Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Pengarahan Tertutup di ITB, Prabowo Minta Wartawan Keluar Usai Sambutan Awal

    Pengarahan Tertutup di ITB, Prabowo Minta Wartawan Keluar Usai Sambutan Awal

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta wartawan untuk meninggalkan ruangan usai sambutan pembuka dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 yang digelar di Sasana Budaya Ganesa, Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025).

    Permintaan itu disampaikan Prabowo sesuai agenda pengarahan tertutup yang diagendakan setelah sesi pengantar Presiden.

    “Rekan-rekan pers media yang turut hadir… Di sini ada catatan: wartawan akan meninggalkan ruangan setelah Bapak menyapa daftar hadir menteri dan setingkat menteri yang hadir,” ujar Presiden Prabowo di tengah sambutannya yang disambut gelak tawa hadirin.

    Sebelum memasuki sesi tertutup, Presiden Ke-8 RI itu memberikan sambutan formal yang diselingi dengan sapaan satu per satu kepada tamu-tamu penting yang hadir, termasuk jajaran menteri, pimpinan lembaga, akademisi, serta perwakilan pemerintah daerah. 

    “Ini budaya kita. Jauh-jauh datang nggak disapa, kan nggak enak,” kata Prabowo. 

    Kepala negara pun menyebutkan satu per satu nama menteri dan pejabat yang hadir, termasuk Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, serta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi.

    Agenda KSTI 2025 yang diselenggarakan di ITB menjadi salah satu forum penting yang mempertemukan akademisi, pelaku industri, peneliti, hingga pemerintah dalam memperkuat ekosistem sains dan teknologi di Indonesia.

    Prabowo dijadwalkan menyampaikan pengarahan strategis dalam sesi tertutup bersama para pemangku kepentingan terpilih.

  • Tiba di Bareskrim, Lisa Mariana Harap agar Hasil Tes DNA Tak Direkayasa

    Tiba di Bareskrim, Lisa Mariana Harap agar Hasil Tes DNA Tak Direkayasa

    Bisnis.com, JAKARTA — Selebgram Lisa Mariana telah tiba di Bareskrim Polri untuk menjalani tes DNA terkait dengan orang tua biologis anaknya yang diduga dengan Ridwan Kamil.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi sekitar 10.45 WIB, dia tiba bersama dengan kuasa hukumnya. Lisa nampak mengenakan baju blouse berwarna krem.

    Dia irit bicara menjelang pengambilan sampel genetik atau tes DNA itu. Namun demikian, dia berharap agar proses tes DNA ini bisa berjalan tanpa adanya rekayasa.

    “Doain saja yang terbaik ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada rekayasa,” ujar Lisa di Bareskrim, Kamis (7/8/2025).

    Sebelumnya, eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sekitar 8.57 WIB. RK sapaan akrabnya itu terlihat memakai pakaian jas coklat dan kemeja dengan warna senada. 

    Selain itu, RK juga mengenakan kaca mata hitam dan jinjing saat tiba di Bareskrim. Hanya saja, RK tidak memberikan pernyataan apapun saat tiba di Bareskrim. 

    Ridwan Kamil hanya tersenyum dan menyapa awak media. Setelah itu, RK langsung menuju ruangan Ditresiber Bareskrim Polri.

    “Selamat pagi,” ujar RK di Bareskrim Polri, Kamis (7/8/2025).

    Sekadar informasi, perkara ini sudah naik status menjadi penyidikan. Kenaikan status itu dilakukan setelah kepolisian telah menemukan dugaan unsur pidana dalam perkara ini.

    Adapun, laporan ini telah dilayangkan pengacara Ridwan Kamil dengan laporan polisi atau LP dengan nomor: LP/B/174/IV/2025 /Bareskrim. 

  • Persiapan Tes DNA, Ridwan Kamil Sudah Tiba di Bareskrim

    Persiapan Tes DNA, Ridwan Kamil Sudah Tiba di Bareskrim

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil tiba di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Jakarta Selatan pada Kamis (7/8/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, RK tiba sekitar 8.57 WIB. Ridwan Kamil juga didampingi oleh sejumlah kuasa hukumnya dalam agenda pemeriksaan tes DNA ini.

