Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Rangkaian Acara Perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI 17 Agustus 2025

    Rangkaian Acara Perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI 17 Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah secara resmi meluncurkan rangkaian agenda Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025 dengan berbagai kegiatan nasional yang penuh kegembiraan, kemeriahan, dan semangat persatuan.

    Tahun ini perayaan kemerdekaan akan mengusung semangat “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” sebagaimana tema dan logo yang telah diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 23 Juli lalu.

    Tema perayaan hari kemerdekaan tahun ini selaras dengan visi besar pemerintah dan arah perjuangan bangsa, yakni perayaan kemerdekaan tidak hanya mengingat dan memperingati tanggal kemerdekaan, tetapi menjadi momentum untuk menjaga api semangat perjuangan dan pengorbanan kolektif, agar bangsa ini terus bertahan dan tumbuh menjadi bangsa yang besar, sejahtera dan maju.

    Berikut rangkaian acara lengkap perayaan HUT kemerdekaan ke-80 RI 

    1. Doa Kebangsaan hingga Upacara di Istana

    Pada tahun ini, Pemerintah akan membuka agenda bulan kemerdekaan dengan acara Doa Kebangsaan yang akan dilaksanakan pada Jumat (1/8/2025) malam. Doa kebangsaan ini adalah wujud bahwa bangsa Indonesia bukan hanya sebagai bangsa yang berketuhanan, tetapi juga bangsa yang penuh toleransi dan plural, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

    Pada tahun 2025 ini lokasi yang dipilih adalah Kawasan Tugu Proklamasi, tempat yang bersejarah bagi perjuangan kemerdekaan, sekaligus sebagai simbol rasa syukur kita atas perjuangan para pendiri dan pahlawan bangsa. Acara akan dihadiri sekitar 1.500 umat beragama.

    Agenda selanjutnya adalah Pengukuhan Paskibraka sebelum Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi akan dilaksanakan. Kemudian, penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia, kepada individu, kelompok atau institusi, yang dinilai oleh Bapak Presiden dan pemerintah memiliki jasa, karya dan kepeloporan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 Agustus di Istana Negara.

    Agenda Pidato Kenegaraan tahun ini akan diselenggarakan pada tanggal 15 Agustus 2025 dan dilanjutkan dengan Ziarah Nasional dan Renungan Suci yang dipimpin oleh Presiden, di Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata pada tanggal 16 Agustus pukul 00.00 WIB. Sementara itu, di seluruh Indonesia juga dilaksanakan Apel Renungan Suci di TMP-TMP Provinsi dan Kab/Kota.

    Selanjutnya, Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi yang digelar pada tanggal 17 Agustus, dengan Inspektur Upacara Presiden RI. Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi akan didahului dengan Kirab Bendera dan Teks Proklamasi dari Monas ke Istana Merdeka menggunakan kereta kencana, dan dikawal pasukan berkuda. Acara kirab ini dimulai pukul 08.00 WIB. Selanjutnya pada sore hari, juga akan dilaksanakan Upacara Penurunan Bendera.

    Dalam rangkaian upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana, imbuh Juri, Presiden memberi arahan agar kegiatan harus khidmat serta dirayakan dengan penuh suka cita, riang gembira, dan berdampak bagi masyarakat.

    “Sehingga, jumlah undangan tahun ini akan lebih dari tahun-tahun sebelumnya, yakni 8.000 orang, dan 80 persen dialokasikan untuk masyarakat umum. Di sini lah Bapak Presiden ingin peringatan HUT Ke-80 RI, benar-benar inklusif. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan kepada masyarakat, yang ingin menghadiri upacara detik-detik proklamasi di istana, dapat melakukan pendaftaran online melalui aplikasi “Pandang Istana”, yang akan dibuka pada tanggal 4 Agustus 2025,” ungkap Juri.

    2. Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan

    Pada rangkaian upacara, di halaman depan Istana Merdeka akan ditampilkan pagelaran kesenian yang menyuguhkan berbagai kekayaan seni dan budaya Indonesia yang menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika. Sementara itu, di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, akan diselenggarakan Pesta Rakyat setelah upacara di pagi hari.

