Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Bebas Bersyarat, Setya Novanto Dipastikan Masih Kader Golkar

    Bebas Bersyarat, Setya Novanto Dipastikan Masih Kader Golkar

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan bahwa mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto, hingga kini masih tercatat sebagai kader partai. 

    Dia menepis anggapan bahwa Setnov sudah keluar atau dikeluarkan dari tubuh partai berlogo pohon beringin tersebut.

    “Pak Novanto itu tidak pernah menyatakan keluar dari Partai Golkar dan Golkar juga tidak pernah memberikan sanksi atau mengeluarkan beliau. Jadi beliau masih kader Golkar,” katanya usai menghadiri undangan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Terkait kemungkinan Setya Novanto kembali masuk dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Doli menilai hal itu terbuka selama ada kebutuhan dari partai dan kesediaan dari yang bersangkutan. Namun, dia menekankan faktor generasi dan kultur organisasi akan berpengaruh.

    “Pak Novanto sudah pernah sampai di puncak kepemimpinan sebagai ketua umum. Sekarang generasi yang memimpin, seperti Pak Bahlil, kan satu atau dua generasi di bawahnya. Jadi mungkin kalaupun beliau bersedia, posisinya bukan di eksekutif. Lebih cocok di dewan-dewan, karena beliau senior,” ujarnya

    Doli juga menjelaskan bahwa komunikasi personal dengan Setya Novanto maupun tokoh-tokoh senior Golkar lainnya tetap berjalan, meski belum ada pertemuan resmi dengan DPP.

    “Kalau komunikasi pribadi-pribadi ya ada. Tapi kalau resmi DPP bertemu, belum ada. Sama saja seperti dengan Pak Ical, Pak Akbar, atau yang lain, kadang ada diskusi, silaturahmi, itu wajar. Komunikasi tidak pernah terputus,” katanya.

    Dia menegaskan, mekanisme penyusunan kepengurusan selalu bermula dari forum Musyawarah Nasional (Munas), bukan dari penunjukan personal di luar mekanisme organisasi.

    “Kenapa pertanyaannya harus ke Pak Novanto? Kenapa enggak ke Pak JK, misalnya? Penyusunan pengurus itu dimulai dari Munas, semua diakomodir sesuai kesediaan. Di tengah jalan, urgensinya apa kalau kita datang ke satu orang lalu menawari jadi pengurus? Mekanismenya jelas, tidak seperti itu,” jelasnya.

    Menurut Doli, Golkar selalu menempatkan para mantan ketua umum dan tokoh senior pada posisi terhormat sebagai panutan.

    “Pak Novanto kami tempatkan sama dengan Pak Jusuf Kalla, Pak Akbar Tandjung, Pak Airlangga, Pak Aburizal Bakrie. Semua kami hormati dan kami minta bimbingan serta nasihatnya. Pandangan dari mereka penting bagi Golkar,” pungkas Doli.

  • Isu Reshuffle Mencuat Usai Noel jadi Tersangka, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Isu Reshuffle Mencuat Usai Noel jadi Tersangka, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA —  Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa partainya tidak akan ikut campur dalam urusan reshuffle kabinet yang sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    Termasuk dalam mengisi kekosongan bangku kabinet setelah Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menjadi tersangka kasus korupsi sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

    “Menyangkut reshuffle itu hak prerogatif presiden,” katanya usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto usai bersama jajaran pengurus inti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Menurutnya, partai dengan logo pohon beringin itu dinilai sudah dewasa dalam berpolitik sehingga terkait dengan mekanisme akan mendukung penuh keputusan dari Kepala negara.

    “Golkar menyerahkan sepenuhnya ke presiden. Golkar adalah partai yang sudah pengalaman selalu berpikir bahwa konstitusi, mekanisme, dan kewenangan diserahkan sepenuhnya. Untuk Reshuffle mengangkat memberhentikan itu merupakan wewenang presiden,” ujar Bahlil.