    Mantan calon Gubernur Jakarta ini juga terlihat memakai pakaian jas coklat dan kemeja dengan warna senada. RK juga tidak memberikan pernyataan apapun saat tiba di Bareskrim. 

    Selain terlihat modis dengan padu padan pakaian, RK juga mengenakan kacamata dan juga membawa tas berwarna hitam. Berjalan menuju pintu ruangan lain.

    Kendati begitu, Ridwan Kamil melemparkan senyum tipis dan menyapa awak media. Setelah itu, RK langsung menuju ruangan Ditresiber Bareskrim Polri.

    “Selamat pagi,” ujar RK di Bareskrim Polri, Kamis (7/8/2025).

    Di samping itu, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya mengklaim bahwa tes DNA ini merupakan tindak lanjut permohonan kliennya ke Bareskrim Polri agar polemik soal anak ini tidak berlarut.

    Muslim menekankan, kliennya juga tidak akan protes apabila nantinya hasil dari tes DNA ini tidak sesuai dengan keinginannya. Sebab, dia memastikan bahwa RK akan menerima apapun hasilnya.

    “Apapun hasilnya dengan tidak berandai andai pada prinsipnya pak RK menghormati dan  menerima hasilnya dengan penuh tanggung jawab serta kedewasaan itulah bentuk pak RK menghormati proses hukum,” ujar Muslim.

    Sekadar informasi, perkara ini sudah naik status menjadi penyidikan. Kenaikan status itu dilakukan setelah kepolisian telah menemukan dugaan unsur pidana dalam perkara ini.

    Adapun, laporan ini telah dilayangkan pengacara Ridwan Kamil dengan laporan polisi atay LP dengan nomor: LP/B/174/IV/2025 /Bareskrim.

  • KPK Sebut Kepatuhan LHKPN Legislatif Terendah

    KPK Sebut Kepatuhan LHKPN Legislatif Terendah

    Bisnis.com, JAKARTA – Dalam laporan kinerja KPK di 6 bulan tahun 2025, tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN) lembaga legislatif terendah dibandingkan lembaga lainnya.

    Pemaparan itu disampaikan Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo saat laporan kinerja KPK di semester I/2025 di Gedung Juang KPK, Rabu (6/8/2025). Dia menyebut lembaga legislatif hanya berada di level 83,97%.

    “Lembaga yang tingkat kepatuhan terendah yaitu legislatif pusat dan daerah masing-masing memperoleh 83,97 dan 88 persen,” kata Ibnu 

    Secara keseluruhan, KPK mengungkapkan persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2025 telah mencapai 91,26 persen. 

    Dari data yang dipaparkan, lembaga eksekutif daerah berada di posisi 5 dengan persentase kepatuhan mencapai 88,95%. Di atasnya diisi oleh lembaga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berada di level 89,09%.

    Lebih lanjut, lembaga eksekutif pusat berada di posisi ketiga dengan tingkat kepatuhan mencapai 92,33%. Kemudian BUMN 92,6%.

    Ibnu menuturkan lembaga dengan tingkat kepatuhan tertinggi adalah yudikatif yang mempunyai persentase 98,74%.

    “Untuk itu KPK mendorong seluruh lembaga negara terutama legislatif untuk meningkatkan komitmen kewajiban pelaporan LHKPN sebagai bentuk transparansi dan integritas penyelenggara negara yang bertanggung jawab,” jelas dia.

  • Koruptor Makin Pintar, OTT KPK Hanya 2 Kasus dalam 6 Bulan

    Koruptor Makin Pintar, OTT KPK Hanya 2 Kasus dalam 6 Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan alasan hanya bisa melakukan dua Operasi Tangkap Tangan (OTT) di sepanjang semester I 2025 karena penjahatnya lebih pintar.

    Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat konferensi pers kinerja semester I KPK, Rabu (6/8/2025). OTT KPK dalam enam bulan ini hanya berada di sekitar Sumatra. Namun, KPK belum menemukan kasus baru di Jakarta dan Jawa.

    “Yang pasti pejahatnya lebih pintar,” kata dia, Kamis (7/8/2025)

    Sebab, katanya, media yang digunakan pelaku tindak pidana korupsi untuk berkomunikasi tidak seperti masyarakat biasa, di mana mereka menggunakan alat-alat yang sulit disadap.