    Pada Pesta Rakyat di Istana, terang Juri, Presiden menyiapkan aneka hidangan makanan dan minuman yang diperuntukkan bagi masyarakat peserta upacara. Penyiapan hidangan tersebut juga melibatkan pedagang Kaki Lima yang sehari-hari berjualan di sekitar Istana, Monas dan sekitarnya.

    Pesta Rakyat ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan dalam perayaan HUT RI di Istana Presiden. Jadi kepada masyarakat umum, jika berminat menjadi peserta upacara untuk detik-detik proklamasi ke-80, nanti siap-siap untuk war undangan HUT ke-80 RI mulai tanggal 4 Agustus 2025.

    Bagi masyarakat yang belum berkesempatan hadir langsung pada upacara di Istana, disiapkan juga Pesta Rakyat di kawasan Tugu Monas. Pesta Rakyat di Monas akan diisi dengan berbagai perlombaan, panggung hiburan, kuliner gratis dari UMKM, dan pertunjukan kembang api pada malam harinya.

    3. Merdeka Run 8.0 K dan 18 Agustus Libur Nasional

    Transportasi publik di Jakarta pada 17 Agustus (Jaklingko, TransJakarta, MRT, LRT, dan KRL) akan bertarif khusus Rp 80 sebagai bagian dari perayaan 80 tahun kemerdekaan.

    Semangat kemerdekaan dilanjutkan dengan Merdeka Run 8.0K pada 24 Agustus di Jakarta. Selain itu, masyarakat juga bisa menikmati diskon belanja nasional hingga 80 persen, hasil kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha retail.

    Sebagai hadiah bagi masyarakat untuk menikmati kemerdekaan, pemerintah akan menjadikan tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari yang diliburkan. Hal ini memberi keleluasaan dan kesempatan bagi masyarakat untuk menggelar perlombaan dan kegiatan lain dalam menyemarakkan Peringatan HUT RI. Diharapkan perlombaan-perlombaan dihidupkan dan dikaitkan dengan semangat optimisme, membangun kebersamaan, dan mendorong kreativitas untuk menjadi bangsa yang sejahtera dan maju.

    Pemerintah berharap semangat Bulan Kemerdekaan 2025 tidak hanya terasa di pusat, tetapi juga di seluruh pelosok tanah air. Momentum ini diharapkan menjadi pemicu semangat gotong royong, kerja bersama, dan kebanggaan nasional menuju Indonesia yang bersatu, berdaulat, sejahtera, dan maju.

  • Menlu Sugiono: Asean Harus Bersatu Hadapi Fragmentasi Ekonomi Global

    Menlu Sugiono: Asean Harus Bersatu Hadapi Fragmentasi Ekonomi Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menekankan pentingnya integrasi kawasan Asia Tenggara dalam menghadapi volatilitas global.

    Sugiono menjelaskan, Asean merupakan pusat integrasi kawasan, rantai pasok, dan dialog, sekaligus menjadi kekuatan penstabil di kawasan Pasifik yang semakin sarat persaingan. 

    Dia memaparkan, dengan populasi lebih dari 675 juta jiwa dan Produk Domestik Bruto (PDB) gabungan hampir US$4 triliun, Asean menempati posisi sebagai ekonomi terbesar kelima di dunia. 

    Meski demikian, dia juga menegaskan pentingnya persatuan antara negara-negara kawasan. Apalagi, Asean tengah menghadapi ketidakpastian yang semakin tinggi, fragmentasi ekonomi global, serta melemahnya hukum internasional. 

    “Ukuran saja tidak berarti banyak jika Asean tidak bersatu dan berpikir strategis. Untuk menghadapi ketidakpastian itu, Asean harus memperkuat tekad agar tetap netral dan kredibel, bukan tersisih atau terpecah-belah,” jelasnya saat memberikan sambutan dalam Peringatan HUT Asean atau Asean Day ke-58 di Sekretariat Asean, Jakarta pada Jumat (8/8/2025).

    Dia melanjutkan, tahun ini, Asean akan mulai mengimplementasikan Visi 2045 yang telah disepakati dalam KTT Asean di Malaysia pada Mei 2025 lalu. Sugiono menuturkan, visi tersebut harus dapat diwujudkan melalui langkah-langkah nyata, bukan hanya sekadar menjadi aspirasi.

