Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Kisi-kisi Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo dan Nota Keuangan 2026

    Kisi-kisi Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo dan Nota Keuangan 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto bersama tim telah beberapa hari ini fokus menyusun naskah pidato yang akan memuat penekanan pada Asta Cita serta program prioritas pemerintahan Prabowo–Gibran.

    Dia mengatakan bahwa Kepala negara dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR pada Jumat (15/8/2025) pagi, diikuti dengan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2026 pada sore harinya. 

    Menurutnya, pidato kenegaraan dan nota keuangan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menegaskan arah kebijakan pemerintah pada tahun depan, sekaligus menyampaikan capaian awal pemerintahan kepada publik dan para wakil rakyat. 

    “Besok pagi Bapak Presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan. Sore harinya, beliau akan menyampaikan Nota Keuangan untuk tahun 2026. Penekanannya tentu tidak akan keluar dari Asta Cita dan program-program prioritas pemerintah,” ujar Prasetyo usai gladi bersih HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Kamis (14/8/2025).

    Saat ditanya soal persiapan khusus yang dilakukan Presiden jelang agenda penting tersebut, Prasetyo menjawab sambil berkelakar.

    “Nggak ada latihan khusus. Biasanya persiapan Bapak Presiden itu… berenang,” katanya sambil tertawa.

    Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025).

    Hal itu akan menjadi kesempatan perdana Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dan nota keuangan dirinya sebagai Presiden RI. Pembacaan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 RI dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB. 

    Agenda pembacaan Nota Keuangan akan digelar setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD yang berlangsung di pagi hari hingga pukul 11.05 WIB. Sementara itu, pada pukul 14.35 WIB Ketua DPR RI, Puan Maharani akan membuka Rapat Paripurna DPR RI.

    Selanjutnya, Prabowo akan menyampaikan pidato pengantar sekaligus keterangan pemerintah atas RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan beserta dokumen pendukungnya pada pukul 14.57 – 15.42 WIB.

    Usai pidato, dokumen RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan akan diserahkan langsung oleh presiden kepada ketua DPR. Selanjutnya, Ketua DPR akan meneruskan dokumen tersebut kepada Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin disertai surat permintaan pertimbangan.

    Proses ini akan diakhiri dengan penandatangan berita acara. Rapat Paripurna akan selesai sekitar pukul 16.02 — 16.07 WIB, ditutup dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

  • Mensesneg Janjikan Kejutan pada Acara HUT ke-80 Kemerdekaan RI

    Mensesneg Janjikan Kejutan pada Acara HUT ke-80 Kemerdekaan RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut acara pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Minggu (17/8/2025) bakal dihadiri pesohor papan atas dan para pahlawan.

    Usai memimpin gladi bersih upacara di Istana, Kamis (14/8/2025), Prasetyo menegaskan bahwa penampilan bintang tamu akan menjadi kejutan bagi masyarakat.

    “Jangan dong, biar jadi surprise. Tapi kan begini, kehadiran kita di sini kan bukan karena siapa bintang tamu yang hadir. Semangat kita adalah bagian dari generasi penerus bangsa. Ini cara kita mencintai bangsa kita, cara kita menghormati para pendahulu dengan sepenuh jiwa dan raga untuk ikut merayakan kemerdekaan kita yang ke-80,” kata Prasetyo.

    Lebih lanjut, dia menambahkan, siapa pun yang tampil di acara tersebut memiliki makna khusus.

    Prasetyo menekankan bahwa perayaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka dijadwalkan menghadirkan berbagai penampilan seni, kirab, dan atraksi militer, selain prosesi upacara detik-detik Proklamasi.

    “Mau siapa pun yang tampil, pada acara kita semua adalah artis. Kita semua pahlawan untuk bangsa kita,” tegas Prasetyo.

  • Prabowo Siap Sampaikan Dua Pidato Kenegaraan Jelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI

    Prabowo Siap Sampaikan Dua Pidato Kenegaraan Jelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan membacakan dua pidato kenegaraan pada Jumat (15/8/2025) sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.

    Pidato pertama akan berlangsung pukul 09.00 WIB di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), berisi laporan kinerja pemerintahan yang telah berjalan hampir 300 hari atau sekitar 10 bulan.