    “Bsa jadi kemudian komunikasi yang dilakukan orang-orang yang berencana melakukan tindak pidana korupsi itu tidak dilakukan dengan media-media yang bisa dilakukan penyadapan. Jadi, itu memang kendala,” paparnya.

    Adapun dua OTT yang dimaksud adalah perkara proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), dan suap  proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara dan preservasi jalan pada Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatra Utara.

    Lebih lanjut, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan dalam sebuah penyidikan dibutuhkan informasi dan data-data yang kuat sampai akhirnya petugas melakukan penindakan. Petugas tidak bisa menerima informasi tanpa adanya verifikasi berjangka.

    “Namun sekali lagi segala sesuatunya berdasarkan yang pertama informasi, kemudian yang didukung dengan data. Nah dari situ kemudian dilakukan sebuah pendalaman, kegiatan dan lain lain,” jelasnya.

    Dari sisi internal KPK, Setyo menjelaskan tidak pernah menyerah untuk mengungkapkan kasus korupsi. Walaupun, katanya, pengungkapan kasus tergantung dengan informasi yang diterima petugas.

    “Waktunya juga cukup ya pastinya bisa lambat, bisa cepat sesuai dengan informasi yang kami dapatkan,” pungkasnya.

    Dia berharap kasus korupsi semakin berkurang dan perilaku antikorupsi dapat terus tumbuh di masyarakat serta meminta kepada jajarannya untuk fokus memberantas korupsi.

  • Prabowo: Indonesia Aman Jika Kuasai Pangan, untuk Beri Makan Rakyat

    Prabowo: Indonesia Aman Jika Kuasai Pangan, untuk Beri Makan Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan ketahanan pangan merupakan syarat mutlak bagi menyejahterakan negara dan masyarakat Indonesia.

    Orang nomor satu di Indonesia itu meyakini bahwa ketahanan pangan dalam negeri merupakan pondasi utama bagi masa depan Tanah Air.

    “Bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan, maka kita bisa beri makan kepada rakyat kita,” ujar Prabowo pada Rapat Kabinet Paripurna ke-8 di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

    Prabowo menambahkan, secara historis membuktikan tidak ada satu pun bangsa yang sejahtera tanpa memiliki kemampuan produksi pangan mandiri.

    Di samping itu, Prabowo juga mengemukakan bahwa ketahanan pangan RI kerap diusik oleh negara lain. Dengan demikian, menurutnya ketergantungan pangan impor hanya akan membuka celah intervensi dari pihak luar.

    “It does not happen. It will not happen. Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makannya sendiri karena itu produksi pangan bagi saya adalah strategis,” katanya.

    Di samping itu, Ketum Gerindra ini menyatakan bahwa capaian kedaulatan pangan ini merupakan hasil dari kolaborasi kementerian terkait dan didukung oleh TNI-Polri hingga Kejaksaan RI.

    “Ini juga hasil kerja sama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan Polisi. Juga kejaksaan, karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain dari pada kita,” pungkasnya.

    Setali tiga uang, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyambut pernyataan Presiden Prabowo. Zulhas juga mengatakan bahwa pemerintah kini sedang mempercepat penyaluran beras subsidi, dengan target penyaluran 30.000 ton per hari.

    Zulhas tidak menampik bahwa penyaluran beras yang dilakukan pada bulan lalu sempat mengalami kendala. Namun, pihaknya akan melakukan percepatan ini dalam distribusi.

    “Memang awalnya bulan lalu baru bisa 1.000–2.000 ton, sekarang sudah bisa 10.000 ton per hari,” ujar Zulhas kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

    Dia menambahkan, pemerintah menargetkan agar kecepatan distribusi bisa ditingkatkan hingga tiga kali lipat dalam waktu dekat.

    “Target kita 30.000 ton per hari,” tegasnya.

  • Zulhas: Penyaluran Beras Subsidi Dipercepat, Target 30.000 Ton per Hari

    Zulhas: Penyaluran Beras Subsidi Dipercepat, Target 30.000 Ton per Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mempercepat penyaluran beras subsidi guna mengatasi kendala distribusi yang sempat terjadi pada bulan lalu.

    Zulkifli atau yang akrab disapa Zulhas mengatakan, percepatan ini dilakukan menyusul peningkatan kapasitas distribusi harian yang kini mencapai 10 ribu ton beras per hari.