    Oleh karena itu, dia menyerukan seluruh negara anggota Asean, dan pemangku kepentingan terkait untuk konsisten menjalankan visi yang telah disepakati dengan komitmen penuh dan kemauan politik yang kuat. 

    “Jika Asean ingin tetap relevan, kita harus berinvestasi pada kapasitas kelembagaan untuk merespons krisis, memperkuat kerja sama ekonomi regional, mendorong transformasi digital, serta menangani ancaman lintas negara seperti perdagangan manusia, perubahan iklim, dan aksi kolektif,” kata Sugiono.

    Hal serupa juga diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Asean Kao Kim Hourn. Menurutnya, Asean lebih dari sekadar organisasi kawasan dan merupakan keluarga bangsa yang terikat oleh kepercayaan dan visi bersama untuk masa depan yang lebih baik. 

    “Kita tidak boleh menganggap remeh nilai-nilai yang telah mempersatukan kita selama hampir enam dekade. Kekuatan terbesar Asean bukan terletak pada kelembagaannya, melainkan pada komitmen yang tak tergoyahkan terhadap perdamaian, kerja sama, dan persatuan dalam keberagaman,” kata Kao.

    Kao melanjutkan, di tengah ketidakpastian, Asean harus tetap menjadi kekuatan yang stabil dan menenangkan, menyediakan ruang untuk dialog yang jujur, kerja sama praktis, dan berprinsip netral.

    Dia menuturkan, nilai-nilai tersebut membuat Asean mampu menjembatani konflik dan menemukan solusi optimal bahkan di tengah ketegangan di sekitar kawasan.  

  • Prabowo Rombak Struktur Kemhan, Bentuk Dua Badan Baru

    Prabowo Rombak Struktur Kemhan, Bentuk Dua Badan Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menambah dua badan baru dalam struktur organisasi Kementerian Pertahanan (Kemhan), yakni Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan serta Badan Cadangan Nasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2025.

    Perpres tersebut merupakan perubahan atas Perpres Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan, dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo di Jakarta pada 5 Agustus 2025. Salinan regulasi ini diterima Antara pada Jumat (8/8/2025).

    Selain menambah dua badan baru, Presiden Prabowo juga mengubah nomenklatur sejumlah lembaga di internal Kementerian Pertahanan. Beberapa di antaranya adalah:

    Badan Logistik Pertahanan (Baloghan), sebelumnya bernama Badan Sarana Pertahanan (Baranahan)
    Badan Teknologi Pertahanan (Batekhan), sebelumnya Badan Penelitian dan Pengembangan
    Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), yang menggantikan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat)
    Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan (IKIP), yang sebelumnya disebut Badan Instalasi Strategis Pertahanan (Bainstrahan)

    Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan

    Struktur dan tugas badan ini diatur dalam Bagian Kedelapan A, mulai dari Pasal 35A hingga Pasal 35D.

    Dalam Pasal 35A ayat (1) disebutkan bahwa “Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.” Ayat (2) menyebut badan ini akan dipimpin oleh seorang kepala badan.

    Pasal 35B menjelaskan tugas utama badan ini, yakni menyelenggarakan pemeliharaan alat peralatan pertahanan dan keamanan, sarana pertahanan, serta mengoordinasikan kegiatan farmasi pertahanan.

    Adapun Pasal 35C mengatur fungsi-fungsi teknis, meliputi:

    Penyusunan kebijakan, program, dan anggaran pemeliharaan-perawatan alutsista dan sarana pertahanan,
    Pelaksanaan teknis pemeliharaan dan perawatan,
    Koordinasi kegiatan farmasi pertahanan,
    Pemantauan, analisis, dan evaluasi kegiatan,
    Administrasi internal badan, serta
    Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Menteri.

    Pasal 35D menyatakan bahwa struktur organisasi badan ini terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak lima pusat.

    Badan Cadangan Nasional

    Sementara itu, pengaturan Badan Cadangan Nasional tercantum dalam Bagian Kedelapan B, mulai dari Pasal 35E hingga Pasal 35H.

