Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Kenaikan Gaji PNS Saat Nota Keuangan, Ini Respon Istana

    Kenaikan Gaji PNS Saat Nota Keuangan, Ini Respon Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Pembacaan nota keuangan menjelang 15 Agustus 2025. Sebab, moment ini bisa saja menjadi momen kenaikan gaji PNS.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi meminta publik bersabar menunggu isi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Nota Keuangan APBN 2026 di Gedung MPR/DPR, Jumat (15/8/2025).

    Hasan menegaskan pihaknya tidak akan memberikan bocoran terkait kemungkinan pengumuman kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) maupun program prioritas baru pemerintah.

    “Kita harus belajar disiplin menunggu sesuatu itu sampai waktunya. Mohon maaf, tidak bisa dibocorkan,” katanya dalam konferensi pers di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Lebih lanjut, dia mengatakan, publik baru akan mengetahui secara jelas postur APBN 2026 dan program-program prioritas yang akan disampaikan Presiden pada saat pidato resmi berlangsung.

    Hasan menekankan Prabowo dijadwalkan menyampaikan dua pidato pada hari tersebut, yakni pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-80 RI dan pidato penyampaian Nota Keuangan APBN 2026. 

    “Besok kita bisa melihat dengan cukup terang bagaimana postur APBN kita dan apa saja program prioritas yang akan disampaikan presiden. Jadi kita tunggu besok pidato presiden, kita nikmati pada waktunya,” pungkas Hasan.

  • Jadwal Lengkap CPNS 2025 yang Dibuka Lewat Jalur Sekolah Kedinasan

    Jadwal Lengkap CPNS 2025 yang Dibuka Lewat Jalur Sekolah Kedinasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah dibuka oleh pemerintah sejak 29 Juni 2025.

    Sayangnya, seleksi CPNS tahun ini tidak dibuka untuk umum. Pemerintah fokus membuka lowongan CPNS melalui jalur sekolah kedinasan.

    Diketahui, alokasi formasi untuk sekolah kedinasan ini berjumlah 3.252 yang difokuskan pada 7 Kementerian/Lembaga penyelenggara.

    Formasi masing-masing Sekolah Kedinasan yakni: Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG BMKG) sebanyak 350 formasi; Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS BPS) sebanyak 400 formasi; Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN BSSN) sebanyak 50 formasi; Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN Kemendagri) sebanyak 1.061 formasi; Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN BIN) sebanyak 100 formasi; Politeknik Keuangan Negara (PKN STAN) sebanyak 500 formasi; dan SIPENCATAR Kemenhub sebanyak 791 formasi.

    MenpanRB Jamin Seleksi Transparan

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini kemudian memastikan bahwa proses seleksi sekolah kedinasan dilakukan secara transparan.

    “Pelaksanaan SKD untuk sekolah kedinasan ini dilakukan secara objektif dan transparan. Setiap peserta akan langsung tahu berapa skor yang telah mereka kerjakan, tidak ada joki ataupun nepotisme di dalam proses seleksi ini,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/8), dikutip dari Antaranews.

    Proses seleksi dilakukan dengan computer assisted test (CAT) yang mengutamakan transparansi karena hasil tes para peserta dapat dilihat secara langsung.

    SKD hari pertama seleksi CPNS jalur kedinasan diikuti oleh sekitar 5.000 peserta yang mendaftar di instansi terkait.

    Jadwal CPNS 2025

    Adapun tahapan CPNS 2025 jalur sekolah kedinasan yakni saat ini telah dilaksanakan tes SKD yang berlangsung pada 11-26 Agustus 2025.

    Kemudian pengumuman SKD dilakukan pada tanggal 27 sampai dengan 31 Agustus 2025. Setelah itu, penyelenggara akan mengumumkan jadwal seleksi lanjutan yang diselenggarakan pada 15 dan 16 September 2025.

    Pengumuman kelulusan akhir oleh kementerian dan lembaga penyelenggara sekolah kedinasan, dilakukan pada tanggal 7 hingga 18 September 2025.

    Jadwal Lengkap CPNS 2025 Jalur Sekolah Kedinasan

  • Mendagri Minta Tuntutan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo Tidak Ditunggangi Kepentingan Politik

    Mendagri Minta Tuntutan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo Tidak Ditunggangi Kepentingan Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan ada persoalan di luar kebijakan pemerintah daerah dibalik aksi demonstrasi Bupati Pati, Sudewo.

