Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Gibran Sambangi Try Sutrisno, Antarkan Undangan HUT ke-80 RI

    Gibran Sambangi Try Sutrisno, Antarkan Undangan HUT ke-80 RI

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tiba-tiba menemui Wapres ke-6 Try Sutrisno di tengah viralnya isu pemakzulan Gibran yang sempat viral di media sosial. 

    Try Sutrisno adalah salah satu tokoh yang ikut menyerukan usulan pemakzulan Gibran yang dibuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat usulan pemakzulan Gibran itu kini sudah diserahkan ke MPR-DPR. 

    “Hari ini saya berkesempatan mengunjungi kediaman Bapak Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal (Purn.) Try Sutrisno, untuk bersilaturahmi dan mengantarkan undangan peringatan HUT ke-80 RI,” tulis Gibran melalui akun Instagram resmi miliknya dikutip, Rabu (13/8/2025). 

    Dalam pertemuan yang berlangsung hangat bersama Bapak Try Sutrisno, Ibu Tuti Try Sutrisno, dan putri pertama Wapres ke-6, Ibu Nora Tristyana Try Sutrisno, saya belajar banyak dari pengalaman kepemimpinan Bapak Try utamanya terkait pentingnya pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi kemajuan bangsa.

    “Pak Try juga menyampaikan rencana beliau untuk hadir di acara veteran, sebuah bentuk komitmen dan penghormatan kepada para pejuang bangsa. Mohon doa agar kita semua dapat terus menjaga amanah perjuangan ini, demi Indonesia yang lebih maju,” imbuhnya. 

    Berdasarkan keterangan resmi Setwapres, kunjungan Gibran ke kediaman pribadinya Try Sutrisno tersebut merupakan wujud nyata sekaligus pesan Presiden Prabowo Subianto.

    “Generasi penerus bangsa harus bersinergi dengan para pendahulunya, termasuk membangun komunikasi yang erat dengan para senior, demi memperkuat kesinambungan kepemimpinan nasional,” tulis keterangan resmi Setwapres RI dikutip, Rabu (13/8/2025).

    Wapres Gibran pun langsung disambut oleh Try Sutrisno, Ibu Tuti Try Sutrisno, dan putri pertama Wapres ke-6 ini, Ibu Nora Tristyana Try Sutrisno. 

    “Diskusi yang terjalin berlangsung dinamis, membahas pengalaman kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta pandangan strategis dalam menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika global,” tulis siaran pers tersebut. 

    Pada pertemuan itu, Try Sutrisno juga sempat memberikan wejangan terkait pentingnya pembangunan pada sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi kemajuan bangsa.

    Melalui pertemuan tersebut, Setwapres RI berharap bisa mempererat jalinan silaturahmi antargenerasi pemimpin bangsa, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam mengawal agenda strategis pembangunan nasional. 

    “Kehadiran Wapres Gibran di kediaman Bapak Try Sutrisno mencerminkan sikap menghargai jasa para pendahulu serta komitmen untuk terus berdialog demi masa depan Indonesia yang lebih maju dan berdaulat,” ujarnya.

  • Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

    Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mencekal tiga orang dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji di Kementerian Agama periode 2023-2024.

    Satu dari tiga orang itu adalah Pemilik Maktour Travel, yaitu Fuad Hasan Masyhur (FHM). Surat pencekalan Fuad telah terbit pada Senin (11/8/2025).

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pencekalan itu dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Adapun, surat pencekalan terhadap Fuad Hasan itu berlaku selama enam bulan.

    “Karena keberadaan yang bersangkutan di Wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Keputusan ini berlaku untuk enam bulan ke depan,” ujar Budi dalam siaran pers, Selasa (12/8/2025).

    Profil Pemilik Maktour Fuad Hasan Masyhur

    Dalam catatan Bisnis, Fuad Hasan merupakan Mertua dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Nama Fuad Hasan juga sempat disinggung saat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Dito mencuat ke publik.

