Category: Bisnis.com Nasional

  • Pasukan Brimob Hujani Gas Air Mata ke Demonstran di Pejompongan

    Pasukan Brimob Hujani Gas Air Mata ke Demonstran di Pejompongan

    Bisnis.com, Jakarta — Ratusan demonstran yang berunjuk rasa di depan Gedung BNI Pejompongan, Jakarta Pusat dikepung dua arah oleh Kepolisian dan ditembaki dengan gas air mata.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi saat ini, polisi yang sebelumnya sedang saling hadang dengan demonstran di Gedung BNI Pejompongan, mendadak memecah barisan dengan mengirim sejumlah personil brimob bermotor trail bersenjata gas air mata dan menyusup ke barisan massa paling belakang lewat daerah Bendungan Hilir.

    Demonstran yang kaget karena ada personil Brimob di belakangnya, langsung melarikan diri ke berbagai arah.

    Sementara itu, aparat langsung menembakkan gas air mata ke arah demonstran.

    Massa aksi kemudian melarikan diri ke arah lampu merah perempatan Bendungan Hilir dekat pom bensin dan berkumpul di sana.

    Sementara itu, kondisi lalu lintas di sekitar lampu merah perempatan Bendungan Hilir mendadak jadi ramai dan macet total karena dipenuhi demonstran dan para pekerja kantoran yang ingin pulang ke rumah masing-masing.

  • Demo 28 Agustus 2025: Ribuan Buruh Mulai Padati Gerbang DPR RI

    Demo 28 Agustus 2025: Ribuan Buruh Mulai Padati Gerbang DPR RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Berbagai elemen buruh mulai memadati gerbang utama DPR/MPR RI, Kamis (28/8/2025) untuk melakukan aksi demonstrasi. 

    Dari pantauan Bisnis, para buruh berjalan dari dekat kantor TVRI menuju gerbang DPR/MPR pukul 10.10 WIB. Terdapat mobil komando untuk mengarahkan massa buruh. 

    Lalu lintas jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi dan Palmerah ditutup kepolisian. Mereka terdiri dari elemen buruh Serikat Pekerja Nasional, Koperasi Serikat Pekerja Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, hingga Partai Buruh.

    Setidaknya ada dua mobil komando. Salah satu ditempati oleh Ketua Partai Buruh, Said Iqbal. Seruan agar massa kondusif terus digaungkan dari mobil komando.

    Selain mobil komando, terdapat juga satu unit ambulance dari partai buruh. Di sisi lain, personel keamanan dari Polisi-TNI mulai memperketat penjagaan.

    Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan pusat aksi demo buruh di Jakarta akan berlangsung di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan. Setidaknya 10.000 buruh dari berbagai wilayah akan memadati lokasi tersebut.

    Aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar.

    “Gerakan ini diberi nama HOSTUM atau Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah, dan akan dilakukan secara damai,” kata Said kepada Bisnis, Selasa (26/8/2025).

    Berikut tuntutan yang digaungkan oleh aliansi buruh pada 28 Agustus 

    1. Hapus outsourcing dan tolak upah murah
    2. Naikkan upah minimum tahun 2026 8,5% – 10,5%
    3. Naikkan upah minimum sektoral plus 0,5% – 5% dari upah minimum 2026
    4. Setop PHK dan Bentuk Satgas PHK
    5. Reformasi pajak perburuhan (naikkan PTKP Rp7,5 juta/bulan, hapus pajak pesangon/THR/JHT, hapus diskriminasi pajak buruh perempuan menikah)
    6. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
    7. Sahkan RUU Perampasan Aset – Berantas Korupsi
    8. Revisi RUU Pemilu – Redesain sistem Pemilu 2029

  • Polisi Ancam Tindak Pihak yang Live Streaming Provokatif saat Demo

    Polisi Ancam Tindak Pihak yang Live Streaming Provokatif saat Demo

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya bakal menindak pihak yang melakukan live streaming di media sosial terkait dengan ajakan provokasi untuk melakukan demonstrasi pada Kamis (28/8/2025). 

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan penindakan itu nantinya bersifat imbauan apabila terdapat pihak yang melakukan hal tersebut.

    “Kami melakukan pemantauan melakukan edukasi tim juga sudah melakukan komunikasi memberikan imbauan saat menemukan ada yang sedang live streaming menyampaikan ajakan-ajakan yang bersifat provokasi,” ujar Ade di Polda Metro Jaya, dikutip Kamis (28/8/2025).