    Pernyataan itu, Tito sampaikan karena urusan terkait dengan peningkatan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% kini telah dicabut.

    “Sekarang, ada tuntutan lain, ini saya kira bukan berhubungan dengan itu. Tapi, berhubungan dengan masalah lain,” ujar Tito di Gudang Bulog, Jakarta Utara, Kamis (14/5/2025).

    Kemudian, eks Kapolri ini meminta agar aksi demonstrasi ini murni atas aspirasi masyarakat Pati, bukan ditunggangi oleh kepentingan politik.

    Di samping itu, Tito menyampaikan bahwa mau bagaimanapun juga Bupati Pati, Sudewo merupakan pemimpin daerah yang dipilih langsung oleh rakyat.

    “Tolong jangan sampai juga ada kepentingan politik di balik itu. Tolong jangan lah, bagaimanapun bupati dipilih oleh rakyat,” imbuhnya.

    Lebih jauh, Tito mengemukakan apabila ada keberatan masyarakat terhadap kepemimpinan Sudewo maka sebaiknya bisa melalui mekanisme yang berlaku.

    Misalnya, melalui legislator daerah atau DPRD hingga meminta Kemendagri untuk memberikan sanksi atau peneguran.

    “Di antaranya melalui DPR mungkin, bisa juga melalui meminta Mendagri untuk melakukan sanksi, peneguran misalnya,” pungkas Tito.

  • Tak Tercapai Tahun Ini, Program 3 Juta Rumah Tetap Prioritas Prabowo

    Tak Tercapai Tahun Ini, Program 3 Juta Rumah Tetap Prioritas Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi, menegaskan bahwa program pembangunan 3 juta rumah tetap menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto kendati belum bisa tercapai pada tahun ini.

    Hal ini disampaikannya menanggapi kabar yang menyebut target tersebut tidak akan tercapainya program tersebut pada 2025 di Ruang Visualisasi, Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    “Saya belum baca pernyataan Bang Fahri, tapi 3 juta rumah itu program prioritas presiden,” ujarnya kepada wartawan.

    Menanggapi isu bahwa target tersebut tak akan tercapai pada tahun ini, Hasan menyatakan bahwa Kementerian Perumahan dan Permukiman selalu berkoordinasi dengan Presiden. 

    “Lho kan kementerian perumahan dan pemukiman selalu rapat dengan Presiden. Jadi begini, saya belum baca pernyataan itu sehingga saya belum bisa menanggapi pernyataan itu. Yang jelas, perumahan adalah bagian dari program prioritas Presiden. Itu saja yang bisa saya sampaikan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Hasan juga memastikan progres program tersebut berjalan positif. Berdasarkan data Kementerian Perumahan, sudah lebih dari 200.000 unit rumah yang telah akad untuk dijadikan rumah layak huni.

    “Kalau data-data kementerian perumahan sudah lebih dari 200.000 yang sudah akad untuk dijadikan rumah. Jadi saya rasa progresnya bagus,” pungkas Hasan. 

    Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah buka-bukaan program 3 juta rumah tidak akan tercapai di tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Kita ini yang KPI kita aja itu kan masih [belum tercapai], tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi itu, karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan kan masih nol, PSU [Prasarana dan Sarana Utilitas Umum] masih nol gitu,” kata AHY saat ditemui di Kantor Kemenko IPK usai melaksanakan Rakor, Rabu (13/8/2025).

    Fahri menjelaskan, seluruh program yang saat ini dijalankan merupakan program eksisting yang bukan inisiasi dari Kementerian PKP.

    Bahkan, Fahri mengakui bahwa penyaluran program rumah subsidi berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menjadi program utama saat ini anggarannya berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Adapun, penyaluran rumah subsidi juga bukan dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melainkan dilaksanakan langsung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

    “Tapera itu institusi di luar kita, harusnya kita fokus kepada apa yang harusnya kita kerjakan sendiri sebagai KPI kita,” tambahnya.

    Sejalan dengan hal itu, tambah Fahri, dia menyebut Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono dikabarkan bakal segera melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja program 3 juta rumah.

    “Tadi Menko [responnya] akan mengevaluasi agak dalam soal pelaksanaan APBN karena memang itu kan tugas Menko,” tandasnya.

