Category: Bisnis.com Nasional

  • Mensesneg: Prabowo Belum Beri Atensi Khusus Soal Mundurnya Bos Agrinas Pangan

    Mensesneg: Prabowo Belum Beri Atensi Khusus Soal Mundurnya Bos Agrinas Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum memberikan atensi khusus terkait kabar mundurnya pimpinan Agrinas Pangan.

    “Belum ada, karena beliau masih konsentrasi persiapan HUT ke-80 RI,” kata Prasetyo usai gladi kotor di Istana Merdeka, Rabu (13/8/2025).

    Prasetyo menyarankan agar perihal tersebut ditanyakan langsung kepada CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani dan pihak Danantara selaku pemegang saham.

    “Kan kemarin Pak Rosan juga sudah menyampaikan statement,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menambahkan, dinamika internal seperti itu adalah bagian dari proses evaluasi dan perbaikan ke depan.

    “Intinya, apapun dinamikanya, itu bagian dari ke depan diperbaiki. Baik dari beliau selaku pribadi, dari Agrinas sendiri, maupun dari Danantara. Kalau ada yang belum pas maka akan dicari perbaikannya,” tegas Prasetyo.

    Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) Aris Marsudiyanto mengungkapkan PresidenPrabowo Subianto memberikan arahan tegas agar proses birokrasi di Indonesia dipangkas dan dibuat sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas.

    Hal itu disampaikannya saat ditemui wartawan usai menghadap kepada Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    “Ya saya diberikan petunjuk pengarahan oleh pak Presiden untuk tetap mengawasi mengontrol jalannya proses birokrasi. Jangan terlalu berbelit-belit. Jadi yang bisa dipangkas itu supaya semua proses itu cepat dan tepat. Apalagi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, misalnya dana desa, penyaluran pupuk, koperasi merah putih, makan bergizi gratis,” tuturnya kepada wartawan.

    Arahan tersebut, kata Aris, berlaku untuk seluruh sektor, termasuk bidang paAgrinasAgrinas. Mengingat belum lama ini, Joao Angelo De Sousa Mota mundur dari jabatan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.

  • Kebijakan Bupati Pati Tuai Polemik, Istana Kasih ‘Warning’ ke Pejabat Publik

    Kebijakan Bupati Pati Tuai Polemik, Istana Kasih ‘Warning’ ke Pejabat Publik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pentingnya kehati-hatian pejabat publik dalam menyampaikan pernyataan maupun kebijakan, terutama yang berdampak langsung kepada masyarakat.

    Hal ini disampaikannya kepada wartawan menyusul gejolak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memicu aksi unjuk rasa besar-besaran.

    “Berkali-kali kami selaku pemerintah pusat mengimbau, sebagai pejabat publik di level apa pun, baik pusat, provinsi maupun daerah, kita harus menyadari bahwa kita perlu berhati-hati di dalam menyampaikan segala sesuatu. Apalagi menyampaikan kebijakan yang akan berdampak kepada masyarakat,” kata Prasetyo usai gladi kotor HUT Ke-80 RI di Istana Merdeka, Rabu (13/8/2025).

    Terkait Bupati Pati Sudewo yang merupakan kader Partai Gerindra, Prasetyo mengungkapkan bahwa pembinaan juga dilakukan secara internal oleh partai.

    “Karena kami berada di partai yang sama, pembinaan itu kita lakukan, baik dari Pak Sekjen Pak Sugiono, melalui Ketua DPD, maupun saya sendiri sebagai ketua organisasi. Prinsipnya sama, sebagai pejabat publik apalagi membawa nama baik partai, kita harus berhati-hati,” ujarnya.

    Dia menambahkan, Bupati Sudewo telah menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang dinilai memicu dinamika di Pati.

    “Itulah yang menyebabkan munculnya situasi sekarang. Kami berharap ke depan lebih hati-hati,” pungkas Prasetyo.

  • Istana Buka Suara Soal Aksi Demo dan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo

    Istana Buka Suara Soal Aksi Demo dan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah pusat memantau secara dekat dinamika yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menyusul kebijakan Bupati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga memicu protes warga.

