Category: Bisnis.com Nasional

  • Mensos: 2.296 Guru Sekolah Rakyat Resmi Diangkat sebagai PPPK

    Mensos: 2.296 Guru Sekolah Rakyat Resmi Diangkat sebagai PPPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan perkembangan terbaru mengenai program Sekolah Rakyat Rintisan yang tengah dibangun pemerintah.

    Dia menegaskan bahwa proses rekrutmen tenaga pendidik telah melalui seleksi ketat, hingga akhirnya 2.296 guru resmi diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    “Sebanyak 3.622 peserta lolos seleksi yang kemudian dilanjutkan tes psikologi, tes bahasa Inggris, dan wawancara oleh para asesor. Pada akhirnya, 2.296 guru telah diangkat sebagai PPPK guru pada Kementerian Sosial,” ujar Saifullah Yusuf di JiExpo Kemayoran, Jumat (22/8/2025).

    Menurut Saifullah, keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama solid antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PAN-RB, Kementerian Agama, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Mensos menyebut seluruh guru yang terpilih sudah menekuni profesinya dan diyakini profesional dalam mengabdi di berbagai titik Sekolah Rakyat. Sementara itu, proses rekrutmen kepala sekolah juga dilakukan dengan seleksi berlapis.

    “Untuk kepala sekolah, mekanismenya melalui penugasan pemerintah daerah. Pertama, Kemendikdasmen merekrut 10 calon kepala sekolah di setiap titik lokasi Sekolah Rakyat, sehingga terjaring 1.000 calon kepala sekolah,” jelasnya.

    Setelah itu, para calon menjalani tes psikologi, tes bahasa Inggris, serta wawancara yang dilakukan tim gabungan dari Kemensos, Kemendikdasmen, KemenPAN-RB, BKN, dan para ahli independen. Dari proses tersebut, akhirnya terpilih 300 calon kepala sekolah terbaik.

    “Seleksi yang kompetitif menghasilkan 155 kepala sekolah yang hari ini bersama kita di hadapan Bapak Presiden,” pungkas Gus Ipul.

  • DPR Sebut Tunjangan Rumah Rp50 Juta Ditentukan Kemenkeu Sejak 2024

    DPR Sebut Tunjangan Rumah Rp50 Juta Ditentukan Kemenkeu Sejak 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR menjelaskan bahwa tunjangan rumah bagi setiap anggota dewan sebesar Rp50 juta yang menuai polemik sebenarnya sudah berlaku sejak Oktober 2024. Anggarannya pun ditentukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan bahwa sebelumnya seluruh anggota DPR mendapatkan fasilitas rumah dinas di Kalibata, Jakarta. Namun, pemerintah memutuskan fasilitas itu dialihkan menjadi tunjangan bulanan sebesar Rp50 juta.

    Rumah dinas yang awalnya ditujukan bagi dinas anggota DPR itu adalah aset milik negara yang dikelola pemerintah.

    “Itu keputusannya pemerintah. DPR tidak mendapatkan perumahan, itu keputusannya pemerintah karena itu fasilitas yang dimiliki oleh negara,” jelas Misbakhun saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Politisi Partai Golkar itu kemudian menyebut bahwa anggota DPR berasal dari Aceh sampai dengan Papua, dan tidak banyak yang memiliki rumah di Jakarta.

    “Tentunya kan negara harus memfasilitasi karena mereka adalah pejabat negara. Ketika negara harus memfasilitasi, kemudian perumahannya ditarik, terus gimana? Disediakan fasilitas perumahan, tapi melalui tunjangan. Diminta mereka menyediakan sendiri,” tuturnya.

    Menurut Misbakhun, tunjangan yang diberikan ke DPR selaku pejabat negara ditentukan dengan standar harga oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu. Hal itu termasuk dengan biaya perjalanan dinas.

    “Itu kan satuan harga DPR naik pesawat apa, itu kan semuanya [yang] menentukan pemerintah. Kunjungan kerja tiga hari, berapa ribu ke Surabaya, ke Medan, ongkosnya kan beda. Itu semuanya, harganya, pemerintah yang menentukan, bukan kami,” ujarnya.

    Perihal polemik besarnya tunjangan perumahan untuk anggota legislatif, Misbakhun menilai seharusnya pertanyaan itu disampaikan kepada pemerintah.

    “Tanyakan sama pemerintah, kenapa satuan harganya begitu. Itu satuan harga yang membuat pemerintah,” tuturnya.