  • Bukan Untuk Umum, CPNS 2025 Hanya Dibuka Lewat Jalur Sekolah Kedinasan

    Bukan Untuk Umum, CPNS 2025 Hanya Dibuka Lewat Jalur Sekolah Kedinasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah pada tahun 2025 tidak membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur umum.

    CPNS 2025 hanya dibuka melalui jalur sekolah kedinasan, yang mana pendaftarannya telah dilakukan sejak 29 Juni 2025 lalu.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini kemudian memastikan bahwa proses seleksi sekolah kedinasan dilakukan secara transparan.

    “Pelaksanaan SKD untuk sekolah kedinasan ini dilakukan secara objektif dan transparan. Setiap peserta akan langsung tahu berapa skor yang telah mereka kerjakan, tidak ada joki ataupun nepotisme di dalam proses seleksi ini,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/8), dikutip dari Antaranews.

    Proses seleksi dilakukan dengan computer assisted test (CAT) yang mengutamakan transparansi karena hasil tes para peserta dapat dilihat secara langsung.

    SKD hari pertama seleksi CPNS jalur kedinasan diikuti oleh sekitar 5.000 peserta yang mendaftar di instansi terkait.

    Adapun tahapan CPNS 2025 jalur sekolah kedinasan yakni saat ini telah dilaksanakan tes SKD yang berlangsung pada 11-26 Agustus 2025.

    Kemudian pengumuman SKD dilakukan pada tanggal 27 sampai dengan 31 Agustus 2025. Setelah itu, penyelenggara akan mengumumkan jadwal seleksi lanjutan yang diselenggarakan pada 15 dan 16 September 2025.

    Pengumuman kelulusan akhir oleh kementerian dan lembaga penyelenggara sekolah kedinasan, dilakukan pada tanggal 7 hingga 18 September 2025.

    Adapun persetujuan prinsip sekolah kedinasan tahun 2025 sebesar 3.252 formasi secara nasional. Jumlah tersebut terdiri dari tujuh sekolah kedinasan di bawah naungan tujuh instansi.

  • Istana Bantah Kenaikan PBB 250% oleh Bupati Pati Imbas Efisiensi Anggaran

    Istana Bantah Kenaikan PBB 250% oleh Bupati Pati Imbas Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan menegaskan bahwa gejolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah oleh Bupati Pati Sudewo tidak terkait langsung dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menekankan bahwa kebijakan penaikan PBB-P2 tersebut merupakan kewenangan penuh pemerintah daerah.

    “Untuk kejadian yang di Pati, kami berharap ini bisa diselesaikan dengan baik. Semua pihak bisa berdialog, bertemu dengan kepala dingin, dengan pikiran hati yang tenang untuk bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik,” kata Hasan saat memberikan keterangan pers di Ruang Visualisasi lantai 15, Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta, Kamis (14/8/2025). 

    Hasan membantah pandangan yang mengaitkan kenaikan PBB di Pati dengan kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat pada awal 2025.

    Menurutnya bahwa tuduhan terkait dengan hal-hal yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah untuk menaikkan pajak bukan berimbas karena efisiensi yang dilakukan pemerintah yang disebabkan dana yang ditransfer ke daerah minim, sehingga pembangunan terhambat yang pada ujungnya memaksa pemerintah daerah melakukan pengambilan anggaran di sektor lain.

    Oleh sebab itu, Hasan menilai bahwa terkait dengan kebijakan efisiensi menjadi momok pemerintah daerah untuk menaikkan pajak demi mendulang pemasukan merupakan sebuah tanggapan yang prematur. 

    “Efisiensi awal 2025 itu tidak hanya untuk satu kabupaten kota, tidak hanya untuk dua kabupaten kota, tapi untuk lima ratusan kabupaten kota. Untuk seluruh kementerian dan lembaga yang ada di pemerintah pusat. Jadi kalau ada kejadian spesifik, satu kejadian, seperti yang terjadi di Pati, ini adalah murni dinamika lokal,” tegasnya. 

    Dia menjelaskan, penentuan tarif PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) berada di tangan pemerintah daerah melalui peraturan daerah (perda) yang disepakati bersama DPRD. Beberapa perda terkait tarif PBB bahkan telah ditetapkan sejak 2023 atau 2024, dan baru dijalankan pada tahun ini. 