    Dia menyampaikan tindakan untuk melakukan siaran langsung di media sosial telah menyebabkan banyak anak di bawah umur ikut terjun melakukan demo.

    Tercatat, setidaknya ada 196 anak di bawah umur ikut melakukan aksi demonstrasi di DPR sebelumnya. Bahkan, kata Ade, beberapa pelajar ada yang sampai meninggalkan kelas saat jam pelajaran alias bolos.

    “Jadi mohon medsos itu dipakai dengan bijak dengan bijak. Kejadian kemarin rekan-rekan sudah tahu ada pelajar 196 yang diamankan dari siang hari di jam belajar ini semoga tidak terjadi lagi,” imbuhnya.

    Bahkan, eks Kapolres Jakarta Selatan ini menyatakan bahwa pihaknya tidak akan segan melakukan upaya hukum apabila ditemukan adanya unsur pidana terhadap pihak yang melakukan siaran langsung di medsos itu.

    “Dan apabila nanti ada ditemukan perbuatan pidana, kemudian ada pihak yang dirugikan tentunya akan kami lakukan upaya-upaya penegakan hukum ya,” pungkasnya.

  • Lampung Diguncang Gempa Magnitudo 5,0, Tidak Berpotensi Tsunami

    Lampung Diguncang Gempa Magnitudo 5,0, Tidak Berpotensi Tsunami

    Bisnis.com, JAKARTA – Gempa magnitudo 5,0, mengguncang kawasan Lampung hari ini Kamis 28-Agustus 2025 pukul 09:15:43 WIB.

    Menurut data BMKG pusat gempa berlokasi di titik Lok:4.76 LS,104.68 BT (22 km BaratLaut LAMPUNGUTARA).

    Gempa itu diproyeksikan berkedalaman 184 Km.

    BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami 

  • KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Diberlakukan Rekayasa Operasi, Antisipasi Demo

    KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Diberlakukan Rekayasa Operasi, Antisipasi Demo

    Bisnis.com, JAKARTA – Sebagai antisipasi perjalanan Commuter Line dari rencana aksi penyampaian aspirasi massa di wilayah Gedung DPR/MPR RI pada Kamis, 28 Agustus 2025. KAI Commuter akan melakukan rekayasa pola operasi perjalanan.

    Rekayasa operasi perjalanan diberlakukan di jalur Commuter Line Rangkasbitung jika kondisi di lintas jalur rel antara Tanah Abang – Palmerah tidak kondusif dan membahayakan perjalanan kereta api.

    Stasiun alternatif keberangkatan selain Stasiun Palmerah para penumpang disarankan dapat berangkat dari Stasiun Kebayoran.

    “Selalu utamakan keselamatan dan ikuti arahan petugas. Mohon maaf atas kedidaknyamanannya,” tulis Commuterline.

    Seperti diketahui dalam demo 25 Agustus 2025 lalu, operasional KRL Rangkasbitung-Tanah Abang disetop sementara

  • Catat! Ini Rekayasa Lalu Lintas di DPR Jelang Demo Buruh 28 Agustus

    Catat! Ini Rekayasa Lalu Lintas di DPR Jelang Demo Buruh 28 Agustus

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait dengan aksi unjuk rasa dari kelompok buruh di DPR/MPR hari ini, Kamis (28/8/2025). 

    Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin mengatakan bahwa rekayasa lalu lintas itu bersifat situasional.

    “Jadi sifatnya situasional, sementara belum ada ruas jalan yang kita tutup, nanti kita lihat dinamika di lapangan,” ujar Komarudin di Jakarta, dikutip Kamis (28/8/2025).

    Dia menekankan bahwa apabila nantinya massa demo terjadi peningkatan maka pihaknya bakal menerapkan rekayasa lalu lintas dengan melakukan pengalihan maupun penutupan jalan di lokasi.

    Dalam catatan Bisnis, setidaknya jalur yang sering mengalami pengalihan yaitu Jalan Gatot Subroto menuju arah Slipi telah ditutup. Dengan begitu, seluruh kendaraan bermotor termasuk bus diarahkan untuk menuju Jalan Jenderal Sudirman.