    “Kami dari pemerintah pusat, terutama saya sendiri, sejak munculnya dinamika di Kabupaten Pati terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hari ini juga kami memonitor kegiatan unjuk rasa di Pati terkait kebijakan tersebut,” ujar Prasetyo usai gladi kotor persiapan HUT Ke-80 RI di Istana Merdeka, Rabu (13/8/2025).

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan, komunikasi intens telah dilakukan dengan Bupati Pati dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk mencari solusi terbaik.

    “Kami menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk menahan diri. Baik Bapak Bupati, maupun masyarakat. Secara personal saya juga berkomunikasi dengan beliau, dan terus berkoordinasi dengan Bapak Gubernur,” katanya.

    Prasetyo menambahkan, pemerintah pusat menghormati proses demokratis yang tengah berjalan, termasuk penggunaan hak angket oleh DPRD Kabupaten Pati.

    “Semua proses yang dilakukan, termasuk unjuk rasa, adalah bagian dari demokrasi yang kita hormati. Pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak,” pungkas Prasetyo Hadi.

  • Ada 8 Pintu Masuk Bagi 8.000 Peserta Upacara 17 Agustus di Istana Merdeka

    Ada 8 Pintu Masuk Bagi 8.000 Peserta Upacara 17 Agustus di Istana Merdeka

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan ada 8 pintu masuk bagi peserta upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka sudah disiapkan secara detail.

    Dia menilai bahwa 8 pintu masuk tersebut bisa memenuhi kebutuhan 8.000 orang akan hadir mengikuti prosesi upacara pagi dan sore. Namun, sangat disarankan setiap peserta upacara bisa datang lebih cepat, untuk menghindari antrian panjang.

    Menurut Prasetyo, informasi teknis mulai dari jadwal penukaran undangan fisik, pintu masuk, hingga denah lokasi telah dibagikan melalui situs resmi, akun media sosial, dan email bagi masyarakat yang sebelumnya mendaftar. Penukaran undangan fisik dibuka hingga 16 Agustus sore untuk menghindari penumpukan.  

    “Kami minta kerja sama masyarakat yang mendapatkan undangan, kalau bisa menukar hari ini ya hari ini, yang bisa besok ya besok. Supaya tidak menumpuk di satu waktu,” katanya kepada wartawan usai gladi kotor di Istana Merdeka, Rabu (13/8/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan, peserta dibagi dalam beberapa area sesuai kategori undangan, seperti tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan, dan tamu umum. Masing-masing kategori memiliki pintu masuk yang berbeda.

    “Kalau semua tertib membaca dan mengikuti panduan, insyaallah lancar,” ujarnya.

    Prasetyo menambahkan, akan ada delapan pintu masuk yang dibuka, mengelilingi sisi kanan dan kiri Istana Merdeka, termasuk akses dari area belakang Istana Negara. Seluruh jalur ini telah disimulasikan untuk memastikan kelancaran arus masuk dan keluar peserta.

    Dia pun menyampaikan  bahwa nantinya gladi bersih upacara dijadwalkan berlangsung Kamis (14/8/2025).

    “Kita harap semua siap, karena jeda dari pagi hingga detik-detik proklamasi cukup panjang. Semoga semua berjalan lancar,” pungkas Prasetyo.

  • Laga Perdana Timnas U-17 Lancar, Bobby Nasution dapat Pujian Erick Thohir

    Laga Perdana Timnas U-17 Lancar, Bobby Nasution dapat Pujian Erick Thohir

    Bisnis.com, DELISERDANG – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendapat pujian dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pujian ini datang berkat lancarnya pertandingan perdana Timnas U-17 melawan Tajikistan di Stadion Utama Sumatera Utara.

    Dari awal pertandingan Stadion Utama Sumatera Utara diguyur hujan deras, namun pertandingan tetap berjalan dengan lancar. Ini salah satu aspek yang menunjukkan keseriusan Pemprov Sumut dalam menggelar event sepakbola internasional.