    Menurutnya, kalau ada kebijakan kenaikan PBB, itu adalah hasil kesepakatan bupati dan DPRD sebagai pejabat publik yang dipilih rakyat. Sehingga tidak tepat jika langsung dikaitkan dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat.

    Hasan menambahkan porsi efisiensi anggaran pemerintah pusat terhadap dana yang dikelola pemerintah daerah relatif kecil, hanya sekitar 4–5%. 

    “Ini kan satu peristiwa. Maka satu peristiwa ini lebih baik dimaknai sebagai dinamika di tingkat lokal. Tidak dihubungkan dengan kebijakan pemerintah pusat soal efisiensi. Karena sebenarnya efisiensi ini hanya mungkin 4% atau% saja, dari anggaran yang biasa dikelola oleh pemerintah daerah. Kira-kira seperti itu,” pungkas Hasan.

  • Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

    Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025).

    Hal itu akan menjadi kesempatan perdana Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dan nota keuangan dirinya sebagai Presiden RI. Pembacaan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 RI dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB. 

    Agenda pembacaan Nota Keuangan akan digelar setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD yang berlangsung di pagi hari hingga pukul 11:05 WIB. Sementara itu, pada pukul 14:35 WIB Ketua DPR RI, Puan Maharani akan membuka Rapat Paripurna DPR RI.

    Selanjutnya, Prabowo akan menyampaikan pidato pengantar sekaligus keterangan pemerintah atas RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan beserta dokumen pendukungnya pada pukul 14.57 – 15.42 WIB.

    Usai pidato, dokumen RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan akan diserahkan langsung oleh presiden kepada ketua DPR. Selanjutnya, Ketua DPR akan meneruskan dokumen tersebut kepada Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin disertai surat permintaan pertimbangan.

    Proses ini akan diakhiri dengan penandatangan berita acara. Rapat Paripurna akan selesai sekitar pukul 16:02 — 16:07 WIB, ditutup dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Siti Fauziah menyebut sidang hari esok akan dihadiri oleh 1.251 undangan. Sebanyak 1.100 undangan akan menempati ruang sidang dan sisanya hanya di Gedung Nusantara IV untuk nonton bersama (nobar) sidang.

    Adapun, dia berujar hal yang berbeda dari sidang tahunan sebelumnya adalah di sidang tahun ini akan ada pemutaran video pencapaian kepemimpinan Prabowo sebagai Presiden RI.

    “Jadi ini juga yang tahun lalu tidak ada, jadi kali ini ada penayangan video. Lalu penyampaian pidato Presiden, yang selanjutnya adalah persembahan lagu-lagu Nusantara dan penutupan sidang oleh Ketua DPR,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2025).

    Berikut jadwal dan link streaming Sidang Tahunan MPR, pidato kenegaraan, dan nota keuangan Prabowo untuk pertama kalinya sebagai Presiden RI 

    Jadwal Sidang Tahunan MPR 2025 dan Nota Keuangan 2026

    Susunan Acara Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI

    09.00 – 09.05: Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

    09.05 – 09.08: Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua MPR RI

    09.08 – 09.36

    Pembukaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI – DPD RI Tahun 2025 oleh Ketua MPR RI
    Pembacaan Doa
    Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 oleh Ketua MPR RI

     

    09.36 – 09.56: Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR RI – DPD RI Tahun 2025 oleh Ketua DPR RI

    09.56 – 10.00: Penayangan Video Capaian Kepemimpinan Presiden Republik Indonesia

    10.00 – 10.45: Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia

    10.45 – 10.48: Ketua DPR RI melanjutkan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI – DPD RI Tahun 2025

    10.48 – 10.55: Persembahan Lagu-lagu Nusantara

    10.55 – 11.00: Penutupan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI – DPD RI Tahun 2025 oleh Ketua DPR RI

    11.00 – 11.05: Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

     

    Susunan Acara Sidang Paripurna DPR RI Tentang Nota Keuangan atau RAPN Tahun 2026

    14.28 – 14.30: Presiden RI, Wakil Presiden RI, Pimpinan DPR RI memasuki Ruang Rapat Paripurna

    14.30 – 14.35: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diiringi Symphony Praditya Wiratama Universitas Pertahanan

    14.35 – 14.42: Pembukaan Rapat Paripurna oleh Ketua DPR RI dan Pembacaan Doa

    14.42 – 14.57: Pidato Ketua DPR RI dalam Rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026

