Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Daftar Tunjangan Rumah DPRD di Pulau Jawa, Jabar Paling Tinggi Rp71 Juta per Bulan

    Daftar Tunjangan Rumah DPRD di Pulau Jawa, Jabar Paling Tinggi Rp71 Juta per Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mencabut pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggotanya sesuai dengan tuntutan masyarakat.

    Kendati demikian, tunjangan perumahan tidak hanya didapatkan oleh para anggota DPR, tetapi para pimpinan dan anggota DPRD pun turut mendapatkan hal tersebut.

    Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, Jawa Barat (Jabar) tercatat memberikan tunjangan paling tinggi kepada pimpinan dan anggotanya dari data daftar tunjangan rumah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di beberapa provinsi di Pulau Jawa.

    Aturan pemberian tunjangan perumahan tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 189 Tahun 2021 Tentang 
    Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

    Dalam aturan tersebut, Ketua DPRD Jabar mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp71 juta, Wakil Ketua Rp65 juta, dan Anggota Rp62 juta. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Jawa.

    Sementara itu, anggaran tunjangan perumahan terbesar kedua di Pulau Jawa didapat oleh DPRD DKI Jakarta dengan tunjangan rumah bagi Ketua dan Wakil Ketua masing-masing Rp70 juta, serta Anggota Rp60 juta sesuai dengan yang tertuang di Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 153 Tahun 2017 Tentang Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

    Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan besaran tunjangan perumahan DPRD Jawa Tengah sebesar Rp66,5 juta untuk Ketua, Rp60 juta untuk Wakil, dan Rp39,2 juta untuk Anggota.

    Di sisi lain, DPRD Jawa Timur mendapatkan tunjangan perumahan sebesar Ketua sebesar Rp57,75 juta, Wakil Ketua Rp54,86 juta, dan Anggota Rp49,08 juta sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.

    Untuk tunjangan perumahan DPRD yang paling rendah tercatat diberikan oleh Pemprov Banten yakni Rp38,5 juta untuk Ketua, Rp35 juta untuk Wakil Ketua, dan Rp32,5 juta yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.

    Dengan demikian, Jawa Barat menempati posisi pertama sebagai daerah dengan tunjangan rumah DPRD tertinggi di Jawa, baik untuk Ketua, Wakil Ketua, maupun Anggota.

  • Respons PDIP Usai Prabowo Reshuffle Budi Gunawan dari Menkopolkam

    Respons PDIP Usai Prabowo Reshuffle Budi Gunawan dari Menkopolkam

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan untuk menghormati Presiden Prabowo Subianto yang telah mencopot Budi Gunawan dari jabatan Menkopolkam.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Aria Bima menyatakan pengangkatan maupun pencopotan menteri di kabinet merah putih itu sepenuhnya hak prerogatif presiden.

    “Itu hak prerogatif presiden harus kita hormati,” ujarnya di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Dia juga tidak memungkiri Budi Gunawan alias BG merupakan sosok yang dikenal dekat dengan PDIP. Bahkan, Aria mengakui bahwa partai telah menaruh hormat terhadap eks Kepala BIN itu.

    Namun, hal tersebut tidak memengaruhi sikap PDIP untuk tidak masuk dalam lingkaran eksekutif pemerintahan Prabowo.

    “Ya, secara personal ya [Budi Gunawan dekat dengan PDIP], tapi organisasi kan Ibu [Megawati] sudah jelas. Bahwa PDIP ada di luar pemerintahan,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, pencopotan BG telah sesuai Keputusan Presiden RI No.86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan untuk posisi Menko Polkam, Presiden ke-8 RI belum menunjuk sosok definitif.

    “Untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Nanti akan diumumkan,” ujar Prasetyo, Senin (8/9/2025)

  • Khalid Basalamah Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

    Khalid Basalamah Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA – Pendakwah Khalid Basalamah penuhi panggilan KPK sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024.

    Dari pantauan Bisnis, Khalid tiba pukul 11.04 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Dia mengenakan kemeja dan celana bewarna hitam dengan didampingi tiga pria berjas dan satu pria berkemeja putih.

