Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Ahmad Luthfi Buka Suara Soal Polemik Bupati Pati Naikkan PBB 250%

    Ahmad Luthfi Buka Suara Soal Polemik Bupati Pati Naikkan PBB 250%

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi akhirnya angkat suara soal polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250% yang dilakukan oleh Bupati Pati.

    Menurutnya, kenaikan pajak boleh saja asal tidak membebani rakyat.

    “Kenaikan itu boleh-boleh saja, namun besarannya tidak boleh membebani masyarakat,” kata Ahmad Luthfi, di Purworejo, Kamis (7/8), dikutip dari Antaranews. 

    Ia pun menginstruksikan kepada Bupati Pati untuk melakukan kajian komprehensif, yang bisa melibatkan pihak ketiga seperti universitas.

    Kemudian instruksi yang ketiga, kenaikan pajak yang dilakukan harus sesuai dengan kemampuan masyarakat Pati.

    Ketiga, hasil kajian kenaikan itu tidak boleh membebani perekonomian masyarakat.

    “Prinsip, tidak boleh membebani dan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Lakukan kajian yang komprehensif,” katanya pula.

    Ia juga meminta Bupati Pati membuka ruang-ruang publik dalam pembahasannya. Dengan komunikasi itu, maka pemerintah kabupaten akan mendapatkan masukan yang komprehensif.

    Akhirnya, keputusan yang diambil akan menjadi win-win solution dan bermanfaat bagi pemerintah daerah maupun warganya.

    “Buka ruang-ruang publik dan lakukan sosialisasi. Tangkap aspirasi publik. Sehingga pembangunan wilayah ke depannya bisa berkesinambungan,” katanya lagi.

    Ahmad Luthfi mengatakan bahwa aturan yang saat ini memberatkan masyarakat, maka bisa direvisi. Revisi pun harus segera dilakukan agar tak membuat masyarakat was-was.

    “Lakukan sosialisasi dengan tepat, agar bisa dipahami masyarakat. Prinsip, kebijakan yang diambil tidak boleh membebani masyarakat,” katanya pula.

  • Hasan Nasbi Blak-blakan soal Isu Reshuffle Kabinet Prabowo

    Hasan Nasbi Blak-blakan soal Isu Reshuffle Kabinet Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto saat ini merasa puas dengan kinerja dan kekompakan Kabinet Merah Putih.

    Meskipun isu reshuffle kembali mencuat dalam beberapa hari terakhir, tetapi Hasan menyebut Presiden Ke-8 RI itu justru menekankan rasa terima kasih kepada para menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar sebelumnya.

    Hal ini disampaikan Hasan dalam keterangan pers di Gedung Kwarnas, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2025) saat menjawab pertanyaan mengenai potensi bergabungnya partai lain ke dalam koalisi pemerintahan, termasuk isu keterlibatan PDI-P pasca pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto.

    “Yang disampaikan Presiden adalah hari ini beliau merasakan kabinet sangat solid. Kabinet sangat kompak dan beliau sebagai kapten kesebelasan mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kekompakan seluruh anggota kabinet,” ujar Hasan.

    Hasan juga menegaskan bahwa meskipun spekulasi publik soal perombakan kabinet terus berkembang, keputusan soal reshuffle tetap sepenuhnya berada di tangan Presiden.

    “Tetap dalam kerangka bahwa reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Presiden bisa lakukan, bisa tidak. Itu tergantung Presiden,” ujarnya.

    Terkait pernyataan Presiden Prabowo yang sempat menyebut ada orang yang tidak berkeringat, tapi ingin masuk kabinet, Hasan menolak memberikan klarifikasi lebih lanjut.

    “Kalimat yang tadi itu silakan konfirmasi kepada narasumber yang bersangkutan. Saya tidak bisa konfirmasi kata-kata yang tadi,” tegasnya.

    Hasan menambahkan, yang ditekankan Kepala negara dalam sidang kabinet kemarin adalah semangat kerja kolektif, kolaborasi antar kementerian, serta pentingnya menjaga solid tim pemerintahan di tengah banyaknya tantangan nasional dan global.

    “Beliau merasakan, sebagai kapten kesebelasan, kesebelasan ini sangat kompak. Jadi kita ambil kalimat Presiden yang itu saja,” pungkas Hasan.