  • Istana Minta Kasus Immanuel Ebenezer Jadi Pembelajaran Anggota Kabinet Merah Putih

    Istana Minta Kasus Immanuel Ebenezer Jadi Pembelajaran Anggota Kabinet Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan mengingatkan kepada anggota Kabinet Merah Putih dan jajaran pemerintahan untuk menjadikan kasus dugaan pidana pemerasan yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dijadikan pembelajaran agar upaya pemberantasan korupsi terus dijalankan.

    “Kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

    Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo Subianto selalu mengingatkan kepada jajaran anggota Kabinet Merah Putih dan jajaran pemerintahannya untuk senantiasa bekerja keras melakukan segala upaya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.

    “Pak Presiden ingin kita semua bekerja keras, berupaya memberantas tindak-tindak pidana korupsi,” jelasnya.

    Selain itu, Presiden Prabowo juga langsung menindaklanjuti kasus yang menimpa Noel, sapaan Immanuel Ebenezer, dengan memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Wamenaker.

    Prabowo menerbitkan Keputusan Presiden pemberhentian Noel hanya beberapa saat setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Bapak Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pemberhentian saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh [hukum] untuk dijalankan sebagaimana mestinya,” kata Prasetyo.

    Untuk diketahui, Immanuel Ebenezer resmi menjadi tersangka kasus pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh KPK. Lembaga antirasuah menyebut bahwa Noel telah melakukan mark up tarif sertifikasi K3 dari yang seharusnya Rp275.000 menjadi Rp6 juta.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa jika uang Rp6 juta tidak diberikan, maka tersangka Noel akan mempersulit, memperlambat, dan bahkan tidak memproses sertifikasi K3 yang diajukan oleh pihak perorangan tersebut.

    Sementara itu, Noel dalam pernyataannya di KPK menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, keluarga, dan rakyat Indonesia. Dia juga mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

    Selain itu, Noel membantah bahwa kasus yang menjeratnya bukan terkait pemerasan. “Intinya kasus saya ini bukanlah kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak jadi narasi yang kotor dan memberatkan saya,” ujar Noel.

  • BREAKING NEWS! Prabowo Pecat Immanuel Ebenezer dari Jabatan Wamenaker Usai Jadi Tersangka KPK

    BREAKING NEWS! Prabowo Pecat Immanuel Ebenezer dari Jabatan Wamenaker Usai Jadi Tersangka KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan atau melakukan pemecatan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dari jabatannya.

    Keputusan ini diambil segera setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Immanuel sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait proses sertifikasi ketenagakerjaan, Jumat (22/8/2025).

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian Immanuel Ebenezer pada sore hari ini.

    “Dalam hal ini ingin menyampaikan berkenaan dengan perkembangan terhadap kasus yang menimpa saudara Immanuel Ebenezer yang pada sore hari ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Baru saja, untuk menindaklanjuti berita tersebut, Bapak Presiden telah menandatangani Keppres tentang pemberhentian saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan,” ujar Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

    Prasetyo menegaskan, pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya perkara tersebut kepada KPK.

    “Selanjutnya kami melanjutkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan pejabat pemerintahan,” tuturnya.

    Dia juga menekankan kembali pesan Presiden Prabowo agar seluruh pejabat negara menjauhi praktik-praktik korupsi. Presiden disebut ingin memberi contoh bahwa pemerintah serius dalam menegakkan integritas.

    “Bapak Presiden benar-benar ingin kita semua bekerja keras, berupaya keras dalam memberantas tindak-tindak pidana korupsi,” kata Prasetyo.

  • Lisa Mariana Akui Terima Uang dari Ridwan Kamil

    Lisa Mariana Akui Terima Uang dari Ridwan Kamil

    Bisnis.com, Jakarta — Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disebut-sebut mengalirkan uang kepada Selebgram Lisa Mariana.

    Hal tersebut disampaikan Lisa Mariana usai diperiksa oleh penyidik KPK dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) di Gedung KPK Jakarta, Jumat 22 Agustus 2025

    Sayangnya, Lisa tidak menjelaskan lebih rinci mengenai aliran uang dari Ridwan Kamil tersebut berasal dari mana, apakah dari hasil korupsi atau uang pribadi. Lisa hanya menegaskan bahwa dirinya terima uang tersebut untuk kebutuhan anaknya.