    “Kalau memang massa nya jumlahnya tidak terlalu besar dan bisa berbagi ruas jalan dengan masyarakat lain, maka tidak kami alihkan,” pungkas Komarudin.

    Di samping itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya telah mengantisipasi apabila ada massa aksi yang masuk ke ruas Tol Dalam Kota.

    Nantinya, petugas bakal langsung mengalihkan arus kendaraan agar pengguna jalan tidak terjebak di tengah kerumunan.

    “Jika terjadi kepadatan atau gangguan di tol, kami akan mengeluarkan kendaraan di exit tol depan Polda, di exit Tegal Parang, serta dari arah barat di exit Slipi. Hal ini untuk menjaga keselamatan pengguna jalan,” tutur Ade.

    Potensi Gangguan Transportasi Umum

    Berdasarkan informasi dari media sosial masing-masing transportasi umum (transum), setidaknya demo di DPR hari ini berpotensi mengganggu kelancaran aktivitas moda transportasi publik di kawasan Senayan di sekitarnya.

    Misalnya, untuk KRL jalur Tanah Abang-Palmerah berpotensi dilakukan penutupan sementara. Kemudian, untuk Transjakarta rute Senayan-Palmerah bakal dialihkan atau dihentikan sementara.

    Selanjutnya, untuk moda transportasi MRT diprediksi bakal terjadi lonjakan penumpang di Stasiun Senayan, Istora, dan Bundaran HI. Dengan demikian, penumpang diimbau agar menghindari jam-jam rawan untuk menggunakan transportasi ini.

  • Mendikdasmen Abdul Mu’ti Imbau Siswa Tidak Ikut Aksi Demonstrasi

    Mendikdasmen Abdul Mu’ti Imbau Siswa Tidak Ikut Aksi Demonstrasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengimbau para siswa di seluruh Indonesia agar tidak ikut terprovokasi untuk terlibat dalam aksi demonstrasi.

    Hal itu disampaikan usai menghadiri rapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan program digitalisasi pendidikan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/8/2025) malam.

    Abdul Mu’ti menegaskan, para pelajar sebaiknya fokus pada kewajiban utama mereka yaitu belajar, bukan turun ke jalan mengikuti kegiatan yang tidak sesuai dengan tugasnya sebagai pelajar.

    “Yang pertama kami mengimbau kepada para siswa di seluruh Indonesia untuk tidak terprovokasi oleh berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” ujarnya. 

    Oleh sebab itu, dia juga meminta para guru dan kepala sekolah meningkatkan perhatian serta pengawasan terhadap murid-muridnya. 

    “Kami mengimbau kepada para guru, para kepala sekolah untuk memberikan perhatian dan pengawasan kepada murid-muridnya untuk mereka tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas mereka sebagai para pelajar,” tambahnya.

    Terkait jumlah anak yang ditangkap dalam demonstrasi di DPR, Abdul Mu’ti menyerahkan data resmi kepada pihak kepolisian.

     “Soal datanya berapa itu nanti biar Pak Kapolri atau pihak kepolisian yang akan menyampaikan,” katanya.

    Menanggapi fenomena keterlibatan siswa dalam aksi massa, Abdul Mu’ti menyebut pemerintah masih terus mendalami motif yang melatarbelakangi hal tersebut. 

    Namun, dia menegaskan pentingnya menjaga agar para pelajar tetap berada di jalur pendidikan.

    “Kalau namanya pelajar itu ya pelajar, pelajar di kelas, pelajar yang bermanfaat untuk masa depan mereka. Aspirasi kan ada berbagai macam cara, jadi sebaiknya para murid itu belajar di sekolah,” pungkas Abdul Mu’ti.

  • Polisi Mulai Bersiaga di Gerbang DPR/MPR Jelang Demo Buruh 28 Agustus

    Polisi Mulai Bersiaga di Gerbang DPR/MPR Jelang Demo Buruh 28 Agustus

    Bisnis.com, JAKARTA – Buruh akan menggelar unjuk rasa di Istana Merdeka dan gedung DPR/MPR RI, Kamis (28/7/2025). Aparat keamanan yang terdiri dari pasukan gabungan mulai melakukan pengamanan di dua lokasi tersebut. 

    Tuntutan para buruh yang digaungkan pada aksi demo kali ini, antara lain penolakan upah murah hingga pembentukan satgas PHK. Rencananya 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan bergabung untuk mengikuti demo ini.