    14.57 – 15.42: Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya

    15.42 – 15.57: Penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya dari Presiden RI kepada Ketua DPR RI, dilanjutkan dengan Penyampaian Surat Pertimbangan DPD RI atas RUU tentang APBN beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya dari Ketua DPD RI, dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara

    15.57 – 16.02: Penutupan Rapat Paripurna oleh Ketua DPR RI

    16.02 – 16.07: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diiringi Symphony Praditya Wiratama Universitas Pertahanan

    16.07: Rapat Paripurna DPR RI selesai, Presiden RI dan Wakil Presiden RI didampingi Pimpinan DPR RI meninggalkan Ruang Rapat Paripurna

    Adapun, kegiatan sidang MPR, DPR RI dan DPD RI 2025 dapat disaksikan secara online lewat kanal YouTube MPR RI, atau melalui link 

  • Kemensos Setop Bansos Usia Produktif, Dialihkan ke Jalur Usaha Mandiri

    Kemensos Setop Bansos Usia Produktif, Dialihkan ke Jalur Usaha Mandiri

    Bisnis.com, CIREBON- Kementerian Sosial (Kemensos) segera mengubah strategi penanggulangan kemiskinan dengan menyalurkan penerima bantuan sosial (bansos) usia produktif ke jalur pemberdayaan ekonomi. 

    Langkah ini bertujuan agar masyarakat yang masih mampu bekerja tidak hanya mengandalkan bantuan, tetapi dapat mandiri secara finansial.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan program ini dirancang agar bantuan pemerintah tidak semata-mata konsumtif.

    “Bagi lansia dan penyandang disabilitas, bantuan akan tetap diberikan. Namun, untuk masyarakat usia produktif, kita dorong mereka mengikuti program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan atau pendampingan usaha,” kata Saifullah di Pendopo Bupati Cirebon, Kota Cirebon, Rabu (13/8/2025).

    Gus Ipul menyebutkan evaluasi penerima bansos dilakukan setiap lima tahun. Mereka yang dinilai sudah mampu secara ekonomi akan dikeluarkan dari daftar penerima dan diarahkan untuk mengikuti pelatihan, pembinaan usaha, atau mendapatkan bantuan modal.

    Menurutnya, penghentian bansos bukan berarti pemerintah melepas tanggung jawab. Justru, kata dia, kebijakan itu mengubah bentuk dukungan dari konsumtif menjadi produktif.

    “Sering kali orang salah paham. Ketika bantuan dihentikan, bukan berarti pemerintah meninggalkan mereka. Kami justru mengarahkan ke program pemberdayaan,” tambahnya.

    Peralihan dari bansos konsumtif ke program produktif dilakukan secara berbasis data dan diawasi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Setiap pendamping memastikan penerima siap mengikuti program pemberdayaan hingga mandiri.

    Gus Ipul mencontohkan sejumlah penerima bansos yang berhasil bertransformasi menjadi pelaku usaha setelah mendapatkan modal dan pembinaan. Bahkan, beberapa di antaranya berhasil membuka lapangan kerja baru di lingkungan sekitarnya.

    “Yang tidak tepat sasaran akan kami koreksi, sementara yang tepat sasaran tetap dilanjutkan,” ujarnya.

    Kemensos juga mengajak pemerintah daerah berperan aktif dalam program pemberdayaan, mulai dari penyediaan pelatihan, fasilitasi usaha, hingga akses pasar bagi peserta yang telah beralih menjadi pelaku usaha.

    Saifullah optimistis, jika program dijalankan secara sinergis antara pusat dan daerah, penanggulangan kemiskinan akan lebih efektif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

    “Kami menargetkan pada 2026 kemiskinan ekstrem bisa nol persen, termasuk di Kabupaten Cirebon,” tutupnya.

  • DPP Partai Gerindra & GP Ansor Angkat Bicara Soal Polemik Bupati Pati Sadewo

    DPP Partai Gerindra & GP Ansor Angkat Bicara Soal Polemik Bupati Pati Sadewo

    Bisnis.com, Jakarta — DPP Partai Gerindra dan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor angkat bicara soal polemik yang melibatkan Bupati Pati Sadewo. 