    “Iya benar ada aliran dana, tapi kan buat anak saya. Saya belum mau sebut berapa nominalnya,” tuturnya.

    Lisa membeberkan pemeriksaan yang telah berlangsung selama 2 jam tersebut hanya mengklarifikasi aliran dana perkara korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

    “Saya gak hitung berapa pertanyaannya, tapi fokus soal aliran dana,” katanya.

    Lisa pun mengaku sudah siap beberkan bukti aliran dana kepada dirinya dari eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan Lisa meminta penyidik KPK agar memeriksa dirinya kembali sebagai saksi.

    “Kita tunggu saja dari KPK kapan mau kirim surat pemanggilan lagi,” ujarnya.

  • Prabowo Targetkan 200 Sekolah Rakyat Beroperasi pada 2026

    Prabowo Targetkan 200 Sekolah Rakyat Beroperasi pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan rakyat dengan menargetkan pembangunan 200 sekolah rakyat pada 2026.

    Hingga Agustus 2025, Kepala negara mengatakan bahwa sudah berdiri 100 sekolah rakyat dan akan bertambah 65 sekolah lagi pada September mendatang.

    “100 sekolah rakyat bertambah 65 sekolah lagi di bulan September. Saya kira ini suatu prestasi luar biasa,” kata Prabowo saat memberikan arahan kepada guru dan Kepala Sekolah Rakyat di JiExpo Kemayoran, Jumat (22/8/2025).

    Prabowo menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa, membebaskan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan. 

    Dia menekankan, sejarah panjang perjuangan bangsa harus menjadi pengingat bahwa hanya dengan pemimpin yang kuat, cakap, dan berkomitmen, Indonesia dapat terbebas dari penjajahan dalam bentuk apapun.

    “Sekolah rakyat ini adalah bagian dari usaha besar kita. Dunia sekarang berlomba-lomba. Karena itu, kita juga harus memperbaiki pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi,” kata Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu pun mengungkapkan apresiasi kepada jajaran kementerian yang mampu mempercepat realisasi program tersebut. Awalnya, dia memperkirakan pembukaan sekolah rakyat baru dapat dimulai pada akhir 2025 atau awal 2026. Namun, dia mengaku kaget lantaran kabinet bergerak cepat sehingga Juli lalu 100 sekolah sudah resmi beroperasi.

    “Terus terang, ini di luar harapan saya. Waktu saya beri arahan Februari lalu, saya kira baru siap Oktober atau November. Ternyata Juli sudah berdiri 100 sekolah, September menjadi 165 [sekolah rakyat]. Ini luar biasa,” tuturnya.

    Prabowo menekankan bahwa target 200 sekolah rakyat pada 2026 bukan sekadar proyek pendidikan, melainkan langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan absolut. 

    Dia menyebutkan, anak-anak penerima manfaat sudah mulai menunjukkan semangat dan rasa percaya diri baru sejak masuk program ini.

    “Kita sudah mulai melihat titik-titik harapan. Anak-anak yang tadinya risau, kini penuh senyum dan percaya diri. Para guru yang bertugas di sekolah rakyat punya tanggung jawab besar: membantu anak-anak ini mengeluarkan keluarganya dari kemiskinan,” ujar Prabowo.

    Lebih jauh, Presiden menegaskan bahwa upaya pendidikan ini sejalan dengan visinya membangun Indonesia sebagai bangsa mandiri, yang mampu menguasai teknologi dan industri sendiri.

    “Kita harus optimis Indonesia bisa punya pabrik mobil, kapal, kereta api, bahkan jam tangan sendiri. Seluruh rakyat harus menikmati kekayaan bangsa, bukan hanya segelintir orang,” tegasnya.

    Di akhir arahannya, Prabowo mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga semangat dan optimisme dalam membangun bangsa.

    “Kalau kalian semangat, saya lebih semangat. Bersama-sama kita bangun Indonesia yang kita cintai ini,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,9 triliun untuk Sekolah Rakyat (SR) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Jumlah tersebut melonjak 255,71% dibandingkan dengan anggaran pada 2025 yang hanya sebesar Rp7 triliun.

    “Anggaran Sekolah Rakyat tahun depan akan mencapai Rp24,9 triliun,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Kenaikan anggaran yang cukup besar ini sesuai dengan pernyataan Sri Mulyani sebelumnya yang menyatakan bahwa anggaran untuk SR pada 2026 akan lebih besar dibandingkan dengan tahun ini.