    Di sisi lain, menanggapi isu adanya peluang tawaran kursi di Kementerian Haji maupun posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang saat ini kosong, Bahlil memastikan hingga kini belum ada pembicaraan resmi antara Presiden dan Golkar.

    “Sampai dengan hari ini belum ada pembicaraan itu,” tegas Bahlil.

    Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait arah dukungan partai politiknya ke depan.

    Bahlil menegaskan sikap Golkar sudah final sejak Musyawarah Nasional (Munas) partai. Dalam forum tertinggi itu, Golkar telah menetapkan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Munas itu forum keputusan tertinggi, telah memutuskan mendukung Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Selama semuanya berjalan baik, tidak ada yang bisa menghalangi kebaikan. Golkar lahir untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan menjalankan Pancasila 1945,” ujarnya.

    Di sisi lain, Bahlil mengaku bahwa diskusi dengan Presiden berjalan konstruktif dengan lebih berfokus, terutama terkait implementasi Pasal 33 UUD 1945 mengenai pengelolaan sumber daya alam, program penyediaan makanan bergizi, penguatan Koperasi Merah Putih, hingga gagasan sekolah rakyat.

    “Kami berdiskusi sangat produktif, bukan hanya soal kondisi saat ini, tetapi juga mengenai bagaimana koalisi ke depan bisa lebih baik dan produktif. Semua dalam rangka mewujudkan program-program Bapak Presiden dalam asta cita,” pungkas Bahlil.

  • Bahlil dan Pengurus Golkar Temui Prabowo di Istana

    Bahlil dan Pengurus Golkar Temui Prabowo di Istana

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025). 

    Menurut pantauan Bisnis, kehadiran Bahlil didampingi sejumlah pengurus inti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar dalam rangka silaturahmi dengan kepala negara mengenakan jaket kuning terlihat Agus Gumiwang, Meutya Hafid, dan Wihaji tiba sejak pukul 12.56 WIB.

    “Hari ini kami dari pengurus DPP Partai Golkar melakukan silaturahmi dengan Bapak Presiden,” ujar Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (27/8/2025).

    Bahlil menegaskan, sebagai partai koalisi yang sejak awal mendukung Prabowo, Golkar akan terus memberikan dukungan dan masukan demi kepentingan bangsa.

    Meski begitu, dia tidak merinci lebih jauh mengenai masukan yang akan dibicarakan.

    “Ya pastikan sebagai partai koalisi yang dari awal ikut bersama-sama berjuang pasti mendukung, pasti memberikan masukan-masukan yang baik untuk negara. Masukannya nanti kita lihat,” katanya.

    Bahlil menepis adanya agenda khusus dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, pertemuan murni bersifat silaturahmi.

    “Enggak ada [pembahasan khusus], enggak ada,” ucapnya.

    Pria yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM itu juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh pengurus inti Golkar, bukan seluruh jajaran DPP. Ketika ditanya apakah ada perwakilan dari partai politik lain yang turut serta, Bahlil mengelak.

    “Ya jaketnya pakai jaket apa semua? Setahu saya sih kami bersilaturahmi dari DPP Partai Golkar,” pungkas Bahlil.

  • Prabowo Mendadak Panggil Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung ke Istana

    Prabowo Mendadak Panggil Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung ke Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIS) Aris Marsudiyanto.

    Aris mengatakan pemanggilan Presiden terkait situasi saat ini, khususnya para remaja, agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. Pesan ini dia sampaikan usai menghadiri panggilan dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Adapun, pembahasan lebih berfokus kepada situasi negara baru-baru ini, tetapi dia menekankankan bahwa pentingnya sikap kritis terhadap arus informasi, terutama di tengah maraknya penggunaan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI). 

    Menurutnya, situasi pembangunan Indonesia saat ini sangat rentan disusupi pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas.