  • Pengibaran One Piece, Ini Kata Sosiolog

    Pengibaran One Piece, Ini Kata Sosiolog

    Bisnis.com, MALANG—Banyak anak muda dan masyarakat mulai mengibarkan bendera berlogo Jolly Roger, anime One Piece, baik di rumah, kendaraan, maupun tempat umum, yang dinilai sosiolog sebagai ekspresi sosial. 

    Dosen Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Abdus Salam, berpendapat fenomena ini tidak bisa dipandang sebatas ikut-ikutan, melainkan sebuah ekspresi sosial. Anak muda tidak akan bangga dengan bendera Merah Putih sebagai lambang negara jika tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. 

    “Bagi mereka, bendera Merah Putih kerap kali terasa hanya sebagai simbol seremonial yang tidak berdampak nyata pada kehidupan sehari-hari, seperti tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan sarjana hingga doctor,” katanya, Kamis (7/8/2025).

    Dia menambahkan, tren ini juga dipengaruhi oleh masifnya arus informasi di media sosial. 

    “Biasanya, dalam konteks sosiologi, hal yang jadi trending topic dijadikan sebagai simbol. Mereka menggunakan simbol-simbol unik yang unik untuk mencuri perhatian, terutama di momen-momen penting seperti menjelang Hari Kemerdekaan,” katanya.

    Dia juga menilai,  respons pemerintah yang terlalu berlebihan dalam menyikapi fenomena bendera One Piece. Pemerintah menganggap pengibaran bendera ini sebagai makar atau tindakan pidana. 

    Dia melihat ini sebagai ‘kegenitan yang dilakukan oleh elit negara’, serta menyarankan pemerintah untuk bersikap biasa saja dan tidak terlalu reaktif. Terkecuali bendera merah putih diganti ataupun merusak bendera negara.

    Sikap bijaksana dalam menyikapi ekspresi simbolik ini pernah dicontohkan oleh Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, saat merespons isu pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua. Saat itu, Gus Dur dengan tenang menyatakan, “Ya sudah, anggap saja bintang kejora itu umbul-umbul.”

    Gus Dur memahami bahwa bendera Bintang Kejora memiliki nilai kultural, bukan politis. Pendekatan serupa bisa diterapkan untuk memahami fenomena One Piece ini. 

    Sebuah ekspresi kultural dari generasi muda yang mencari identitas dan cara baru untuk bersuara. Alih-alih melarang, fenomena ini sebaiknya dijadikan bahan diskusi dan merefleksikan diri. 

    Menurut Salam, pendidikan dan keluarga bisa berperan dengan memanfaatkan momen ini untuk membahas nasionalisme yang lebih relevan dan substansial.

    Nasionalisme tidak hanya soal upacara bendera, tetapi juga tentang bagaimana mengisi ruang-ruang kemerdekaan dengan hal-hal positif, seperti bekerja sungguh-sungguh dan menghindari korupsi atau belajar sungguh-sungguh bagi siswa dan mahasiswa. Ini juga sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa pahlawan.

    “Bisa saja, teman-teman itu ikut-ikutan karena ingin viral saja. Ingin agar konten yang dibuat banyak viewersnya. Jadi saya rasa tidak semua ekspresi anak muda dianggap sebagai perlawanan politik. Ada kalanya, hal itu hanya sekadar konten belaka,” katanya.

    Dia berharap, nasionalisme tidak hanya dimaknai sebagai seremonial semata. Tapi juga sebagai komitmen untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan, sehingga generasi muda bisa lebih bangga pada Merah Putih yang berkibar. (K24)

  • Bobby Nasution Segera Eksekusi Sarang-Sarang Narkoba di Sumut

    Bobby Nasution Segera Eksekusi Sarang-Sarang Narkoba di Sumut

    Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyuarakan komitmen keras untuk membebaskan provinsi ini dari belenggu narkoba. Dalam semangat bulan kemerdekaan, ia menyerukan agar seluruh elemen pemerintah dan aparat penegak hukum bersatu melakukan langkah nyata dan agresif untuk memberantas jaringan narkotika di Sumut.