    “Memang awalnya bulan lalu baru bisa 1.000–2.000 ton, sekarang sudah bisa 10.000 ton per hari,” ujar Zulhas kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

    Dia menambahkan, pemerintah menargetkan agar kecepatan distribusi bisa ditingkatkan hingga tiga kali lipat dalam waktu dekat.

    “Target kita 30.000 ton per hari,” tegasnya.

    Pemerintah berharap percepatan ini dapat memastikan stok beras subsidi segera sampai ke masyarakat yang membutuhkan, serta menjaga stabilitas harga dan pasokan di tengah fluktuasi pangan global dan domestik.

    Di sisi lain, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa pemerintah tengah menggelontorkan 1,3 juta ton beras ke pasar dalam rangka operasi stabilisasi harga, menyusul masih tingginya harga beras meskipun produksi dalam negeri mencukupi.

    “Operasi pasar sudah berjalan. Insyaallah sebentar lagi harga turun,” ujar Amran.

    Lebih lanjut, dia meminta masyarakat bersabar dan memberi waktu agar distribusi beras berjalan maksimal. 

    “Udah, tunggu aja. Sabar. 1,3 juta ton. Berilah kesempatan,” ucapnya.

     Amran menjelaskan bahwa target penyaluran beras tersebut akan berlangsung hingga akhir tahun. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan beras (bansos) sebanyak 360.000 ton sebagai bagian dari intervensi jangka pendek.

    “Target sampai akhir tahun kita salurkan. Tapi ada juga bansos 360.000 ton,” jelasnya.

    Amran menegaskan bahwa program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan terus dilanjutkan hingga Desember 2025, bahkan sampai pasar benar-benar jenuh.

    “Kan ada SPHP. Lanjut. Lanjut sampai Desember, sampai jenuh pasar. Ini yang terbesar,” pungkas Andi Amran.

  • Rosan Sebut Aturan Peniadaan Tantiem Komisaris BUMN Menghemat Rp8 Triliun

    Rosan Sebut Aturan Peniadaan Tantiem Komisaris BUMN Menghemat Rp8 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan laporan efisiensi keuangan negara dan progres deregulasi perizinan investasi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Rabu (6/8/2025).

    Dalam keterangannya usai rapat, Rosan mengungkapkan bahwa dirinya telah lebih dahulu dipanggil Presiden sebelum sidang dimulai, sekitar pukul 13.00 WIB, untuk menyerahkan laporan tertulis terkait kajian pemberian tantiem dan bonus.

    “Jadi analisa yang kita lakukan dari surat yang saya keluarkan mengenai tantiem dan bonus itu, sebelumnya sudah dilakukan kajian lengkap. Penghematannya, konservatifnya, sekitar Rp8 triliun per tahun,” jelas Rosan.

    Prabowo, kata Rosan, meminta agar hasil kajian itu turut disampaikan dalam forum sidang kabinet sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan kebijakan lebih lanjut.

    Selain itu, Rosan juga memaparkan kemajuan deregulasi perizinan yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan efisiensi waktu bagi investor.

    Dia menyebut Peraturan Pemerintah (PP) terkait mekanisme perizinan otomatis telah resmi diberlakukan.

    Tak hanya itu, dia juga mendorong seluruh kementerian yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pelayanan perizinan investasi nasional agar segera menindaklanjuti implementasinya sesuai arahan Presiden.

    “PP-nya baru saja keluar. Jadi semua kementerian yang berhubungan dengan perizinan dengan kami kalau tidak merespons dalam batas waktu tertentu otomatis izinnya akan kami keluarkan. Itu memberikan kepastian waktu,” tandas Rosan.

  • Para Menteri Bicara Soal Rencana Prabowo Reshuffle Kabinet

    Para Menteri Bicara Soal Rencana Prabowo Reshuffle Kabinet

    Bisnis.com, JAKARTA – Isu reshuffle kabinet kembali mencuat usai Presiden Prabowo Subianto menyinggungnya dalam Rapat Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan, Rabu (6/8/2025).

    Dalam sidang tersebut, Prabowo disebut sempat menyampaikan arahannya soal kinerja jajaran menterinya dan menyinggung terkait dengan potensi mengenai ada atau tidaknya perombakan dalam waktu dekat.

    Sejumlah menteri yang hadir mengonfirmasi pernyataan Presiden itu. Misalnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang awalnya enggan mengomentari secara gamblang soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disebut menyinggung tidak akan ada perombakan (reshuffle) kabinet dalam waktu dekat.

    Saat ditanya wartawan usai menghadiri rapat kabinet di Istana, Zulhas hanya memberi jawaban diplomatis dan meminta agar pertanyaan tersebut dialamatkan kepada Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi

    “Tanya Pak Anu lah, tanya Pak Hasan. Saya kan orang partainya, tanya aja beliau ya,” kata Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan.

    Saat ditanya apakah dirinya juga mendengar langsung pernyataan Presiden, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu kembali menjawab singkat.

    “Tanya Pak Anu lah, tanya Pak Hasan. Terima kasih ya,” ucapnya singkat.

    Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Teuku Riefky juga menanggapi kabar soal kemungkinan reshuffle kabinet.

    Dia membenarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung soal ini dalam sidang kabinet. Namun, dia enggan merinci lebih lanjut.

    “Ya, disampaikan. Tapi nanti tanya langsung sama Mensesneg [Prasetyo Hadi] ya,” singkat Riefky.

    Di sisi lain, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak berencana melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. 

    Hal itu disampaikan Presiden pada akhir pengarahan dalam rapat kabinet hari ini di Istana Kepresidenan.

    “Iya, benar,” kata Widiyanti saat ditanya apakah Presiden menyatakan tidak akan melakukan reshuffle.

    Menurut dia, alasan Presiden cukup jelas dan positif lantaran kinerja pembantunya di kabinet yang diklaim bekerja dengan baik.

    “Karena beliau senang dan happy dengan kinerja menteri-menterinya,” ujar Widiyanti.

  • Fadli Zon: Buku Sejarah Nasional Tahap Finalisasi, Ditargetkan Rilis Tahun Ini

    Fadli Zon: Buku Sejarah Nasional Tahap Finalisasi, Ditargetkan Rilis Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan bahwa proyek penulisan ulang Buku Sejarah Nasional Indonesia masih berjalan sesuai rencana meski peluncuran finalnya mundur dari target semula sekitar 17 Agustus.

    “Waktu itu memang kita sampaikan sebagai ancer-ancer di dalam. Tapi sekarang kita masih dalam proses reading dan editing setelah uji publik selesai. Jadi ini memang bagian dari tahapan yang kami jalani,” kata Fadli saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/8/2025).

    Fadli menegaskan bahwa proses penyempurnaan buku sejarah ini tidak serta-merta cepat karena memerlukan kehati-hatian dan pelibatan banyak pihak.

    “Target kita mungkin akan ada beberapa kali lagi proses untuk membahas masukan-masukan. Tapi sejauh ini on the right track,” ujarnya.

    Meski peluncuran tidak dilakukan pada momen HUT ke-80 RI seperti sempat diwacanakan, Fadli menyebut pihaknya tetap menargetkan buku tersebut rampung dan dirilis dalam tahun ini.

    Sejauh ini, uji publik sudah dilakukan di beberapa kota dan kampus besar, seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Padang, Universitas Hasanuddin Makassar, dan Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin.

    “Di UI itu di FIB, saya yang buka. Kita berharap sebenarnya ada debat, tapi memang tidak terlalu banyak debat,” ujarnya.

    Peserta uji publik terdiri dari kalangan akademisi, mahasiswa, pemerhati sejarah, komunitas, hingga tokoh masyarakat.

    Setelah rangkaian uji publik, Kementerian Kebudayaan akan melanjutkan dengan proses diskusi dan pembacaan mendalam (reading) oleh para sejarawan dan editor, termasuk melibatkan tokoh senior seperti Prof. Taufik Abdullah yang turut hadir memberi masukan.

    Fadli juga menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap diskusi publik, dan tak keberatan jika ada pihak yang ingin menggelar acara untuk membahas hasil penyusunan sejarah tersebut.

    “Bisa xaja [diskusi], tidak usah acara besar. Siapa yang mau undang, kita datangin. Tidak ada yang kita rahasiakan. Kita justru ingin ada diskusi, ada discourse. Jangan sendiri-sendiri, di luar atau di belakang. Kita maunya di depan,” tegas Fadli Zon.