    “Ini pengulangan karena kemarin kami ada jadwal kajian, jadi belum bisa [hadir pemeriksaan],” kata Khalid, Selasa (9/9/2025).

    Pemilik Travel Uhud Tour itu tidak menjawab ketika ditanya apakah membawa dokumen atau berkas pada pemeriksaan hari ini.

    Dia mengatakan belum mengetahui secara rinci materi pemeriksaan yang akan ditanyakan kepada dirinya.

    Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Khalid Basalamah absen pada jadwal pemanggilan 2 September 2025.

    “Tidak hadir, mas. Ada keperluan lain, mas. Nanti akan dijadwalkan kembali,” kata Budi, Selasa (2/9/2025).

    Di sisi lain, penyidik KPK tengah mengusut dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Kuota haji tambahan 20 ribu yang seharusnya terbagi menjadi 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus.

    KPK telah mencegah Yaqut, Pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur, dan mantan stafsusnya Ishfah Abidal Azis untuk bepergian ke luar negeri dalam 6 bulan ke depan.

    KPK juga menggeledah rumah Yaqut dan menyita barang bukti elektronik (BBE) serta sejumlah dokumen. 

    Tak hanya itu, KPK mengendus adanya jual-beli kuota haji. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan selain kuota khusus dijual sekitar Rp300 juta. Sedangkan kuota haji furoda dijual dengan harga mencapai Rp1 miliar.

    “informasi yang kami terima itu, yang [kuota haji] khusus itu di atas Rp100 jutaan, bahkan Rp200-Rp300 gitu ya. Bahkan ada yang furoda itu hampir menyentuh angka Rp1 M per kuotanya, per orang,” kata Asep, dikutip Rabu (27/8/2025).

    Asep mengatakan selisih dari tarif tersebut kemudian disetorkan travel untuk oknum di Kemeterian Agama mencapai US$2.600 sampai US$7.000 per kuota atau sekitar Rp40,3 juta sampai Rp108 juta.

    “Jadi kalau yang besaran US$2.600 sampai US$7.000 itu untuk kelebihannya yang disetorkan ke Oknum di Kementerian Agama,” jelasnya. 

    Namun, tarif penjualan kuota haji disesuaikan dengan kemampuan jemaah yang berminat. Adapun Asep menjelaskan alasan adanya jemaah yang berminat karena mereka sudah menggelar syukuran si rumahnya dan gengsi jika tidak jadi berangkat.

    “Ya karena mereka sudah, apa namanya, di rumahnya sudah syukuran dan lain-lain. Daripada nggak jadi nih berangkat, bayarlah sama yang bersangkutan. Makanya disitulah, variasi, variatif seperti itu,” tuturnya.

  • Ahmad Dhani Usulkan RUU Anti Flexing saat Rapat dengan Elite Gerindra

    Ahmad Dhani Usulkan RUU Anti Flexing saat Rapat dengan Elite Gerindra

    Bisnis.com, JAKARTA – Musisi sekaligus politisi Partai Gerindra, Ahmad Dhani mengajukan Undang-Undang Anti Flexing saat rapat bersama jajaran Gerindra di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No.IV, Jakarta Selatan,  Senin (8/9/2025) malam.

    Dhani mengusulkan UU tersebut ke Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Dia mengatakan tujuan UU anti flexing agar pejabat publik tidak memamerkan harta kekayaan yang memantik polemik di masyarakat. 

    “Akhirnya tadi saya mengusulkan kepada pimpinan, Bang Dasco bahwa harus ada Undang-Undang anti flexing seperti di China dan Bang Dasco setuju. Mudah-mudahan Komisi I nanti akan menggulirkan Undang-Undang anti flexing,” katanya kepada wartawan, Senin (8/9/2025).

    Usulan ini merupakan arahan dari Prabowo yang meminta kadernya menjaga sikap dan etika sebagai pejabat publik. Hal ini juga disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono. Dia mengatakan Prabowo menginginkan para pejabat fokus untuk menjalankan program-programnya sehingga menyejahterahkan masyarakat.

