Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Perwakilan Mahasiswa Desak Pembebasan Aktivis saat Dialog di Istana Semalam

    Perwakilan Mahasiswa Desak Pembebasan Aktivis saat Dialog di Istana Semalam

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah perwakilan mahasiswa mengunjungi Istana Negara, Kamis (4/9/2025) malam. Mereka menyampaikan berbagai tuntutan, salah satunya pembebasan aktivis yang ditangkap saat demonstrasi pekan lalu.

    Adapun perwakilan pemerintah yang menemui mahasiswa yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.

    Pertemuan ini merupakan agenda lanjutan dari audiensi bersama DPR pada Rabu (3/9/2025).

    Usai berdialog, Ketua Umum DPP GMNI, Risyad mengatakan salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut adalah mendesak pembebasan aktivis di berbagai daerah.

    “Beberapa yang menjadi titik fokus kami adalah bagaimana kawan-kawan aktivis di seluruh daerah dan seluruh kabupaten kota bisa tidak ada yang dilakukan kriminalisasi. Pembebasan aktivis ini tentu menjadi tujuan pokok kami,” katanya, dikutip Jumat (5/9/2025).

    Senada, Ketua Umum HMI, Bagas Kurniawan menegaskan kepada pemerintah agar tidak ada lagi kriminalisasi aktivis. Dia mengajukan pembentukan report atau crisis desk untuk mendata para aktivis yang mengalami kriminalisasi.

    “Baik, jadi kami menambahkan, jadi tadi kami mengusulkan bahwa sebagai langkah konkret untuk tidak ada kriminalisasi dan pembungkaman suara aktivis jadi kita sama-sama membuat report dan crisis desk untuk kita sebagai civil society, khususnya organisasi-organisasi ini mengumpulkan temuan-temuan yang ada di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia,” kata Bagas.

    Bagas mengatakan pemerintah sudah setuju dengan usulan tersebut. Dia berharap pemerintah melakukan perbaikan dan menyerap berbagai aspirasi masyarakat.

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyampaikan tuntutan yang telah disampaikan sudah ditampung oleh pemerintah, kemudian akan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Tentu akan disampaikan Sekretaris Negara, dan akan dilanjutkan tidak hanya ke Bapak Presiden, tapi ke kementerian-kementerian mana yang perlu kita perbaiki, mana yang perlu kita tingkatkan,” jelasnya, seperti dilansir Bisnis.com.

    Dia berharap agar diskusi mahasiswa dengan pemerintah dapat terus berjalan tanpa menunggu kondisi genting seperti saat ini.

  • BEM SI Kerakyatan: Demo Tetap Dilakukan Tunggu Situasi Kondusif

    BEM SI Kerakyatan: Demo Tetap Dilakukan Tunggu Situasi Kondusif

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia (BEM SI) demo akan digelar menunggu kondisi Jakarta kondusif. 

    Koordinator Media Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap mengatakan demo pada Jumat (5/9/2025) belum tentu dilaksanakan karena menunggu kondisi Jakarta.

    Pernyataan itu dia sampaikan usai bertemu berdialog di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/9/2025) malam. Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari audiensi perwakilan mahasiswa di DPR, Rabu (3/9/2025).

    “Jadi untuk demonstrasi mungkin akan kami lakukan, namun akan menunggu waktu yang momen pas pada saat situasi di Jakarta sudah kondusif,” ujarnya.

    Adapun rencana demo yang digelar pada hari ini berkaitan dengan tuntutan 17+8 yang digaungkan sejak beberapa waktu lalu. Seruan aksi demo akan diinformasikan melalui media BEM SI Kerakyatan.

    “Nanti kita akan kabarin di media BEM SI Kerakyatan akan segera kami [kirim] press release,” katanya. 

    Terkait dugaan makar dalam demonstrasi pekan lalu, Pasha menjelaskan BEM SI menentang keras dugaan tersebut karena merugikan psikologi massa yang unjuk rasa.

    Dia menekankan perlu analisis serta bukti konkret untuk membuktikan bahwa makar berkaitan dengan demonstrasi. Baginya unjuk rasa pekan lalu adalah suara rakyat yang harus di dengar para pejabat.

    “Kalau dari BEM SI tentu tidak makar, artinya BEM SI ingin menyerukan suara rakyat dan suara mahasiswa dan tidak ada usaha-usaha makar,” ucapnya. 