    Struktur dan fungsi lengkap badan ini diatur dalam sepuluh ayat pada Pasal 35H, yang mencakup tugas strategis dalam pengelolaan komponen cadangan pertahanan negara, sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menetapkan Panglima Korps Marinir TNI AL, Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, dan Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU sebagai perwira tinggi TNI berpangkat bintang tiga.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Perpres ini diteken oleh Presiden Prabowo di Jakarta pada 5 Agustus 2025.

    Dalam Perpres 84/2025 itu disebutkan pula adanya perubahan penamaan untuk tiga posisi strategis tersebut. Istilah “komandan jenderal” yang sebelumnya digunakan untuk pimpinan Korps Marinir, Kopassus, dan Kopasgat dengan pangkat bintang dua, kini diganti menjadi “panglima” dengan pangkat bintang tiga. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 59A ayat (2), Pasal 59B ayat (2), dan Pasal 59C ayat (3), serta lampiran Perpres.

    Selain itu, Presiden Prabowo juga mengaktifkan kembali Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), yang sebelumnya dilebur ke dalam Komando Operasi Udara Nasional pada 2022. Kohanudnas kini dipimpin oleh Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional, yang juga merupakan perwira tinggi TNI AU berpangkat bintang tiga.

  • Prabowo Tetapkan Komandan Kopassus, Marinir & Kopasgat Jadi Bintang Tiga

    Prabowo Tetapkan Komandan Kopassus, Marinir & Kopasgat Jadi Bintang Tiga

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Panglima Korps Marinir TNI AL, Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, dan Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU sebagai perwira tinggi TNI berpangkat bintang tiga.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Perpres ini diteken oleh Presiden Prabowo di Jakarta pada 5 Agustus 2025.

    Dalam Perpres 84/2025 yang salinannya diterima ANTARA di Jakarta, Jumat (8/8/2025), disebutkan pula adanya perubahan penamaan untuk tiga posisi strategis tersebut. Istilah “komandan jenderal” yang sebelumnya digunakan untuk pimpinan Korps Marinir, Kopassus, dan Kopasgat dengan pangkat bintang dua, kini diganti menjadi “panglima” dengan pangkat bintang tiga. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 59A ayat (2), Pasal 59B ayat (2), dan Pasal 59C ayat (3), serta lampiran Perpres.

    Selain itu, Presiden Prabowo juga mengaktifkan kembali Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), yang sebelumnya dilebur ke dalam Komando Operasi Udara Nasional pada 2022. Kohanudnas kini dipimpin oleh Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional, yang juga merupakan perwira tinggi TNI AU berpangkat bintang tiga.

    Terkait pengaktifan kembali Kohanudnas ini, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah menunjuk Marsekal Madya TNI Andyawan Martono sebagai Panglima Kohanudnas. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/667/V/2025 tanggal 27 Mei 2025. Sebelumnya, Andyawan menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI AU.

    Ketentuan mengenai Kohanudnas dimuat dalam Pasal 55A ayat (1), (2), dan (3) Perpres 84/2025. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Kohanudnas bertugas menyelenggarakan pertahanan keamanan terpadu atas ruang udara nasional, baik secara mandiri maupun bersama Kotama Operasi (Kotama Ops) lainnya. Tugas ini dijalankan dalam rangka menjaga kedaulatan, keutuhan, serta kepentingan nasional Indonesia. Selain itu, Kohanudnas juga bertanggung jawab melaksanakan siaga operasi bagi unsur-unsur pertahanan udara di bawah jajarannya untuk mendukung tugas pokok TNI.

    Sementara itu, Komando Operasi Udara Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1), memiliki tugas menyelenggarakan operasi pertahanan matra udara sesuai dengan kebijakan Panglima TNI, serta menjaga keamanan dan penegakan hukum di ruang udara nasional berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

    Dari matra laut, terdapat perubahan nomenklatur pada struktur komando. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal), yang sebelumnya dipimpin oleh Komandan Lantamal berpangkat bintang satu, kini berganti nama menjadi Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral). Kodaeral akan dipimpin oleh Komandan Kodaeral berpangkat bintang dua. Ketentuan mengenai perubahan ini diatur dalam Pasal 57 ayat (3) dan (4) Perpres 84/2025.

