Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Prabowo Pamer Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Dirinya Diakui Dunia

    Prabowo Pamer Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Dirinya Diakui Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan peralihan kepemimpinan dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke dirinya diakui dunia. Menurutnya, transisi kepala negara didasari dengan semangat dan penuh kedewasaan politik.

    Pernyataan itu disampaikan di depan lebih dari 604 anggota legislatif dan pejabat penting lainnya saat membuka pidato kenegaraan di Gedung MPR/DPR/DPD, Jumat (15/8/2025).

    “Saya ingin menyampaikan bahwa transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahan yang saya pimpin berjalan dalam semangat persatuan, penuh kehormatan, dan penuh kedewasaan politik. Peralihan kepemimpinan yang diakui dunia sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik adalah bukti demokrasi kita matang dan kuat,” kata Prabowo, Jumat (15/8/2025). 

    Prabowo menilai tidak semua negara dapat melakukan transisi kepemimpinan yang baik seperti di Indonesia saat ini.

    Dia bercerita ketika berkunjung ke negara lain, banyak para pemimpin yang menanyakan bagaimana caranya untuk melakukan pergantian pemimpin negara dengan baik.

    “Kita berhasil karena kita menganut demokrasi yang khas Indonesia, demokrasi yang sejuk, demokrasi yang mempersatukan, bukan demokrasi yang saling gontok-gontokan, saling menjatuhkan, saling maki-memaki, saling menghujat, bukan demokrasi yang saling membenci,” ucap Prabowo.

    Bagi Prabowo, demokrasi di Indonesia merupakan warisan yang diberikan nenek moyang sehingga sejalan dengan budaya tanah air. Sebab, katanya, Indonesia menganut budaya gotong royong yang mempererat kesatuan dan persatuan.

    Ketum Partai Gerindra itu juga menyinggung bahwa sebuah negara membutuhkan pengawasan untuk mencegah dan mengentaskan korupsi serta mendorong transparansi.

    “Jika tidak ada kekuasaan yang diawasi maka kekuasaan akan menjadi korup, kekuasaan yang absolut akan menjadi korup secara absolut,” jelasnya .

  • Pidato Kenegaraan Presiden, Makan Bergizi Gratis Tembus 20 Juta Penerima

    Pidato Kenegaraan Presiden, Makan Bergizi Gratis Tembus 20 Juta Penerima

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengklaim bahwa penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 20 juta orang.

    “Pagi ini saya mendapat laporan dari Badan Gizi Nasional, sudah 20 juta anak dan ibu menerima makan bergizi gratis setiap hari. Saya menyampaikan penghormatan kepada Kepala Badan Gizi Nasional dan seluruh anggotanya yang telah bekerja keras,” kata Prabowo.

    Prabowo menegaskan, pencapaian ini diraih hanya dalam waktu tujuh bulan sejak program berjalan, sebuah kemajuan yang disebutnya melampaui negara lain.  Dia mencontohkan, Brasil memerlukan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima program makan bergizi gratis.

    “Bangsa kita punya kemampuan. Bila ada kehendak, banyak yang bisa kita kerjakan bersama,” ujarnya dalam Pidato Kenegaraan.

    Dalam pidato presiden, Prabowo menyampaikan keberhasilannya untuk menyalurkan MBG, tentu memiliki tantangan. Sebab, pemerintah harus mengatasi berbagai persoalan manajemen, mulai dari pembangunan dapur, pengelolaan rantai pasok, hingga pelatihan manajer dan pelaksana program. 

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun menyampaikan apresiasi kepada TNI, Polri, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ormas, koperasi, yayasan, serta pihak-pihak lain yang bergotong royong membentuk satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh provinsi.

    “MBG bukan sekadar program sosial, melainkan fondasi untuk menciptakan generasi sehat, cerdas, dan produktif. PBB mengatakan MBG adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan sebuah bangsa,” tegasnya.

    Meski baru delapan bulan berjalan, dampak positif program ini mulai terlihat. Angka kehadiran anak di sekolah meningkat, begitu pula prestasi belajar mereka. Hingga kini, terdapat 5.800 satuan pelayanan pemenuhan gizi di 38 provinsi.

    Selain itu, MBG telah menciptakan 290.000 lapangan kerja baru di dapur-dapur penyedia makanan, melibatkan satu juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa.

    “Per hari ini sudah ada 5.800 satuan pemenuhan pelayanan gizi di 38 provinsi. MBG telah menciptakan 290.000 lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan umkm. MBG mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa,” pungkas Prabowo.