    “Saya tadi dipanggil Pak Presiden, membahas berbagai hal tentang situasi di Indonesia. Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya adik-adik kita yang masih sekolah, jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita yang tidak jelas dari sumbernya,” ujar Aris kepada wartawan, Rabu (27/8/2025). 

    Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIS) Aris Marsudiyanto. JIBI/Akbar Evandio

    Lebih lanjut, dia menambahkan kabar bohong atau hoaks kerap digunakan untuk memecah belah bangsa. Karena itu, ia menegaskan perlunya ketelitian dalam menyaring informasi sebelum dipercaya maupun dibagikan.

    “Apalagi sekarang ada artificial intelligence atau AI. Jadi harus benar-benar menyaring berita itu, karena saat Indonesia sedang membangun seperti ini, mungkin ada pihak yang tidak ingin Indonesia maju. Jangan mudah untuk melakukan kekerasan,” katanya.

    Aris juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut menekankan pentingnya menjaga kondusivitas nasional.

    Dia menilai program pembangunan pemerintah saat ini sudah berjalan di jalur yang tepat dan manfaatnya mulai dirasakan masyarakat.

     “Itulah arahan dari Pak Presiden, untuk menjaga kondusivitas negeri ini. Pemerintah sudah on the right track, program-programnya berjalan dengan baik dan sampai ke masyarakat. Mari kita junjung rasa persatuan, karena Indonesia akan maju dengan satu kunci, yaitu bersatu,” tuturnya.

  • Perangi Diinformasi, Pemerintah Panggil TikTok hingga Meta

    Perangi Diinformasi, Pemerintah Panggil TikTok hingga Meta

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah meminta pengelola platform media sosial, termasuk TikTok hingga Meta, untuk ikut melindungi masyarakat dari informasi-informasi yang tidak benar termasuk disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK). Sebab DFK, diyakini dapat merusak sendi-sendi demokrasi. 

    Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Angga Raka Prabowo saat berdiskusi bersama Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di kantor PCO, Jakarta, Selasa (26/7/2025) malam. 

    “Ini merusak sendi-sendi demokrasi. Misalnya, kita mau menyampaikan satu aspirasi, menyampaikan satu pendapat. Tetapi tiba-tiba di sosial media dibumbui atau ditambahkan dengan informasi-informasi yang tidak sesuai. Itu kan merusak semangat kita untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kita,” kata Angga.

    Menurut Angga, pemerintah telah mengundang pengelola TikTok Asia Pasifik dan Meta, selaku pengelola Facebook dan Instagram, untuk membahas persoalan DFK ini. Kecuali pengelola platform X, karena tidak memiliki kantor di Tanah Air.

    “Kita harus sampaikan ke publik bahwa platform X itu tidak punya kantor di Indonesia. Seharusnya mereka juga patuh terhadap hukum-hukum yang berlaku di Tanah Air,” sambungnya.

    Angga pun mengajak seluruh masyarakat, termasuk media, untuk bersama-sama menjaga ruang digital dan melakukan verifikasi atas setiap informasi yang beredar. 

    “Kita tidak ingin diadu domba dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi,” tutupnya.

    Angga pun mengajak seluruh masyarakat, termasuk media untuk bersama-sama menjaga dan melakukan verifikasi terhadap informasi-informasi yang beredar.

    “Kita juga gak mau diadu domba dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi,” imbuhnya. 

    Karena itu, dia mengimbau semua pihak untuk bersama-sama melakukan verifikasi terhadap seluruh informasi yang beredar. Termasuk para pengelola platform media sosial agar menjaga ruang digital. Jika ada konten mengandung DFK, platform harus menindak secara otomatis melalui sistem. 

    “Kami sampaikan kepada para pemilik platform yang beroperasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk juga patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi kalau ada konten-konten yang isinya sudah jelas-jelas masuk dalam kategori DFK, kita meminta platform untuk secara by system, secara otomatis menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia,” jelasnya.