    Sementara pidato kedua akan disampaikan pada pukul 14.30 WIB di depan Rapat Paripurna DPR RI, berisi pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

    “Sesuai surat pedoman peringatan HUT ke-80 RI yang diterbitkan Mensesneg pada 12 Agustus 2025, seluruh instansi, swasta, dan masyarakat diimbau mengikuti siaran langsung kedua pidato tersebut melalui berbagai kanal, baik radio, televisi, maupun platform digital seperti YouTube,” kata Hasan di Gedung Kwarnas, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Hasan juga menambahkan, upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus akan dipimpin langsung Presiden Prabowo sebagai inspektur upacara di halaman Istana Negara.

    Acara ini akan dihadiri pimpinan lembaga negara, anggota kabinet, perwakilan negara sahabat, serta sekitar 16.000 warga yang telah mendaftar melalui situs Pandang Istana.

    “Kegiatan ini akan dihadiri oleh pimpinan lembaga negara, para anggota kabinet, para perwakilan negara sahabat, dan sekitar 16.000 warga masyarakat yang sudah mendaftar melalui website pandangistana,” pungkas Hasan.

  • Agnez Mo Menang Kasasi, Tak Perlu Bayar Royalti Rp1,5 Miliar ke Ari Bias

    Agnez Mo Menang Kasasi, Tak Perlu Bayar Royalti Rp1,5 Miliar ke Ari Bias

    Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dari penyanyi Agnes Monica atau Agnez Mo terkait persoalan hukuman pembayaran royalti Rp1,5 miliar kepada Ari Bias. 

    Sidang putusan kasasi Agnez Mo dibacakan pada Senin (11/8/2025). Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa Agnez Mo tidak perlu membayar royalti terkait karena menyanyikan lagu “Bilang Saja” tanpa izin.

    “Amar putusan: kabul,” demikian dikutip dari laman resmi MA, dikutip Kamis (14/8/2025).

    Adapun, putusan kasasi ini teregister dalam nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025. Putusan ini, diputus oleh Ketua Majelis Kasasi Hakim Agung I Gusti Sumanath. 

    Kemudian, untuk hakim agung anggota dalam sidang kasasi ini yaitu Panji Widagdo dan Rahmi Mulyati. Selain itu, turut sebagai panitera pengganti, yakni Febri Widjayanto.

    Sebelumnya, kasus pelanggaran UU Hak Cipta ini telah menyatakan Agnez Mo melanggar hak cipta karena menyanyikan lagu Bilang Saja tanpa izin kepada komposer. 

    Vonis itu diambil oleh hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada (30/1/2025). Dalam putusannya, Agnez Mo wajib membayar denda Rp1,5 miliar terhadap pencipta lagu, yaitu Ari Bias.

    Adapun, Ari Bias melalui akun Instagram-nya menyampaikan bahwa dirinya telah menghormati keputusan dari MA yang mengabulkan kasasi Agnez Mo.

    “Saya bersyukur proses hukum ini akhirnya berakhir di tingkat kasasi, dan saya berharap semua pihak dapat mengambil hikmah dari perjalanan panjang perkara ini,” tulis Ari dalam salah satu postingannya di akun Instagram @ari_bias, Rabu (13/8/2024).

    Namun demikian, dia menyatakan akan terus memperjuangkan hal-hal lainnya agar persoalan terkait hak cipta ini bisa benar-benar tuntas.

    “Namun, masih ada satu hal yang tersisa untuk benar-benar menuntaskan perjuangan ini,” pungkas Ari.

  • Daftar 76 Orang Paskibraka Nasional, Lengkap dengan Profilnya

    Daftar 76 Orang Paskibraka Nasional, Lengkap dengan Profilnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 76 pelajar, terdiri dari 38 pasang putra dan putri terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia, resmi terpilih menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2025. 

    Mereka akan menjalankan tugas mengibarkan Sang Saka Merah Putih pada upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu 17 Agustus 2025.

    Masing-masing provinsi diwakili oleh sepasang pelajar yang telah melalui proses seleksi berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Para anggota Paskibraka ini mewakili keberagaman nusantara, dari Aceh hingga Papua.

    Pengukuhan anggota Paskibraka Nasional 2025 dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus 2025 di Istana Negara. Acara tersebut akan menjadi bagian dari rangkaian agenda resmi kenegaraan, yang juga mencakup penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada individu, kelompok, atau institusi berprestasi dan berjasa bagi bangsa. 