    LHKPN itu sempat geger karena Dito sempat menulis satu mobil dan empat dari lima aset dan tanah bangunan tercatat pemberian dari orang tua alias mertuanya. Aset itu bernilai Rp162 miliar.

    Atas dasar itu, publik langsung mencari sosok mertua dari Dito, dan usut punya usut mertua itu ternyata Fuad Hasan Masyhur selaku bos biro perjalanan haji dan umrah PT Maktour.

    Berdasarkan laman resmi Maktour, Fuad Hasan Masyhur lahir 29 Juni 1959. Dia merupakan pengusaha biro perjalanan haji dan umrah tersohor di Indonesia.

    Perusahaan travel ini dibentuk Fuad Hasan setelah mengalami pengalaman haji yang kurang memuaskan pada 1980. Di latar belakangi pengalaman itu, Fuad kemudian membuat perusahaan biro perjalanan Maktour dengan visi menghadirkan pengalaman ibadah yang istimewa, nyaman, dan penuh makna.

  • Demo Pati, Masyarakat Minta Bupati Dilengserkan, Sudewo Minta Maaf

    Demo Pati, Masyarakat Minta Bupati Dilengserkan, Sudewo Minta Maaf

    Bisnis.com, JAKARTA – Viral di media sosial, Bupati Pati Sudewo membuat kebijakan menaikkan PBB hingga 250 persen. Ini menuai kekecewaan masyarakat, yang disampaikan demo Pati 13 Agustus 2025.

    Sejak pukul 08.30 WIB, massa aksi demo Pati sudah berkumpul di depan Gerbang Kantor Pemkab Pati. Orator menyampaikan melalui alat pengeras suara agar tidak menjadi pemimpin arogan dan menciptakan masyarakat yang arogan.

    “Tolong pihak aparat agar tetap menjaga saudara sedulur,” ungkap orator dalam aksi demo Pati, Rabu (13/8/2025).

    Masyarakat di Pati kompak agar Bupati Sudewo tidak menaikkan PBB hingga 250 persen. Kemudian, masyarakat menggalang posko untuk aksi 13 Agustus dengan mengumpulkan air minum, makanan kemasan, memasang tenda-tenda, dan masyarakat bergantian menjaga posko donasi tersebut.

    Sebanyak 1.000 orang warga Pati, Jawa Tengah, melakukan aksi demo untuk menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya, karena dianggap sebagai pemimpin yang arogan.

    Adapun aksi unjuk rasa masyarakat digelar di sekitar Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu. Husen selaku inisiator dan Syaiful Ayubi sebagai orator aksi warga tersebut mengatakan bahwa Bupati Pati Sudewo perlu dilengserkan dari jabatannya karena dinilai bersikap arogan.

    Dia juga mengajak para pengunjuk rasa untuk siapkan diri menuntut pelengseran Bupati Pati hingga malam hari. Para pengunjuk rasa juga diminta untuk tertib dan tidak melakukan aksi anarkis.

    “Tunjukkan bahwa warga Pati itu santun dan berakhlak, cinta damai dan tidak arogan,” ujar Saiful dikutip dari Antara, Rabu (13/8/2025).

    Unjuk rasa warga Pati berawal dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Meskipun kenaikan tersebut merupakan batas maksimal dan tidak diberlakukan untuk seluruh objek pajak, karena ada yang kenaikannya hanya 50 persen

    Usai mengeluarkan pernyataan rencana kenaikan pajak, Bupati Pati Sudewo juga menantang masyarakat yang mengatakan bahwa tidak takut dengan aksi masyarakat dan mempersilahkan masyarakat 5.000 orang ataupun 50.000 orang untuk melakukan demo.

    Bupati Pati Sudewo Minta Maaf

    Sosok Sudewo dikenal akrab dengan Presiden Prabowo. Bupati Pati juga berasal dari Partai Gerindra.