    “Pak Bobby punya komitmen, punya keberanian, saya bilang OK asal fasilitasnya sesuai dan beliau berusaha sebaik mungkin, kita apresiasi, saya rasa semua senang, kita akan coba dorong lebih banyak pertandingan Timnas di Sumut,” kata Erick Thohir, di Stadion Utama Sumatera Utara, Deliserdang, Selasa (12/8) malam.

    Erick Thohir juga memuji Stadion Utama Sumatera Utara yang merupakan salah satu dari tiga stadion khusus sepakbola yang ada di Indonesia. Dia berharap fasilitas ini bisa dijaga dan terus dikembangkan.

    “Saya rasa di Indonesia cuma ada tiga stadion yang benar-benar untuk sepakbola, Sumatera Utara, Balikpapan dan JIS Jakarta. Saya rasa fasilitas seperti ini hal yang positif dan harus kita jaga,” kata Erick Thohir.

    Ada lebih dari 12 ribu suporter yang menonton laga ini langsung dari Stadion Utara Sumatera Utara, membuat atmosfer laga ini semakin hidup. Ditambah lagi, desain stadion yang membuat penonton dekat dengan pemain sehingga bisa merayakan gol bersama-sama.

    “Luar biasa 12 ribu penonton untuk pertandingan U-17 dan memang kebetulan para peserta yang hadir tim yang terkualifikasi di piala dunia U-17, ini saya rasa pertandingan yang dibutuhkan tim U-17 kita, tetapi juga secara tontonan sangat layak,” kata Thohir.

    Gubernur Sumut Bobby Nasution bersyukur masyarakat Sumut bisa menyaksikan secara langsung Timnas U-17 beraksi di lapangan. Dia memastikan pihaknya akan terus berbenah diri dalam penyelenggaraan event sepakbola internasional dan siap untuk event berikutnya.

    “Ini menjadi pelajaran tentunya bagi kami, juga bagi pemain di lapangan, panitia lokal, penonton ini menjadi pembelajaran semua, dan kami siap untuk event-event sepakbola selanjutnya,” kata Bobby Nasution.

    Laga yang berlangsung cukup sengit dan berakhir imbang 2-2. Indonesia sempat unggul 2-1 hingga pertengahan babak kedua, tetapi Tajikistan berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir pertandingan. Berikutnya, Timnas U-17 akan melawan Uzbekistan pada hari Jumat (15/8) pukul 19:30, kemudian di hari terakhir, Senin (18/8) akan melawan Mali pukul 20:30.

  • Dipilih Rakyat Secara Konstitusional, Bupati Pati Ogah Mundur

    Dipilih Rakyat Secara Konstitusional, Bupati Pati Ogah Mundur

    Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Pati Sudewo memberikan tanggapan resmi usai aksi unjuk rasa besar-besaran yang menuntut dirinya mundur dari jabatan pada Rabu (13/8/2025).

    Dalam pernyataannya melalui tayangan pemberitaan nasional, Sudewo menegaskan akan memperbaiki kebijakan dan mengakui masih banyak kekurangan, namun menolak untuk mengundurkan diri.

    “Nanti ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya, karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai Bupati, masih banyak kekurangan,” ujar Sudewo, Rabu (13/8/2025).

    Ribuan massa dari Pati dan daerah sekitarnya memadati alun-alun untuk memprotes kebijakan kenaikan pajak yang disebut mencapai 250 persen. Menanggapi dinamika politik di DPRD, Sudewo menyatakan menghormati mekanisme yang berlaku.

    “Ini kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut,” ucapnya.

    Terkait tuntutan mundur yang disuarakan demonstran, dia menegaskan posisinya tak bisa memenuhi permintaan itu. 

    “Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan seperti itu,” tegasnya.

    Sudewo juga berpesan kepada warga untuk menjaga persatuan dan tidak terprovokasi.

     “Kabupaten Pati ini milik semua warga yang harus dijaga bersama. Kejadian ini saya harapkan menjadi pembelajaran bagi semua, termasuk saya, agar pembangunan dan pelayanan masyarakat berjalan lancar,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia menutup pernyataan dengan penegasan bahwa tuntutan warga untuk dirinya mundur tidak akan dipenuhi.

     “Tidak bisa dipenuhi. Sudah saya sampaikan,” tegas Sudewo.