    Daftar lengkap anggota Paskibraka Nasional 2025 telah dirilis melalui akun resmi Indonesia Baik. Nama-nama tersebut mencakup perwakilan dari setiap provinsi, seperti Muhammad Ridho dan Nathania Putri Diwansyah dari Aceh, hingga Abraham Sarau dan Tersisia Devota Wanggimop dari Papua Selatan.

    Ke-76 pelajar ini diharapkan tidak hanya sukses dalam menjalankan tugas upacara, tetapi juga menjadi teladan generasi muda dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air, disiplin, dan semangat kebangsaan.

    Berikut Daftar Nama Paskibraka Nasional 2025:

    1. Aceh

    Muhammad Ridho
    Nathania Putri Diwansyah

    2. Sumatera Utara

    Adinata Kurniawan Harahap
    Kristine Andeska Br Ginting

    3. Sumatera Barat

    Habib Burhan
    Lulu Athul Fuadah

    4. Riau

    Rafael Varindra
    Alya Zahra Khalisah

    5. Jambi

    Frans Sokhi Lase
    Nindya Eltsani Fawwaz

    6. Sumatera Selatan

    Ahmad Noval Al Farizi
    Putu Elysa Boniarta

    7. Bengkulu

    Rizqullah Naufal Habibie Bl
    Khanza Nabilla Putri

    8. Lampung

    Muhammad Ghaalib Al Ghifari
    Ni Made Ira Puspa Nandini

    9. Kepulauan Bangka Belitung

    Muhammad Aditya Kenzo Nugraha Alfaiz
    Fitri Atiqah Mahya

    10. Kepulauan Riau

    Bagas Yudha Pratama
    Thifaal Maahirah Atika

    11. DKI Jakarta

    Farrel Argantha Irawan
    Sultana Najwa

    12. Jawa Barat

    Andi Java Ibnu Hajar Sinjaya
    Kyla Princessa

    13. Jawa Tengah

    Muhammad Rasya Alfarelhudy
    Anindya Putri Aprilia

    14. Daerah Istimewa Yogyakarta

    Faishal Ahmad Kurniawan
    Naura Aullia Putri Darmawan

    15. Jawa Timur

    Arka Bintang Is’adkauthar
    Kayla Zahra Tastaftian Elfirin

    16. Banten

    Affan Zahwan Ramadhan
    Daniella Shia Caely

    17. Bali

    I Kadek Mentor Sad Ananta Wicaksana
    Ni Putu Anindya Permata Wardana

    18. Nusa Tenggara Barat

    Arafat Abdullah Hanif
    Mutia Yuningsih

    19. Nusa Tenggara Timur

    Paulus Gregorius Afrizal
    Merlin Anggraeni Mausali

    20. Kalimantan Barat

    Gregorius Marhico
    Chelsea Olivia

    21. Kalimantan Tengah

    Angga Nugraha Za’ahir
    May Wulandari

    22. Kalimantan Selatan

    Dimas Budiman
    Alvina Dhiya Kamila Faradisa

    23. Kalimantan Timur

    El-Rayyi Mujahid Faqih
    Putri Nur Azizah

    24. Kalimantan Utara

    Nabil El Zahr
    Tabella Ismayati Assa

    25. Sulawesi Utara

    Firji Beeg
    Bianca Alessia Christabella Lantang

    26. Sulawesi Tengah

    Riswan Komian
    Anggita Damayant

    27. Sulawesi Selatan

    Nadhif Infanteri Ibha
    Aliah Sakira

    28. Sulawesi Tenggara

    Muhammad Faiq Alimuddin
    Waode Alika Zea Chanidya

    29. Gorontalo

    Rahmat Hidayat
    Armelya Indira Zahra Habibie

    30. Sulawesi Barat

    Hilton Pratama Mantong
    Zalfa Naqiyya

    31. Maluku

    Samuel Frangki Balsala
    Inggrid Christiani Nahak

    32. Maluku Utara

    M. Aqsyahiful Ikram
    Beatrix Missy

    33. Papua

    Theodorus Alfredo Wanma
    Friyella Msiren

    34. Papua Barat

    Hayavi Arsenal Lemauk
    Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi

    35. Papua Barat Daya

    Frans Jemput
    Esterline Putri Wulandari Warmasen

    36. Papua Pegunungan

    Fransiscus Xaverius Pahabol Hisage
    Kenny Maria Eluya

    37. Papua Tengah

    Matthew Farel Jun Abetyo Sawo
    Stince Clara Muyapa

    38. Papua Selatan

    Abraham Sarau
    Tersisia Devota Wanggimop

  • Megawati Kembali Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDIP

    Megawati Kembali Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA — Hasto Kristiyanto kembali menempati posisi Sekjen PDIP setelah dibebaskan terkait perkara tindak pidana korupsi.

    Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri langsung melantik Hasto Kristiyanto menjadi Sekjen bersamaan dengan sejumlah pengurus DPP PDIP lainnya pada hari ini Kamis 14 Agustus 2025 di Kantor DPP PDIP.

    Hal tersebut dibenarkan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu usai mengikuti pelantikan di kantor DPP PDIP.

    “Untuk posisi Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ibu Megawati menunjuk kembali Mas Hasto Kristiyanto untuk periode 2025-2030,” tutur Adian.

    Adian membeberkan beberapa nama yang masuk ke dalam daftar DPP PDIP masa bakti 2025-2030 dan belum dilantik secara resmi diantaranya, Puti Guntur Soekarno sebagai Ketua DPP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; Darmadi Durianto sebagai Ketua DPP Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja; Charles Honoris sebagai Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial.

    Lalu, Andreas Eddy Susetyo sebagai Ketua DPP Bidang Koperasi dan UMKM; Andreas Hugo Pareira sebagai Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi; Dolfie O.F.P. sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal; Abdullah Azwar Anas sebagai Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan; Mercy Barends sebagai Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia. Sayangnya, Mercy Barends berhalangan hadir saat pelantikan hari ini.

    “Ibu Megawati melantik sejumlah pengurus DPP PDIP yang telah diumumkan sebelumnya, namun berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDIP di Bali, pada 2 Agustus 2025, lalu,” kata Adian.

    Adian mengatakan bahwa Megawati juga sempat memberikan pesan kepada seluruh jajaran DPP PDIP yang baru dilantik untuk turun ke bawah dan langsung bekerja untuk rakyat tanpa ragu ragu.

    “Semua pengurus DPP yang sudah dilantik segera turun ke bawah. Temui rakyat. Dengarkan aspirasi rakyat,” kata Adian menirukan Megawati

    Berikut struktur lengkap DPP PDIP 2025–2030:

    Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

    Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030

    1.    Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun

    2.    Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdulla

    3.    Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah

    4.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto

    5.    Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat

    6.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus

    7.    Ketua Bidang Politik – Puan Maharani

    8.    Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo

    9.    Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly

    10.    Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama

    11.    Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno

    12.    Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno

    13.    Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas

    14.    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini

    15.    Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto

    16.    Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning

    17.    Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris

    18.    Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati

    19.    Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo

    20.    Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani

    21.    Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti

    22.    Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi

    23.    Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo

    24.    Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati

    25.    Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri

    26.    Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga

    27.    Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy

    28.    Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira

    29. Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia – Mercy Barends sebagai 

    Sekretariat dan Bendahara

    30. Sekretaris Jenderal – Hasto Kristiyanto

    31. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal – Dolfie O.F.P.

    32. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan – Utut Adianto

    33. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu

    34. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu

    35. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo

    36. Bendahara Umum – Olly Dondokambey

    37. Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen

    38. Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike

  • Masyarakat Diimbau Beri Sikap Sempurna Saat 17 Agustus, Dimulai Pukul 10.17-10.20

    Masyarakat Diimbau Beri Sikap Sempurna Saat 17 Agustus, Dimulai Pukul 10.17-10.20

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengimbau masyarakat di seluruh Indonesia untuk menghentikan aktivitasnya selama tiga menit pada peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Minggu (17/8/2025).

    Imbauan ini sesuai edaran dan surat pedoman dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), di mana seluruh warga diminta mengambil sikap sempurna pada pukul 10.17 hingga 10.20 WIB, bertepatan dengan berkumandangnya Lagu Indonesia Raya dan pengibaran bendera Merah Putih di Istana Merdeka.

    “Jadi pukul 10.17 sampai 10.20 WIB seluruh aktivitas dihentikan, semua berdiri tegap untuk memberi hormat,” ujar Hasan di Gedung Kwarnas, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Selain upacara detik-detik proklamasi, perayaan kemerdekaan akan dimeriahkan dengan Pesta Rakyat yang digelar pukul 08.00–14.00 WIB dan dilanjutkan pukul 16.00–22.00 WIB.