    Kebijakan dan pernyataan Sudewo menyulut kemarahan warga. Beberapa hari setelah merilis rencana kenaikan PBB 250 persen, Bupati Pati Sudewo langsung meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi karena polemik kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250% yang akan dilakukannya.

    Ditambah lagi dengan dipicu kericuhan yang terjadi antara masyarakat dan satpol PP pada Selasa (5/8) dilakukan murni untuk ketertiban warga. Sudewo berdalih bahwa Pemkab tidak berniat merampas barang-barang peserta aksi, melainkan hanya ingin memindahkan barang-barang tersebut agar tidak mengganggu kirab boyongan Hari Jadi Kabupaten Pati dan kegiatan 17 Agustus 2025.

    Adapun pernyataannya yang sempat menuai kontroversi, Sudewo juga menyampaikan klarifikasi bahwa ucapannya soal “5.000 silakan, 50.000 massa silakan” tidak bermaksud menantang rakyat.

    “Saya hanya ingin menyampaikan agar aksi tersebut berjalan tertib dan murni sebagai penyampaian aspirasi, bukan ditunggangi pihak-pihak tertentu,” jelasnya di Pati pada Kamis (7/8), dikutip dari Antaranews.

    Demo Bupati Pati, Sudewo Batalkan Kenaikan PBB 250 Persen

    Dikutip dari situs humaspati, Pemerintah Bupati Pati mengumumkan membatalkan rencana kenaikan hingga 250 persen. Keputusan ini diumumkan langsung di Pendopo Kabupaten Pati, didampingi Kajari, Dandim 0718 Pati, dan Kapolresta Pati pada Jumat (8/8/2025).

    “Bagi yang sudah terlanjur membayar, selisihnya akan dikembalikan oleh pemerintah. Teknisnya akan diatur oleh BPKAD bersama kepala desa,” jelas Sudewo.

    Lebih lanjut, dia mengatakan pembatalan dilakukan untuk menjaga keamanan, kondusivitas, serta mendukung kelancaran perekonomian dan pembangunan daerah.

    Namun, keputusan ini berdampak pada tertundanya sejumlah proyek yang telah direncanakan dalam perubahan anggaran 2025.

    “Beberapa pekerjaan infrastruktur jalan, permintaan dari kepala desa, hingga perbaikan plafon RSUD Suwondo yang rusak terpaksa ditunda. Termasuk rencana penataan alun-alun, yang semula akan dibuat lebih nyaman dan estetis, juga batal dikerjakan tahun ini,” ujarnya.

    Sudewo juga menepis anggapan bahwa penataan alun-alun memiliki muatan politik.

  • BGN Percepat Pembangunan 1.500 SPPG dari Anggaran APBN

    BGN Percepat Pembangunan 1.500 SPPG dari Anggaran APBN

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan pihaknya menargetkan lebih dari 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan didanai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Selama ini, Dadan mengamini bahwa seluruh SPPG yang beroperasi masih dibangun melalui pendanaan mitra.

    “Ya, untuk dana APBN memang kami sedang berusaha secepat mungkin melakukannya,” kata Dadan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/8/2025) malam.

    Dadan menjelaskan, pembangunan SPPG dari APBN akan dilakukan melalui dua mekanisme. Sehingga memang ada prosedur cermat yang harus dilalui oleh lembaganya.

    Apalagi, kata Dadan, program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan layanan gizi, khususnya untuk mendukung target nasional pemenuhan gizi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

    “Ada nanti yang melalui e-katalog yang dilakukan oleh BGN sendiri. Ada sebagian yang kami bebankan atau kami mintakan bantuan dari PU untuk percepatan,” pungkas Dadan.

    Sebelumnya, Dadan menyampaikan bahwa saat ini penerima manfaat MBG telah dilayani oleh 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

    “Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan insyaallah akan mendekati angka 20 juta,” ujarnya dalam keterangan pers kepada awak media usai rapat.