  • Hari Ini, Deadline DPR Penuhi 17 Tuntutan, Simak Isinya

    Hari Ini, Deadline DPR Penuhi 17 Tuntutan, Simak Isinya

    Bsnis.com, JAKARTA – Tepat hari ini, Jumat (5/9/2025) adalah deadline DPR untuk menyelesaikan 17 tuntutan yang ditujukan untuk TNI, Polri, sampai Presiden Prabowo Subianto.

    Desakan telah disampaikan masyarakat melalui jejaring media sosial. Terbaru Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Andhyta F Utami, Fathia Izzati, Jerome Polin, serta beberapa influencer lain bersama perwakilan organisasi masyarakat sipil menyerahkan 17+8 tuntutan kepada anggota DPR, Kamis (4/9/2025).

    Penyerahan tuntutan tersebut diterima Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade dan anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka.

    Selain tunjangan anggota dewan, tuntutan juga dipantik dari beberapa sikap anggota dewan yang menuai kontroversi dan tidak pantas. Misalnya Sahroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio yang belakangan menjadi bahan perbincangan publik.

    Wakil Ketua DPR, Sufmi Ahmad Dasco berjanji akan membahas tuntutan tersebut dalam waktu yang singkat dan menjalin komunikasi bersama pemerintah untuk menciptakan kesepakatan.

    “Termasuk yang di dalam 17+8 kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” katanya usai gelar audiensi dengan perwakilan mahasiswa di Komplek Parlemen, Rabu (3/9/2025).

    Adapun isi 17 tuntutan yang harus diselesaikan Jumat (5/9/2025), yakni:

    Tugas Presiden:

    1.⁠ ⁠Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.

    2.⁠ ⁠Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

    Tugas Dewan Perwakilan Rakyat:

    3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).

    4.⁠ ⁠Publikasi transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).

    5.⁠ ⁠Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).

    Tugas Ketua Umum Partai Politik:

    6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

    7.⁠ ⁠Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

    8.⁠ ⁠Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.

    Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

    9.⁠ ⁠Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

    10.⁠ ⁠Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.

    11.⁠ ⁠Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan kekerasan dan melanggar HAM.

    Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)

    12.⁠ ⁠Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.

    13.⁠ ⁠Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

    14.⁠ ⁠Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipi selama krisis demokrasi.

    Tugas Kementerian Sektor Ekonomi.

    15.⁠ ⁠Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.

    16.⁠ ⁠Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

    17.⁠ ⁠Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

    Selain 17 tuntutan, terdapat juga 8 tuntutan yang harus diselesaikan pada 31 Agustus 2026, yaitu:

    1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran

    Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.

    2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

    Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.

    3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

    Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

    4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

    DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.

    5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis

    DPR harus merevisi UU Kepolisian.

    Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

    6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian

    Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.

    7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

    DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangan terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.

    8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan

    Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.

  • Perebutan Ketua BEM UI, Ini Pesan Rektor Heri Hermansyah

    Perebutan Ketua BEM UI, Ini Pesan Rektor Heri Hermansyah

    Bisnis.com, JAKARTA — Universitas Indonesia (UI) buka suara terkait dualitas pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Di media sosial X, ramai dibicarakan tentang dualisme BEM UI ini yang disebut BEM UI Kuning dengan Ketua Zayyid Sulthan Rahman (Atan) dan BEM UI Ungu dengan Ketua Agus Setiawan.

    Rektor Universitas Indonesia Heri Hermansyah mengatakan aturan ikatan keluarga mahasiswa (IKM) UI, ketua BEM merupakan pemenang dari pemilihan raya (Pemira). Dalam Pemira BEM UI, pasangan Agus-Bintang memperoleh suara terbanyak saat pemira yakni mencapai 5116 suara yang kemudian digugat oleh pihak yang kalah yakni Atan-Farrel yang hanya mencapai suara 4260 suara. Di sisi lain, pasangan Rendy-Azzam memperoleh sebanyak 5.040 suara. 

    “Atan Farrel memperoleh suara terkecil, namun sampai sekarang Atan terus mengaku sebagai ketua BEM meski suaranya paling kecil,” tulisnya dalam unggahan instagram pribadi, Jumat (5/9/2025). 

    Dia menegaskan jika Atan-Farrel memperoleh suara tertinggi, maka akan mendapatkan surat keputusan (SK) rektor. Adapun semua ketua lembaga di lingkungan UI diberikan SK rektor. 

    “Farrel pun sekarang sudah lulus. Pemira Iluni (Ikatan Alumni UI) mengalami hal sama, namun Iluni sudah pada dewasa dimana hasil pemira yang jadi pegangan,” katanya.