    Adapun, sebanyak Rp20 triliun digunakan untuk pembangunan 200 SR, sedangkan sisanya Rp4,9 triliun untuk operasional 200 SR.

  • Ini Besaran Gaji Pensiunan PNS 2025

    Ini Besaran Gaji Pensiunan PNS 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Berbeda dengan wirausaha maupun wiraswasta, PNS (Pegawai Negeri Sipil) merupakan profesi yang memiliki jaminan dana pensiun.

    Pada dasarnya, gaji pensiunan PNS merupakan upah yang diperoleh atas pengabdian diri selama bekerja di dinas pemerintahan.

    Pada awal 2025, Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan besaran gaji pensiunan PNS. Penetapannya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024.

    Dalam kebijakan tersebut dinyatakan bahwa rincian gaji pensiunan PNS 2025 diklasifikasikan berdasarkan golongan I-IV.

    Adapun besaran gaji PNS ketika pensiun menurut golongan yang mulai berlaku pada 2025 adalah sebagai berikut:

    Golongan I
    Rincian Gaji Pensiunan

    Golongan Ia
    Rp1.748.100-Rp1.962.200

    Golongan Ib
    Rp1.748.100-Rp2.077.300

    Golongan Ic
    Rp1.748.100-Rp2.165.200

    Golongan Id
    Rp1.748.100-Rp2.256.700

    Golongan II
    Rincian Gaji Pensiunan

    Golongan IIa
    Rp1.748.100-Rp2.833.900

    Golongan IIb
    Rp1.748.100-Rp2.953.800

    Golongan IIc
    Rp1.748.100-Rp3.078.700

    Golongan IId
    Rp1.748.100-Rp3.208.800

    Golongan III
    Rincian Gaji Pensiunan

    Golongan IIIa
    Rp1.748.100-Rp3.558.800

    Golongan IIIb
    Rp1.748.100-Rp3.709.200

    Golongan IIIc
    Rp1.748.100-Rp3.866.100

    Golongan IIId
    Rp1.748.100-Rp4.029.600

    Golongan IV
    Rincian Gaji Pensiunan

    Golongan IVa
    Rp1.748.100-Rp4.200.000

    Golongan IVb
    Rp1.748.100-Rp4.377.800

    Golongan IVc
    Rp1.748.100-Rp4.562.900

    Golongan IVd
    Rp1.748.100-Rp4.755.900

    Golongan IVe
    Rp1.748.100-Rp4.957.100

    Pencairan gaji pensiunan PNS biasanya disalurkan melalui PT Taspen (Persero) setiap bulan yang mulai dijadwalkan kembali pada 1 Juni 2025.

    Bagi pensiunan ASN yang sudah mendapatkan haknya per 1 Mei 2025, proses pencairan gaji ke-13 pensiunan akan langsung disalurkan oleh PT Taspen ke rekening masing-masing.

    Dana akan dikirimkan secara otomatis tanpa pengajuan tambahan terlebih dahulu. Jadi, penerima hanya perlu menunggu pemberitahuan masuknya dana ke rekening sesuai jadwal.

  • Perincian Gaji PNS dari Golongan I hingga IV dan Tunjangannya

    Perincian Gaji PNS dari Golongan I hingga IV dan Tunjangannya

    Artikel ini menjelaskan rincian gaji PNS dari golongan I hingga IV, termasuk tunjangan dan gaji 13. Gaji PNS bervariasi berdasarkan golongan dan tunjangan meliputi tunjangan keluarga, jabatan, kinerja, dan makan.

    Bisnis.com, JAKARTA – Pegawai negeri sipil atau PNS merupakan salah satu pekerjaan yang banyak diminati orang.

    Alasannya karena pekerjaan ini mendapatkan jaminan pensiun bagi karyawannya.

    Selain itu, PNS juga mendapatkan tunjangan-tunjangan lainnya setiap bulan dari pemerintah.

    Dilansir dari laman pegadaian dan DJPB, berikut perincian gaji PNS dari golongan 1 hingga golongan IV beserta tunjangannya.

    Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2024, gaji PNS dibedakan menjadi empat golongan. Berikut pembagiannya:

    Golongan I
    Gaji

    Golongan IA
    Rp1.685.700 – Rp2.522.600

    Golongan IB
    Rp1.840.800 – Rp2.670.700

    Golongan IC
    Rp1.918.700 – Rp2.783.700

    Golongan ID
    Rp1.999.900 – Rp2.901.400

    Golongan II
    Gaji

    Golongan IIA
    Rp2.184.000 – Rp3.643.400

    Golongan IIB
    Rp2.385.000 – Rp3.797.500

    Golongan IIC
    Rp2.485.900 – Rp3.958.200

    Golongan IID
    Rp2.591.100 – Rp4.125.600

    Golongan III
    Gaji

    Golongan IIIA
    Rp2.785.700 – Rp4.575.200

    Golongan IIIB
    Rp2.903.600 – Rp4.768.800

    Golongan IIIC
    Rp3.026.400 – Rp4.970.500

    Golongan IIID
    Rp3.154.400 – Rp5.180.700

    Golongan IV
    Gaji

    Golongan IVA
    Rp3.287.800 – Rp5.399.900

    Golongan IVB
    Rp3.426.900 – Rp5.628.300

    Golongan IVC
    Rp3.571.900 – Rp5.866.400

    Golongan IVD
    Rp3.723.000 – Rp6.114.500

    Golongan IVE
    Rp3.880.400 – Rp6.373.200

    Seperti yang disebutkan sebelumnya, gaji PNS terdiri dari gaji pokok dan beberapa tunjangan. Berikut adalah tunjangan yang termasuk dalam gaji PNS:

    Tunjangan suami/istri: Sebesar 10% dari gaji pokok. Apabila pasangan juga bekerja sebagai PNS, maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satu dengan gaji yang lebih tinggi.
    Tunjangan anak: Sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak. Ketentuan ini berlaku untuk maksimal tiga anak yang belum menikah, belum memiliki penghasilan sendiri, dan berusia di bawah 21 tahun.
    Tunjangan jabatan: Diberikan untuk PNS dengan jabatan struktural sesuai dengan tingkatan eselon berikut:

    Eselon IA: Rp5.500.000
    Eselon IB: Rp4.375.000
    Eselon IIA: Rp3.250.000
    Eselon IIB: Rp2.025.000
    Eselon IIIA: Rp1.260.000
    Eselon IIIB: Rp980.000
    Eselon IVA: Rp540.000
    Eselon IVB: Rp490.000

    Tunjangan kinerja: Nilainya bisa bervariasi tergantung pada kelas jabatan dan instansi.
    Tunjangan makan: Diberikan sesuai hari kerja dan nilainya dibedakan berdasarkan golongan sebagai berikut:

    Golongan I dan II: Rp35.000/hari
    Golongan III: Rp37.000/hari
    Golongan IV: Rp41.000/hari

    Tunjangan umum: Diberikan kepada PNS yang tidak mendapatkan tunjangan jabatan dengan jumlah berikut:

    Golongan I: Rp175.000
    Golongan II: Rp180.000
    Golongan III: Rp185.000
    Golongan IV: Rp190.000

    Bagaimana dengan Gaji 13?

    Gaji 13 merupakan tambahan pendapatan untuk biaya pendidikan anak. Maka dari itu, gaji 13 biasanya diberikan menjelang tahun ajaran baru.

    Setiap tahun, gaji 13 umumnya cair pada bulan Juli hingga Agustus. Gaji 13 tidak dikenai potongan iuran dan/atau potongan lain sesuai dengan perundang-undangan.

    Sumber anggaran gaji 13 bervariasi sehingga membuat komponennya beragam. Adapun gaji 13 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari:

    Gaji pokok.
    Tunjangan keluarga.
    Tunjangan makan.
    Tunjangan jabatan.
    Tunjangan umum.

  • Menko PMK Pratikno, Kasus Kematian Siti Rayya Jadi Alarm Nasional Kesehatan

    Menko PMK Pratikno, Kasus Kematian Siti Rayya Jadi Alarm Nasional Kesehatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa kasus kematian anak bernama Siti Rayya di Sukabumi menjadi peringatan keras atau “alarm nasional” bagi pemerintah. 

    Dia menyebut peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pencegahan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan anak di seluruh Indonesia.

    “Kasus kematian ananda Siti Rayya ini adalah bagi kami menjadi alarm nasional. Alarm nasional yang mengingatkan kita semua untuk bersama-sama mencegah kejadian ini tidak terulang lagi, serta terus meningkatkan kualitas kesehatan anak Indonesia di mana pun berada,” ujar Pratikno saat menghadiri Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat, di Jiexpo Kemayoran, Jumat (22/8/2025).

    Pratikno menjelaskan, sejak Kamis sore (21/8/2025), Kemenko PMK telah menggelar rapat internal, dan pagi harinya dilanjutkan dengan rapat tingkat menteri yang menghadirkan Menteri Kesehatan beserta jajarannya, Kepala BKKBN Wihaji, Dirut BPJS Kesehatan, serta perwakilan Kementerian PUPR. Tim gabungan juga langsung diturunkan ke lapangan untuk meninjau kondisi keluarga korban.

    Hasil temuan awal, kata Pratikno, menunjukkan sejumlah persoalan mendasar di lingkungan tempat tinggal korban, mulai dari sanitasi yang buruk, ketiadaan jamban keluarga, hingga anggota keluarga lain yang menderita penyakit kronis.

    Dia menegaskan pemerintah akan melakukan intervensi untuk memperbaiki kualitas hunian, penyediaan MCK, hingga pemenuhan gizi keluarga. Selain itu, pemerintah juga mengevaluasi prosedur operasional standar (SOP) layanan kesehatan.

    Pratikno menyebut ada kelemahan dalam mekanisme pemberian obat serta rujukan pasien ke rumah sakit.

    “Obat cacing yang seharusnya diberikan langsung kepada anak malah dibawa pulang. Puskesmas pun selama ini hanya memberi surat rujukan, tanpa memastikan pasien benar-benar sampai ke rumah sakit. SOP ini akan diperbaiki,” jelasnya.

    Soal keanggotaan BPJS, Pratikno mengungkap keluarga korban ternyata tidak terdaftar sebagai peserta. Dia menegaskan, mulai sekarang petugas lapangan harus memastikan seluruh warga masuk dalam kepesertaan BPJS, baik melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Kementerian Sosial maupun dengan dukungan dana desa dan APBD. 

    “Dana desa sesuai Permendes bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan, termasuk membayar iuran BPJS, memperbaiki sanitasi, hingga mendukung pencegahan stunting,” katanya.

    Menurut Pratikno, langkah-langkah ini tidak hanya berlaku di Sukabumi, melainkan bersifat nasional. 

    Dia menegaskan pentingnya penguatan peran posyandu, puskesmas, kader keluarga berencana, dan pendamping desa agar dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan kesehatan anak.

    “Sekali lagi, ini bukan hanya kasus di Sukabumi, tapi peringatan untuk seluruh Indonesia. SOP kita perbaiki, program yang ada diaktifkan lebih kuat, agar tidak ada lagi anak Indonesia yang meninggal karena masalah kesehatan dasar,” pungkas Pratikno.

  • Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Gibran Hormati Proses Hukum

    Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Gibran Hormati Proses Hukum

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka angkat bicara terkait isu nasional yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer yang terkena Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK).

    Menjawab pertanyaan wartawan, Gibran menegaskan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

    “Kita hormati proses yang sudah berjalan. Kita hormati independensi KPK,” ujarnya kepada wartawan saat melakukan peninjauan antisipasi bencana di Poso, Jumat (22/8/2025).

    Lebih lanjut, Gibran menegaskan bahwa dirinya selaku pembantu Presiden tetap mendukung penuh komitmen Kepala Negara dalam upaya pemberantasan korupsi.

    “Yang jelas, saya sebagai pembantu Presiden mendukung penuh komitmen dari Bapak Presiden untuk memberantas korupsi di negeri ini,” pungkas Gibran.

    KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Kejadian tersebut membuat geger masyarakat, termasuk pihak Istana Kepresidenan. 

    OTT terhadap Noel, sapaan akrab Immanuel, merupakan pertama kali terjadi di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. 

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan kejelasan konstruksi perkara, status hukum, hingga pihak yang diduga terlibat dalam OTT Immanuel Ebenezer akan disampaikan hari ini, Jumat (22/8/2025).

    “Konstruksi perkara dan kronologi kegiatan tangkap tangan ini akan disampaikan lengkap dalam konferensi pers, insyaallah besok siang,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (21/8/2025).

    Sebagaimana diketahui, Noel terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (20/8/2025) malam. Dia diduga melakukan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di beberapa perusahaan.

    “Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” jelas Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan. 

    Dalam perkara ini, petugas hukum KPK telah mengamankan 22 kendaraan yang terdiri dari 15 mobil dan 7 motor. Selain itu penyidik juga mengamankan 14 orang yang terdiri dari instansi negeri dan swasta. Salah satunya tentu saja Immanuel Ebenezer.