    DPP Partai Gerindra memerintahkan seluruh kadernya di wilayah Pati Jawa Tengah untuk berada di barisan rakyat. Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono menilai bahwa kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati Sadewo sudah tidak sejalan dengan kepentingan rakyat, maka dari itu seluruh kader Partai Gerindra yang ada di wilayah Pati Jawa Tengah harus mendesak Bupati Sadewo memperhatikan nasib rakyatnya.

    “Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat,” tuturnya di Jakarta, Rabu (13/8).

    Dia mengingatkan kepada seluruh kader Partai Gerindra, terutama di wilayah Pati Jawa Tengah bahwa partai berlambang burung garuda yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto lahir dan besar karena perjuangan dari rakyat Indonesia.

    “Saya mengingatkan kembali pesan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum kita yaitu Bapak Prabowo Subianto, bahwa setiap kebijakan yang diambil itu harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing,” katanya.

    Sugiono pun mengapresiasi unjuk rasa yang telah dilakukan rakyat Pati karena situasi sudah kembali kondusif. Dia berharap tidak ada lagi aksi serupa di kemudian hari.

    “Saya terus memonitor aksi unjuk rasa di Pati pada hari ini dan saya berterima kasih kepada semua pihak karena berdasarkan laporan yang saya terima, situasi sore hingga malam ini sudah kembali kondusif,” ujarnya.

    Terpisah, LBH GP Ansor ingatkan seluruh kepala daerah agar tidak bersikap arogan dalam menghadapi warganya. Sekretaris LBH GP Ansor, Taufik Hidayat mengatakan bahwa gelombang aksi yang terjadi di wilayah Pati Jawa Tengah adalah buntut dari sikap arogan Bupati Pati Jawa Tengah Sadewo kepada warganya yang protes aras kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) hingga 250%.

    “Mestinya bupati ini sadar dirinya adalah pelayan warga, bukan penguasa. Jabatan bupati adalah amanah yang semestinya dijalankan dengan kerendahan hati dan keterbukaan terhadap kritik,” tuturnya di Jakarta, Rabu (14/8).

    Dia menegaskan bahwa kritik dari rakyat adalah bentuk partisipasi demokrasi yang seharusnya disambut positif sebagai bentuk peluang untuk memperbaiki kinerja. Taufik mengingatkan, sebagaimana diatur UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat. 

    “Sikap arogan kepala daerah dapat memicu ketegangan sosial dan kemarahan rakyat. Pemimpin yang baik harus mampu untuk mendengar dan merespons keluhan rakyat secara bijak,” katanya.

    Sebagai bentuk komitmen pendampingan hukum, LBH GP Ansor menurutnya juga telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban aksi demonstrasi melalui perwakilan LBH Ansor Pati dan Koordinator Wilayah Jawa Tengah. 

    “Posko itu berlokasi di Jl Sudirman No 47, Puri, Pati,” ujarnya.

  • Mensesneg: Tamu Negara HUT ke-80 RI Masih Dalam Proses, Kehadiran Mantan Presiden Ditunggu

    Mensesneg: Tamu Negara HUT ke-80 RI Masih Dalam Proses, Kehadiran Mantan Presiden Ditunggu

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa proses pengaturan tamu negara untuk upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia masih berlangsung. 

    Dia menyebutkan belum dapat mengumumkan secara pasti siapa saja tamu negara sahabat yang akan hadir pada perayaan 17 Agustus di Istana Merdeka.

    “Masih dalam proses, hari ini sedang dikonfirmasi siapa saja yang berkenan hadir,” ujar Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (13/8/2025).

    Terkait kehadiran tamu negara sahabat, Prasetyo menegaskan bahwa belum ada kepastian, tetapi pemerintah akan menyampaikan informasi lebih lanjut pada waktunya.

    “Belum-belum. Nanti waktunya akan kami umumkan, kita tunggu saja,” tambahnya.

    Sementara itu, mengenai kehadiran para mantan presiden RI dalam upacara kenegaraan tersebut, Prasetyo menyampaikan harapan agar seluruh mantan presiden dapat hadir.

    “Insyaallah. Kita tentu berharap beliau-beliau, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga Presiden Joko Widodo, berkenan untuk hadir,” ujarnya.

    Namun, dia belum memberikan konfirmasi pasti terkait kehadiran mereka dalam perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025. 

    “Tunggu tanggal mainnya. Nanti saya kabarin lagi,” kata Prasetyo.