    Heri mengungkapkan kekisruhan BEM UI bermula dari didudukinya Ketua Umum BEM UI oleh alumni yakni Iqbal selama 2 bulan. Kala itu, Iqbal sudah bukan mahasiswa lagi namun masih menduduki jabatan sebagai Ketum BEM UI. 

    “Iqbal ketahuan sudah jadi alumni saat wisuda Februari kemarin,” ucapnya. 

    Dia berharap hal tersebut tidak terjadi dan terulang kembali ke depannya. Pihaknya mengucapkan terima kasih atas atensi masyarakat. Dia mengajak menjaga kelancaran Pemira BEM UI 2026. 

    “Jangan sampai hal ini terulang lagi seperti kejadian 2025. BEM UI ini sexy, pada klaim menguasai BEM UI. Kalau BEM fakultas tidak semua ramai, bahkan ada beberapa fakultas yang enggak ada calon, diulang, yang akhirnya dimajukan lawan kotak kosong. Kalau BEM UI, ini mungkin ada gold and glory sehingga selalu jadi rebutan. Mari kita jaga demokrasi,” tutur Heri. 

    Untuk diketahui, sejumlah perwakilan mahasiswa dari badan eksekutif mahasiswa melakukan audiensi dengan pimpinan DPR RI di Ruang Abdul Muis, Senayan pada Rabu (3/9/2025). Salah satu perwakilan yang datang dari kalangan mahasiswa dari UI. Hal tersebut menimbulkan keramaian di media sosial X lantaran perwakilan dari UI yakni Agus Setiawan merupakan pimpinan BEM UI Ungu. Warganet X membicarakan terkait dualisme BEM UI, yakni BEM UI Kuning dan Ungu. Selain kepengurusan yang berbeda, BEM UI Ungu didukung oleh pihak rektorat UI.

  • Biografi Lengkap Nadiem Makarim: Lahir, Kuliah, hingga Jejak Karier

    Biografi Lengkap Nadiem Makarim: Lahir, Kuliah, hingga Jejak Karier

    Bisnis.com, JAKARTA – Nama Nadiem Makarim menjadi trending topik setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan eks Mendikbudristek itu dalam kasus dugaan korupsi Chromebook periode 2019-2022.

    Dirdik Jampidsus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup sebelum menetapkan Nadiem sebagai tersangka.

    “Hari ini telah menetapkan tersangka inisial NAM selaku Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2019-2024,” ujar Nurcahyo di Kejagung, Kamis (4/9/2025).

    Biografi Nadiem Makarim: Sekolah dan Perjalanan Karier

    Nadiem lahir di Singapura pada 4 Juli 1984. Putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Alqadrie itu menempuh pendidikan strata satu Hubungan Internasional di Brown University.

    Nadiem menyelesaikan empat tahun pendidikannya di universitas yang berada di Inggris pada 2006, kemudian melanjutkan pendidikannya ke Harvard Business School, Boston, Massachusetts, Amerika Serikat, pada 2009.

    Nadiem mengantongi predikat sebagai Master of Business Administration (MBA) pada 2011. Pada tahun yang sama Nadiem merintis perusahaan yang diberi nama Gojek.

    Namun, sebelum sepenuhnya fokus pada Gojek, pada November 2011, Nadiem pernah bekerja untuk Zalora Indonesia sebagai Managing Director selama 10 bulan.

    Delapan bulan lepas dari Zalora Indonesia, Nadiem bergabung dengan startup penyedia layanan pembayaran non-tunai, Kartuku, menduduki posisi Chief Innovation Officer.

    Pada saat itu Nadiem bertugas dalam mengatur strategi produk, melakukan analisis kesiapan pasar dan menjalin kemitraan strategis dengan para pengecer.

    Nadiem kemudian mundur dari Kartuku pada Maret 2014. Dia memilih fokus mengembangkan Gojek hingga akhirnya startup yang saat itu dikenal dengan aplikasi pemesanan ojek online tersebut resmi meluncur pada Januari 2015.

    Pernah Masuk Bloomberg 50, Ceritanya Ada di Laman Selanjutnya…

  • Janji Bahlil bahwa Golkar akan Respons 17+8 Tuntutan Rakyat secara Proaktif & Terukur

    Janji Bahlil bahwa Golkar akan Respons 17+8 Tuntutan Rakyat secara Proaktif & Terukur

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah dan Partai Golkar menghargai aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil, termasuk dalam paket 17+8 tuntutan rakyat yang saat ini tengah menjadi sorotan publik. 