    Istana Apresiasi Media Massa Mainstream 

    Menyoal Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK), Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengapresiasi media-media arus utama yang sudah memiliki kanal cek fakta. Menurut Hasan, semakin banyak media yang memperkenalkan cek fakta, maka semakin mudah menghalau isu atau konten DFK di masyarakat.

    “Kita apresiasi media yang punya kanal cek fakta. Karena kalau satu atau dua pihak saja, tak cukup untuk menangkal konten DFK,” ujarnya. 

    Hasan juga mendorong media mainstream yang belum memiliki konten cek fakta untuk menciptakannya. PCO berharap media massa juga sama-sama ikut menjernihkan informasi yang beredar di masyarakat. 

    “Karena kalau tidak, masyarakat kita lama-lama akan terjerumus pada istilah KJR [knee-jerk reaction],” kata Hasan.

    KJR adalah situasi ketika kecepatan informasi sering ditangkap pemengaruh atau influencer tanpa berpikir panjang.

  • Resmikan RS PON, Prabowo Cerita Otaknya Pernah Diketok Prof. Mardjono

    Resmikan RS PON, Prabowo Cerita Otaknya Pernah Diketok Prof. Mardjono

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berbagi kisah pribadi saat meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (PON) Mahar Mardjono, di Cawang, Jakarta Timur, Selasa (26/8/2025).

    Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku pernah menjadi pasien Prof. Dr. Mahar Mardjono, tokoh kedokteran saraf yang namanya diabadikan pada rumah sakit tersebut. 

    “Saya sempat jadi pasien [Prof. Mardjono] sebentar, namanya tentara pernah kecelakaan beberapa kali. Jadi sempat otak saya diperiksa oleh beliau, diketok-ketok di sini dan di sana,” ungkap Prabowo disambut tawa audiens.

    Prabowo kemudian mengenang sosok Prof. Mahar Mardjono bukan hanya sebagai dokter spesialis saraf, tetapi juga seorang pejuang dan tokoh intelektual yang dihormati. 

    Dia menceritakan bagaimana Mahar Mardjono pada masa mudanya ikut mengangkat senjata, bahkan berani berdiri di gerbang Universitas Indonesia menghadang tentara yang hendak masuk kampus saat era demonstrasi mahasiswa. 

    “Hebatnya, Prof. Mahar Mardjono sering kritik pemerintah, tapi pada saat yang sama beliau juga dokter pribadinya Presiden Soeharto. Itulah seni zaman itu, bagaimana bisa berperan sebagai intelektual sekaligus dokter,” kata Prabowo. 

    Presiden menyebut kisah tersebut sebagai teladan bagi generasi penerus, sekaligus menegaskan kebanggaannya atas warisan keilmuan dan perjuangan Prof. Mahar Mardjono. 

    “Makanya saya terkesan, dan hari ini sangat bangga bisa meresmikan rumah sakit yang membawa nama beliau,” tegas Prabowo.

  • Prabowo Dijadwalkan Pidato di Sidang Umum PBB, Bakal Bahas Apa?

    Prabowo Dijadwalkan Pidato di Sidang Umum PBB, Bakal Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) pada 23 September 2025.

    Hal itu disampaikan Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, dalam konferensi pers di Gedung Kwartir Nasional (Kwarnas), Gambir, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    “Presiden nanti dijadwalkan pidato di hari pertama dan urutan ketiga pada tanggal 23 September,” ujar Hasan kepada wartawan.

    Namun, Hasan enggan merinci agenda lain yang akan dijalani Presiden Prabowo selama kunjungan ke Amerika Serikat, termasuk kemungkinan pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump.

    “Yang jelas perjalanan ke sana untuk berpidato. Agenda lain saya belum bisa berkomentar,” tegasnya.

    Ditanya soal bocoran isi pidato, Hasan juga belum memberikan detail.

    “Belum bisa, belum bisa,” ucapnya.

    Meski begitu, dia tidak menutup kemungkinan Presiden Prabowo akan menyinggung soal isu besar seperti tantangan ekonomi dan geopolitik global. 