    Acara ini akan menampilkan Karnaval Bersatu Kemerdekaan dengan truk hias dari berbagai kementerian dan lembaga, memamerkan capaian kerja selama 300 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Panggung-panggung rakyat juga akan hadir di sepanjang Jalan Thamrin–Sudirman, menampilkan karakter intelektual properti (IP) lokal seperti Si Juki, Jumbo, Pete Ijo, Agni, dan Tikam Samurai. Disediakan pula mirror selfie spot bagi generasi muda.

    Hasan menegaskan, perayaan ini harus diisi dengan khidmat dan sukacita, sekaligus menjadi momentum menguatkan tekad mewujudkan kemerdekaan sejati.

    “Kita sudah merdeka 80 tahun, tapi Presiden sering mengingatkan masih ada rakyat miskin, anak-anak yang belum bisa sekolah, dan ketergantungan pangan-energi pada negara lain. Maka kita harus merdeka dari kemiskinan, kebodohan, dan ketergantungan,” pungkas Hasan.

  • Genjot Sektor Pangan, BP Taskin Mau Bentuk Koperasi di 5 Lokasi

    Genjot Sektor Pangan, BP Taskin Mau Bentuk Koperasi di 5 Lokasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) akan menandatangani MoU pembentukan koperasi dengan 4 Kabupaten dan 1 kota untuk meningkatkan sektor pangan dan energi baru terbarukan (EBT), pada 20 Agustus 2025.

    Hal itu disampaikan oleh Kepala BP Raskin Budiman Sudjatmiko di Kantor BP Taskin, Kamis (14/8/2025). Budiman menyebut 4 kabupaten dan 1 kota tersebut, yakni Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Brebes dan Kota Cirebon.

    “Insya Allah, tanggal 20 Agustus akan ada MoU dengan 4 Kabupaten 1 kota dengan pembentukan koperasi dan perusahaan-perusahaan swasta. Ada Pemerintah Kabupaten menyediakan 400 hektar lahan bagi industrialisasi pertanian berdasarkan koperasi kerjasama dengan pihak swasta,” kata Budiman.

    Sebab, kata Budiman, pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut belum meningkat secara signifikan. Nantinya pembangunan koperasi akan memanfaatkan potensi yang dapat memajukan ekonomi warga serta daerahnya.

    Tak hanya itu, wilayah itu dimanfaatkan untuk mengelola limbah makanan yang dihasilkan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga menghasilkan nilai ekonomis, seperti pengelolaan minyak jelantah, pengelolaan limbah plastik, tulang ikan atau ayam, dan limbah bahan makanan lainnya.

    Nantinya pengelolaan akan bekerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta.

    Adapun Budiman menyebut Kabupaten Indramayu menjadi kabupaten termiskin di Jawa Barat. Budi mengatakan Padahal Indramayu penyumbang produksi beras maupun garam terbesar di Indonesia. Lalu disusul Kabupaten Brebes.

    “Kabupaten Indramayu adalah kabupaten termiskin di Jawa Barat padahal 70% beras Jawa Barat dari Indramayu, 32% Garam Jawa Barat dari Indramayu tapi penduduknya termiskin nomor 1 termiskin. Satu lagi Brebes di Jawa Tengah, sebelahnya termiskin nomor satu di Jawa Tengah. Lalu kita akan buat aglomerasi,” jelas Budi.

    Dia menjelaskan, pada pengelolaan pertanian akan dilaksanakan di Kabupaten Cirebon, pengelolaan limbah di Kabupaten Kuningan, industri hilirisasi digitalisasi produk pertanian di Kota Cirebon.

    Menurutnya MoU mampu mendorong akselerasi program Makan Bergizi Gratis yang menjadi program prioritas di era pemerintahan Prabowo Subianto.

  • Duduk Perkara Bupati Pati Sadewo Diduga Terima Dana Korupsi DJKA

    Duduk Perkara Bupati Pati Sadewo Diduga Terima Dana Korupsi DJKA

    Bisnis.com, JAKARTA – Bupati Pati Sadewo saat ini tengah menghadapi sejumlah kasus imbas kebijakan menaikkan pajak hingga 250 persen.

    Kebijakannya itu kemudian memunculkan amarah publik hingga terjadinya demo besar yang terjadi di Alun-alun Pati pada Rabu (13/8/2025).