    “Kami menghargai semua perkembangan aspirasi dari teman-teman mahasiswa, dari masyarakat, sebagai bagian dari kontrol. Negara kita adalah negara demokrasi,” ujar Bahlil usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu pun juga menegaskan bahwa Partai Golkar tidak akan tinggal diam.

    Dia menyebut partainya akan mempelajari secara seksama seluruh poin yang disampaikan dalam tuntutan tersebut dan akan memberikan respons yang proaktif dan terukur.

    “Sudah barang tentu ini bagian dari proses bagaimana kita dorong agar demokrasi ke arah yang lebih baik,” tegas Bahlil.

    Tuntutan rakyat 17+8 sendiri merupakan paket aspirasi yang disampaikan oleh aliansi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil, yang berisi 17 tuntutan utama dan 8 tambahan, mulai dari isu ketenagakerjaan, hukum, HAM, lingkungan, hingga reformasi politik dan pendidikan.

    Berdasarkan dokumen yang beredar luas di media sosial, Tuntutan Rakyat dibagi untuk beberapa target dan tenggat waktu yang berbeda. 17 Tuntutan Rakyat wajib diselesaikan dalam sepekan hingga 5 September 2025 oleh Presiden Prabowo, DPR, ketua umum partai politik, kepolisian, TNI, dan kementerian sektor ekonomi.

    Selanjutnya, masyarakat sipil juga mengajukan daftar 8 Tuntutan kepada seluruh jajaran pemerintahan Republik Indonesia yang harus diselesaikan dalam satu tahun atau hingga 31 Agustus 2026.

  • Adies Kadir Bisa Aktif Jadi DPR Lagi? Begini Respons Bahlil

    Adies Kadir Bisa Aktif Jadi DPR Lagi? Begini Respons Bahlil

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa hingga saat ini status politikus Partai Golkar Adies Kadir masih dinyatakan nonaktif dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

    “Pak Adies, sampai dengan hari ini statusnya nonaktif, dan beliau tidak mendapatkan fasilitas apapun termasuk gaji,” ujar Bahlil saat ditanya soal perkembangan status politikus senior Golkar itu, Kamis (4/9/2025), di kompleks Istana Kepresidenan.

    Kendati demikian, Bahlil yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar enggan menjawab lebih lanjut ketika ditanya apakah partai berlogo beringin itu akan mengajukan Pergantian Antarwaktu (PAW) untuk Adies Kadir. 

    Sebaliknya, dia juga tidak ingin memberikan keterangan, apakah masih memungkinkan Adies kembali aktif sebagai anggota DPR.

    “Saya salat Magrib dulu ya,” demikian Bahlil berkilah saat ditanyai lebih lanjut oleh awak media.

    Sebelumnya, Adies Kadir dinonaktifkan dari posisinya di DPR dan partai menyusul dinamika politik internal dan tekanan publik. Posisinya sebagai anggota dewan dinonaktifkan buntut pernyataan soal tunjangan DPR yang belakangan viral.

    Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari DPP Partai Golkar terkait proses PAW maupun kepastian posisi Adies Kadir di parlemen.

    Sebagai informasi, dalam Peraturan Tata Tertib DPR No. 1/2020 yang merupakan turunan dari UU MD3, tak ada istilah penonaktifan anggota. Sebaliknya, dalam aturan itu, tertuang perihal pemberhentian sementara, pemberhentian pimpinan, dan PAW.

    Dalam aturan tersebut, Pasal 40, pimpinan DPR dapat diberhentikan, salah satunya ialah diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hingga ditarik keanggotaannya sebagai anggota partai politik.

  • Mensos: Pemerintah Beri Santunan untuk Korban Demo, Rp15 Juta untuk Meninggal Dunia

    Mensos: Pemerintah Beri Santunan untuk Korban Demo, Rp15 Juta untuk Meninggal Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi korban konflik sosial yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

    Bantuan ini diberikan sebagai bentuk perhatian negara, sekaligus bagian dari program bansos adaptif Kementerian Sosial. Atau sama dengan korban bencana alam maupun non-alam. 

    “Kalau wafat itu untuk santunan ahli waris sebesar Rp15 juta, untuk luka-luka berat Rp5 juta. Kemudian bisa dibantu lanjutan sesuai assessment, termasuk rehabilitasi sosial maupun pemberdayaan,” ujar Saifullah di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (4/9/2025).