    “Para pelaku yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba akan kami eksekusi secara hukum. Tidak ada toleransi. Ini penyakit kronis yang menggerogoti Sumatera Utara bertahun-tahun. Saatnya kita bertindak tegas,” ujar Bobby dalam sambutannya di sidang paripurna DPRD Sumut dengan agenda pengesahan RPJMD Sumut 2025 – 2030 di Gedung DPRD Sumut, Kamis (7/8/2025).

    Bobby menegaskan, peringatan kemerdekaan tidak hanya sebatas seremoni, tapi menjadi momen revolusi moral dalam memerangi narkoba. Ia mengajak DPRD, Forkopimda, serta aparat TNI dan Polri untuk bersama-sama menutup ruang gerak para pelaku dan menghancurkan pusat-pusat peredaran narkoba yang telah lama dikenal publik.

    “Kalau bisa, semua lokasi yang menjadi sarang narkoba kita bersihkan. Kita musnahkan. Kita tunjukkan bahwa Sumatera Utara bisa merdeka dari narkoba,” ucapnya dengan nada tegas.

    Ia juga menekankan bahwa upaya pemberantasan tidak cukup hanya di wilayah darat. Menurutnya, banyak jalur masuk narkoba melalui pelabuhan kecil dan lintasan ilegal, bahkan hingga wilayah laut yang terhubung ke negara-negara tetangga.

    “Pintu-pintu kecil yang selama ini jadi jalur masuk dari luar, seperti dari arah Thailand, harus kita tutup rapat. Tidak boleh ada celah lagi. Kita semua harus waspada dan bertindak,” tambahnya.

    Bobby juga mengungkapkan, koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) sudah dilakukan secara intensif. Seluruh aparat penegak hukum disebut telah sepakat untuk bergerak serentak di lapangan dan menutup celah-celah distribusi narkoba.

    “Kita tidak bisa terus-menerus menjadi juara bertahan dalam hal kasus narkoba. Ini saatnya Sumut keluar dari stigma itu. Kami sudah sepakat dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan. Semua pintu masuk akan kita tutup,” tegasnya.

    Ia menekankan, penanganan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan pencegahan di atas kertas. Pelaksanaan di lapangan, menurutnya, harus dilakukan secara kolaboratif, cepat, dan menyeluruh.

    “Dari sisi pencegahan, tentu akan terus dilakukan. Tapi harus dibarengi dengan tindakan nyata. Ini bukan hanya tugas satu pihak, tapi tugas kita semua,” tutupnya dengan penuh keyakinan.

  • Ini Bocoran Konsep Upacara 17 Agustus dari Presiden Prabowo

    Ini Bocoran Konsep Upacara 17 Agustus dari Presiden Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 akan dilaksanakan secara sederhana.

    Hal ini disampaikannya usai memberikan pengarahan dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di Sasana Budaya Ganesha, Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025).

    Saat ditanya soal daftar kepala negara atau tamu asing yang telah menyatakan akan hadir dalam upacara tersebut, Presiden menjawab bahwa fokus pemerintah saat ini masih tertuju pada penyelesaian pekerjaan domestik.

    “Kita relatif sederhana dulu lah, kita masih banyak pekerjaan untuk rakyat,” ujar Prabowo.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan Pemerintah secara resmi membuka rangkaian agenda Bulan HUT ke-80 RI dengan menggelar acara Doa Kebangsaan yang akan diselenggarakan di Kawasan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada malam ini, Jumat (1/8/2025).

    “Tahun ini lokasi yang dipilih adalah Kawasan Tugu Proklamasi, tempat yang bersejarah bagi perjuangan kemerdekaan, sekaligus simbol rasa syukur kita atas perjuangan para pendiri bangsa dan para pahlawan,” ujar Juri.

    Acara Doa Kebangsaan akan dihadiri sekitar 1.500 umat beragama lintas keyakinan sebagai bentuk perwujudan semangat toleransi dan keberagaman bangsa.

    “Doa Kebangsaan ini adalah wujud bahwa bangsa Indonesia bukan hanya bangsa yang berketuhanan, tapi juga bangsa yang penuh toleransi dan plural. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika,” tambahnya.