    SPPG tersebut dijelaskan menjangkau 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan, dengan dukungan kemitraan luas melibatkan TNI, Polri, BIN, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kadin, APJI (Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia), hingga pelaku usaha di berbagai daerah. Selain 5.103 SPPG yang telah beroperasi, ribuan SPPG lain kini dalam tahap persiapan.

    “Kalau dihitung dengan uang, apa yang mereka sudah lakukan itu, satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp1,5 sampai Rp2 miliar. Jadi uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN tetapi uang mitra,” jelasnya.

    Menurut Dadan, anggaran APBN untuk MBG sejauh ini terserap Rp8,2 triliun, yang difokuskan untuk intervensi gizi. Sementara pembangunan fisik SPPG sepenuhnya dibiayai oleh mitra.

    Dadan juga menyebut bahwa implementasi MBG turut menggerakkan sektor usaha. Banyak restoran, kafe, hingga hotel mengubah fungsi dapurnya untuk memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.

    “Kalau satu restoran biasanya melayani mungkin sekitar 500 dikunjungi oleh para pengunjung, sekarang itu satu restoran yang berubah fungsi jadi SPPG itu melayani 3.500 porsi dan tidak ada satupun yang parkir di restoran tersebut. Jadi makanan dikirim ke sekolah atau ke rumah untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita,” tandas Dadan.

  • Prabowo Gelar Rapat Tertutup Bahas Distribusi Beras dengan Dasco, Bulog, BIN hingga Kapolri

    Prabowo Gelar Rapat Tertutup Bahas Distribusi Beras dengan Dasco, Bulog, BIN hingga Kapolri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan dirinya turut hadir dalam rapat dengan Perum Bulog bersama Presiden Prabowo Subianto yang juga membahas strategi pemerintah terkait distribusi beras.

    “Ya, tadi bahasannya juga khusus Bulog ya. Ada strategi-strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan distribusi beras,” kata Dadan di Jakarta, Selasa (12/8/2025). 

    Namun, Dadan menegaskan bahwa teknis distribusi beras bukan menjadi ranah kewenangan BGN.

    “Tapi bukan wilayah saya untuk menjawab,” tandas Dadan.

    Sementara itu, dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut. 

    “Hadir diantaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta Kepala Perum Bulog Rizal Ramdhani,” ujar Teddy.

    Meski berlangsung secara tertutup, Teddy menjelaskan bahwa pertemuan tersebut digelar untuk membahas isu-isu strategis yang tengah menjadi perhatian pemerintah.

    “Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional,” pungkas Teddy.

  • 2.684 Personel Polisi Dikerahkan untuk Amankan Demo di Pati Hari Ini (13/8)

    2.684 Personel Polisi Dikerahkan untuk Amankan Demo di Pati Hari Ini (13/8)

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepolisian Resor Kota Pati, Jawa Tengah menerjunkan 2.684 personel gabungan dari 14 polres jajaran, TNI, serta berbagai instansi untuk mengamankan jalannya unjuk rasa terkait kebijakan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan seruan lengsernya Bupati Pati Sudewo.

    “Pengamanan akan dilakukan secara profesional dan humanis. Kami tidak hanya fokus pada pengamanan massa, tetapi juga mengutamakan komunikasi yang baik agar situasi tetap terkendali tanpa gesekan,” kata Kepala Polresta Pati Komisaris Besar Polisi Jaka Wahyudi di Pati dilansir dari Antara, Rabu (13/8/2025). 

    Adapun, personel gabungan yang dilibatkan selain dari 14 polres jajaran, yakni Satbrimob Polda Jateng, Ditsamapta Polda Jateng, gabungan direktorat, bidang dan satker Mapolda Jateng, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Damkar, serta instansi terkait lainnya.