    Di lingkungan Markas Besar TNI, perubahan juga menyasar jabatan-jabatan pendukung Panglima TNI. Presiden Prabowo menaikkan status pangkat pada sejumlah posisi, seperti Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima serta Asisten Operasi Panglima, dari perwira tinggi bintang dua menjadi bintang tiga.

    Selain itu, terjadi perubahan nomenklatur pada Badan Pembinaan Hukum TNI. Kini, lembaga tersebut resmi berganti nama menjadi Badan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia TNI.

  • Sengketa Ambalat Tak Kunjung Usai, Sudah Lewati 43 Putaran Perundingan

    Sengketa Ambalat Tak Kunjung Usai, Sudah Lewati 43 Putaran Perundingan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI berkomitmen untuk terus menempuh jalur dialog diplomatik dalam upaya menyelesaikan persoalan pembatasan wilayah di Blok Ambalat. Proses perundingan dengan Malaysia terkait sengketa ini disebut telah berlangsung sebanyak 43 putaran sejak dimulai pada 2005.

    Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI Abdul Kadir Jailani menuturkan Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan semua permasalahan perbatasan laut tersebut dengan cara-cara damai melalui proses perundingan. 

    Dia menuturkan proses tersebut sesuai dengan prinsip negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) yang selalu menjunjung tinggi proses penyelesaian semua perbedaannya melalui cara-cara damai. 

    Abdul melanjutkan penyelesaian permasalahan Ambalat ini memang memerlukan waktu. Dia menyebut, proses perundingan bahkan telah melewati lebih dari 40 putaran sejak dimulai pada 2005 lalu

    “Proses perundingan telah berlangsung 43 putaran semenjak tahun 2005. Ini [proses perundingan] memiliki kompleksitas teknis yang cukup pelik,” kata Abdul dalam media briefing di Jakarta pada Jumat (8/8/2025).

    Abdul melanjutkan dalam proses perundingan tersebut, Kemenlu RI akan terus memperjuangkan kepentingan nasional serta berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan persoalan perbatasan wilayah di Blok Ambalat melalui jalur damai dan dialog diplomatik. 

    Hal ini disampaikan usai memberi pengarahan dalam agenda Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Menanggapi pertanyaan wartawan soal perkembangan isu Ambalat, Presiden Ke-8 RI menyatakan bahwa Indonesia dan negara terkait memiliki itikad baik untuk mencari solusi yang adil dan damai. “Kita cari penyelesaian yang baik, yang damai. Ada itikad baik dari dua pihak,” ujar Prabowo singkat.

    Meski tidak merinci lebih lanjut dinamika negosiasi atau langkah konkret yang tengah ditempuh, Prabowo menekankan pentingnya pendekatan yang tidak provokatif. “Kita jangan biasalah, ada mungkin. Ya intinya kita mau punya penyelesaian baik,” tambahnya.

  • Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB 250%, Janji Kembalikan Uang Warga

    Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB 250%, Janji Kembalikan Uang Warga

    Bisnis.com, JAKARTA – Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% yang sempat menuai keberatan warga. 

    Sudewo menegaskan tarif PBB-P2 akan kembali seperti periode 2024 sehingga selisih pembayaran akan dikembalikan kepada warga.

    Dikutip melalui laman humaspati, keputusan ini diumumkan langsung di Pendopo Kabupaten Pati, didampingi Kajari, Dandim 0718 Pati, dan Kapolresta Pati pada Jumat (8/8/2025).

    “Bagi yang sudah terlanjur membayar, selisihnya akan dikembalikan oleh pemerintah. Teknisnya akan diatur oleh BPKAD bersama kepala desa,” jelas Sudewo.

    Lebih lanjut, dia mengatakan pembatalan dilakukan untuk menjaga keamanan, kondusifitas, serta mendukung kelancaran perekonomian dan pembangunan daerah. 

    Namun, keputusan ini berdampak pada tertundanya sejumlah proyek yang telah direncanakan dalam perubahan anggaran 2025. 

