Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Bahlil Pastikan Adies Kadir Tidak Dapat Fasilitas dan Gaji Usai Nonaktif dari DPR

    Bahlil Pastikan Adies Kadir Tidak Dapat Fasilitas dan Gaji Usai Nonaktif dari DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan status nonaktif yang disandang Wakil Ketua Umum Golkar Adies Kadir berimplikasi langsung terhadap fasilitas dan hak keuangan yang bersangkutan.

    Bahlil menegaskan bahwa keputusan nonaktif berarti tidak ada lagi hak istimewa dari partai.

    “Otomatis, otomatis ya, namanya nonaktif itu tidak mendapat fasilitas apa-apa,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (4/9/2025).

    Sebagai informasi, dalam Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2020 yang merupakan turunan dari UU MD3, tak ada istilah penonaktifan anggota. Sebaliknya, dalam aturan itu, tertuang perihal pemberhentian sementara, pemberhentian pimpinan, dan penggantian antar waktu (PAW).

    Dalam aturan tersebut, Pasal 40, pimpinan DPR dapat diberhentikan, salah satunya ialah diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hingga ditarik keanggotaannya sebagai anggota partai politik.

    Sebagai informasi, Golkar mengambil sikap terhadap Wakil Ketua DPR Adies Kadir. Posisinya sebagai anggota dewan dinonaktifkan buntut pernyataan soal tunjangan DPR yang belakangan viral.

  • Dipanggil Prabowo ke Istana, Dudung Bicara Soal Peluang Darurat Militer Pascademo

    Dipanggil Prabowo ke Istana, Dudung Bicara Soal Peluang Darurat Militer Pascademo

    Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional (BPN) Dudung Abdurachman, mengatakan bahwa situasi keamanan pascademonstrasi yang terjadi beberapa waktu terakhir memang menjadi perhatian, tetapi belum pada tahap yang memerlukan penerapan darurat militer.

    Pernyataan ini disampaikan Dudung saat ditemui awak media sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (4/9/2025).

    “Saya dipanggil hari ini, nanti kalau ada arahan dari Presiden tentu akan saya sampaikan. Tapi melihat situasi pascademo kemarin, kemungkinan besar memang itu yang akan dibahas,” ujar Dudung.

    Dia mengakui bahwa tidak semua kebijakan Presiden Ke-8 RI diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, tetapi menegaskan bahwa niat Presiden adalah untuk menyejahterakan rakyat.

    “Presiden ingin anak-anak bisa makan, ingin memajukan bangsa ini. Saya yakin mahasiswa dan buruh yang demo kemarin hanya menyampaikan aspirasi. Tapi ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi kericuhan, dan itu yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

    Terkait isu adanya provokator dari unsur militer, termasuk beredarnya foto anggota BAIS TNI yang dituding terlibat, Dudung menegaskan belum mendapat informasi resmi.

    “Keabsahannya saya belum monitor. Dunia intelijen memang seperti itu, tapi pasti ada tujuannya. Yang jelas, TNI tidak mungkin memiliki niat untuk memperkeruh keadaan,” tegasnya.

    Menurut Dudung, keterlibatan unsur intelijen dalam situasi seperti ini biasanya bertujuan untuk monitoring dan menyiapkan langkah antisipasi bila TNI diminta membantu kepolisian.

    Saat ditanya soal kemungkinan diterapkannya darurat militer, Dudung menilai hal tersebut belum diperlukan.

    “Menurut saya masih jauh kalau langsung diterapkan darurat militer. Ada tahapan-tahapannya, dari tertib sipil, darurat sipil, baru darurat militer. Itu pun harus melalui keputusan DPR,” jelasnya.

    Terkait dengan koordinasi antar lembaga, termasuk keberadaan Kepala BIN dan Wiranto dalam pertemuan dengan Presiden, Dudung menyatakan belum mengetahui secara pasti agenda masing-masing. Namun dia menyampaikan bahwa tugasnya fokus pada aspek pertahanan nasional secara menyeluruh.

    Dudung menyinggung langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah dan DPR menyikapi aspirasi publik yang berkembang. Dia berharap semua masukan dari masyarakat akan dijadikan bahan perbaikan ke depan.

    “Pertahanan itu bukan hanya soal alutsista, tapi juga ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak goyah oleh oknum-oknum tertentu,” tandas mantan KSAD itu.