    Dia mengatakan seluruh petugas juga mendapat arahan teknis dan mental sesuai standar operasional prosedur, termasuk cara menghadapi potensi provokasi.

    “Kami ingatkan peserta aksi maupun masyarakat untuk tidak membawa barang terlarang, seperti minuman keras, narkoba, senjata tajam, senjata api, bahan peledak, petasan, maupun benda yang berpotensi digunakan untuk merusak fasilitas umum. Kami akan bertindak cepat jika ditemukan pelanggaran. Semua ini demi keselamatan bersama dan kelancaran kegiatan,” tegasnya. 

    Polresta Pati juga berkoordinasi dengan koordinator aksi untuk menyepakati teknis pelaksanaan di lapangan. Pendekatan dialogis menjadi kunci agar aspirasi tetap tersampaikan dalam koridor hukum. Pemetaan titik rawan dan rekayasa lalu lintas pun telah disiapkan untuk menghindari kemacetan, dengan penempatan personel di persimpangan dan jalur utama.

    Selain personel pengamanan, Polresta Pati menyiagakan tim medis, pemadam kebakaran, serta tim pengurai massa untuk mengantisipasi penumpukan atau gesekan di lapangan. Seluruh kegiatan pengamanan akan terdokumentasi secara transparan untuk memastikan akuntabilitas.

    “Kami hormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tetapi harus dilakukan sesuai aturan. Tugas kami adalah menjaga, melindungi, dan mengayomi. Gunakan pendekatan persuasif terlebih dahulu sebelum langkah penegakan hukum,” ujarnya.

    Dia juga mengimbau warga yang tidak berkepentingan untuk menghindari lokasi aksi demi mencegah kerumunan dan potensi gangguan keamanan.

    Aksi unjuk rasa warga Kabupaten Pati untuk memprotes kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250%. Akan tetapi, Bupati Pati Sudewo akhirnya mengambil membatalkan kenaikan tarif PBB tersebut.

    Kenaikan hingga 250% merupakan batas maksimal dan tidak diberlakukan untuk seluruh objek pajak, karena ada yang kenaikannya hanya 50%. Bahkan banyak yang kenaikannya hanya 50%.

  • Fakta-Fakta Korupsi Kuota Haji: Yaqut dan Bos Maktour Dicekal hingga Kerugian Rp1 Triliun

    Fakta-Fakta Korupsi Kuota Haji: Yaqut dan Bos Maktour Dicekal hingga Kerugian Rp1 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi terkait pembagian kuota haji 2023-2024 yang merugikan keuangan negara hingga 1 triliun. Bahkan, KPK telah mencegah Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan beberapa pejabat Kemenag untuk bepergian keluar negeri.  

    KPK mengusut Surat Keputusan atau SK yang mengatur pembagian kuota haji 2023-2024. KPK ingin mengetahui bagaimana alur penerbitan SK tersebut.

    Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan SK tersebut telah menjadi salah satu bukti dalam perkara ini. Menurutnya, SK untuk pembagian kuota haji masih menjadi tanda tanya besar.

    “Karena pada umumnya pada jabatam setingkat menteri yang bersangkutan [Yaqut Cholil Qoumas] apakah memang merancang SK itu sendiri atau SK itu sudah jadi. Ada yang menyusun SK itu, kemudian di istilahnya disodorkan lah kepada yang bersangkutan untuk ditandatangan. Nah, ini yang sedang kita dalami,” tutur Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    Fakta-fakta Dugaan Korupsi Kuota Haji 

    1. Kuota Haji Reguler Dialihkan jadi Haji Khusus 

    Asep menjelaskan bisa saja SK diterbitkan atas usulan dari penyenggara atas ke bawah atau penyelenggara bawah ke atas, yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama hingga penyelenggara tour travel, begitu pun sebaliknya.

    Sebab, menurutnya, pembagian kuota oleh Kemenag seharusnya 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus berubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. 