  • Wow, Harta Kekayaan Bupati Pati Sudewo Tembus Rp31,5 miliar

    Wow, Harta Kekayaan Bupati Pati Sudewo Tembus Rp31,5 miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Berikut jumlah harta kekayaan Bupati Pati Sudewo yang tengah didemo oleh warganya, karena mau menaikkan PBB hingga 250%.

    Masyarakat Pati, Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya hari ini, Rabu (13/8/2025).

    Aksi unjuk rasa itu dipicu oleh sikap arogansi Bupati Pati Sudewo terkait penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen pada tahun 2025. Aksi demo Pati itu berlangsung anarkis dan diduga menelan korban jiwa. Petugas kepolisian pun membubarkan aksi dengan menembakkan gas air mata.

    Berapa jumlah harta kekayaan Bupati Pati Sudewo?

    Berdasarkan data situs laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), jumlah kekayaan Bupati Pati Sudewa alias Sudewo adalah Rp31,5 miliar.

    Sudewo melaporkan hartanya itu saat awal menjabat pada 11 April 2025. Adapun, harta kekayaan Sudewo mayoritas berasal dari aset tanah dan bangunan sebesar Rp17 miliar.

    Aset itu tersebar di Pati, Surakarta, Yogyakarta, Bogor, Depok, Blora hingga Tuban. Total, aset tanah dan bangunan milik Sudewo mencapai 31 aset.

    Kemudian, aset transportasi dan mesin Sudewo toral mencapai Rp6,3 miliar. Dalam membantu mobilitasnya, dia memiliki enam mobil seperti Toyota Alphard (2024) Rp1,7 miliar, Toyota Land Cruiser (2019) Rp1,9 miliar.

    Selanjutnya, Toyota Harrier (2014) Rp400 juta, BMW X5 (2023) Rp1,9 miliar, Mitsubishi Pajero (2019) dan Toyota Innova (2013) Rp120 juta. Selain mobil, Sudewo juga memiliki dua motor Honda Beat Rp4 juta dan Suzuki TS125 Rp25 juta 

    Selain kedua aset itu, Sudewo juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp795 juta, surat berharga Rp5,3 miliar dan harta kas setara kas Rp1,9 miliar. Tercatat, Sudewo juga tidak memiliki utang.

    Sejak pekan lalu, Bupati Pati, Sudewo menjadi viral karena mau menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250 persen. Dia mengatakan bahwa bahwa penyesuaian ini PBB di Pati bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

    Namun, rencana Sudewo ini mendapat penolakan dari warga Pati, sebab kenaikan tersebut terlalu tinggi dan mempersulit masyarakat, apalagi di tengah maraknya badai PHK dan sulitnya mencari kerja.

  • Respons Gubernur Jateng soal Warga Desak Bupati Pati Sudewo Mundur

    Respons Gubernur Jateng soal Warga Desak Bupati Pati Sudewo Mundur

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi desakan masyarakat agar Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya, dengan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran yang berakhir ricuh pada Rabu (13/8/2025). 

    “Ya, itu tanyakan ke sana. Mekanismenya harus di DPRD [Pati],” kata Ahmad Luthfi dilansir dari Antara, Rabu (13/8/2025). 

    Menurut dia, mekanisme mundurnya kepala daerah sudah ada mekanisme yang mengaturnya, termasuk melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Mantan Polisi tersebut menghargai masyarakat terkait tuntutan tersebut karena menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara.

    “Saya imbau, menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara sebagaimana diatur undang-undang, tetapi itu tidak bersifat absolut,” katanya.

    Artinya, kata dia, tidak boleh dilakukan secara anarkis. Kedua, tidak boleh memaksakan kehendak, tidak boleh mengganggu kepentingan umum, dan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

    Di sisi lain, Luthfi juga mewanti-wanti kepada Bupati Pati dan jajaran Muspida untuk bisa menyerap aspirasi masyarakat dengan menjaga situasi tetap kondusif.

    “Karena salah satu faktor indikasi investasi adalah situasi kondusif. Dan saya yakin kita mampu, karena Jawa Tengah adalah tepo silo, gotong-royong kita cukup tinggi,” katanya.

