untuk Pos Indonesia melakukan upaya terbaik menyalurkan Bantuan Subsidi Upah,” ujarnya.

    Karena BSU yang cair Agustus 2025 ini hanyalah perpanjangan, maka pekerja hanya bisa mengambil melalui PosPay.

    Namun Anda tak perlu khawatir, sebab ada bansos lain yang akan cair pada bulan Agustus 2025 ini untuk masyarakat.

    Dilansir dari Antaranews, bansos yang dimaksud adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

    Cara cek bansos PKH dan BPNT tahap 3

    1. Melalui aplikasi “Cek Bansos”

    Unduh aplikasi resmi “Cek Bansos” dari Kemensos melalui Google Play Store.
    Login menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya. Jika belum memiliki akun, pengguna wajib mendaftar terlebih dahulu.
    Pilih menu “Status Usulan” untuk melihat informasi terkait status pendaftaran dan jenis bantuan yang diterima.
    Jika pengajuan diterima, informasi bantuan yang diperoleh akan ditampilkan.

    2. Melalui situs resmi Kemensos

    Kunjungi laman resmi: https://cekbansos.kemensos.go.id
    Isi data diri sesuai identitas, seperti nama lengkap, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan kode verifikasi (captcha).
    Klik tombol “Cari Data”.
    Jika terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan lengkap mengenai bantuan yang diterima. Jika tidak, akan muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

    Itulah bansos yang akan cair mulai Agustus 2025.

  • Kapan BSU Rp600.000 Cair Lagi?

    Kapan BSU Rp600.000 Cair Lagi?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapan BSU Rp600.000 akan cair lagi? apakah BSU akan kembali cair pada Agustus 2025?

    Jawabannya iya, namun BSU Rp600.000 yang cair pada bulan Agustus 2025 adalah perpanjangan dari pencairan BSU yang sudah dilakukan pada Juni dan Juli.

    Sementara setelahnya, belum diketahui kapan pemerintah akan memberikan BSU lagi kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

    Sebagaimana diketahui, BSU Rp600.000 diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta dan sudah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan.

    Mulanya, BSU hanya bisa diambil dan cair hingga Juli 2025.

    Akan tetapi pemerintah telah memperpanjang masa pencairan BSU hingga 6 Agustus 2025.

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri mengatakan perpanjangan masa pencairan bantuan tersebut dilakukan sampai 6 Agustus 2025.

    “Kami tadi pagi sudah rapat dengan Menteri Ketenagakerjaan, Dirut Pos Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan. Kami sepakat beri perpanjangan lima hari ke depan untuk Pos Indonesia melakukan upaya terbaik menyalurkan Bantuan Subsidi Upah,” ujarnya.

    Karena BSU yang cair Agustus 2025 ini hanyalah perpanjangan, maka pekerja hanya bisa mengambil melalui PosPay.

    Cara Cek BSU di Pospay

    Unduh Aplikasi Pospay
    Aplikasi tersedia di Google Play Store atau App Store.
    Daftar atau Login Akun
    Gunakan nomor ponsel aktif dan lakukan verifikasi OTP.
    Masuk ke Menu Pencairan Bantuan
    Pilih kategori “Bantuan Sosial/BSU”.
    Ketik NIK atau Nomor Kepesertaan
    Sistem akan menampilkan status penerima BSU Rp600 ribu.

    Jika terdaftar sebagai penerima, Anda bisa langsung mencairkan dana ke rekening atau mengambilnya di Kantor Pos terdekat dengan menunjukkan QR Code dan membawa KTP.

    Cara Mendapatkan QR Code PosPay

    Silahkan masuk ke Aplikasi Pospay.
    Buka aplikasi dan masuk menggunakan nomor HP serta PIN yang telah Anda daftarkan.
    Pilih Menu “BSU” atau “Bantuan Pemerintah” 
    Masukkan NIK dan Data Diri.
    Akan muncul QR Code yang bisa Anda tunjukkan kepada pegawai Kantor POS saat pengambilan bantuan.

  • Mantan Ketua TKD Prabowo-Gibran Ditunjuk jadi Komisaris Jakpro

    Mantan Ketua TKD Prabowo-Gibran Ditunjuk jadi Komisaris Jakpro

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran untuk wilayah Jakarta Selatan Kreshna Putra ditunjuk sebagai salah satu Komisaris PT Jakarta Propertindo atau Jakpro (Perseroda).

    Keputusan penunjukkan Kreshna Putra dilakukan melalui Rapat Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS). Kreshna mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas amanah yang dipercayakan kepadanya.