    “Setelah disepakati [kuota haji] 50-50, inilah kemudian yang saat ini sedang kami dalami, di mana salah satunya dikuatkan dengan adanya SK dari menteri adalah 50-50 itu,” tegasnya.

    Adapun, Asep juga mencurigai adanya kerja sama antara pihak travel agent dengan Kementerian Agama untuk penerbitan SK tersebut. Pasalnya, para tour travel mengetahui adanya penambahan 20 ribu kuota haji untuk paket reguler sehingga meminta ‘jatah’ kuota.

    “Kalau hanya dibagi sekarang 92% dengan 8%, mereka hanya akan dapat 1.600 kuota, gitu kan. Nah nilainya akan lebih kecil gitu. Apalagi kalau 20.000 [kuota tambahan] itu semuanya digunakan atau dijalan kuota reguler,” jelasnya

    Asep tidak menutup kemungkinan adanya porsi pembagian 50-50 adalah hasil diskusi antara travel, asosiasi, dengan Kementerian Agama agar pembagian dapat merata ke seluruh pihak travel yang bekerja sama dengan Kemenag. 

    2. Yaqut Cholil Qoumas Cs Dicegah Keluar Negeri 

    Lalu pada 11 Agustus 2025 telah mencegah Yaqut, Pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur, dan eks stafsus Yaqut Ishfah Abidal Azis untuk pergi keluar negeri.

    Juru Bicara Budi Prasetyo menyampaikan surat pelarangan pergi ke luar negeri diterbitkan pada 11 Agustus 2025.

    “Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2025, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap 3 (tiga) orang yaitu YCQ [Yaqut Cholil Qoumas], IAA [Ishfah Abidal Azis] dan FHM [Fuad Hasan Masyhur] terkait dengan perkara sebagaimana tersebut di atas,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (12/8/2025).

    Sebagai informasi, Eks Kementrian Agama Yaqut Cholil Qoumas telah diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji 2023-2024. Dia diperiksa pada Kamis (7/8/2025).

    Dia mengaku telah dimintai keterangan mengenai pembagian kuota tambahan tambahan pada pelaksanaan haji tahun 2024.

    “Ya, alhamdulillah saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan, mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu,” ujar Yaqut usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    3. KPK Lacar Aliran Dana 

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK akan mengusut dugaan suap ke pejabat Kementerian Agama terkait kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

    “Itu termasuk materi yang nanti akan didalami,” ujarnya dilansir dari Antara, Selasa (12/8/2025).

    Budi menjelaskan KPK mengusut dugaan suap tersebut yang diberikan oleh para penyelenggara agen haji kepada pejabat Kemenag.

    “Apakah kemudian ada aliran-aliran uang dari dana pelaksanaan ibadah haji itu? Kalau ada, kepada siapa saja? Itu nanti akan ditelusuri,” katanya.

    Sementara itu, dia memastikan KPK berkomitmen menuntaskan perkara tersebut. Terlebih, kata dia, KPK dalam setiap prosesnya akan berangkat dari alat bukti.

    “Dengan demikian, pihak-pihak yang diduga memang terkait, terlibat, atau mendapatkan keuntungan dari dugaan tindak pidana korupsi pada pengaturan kuota dan penyelenggaraan haji ini tentu nanti akan dilacak, serta ditelusuri oleh KPK,” jelasnya.

    4. Total Kerugian Negara Ditaksir Lebih dari Rp1 Triliun

    KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

    Pengumuman tersebut dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus 2025.

    Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

    KPK pada 11 Agustus 2025, mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai lebih dari Rp1 triliun. 

    Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

    Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

    Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

    Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8%, sedangkan 92% untuk kuota haji reguler.