  • Tak Hadir, Megawati Diwakilkan Puan Maharani Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025

    Tak Hadir, Megawati Diwakilkan Puan Maharani Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tak hadiri sidang Tahunan MPR RI pada Jumat (15/8/2025).

    Ketidakhadiran Megawati tersebut kemudian diwakilkan oleh anaknya yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI Puan Maharani.

    “Yang saya hormati para ketua umum partai politik yang sayangi dan saya cintai. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Profesor Doktor Honoris Klausa Hj. Megawati Soekarnoputri atau yang saat ini diwakili saya keberadaannya,” kata Puan saat menyapa para ketua umum partai politik, dikutip dari Antaranews.

    Diketahui, sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI resmi dimulai sekitar pukul 09:00 WIB, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat hari ini, Jumat (15/8).

    Adapun para tokoh bangsa sebelumnya mulai berdatangan ke gedung pada pukul 07:40 WIB hingga 08:35 WIB.

    Sejumlah tokoh yang hadir yakni Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Ketua Umum Partai Golongan Karya Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai NasDem Surya Dharma Paloh.

    Lalu ada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Al Muzzammil Yusuf, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

  • Prabowo Tak Pakai Baju Adat saat Sampaikan Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR

    Prabowo Tak Pakai Baju Adat saat Sampaikan Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR

    Bisnis.com, JAKARTA— Ada suasana berbeda di ruang utama Gedung Parlemen Senayan, Jumat (15/8/2025) pagi. Tak tampak baju adat dikenakan oleh Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) selama satu serta menjadi simbol kuat keberagaman Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR-DPR RI.

    Seperti halnya sidang tahunan tahun-tahun sebelumnya, tamu perempuan yang hadir dalam sidang tahunan MPR RI tetap mengenakan kebaya, sebagai simbol pakaian tradisional Indonesia.

    Pertama, Puan Maharani mengenakan kebaya berwarna hijau bermotif bunga dengan dikombinasikan selendang merah. Penampilannya dilengkapi dengan kain batik berwarna cokelat.

    Sedangkan Titiek Soeharto mengenakan kebaya berwarna biru langit senada dengan warna dasi Prabowo. Penampilannya dilengkapi dengan selendang dengan corak bermotif biru lebih tua.

    Alih-alih mengenakan baju adat daerah seperti Jokowi, Presiden Prabowo Subianto memakai setelan jas abu-abu gelap dengan dasi berwarna biru muda. Penampilan Prabowo yang formal, tegas, dan sederhana. Berbeda dengan tampilan Jokowi yang berganti-ganti mengenakan baju adat dari berbagai wilayah di Nusantara selama 10 tahun terakhir. 

    Tiba pada pukul 08.33 WIB dengan mengenakan setelan jas berwarna abu-abu dan mengenakan dasi berwarna biru muda. Kehadirannya pun didampingi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

    Ini adalah pidato kenegaraan pertama Prabowo sebagai kepala negara. Dan sejak langkah pertamanya memasuki ruang sidang, sebuah pergeseran tradisi langsung terasa, tidak ada lagi parade busana adat yang selama ini menyemarakkan hari-hari menjelang peringatan kemerdekaan RI.

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pun tampil serasi dalam jas formal yang sempat berganti dasi dari merah ke biru muda, sementara istrinya, Selvi Ananda, tetap anggun dengan kebaya krem.

    Ketika ditanya soal hilangnya pakaian adat di acara tahun ini, Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid hanya menjawab singkat bahwa pakaian tersebut adalah simbol patriotisme.

    “Pak Prabowo patriot, jadi pakai (baju) nasional [setelan jas],” katanya singkat kepada wartawan, Jumat (15/8/2025)

    Tentu, ini kontras dengan suasana satu dekade terakhir. Sebab, era Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) identik dengan ragam budaya yang diwujudkan lewat busana adat. Dari Suku Badui di Banten, Sasak dari NTB, sampai Tanimbar dari Maluku, Jokowi tak hanya mengenakan baju, tapi juga menyisipkan pesan filosofis tentang persatuan, identitas, dan penghargaan terhadap keberagaman.

    Setiap tahun, kehadiran Jokowi selalu ditunggu, bukan hanya karena isi pidatonya, tapi juga karena rasa penasaran akan pakaian adat apa yang akan dia kenakan. Tahun lalu, sebagai penutup masa jabatannya, Jokowi memilih baju Ujung Serong khas Betawi yang merupakan simbol perpisahan yang dalam kepada Jakarta sebagai ibu kota lama negara.