    “Pertama, bahwa anggota fraksi DPR RI itu harus mawas diri, waspada, menjaga ucapan, menjaga tingkah laku, menjaga juga gaya hidup, agar tidak berlebihan, tidak menyakiti hati masyarakat,” katanya.

    Selain itu, Sugiono menjelaskan dalam pertemuan itu tidak membahas RUU Perampasan Aset sebagaimana yang didesak publik.

    Menurutnya pembahasan ini ditujukan untuk kebutuhan internal partai. Begitu pun terkait perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang tidak menjadi poin pembahasan dalam pertemuan itu.

    “Ini adalah kumpul untuk ke dalam ya, internal. Tidak membahas substansi yang lebih dari apa yang saya sampaikan tadi,” tuturnya.

    Sebagai informasi, pertemuan ini dihadiri elite Gerindra seperti Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi III Habiburokhman.

  • Prabowo Kritik Praktik Intimidasi Negara Kecil: Perdagangan Jadi Senjata Politik

    Prabowo Kritik Praktik Intimidasi Negara Kecil: Perdagangan Jadi Senjata Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti praktik standar ganda dalam politik internasional yang semakin nyata, terutama ketika perdagangan dan keuangan dipakai sebagai senjata politik oleh negara-negara besar.

    Pesan itu dia sampaikan dalam BRICS Leaders Virtual Meeting yang diikuti sejumlah pemimpin dunia, antara lain Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Brazil Lula da Silva, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed AlNahyan, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Menteri Luar Negeri India Jaishhankar yang mewakili PM Narendra Modi, Presiden Mesir Abdel Fattah Elsisi, dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Senin (8/9/2025) malam.

    “Dalam dunia dengan ketidakpastian ini, ada juga double dan bahkan triple standard di mana hukum internasional di setiap hari diabaikan, di mana yang berkuasa adalah yang benar, di mana negara kecil yang kurang berkuasa terintimidasi, di mana perdagangan dan keuangan menjadi senjata, kami menganggap saat ini saatnya BRICS terus berkembang,” ujar Prabowo.

    Menurut Prabowo, kehadiran BRICS tidak hanya penting, tetapi harus menjadi pilar baru dalam menjaga keseimbangan global.

    Dia menyebut Indonesia mendukung penuh setiap langkah yang memperkuat peran BRICS di panggung dunia.

    “Oleh karena itu, BRICS berkembang menjadi pilar kekuatan. Indonesia mendukung keberlanjutan. Kita harus terus bekerja dengan lebih dekat bersama. Kita harus berkonsultasi dengan satu sama lain,” ungkapnya.

    Prabowo juga menekankan pentingnya transparansi dan kerja sama di antara anggota untuk memperkuat posisi BRICS dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik.

    “Kita harus menjaga keterbukaan, kita harus teruskan koordinasi dan kerja sama ini,” lanjutnya.

    Dukungan tersebut, kata Prabowo, sejalan dengan komitmen Indonesia yang siap mempererat hubungan dengan semua anggota BRICS. 

    “Kami mendukung inisiatif-inisiatif yang diambil, kami menghormati kepemimpinan Presiden Lula, dan Indonesia berkomitmen untuk bekerja lebih dekat dengan semua negara BRICS,” tegasnya.

  • Ketua Kadin Kalimantan Timur Tersangka Kasus IUP Bakal Diperiksa KPK Hari Ini

    Ketua Kadin Kalimantan Timur Tersangka Kasus IUP Bakal Diperiksa KPK Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – KPK menjadwalkan pemeriksaan salah satu tersangka dalam kasus dugaan Izin Suap Tambang di Kalimantan Timur TA 2013-2018,  Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Dayang Donna Walfiaries Tania.

    Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025). 

    “Bertempat di Gedung KPK Merah Putih, pada hari Selasa (9/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sdri. DDW, selaku Ketua Kadin Kalimantan Timur,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (9/9/2025).

    Budi menjelaskan penyidik akan memanggil pihak-pihak terkait yang diduga mengetahui perkara tersebut. Detail materi akan disampaikan usai pemeriksaan dilakukan.

    Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan bos tambang di Kalimantan Timur, Rudy Ong Chandra. Dia dikenal sebagai pengusaha tersohor dan menjabat beberapa posisi penting sebagai Komisaris PT Sepiak Jaya Kalimantan Timur, PT Cahaya Bara Kalimantan Timur, PT Bunga Jadi Lestari, dan PT Anugrah Pancaran Bulan. Selain itu, dia juga tercatat sebagai pemegang saham 5 persen di PT Tara Indonusa Coal.

    Adapun perkara dugaan suap IUP ini telah naik ke tahap penyidikan sejak 19 September 2024. Rudy memberikan suap Rp3,5 miliar dalam bentuk Dollar Singapura untuk mengurus 6 IUP. 

    Kemudian yang tersebut diberikan kepada Dayang Donna melalui Iwan Chandra dan Sugeng. KPK telah menetapkan tiga tersangka, yaitu mantan Gubernur Kalimantan Timur alm. Awang Faroek Ishak, Ketua Kadin Kaltim, Dayang Dona, Rudy Ong Chandra.

    Ketiganya telah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 24 September 2024 untuk enam bulan ke depan.

    Rudy pernah mengajukan gugatan praperadilan terkait status tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pada November 2024, hakim menolak gugatan tersebut

    Rudy sempat mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, pada Rabu (13/11/2024), hakim menolak permohonan tersebut.

  • Kebakaran Gedung DPRD Makassar, Prabowo Sebut Aksi Anarkis Sangat Berbahaya

    Kebakaran Gedung DPRD Makassar, Prabowo Sebut Aksi Anarkis Sangat Berbahaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa aksi pembakaran fasilitas umum maupun gedung dalam kerusuhan belakangan ini merupakan ancaman serius yang tidak bisa dibiarkan.

    Dia menilai tindakan semacam itu tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berisiko besar terhadap keselamatan warga.

    “Sekali lagi, gerakan bakar-bakar, di seluruh dunia, ini adalah gerakan yang tergolong sangat membahayakan. Mengancam nyawa orang lain, dan terbukti ada empat orang di Makassar tidak berdosa, yang mati karena kebakaran,” ujar Presiden Prabowo saat berbicara dengan sejumlah media, Sabtu (6/9/2025).

    Dalam hal ini, Prabowo menekankan aparat negara wajib bertindak sesuai prosedur dan menjaga proporsionalitas.

    Dia juga menegaskan bahwa petugas yang melanggar prinsip tersebut harus bertanggung jawab dan tidak luput dari sanksi.

    Lebih lanjut, Prabowo memastikan negara tetap menjamin perlindungan bagi masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai. Namun, dia menegaskan tindakan tegas akan diberikan kepada pihak yang melakukan pembakaran.

    “Ya saya kira itu keharusan, bahwa semua petugas harus bertindak proporsional, dan kalau tidak bertindak proporsional, petugas harus bertanggung jawab. Dan kita sudah buktikan, ada yang ditindak, ada yang diinvestigasi, bahkan kalau tidak salah sudah ada yang diberhentikan. Jadi harus proporsional,” tandas Prabowo.

     

  • Panggil Elite Gerindra Usai Reshuffle, Prabowo Minta Kadernya Tidak Flexing

    Panggil Elite Gerindra Usai Reshuffle, Prabowo Minta Kadernya Tidak Flexing

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil para elite Partai Gerindra ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Salah satu poin pembahasan adalah meminta agar kadernya tidak pamer atau flexing. 

    Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono. Dia menyampaikan arahan Prabowo bertujuan agar tidak menyakiti hati rakyat.

    “Pertama, bahwa anggota fraksi DPR RI itu harus mawas diri, waspada, menjaga ucapan, menjaga tingkah laku, menjaga juga gaya hidup, agar tidak berlebihan, tidak menyakiti hati masyarakat,” kata Sugiono, Senin (8/9/2025) malam.

    Dengan demikian, setiap politisi dapat merepresentasikan hal baik bagi daerah pemilihannya masing-masing.