    Dari pantauan Bisnis pukul 07.50 WIB, pengamanan di depan gerbang DPR/MPR RI mulai diperketat. Personel kepolisian tengah menggelar apel persiapan demo.

    Kendaraan taktis juga sudah mulai bersiap di Komplek Parlemen tersebut, di antaranya mobil komando, water cannon, hingga peralatan barikade. Tampak juga mobil pemadam kebakaran.

    Sementara itu, Barikade beton masih membentang di depan gerbang DPR/MPR RI untuk menghalau massa masuk ke dalam.

    Selain itu, beberapa petugas Satpol PP terlihat sedang berjaga di depan gedung DPR/MPR RI. DI sisi lain, beberapa awak media juga sudah bersiap untuk meliput kegiatan tersebut.

    Belum terlihat kerumunan demonstran sehingga situasi masih tergolong kondusif. Lalu lintas jalan Gatot Subroto dan tol dalam kota masih terpantau lancar serta belum ada penutupan jalan.

    Dilansir Bisnis, Polda Metro Jaya menurunkan 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh di Gedung DPR RI, Jakarta.

    “Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, Rabu (27/8/2025).

    Dia menambahkan ribuan personel itu terdiri dari anggota Polda Metro Jaya sebanyak 2.174 personel, tim BKO dari TNI, Brimob Mabes Polri 1.725 personel dan Polres jajaran 632 personel. 

  • Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

    Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA – Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wamenaker Immanuel Ebenezer dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) pekan lalu. 

    Imbasnya, kursi Wamenaker yang sebelumnya diisi Noel, panggilan akrab Immanuel, masih kosong hingga saat ini. Meski demikian, pucuk Kementerian Tenaga Kerja yang kini dipimpin oleh Yassierli. 

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan partainya menyerahkan sepenuhnya perihal perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang hak prerogatif.

    “Menyangkut reshuffle itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden,” ujar Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025). 

    Bahlil menekankan bahwa Golkar sebagai partai yang sudah berpengalaman selalu berpegang pada konstitusi serta mekanisme yang berlaku.

    Dia menyebut reshuffle kabinet, termasuk pengangkatan maupun pemberhentian pejabat, merupakan kewenangan penuh Kepala Negara.

    “Untuk reshuffle, mengangkat, memberhentikan, itulah hak prerogatif Bapak Presiden,” kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM itu.

    Presiden Prabowo memastikan posisi kursi wamenaker yang ditinggalkan Immanuel Ebenezer akan segera diisi. Kepala Negara menambahkan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan kekosongan tersebut berlarut-larut.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa isu perombakan (reshuffle) kabinet Merah Putih tidak perlu disikapi dengan spekulasi.

    Dia menyatakan perombakan kabinet hanya akan terjadi apabila telah diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Reshuffle ini hanya terjadi kalau diumumkan oleh Presiden. Jadi selama tidak diumumkan oleh Presiden, tentu kita tidak perlu berspekulasi,” ujar Hasan saat memberikan keterangan pers di Kantor PCO, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Jika nantinya perombakan kabinet benar-benar dilakukan, dia mengatakan masyarakat dan jajaran pemerintahan akan mengetahui langsung dari pengumuman Presiden.

    “Mari kita fokus saja bekerja menjalankan perintah-perintah dari Presiden dan menjalankan program-program pemerintahan. Kalaupun itu ada nanti, ya kita akan tahu begitu diumumkan oleh Presiden,” pungkas dia.

    Evaluasi Kinerja Menteri 

    Peneliti Lembaga Constra Revan Fauzano menilai pergantian Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang ditinggal Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, bisa menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja personel di pemerintahannya.

    “Bisa saja dengan kasus pemecatan Noel ini, membuat Presiden melakukan langkah-langkah radikal dengan reshuffle total anggota-anggota kabinet yang dianggap tidak maksimal dan mengganggu visi misinya,” kata Revan dalam keterangan tertulis, Selasa.

    Akademisi Universitas Andalas itu juga mengomentari amnesti yang diajukan Noel. Revan meyakini Presiden Prabowo tak akan mengabulkannya. Revan berpendapat pemberian amnesti terhadap Noel, justru akan menjatuhkan kredibilitas Prabowo. Selain tertuang dalam poin tujuh Astacita, isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu sorotan publik di pemerintahan Prabowo.