  • Bos BGN Lapor ke Prabowo, Janji Perketat Standar SOP Makan Bergizi Gratis

    Bos BGN Lapor ke Prabowo, Janji Perketat Standar SOP Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat standar prosedur operasional (SOP) demi menjamin kualitas makanan yang disalurkan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Terkait SOP yang diperketat, Dadan menjelaskan BGN berupaya agar insiden-insiden makanan tak layak konsumsi tak lagi terulang.

    “Ya pokoknya kami berusaha sebaik mungkin agar tidak ada kejadian lagi, dan kami tingkatkan SOP-nya, termasuk mulai memilih bahan baku yang baik, memendekkan waktu masak, memendekkan waktu penyiapan, memendekkan waktu pengiriman, termasuk juga di dalam pengiriman ke sekolah, dan makanan tidak terlalu lama disimpan di sekolah agar waktunya lebih pendek dari 4 jam,” kata Dadan saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (12/8) malam dilansir dari Antara. 

    Selain itu, Dadan juga mengatakan BGN terus mempercepat verifikasi calon-calon Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

    “Ya Insyaallah hari ini sudah ada 17.000 calon SPPG yang sedang kami verifikasi, dan setiap hari kami loloskan 200 sampai 300 [SPPG],” imbuhnya. 

    Dadan menjelaskan percepatan verifikasi calon-calon SPPG itu bertujuan untuk meningkatkan jumlah SPPG yang beroperasi, dan jumlah penerima makan bergizi gratis di berbagai daerah.

    Dia menargetkan hingga akhir Agustus 2025, ada sekitar 8.000 SPPG yang beroperasi dengan jumlah penerima MBG mendekati 20 juta orang.

    “Sekarang ini kan para mitra ini sudah mendaftar lama ya, sudah membangun SPPG-nya, hanya kami tinggal percepat verifikasinya. Jadi, kami sudah lebih dari 2 minggu ini mempercepat proses verifikasi, mempersingkat proses administrasi, dan juga termasuk pembiayaan. Jadi, pembiayaannya kami kirim lebih awal supaya penerima manfaat bisa meningkat dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Dadan.

    Dalam rapat terbatas bersama Presiden, Dadan melaporkan per 11 Agustus 2025 ada 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh provinsi Indonesia, tepatnya di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan.

    “Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta, dan Insyaallah akan mendekati angka 20 juta,” kata Dadan Hindayana.

    Sementara itu, realisasi dari APBN untuk program makan bergizi gratis per 11 Agustus 2025 telah mencapai Rp8,2 triliun. Targetnya hingga akhir Agustus 2025, realisasi APBN untuk MBG mencapai Rp10 triliun sampai dengan Rp11 triliun.

  • Viral Demo Besar-besaran di Pati Hari Ini, Gegara Pajak Naik 250%

    Viral Demo Besar-besaran di Pati Hari Ini, Gegara Pajak Naik 250%

    Bisnis.com, SOLO – Demo dan unjuk rasa besar-besaran dijadwalkan berlangsung di Pati, Jawa Tengah, hari ini Rabu 13 Agustus 2025.

    Dilansir dari Antaranews, Kepolisian Resor Kota Pati, Jawa Tengah, menyiapkan skema pengamanan ketat dengan melibatkan 2.684 personel gabungan dari 14 polres jajaran.

    Adapula TNI, serta berbagai instansi untuk mengamankan jalannya unjuk rasa terkait kebijakan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

    “Pengamanan akan dilakukan secara profesional dan humanis. Kami tidak hanya fokus pada pengamanan massa, tetapi juga mengutamakan komunikasi yang baik agar situasi tetap terkendali tanpa gesekan,” kata Kepala Polresta Pati Komisaris Besar Polisi Jaka Wahyudi di Pati.

    Adapun personel gabungan yang dilibatkan selain dari 14 polres jajaran, yakni Satbrimob Polda Jateng, Ditsamapta Polda Jateng, gabungan direktorat, bidang dan satker Mapolda Jateng, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Damkar, serta instansi terkait lainnya.

