Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Jusuf Kalla Raih BIG 40 Awards: Sosok Pemimpin Visioner yang Bawa Dampak Nyata

    Jusuf Kalla Raih BIG 40 Awards: Sosok Pemimpin Visioner yang Bawa Dampak Nyata

    Bisnis.com, JAKARTA — BIG 40 Awards, yang merupakan rangkaian agenda HUT ke-40 Bisnis Indonesia Group, memberikan penghargaan bergengsi bagi Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla untuk kategori “Visionary Leadership and Ideas”.

    BIG 40 Awards diselenggarakan pada Senin (8/12/2025) malam di Hotel Raffles, Jakarta. Sebelumnya, Bisnis Indonesia Group menggelar BIG Conference yang mempertemukan para pelaku industri dan regulator yang dihadiri antara lain oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait. 

    Merayakan momen HUT ke-40, Bisnis Indonesia Group juga memberikan penghargaan khusus kepada 40 tokoh yang berpengaruh dalam pembangunan negeri. Mereka merupakan figur pilihan yang dianggap berkontribusi bagi dunia bisnis, ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat.

    JK, sapaan akrab Jusuf Kalla, merupakan pengusaha nasional sekaligus negarawan kebanggaan masyarakat Indonesia. Sebagai seorang wirausahawan, JK sukses mengembangkan Kalla Group menjadi entitas bisnis terkemuka di Indonesia Timur. Di bawah kepemimpinan JK, Kalla Group terus berekspansi ke berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, otomotif, transportasi dan logistik, hingga perhotelan dan real estate. 

    Menjabat sebagai Wakil Presiden RI periode 2004–2009 dan 2014–2019, Bisnis Indonesia menilai JK memiliki rekam jejak sebagai sosok pemimpin yang visioner, mampu bergerak cepat, dan menghasilkan keputusan berdampak nyata.

    Dalam catatan Bisnis Indonesia, JK juga dikenal sebagai seorang problem solver yang konsisten mengedepankan pendekatan praktis dalam menyelesaikan konflik, memperkuat perekonomian, serta mendorong inovasi di berbagai kebijakan publik.

    “Warisan kepemimpinan Jusuf Kalla adalah ide, keberanian, dan keteladanan dalam aksi nyata,” demikian keterangan resmi Tim Kurasi BIG 40 Awards. 

    JK juga berperan penting atau menjadi tokoh kunci untuk membantu mendamaikan konflik Aceh beberapa tahun silam. Mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut menjadi juru damai melalui perundingan dengan tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hingga tercapai kesepakatan Helsinki pada 2005. Mengusung strategi dialog, keadilan ekonomi, serta pengakuan martabat kedua belah pihak, perdamaian di Aceh dapat terealisasi. 

    Setelah pensiun dari jabatan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla saat ini aktif dalam kegiatan kemanusiaan sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI).

    BIG-40 Awards merupakan bentuk penghormatan Bisnis Indonesia Group kepada 40 tokoh yang dinilai memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan Indonesia. Penghargaan ini mencakup beragam sektor, mulai dari ekonomi dan bisnis, sosial dan politik, budaya, lingkungan, hingga olahraga.

    Para penerima penghargaan terdiri dari para inspirator nasional, perumus kebijakan yang mendukung pertumbuhan dunia usaha, pendiri perusahaan besar, penggerak pembangunan daerah, eksekutif dan profesional terkemuka, generasi muda visioner, hingga tokoh-tokoh pemberdayaan masyarakat.

    Proses pemilihan tokoh dilakukan melalui metodologi seleksi berlapis, termasuk riset mendalam, penelusuran rekam jejak publik, serta kurasi independen oleh Tim Redaksi Bisnis Indonesia. Seleksi ini memastikan bahwa setiap figur yang terpilih memiliki dampak nasional dan kontribusi terukur.

    Melalui BIG 40 Awards, Bisnis Indonesia Group berharap momentum ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga inspirasi bagi masyarakat luas dan dunia usaha untuk terus berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

  • Bupati Aceh Selatan Umrah saat Bencana Sumatra, Puan: Harusnya Kepala Daerah Punya Empati

    Bupati Aceh Selatan Umrah saat Bencana Sumatra, Puan: Harusnya Kepala Daerah Punya Empati

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani memberikan tanggapan terkait Bupati Aceh Selatan, Mirwan yang menjalankan ibadah umrah saat wilayahnya terdampak banjir.