    Sekitar 1.000 orang warga Kabupaten Pati, Jateng, melakukan unjuk rasa untuk menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya karena dianggap sebagai pemimpin yang arogan

    Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati, tepatnya di depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu..

    Unjuk rasa warga Pati berawal dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

    Meskipun kenaikan tersebut merupakan batas maksimal dan tidak diberlakukan untuk seluruh objek pajak, karena ada yang kenaikannya hanya 50 persen.

    Namun, ada pernyataan Bupati Pati Sudewo yang dinilai menyakiti hati masyarakat yang mempersilakan berunjuk rasa hingga 5.000 ataupun 50.000 orang sekalipun.

    Warga akhirnya melakukan aksi donasi dengan mengumpulkan air mineral kemasan dus di sepanjang jalur trotoar depan pendopo Kabupaten Pati. Bahkan, donasi juga terus mengalir hingga air mineral dengan kemasan dus ditempatkan di kawasan Alun-alun Pati.

    Pada akhirnya, unjuk rasa tersebut berakhir ricuh, diwarnai dengan pelemparan kepada petugas, dan disambut dengan gas air mata sehingga terpaksa dibubarkan.

  • Ini Fakta-fakta Demo Pati, Sikap Sudewo Bikin Warga Pati Marah

    Ini Fakta-fakta Demo Pati, Sikap Sudewo Bikin Warga Pati Marah

    Bisnis.com, JAKARTA – Sepekan terakhir ini, warga Pati, Jawa Tengah tiba-tiba menjadi panas dan marah karena munculnya sikap arogansi dari Bupati Pati Sudewo yang menaikan pajak PBB tanpa bertahap atau langsung 250 persen.

    Masyarakat Pati, Jawa Tengah sangat dikenal sebagai penduduk yang paling sabar dan lembut dalam bertutur kata. Namun, saat masyarakat mengeluhkan kenaikan PBB hingga 250 persen, Bupati Pati Sudewo malah menantang masyarakat.

    “Mau 5.000 silakan, 50.000 massa silakan,” ungkap Sudewo lantang. Namun, Bupati Pati tidak menyangka bahwa ucapannya ini menjadi boomerang bagi jabatan dan karir politiknya.

    Simak fakta-fakta Demo Pati, 13 Agustus 2025:

    1. Pajak PBB Pati Mau Naik 250%

    Bupati Pati, Sudewo mau akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250 persen. Namun, kenaikan pajak ini tidak dilakukan bertahap, alias langsung melonjak tinggi.

    Sudewo mengatakan bahwa bahwa penyesuaian ini PBB di Pati bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

    2. Atas Nama Pembangunan

    Sudewo mengatakan bahwa kenaikan PBB Pati bukan semata-mata ditujukan untuk meningkatkan pembangunan daerah, bukan untuk kepentingan pribadi.

    “Mohon dukungan seluruh pihak dan masyarakat Kabupaten Pati, ini adalah upaya untuk meningkatkan pembangunan, tidak untuk pribadi saya,” ujar Sudewo

    3. Sudewo dari Partai Gerindra, Alumnus Universitas Sebelas Maret dan Undip

    Sudewo juga dikenal kenal dekat dengan Prabowo. Sudewo mengatakan bahwa rencana kenaikan PBB sudah berkoordinasi dengan para camat. 

    Sudewo juga tercatat sebagai alumnus S1 Universitas Sebelas Maret lulus tahun 1993 dan S2 Undip Teknik Pembangunan lulus tahun 2001.

    4. Tidak Mau Turun Jabatan

    Lebih dari 2.000 orang memadati alun-alun Pati dan meminta agar Bupati Pati Sudewo yang arogan turun dari jabatannya, tetapi Sudewo memberanikan diri untuk meminta maaf kepada massa yang tengah marah.

    “Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih,” ungkapnya dari atas mobil polisi.

    5. Tuntutan Demo, Bupati Sudewo Turun

    Masyarakat memiliki satu tuntutan yakni meminta Bupati Pati turun dari jabatannya, karena dinilai bersikap arogan ke masyarakat. “Warga bukanlah warga yang arogan,” ungkap orator melalui alat pengeras suara saat demo Pati.