  • Wiranto Komentari Kericuhan saat Demonstrasi: Harusnya Kita Malu dengan Para Pendahulu

    Wiranto Komentari Kericuhan saat Demonstrasi: Harusnya Kita Malu dengan Para Pendahulu

    Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyatakan bahwa seluruh pihak sebaiknya menahan diri dan tidak terbakar emosi dalam merespons situasi politik dan unjuk rasa yang terjadi belakangan ini.

    Hal tersebut disampaikannya saat ditemui wartawan sebelum menghadap Presiden Prabowi Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (4/9/2025). 

    “Saya memang diminta untuk menghadap Presiden, jadi tentu terserah beliau nanti akan membicarakan apa. Saya belum tahu apa yang akan disampaikan kepada saya,” ujar Wiranto.

    Menanggapi situasi demonstrasi yang masih berlangsung di berbagai daerah, termasuk tuntutan mahasiswa di DPR dan DPRD, Wiranto menegaskan bahwa Presiden selalu mendengarkan aspirasi masyarakat.

    “Sebagian apa yang diminta oleh para pendemo tentu selalu didengar oleh Presiden dan presiden sedapat mungkin telah mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta. Tentunya tidak semua bisa dipenuhi secara serentak,” ucapnya.

    Wiranto juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan dan tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang santun dan berbudaya.

    “Harusnya kita malu pada para pendahulu kita yang memerdekakan negeri ini. Mereka bertaruh nyawa. Sedangkan kita hanya harus memelihara persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.

    Saat ditanya soal potensi adanya aktor atau dalang di balik demonstrasi, Wiranto enggan berkomentar lebih jauh. Dia menyatakan akan menunggu hasil pertemuannya dengan Presiden sebelum memberikan pernyataan lanjutan.

    “Baru nanti setelah saya ketemu Presiden dan mendapat petunjuk beliau, kita bisa bicara lagi,” tandas Wiranto.

  • Prabowo Panggil Kepala BIN ke Istana, Bahas Apa?

    Prabowo Panggil Kepala BIN ke Istana, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra mendatangi Istana Negara usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto, Kamis (4/9/2025).

    Saat ditanya awak media terkait agenda pertemuan, Herindra yang tiba pukul 13.00 WIB dan mengenakan batik coklat itu tidak merinci pembahasan khusus.

    “Ya tidak tahu, saya dipanggil presiden,” ujarnya singkat sebelum memasuki kompleks Istana, Kamis (4/9/2025).

    Meski tak mengamini secara langsung, tetapi dia tak menampik bahwa situasi pasca kericuhan menjadi salah satu topik penting yang dilaporkan kepada kepala negara. 

    “Tentunya ada informasi yang harus saya sampaikan kepada presiden. Itu aja,” ucapnya.

    Tak hanya itu, terkait kemungkinan keterlibatan dalang di balik kerusuhan, Herindra menegaskan pihaknya masih melakukan pendalaman.

    “Nanti akan kita selidiki lah ya,” katanya.

    Dia juga meyakinkan masyarakat bahwa kondisi tanah air berangsur stabil.

    “Insyaallah aman, insya Allah aman,” tutur Herindra.

    Sayangnya, saat disinggung soal indikasi makar, dia enggan menjawab secara detail. 

    “Pokoknya akan kita… saya akan menyampaikan informasi yang penting kepada bapak presiden,” ujarnya menambahkan.

    Meski belum gamblang membeberkan hasil intelijen, Herindra menekankan bahwa BIN terus memantau dinamika terkini di lapangan.

    “Situasi belakangan dari intelijen tentu terus kita ikuti,” katanya.

  • Wapres Gibran Digugat Ganti Rugi Rp125 Triliun di PN Jakpus, Begini Detailnya

    Wapres Gibran Digugat Ganti Rugi Rp125 Triliun di PN Jakpus, Begini Detailnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah digugat perdata terkait kerugian senilai Rp125 triliun di PN Jakarta Pusat.

    Gugatan perdata itu teregister dengan nomor 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst pada Jumat (29/8/2025). Gugatan ini juga dibenarkan Jubir II PN Jakpus, Sunoto.

    Sunoto menjelaskan berdasarkan petitum dari penggugat bernama Subhan, gugatan ini berkaitan dengan pencalonan Gibran saat menjadi Cawapres di Pilpres 2024.

    “Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dan seluruh Warga Negara Indonesia sebesar Rp125.000.010.000.000 dan disetorkan ke Kas Negara,” dalam petitum penggugat, dikutip Kamis (4/9/2024).