  • Pemerintah Rajin Bangun Irigasi Sampai Waduk, Prabowo: Tapi Harga Pangan Masih Mahal

    Pemerintah Rajin Bangun Irigasi Sampai Waduk, Prabowo: Tapi Harga Pangan Masih Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keheranannya lantaran pemerintah rajin membangun kawasan Daerah Irigasi (DI) hingga waduk tapi belum berdampak signifikan mendorong hasil pertanian nasional.

    Di tengah masifnya pembangunan tersebut, Prabowo justru menyebut hasil pertanian RI masih tidak terjangkau oleh rakyat.

    “Kita subsidi irigasi, bangun-bangun waduk, kita subsidi beras, tapi harga pangan kadang-kadang tak terjangkau oleh sebagian rakyat kita,” jelasnya dalam Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR – DPD RI di kompleks parlemen, Jumat (15/8/2025).

    Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan tidak singkronnya hulu dan hilir ekosistem itu terjadi lantaran adanya distorsi dalam sistem ekonomi nasional.

    “Ada penyimpangan bahwa sistem ekonomi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 telah kita abaikan seolah-olah ayat-ayat dalam pasal itu tak relevan dengan hidup kita yang modern,” tandasnya. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto memang rajin melanjutkan pembangunan infrastruktur yang bakal mendukung realisasi program Swasembada Pangan.

    Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029, Prabowo melanjutkan status Proyek Strategis Nasional (PSN) pada empat proyek bendungan yang digagas sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Keempat Bendungan tersebut di antara ya, Bendungan Way APu, Bendungan Jragung, Bendungan Mbay, hingga Bendungan Bulango Ulu.

    Selain itu, Prabowo juga menggagas pengawasan layanan Irigasi baru yang bakal mendukung kelangsungan lumbung Pangan nasional atau food estate.

  • Sidang Tahunan MPR, Puan Bicara #IndonesiaGelap hingga Bendera One Piece

    Sidang Tahunan MPR, Puan Bicara #IndonesiaGelap hingga Bendera One Piece

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal sejumlah fenomena yang sempat meramaikan diskusi nasional, mulai dari tagar #IndonesiaGelap, #KaburAjaDulu hingga Bendera One Piece, dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025).

    Dia mengatakan fenomena-fenomena tersebut adalah wujud dari kritik masyarakat yang disampaikan dalam medium dan cara yang kreatif. 

    Kritikan-kritikan tersebut, kata Puan, disampaikan masyarakat melalui media sosial sebagai corong suara publik.

    “Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti “kabur aja dulu”, sindiran tajam “Indonesia Gelap”, lelucon politik “negara Konoha”, hingga simbol-simbol baru seperti bendera One Piece, dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital,” kata dia.

    Menurut cucu Proklamator RI tersebut, fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat saat ini disampaikan sesuai dengan bahasa zaman mereka sendiri.

    Dia meneruskan bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang didengar bukanlah sekadar kata atau gambar saja. Dia mengatakan setiap kata dan pesan tersebut membawa keresahan.

    “Dan di balik keresahan itu ada harapan. Karena itu, yang dituntut dari kita semua adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami. Kebijaksanaan untuk tidak hanya menanggapi, tetapi merespons dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka,” ucapnya.

    Lebih jauh, Puan juga berharap semua bentuk kritik yang disampaikan rakyat tidak menjadi bara yang dapat membakar persaudaraan alias memecah belah bangsa.

    “Sebaliknya, kritik harus menjadi cahaya yang menerangi jalan kita bersama. Kritik dapat keras dalam substansi dan menentang keras kebijakan. Akan tetapi kritik bukan alat untuk memicu kekerasan, kebencian, menghancurkan etika dan moral masyarakat, apalagi menghancurkan kemanusiaan,” tutup dia.

  • Puan Nyanyikan Lagu Imagine dari John Lennon di Pidato Sidang Tahunan MPR RI

    Puan Nyanyikan Lagu Imagine dari John Lennon di Pidato Sidang Tahunan MPR RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani sempat menyanyikan lagu Imagine karya John Lennon di sela-sela pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI, Jumat pagi (15/8/2025).

    Lagu tersebut dia nyanyikan saat membahas kesetaraan gender. Puan menuturkan bahwa laki-laki dan perempuan hidup di dunia yang sama serta memikul tanggung jawab yang setara dalam membangun peradaban.

    “Seperti lagu yang pernah sangat populer. Imagine all the people, sharing all the world,” ujar Puan sambil menyanyikan seluruh bait lirik lagu tersebut dalam pidatonya tersebut.

    Momen tersebut disambut senyum lebar dan tepuk tangan dari sejumlah anggota dewan yang hadir.