    Menurut Puan, setiap kepala daerah di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara fokus menangani wilayah dan masyarakatnya yang terdampak akibat bencana hidrometeorologi. Bahkan, Puan menegaskan semua kepala daerah seharusnya berempati saat kondisi sedang berduka.

    “Untuk Bupati harusnya, kepala daerah itu punya empati,” kata Puan saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senin (8/12/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menegasakan bahwa DPR telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menindaklanjuti tindakan dari Marwan sesuai aturan yang berlaku.

    Dasco menyampaikan telah mengusulkan pemberhentian sementara bagi Bupati Aceh Selatan yang kemudian digantikan oleh Plt untuk melaksanakan tugas-tugas agar lebih maksimal.

    “Selain dibina, yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara agar dapat ditunjuk Plt yang bisa kemudian memimpin penanganan bencana di daerah tersebut dengan benar,” jelas Dasco.

    Di sisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Sugiono menegaskan bahwa partainya resmi memberhentikan Bupati Aceh Selatan, Mirwan, dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    Melalui pesan tertulis, Jumat (5/12/2025), Sugiono menyampaikan respons resmi DPP Gerindra atas laporan tersebut. Sugiono telah menerima laporan atas tindakan Mirwan.

    “Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” ujar Sugiono.

    Polemik bermula setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan bahwa Mirwan tidak memiliki izin dari pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan perjalanan umrah. Padahal, pada saat yang bersamaan, Aceh Selatan sedang menghadapi bencana banjir bandang dan tanah longsor yang berdampak pada ribuan warga.

  • Zulhas Blak-blakan soal Kisruh Lahan di TN Tesso Nilo

    Zulhas Blak-blakan soal Kisruh Lahan di TN Tesso Nilo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyinggung kembali isu kerusakan Taman Nasional Tesso Nilo (Tesso Nilo) yang kerap dikaitkan dengannya.

    Zulhas, sapaan akrabnya, awalnya mengulas bencana di sejumlah wilayah Sumatra yang memberikan dampak kepada 3 provinsi.

    “Bencana Sumatra yang tadi saya sudah sampaikan duka cita kita yang mendalam. Itu terjadi di Provinsi Aceh, dua di Provinsi Sumatera Utara, tiga di Provinsi Sumatera Barat,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference bertema Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025). 

    Namun, dia menyebut justru isu lain yang sering diarahkan kepadanya adalah kerusakan kawasan Tesso Nilo di Provinsi Riau, meski daerah tersebut saat ini tidak terdampak bencana.

    “Yang dipermasalahkan kepada Zulkifli Hasan Tesso Nilo. Tesso Nilo itu di Provinsi Riau. Sementara ini Provinsi Riau tidak ada bencana apa pun. Tapi bencana itu yang salah Zulkifli Hasan termasuk di Thailand dan Malaysia. Ya nggak apa-apa, saya maafkan, nggak apa-apa,” katanya. 

    Zulhas menegaskan bahwa Tesso Nilo merupakan kawasan taman nasional yang secara hukum tidak boleh diberi izin untuk bentuk pemanfaatan apa pun.

    “Taman nasional itu tidak boleh diberi izin apa pun. Oleh karena itu, Teso Nelo itu tidak ada menteri kehutanan yang berani memberi izin. Nggak ada,” ucapnya. 

    Menurut dia, siapa pun menteri kehutanan yang mencoba mengeluarkan izin di kawasan tersebut akan berhadapan langsung dengan hukum pidana.

    “Kalau ngasih izin di Tesso Nilo, maka dia masuk penjara langsung. Karena pidana,” tegasnya. 

    Oleh sebab itu, dia menyebut kerusakan kawasan tersebut terjadi jauh sebelum dirinya menjabat menteri, yakni sejak era reformasi. 