    Sunoto juga mengemukakan bahwa dalam petitum itu penggugat meminta agar hakim PN Jakarta Pusat menyatakan status Gibran sebagai Wapres 2019-2024 ini tidak sah.

    “Menyatakan Tergugat I [Gibran] tidak sah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029,” dalam dokumen petitum yang sama.

    Di lain sisi, Subhan menyatakan bahwa inti gugatan ini dilayangkan lantaran Gibran dinilai tidak pernah menamatkan sekolah tingkat SMA yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI.

    “Inti gugatannya itu PMH bahwa Gibran tidak memenuhi syarat menjadi wakil presiden karena tidak pernah tamat pendidikan SLTA sederajat di wilayah hukum Republik Indonesia,” ujar Subhan saat dikonfirmasi, Kamis (4/9/2025).

    Berdasarkan profil Gibran di Kpu.go.id, Gibran telah menamatkan sekolah di SDN Mangkubumen Kidul 16 (1993-1999), SMPN 1 Surakarta (1999-2002).

    Kemudian, putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu menjalani sisa pendidikannya di luar negeri mulai dari pendidikan setingkat SMA di Orchid Park Secondary School Singapore (2002-2004. 

    Gibran juga lulus pendidikan di tingkat SMA lainnya yakni di UTS Insearch Sydney (2004-2007). Adapun, Gibran meraih gelar sarjananya di MDIS Singapore (2007-2010).

  • Ini Susunan Lengkap Pimpinan Komisi III, Usai Rusdi Masse Gantikan Ahmad Sahroni

    Ini Susunan Lengkap Pimpinan Komisi III, Usai Rusdi Masse Gantikan Ahmad Sahroni

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menetapkan anggota Fraksi Nasdem, Rusdi Masse Mappassesu, sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Penetapan itu berlangsung dalam rapat Komisi III di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin rapat menyampaikan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Fraksi Nasdem Nomor F-Nasdem 758 tertanggal 29 Agustus 2025. Surat tersebut berisi usulan pergantian anggota di Komisi I dan Komisi III DPR RI.

    “Dengan adanya surat tersebut, pimpinan Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem mengalami perubahan. Saudara Ahmad Sahroni digantikan oleh Saudara Rusdi Masse Mappassesu,” kata Dasco. 

    Dasco kemudian menanyakan persetujuan anggota Komisi III DPR RI yang hadir.

    “Apakah Saudara Rusdi Masse Mappassesu dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI?” tanyanya. Seluruh anggota komisi pun serentak menyatakan setuju. 

    Dengan ketok palu pimpinan rapat, Rusdi Masse resmi menduduki jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Ahmad Sahroni, yang sebelumnya menjabat selama 10 bulan.

    Adapun susunan lengkap pimpinan Komisi III DPR RI setelah penetapan tersebut adalah sebagai berikut:

    Habiburokhman – Ketua (Fraksi Gerindra, Dapil DKI Jakarta I)
    Dede Indra Permana Soediro – Wakil Ketua (Fraksi PDI-P, Dapil Jawa Tengah X)
    Sari Yuliati – Wakil Ketua (Fraksi Golkar, Dapil NTB II)
    Moh. Rano Alfath – Wakil Ketua (Fraksi PKB, Dapil Banten III)
    Rusdi Masse Mappassesu – Wakil Ketua (Fraksi Nasdem)

    Mengakhiri agenda rapat, Dasco menyampaikan apresiasi kepada Ahmad Sahroni atas dedikasi selama menjabat sebagai pimpinan Komisi III.

    “Atas nama pribadi maupun pimpinan dewan, saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ahmad Sahroni yang telah menunjukkan dedikasi selama 10 bulan sebagai pimpinan Komisi III DPR RI, serta selamat kepada Saudara Rusdi Masse Mappassesu atas amanah baru yang diemban,” pungkas Dasco.

  • Profil Rusdi Masse Mappasessu Pengganti Ahmad Sahroni di Pimpinan Komisi III DPR

    Profil Rusdi Masse Mappasessu Pengganti Ahmad Sahroni di Pimpinan Komisi III DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Nama Rusdi Masse Mappasessu atau yang akrab disapa RMS ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem.

    Kiprahnya di dunia politik tak lepas dari kisah perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan sejak merintis dari bawah. Rusdi Masse lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 3 Maret 1973. Karier politiknya dimulai sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) periode 2004–2009. 