    Ia mengatakan seluruh petugas juga mendapat arahan teknis dan mental sesuai standar operasional prosedur, termasuk cara menghadapi potensi provokasi.

    Tentang Kenaikan Pajak hingga 250%

    Sebelumnya, disebutkan di laman BPK RI, Pemerintah Kabupaten Pati memutuskan untuk menyesuaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen pada tahun 2025.

    Keputusan ini diambil setelah rapat intensifikasi PBB-P2 bersama para camat dan anggota Pasopati di Kantor Bupati Pati.

    Dilansir dari laman resmi Humas Kabupaten Pati, Bupati Pati tersebut menjelaskan bahwa penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

    Sebab dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Kudus, dan Rembang, penerimaan PBB di Kabupaten Pati hanya sebesar Rp29 miliar, padahal wilayah Pati secara geografis dan potensi lebih besar.

    “Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan PASOPATI untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan (PBB). Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar ±250% karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” ujar Sudewo.

    Akan tetapi, Bupati Pati Sudewo akhirnya memutuskan untuk membatalkan kenaikan tarif PBB tersebut.

    Kenaikan hingga 250 persen merupakan batas maksimal dan tidak diberlakukan untuk seluruh objek pajak, karena ada yang kenaikannya hanya 50 persen. Bahkan banyak yang kenaikannya hanya 50 persen.

    Meski demikian, demo disebut akan tetap akan dilangsungkan hari ini. Di media sosial muncul berbagai konten yang memperlihatkan bagaimana kondisi di Pati jelang demo besar-besaran.

  • Ada 1.000 Orang yang akan Isi Acara 17 Agustus di Istana Presiden

    Ada 1.000 Orang yang akan Isi Acara 17 Agustus di Istana Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, jumlah pengisi acara pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2025 diperkirakan mencapai lebih dari seribu orang.

    “Berapa ribu itu, ada mungkin seribu lebih. Banyak sekali karena memang juga masukan atau ide itu dinamis,” ujar Prasetyo usai memantau gladi kotor persiapan upacara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    Lebih lanjut dia menjelaskan, panitia bersikap terbuka terhadap usulan penambahan penampil, selama tidak mengganggu jalannya acara utama.

    Apalagi, kata Prasetyo, Perayaan HUT ke-80 RI tahunpada 17 Agustus 2025 akan diselenggarakan dalam dua sesi, yaitu upacara peringatan detik-detik proklamasi pada pagi hari dan pesta rakyat pada sore hari.

    Selain menampilkan pengisi acara dalam jumlah besar, pemerintah juga menyiapkan berbagai hiburan dan kejutan yang masih dirahasiakan hingga hari H.

    “Ada yang mengusulkan untuk ditambahkan ini, dan bagi kami, panitia, sepanjang itu bisa diakomodir dan tidak mengganggu acara inti, tidak ada masalah. Karena semangatnya, semua ingin ikut berpartisipasi,” pungkas Prasetyo.

     Di sisi lain, Prasetyo menambahkan akan ada sebanyak 16.000 orang undangan yang akan menghadiri 17 Agustus 2025.

    Prasetyo menjelaskan bahwa panitia telah menyiapkan total 8.000 undangan untuk sesi pagi pengibaran bendera merah putih dan 8.000 undangan untuk sesi sore saat penurunan bendera.

    Menurutnya, jumlah tamu undangan yang akan menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2025 telah mencapai kapasitas maksimal.

    “Pagi 8.000 total, sore 8.000,” ujarnya.

    Dia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang antusias ingin ikut merayakan langsung di Istana, tetapi tidak dapat diakomodasi karena keterbatasan kapasitas.

    “Dalam kesempatan ini kami juga selaku pribadi dan mewakili panitia memohon maaf kalau memang karena keterbatasan tempat maka banyak masyarakat yang sebenarnya antusias ingin hadir, tetapi tidak bisa semuanya tertampung,” kata Prasetyo.