    “Ya tidak menutup kemungkinan, tetapi kan saya tidak bisa kasih bocoran apa-apa. Biar nanti, tunggu saja pidato Presiden,” pungkas Hasan.

  • Istana: Demo Dijamin Konstitusi, tapi Jangan Rusak Fasilitas Umum

    Istana: Demo Dijamin Konstitusi, tapi Jangan Rusak Fasilitas Umum

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan penyampaian aspirasi lewat demonstrasi.

    Namun, dia mengingatkan aksi tersebut tidak boleh disertai tindakan anarkis atau perusakan fasilitas umum.

    “Begini, kebebasan berpendapat tidak pernah dilarang. Orang ingin menunjukkan aspirasinya dijamin oleh undang-undang. Tetapi merusak fasilitas umum tidak dijamin oleh undang-undang. Itu berbeda dengan penyampaian pendapat,” ujar Hasan dalam konferensi pers di Gedung Kwartir Nasional (Kwarnas), Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    Lebih lanjut, dia menambahkan, aspirasi massa diyakini sudah tersampaikan ke pihak yang dituju.

    Oleh karena itu, Hasan menekankan bahwa pemerintah berharap demonstrasi tetap berjalan tertib dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

    “Kalau pemerintah melihat, demonstrasi itu adalah usaha menyampaikan aspirasi. Tetapi jangan sampai merusak, jangan mengganggu ketertiban, jangan merugikan kepentingan orang lain,” pungkas Hasan.

    Demonstrasi pada Senin (25/8/2025) turut menyita perhatian media internasional. Media Straits Times membuat artikel dengan judul “Indonesian police clash with hundreds protesting against parliamentarians’ salaries”.

    Dalam ulasan tersebut, Straits Times menyoroti Polisi Indonesia yang menembakkan gas air mata dan menggunakan meriam air untuk memukul mundur ratusan demonstran yang mencoba masuk ke gedung DPR RI. Bahkan, dijelaskan pula tentang beberapa pengunjuk rasa berpakaian gelap melemparkan batu dan menyalakan kembang api ke arah polisi antihuru-hara di Jakarta.

    Mereka juga menyoroti gaji dan tunjangan DPR RI yang mencapai Rp100 juta per bulan, jauh di atas rata-rata gaji masyarakat Indonesia.

    “Bulan ini, media lokal melaporkan anggota parlemen dibayar lebih dari 100 juta rupiah [US$7.895] per bulan, termasuk tunjangan perumahan yang besar,” tulis mereka.

    “Meskipun Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, remunerasi tersebut jauh di atas pendapatan rata-rata di negara kepulauan yang sebesar 3,1 juta rupiah,” mereka menambahkan.
    (Hesti Puji Lestari)

  • Prabowo Kenang Mahar Mardjono: Dulu Saya Diperiksa Beliau

    Prabowo Kenang Mahar Mardjono: Dulu Saya Diperiksa Beliau

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengenang sosok Prof. Dr. Mahar Mardjono yang menjadi inspirasi dalam bidang kedokteran sekaligus perjuangan bangsa.

    Dia menuturkan pengalaman pribadinya saat sempat diperiksa langsung oleh Mahar Mardjono setelah mengalami kecelakaan semasa bertugas sebagai tentara.

    “Rumah sakit ini bukan hanya tempat layanan, tapi juga pusat pendidikan dan penelitian untuk dokter spesialis di bidang saraf dan otak,” ujar Prabowo.

    Hal ini dia sampaikan saat meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (PON) Mahar Mardjono di Cawang, Jakarta Timur, Selasa (26/8/2025). 

    Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan rasa bangga atas kemajuan fasilitas kesehatan Indonesia yang kini mampu bersaing di level internasional.

    Dia kembali mengenang bahwa Mahar Mardjono bukan hanya dokter spesialis otak terkemuka, tetapi juga seorang pejuang yang ikut mengangkat senjata di masa perjuangan kemerdekaan.