    Sebelumnya, Puan menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan harus hidup sejahtera, sebagai bagian dari hakikat pembangunan nasional. Dia menggarisbawahi bahwa setengah dari potensi pembangunan Indonesia adalah perempuan, mengingat komposisinya mencapai 49% dari total populasi.

    Dalam era pembangunan inklusif, dia mengatakan keberadaan dan kontribusi perempuan harus ditempatkan bukan hanya dalam kerangka hak asasi manusia (HAM), tetapi juga prasyarat keberhasilan pembangunan ekonomi sosial.

    Puan juga mengungkapkan bahwa keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024–2029 merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah.

    “Yaitu sekitar 21,9% atau 127 dari 580 anggota DPR RI adalah perempuan,” jelas Puan.

    Meski demikian, dia mengakui capaian itu masih jauh dari target ideal minimal 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

    Sebagai catatan, lagu Imagine karya John Lennon dirilis pada 1971 di tengah kecamuk Perang Vietnam. Lagu ini menyuarakan pesan-pesan perdamaian merespons krisis geopolitik tersebut.

  • Dua Kali Megawati Tak Hadiri Sidang MPR, Tahun 2023 SBY yang Absen

    Dua Kali Megawati Tak Hadiri Sidang MPR, Tahun 2023 SBY yang Absen

    Bisnis.com, JAKARTA – Sosok Presiden ke 5 Megawati Soekarnoputri kembali tidak menghadiri Sidang Tahunan MPR. Dia sebelumnya juga absen dalam agenda yang sama tahun 2024 lalu. 

    Dalam catatan Bisnis, Megawati terakhir kali menghadiri sidang tahunan MPR pada tahun 2023 lalu. Menariknya, pada waktu itu, justru Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang absen.

    Megawati sendiri memiliki hubungan yang rumit dengan SBY dan Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi). Dinamika, konflik dan situasi politik masa lalu sebagai pemicunya.

    Adapun sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR RI-DPD RI telah berlangsung sejak pukul 09.00 WIB. Sidang secara resmi dibuka oleh Ketua MPR, Ahmad Muzani.

    Sejumlah tokoh dan pejabat penting tampak hadir pada sidang yang dilaksanakan di Komplek Parlemen itu, seperti Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming.

    Selain itu, mantan pemimpin Indonesia juga menghadiri sidang, di antaranya Presiden ke-7 Joko Widodo, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin.

    Namun dari pengamatan Bisnis melalui akun Youtube DPR RI, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri terpantau belum atau tidak hadir di sidang tersebut. Sampai saat berita ini dibuat belum ada keterangan resmi mengapa Ketua Umum PDIP itu belum atau tidak hadir dalam sidang tahunan MPR 2025.

    Dilansir Bisnis.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima mengatakan belum mendapatkan informasi terkait ketidakhadiran Megawati.

    “Saya belum mendapatkan informasi kepastian dari beliau [Megawati Soekarnoputri],” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

    Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Andreas Hugo bahwa dirinya belum bisa memastikan kehadiran Megawati.

    “Ya mudah-mudahan. Normal aja saya kira,” katanya di tempat yang sama.

    Sebagai informasi, dalam sidang ini Presiden Prabowo akan memaparkan kinerja dan pembukaan rapat paripurna DPR RI serta membahas Rancangan Anggaran Belanja Negara 2026.

    Acara ini juga sebagai momentum memperingati HUT kemerdekaan Indonesia ke-80, pada 17 Agustus 2025.

  • Puan: Kekuasaan Bak Cinta Segitiga, Antara Aspirasi, Anggaran, dan Aturan

    Puan: Kekuasaan Bak Cinta Segitiga, Antara Aspirasi, Anggaran, dan Aturan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menganalogikan bahwa pemerintah dalam menjalankan kekuasaan bak cinta segitiga, dihadapkan oleh kerumitan antara aspirasi, anggaran, hingga aturan yang ada. 

    Hal tersebut dirinya sampaikan dalam pidato Sidang Tahunan MPR, DPR & DPD 2025, di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). 

    Puan menuturkan bahwa pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya harus senantiasa mawas diri. Sebab, kekuasaan sejatinya adalah untuk melayani, membantu, dan memberdayakan rakyat.

    “Kekuasaan bukan untuk menakuti rakyat, melainkan untuk menyelesaikan urusan rakyat, meskipun sering kali urusannya rumit, ibarat cinta segitiga antara aspirasi, anggaran, dan aturan,” ujarnya. 