    Masyarakat pun menuntut Sadewo untuk mundur dari jabatannya. Hal tersebut langsung ditanggapi oleh DPRD Pati yang sigap melakukan rapat membentuk panitia khusus (pansus).

    Ketua DPRD Pati Ali Badrudin membenarkan bahwa pada Rabu (13/8) digelar rapat paripurna DPRD membentuk pansus hak angket.

    Apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka usulan pemakzulan Bupati Pati Sadewo akan diajukan melalui mekanisme resmi untuk dikirim ke Mahkamah Agung (MA).

    Ternyata, terdapat kasus lain yang menyeret Bupati Sadewo. Setelah namanya viral karena kebijakan pajak, ia justru disebut oleh KPK sebagai salah satu terduga yang menerima aliran dana korupsi proyek kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    “Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Antara, Rabu (13/8).

    Hal ini pun membuat KPK membuka peluang untuk memanggil Sadewo sebagai saksi kasus tersebut.

    Sebelumnya, nama Sudewo sempat muncul dalam sidang kasus tersebut dengan terdakwa selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jateng, 9 November 2023.

    Dalam sidang itu, KPK disebut menyita uang dari Sudewo sekitar Rp3 miliar. Jaksa Penuntut Umum KPK menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.

    Namun Sudewo membantah hal tersebut. Dia juga membantah menerima uang sebanyak Rp720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya yang bernama Nur Widayat.

    Sementara itu, KPK pada 12 Agustus 2025, menahan tersangka ke-15 kasus tersebut, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub atas nama Risna Sutriyanto (RS).

    Diketahui, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

    KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

    Setelah beberapa waktu, atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

    Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

    Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

  • Beda dari Seleksi Umum, Ini Tahapan CPNS 2025 Jalur Sekolah Kedinasan

    Beda dari Seleksi Umum, Ini Tahapan CPNS 2025 Jalur Sekolah Kedinasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah pada tahun 2025 hanya membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur sekolah kedinasan.

    Pada tahun ini, seleksi CPNS tidak dibuka untuk masyarakat umum. Hal tersebut dilakukan agar sumber daya yang direkrut memiliki kompetensi spesifik di bidangnya.

    “Pembukaan seleksi Sekolah Kedinasan merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam membangun SDM aparatur negara yang unggul. Dengan sinergi antar instansi dan partisipasi masyarakat, seleksi Sekolah Kedinasan TA 2025 diharapkan mampu mencetak generasi pelayan publik yang profesional dan berintegritas,” kata Kepala BKN Prof. Zudan Arif dalam siaran pers resmi yang dikutip dari situs BKN, Kamis (14/8).

    Tahapan seleksi CPNS jalur sekolah kedinasan ini juga dilakukan berbeda dengan seleksi umum.

    Biasanya seleksi umum meliputi Administrasi, SKD, SKB, dan wawancara. Namun untuk jalur sekolah kedinasan tahapannya meliputi seleksi administrasi, SKD, tes CAT dan Non CAT oleh BKN.

    Diketahui, alokasi formasi untuk sekolah kedinasan ini berjumlah 3.252 yang difokuskan pada 7 Kementerian/Lembaga penyelenggara.

    Formasi masing-masing Sekolah Kedinasan yakni: Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG BMKG) sebanyak 350 formasi; Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS BPS) sebanyak 400 formasi; Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN BSSN) sebanyak 50 formasi; Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN Kemendagri) sebanyak 1.061 formasi; Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN BIN) sebanyak 100 formasi; Politeknik Keuangan Negara (PKN STAN) sebanyak 500 formasi; dan SIPENCATAR Kemenhub sebanyak 791 formasi.

    Adapun tahapan CPNS 2025 jalur sekolah kedinasan saat ini telah sampai pada pelaksanaan tes SKD yang berlangsung pada 11-26 Agustus 2025.

    Kemudian pengumuman SKD dilakukan pada tanggal 27 sampai dengan 31 Agustus 2025. Setelah itu, penyelenggara akan mengumumkan jadwal seleksi lanjutan yang diselenggarakan pada 15 dan 16 September 2025.

    Pengumuman kelulusan akhir oleh kementerian dan lembaga penyelenggara sekolah kedinasan, dilakukan pada tanggal 7 hingga 18 September 2025.

    Jadwal Lengkap CPNS 2025 Jalur Sekolah Kedinasan

    Berikut ini jadwal lengkap pelaksanaan CPNS jalur sekolah kedinasan yang dibuka pada 2025: