Category: Bisnis.com Nasional

  • Sjafrie Sjamsoeddin Janji Jaga Negara, Meski Rangkap Jabatan Menkopolkam Ad Interim

    Sjafrie Sjamsoeddin Janji Jaga Negara, Meski Rangkap Jabatan Menkopolkam Ad Interim

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin resmi merangkap jabatan sebagai Menkopolkam Ad Interim. Dia berjanji akan meningkatkan kinerja sebagai Menkopolkam Ad Interim, meski mengemban dua jabatan sekaligus.

    Dia mengatakan sudah terbiasa menduduki berbagai posisi seperti menjadi Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dan Ketua Tim Pengarahan Penertiban Kawasan Hutan.

    “Saya menggarisbawahi bahwa peran, tugas, dan fungsi para deputi kementerian koordinator akan saya tingkatkan dan para deputilah yang akan menjalankan tugasnya sehari-hari baik di dalam menjalankan tugas koordinasi dan juga menjalankan tugas sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga yang mempunyai hal-hal permasalahan yang bisa diselesaikan,” katanya dikutip akun YouTube Kemenko Polkam, Selasa (9/9/2025).

    Jika dibutuhkan sinkronisasi antar lembaga dan kementerian, Sjafrie mengaku siap melakukan pertimbangan-pertimbangan yang berlaku.

    Di hari pertama bekerja, dia menegaskan kepada jajaran di Kemenkopolkam untuk fokus bekerja, disiplin, dan menjalankan tugas secara efektif serta efisien.

    Walaupun merangkap jabatan, dia menjamin keamanan negara tetap terjaga sebagai sikap atas polemik yang terjadi di masyarakat belakangan ini.

    “Selaku Ketua Dewan Pertahanan Nasional, saya menjamin bahwa wilayah nasional dalam keadaan aman,” jelasnya.

    Adapun, dia mengaku belum menjalin komunikasi dengan mantan Menkopolkam Budi Gunawan.

    “Ini hari pertama saya masuk di kantor Menkopolkam dan ini juga hari pertama saya memberikan arahan yang sebelumnya saya baru saja menerima surat penegasan sebagai Menkopolkam. Jadi saya belum melakukan komunikasi apa-apa,” terangnya.

  • Datangi Cikeas, Gibran Sungkem dan Beri Ucapan Selamat Ulang Tahun ke SBY

    Datangi Cikeas, Gibran Sungkem dan Beri Ucapan Selamat Ulang Tahun ke SBY

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke rumah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor Jawa Barat.

    Kedatangan Gibran bersama istrinya Selvi Gibran Rakabuming itu untuk mengucapkan selamat ulang tahun sekaligus silaturahmi hangat dan berbincang ringan dengan SBY. 

    Gibran mengenakan batik coklat celana hitam, sementara Selvi mengenakan batik berwarna merah muda. Keduanya disambut langsung oleh SBY di kediaman pribadi SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

    Berdasarkan keterangan Setwapres lewat Instagram @setwapres.ri, Wapres Gibran mendapatkan banyak nasihat dari SBY selama kunjungan tersebut. Gibran juga mendoakan SBY agar senantiasa diberi kesehatan dan panjang umur.

    “Kebersamaan lintas generasi pemimpin bangsa menjadi pengingat pentingnya menjaga persaudaraan dan saling menghargai demi Indonesia yang lebih baik,” tulis akun @setwapres.ri yang dikutip Selasa (9/9/2025).

    Usai diajak berkeliling dan diberi nasihat oleh SBY, Wapres Gibran pun langsung sungkem kepada SBY sembari pamit pulang bersama Selvi Gibran Rakabuming.

  • Wapres Gibran Temui SBY di Cikeas, Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-76

    Wapres Gibran Temui SBY di Cikeas, Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-76

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengamini bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat menyambangi kediaman Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Puri Cikeas, Bogor, Selasa (9/9/2025).

    Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka menyampaikan langsung ucapan selamat ulang tahun kepada SBY yang genap berusia 76 tahun.

    “Oh iya, tadi beliau datang ke Cikeas menyampaikan ucapan ulang tahun karena Pak SBY hari ini berusia 76 tahun. Tentunya menyampaikan secara langsung dan mendoakan yang baik-baik,” kata AHY usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.

    Saat ditanya apakah ada pembahasan lain dalam pertemuan Gibran dengan SBY, pria yang menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) itu menyebut pertemuan berlangsung sederhana.

    “Saya kira biasa-biasa saja. Kalau soal minta wejangan, saya tidak tahu karena saya tidak ikut di pertemuan itu. Tapi yang jelas, pasti selalu mendiskusikan juga tentang bangsa. Kita ingin Indonesia semakin baik, kondisinya, ekonominya, dan kita terus kawal pembangunan yang dijalankan pemerintahan yang dikomandoi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto,” pungkas AHY.

    Tanggal 9 September 2025 adalah perayaan ulang tahun Susilo Bambang Yudhoyono yang ke 76 tahun. SBY adalah presiden keenam Indonesia pada periode 2004-2014.

    SBY adalah pensiunan jenderal tentara sekaligus politikus. Saat menjabat sebagai presiden Indonesia, SBY diusung oleh partai Demokrat.

  • Presiden Prabowo Minta Program Pangan Dipercepat, Jangan Terhambat Administrasi

    Presiden Prabowo Minta Program Pangan Dipercepat, Jangan Terhambat Administrasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh program pangan dipercepat tanpa hambatan birokrasi.

    Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, usai menghadiri rapat terbatas (Ratas) yang dipimpin langsung Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    “Arahan beliau semua program harus dipercepat pelaksanaannya, tidak boleh ada hambatan dengan alasan kertas. Artinya alasan itu aturan lah apa gitu ya, antara lain misalnya pangan, pangan apapun harus segera dilaksanakan,” kata Zulhas.

    Dia menjelaskan, program pangan akan ditempuh melalui dua jalur: optimalisasi produksi yang sudah ada, serta pembukaan lahan baru. Beberapa kawasan yang masuk dalam rencana pembangunan sawah baru antara lain Wanan di Kalimantan, Sumatera Selatan, dan wilayah lainnya.

    “Di Wanan tadi, sudah dibangun jalan pelabuhan sudah hampir jadi, tetapi kita akan segera menyelesaikan soal tata ruangnya. Kan itu ada kawasan sudah ada tata ruang, untuk segera kita akan selesaikan percepatan perubahan fungsinya,” jelasnya.

    Selain pembukaan lahan, pemerintah juga mendorong percepatan program Koperasi Desa Merah Putih agar dapat berjalan optimal sebelum akhir tahun.

    Di sektor kelautan, program pembangunan 100 desa nelayan ditargetkan selesai tahun ini, sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan berbasis protein.

    “Menteri Kelautan dan Perikanan akan membangun 20.000 tambak, itu juga diminta untuk dipercepat tahun ini, dan tahun depan harus bisa diselesaikan 20.000 dulu dari target 70.000 hektar,” paparnya.

    Dalam rapat terbatas tersebut, dia mengatakan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) juga hadir untuk memastikan dukungan pendanaan dan sinkronisasi lintas kementerian.

    “Sehingga bisa didengar langsung oleh Kementerian Keuangan, sehingga ini bisa sinkron ya dan bisa cepat dilaksanakan,” pungkas Zulhas.

  • BPI Danantara Tinjau Rencana Pembangunan Kampung Haji di Mekah

    BPI Danantara Tinjau Rencana Pembangunan Kampung Haji di Mekah

    Bisnis.com, JAKARTA — Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria mengungkapkan bahwa pihaknya tengah meninjau rencana pembangunan Kampung Haji di Mekah.

    Dony menjelaskan, peninjauan langsung saat ini dilakukan oleh Chairman BPI Danantara Rosan Roeslani, yang sedang berada di Arab Saudi. Hal itu disampaikan usai dirinya bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    “Pak Rosan lagi ke sana,” kata Dony saat ditanya mengenai progres program tersebut.

    Menurutnya, tujuan utama peninjauan adalah memastikan lokasi yang tepat untuk pembangunan fasilitas tersebut.

    “Lokasi pastinya ya kan bagus ya buat kita kalau ada tamu haji. Ini salah satu program yang bagus biar ke depan jemaah haji kita lebih bagus fasilitasnya,” ujarnya.

    Dia menambahkan, program ini digadang menjadi salah satu unggulan dan diharapkan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

    Meski begitu, BPI Danantara belum merinci target penyelesaian maupun model kerja sama yang akan digunakan dalam pembangunan Kampung Haji. Namun, langkah awal peninjauan lokasi disebut menjadi bagian penting untuk memastikan kualitas pelayanan jamaah haji Indonesia di masa mendatang.

    “Hari ini Pak Rosan lagi di Mekah untuk melihat lokasi yang akan kita tentukan. Nah ini program unggulan lah ya dan tentu diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Dony.

  • Bahlil Belum Bahas Calon Sekjen Golkar Pengganti Adies Kadir

    Bahlil Belum Bahas Calon Sekjen Golkar Pengganti Adies Kadir

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, angkat bicara soal siapa yang akan menggantikan Adies Kadir setelah diberhentikan dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal partai. 

    Dia menegaskan hingga kini partai masih melakukan pembahasan internal partai berlogo beringin tersebut. 

    “Belum, belum, lagi dibahas ya [pengganti Adies Kadir],” kata Bahlil saat ditemui wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/9/2025). 

    Ketika ditanya apakah Adies Kadir juga akan dikenakan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari kursi DPR, Bahlil tidak memberikan jawaban pasti.

    “Nanti kita lihat ya,” ujarnya singkat.

    Sebelumnya, Adies Kadir dinonaktifkan dari posisinya di DPR dan partai menyusul dinamika politik internal dan tekanan publik. Posisinya sebagai anggota dewan dinonaktifkan buntut pernyataan soal tunjangan DPR yang belakangan viral.

    Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari DPP Partai Golkar terkait proses PAW maupun kepastian posisi Adies Kadir di parlemen.

    Sebagai informasi, dalam Peraturan Tata Tertib DPR No. 1/2020 yang merupakan turunan dari UU MD3, tak ada istilah penonaktifan anggota. Sebaliknya, dalam aturan itu, tertuang perihal pemberhentian sementara, pemberhentian pimpinan, dan PAW.

    Dalam aturan tersebut, Pasal 40, pimpinan DPR dapat diberhentikan, salah satunya ialah diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hingga ditarik keanggotaannya sebagai anggota partai politik.

  • Laras Faizati Ajukan Restorative Justice Terkait Kasus Penghasutan Bakar Mabes Polri

    Laras Faizati Ajukan Restorative Justice Terkait Kasus Penghasutan Bakar Mabes Polri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kubu Laras Faizati mengajukan permohonan restorative justice (RJ) terkait kasus dugaan penghasutan untuk membakar Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan.

    Pengacara Laras, Abdul Gafur Sangadji mengatakan permohonan ini diajukan usai Menko Kumham Imipas, Yusril membuka peluang RJ dalam kasus terkait dengan demo akhir Agustus.

    “Secara resmi kami hari ini ingin mengajukan permohonan restorative justice atau penyelesaian perkara pidana secara restorative secara keadilan restoratif,” ujar Abdul di Bareskrim Polri, Selasa (9/9/2025).

    Dia menegaskan bahwa unggahan kliennya yang dipersoalkan oleh kepolisian terkait penghasutan pembakaran Gedung Mabes Polri tidak memengaruhi massa aksi.

    Di samping itu, Abdul juga mengemukakan, Laras telah menyampaikan permohonan maaf kepada Mabes Polri atas postingannya yang dinilai menghasut massa membakar Mabes Polri.

    “Itu tidak ada maksud untuk menyuruh atau memprovokasi masyarakat Indonesia supaya membakar gedung Mabes Polri, itu sama sekali tidak ada niatan seperti itu,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, dugaan penghasutan atau provokasi itu dilakukan melalui akun Instagram @Larasfaizati. Akun tersebut memiliki 4.008 pengikut.

    Konten penghasutan itu dibuat di gedung kantor tempat Laras bekerja yang berada tepat di sebelah Mabes Polri, Jakarta Selatan.

    Berikut ini tulisan Laras yang dinilai telah menghasut pembakaran di Gedung Mabes Polri:

    “When your office is right next to the National Police Headquarters, please burn this building down and get them all yall. I wish I could help throw some stones but my mom wants me home. Sending strength to all protesters!!,” tulis Laras dalam unggahannya.

    Atas perbuatannya itu, Laras dipersangkakan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE nomor 1 tahun 2024 dan Pasal 160 KUHP dan Pasal 161 ayat (1) KUHP.

  • PDIP Ogah Masuk Jajaran Eksekutif Pemerintah Prabowo Usai Reshuffle

    PDIP Ogah Masuk Jajaran Eksekutif Pemerintah Prabowo Usai Reshuffle

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan sikap untuk tidak mengambil slot kosong jabatan menteri dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Aria Bima mengatakan bahwa partai tidak akan ikut campur terhadap kebijakan presiden dalam lingkup eksekutif.

    “Jadi kalau hal yang sifatnya praktis, taktis pemerintahan lingkup eksekutif, ya kita tidak dalam wilayah di dalam menentukan atau memberi masukan hal yang menyangkut orang,” ujar Aria di kompleks Parlemen, Selasa (9/9/20259.

    Dia menambahkan, pihaknya justru akan mengambil sikap berbeda apabila kaitannya dengan kebijakan strategis yang menyangkut hak hajat orang banyak.

    Dalam hal ini, kata Aria, pihaknya bakal mengkritisi termasuk memberikan masukan terhadap kebijakan Prabowo tersebut.

    “Hal yang menyangkut besar. Kalau ada hal yang tidak mengarah ke situ kita akan menjadi mitra kritis. Cara berpikirnya kan begitu ya,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Prabowo resmi melakukan reshuffle dan pengangkatan menteri baru dalam kabinet merah putih. Perinciannya, Purbaya Yudhi Sadewa selaku Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.

    Selanjutnya, Mukhtaruddin selaku Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI menggantikan Abdul Kadir Karding dan Fery Joko sebagai Menteri Koperasi menggeser posisi Budi Arie.

    Sementara itu, Menkopolkam Budi Gunawan dan Menpora Dito Ariotedjo telah diberhentikan dari jabatannya. Namun, pengganti keduanya masih belum ditunjuk Prabowo.

    Adapun, khusus posisi Menkopolkam saat ini dirangkap oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Di samping itu, Prabowo juga telah menunjuk Muchamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar untuk mengisi jabatan menteri baru yakni Menteri Haji dan Umrah dan Wamen Haji dan Umrah.

  • Raja Juli Minta Maaf Usai Foto Main Domino Bareng Pembalak Liar Viral di Medsos

    Raja Juli Minta Maaf Usai Foto Main Domino Bareng Pembalak Liar Viral di Medsos

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memberikan klarifikasi terkait foto dirinya yang sempat beredar saat bermain domino dengan pengusaha pembalakan liar hutan di sebuah posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).

    Dia menegaskan kehadirannya di lokasi tersebut semula hanya untuk bersilaturahmi, bukan sengaja untuk bermain domino dengan para pembalak liar. 

    “Secara pribadi saya tidak punya penjelasan lain, kecuali yang memang saya sampaikan di rilis saya ketika itu, dan itu juga diperkuat oleh Mas Karding. Saya datang ke tempat beliau, ngobrol hampir tiga jam, setelah itu saya mau keluar dan ada orang yang memang sedang bermain domino,” katanya kepada wartawan di Istana, Selasa (9/9/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan saat berada di posko KKSS, dirinya sempat ditawari untuk ikut bermain setelah hendak pulang.

    “Banyak, ada 20-30 orang di posko KKSS. Jadi saya dari toilet mau pulang, terus di ‘main dulu’. Mereka sedang main, karena Mas Karding ada di situ, dua orang berdiri, saya duduk di sana. Dan saya cuma main dua kali, setelah itu saya pulang,” ujarnya. 

    Politisi PSI itu juga menegaskan tidak mengetahui status orang-orang yang berada di kiri dan kanan saat dirinya ikut bermain. Kendati demikian, ia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas kegaduhan yang muncul akibat beredarnya foto tersebut.

    “Namun demikian, dari hati yang terdalam, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Pak Presiden Prabowo, kepada Komisi IV mitra saya, dan terutama maaf saya tentu kepada masyarakat Indonesia atas kericuhan yang terjadi karena foto yang beredar tersebut,” ucapnya.

    Ia berharap peristiwa ini menjadi pembelajaran penting baginya untuk lebih berhati-hati dalam bertindak sebagai pejabat publik. 

    “Saya berharap ini menjadi pelajaran bagi saya sebagai pejabat publik untuk lebih hati-hati, lebih aspiratif, lebih mampu membaca sensitivitas masyarakat,” pungkasnya.

  • Bahlil Soal Peluang Kader Golkar Isi Kursi Menpora: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Bahlil Soal Peluang Kader Golkar Isi Kursi Menpora: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, menanggapi pertanyaan mengenai posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.

    Saat ditanya apakah kursi tersebut akan diisi kembali oleh kader Golkar, Bahlil menegaskan hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

    “Itu hak prerogatif bapak presiden,” kata Bahlil kepada wartawan, Selasa (9/9/2025).

    Ketika kembali ditegaskan apakah benar posisi Menpora masih akan diisi oleh perwakilan Golkar, Bahlil mengulangi pernyataan serupa.

    “Itu hak prerogatif bapak presiden,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Presiden Prabowo melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati hingga Fery Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie.

    Reshuffle Kabinet Merah Putih tertuang melalui Keputusan Presiden RI No 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.

    Namun, dari deretan nama yang diambil sumpahnya, dua pos penting yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) masih kosong.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan untuk posisi Menko Polkam, Presiden ke-8 RI belum menunjuk sosok definitif.

    “Untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Nanti akan diumumkan,” ujar Prasetyo usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Senin (8/9/2025).

    Adapun kursi Menpora yang ditinggalkan Dito Ariotedjo, kata Prasetyo, akan diisi kemudian lantaran pejabat yang ditunjuk sedang berada di luar kota.

    “Pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisinya sedang di luar kota, sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi berikutnya,” jelasnya.