    Selain Doa Kebangsaan, Juri juga menjabarkan rangkaian agenda kenegaraan lainnya sepanjang Agustus 2025, antara lain pengukuhan Paskibraka akan digelar beberapa hari sebelum peringatan detik-detik Proklamasi.

    Lalu, dia melanjutkan akan ada agenda penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang dijadwalkan pada 13 Agustus 2025 di Istana Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden RI di DPR yang akan berlangsung pada 15 Agustus 2025.

    Selanjutnya, akan ada ziarah Nasional dan Renungan Suci, dilaksanakan pada 16 Agustus 2025 dini hari di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan secara serentak di seluruh daerah.

    Upacara Detik-Detik Proklamasi pada 17 Agustus 2025, dengan rangkaian kirab bendera Merah Putih dan teks Proklamasi dari Monas ke Istana Merdeka menggunakan kereta kencana dan dikawal pasukan berkuda.

    Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan bertindak sebagai inspektur upacara, baik dalam pengibaran maupun penurunan bendera.

    “Presiden memberikan arahan agar seluruh rangkaian upacara digelar dengan khidmat namun juga penuh sukacita dan riang gembira. Semua harus berdampak langsung dan mengikutsertakan masyarakat seluas-luasnya. Karena ini bukan hanya seremoni negara, melainkan perayaan bersama seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Juri.

  • Prabowo Sebut Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Berada di Jalur yang Benar

    Prabowo Sebut Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Berada di Jalur yang Benar

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimisme terhadap arah kebijakan ekonomi nasional menyusul capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12% pada kuartal II/2025.

    Menurut Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, Kepala negara menilai angka tersebut menunjukkan bahwa strategi transformasi nasional yang dijalankan pemerintah saat ini berada di jalur yang tepat.

    “Presiden bilang, dengan pertumbuhan ekonomi seperti ini artinya strategi transformasi nasional kita sedang berada di jalan yang benar. Itu kata-kata Presiden kemarin,” ujar Hasan dalam konferensi pers di Gedung Kwarnas, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2025).

    Selain pertumbuhan ekonomi, kata Hasan, Presiden Ke-8 RI itu juga mengapresiasi capaian realisasi investasi yang dinilai menunjukkan respons positif dari pelaku usaha terhadap arah kebijakan pemerintah.

    “Presiden optimis kita sedang dalam track ekonomi yang benar. Realisasi investasi kemarin juga sangat diapresiasi oleh Presiden,” tambahnya.

    Lebih lanjut, dia menyebut pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2024 saat Presiden Prabowo sudah menjabat tercatat 5,02 persen, lalu turun menjadi 4,87 persen di kuartal I/2025.

    Hasan juga menyoroti kontribusi sektor investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. DIa menyebut realisasi investasi yang disampaikan Menteri Investasi Rosan Roeslani telah mencapai Rp942,9 triliun hingga Agustus 2025 atau hampir 50 persen dari target tahunan sebesar Rp1.900 triliun.

    Dia juga mengungkapkan bahwa sektor industri manufaktur tumbuh 5,6 persen dan investasi tumbuh 6,99 persen, yang secara bersama-sama menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

    Dia mencontohkan pertumbuhan signifikan sektor logistik yang tercatat dalam laporan BPS, menandakan pergerakan barang dan aktivitas jual-beli terus berlangsung, meski tidak terlihat secara kasat mata di toko-toko fisik.

    “Kalau sektor logistik tumbuh, artinya barang bergerak. Itu berarti ada transaksi. Hanya saja mungkin sudah lewat marketplace atau platform digital,” kata Hasan.

    Hasan menutup dengan ajakan agar publik dan pengamat ekonomi melihat data secara utuh dan tidak terjebak pada cara pandang yang sempit.

    “Dengan cara berpikirnya lebih terbuka. Jadi nggak terpaku kemudian dengan cara berpikir yang old school dan konvensional kira-kira begitu,” pungkas Hasan.

  • Syarat Menjadi WNI dan Biayanya, agar Bisa Rayakan Semangat Kemerdekaan RI

    Syarat Menjadi WNI dan Biayanya, agar Bisa Rayakan Semangat Kemerdekaan RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Semangat kemerdekaan RI mulai dirasakan semua warga negara Indonesia jelang HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025 mendatang.

    Semangat ini bukan hanya dirasakan oleh warga Indonesia yang sejak lahir dan besar di Indonesia, namun juga oleh mereka yang menjadi WNI ketika menginjak dewasa.

    Dilansir dari kemenkum.go.id Sumut, WNI yang menjadi warga negara sering disebut dengan Naturalisasi, yaitu suatu proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh atau memiliki kewarganegaraan suatu negara atau alih status dari dari WNA (Warga Negara Asing) menjadi WNI (Warga Negara Indonesia).

    Orang asing dapat memperoleh Kewarganegaraan Indonesia dengan cara mengajukan (“Permohonan Pewarganegaraan”) kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan kiteria :

    Naturalisasi berdasarkan permohonan WNA itu sendiri
    Berdasarkan Perkawinan Campur
    Pewarganegaraan Bagi Orang Asing yang berjasa atau dengan alasan kepentingan negara;
    Pewarganegaraan Bagi Anak yang belum memperoleh kewarganegaraan

    DASAR HUKUM

    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
    Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
    Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
    Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
    Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia.
    Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia

    SYARAT MENJADI WNI

    Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU Kewarganegaraan, syarat-syarat WNA menjadi WNI yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

    Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin
    Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesiapaling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
    Sehat jasmani dan rohani;
    Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
    Tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
    Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
    Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

    Lalu apa saja persyaratan agar dapat diterima sebagai seorang WNI dan menggenggam paspor berlambang burung garuda serta memiliki kartu tanda penduduk (KTP) seperti halnya rakyat Indonesia lainnya? Berikut ini adalah selengkapnya seperti dikutip dalam Pasal 9 UU 12/2006.

    1. Pastikan bahwa pemohon orang asing untuk menjadi WNI sudah berusia minimal 18 tahun atau berstatus menikah.

    2. Saat permohonan diajukan sudah berdomisili di wilayah Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling lama 10 tahun berturut-turut.

    3. Pemohon juga harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.

    4. Mampu berbicara dan berbahasa Indonesia dan mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

    5. Tidak pernah menjalani hukuman pidana dengan ancaman hukuman minimal satu tahun atau lebih.

    6. Tidak berniat memiliki kewarganegaraan ganda selain sebagai WNI.

    7. Memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap.

    8. Membayar uang pewarganegaraan kepada kas negara.

    Jika seluruh persyaratan itu dapat dipenuhi dengan baik, maka seperti tercantum pada Pasal 10, orang asing pemohon kewarganegaraan Indonesia wajib mengajukan permohonan secara tertulis di dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai ditujukan kepada Presiden melalui menteri. Berkas permohonannya harus disampaikan kepada pejabat berwenang.

    Melansir Pasal 3 PP 21/2022 disebutkan bahwa permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia tadi juga wajib disertai nama lengkap pemohon, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat tempat tinggal, pekerjaan, kewarganegaraan asal, dan nomor induk kependudukan. Pemohon juga wajib menyertakan fotokopi dokumen-dokumen penting.

    Misalnya akta kelahiran pemohon dan pasangan, KTP, buku nikah, surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia, surat keterangan domisili, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit, surat keterangan dari kantor imigrasi, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Kemudian surat keterangan dari camat di wilayah kerja pemohon bahwa yang bersangkutan memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap.

    Selanjutnya adalah surat keterangan dari perwakilan negara pemohon yang menyatakan jika menjadi WNI, maka berwargakenegaraan ganda dan surat pernyataan mengenai kesetiaan kepada Indonesia. Terakhir adalah mencantumkan pasfoto ukuran 4×6 sentimeter sebanyak enam lembar.

    Biaya yang mesti dikeluarkan oleh setiap pemohon dan diterima sebagai penerimaan negara bukan pajak ada beberapa macam berkisar antara Rp1 juta hingga Rp50 juta. Misalnya naturalisasi anak berdasarkan hasil kawin campur atau dari negara yang menganut Ius Soli dikutip biaya sebesar Rp5 juta. Untuk naturalisasi bagi anak berkewarganegaraan ganda dan hendak memilih sebagai WNI dikenai biaya Rp5 juta.