    Zulhas juga mengingat kembali momen ketika aktor Hollywood Harrison Ford datang ke Indonesia untuk mengulik isu kehutanan.

    “Waktu orang Amerika Serikat itu datang ‘Kamu kok nggak tangkap tuh 50.000 orang?’ Saya bilang ‘Itu perambah pidana, itu ranah hukum’. Cuma kan saya nggak enak kalau ngomongin kok nggak ditangkap. Masa saya ngomong begitu, kan nggak boleh dong,” katanya. 

    Di hadapan peserta konferensi, dia menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Satgas Pengamanan Kawasan Hutan (PKH). 

    “Saya bersyukur sekarang, Pak. Walaupun saya nunggu Pak Prabowo 15 tahun, saya bersyukur. Sekarang Pak, 4 juta. Ini baru Pak, 4 juta, akan 6 juta ini,” ujarnya. 

    Menurut Zulhas, satgas itu kini telah mengamankan jutaan hektare kawasan hutan ilegal. 

    “Ini yang elegan, kita kebut [pengamanan hutan ilegal] termasuk di situ. Udah diamankan Satgas dipimpin Menhan, namanya Satgas PKH. Udah 4 juta. Ada di Sumatera Utara, paling banyak di Riau. Paling banyak 4 juta hektare ilegal baru berhasil sekarang, yang dulu enggak berhasil,” tandas Zulhas.

  • Gratis! Cara Kirim Bantuan untuk Korban Banjir Aceh dan Sumatra Melalui JNE

    Gratis! Cara Kirim Bantuan untuk Korban Banjir Aceh dan Sumatra Melalui JNE

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir atau JNE masih membuka layanan gratis ongkos kirim (ongkir) untuk pengiriman bantuan bagi korban banjir dan tanah longsor di wilayah Aceh hingga Sumatra Barat untuk periode 1–10 Desember 2025.

    Presiden Direktur JNE, M. Feriadi Soeprapto, menyampaikan pengiriman bantuan dapat dilakukan melalui Kantor Perwakilan dan Kantor Cabang Utama JNE di masing-masing daerah.

    Adapun lokasi kantor cabang utama terdekat dapat dilihat melalui laman resmi dan akun media sosial JNE.

    “Barang bantuan yang dapat dikirim meliputi perlengkapan bayi, perlengkapan ibu menyusui, obat-obatan, sembako, peralatan mandi, pakaian layak pakai, alas tidur, dan selimut dengan batas maksimal berat paket 10 kilogram per kiriman bantuan,” katanya, Jumat (5/12/2025).

    Kemudian untuk makanan basah, mudah busuk, serta barang cair tidak termasuk dalam ketentuan program.

    Namun JNE membatasi pengiriman bantuan maksimal 10 kilogram (kg).

    Bantuan akan disalurkan melalui Posko JNE wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan setempat.

    Menurut Feriadi, program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus hadir dalam berbagai upaya dan inisiatif kemanusiaan di berbagai daerah.

    “Sejak berdiri, JNE berpegang pada nilai-nilai Berbagi, Memberi, dan Menyantuni dengan semangat Connecting Happiness. Nilai inilah yang melatarbelakangi ajakan kami untuk Bergerak Bersama membantu para korban. Kami ingin memastikan masyarakat dapat menyalurkan bantuan dengan lebih mudah, cepat, dan tepat sasaran. Harapan kami, layanan gratis ongkir ini dapat mendorong semakin banyak pihak untuk turun tangan,” ujarnya.

    Dia menambahkan pentingnya kolaborasi berbagai elemen masyarakat dalam mendukung penanganan bencana.

    “Kami mengajak semua pihak untuk Bergerak Bersama. Setiap bantuan yang dikirimkan adalah wujud kepedulian yang sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang terdampak. JNE siap menjadi jembatan agar bantuan dapat sampai dengan tepat ke posko-posko kemanusiaan,” kata Feriadi.

    Dia menegaskan pula, JNE juga mengajak masyarakat untuk turut mendoakan keselamatan dan kekuatan bagi warga terdampak di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

    “Semoga saudara-saudara kita diberikan ketabahan dan perlindungan dalam menghadapi situasi ini. JNE akan terus berkomitmen memberikan manfaat bagi masyarakat kapan pun dibutuhkan,” ujarnya.