    “Beberapa pekerjaan infrastruktur jalan, permintaan dari kepala desa, hingga perbaikan plafon RSUD Suwondo yang rusak terpaksa ditunda. Termasuk rencana penataan alun-alun, yang semula akan dibuat lebih nyaman dan estetis, juga batal dikerjakan tahun ini,” ujarnya.

    Sudewo menepis anggapan bahwa penataan alun-alun memiliki muatan politik.

    “Ini bukan karya saya, ini tinggalan lama. Tidak ada motivasi politik, murni pembenahan fasilitas,” tegasnya.

    Dia juga meluruskan bahwa “Pati Mutiara” hanyalah tema Hari Jadi Pati, sedangkan slogan resmi Kabupaten Pati tetap “Bumi Mina Tani.”

    “Yang penting kita tetap kompak, solid, dan gotong royong membangun Pati demi Pati yang maju,” pungkas Sudewo.

  • 18 Agustus Cuti Bersama, Menpan RB Pastikan Layanan Tetap Jalan

    18 Agustus Cuti Bersama, Menpan RB Pastikan Layanan Tetap Jalan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan Senin, 18 Agustus 2025 sebagai cuti bersama nasional untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia atau HUT ke-80 RI.

    Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan momentum kemerdekaan untuk memperkuat semangat optimisme, membangun kebersamaan, dan mendorong kreativitas bangsa menuju kesejahteraan dan kemajuan.

    Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

    SKB ini merupakan revisi atas SKB No. 1017/2024, No. 2/2024, dan No. 2/2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, dengan penambahan satu hari cuti bersama setelah peringatan Hari Kemerdekaan.

    Dalam keputusan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa unit kerja, organisasi, lembaga, maupun perusahaan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap dapat menugaskan pegawai pada hari libur sesuai ketentuan perundang-undangan, guna memastikan kepentingan publik tetap terlayani.

    Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan cuti bersama pada 18 Agustus 2025 diharapkan dapat mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus memberi kesempatan bagi keluarga untuk merayakan kemerdekaan secara khidmat dan meriah. 

    “Momen ini menjadi kesempatan mempererat ikatan sosial dan nilai persatuan bangsa. Selaras dengan semangat program Presiden, keputusan ini juga menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Tentunya, pelayanan publik esensial harus tetap berjalan optimal,” ujarnya

    Rini menambahkan setiap instansi dapat mengatur penugasan pegawai secara proporsional sesuai karakteristik layanannya. 

    “Kami ingin masyarakat merayakan HUT Kemerdekaan dengan penuh kegembiraan tanpa mengganggu kelancaran layanan publik yang dibutuhkan bersama,” pungkasnya.

  • Prabowo Blak-blakan soal Blok Ambalat, Bakal Cari Penyelesaian dengan Malaysia

    Prabowo Blak-blakan soal Blok Ambalat, Bakal Cari Penyelesaian dengan Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan persoalan perbatasan wilayah di Blok Ambalat melalui jalur damai dan dialog diplomatik.

    Hal ini disampaikan usai memberi pengarahan dalam agenda Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025). 

    Menanggapi pertanyaan wartawan soal perkembangan isu Ambalat, Presiden Ke-8 RI itu menyatakan bahwa Indonesia dan negara terkait memiliki itikad baik untuk mencari solusi yang adil dan damai. 

    “Kita cari penyelesaian yang baik, yang damai. Ada itikad baik dari dua pihak,” ujar Prabowo singkat.

    Meski tidak merinci lebih lanjut dinamika negosiasi atau langkah konkret yang tengah ditempuh, Prabowo menekankan pentingnya pendekatan yang tidak provokatif.

    “Kita jangan biasalah, ada mungkin… ya intinya kita mau punya penyelesaian baik,” tambahnya.

    Blok Ambalat merupakan wilayah laut kaya sumber daya yang sejak lama menjadi titik sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menegaskan kedaulatannya atas wilayah tersebut, namun tetap membuka ruang dialog untuk menghindari ketegangan. 

    Sebelumnya, Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sepenuhnya berada dalam Laut Sulawesi, sesuai dengan Peta Baru Malaysia 1979.