    “Saya sampaikan terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta, khususnya Pak Gubernur Pramono Anung atas kepercayaan yang diberikan kepada saya ini,” ucapnya dilansir dari Antara, Selasa (5/8/2025). 

    Setelah dilantik, dia berkomitmen untuk fokus sebagai komisaris Jakpro dan akan melepaskan semua jabatannya di Partai Golkar.

    “Saya siap melepas semua jabatan yang terkait dengan Partai Golkar dan fokus di Jakpro,” kata dia.

    Sebagai informasi, Kreshna menjabat Ketua DPD II Partai Golkar Jakarta Selatan sejak 2023. Kemudian ia dipercaya menjadi Ketua TKD Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk wilayah Jakarta Selatan pada Pilpres 2024. 

    Selain Kreshna, rapat KPPS juga memutuskan dan menetapkan dua komisaris lainnya, yakni Sahrin Hamid dan Syaefuloh Hidayat, serta Lusiana Herawati sebagai Komisaris Utama Jakpro. Lusiana saat ini menjabat sebagai Kepala Bapenda DKI Jakarta. 

    Adapun, Sahrin Hamid sebelumnya dikenal sebagai juru bicara Anies Baswedan selama periode kampanye Pilpres 2024. 

    Sementara itu, VP Corporate Secretary Jakpro Yeni Widayanti mengatakan susunan Dewan Komisaris tersebut mencerminkan kesinambungan dan komitmen Jakpro dalam memperkuat aspek pengawasan, sekaligus memberi ruang bagi perspektif baru dalam menjawab tantangan pembangunan kota.

    Menurut dia, perubahan itu dilakukan secara terukur dan bertujuan mendukung visi jangka panjang perusahaan.

    “Perubahan komposisi Dewan Komisaris merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat struktur tata kelola sekaligus menyelaraskan dengan kebutuhan pengembangan proyek-proyek strategis di Jakarta,” papar Yeni.

    Dia optimistis sinergi antara pengalaman dan semangat baru akan membawa dampak positif dalam perjalanan Jakpro ke depan.

    Jakpro memegang mandat penting dalam pelaksanaan sejumlah proyek prioritas Ibu Kota. Dari pembangunan LRT Jakarta Fase 1B, pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS), revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), hingga pengembangan kawasan hijau dan hunian terpadu.

    Dia menegaskan komitmen Jakpro untuk terus menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, berbasis inovasi, dan selaras dengan arah kebijakan Pemprov DKI Jakarta.

    “Kami percaya bahwa kepemimpinan yang kuat di level Dewan Komisaris akan memperkuat arah tersebut,” kata dia.

  • Secara Kumulatif Naik 4,99%, Ekonomi RI Semester I/2025 Melambat dari Tahun Lalu

    Secara Kumulatif Naik 4,99%, Ekonomi RI Semester I/2025 Melambat dari Tahun Lalu

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya pelambatan pertumbuhan ekonomi pada semester 1/2025. Ekonomi Indonesia tercatat tumbuh sebesar 4,99% (C-to-C) atau lebih rendah dibandingkan semester 1/2024 yang mencapai 5,03%.

    Pada konferensi pers, Selasa (5/8/2025), Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Moh. Edy Mahmud menyebut kumulatif pertumbuhan ekonomi selama semester I/2025 atau kuartal I/2025 dan II/2025 digabungkan yakni 4,99%.

    “Pertumbuhan ekonomi semester I/2025 dibandingkan semester II/2024 4,99%,” ujar Edy di Gedung BPS, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

    Adapun apabila merujuk pada kuartal II/2025, Edy menyebut pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12% secara tahunan atau year-on-year (YoY) dari kuartal II/2024.

    Sementara itu, secara kuartalan, ekonomi kuartal II/2025 tumbuh 4,04% apabila dibandingkan dengan kuartal I/2025.

    Sebelumnya, proyeksi dari 30 ekonom maupun lembaga yang dihimpun Bloomberg menunjukkan, median atau nilai tengah pertumbuhan PDB kuartal II/2025 diperkirakan 4,8% (YoY). Estimasi tertinggi yakni pertumbuhan hingga 5% sedangkan terendah 4,6%.

    Proyeksi pertumbuhan tertinggi yakni 5% diramalkan oleh Gareth Leather dari Capital Economics, Ltd. dan Enrico Tanuwidjaja dari PT Bank UOB Indonesia, sedangkan terendah oleh Moody’s Analytics Singapore, Jeemin Bang sebesar 4,6%.

    Bank-bank BUMN seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memproyeksikan pertumbuhan sebesar 4,79% atau setara dengan nilai rata-rata konsensus para ekonom tersebut. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) meramalkan pertumbuhan lebih tinggi 4,9%.