  • BMKG Prediksi Curah Hujan Tinggi saat Libur Nataru 2025, Ini Rinciannya

    BMKG Prediksi Curah Hujan Tinggi saat Libur Nataru 2025, Ini Rinciannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan curah tinggi hingga sangat tinggi akan mengguyur sejumlah wilayah saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

    Periode curah hujan intensitas tinggi berlangsung pada Desember 2025-Januari 2026. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani mengatakan curah hujan tinggi hingga sangat tinggi berkisar 300-500 mm/bulan.

    “Potensi meningkatnya curah hujan, utamanya terjadi pada minggu ke-2 Desember 2024 hingga minggu ke-1 Januari 2026,” katanya saat rapat bersama Komisi V, Senin (8/12/2025).

    Dia menjelaskan, pada periode Nataru 2025/2026 sejumlah fenomena atmosfer diprediksi aktif mulai dari Monsun Asia, MJO, Gelombang Atmosfer, Potensi Bibit Siklon/Siklon Tropis, La Nina Lemah, dan IOD Negatif.

    Faisal menyampaikan, potensi hujan pada periode Nataru terjadi dimulai pada 15 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Hujan di sejumlah lokasi akan disertai petir.

    “Itu banyak terjadi di bagian selatan dari Sumatra. Kemudian di sebagian terutama barat barat dari Pulau Jawa,” jelasnya.

    Dia meminta agar masyarakat berhati-hati khususnya pada periode 29 Desember 2025-10 Januari 2026, di mana seluruh daerah Pulau Jawa berpotensi mengalami hujan lebat hingga hujan petir.

    BMKG juga mendeteksi potensi pertumbuhan awan cumulonimbus (CB) saat periode Nataru 2025. Sebab, awan ini akan membahayakan jalur penerbangan.

    Fadil merinci, potensi awan CB pada Desember 2025 terjadi di rute penerbangan di sekitar Laut Natuna, Selat Katimata, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Banda, Papua Bagian Utara.

    Potensi awan CB pada Januari 2026 akan terjadi di rute penerbangan sekitar Samudra Hindia Barat Sumatra hingga selatan Nusa Tenggara, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Arafura, dan Papua.

    Sedangkan untuk jalur laut, BMKG memprediksi gelombang laut sedang ketinggian 1,25-2,5 meter yang diperkirakan terjadi di Perairan Barat dan selatan Sumatra, Selat Sunda, perairan selatan Jawa-NTT, perairan utara Kepulauan Anambas-Natuna, serta Samudra Pasifik utara dari Halmahera, Papua. Hal ini diprediksi pada Desember 2025.

    Pada Januari 2026, ketinggian gelombang laut juga berada di taraf yang sama. Lokasinya diperkirakan terjadi di perairan barat Sumatra, Selat Sunda, selatan Jawa hingga NTT, utara Anambas-Natuna, Laut Natuna Utara, Laut Halmahera, Kepulauan Sangihe-Talaud, serta Utara Papua Barat hingga Samudra Pasifik Utara Halmahera-Papua.

    Faisal menjelaskan tetap berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk memberikan perkembangan informasi cuaca sehingga dapat melakukan mitigasi bencana. 

  • Jadwal dan Syarat Pencairan BSU Rp600.000 untuk Karyawan Desember 2025

    Jadwal dan Syarat Pencairan BSU Rp600.000 untuk Karyawan Desember 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pencairan bantuan subsidi upah (BSU) Rp600.000 bagi pekerja terus dicari informasinya hingga kini.

    Pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta banyak mempertanyakan tentang kapan BSU Rp600.000 kembali dicairkan oleh pemerintah.

    Namun tampaknya, karyawan dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan harus bersabar. Sebab Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa saat ini tidak ada rencana pemerintah untuk kembali menyalurkan BSU.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa hal ini disampaikan seiring masih adanya informasi yang beredar di masyarakat bahwa BSU akan kembali disalurkan pada Oktober 2025.