    6. Keranda Mayat

    Saat demo pati, masyarakat membawa keranda mayat yang ditutupi dengan kain putih. Ini menjadi bukti kekecewaan masyarakat kepada wakil rakyat yang tidak berpihak kepada rakyat. 

    Di kain keranda ada tulisan “Penindas. Penipu. Selamat tinggal OWEDUS.” Keranda ini digiring hingga sampai ke lokasi demo dan depan kantor Bupati Pati.

    7. Viral di Media Sosial dan Google Tren

    Aksi Bupati Sudewo ini menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia. Hal ini terlihat, dari setiap postingan terkait Bupati Pati, di-reposting hingga lebih dari 2.000 kali. Isu Pati sudah menjadi perhatian nasional.

    Dari berbagai unggahan di media sosial, demo dimulai oleh warga sejak pukul 08.30 WIB. Massa aksi berkumpul di depan Gerbang Kantor Pemkab Pati untuk menyampaikan tuntutan hingga meminta turunnya Bupati Pati Sadewo dari jabatannya.

    8. Bendera One Piece

    Keranda mayat dan bendera one piece menjadi alat untuk menyuarakan kekecewaan terhadap Bupati Pati. Rakyat Pati membawa bendera Jolly Roger One Piece dan menyuarakan agar pemerintah tidak bersikap arogan dan semena-mena.

  • Burhanuddin Muhtadi Jadi Anggota Tim Penasihat Ahli Menteri Agama

    Burhanuddin Muhtadi Jadi Anggota Tim Penasihat Ahli Menteri Agama

    Bisnis.com, JAKARTA — Pendiri lembaga survei Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi resmi mendapatkan amanah baru sebagai anggota Tim Penasihat Ahli Menteri Agama Republik Indonesia. 

    Kabar ini disampaikan melalui unggahan akun Instagram resmi @mapk_indonesia dan @burhanuddinmuhtadi yang dikutip pada Rabu (13/8/2025).

    “Selamat dan Sukses Prof @burhanuddinmuhtadi atas amanah barunya, semoga membawa kebaikan dan keberkahan. MAPK untuk Indonesia…,” tulis akun tersebut.

    Sekadar informasi, Burhanuddin Muhtadi merupakan pria kelahiran 15 Desember 1977 asal Rembang, Jawa Tengah, Indonesia.

    Pengamat politik itu mengawali pendidikan formal di SDN Kutoharjo I Rembang (1990), lalu melanjutkan ke MTs Muallimin Rembang (1993), dan menyelesaikan pendidikan menengah di MAPK Surakarta.

    Dia meraih gelar Sarjana Teologi dan Filsafat Islam dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2002), sebelum melanjutkan studi magister di bidang Asian Studies di Australian National University (ANU) Canberra pada 2008.

    Karier akademiknya makin menguat setelah dirinya menuntaskan studi doktoral di ANU pada 2018, dengan disertasi Buying Votes in Indonesia: Partisans, Personal Networks, and Winning Margins. Karya ini kemudian diterbitkan menjadi buku Vote Buying in Indonesia pada 2019 dan versi bahasa Indonesia berjudul Daulat Uang pada 2020.

    Sebagai akademisi, Burhanuddin adalah dosen senior di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Jakarta dan pengajar pascasarjana di Universitas Paramadina.

    Di dunia riset, dia menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sekaligus pernah menjadi Direktur Publik Lembaga Survei Indonesia (LSI). Kiprahnya diakui di tingkat internasional dengan posisi Visiting Fellow di ISEAS – Yusof Ishak Institute, Singapura, serta kolaborasi penelitian dengan Middle East Institute (MEI).

    Fokus penelitiannya meliputi perilaku pemilih, politik uang, klientelisme, politik Islam, dan dinamika demokrasi di Indonesia. Dia telah menulis dan mempublikasikan artikel di berbagai jurnal ilmiah bereputasi dunia, seperti World Politics, Third World Quarterly, Electoral Studies, dan Asian Studies Review.