    Namun, di tengah masa jabatannya, masyarakat Sidrap mendorongnya maju sebagai bupati. Dukungan tersebut mengantarkan Rusdi menjabat sebagai Bupati Sidrap selama dua periode, yakni 2008–2018.

    Pada 2009, Rusdi bahkan tercatat sebagai bupati termuda di Indonesia, saat usianya baru 35 tahun. Di masa kepemimpinannya, ia dikenal sebagai figur yang dekat dengan anak muda dan pencinta otomotif. Salah satu warisan pembangunannya adalah sirkuit balap motor bertaraf internasional di Sidrap. 

    Tak banyak yang tahu, perjalanan Rusdi di dunia politik dia pelajari secara otodidak. Masa mudanya penuh dengan keterbatasan. Berbekal uang puluhan ribu rupiah, dia merantau ke Jakarta dan sempat bekerja sebagai buruh hingga sopir truk.

    Ketekunan dan kerja keras kemudian membawanya merintis bisnis angkutan pelayaran antarpulau. Dari usaha itulah, Rusdi mulai mengembangkan bisnis ke skala yang lebih besar sebelum akhirnya kembali ke kampung halaman dan meniti karier politik.

    Selama menjabat Bupati Sidrap, Rusdi mengusung prinsip sederhana mengurus rakyat dari hidup sampai matinya. Prinsip itu diwujudkan melalui berbagai program yang langsung dirasakan masyarakat.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kepemimpinannya berhasil menekan angka kemiskinan dan kematian di Sidrap. Bahkan pada 2018, Sidrap tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulawesi Selatan sekaligus memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di provinsi tersebut, bahkan di level nasional.

    Beberapa gebrakan program yang ia jalankan antara lain pendidikan gratis serta pendampingan petani dalam pengelolaan dan produksi beras berbasis teknologi.

    Setelah sukses memimpin daerah, Rusdi terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024 dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III melalui Partai Nasdem.

    Popularitasnya sebagai RMS terus melekat di tengah masyarakat, terutama karena latar belakang hidupnya yang sederhana dan kedekatannya dengan konstituen.

    Kini, kiprah Rusdi Masse berlanjut di Senayan dengan amanah baru sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Dengan pengalaman panjang dan prinsip pengabdian yang ia pegang teguh, publik menanti langkahnya dalam mengawal kerja-kerja legislatif, khususnya di bidang hukum, HAM, dan keamanan.

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menetapkan Russi Masse Mappassesu sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Ahmad Sahroni. Penetapan itu berlangsung dalam rapat Komisi III DPR yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin agenda pelantikan menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah menerima surat dari Fraksi Partai Nasdem Nomor F-Nasdem 758 tertanggal 29 Agustus 2025. Surat tersebut berisi penyampaian pergantian anggota pada Komisi I dan Komisi III DPR RI.

    “Dengan demikian, pimpinan Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem yang sebelumnya dijabat Saudara Ahmad Sahroni, digantikan oleh Saudara Russi Masse Mappassesu,” ujar Dasco dalam rapat.

    Selanjutnya, Dasco menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota Komisi III yang hadir mengenai penetapan tersebut. “Apakah Saudara Russi Masse Mappassesu dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI?” tanyanya.

    Serentak, anggota Komisi III menyatakan persetujuan. “Setuju,” jawab mereka.

    Dengan ketok palu pimpinan rapat, Russi Masse Mappassesu resmi menduduki kursi Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

  • Gantikan Ahmad Sahroni, Russi Masse Resmi Jabat Wakil Ketua Komisi III DPR

    Gantikan Ahmad Sahroni, Russi Masse Resmi Jabat Wakil Ketua Komisi III DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menetapkan Russi Masse Mappassesu sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR menggantikan Ahmad Sahroni.

    Penetapan itu berlangsung dalam rapat Komisi III DPR yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin agenda pelantikan menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah menerima surat dari Fraksi Partai NasDem Nomor F-NasDem 758 tertanggal 29 Agustus 2025. Surat tersebut berisi penyampaian pergantian anggota pada Komisi I dan Komisi III DPR RI.

    “Dengan demikian, pimpinan Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem yang sebelumnya dijabat Saudara Ahmad Sahroni, digantikan oleh Saudara Russi Masse Mappassesu,” ujar Dasco dalam rapat.

    Selanjutnya, Dasco menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota Komisi III yang hadir mengenai penetapan tersebut.

    “Apakah Saudara Russi Masse Mappassesu dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI?” tanyanya.