    Prabowo juga mengingatkan bahwa banyak dokter angkatan 1945 yang turut menjadi pemimpin di berbagai bidang, mulai dari Jenderal Ibnu Sutowo hingga Jenderal Eri Sudewo dan Jenderal Syarif Taif.

    Mahar Mardjono, kata Prabowo, dikenang bukan hanya sebagai akademisi dan Rektor Universitas Indonesia, tetapi juga sosok berani yang dihormati bahkan oleh tentara saat terjadi demonstrasi mahasiswa. 

    “Profesor Mahar Mardjono dikenal sering kritik pemerintah, tapi pada saat yang sama beliau juga dokter pribadi Presiden Soeharto. Itu seni pada zamannya, bagaimana seorang intelektual bisa berperan ganda, tetap kritis tapi tetap dihormati,” tutur Prabowo.

    Menurut Presiden, nilai keteladanan Mahar Mardjono penting dikenang generasi penerus, terutama dalam memadukan intelektualitas, integritas, dan keberanian.

    “Saya hari ini sangat terkesan dan bangga bisa meresmikan rumah sakit yang membawa nama besar beliau,” pungkas Prabowo.

    Standar Internasional

    Dalam sambutannya, Prabowo mengaku bangga atas kemajuan fasilitas kesehatan Indonesia yang kini mampu bersaing di level internasional. Dia menyoroti kemampuan RS PON dalam menangani berbagai penyakit kompleks, mulai dari operasi tumor otak, alzheimer, parkinson, hingga terapi stroke dengan dukungan peralatan robotik dan kecerdasan buatan (AI) mutakhir.

    “Hari ini saya sangat bangga, rumah sakit yang sangat canggih ini mampu menghadapi tantangan kesehatan besar dengan alat-alat yang terbaik,” ujar Prabowo.

    Presiden juga mengapresiasi dukungan lintas kementerian, khususnya Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan, yang dianggap berperan penting dalam terwujudnya fasilitas kesehatan tersebut.

    Selain itu, dia menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Belanda yang turut membantu pembangunan RS PON, serta National Institute of Health (NIH) Amerika Serikat yang kini ikut berkolaborasi dalam penelitian di rumah sakit tersebut.

    “Ini bukti bahwa kita ingin kerja keras. Saya bangga mendapat laporan bahwa NIH Amerika juga punya perwakilan di sini. Artinya kita mampu berbuat dengan standar terbaik dunia,” pungkas Prabowo.

     

  • Istana: Pembentukan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo

    Istana: Pembentukan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan memastikan pembentukan Kementerian Haji akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan bahwa hal itu perlu dilakukan untuk menindaklanjuti amanat undang-undang yang mengatur keberadaan kementerian tersebut.

    “Jadi, ini ada undang-undang [UU] nih, perintahnya membuat kementerian, berarti nanti pemerintah, presiden dalam hal ini akan membuat Peraturan Presiden [Perpres] untuk menjalankan UU itu. Perpres untuk membentuk kementerian haji,” kata Hasan dalam konferensi pers di Gedung Kwartir Nasional (Kwarnas), Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    Menurut Hasan, Perpres akan menjadi payung hukum operasional bagi berdirinya kementerian baru tersebut. Soal siapa yang akan ditunjuk memimpin Kementerian Haji, ia menegaskan hal itu menjadi kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto.

    “Apakah kepala yang sekarang akan otomatis menjadi menteri, itu biar Presiden yang menentukan. Tapi yang jelas Presiden akan membuat Perpres baru untuk menjalankan Undang-undang membentuk Kementerian Haji,” jelasnya.

    Terkait anggaran, Hasan menegaskan pembentukan lembaga baru tentu akan diiringi dengan persiapan pembiayaan negara.

    “Kalau bikin lembaga baru kan harus disiapkan. Sama kayak bikin PCO kan? Harus disiapkan juga [anggarannya],” pungkas Hasan.