    Pengajuan naturalisasi disebabkan oleh pernikahan dengan WNI, maka setiap pemohonnya dikutip biaya sebesar Rp15 juta. Bagi WNA yang mengajukan permohonan untuk menjadi WNI dikutip biaya resmi Rp50 juta. Negara juga mengenakan biaya sebesar Rp1 juta bagi pemberian salinan keputusan menteri mengenai pewarganegaraan berdasarkan perkawinan yang salinannya rusak atau hilang.

    Besaran PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM:

  • Dubes Jepang Soal Relokasi Industri Imbas Tarif Trump: Masih Terlalu Dini

    Dubes Jepang Soal Relokasi Industri Imbas Tarif Trump: Masih Terlalu Dini

    Bisnis.com, JAKARTA – Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masaki angkat bicara terkait peluang perusahaan asal Negeri Sakura untuk merelokasi investasinya ke Indonesia menyusul pemberlakuan tarif timbal balik yang dikenakan Amerika Serikat (AS).

    Masaki menyebut, saat ini masih terlalu dini untuk menilai dampak keseluruhan dari kebijakan tarif yang diberlakukan Presiden AS, Donald Trump. Hal ini mengingat tarif timbal balik tersebut baru resmi berlaku pada 7 Agustus 2025.

    “Menurut saya saat ini masih terlalu dini untuk menilai apa dampak konkretnya, termasuk peluang relokasi investor Jepang,” jelas Dubes Masaki dalam acara Indonesia-Japan Executive Dialogue 2025 di Jakarta, dikutip Kamis (7/8/2025).

    Meski demikian, Masaki memastikan perusahaan-perusahaan Jepang memilih Indonesia sebagai negara tujuan investasi bukan karena tarif atau faktor serupa. Dia menjelaskan, Jepang memiliki sejarah panjang investasi di Indonesia, yang telah berlangsung hampir 70 tahun.

    Dia menuturkan, selama periode tersebut, Jepang telah membangun hubungan persahabatan dan kepercayaan yang baik dengan Indonesia. Masaki juga optimistis hubungan tersebut tidak akan terpengaruh oleh perang dagang atau dinamika serupa. 

    “Justru saya berharap situasi ini dapat menjadi momentum bagi kita untuk bekerja sama lebih erat lagi dengan Indonesia,” katanya.

    Sebelumnya, Indonesia dinilai dapat menjadi negara potensial bagi para pemodal asing untuk merelokasi investasinya pascapemberlakuan tarif timbal balik yang dikenakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Chatib Basri menuturkan, tarif 19% ditetapkan AS untuk Indonesia cenderung berada di level yang rendah. Dia mencontohkan, negara lain seperti Bangladesh dikenakan tarif mencapai 37% untuk produk ready-made garment, sedangkan China dikenakan tarif 30% untuk produk alas kaki (footwear).

    Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, tarif yang dikenakan ke RI hanya lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura yang memiliki defisit perdagangan dengan Negeri Paman Sam. Pungutan yang dikenakan ke Indonesia sama dengan yang dikenakan kepada negara Asean lain, yakni Filipina.

    “Implikasi tarif ini maka investor akan melihat untuk memproduksi barang, lebih baik dia merealokasikan investasinya dari negara yang tarifnya tinggi ke negara yang tarifnya relatif lebih rendah. Karena itu, saya melihat bahwa ada kesempatan dimana relokasi (investasi ke Indonesia itu akan terjadi,” kata Chatib.

  • Gelar Sesi Tertutup di Konvensi Sains dan Teknologi, Prabowo: Agar Jangan Dipelintir

    Gelar Sesi Tertutup di Konvensi Sains dan Teknologi, Prabowo: Agar Jangan Dipelintir

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan di balik digelarnya sesi pengarahan secara tertutup dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 yang berlangsung di Sasana Budaya Ganesa, Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025).

    Kepala Negara menyatakan bahwa format tertutup dipilih untuk memberikan ruang diskusi yang lebih bebas tanpa risiko disalahartikan atau dipelintir.

    “Biar lebih bebas, agar jangan dipelintir, jangan dipolitisasi. Ini kan kita bicara ilmu, sains, teknologi,” ujar Prabowo usai memberikan pengarahan.