    Serentak, anggota Komisi III menyatakan persetujuan. “Setuju,” jawab mereka.

    Dengan ketok palu pimpinan rapat, Russi Masse Mappassesu resmi menduduki kursi Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

  • Rektor Unair Peringatkan Elit Politik Agar Menahan Diri saat Keadaan Tidak Kondusif

    Rektor Unair Peringatkan Elit Politik Agar Menahan Diri saat Keadaan Tidak Kondusif

    Bisnis.com, SURABAYA – Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Muhammad Madyan memperingatkan kepada segenap pejabat negara maupun elit politik untuk dapat menjaga tutur katanya, di tengah situasi dan kondisi negara yang saat ini sedang tidak baik-baik saja.

    Madyan menyebut, para elit politik, seperti anggota DPR RI, sudah sepatutnya melontarkan perkataan yang membuat suasana yang hangat kembali mereda. Bukan berbicara tentang hal-hal yang justru akan memancing amarah rakyat.

    “Para elit politik pun juga harus menahan diri agar misalnya masyarakat tidak terpancing,  dengan statement-statement yang mohon maaf, mungkin bisa menyakiti hati masyarakat,” ucap Madyan di Gedung Rektorat Universitas Airlangga, Rabu (3/9/2025).

    Madyan juga menegaskan, peringatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada elit politik. Namun, juga ditujukan kepada para pejabat dan pembesar negeri untuk dapat menjaga lisannya masing-masing.

    “Semua saya harapkan untuk bisa menahan diri ya, menahan diri,” tegasnya.

    Selain itu, dirinya juga meminta kepada segenap mahasiswa dan masyarakat yang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi, untuk dapat mengedepankan cara-cara yang damai dan tidak merugikan banyak pihak.

    “Para demonstran juga harus diharap bisa mengedepankan istilahnya jalan yang tanpa kekerasan,” pungkasnya. 

  • Mahasiswa Trisakti Desak RUU Perampasan Aset hingga Setop Kriminalisasi Aktivis

    Mahasiswa Trisakti Desak RUU Perampasan Aset hingga Setop Kriminalisasi Aktivis

    Bisnis.com, JAKARTA – Perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti, Jili Colin, mendesak DPR mengesahkan RUU perampasan aset hingga berhenti mengkriminalisasi aktivis dan mahasiswa.

    Desakan Colin disampaikan dalam audiensi di gedung DPR, Rabu (3/9/2025). Dia menuntut DPR mengesahkan RUU perampasan aset dalam jangka waktu 30 hari.

    “Saya menuntut untuk bapak-bapak dewan dan pemerintah sekalian untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perapasan Aset sekiranya dalam kurun waktu 30 hari,” tegasnya.

    Desakan ini buntut dari banyaknya korupsi di Indonesia. Dari data yang dia sampaikan, indeks korupsi Indonesia berada di level 22. Jauh dari rata-rata skor internasional sebesar 43.

    Dia menyampaikan semakin rendah indeks korupsi di suatu negara, maka kasus korupsi sangat tinggi. Begitu pun sebaliknya.

    “Saya menuntut bapak-bapak yang terhormat untuk dapat mewakilkan suara-suara kami untuk dapat mempercepat rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Indonesia. Sekiranya [negara] kehilangan sebanyak Rp.
    588 triliun akibat korupsi,” jelasnya

    Dia memaparkan berdasarkan dari KPK tahun 2024 aset recovery rate Indonesia hanya 0,2% dibanding standar internasional 3-5% kalkulasi impact. 

    Menurutnya hasil perampasan dapat membiayai pembangunan 2.940 km jalan tol atau 588.000 unit rumah subsidi

    Selain itu, dia mendesak DPR menuntaskan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis maupun mahasiswa dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. 

    Dia menegaskan bahwa aktivis dan mahasiswa adalah kaum terpelajar, sehingga tidak mungkin melakukan tindakan anarkis.

    “Kami di sini kaum terpelajar mahasiswa-mahasiswi, tidak mungkin pak kami menyuarakan pendapat kami, aspirasi kami keluhan rakyat, jeritan rakyat dengan tindakan-tindakan anarkis,” tegasnya.

    Dia mengatakan aksi anarkis saat demo pekan lalu karena ulah oknum-oknum tidak bertanggung jawab, sehingga mencederai nilai-nilai perjuangan. 

    Adapun dalam audiensi ini dipimpin oleh audiensi ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, dan Wakil DPR Cucun Ahmad Syamsurijal.