    Hal ini berarti pemerintah Malaysia tidak mengadopsi istilah Blok Ambalat yang kerap digunakan oleh pemerintah Indonesia.

    Melansir Bernama, Rabu (6/8/2025), dalam pernyataan resminya pada Selasa, Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) menyebut bahwa keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 yang mengakui kedaulatan Malaysia atas Pulau Sipadan dan Ligitan semakin memperkuat posisi negara ini di wilayah perairan tersebut. 

    “Menteri Luar Negeri menekankan bahwa setiap istilah yang digunakan harus tepat dan mencerminkan posisi kedaulatan serta hak hukum Malaysia atas kawasan dimaksud,” bunyi pernyataan tersebut seperti dilansir Bernama.

    Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan juga telah memberikan penjelasan mengenai hal ini di Parlemen pada Selasa (5/8/2025).

    Terkait wacana pengembangan bersama dengan Indonesia di wilayah Laut Sulawesi, Wisma Putra menjelaskan bahwa pembicaraan masih berada pada tahap awal dan belum menghasilkan kesepakatan apa pun.

    “Belum ada keputusan yang disepakati oleh kedua negara,” tegas kementerian.

    Malaysia, lanjut pernyataan tersebut, tetap konsisten dalam menjaga kedaulatan serta hak dan kepentingan nasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. 

    “Seluruh proses pembahasan akan dilakukan melalui mekanisme diplomatik, hukum, dan teknis dalam kerangka bilateral yang telah disepakati,” tambahnya.

    Kementerian Luar Negeri juga memastikan akan terus berkoordinasi erat dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk Pemerintah Negara Bagian Sabah, guna menjamin bahwa kepentingan Malaysia tetap terlindungi sepenuhnya.

    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah melakukan diskusi terkait sengketa Ambalat di Laut Sulawesi, beberapa waktu lalu 

    Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan konsolidasi ini merupakan tanda persahabatan yang baik antara kedua negara, dalam membahas Ambalat. 

    “Kami ingin menyelesaikan masalah secara damai,” kata Ibrahim seperti dilansir The Star, dikutip Selasa (5/8/2025).

    Ibrahim menuturkan tetap menjaga setiap jengkal perbatasan di Sabah yang menjadi bagian sengketa blok Ambalat, meski telah melakukan perundingan dengan Indonesia mengenai rencana kerja sama pemanfaatan di Ambalat.

    Baginya, diskusi ini bukan hanya tentang kesepakatan blok Ambalat, tetapi merupakan upaya memperkuat hubungan Indonesia dengan Malaysia.

    “Kami akan melindungi setiap jengkal Sabah. Saya akan mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab pertanyaan ini sekarang karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal,” jelas Ibrahim dikutip Malaymail.

  • Tom Lembong Ngaku Kaget saat Diumumkan Bebas dari Penjara Lewat Abolisi

    Tom Lembong Ngaku Kaget saat Diumumkan Bebas dari Penjara Lewat Abolisi

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong membagikan pengalaman pribadinya di penjara saat mengetahui kabar kebebasannya melalui abolisi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto dan telah disetujui DPR. 

    Tom bercerita, kabar itu sampai ke telinganya pada Kamis malam (1/8/2025), saat dirinya tengah berada di sel tahanan. Uniknya, ia justru sedang tertidur pulas ketika momen bersejarah itu terjadi.

    “Malam itu saya ngantuk banget. Sekitar jam setengah tujuh saya tidur, pakai earplugs dan eye mask supaya nggak berisik dan gelap. Tahu-tahu teman-teman tahanan gebrak-gebrak pintu, tapi saya nggak terbangun,” kenangnya melalui Youtube Anies Baswedan, Jumat (8/8/2025).

    Sekitar pukul 20.00-21.00 WIB, dia akhirnya terbangun karena ketukan keras yang berulang di pintunya. Saat keluar ke depan pintu sel, Tom mengaku melihat kerumunan 7–9 orang yang memberitahukan kabar mengejutkan.

    “Pak Tom bebas, Pak Tom bebas! Ini ada amnesty, abolisi!” kata kerumunan tersebut kepada Tom.

    Tom mengaku sempat kebingungan mendengar kata abolisi. Mengingat di Amerika Serikat saat zaman Presiden AS Abraham Lincoln terdapat gerakan abolition movement yang memperjuangkan penghapusan perbudakan.

    Di antara kerumunan itu, seorang petugas lapas kemudian menyampaikan bahwa dirinya dipanggil oleh pihak pimpinan. Tom pun bersiap. Dia mengganti pakaian dan membasuh wajah. Saat itu, ia mulai mendapat penjelasan lebih jelas dari pimpinan di rutan.

    Lewat siaran televisi di dalam lapas, Tom melihat konferensi pers yang dihadiri Menteri Hukum, sejumlah menteri lainnya, pimpinan DPR, dan keterangan resmi bahwa Presiden telah mengajukan amnesti dan abolisi kepada DPR, yang kemudian disetujui. 

    “Saya benar-benar terkejut. Tidak ada satu pun keluarga saya, apalagi saya di dalam, yang tahu sebelumnya kalau ada opsi seperti ini. Baru tahu kalau di UUD 1945 ada yang namanya abolisi,” ungkapnya.

    Tom menyebut momen tersebut sebagai kejutan terbesar dalam hidupnya.

    “Betul-betul kejutan. Saya sama sekali tidak punya informasi sebelumnya,” pungkas Tom yang duduk di sebelah Anies.

     

  • Terakhir Hari Ini! Berikut Link dan Syarat Daftar Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka

    Terakhir Hari Ini! Berikut Link dan Syarat Daftar Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka

    Bisnis.com, JAKARTA – Berikut ini link dan syarat daftar menjadi peserta untuk mengikuti upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka.

    Pada hari ini, Jumat (8/8), merupakan pendaftaran terakhir untuk mengikuti upacara peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka.

    Masyarakat dapat mendaftarkan diri mulai pukul 10.00 WIB secara daring melalui pandang.istanapresiden.go.id.

    Pemerintah sendiri telah menyiapkan 8.000 undangan, dengan rincian 80% kuota atau sekitar 6.400 tiket diprioritaskan bagi masyarakat umum.

    Dengan jumlah yang terbatas, proses pendaftaran dipastikan berlangsung cepat dan kompetitif, sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro.

    “Jadi kepada masyarakat umum, kami ingin mengimbau jika berminat menjadi peserta Upacara Detik-Detik Proklamasi Ke-80, nanti siap-siap untuk war undangan HUT ke-80 RI mulai tanggal 4 Agustus 2025,” ujar Juri dikutip dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI, Kamis (6/8).

    Pendaftaran upacara ini sebelumnya dibuka pada 4 Agustus dan telah ditutup. Namun masyarakat masih berkesempatan mendapat undangan setelah pendaftaran kembali dibuka pada 7-8 Agustus.

    Syarat dan Ketentuan Pendaftaran

    Syarat dan ketentuan melakukan pendaftaran upacara kemerdekaan di Istana Merdeka yakni sebagai berikut:

    Mengisi formulir pendaftaan
    Berusia minimal 10 tahun
    Menyiapkan diri beserta KTP
    Apabila lolos verifikasi, peserta akan mendapat email untuk jadwal pengambilan undangan

    Cara Daftar Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka

    Pendaftaran upacara ini dilakukan secara online melalui situs pandang.istanapresiden.go.id. Berikut caranya:

    Buka situs pandang.istanapresiden.go.id
    Apabila pendaftaran sudah dibuka, isi dan lengkapi formulir yang tersedia di laman tersebut
    Pastikan semua data diisi dengan benar, kemudian kirim formulir untuk proses verifikasi
    Cek hasil verifikasi secara berkala melalui menu “Cek Status Pendaftaran” di situs resmi Pandang Istana Presiden
    Apabila pendaftaran disetujui, peserta akan menerima email berisi jadwal pengambilan undangan fisik

    Kemudian cara melakukan cek status pendaftaran yakni:

    Buka situs pandang.istanapresiden.go.id
    Klik “Cek Status Pendaftaran” yang berwarna merah
    Masukkan nomor pendaftaran yang tercantum pada email yang terdaftar
    Klik “Submit” dan tunggu hasilnya