    “Isu korupsi ini menjadi salah satu yang diperhatikan publik dan akan memengaruhi kepercayaan terhadap Presiden Prabowo. Terlebih setelah di akhir tahun 2024 lalu, presiden melontarkan wacana pemaafan atas koruptor yang mengembalikan kerugian negara sebelum penegakan hukum berlangsung,” ungkapnya dilansir dari Antara. 

    Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Agustus 2025 lalu menangkap Noel atas dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Tak hanya menemukan barang bukti uang tunai, KPK turut mengamankan puluhan kendaraan mewah milik Noel. Dari total aliran dana yang disebut dugaan yang disebutkan oleh ketua KPK mencapai Rp81 miliar, Noel diduga mendapat Rp3 miliar.

    Setelah penetapan tersangka, Noel berharap dirinya mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Tak hanya dipecat dari jabatan Wamenaker, Ketua Umum Prabowo Mania 08 itu juga terdepak dari Partai Gerindra.

    “Pemecatan Noel, sudah bisa kita lihat adalah jawaban Presiden atas kasus ini, yang artinya tidak ada amnesti bagi dia. Dan ini adalah hal yang bagus bagi Presiden terhadap legitimasi politiknya di hadapan rakyat. Seolah mengatakan bahwa amnesti bukanlah hadiah yang bisa diberikan bahkan ke anggota partainya sendiri,” ujar Revan.

    Lebih jauh Revan beranggapan Presiden Prabowo memiliki kompleksitas atas Noel. Dikenal publik dengan identitas sebagai pendukung keras Jokowi, Noel di tahun 2022 memberikan dukungannya pada Ganjar.

    Ketika itu Noel membentuk Ganjar Pranowo Mania (GP Mania). Namun Noel kemudian membubarkan GP Mania dan berbalik mendukung Prabowo. Buah Noel berbalik badan dan masuk ke Partai Gerindra kemudian mengantarnya menempati posisi Wamenaker.

    “Kemesraan antara Prabowo dan Megawati juga berpotensi terusik bila amnesti diberikan kepada Noel. Pemecatan jabatan Wamenaker, pencopotan sebagai kader Gerindra dan penolakan amnesti juga akan memperlihatkan komitmen Prabowo atas pemberantasan korupsi. Hal ini akan tetap menjaga tingginya kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo maupun Gerindra,” tutur Revan.

    Mengenai siapa sosok yang diprediksi akan mengisi kursi Wamenaker, Ravan menilai kursi tersebut akan diberikan kepada partai lain yang memutuskan berkoalisi atau mendukung pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Analisa kami menduga bahwa nantinya diisi bukan dari Gerindra. Karena, kursi Wamenaker bukan kursi yang strategis untuk diisi oleh loyalis Prabowo dari Gerindra, mengingat Prabowo sedikit royal untuk memberikan jabatan,” ujarnya.

  • Sekolah Rakyat, Vokasi & Tata Kelola Pendidikan

    Sekolah Rakyat, Vokasi & Tata Kelola Pendidikan

    Bisnis.com, JAKARTA – Hubungan an­­­­­­­tara pen­­­di­­­dikan dan per­­­tumbuhan eko­­­­­­­nomi sa­­­­ngat ber­­­ka­­­­itan, pendidikan mem­­­­e­­­­­ngaruhi modal sum­­­­ber daya manusia, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi yang menjadi penggerak eko­nomi. Negara yang se­­­rius dalam membangun pen­­­didikan seperti Korea Se­­­latan, Singapura, dan Jer­­­man—mampu melesat per­­­tumbuhannya. Oleh karena itu, pendidikan adalah pon­­­dasi menuju Indonesia Emas 2045.

    Dengan bonus demografi yang kurang dari dua dekade lagi, kualitas sumber daya manusia menjadi penentu apakah Indonesia akan menjadi negara maju atau justru terjebak dalam siklus middle income trap. Investasi pendidikan bukan sekadar kewajiban moral, tetapi keharusan strategis.

    Sejak amendemen keempat Undang Undang Dasar 1945 pada tahun 2002, negara diwajibkan mengalokasikan 20% anggaran pendidikan dari APBN dan APBD. Implementasinya baru benar-benar berjalan penuh pada 2009 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Sejak saat itu, belanja pendidikan melonjak—pada 2024, alokasinya dana pendidikan mencapai Rp665 triliun atau 20% APBN. Namun, besar anggaran tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas hasil pendidikan.