    Meski demikian, Puan meyakini dengan masalah serumit apapun, pemerintah melalui kekuasaan yang dimiliki dapat menyelesaikannya dengan baik. Meskipun, harus dihadapkan oleh rasa sakit. 

    “Namun serumit-rumitnya ‘cinta segitiga’ itu, selalu ada jalan untuk menemukan solusi terbaik bagi bangsa dan negara, walaupun kadang terasa pedih, patah hati, tetapi kita harus move on,” tambahnya. 

    Pada kesempatan yang sama, Puan menegaskan pasalnya kekuasaan selalu bersinggungan dengan realitas politik, gejolak sosial, tekanan ekonomi, dinamika global, dan berbagai tantangan lain yang hidup di tengah masyarakat.

    Karena itu, kekuasaan bukan sekadar urusan organisasi atau kewenangan. Kekuasaan adalah soal bagaimana kekuasaan dijalankan dengan nilai, dengan etika, dan dengan tanggung jawab nyata kepada rakyat. 

    Dirinya memandang, bahwa kekuasaan adalah alat, bukan tujuan. Di mana kekuasaan menjadi alat untuk menghapus kemiskinan, memajukan keterbelakangan, dan memberi kepastian hidup yang lebih layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Dengan segala sumber daya yang dimiliki,mulai dari birokrasi, anggaran, sumber daya alam hingga kewenangan, rakyat menaruh harapan besar bahwa negara akan selalu hadir secara nyata. Hadir bukan hanya di baliho, bukan hanya di pidato, tetapi hadir di sawah, di sekolah, di rumah sakit, dan di kampung-kampung yang menanti keadilan sosial.

    Puan pun mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto atas keberhasilan menyelesaikan atau merespons cepat sejumlah persoalan strategis dan menyentuh langsung kepentingan rakyat.

    Misalnya, pencabutan izin tambang di kawasan Geopark Raja Ampak, penyelesaian sengketa tapal batas pulau antara Aceh dan Sumatra Utara, kebijakan pembelian gabah petani dengan harga yang layak, serta berbagai kebijakan lain yang dijalankan melalui program Asta Cita.

  • Jokowi & SBY Dipastikan Hadir Sidang Tahunan MPR, Megawati Bagaimana?

    Jokowi & SBY Dipastikan Hadir Sidang Tahunan MPR, Megawati Bagaimana?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengonfirmasi akan menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 pada Jumat (15/8/2025).

    Muzani menyebut bahwa undangan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 untuk Jokowi disampaikan langsung oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.

    “Pak Jokowi juga Insyaallah akan hadir. Betul Pak Eddy, Pak Eddy yang menemui Pak Jokowi, dan kami sedang menunggu,” kata Muzani usai menghadiri gladi bersih Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Selain Jokowi, dia menyebut Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga telah mengonfirmasi bakal hadir pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025.

    “Rencananya Pak SBY Insyaallah akan hadir,” ucapnya.

    Meski demikian, dia mengatakan pihaknya masih menunggu konfirmasi dari Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025, begitu pula konfirmasi kehadiran dari para mantan wakil presiden RI terdahulu.

    Muzani menambahkan bahwa undangan untuk Megawati disampaikan langsung oleh Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

    “Kami sedang menunggu konfirmasi dari Ibu Megawati Soekarnoputri, mantan wakil presiden dan para istri mantan wakil presiden, InsyaAllah seluruhnya akan hadir,” tuturnya.

    Dia mengatakan bahwa dalam gelaran Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025, pihaknya mengundang seluruh mantan presiden dan mantan wakil presiden RI, hingga mantan pimpinan MPR RI terdahulu.

    “Dari daftar sementara undangan sudah kami sampaikan semuanya kepada beliau-beliau dan kami sedang menunggu konfirmasi dari para tokoh tersebut untuk bisa datang,” katanya.

    Selain dari dalam negeri, Muzani mengatakan sejumlah pimpinan lembaga negara dari luar negeri juga akan menjadi tamu dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025, di antaranya para ketua parlemen negara Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Timor-Leste.

    “Rencananya besok akan datang itu tamu Ketua DPR dari empat negara,” ucap dia.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, belum mengonfirmasi kehadirannya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 pada Jumat, 15 Agustus 2025.

    Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat undangan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 kepada Megawati, tapi belum mendapatkan tanggapan.

    “Ibu belum memberikan jawaban ketika undangan disampaikan,” kata Bambang Pacul, sapaan karibnya, usai napak tilas pimpinan MPR RI ke rumah pengasingan Soekarno-Hatta di Rengasdengklok Karawang, Jawa Barat, Rabu (13/8).