    “Saya tegaskan kembali, tidak ada sampai sekarang BSU tahap kedua,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

    Dia juga menyampaikan bahwa Kemnaker telah menyalurkan BSU kepada 15,25 juta orang sepanjang Juni dan Juli lalu.

    Jadwal Pencairan BSU Rp600.000 Desember 2025

    Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa BSU Rp600.000 untuk Desember 2025 belum dicairkan oleh pemerintah.

    Pekerja harus menunggu pengumuman dan informasi resmi dari pemerintah, Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan terkait kapan BSU kembali dicairkan.

    Pemerintah pun mengimbau pekerja rutin memantau informasi terkini melalui laman resmi Kemnaker, aplikasi JMO, maupun kanal BPJS Ketenagakerjaan.

    Syarat Mendapat BSU Rp600.000

    Melansir situs resmi Kemnaker, syarat umum penerima BSU yakni:

    Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid
    Aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
    Memiliki gaji/upah di bawah batas tertentu yang ditentukan pemerintah
    Tidak menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja pada periode yang sama
    Menerima gaji/upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan
    Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan
    Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Cara Cek Daftar Penerima BSU Rp600.000

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
    Lengkapi kode keamanan yang muncul.
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi.
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.

    2. Melalui Aplikasi JMO

    Unduh aplikasi JMO
    Daftar akun
    Setelah berhasil masuk, pada beranda aplikasi JMO, pilih menu “Bantuan Subsidi Upah (BSU)”
    Aplikasi akan menampilkan apakah pengguna termasuk penerima BSU atau tidak, lengkap dengan status
    penyaluran dan informasi rekening tujuan
    Jika tidak terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat penerima
    BSU. Anda bisa menghubungi pihak HR tempat Anda bekerja untuk menanyakan hal ini.

  • Kemenhub Sediakan 33 Ribu Kuota Mudik Gratis saat Libur Nataru 2025

    Kemenhub Sediakan 33 Ribu Kuota Mudik Gratis saat Libur Nataru 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyediakan program mudik gratis saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Kemenhub menyediakan total 33.039 kuota untuk program mudik gratis ini.

    “5.568 sepeda motor melalui skema motor gratis, kemudian juga 70 unit bis, 12.720 penumpang kereta api dan 17.239 penumpang moda laut,” kata Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi saat rapat bersama Komisi V, Senin (8/12/2025).

    Dudy menyampaikan perlu adanya sinergi dan kolaborasi optimal yang disertai dengan koordinasi lintas kementerian atau lembaga agar kuota penyelenggaraan program mudik gratis dapat terisi dengan optimal, tepat sasaran, dan memberikan kebermanfaatan langsung kepada masyarakat.

    Selain itu, terdapat diskon tarif saat libur Nataru 2025, antara lain diskon kereta api sebesar 30% untuk non-PSO dan angkutan motor gratis.

    Kemudian diskon tarif Pelni sebesar 20% dan tiket gratis sebanyak 17.239 penumpang kapal laut, serta diskon tarif jasa kepelabuhanan penyeberangan.

    Lebih lanjut, Dudy menjelaskan terdapat diskon tarif pesawat 13% hingga 14% serta dukungan jam operasional 24 jam dan diskon tarif tol pada sejumlah ruas dengan jadwal penerapan yang akan disepakati bersama.

    Pada libur Nataru 2025, Dudy memprediksi 119,5 juta orang berencana melakukan liburan dan sebanyak 60,53 juta orang akan libur pada 2 periode tersebut.

    Puncak perjalanan diprediksi pada 24 Desember 2025 dan puncak pulang arus libur Nataru pada 2 Januari 2026.

    Dudy menyampaikan 5,84 juta orang akan bepergian menggunakan motor melalui jalur arteri di antaranya melintas di wilayah Mojokerto, Jombang, sampai Malang.

    Sedangkan 25,7 juta orang menggunakan mobil dengan melintas ruas tol di area Bandung-Cikampek-Bogor.

    Selain itu, sebanyak 1,21 juta orang akan menggunakan kereta dari Stasiun Pasar Senen, Stasiun Yogyakarta menjadi stasiun tujuan terpadat dengan 805 ribu orang.

    Kemudian, Bandara Soekarno-Hatta menjadi bandara asal terpadat dengan 904 ribu orang bepergian dan juga menjadi bandara tujuan terpadat yakni sebanyak 507 orang.

    Kemenhub juga menyiapkan sarana dan prasarana transportasi pendukung untuk transportasi darat sebanyak 31.433 unit bus, 2.670 unit sarana dan transet kereta api.

    Untuk jalur laut menyiapkan 704 unit kapal laik laut, 23 unit kapal KPLP, 46 kapal kenavigasian. Kemudian untuk transportasi penyeberangan sebanyak 253 unit. Jalur udara, disediakan 368 unit pesawat.

  • Gus Yahya Siap Islah usai Temui Ulama dan Kyai Sepuh di Tebuireng

    Gus Yahya Siap Islah usai Temui Ulama dan Kyai Sepuh di Tebuireng

    Bisnis.com, SURABAYA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan bahwa dirinya terbuka untuk menempuh jalan islah atau berdamai. 

    Hal tersebut diungkapkannya usai menghadiri panggilan Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.

    Dalam keterangannya, Gus Yahya menyebut bahwa dirinya telah mendapat kesempatan untuk menjelaskan secara lengkap mengenai berbagai persoalan organisasi yang selama ini ditujukan kepadanya.

    Dirinya juga menyatakan bahwa para kiai sepuh, mustasyar, dan para sesepuh ulama telah memberikan ruang baginya untuk menyampaikan penjelasan secara terbuka.

    “Saya sangat berterima kasih bahwa beliau-beliau berkenan untuk memanggil saya. Saya sangat terharu bahwa para sesepuh kita masih begitu peduli kepada jam’iyah Nahdlatul Ulama ini,” ucap Gus Yahya melalui keterangan resminya, dikutip Senin (8/12/2025).

    Menurutnya, seluruh kebutuhan klarifikasi, yang sebelumnya disampaikan melalui utusan Rais Aam KH Miftachul Akhyar telah ia jawab secara tuntas. Gus Yahya menegaskan, penjelasan tersebut turut dilengkapi dokumen dari Bendahara Umum PBNU Sumantri Suwarno serta Sekjen PBNU Amin Said Husni.

    “Semuanya telah saya jawab dengan tuntas. dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan dari Saudara Sumantri sebagai pemegang buku keuangan BPNU serta penjelasan-penjelasan dari Pak Amin Said Husni,” tegasnya.

    Gus Yahya juga menitipkan pesan khusus kepada para kiai terkait masa depan tatanan organisasi NU. Ia menegaskan bahwa dirinya dan jajaran PBNU sejak awal berkhidmah dengan niat tulus, sehingga penting menjaga struktur yang telah diwariskan para pendiri.

    “Mohon dipertimbangkan tentang masa depan tatanan organisasi Nahdlatul Ulama ini upaya tatanan ini tidak runtuh di tengah jalan,” harapnya.

    Dirinya mengingatkan bahwa sejak awal NU didirikan dengan aturan dan struktur yang ketat. Bahkan, sebut Yahya, Rais Akbar Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, tetap dibatasi wewenangnya oleh anggaran dasar.

    “Maka mari kita berpikir tetap dengan betul agar tatanan ini tidak diruntuhkan dan membawa jam’iyah ini mundur 100 tahun,” tegasnya.

    Gus Yahya menyatakan bahwa dirinya akan terus menjalin komunikasi dengan para kiai sepuh serta jajaran PWNU dan PCNU di seluruh Indonesia untuk mencari penyelesaian terbaik.

    Dalam keterangan lebih lanjut, Gus Yahya juga menyinggung polemik audit keuangan yang menurutnya telah jelas dan terbuka.

    “Auditornya sudah mundur gara-gara opininya dimanipulasi. Hasil audit data sementaranya itu diminta kemudian dimanipulasi jadi tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Ahli-ahli hukum sudah bicara. Semuanya sudah bicara,” bebernya.

    Dirinya pun menilai persoalan tersebut tidak perlu ditutupi. Melainkan harus diluruskan agar tidak menambah kerumitan dalam organisasi.

    “Maka mari kita luruskan dulu supaya tidak tambah-tambah masalah,” pungkas Gus Yahya. 

  • Prabowo Bertolak ke Pakistan 8-9 Desember, Hadiri Undangan PM Shehbaz Sharif

    Prabowo Bertolak ke Pakistan 8-9 Desember, Hadiri Undangan PM Shehbaz Sharif

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan resmi ke Pakistan pada 8–9 Desember 2025 atas undangan Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif.

    Dikutip melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Pakistan, Presiden Prabowo akan didampingi delegasi tingkat tinggi yang terdiri atas sejumlah menteri dan pejabat senior.

    Kunjungan ini menjadi lawatan pertama Presiden Prabowo ke Pakistan. Adapun kunjungan presiden Indonesia sebelumnya dilakukan pada 2018 oleh Presiden Joko Widodo.

    Momentum kali ini dinilai memiliki arti penting karena bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Pakistan.

    Selama berada di Islamabad, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan delegasi dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif.

    Selain itu, ia juga akan bertemu Presiden Pakistan Asif Ali Zardari.

    Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus Kepala Staf Pertahanan Pakistan, Field Marshal Syed Asim Munir, juga akan melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo.

    Nantinya, Indonesia dan Pakistan akan membahas agenda luas yang mencakup penguatan hubungan bilateral serta pembukaan peluang kerja sama baru di bidang perdagangan, investasi, pertahanan, kesehatan, teknologi informasi, iklim, pendidikan, dan kebudayaan.

    “Kedua negara juga berupaya meningkatkan kolaborasi di tingkat regional maupun global. Sejumlah nota kesepahaman (MoU) diperkirakan akan ditandatangani dalam kunjungan tersebut,” tulis Kemlu Pakistan dalam pernyataan resmi dikutip Senin (8/12/2025).

    Hubungan Indonesia dan Pakistan selama ini dikenal erat dan didasari nilai serta kepentingan bersama.

    Pemerintah Pakistan menilai kunjungan Presiden Prabowo menjadi kesempatan penting untuk memperdalam hubungan kedua negara sekaligus memperluas kerja sama yang saling menguntungkan, sejalan dengan komitmen diversifikasi kemitraan Indonesia–Pakistan.

  • Gerindra Ungkap Alasan Copot Bupati Aceh Selatan dari Ketua DPC

    Gerindra Ungkap Alasan Copot Bupati Aceh Selatan dari Ketua DPC

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono mengungkapkan alasan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS diberhentikan dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    Sugiono menyampaikan bahwa sikap Mirwan MS bertentangan dengan Partai Gerindra yang mengharuskan kadernya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Seperti diketahui, Mirwan MS dan keluarganya pergi umrah ke Tanah Suci di saat wilayah Aceh dilanda bencana banjir bandang dan longsor.  

    “Karena hal ini terang-terangan bertentangan dengan apa yang menjadi ikrar dan sumpah dari kader Partai Gerindra yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan,” ucap Sugiono melalui rilisnya, Senin (8/12/2025).

    Sugiono menegaskan bahwa sikap Mirwan MS yang berangkat umrah saat masyarakat di wilayahnya mengalami kesusahan akibat bencana merupakan bentuk kepemimpinan yang buruk.

    Terlebih, sebelumnya DPP Gerindra juga telah memerintahkan seluruh jajaran untuk bahu membahu memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera.

    Atas dasar itu, DPP Partai Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan Ketua DPC Aceh Selatan.

    “Saya kira ini merupakan bentuk ini kepemimpinan yang buruk karena di tengah-tengah rakyatnya yang sedang mengalami kesusahan yang bersangkutan pergi meninggalkan tempatnya,” ucap Sugiono.

    Sugiono mengatakan proses administrasi pemberhentian sudah dilakukan DPP Partai Gerindra. Termasuk juga mengenai pengganti Mirwan MS di posisi Ketua DPC Aceh Selatan.

    Selanjutnya, surat keputusan akan ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.

    “Saya juga sudah memerintahkan ketua DPD Partai Gerindra Aceh untuk mencari penggantinya sekaligus membuat surat keputusan untuk itu,” tandas Sugiono.