    Dia mengatakan Prabowo menginginkan para pejabat fokus untuk menjalankan program-programnya sehingga menyejahterakan masyarakat. 

    Selain itu, Sugiono menjelaskan dalam pertemuan itu tidak membahas RUU Perampasan Aset sebagaimana yang didesak publik.

    Menurutnya pembahasan ini ditujukan untuk kebutuhan internal partai. Begitu pun terkait perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang tidak menjadi poin pembahasan dalam pertemuan itu.

    “Ini adalah kumpul untuk ke dalam ya, internal. Tidak membahas substansi yang lebih dari apa yang saya sampaikan tadi,” tuturnya.

    Ketika ditanya terkait pergantian Menpora, Sugiono mengatakan itu hak dari Presiden sehingga dirinya enggan menjawab.

    Sebagai informasi, dari pantauan Bisnis, pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Komisi III Habiburokhman, dan Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani. Pertemuan berlangsung sejak pukul 20.00 WIB.

    Diketahui, Pemanggilan jajaran partai setelah Prabowo mereshuffle menterinya.

  • Prabowo Soroti Standar Ganda Dunia Internasional, Dorong BRICS Jadi Pilar Stabilitas

    Prabowo Soroti Standar Ganda Dunia Internasional, Dorong BRICS Jadi Pilar Stabilitas

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan perlunya BRICS memperkuat perannya di tengah situasi global yang diwarnai praktik standar ganda dan ketidakpastian geopolitik.

    Hal ini dia sampaikan saat menghadiri BRICS Leaders Virtual Meeting bersama para pemimpin negara anggota termasuk Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Brazil Lula da Silva selaku ketua BRICS 2025 Senin (8/9/2025)

    “Indonesia menganggap BRICS sebagai pilar stabilitas dan harapan yang sangat kuat dalam situasi geopolitik internasional saat ini,” kata Prabowo.

    Dalam forum itu, Prabowo menyoroti fenomena standar ganda yang menurutnya semakin sering terjadi. Dia menilai hukum internasional kerap diabaikan dan kekuasaan lebih menentukan daripada kebenaran. 

    “Dalam dunia dengan ketidakpastian ini, ada juga double dan bahkan triple standard di mana hukum internasional di setiap hari diabaikan, di mana yang berkuasa adalah yang benar, di mana negara kecil yang kurang berkuasa terintimidasi, di mana perdagangan dan keuangan menjadi senjata,” ungkapnya.

    Prabowo menekankan BRICS kini memiliki posisi strategis, dengan lebih dari 55% populasi dunia dan kontribusi 40% terhadap GDP global. Menurutnya, kekuatan besar ini harus dimanfaatkan untuk menegakkan keadilan dan memperkuat solidaritas internasional.

    “BRICS sekarang memiliki populasi lebih dari 55% di dunia. Kita memiliki global GDP lebih dari 40%. BRICS memiliki negara dengan ekonomi terbesar, negara terbesar secara populasi, pasar terbesar, negara dengan sumber daya alam terbesar—sumber daya kritis,” jelasnya.

    Dia juga mendukung gagasan Presiden China Xi Jinping terkait pentingnya keterbukaan dan koordinasi antaranggota BRICS.

    “Saya sangat mendukung konsep yang diberikan oleh Presiden China. Kita harus menjaga keterbukaan, kita harus teruskan koordinasi dan kerja sama ini,” ujarnya.

    Di akhir pernyataannya, Prabowo menilai momentum saat ini tepat bagi BRICS untuk menunjukkan peran lebih besar di dunia internasional.

    “Kami mendukung inisiatif-inisiatif yang diambil, kami menghormati kepemimpinan Presiden Lula, dan Indonesia berkomitmen untuk bekerja lebih dekat dengan semua negara BRICS,” pungkasnya.

  • Pakar Ungkap Alasan Prabowo Reshuffle Menteri, Termasuk Sri Mulyani dan Budi Arie

    Pakar Ungkap Alasan Prabowo Reshuffle Menteri, Termasuk Sri Mulyani dan Budi Arie

    Bisnis.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto telah melakukan perombakan atau reshuffle serta melantik menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Senin (8/9/2025). 

    Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai bahwa selama ini beberapa menteri kerap membuat masalah yang telah mencoreng wajah Presiden Prabowo.

    “Misalnya ada menteri yang ketika dikait-kaitkan dengan kasus tertentu kan muncul desakan untuk diganti gitu ya, atau mundur,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Senin (8/9).

    Kemudian, kata Adi, ada juga pernyataan blunder dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding yang mendesak warga bekerja ke luar negeri untuk atas pengangguran di Indonesia.

    “Foto yang terbaru dia misalnya juga main domino viral, itu kan mengonfirmasi ada beberapa catatan-catatan kritis terkait dengan menteri tertentu dan itu akhirnya terkonfirmasi dengan reshuffle ini,” katanya.

    Sementara itu, dia menilai Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo di-reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto karena dinilai tidak mampu mendorong atlet olahraga bulutangkis agar memiliki prestasi di dunia internasional.

    “Kalau Pak Dito misalnya kinerja di bidang olahraga kan dinilai tidak terlalu perform, misalnya ada olahraga unggulan seperti bulutangkis yang selama ini telah menjadi anggaran Indonesia di dunia internasional kan tidak bisa bicara banyak beberapa tahun belakangan ini,” ujarnya.

    Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani dicopot karena tidak memiliki solusi atas berbagai persoalan ekonomi nasional, di mana angka pengangguran, kemiskinan terus merangkak naik.

    Ditambah lagi ada pernyataan Sri Mulyani yang menyebut bahwa guru dianggap jadi beban negara selama ini. 

    “Sri Mulyani tidak punya mitigasi atau solusi di tengah struggle ekonomi di Indonesia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi, PHK, pengangguran, kemiskinan, dan dikaitkan dengan bagaimana kemarin misalnya ada pernyataan yang mengatakan bahwa guru itu dianggap sebagai beban negara, meski pernyataannya tidak eksplisit semacam itu,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai pergantian atau reshuffle Menteri Keuangan di kabinet Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar rotasi teknokrat, melainkan sarat dengan kepentingan politik.

    “Pasar membaca sinyal politik lebih kuat ketimbang figur personal. Kita lihat IHSG hanya terkoreksi tipis dan rupiah bergerak melemah terbatas, artinya investor tidak panik. Tetapi jelas menunggu bukti: apakah Purbaya mampu menjaga konsistensi fiskal atau justru menjadi eksekutor agenda belanja besar yang berisiko menggerus kredibilitas?” ujar Rizal kepada Bisnis, Senin (8/9/2025).

    Menurutnya, pasar saat ini sangat sensitif terhadap arah kebijakan fiskal, terutama di tengah beban bunga utang yang sudah menembus Rp550 triliun serta potensi pelebaran defisit. 

    Dia melanjutkan bahwa jika Menteri Keuangan baru dianggap hanya menjalankan kehendak politik tanpa memperhatikan kapasitas fiskal, maka risiko capital outflow bisa meningkat. 

    “Investor asing akan cepat menghukum, baik lewat pelepasan SBN maupun tekanan di pasar valas. Jadi, efek ke pasar pada tahap awal memang tenang, tetapi underlying risk-nya besar. Bila langkah Menkeu baru tidak segera memberi sinyal disiplin dan transparansi, koreksi pasar bisa berubah menjadi eksodus modal,” tegasnya.

    Rizal menambahkan, secara teknis tidak ada kondisi darurat fiskal yang menuntut pergantian Menkeu dilakukan mendesak. Defisit APBN masih terkendali, rasio utang relatif aman, dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.

    Namun jika dari perspektif politik-ekonomi, langkah ini lebih untuk menyelaraskan strategi fiskal dengan visi politik Presiden Prabowo.

    “Bu Sri Mulyani dikenal ketat dalam disiplin anggaran, sementara Presiden menginginkan percepatan belanja negara untuk program prioritas. Dalam konteks inilah pergantian dilakukan, agar ada figur yang dianggap mampu menjalankan belanja ekspansif tanpa terlalu menghambat agenda politik pemerintah,” jelasnya.