    Sebelumnya, Prabowo meminta wartawan untuk meninggalkan ruangan usai sambutan pembuka dalam KSTI 2025. Permintaan ini dilakukan orang nomor satu di Indonesia itu sesuai agenda pengarahan tertutup yang diagendakan setelah sesi pengantar Presiden.

    “Rekan-rekan pers media yang turut hadir. Di sini ada catatan: wartawan akan meninggalkan ruangan setelah Bapak menyapa daftar hadir menteri dan setingkat menteri yang hadir,” ujar Prabowo di tengah sambutannya yang disambut gelak tawa hadirin.

    Sebelum memasuki sesi tertutup, Presiden Ke-8 RI itu memberikan sambutan formal yang diselingi dengan sapaan satu per satu kepada tamu-tamu penting yang hadir, termasuk jajaran menteri, pimpinan lembaga, akademisi, serta perwakilan pemerintah daerah.

    “Ini budaya kita. Jauh-jauh datang tidak disapa, kan tidak enak,” kata Prabowo.

    Kepala negara pun menyebutkan satu per satu nama menteri dan pejabat yang hadir, termasuk Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, serta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi.

    Agenda KSTI 2025 yang diselenggarakan di ITB menjadi salah satu forum penting yang mempertemukan akademisi, pelaku industri, peneliti, hingga pemerintah dalam memperkuat ekosistem sains dan teknologi di Indonesia.

    Prabowo dijadwalkan menyampaikan pengarahan strategis dalam sesi tertutup bersama para pemangku kepentingan terpilih.

  • Cara Daftar Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka

    Cara Daftar Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka

    Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat yang ingin menjadi peserta untuk mengikuti upacara kemerdekaan RI 17 Agustus 2025 di Istana Negara bisa segera mendaftarkan diri.

    Pendaftaran untuk mengikuti upacara peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka akan dibuka pada 7 dan 8 Agustus pukul 10.00 WIB secara daring melalui pandang.istanapresiden.go.id.

    Pemerintah sendiri telah menyiapkan 8.000 undangan, dengan rincian 80% kuota atau sekitar 6.400 tiket diprioritaskan bagi masyarakat umum.

    Dengan jumlah yang terbatas, proses pendaftaran dipastikan berlangsung cepat dan kompetitif, sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro.

    “Jadi kepada masyarakat umum, kami ingin mengimbau jika berminat menjadi peserta Upacara Detik-Detik Proklamasi Ke-80, nanti siap-siap untuk war undangan HUT ke-80 RI mulai tanggal 4 Agustus 2025,” ujar Juri dikutip dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI, Kamis (6/8).

    Pendaftaran upacara ini sebelumnya dibuka pada 4 Agustus dan telah ditutup. Namun masyarakat masih berkesempatan mendapat undangan setelah pendaftaran kembali dibuka pada 7-8 Agustus.

    Syarat dan Ketentuan Pendaftaran

    Syarat dan ketentuan melakukan pendaftaran upacara kemerdekaan di Istana Merdeka yakni sebagai berikut:

    Mengisi formulir pendaftaan
    Berusia minimal 10 tahun
    Menyiapkan diri beserta KTP
    Apabila lolos verifikasi, peserta akan mendapat email untuk jadwal pengambilan undangan

    Cara Daftar Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka

    Pendaftaran upacara ini dilakukan secara online melalui situs pandang.istanapresiden.go.id. Berikut caranya:

    Buka situs pandang.istanapresiden.go.id 
    Apabila pendaftaran sudah dibuka, isi dan lengkapi formulir yang tersedia di laman tersebut
    Pastikan semua data diisi dengan benar, kemudian kirim formulir untuk proses verifikasi
    Cek hasil verifikasi secara berkala melalui menu “Cek Status Pendaftaran” di situs resmi Pandang Istana Presiden
    Apabila pendaftaran disetujui, peserta akan menerima email berisi jadwal pengambilan undangan fisik

    Kemudian cara melakukan cek status pendaftaran yakni:

    Buka situs pandang.istanapresiden.go.id
    Klik “Cek Status Pendaftaran” yang berwarna merah
    Masukkan nomor pendaftaran yang tercantum pada email yang terdaftar
    Klik “Submit” dan tunggu hasilnya