    Berdasarkan data terbaru yang diterima Kemensos, Gus Ipul mengatakan bahwa korban akibat demonstrasi berjumlah 7 orang meninggal dunia dan 9 orang luka berat. 

    Selain itu, dia melanjutkan bahwa tercatat 6 petugas masih menjalani perawatan di rumah sakit.

    “Tentu kita tidak bisa membedakan mana masyarakat, mana petugas. Dua-duanya adalah korban,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa proses penyaluran bantuan sudah mulai dilakukan sejak kemarin. Santunan untuk korban meninggal diserahkan langsung kepada ahli waris, sedangkan korban luka berat akan menerima bantuan secara pribadi.

    “Mulai kemarin sudah, tapi nanti ini akan kita teruskan ke Makassar, Yogyakarta, dan beberapa titik lainnya. Insyaallah akan kita salurkan,” jelasnya.

    Bantuan ini sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Sosial. Saifullah menegaskan, santunan tersebut bukan sekadar soal nilai uang, melainkan bentuk kepedulian negara.

    “Saya mohon jangan dilihat nilainya. Tapi ini bagian dari perhatian, kepedulian, dan kebersamaan pemerintah dengan warga yang kena musibah,” ujarnya.

    Dia juga membuka peluang adanya tambahan bantuan, khususnya untuk korban luka berat yang membutuhkan perawatan lanjutan.

    “Kalau diperlukan penambahan, insyaallah akan kita tambah,” pungkasnya.

  • AHY Dorong Pemerintah dan DPR Buka Dialog untuk Tanggapi Tuntutan 17+8

    AHY Dorong Pemerintah dan DPR Buka Dialog untuk Tanggapi Tuntutan 17+8

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono angkat bicara soal tuntutan “17+8” yang belakangan disuarakan sejumlah elemen masyarakat dalam aksi demonstrasi.

    Menurutnya, tuntutan tersebut memuat sejumlah isu yang dianggap mendesak dan harus direspons dengan terbuka. 

    “17+8, kita ikuti semua. Saya sudah baca satu per satu, yang menjadi aspirasi dari berbagai kalangan terutama mereka yang turun ke jalan kemarin,” kata AHY kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (4/9/2025).

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) itu menekankan pentingnya ruang dialog antara pemerintah, parlemen, dan masyarakat sipil.

    “Tentu dalam kapasitas saya juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, saya mengatakan kalau ada yang memang segera perlu kita duduk bersama, mendengarkan, saya mengapresiasi dialog-dialog yang sudah dibuka dari DPR dan juga pemerintah,” ujarnya.

    AHY menyebut aspirasi yang berkembang meliputi isu ekonomi, hukum, hingga keadilan sosial.

    “Kami sendiri ingin lebih mendengar apa yang diharapkan oleh masyarakat, apakah itu mahasiswa, buruh, dan berbagai kalangan lainnya terhadap berbagai isu,” ucapnya.

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa kanal komunikasi harus tetap terbuka agar solusi bersama bisa ditemukan.

    “Saya menyambut baik jika dialog-dialog itu dibuka dengan baik, salurannya tidak tersumbat, sehingga kita bisa mencari solusinya bersama,” pungkas AHY.

  • Rosan Roeslani Sebut Djarum dan Prajogo Berminat pada Patriot Bond

    Rosan Roeslani Sebut Djarum dan Prajogo Berminat pada Patriot Bond

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani membenarkan bahwa nama besar seperti Prajogo Pangestu dan Grup Djarum menunjukkan minat pada obligasi tersebut.

    “Iya, [mereka] berminat,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (4/9/2025).

    Meskipun tertutup soal proyek infrastruktur, tetapi Rosan memberi bocoran mengenai minat investor dalam instrumen Patriot Bond. Dia menyebut sejumlah konglomerat nasional ikut berpartisipasi.

    “Semua ikut berpartisipasi kok,” ungkapnya.

    Lebih jauh, Rosan belum buka mulut terkait dengan hasil pembahasan proyek giant sea wall dalam kunjungan ke China baru-baru ini, Rosan enggan membeberkan detail. 

    “Nanti ya, nanti aja pas sudah selesai [rapat] aja,” ujarnya kepada wartawan.

    Saat ditanya dengan kemungkinan adanya perjanjian yang dibawa pulang, dia kembali menegaskan akan disampaikan pada waktunya.

    “Ya nanti, nanti aja deh,” pungkas Rosan.