    Salah satu terobosan awal adalah pengenalan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diluncurkan pada 2005. BOS berhasil memperluas akses pendidikan dasar dan menekan angka putus sekolah. Angka Partisipasi Murni SD kini mencapai 99,5% dan SMP di atas 90%. Namun, problem utama berada pada kualitas pembelajaran. Hasil tes PISA 2022 (yang terbit pada tahun 2023) menempatkan Indonesia di peringkat 69 dari 81 negara, menunjukkan bahwa BOS efektif untuk akses, tetapi terbatas didalam peningkatan mutu.

    Di tingkat pendidikan tinggi, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang diluncurkan pada 2012 menjadi terobosan lanjutan. Hingga 2024, lebih dari 35 ribu mahasiswa dibiayai, baik di dalam maupun luar negeri. Banyak alumni kembali ke Indonesia mengabdi di birokrasi, kampus, maupun sektor swasta. LPDP bukan hanya beasiswa, tetapi juga simbol kehadiran negara dalam menyiapkan generasi masa depan.

    Baru baru ini, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia (YPKBI) untuk membentuk skema pendanaan bagi pengembangan Akademi Kader Bangsa, sebuah jaringan melibatkan lebih dari 10 SMA unggulan berasrama dengan kurikulum International.

    Baccalaureate (IB) di Indonesia, yang di proyeksikan mampu menampung siswa berprestasi dari berbagai daerah untuk kurun waktu 10 tahun ke depan dengan harapan melahirkan generasi muda berstandar global.

    Dalam pemerintahan saat ini, Sekolah Rakyat menjadi terobosan baru. Konsep boarding school untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu memberi harapan bahwa pendidikan menjadi solusi keluar dari kemiskinan. Tidak hanya membangun gedung, tetapi juga menyiapkan guru, kurikulum, hingga pola asrama yang membentuk karakter bagi siswa. Sekolah Rakyat menjadi model inovasi, layaknya charter schools di Amerika atau sekolah berasrama di India, yang menekankan akses sekaligus kualitas.

    Namun, pendidikan bukan hanya soal akademis. Vokasi menjadi kunci menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Sayangnya, data BPS 2023 menunjukkan lulusan SMK justru menyumbang angka pengangguran tertinggi, 10,4 persen. Ini menandakan kesesuaian/link and match dengan industri belum berjalan optimal. Padahal, dengan kerja sama internasional—seperti pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Banda Aceh oleh pemerintah Jerman— pendidikan vokasi bisa menjawab kebutuhan tenaga kerja masa depan.

    Indonesia bisa belajar dari pengalaman global. Jerman sukses dengan sistem dual apprenticeship yang menggabungkan teori di sekolah dengan praktik di industri. Korea Selatan mengembangkan Meister Schools yang membuat lulusan SMK setara dengan universitas. Singapura melalui Institute of Technical Education (ITE) menghasilkan lulusan dengan sertifikasi global dengan kolaborasi bersama industri. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa jika dirancang tepat, pendidikan vokasi bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan mobilitas sosial.

    Pertanyaannya bagaimana arah tata kelola dana pendidikan Indonesia? Pertama, dana BOS perlu diarahkan lebih tepat sasaran dengan indikator mutu, bukan hanya akses. Kedua, LPDP harus diperluas dengan bidang prioritas strategis, dengan fokus pada sektor sains, teknologi, dan ekonomi. Ketiga, Sekolah Rakyat harus terus di kembangkan agar mencapai jangkauan yang lebih luas. Keempat, memperbanyak sekolah vokasi berstandar internasional yang terhubung dengan industri agar lulusan SMK benar-benar siap kerja.

    Investasi pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin tidak terlihat dalam lima tahun politik, tetapi akan menentukan lima dekade bangsa. Jika dana pendidikan dikelola dengan tepat, Indonesia bukan hanya bisa memenuhi amanat konstitusi 20%, tetapi juga memastikan generasi mudanya siap bersaing di panggung global.

    Indonesia Emas 2045 bisa kita raih apabila sekolah rakyat, BOS, LPDP, dan pendidikan vokasi berjalan sebagai sebuah ekosistem yang saling menguatkan. Dari akses dasar hingga kepemimpinan global, pendidikan adalah fondasi utama kebesaran bangsa ini.