Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Bahlil Siap Mundur Jika Kursi Golkar di DPR Turun Saat Pemilu 2029

    Bahlil Siap Mundur Jika Kursi Golkar di DPR Turun Saat Pemilu 2029

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia siap mengundurkan diri jika gagal menorehkan prestasi di Pemilu 2029. Prestasi yang dimaksud adalah penambahan kursi bagi kader Golkar di DPR RI.

    “Kalau ketua umum partai, kursinya turun, ya mohon maaf. Prestasinya tidak bagus. Dan kalau itu terjadi, saya juga harus tahu diri,” katanya saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu (24/8/2025).

    Bahlil menjelaskan key performance indicator (KPI) seorang ketua umum dan pengurus partai, terletak dari seberapa banyak penambahan kursi.

    Sementara itu, dalam sejarah Golkar pascareformasi, hanya dua sosok ketua umum yang mampu menaikkan jumlah kursi, yakni Akbar Tanjung di tahun 2004 dan Airlangga Hartarto di tahun 2024.

    “Kalau sekarang 102 kursi di DPR RI, maka harus kita naikkan menjadi di atas 102. Berapa-nya? Itu soal lain,” kata Bahlil.

    Menurut dia, semua pihak seharusnya mengakui kesuksesan dari sosok pemimpin partai yang berhasil. Untuk meningkatkan perolehan kursi Golkar sebagai partai politik dan menjadi instrumen politik pemerintah, maka harus mempunyai kreativitas.

    “Kesejahteraan, pemerataan, mewujudkan undang-undang dasar dan Pancasila sebagai bagian penting dalam perjuangan kita,” pesannya.

    Bahlil juga memberikan catatan khusus untuk Golkar Sulteng di bawah kepemimpinan M Arus Abdul Karim. Pada Pemilu 2024, Golkar Sulteng mampu mengantarkan dua kadernya ke DPR RI, serta membawa sembilan kader menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 13 daerah se Sulteng.

    Bahkan, dari kesuksesan itu, Bahlil memberikan diskresi kepada Arus A Karim untuk menjadi Ketua Golkar Sulteng untuk periode ketiga masa bakti 2025-2030. Dia berpesan, konsekuensi dari keputusan itu harus menaikkan jumlah kursi di DPRD kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

    “Golkar ini partai lama. Kita enggak ada untungnya menang tetapi kursi turun. Enggak penting menang, yang penting kursi naik,” katanya menegaskan.

  • Soal Anak Kecil Meninggal Cacingan, Puan Dorong Posyandu & Pemda Proaktif

    Soal Anak Kecil Meninggal Cacingan, Puan Dorong Posyandu & Pemda Proaktif

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani meminta agar posyandu dan pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia proaktif dalam menangani masalah kesehatan menyusul kasus bocah di Sukabumi yang meninggal akibat infeksi cacing gelang. 

    Puan menjelaskan hal itu bisa dilaksanakan mulai dari tingkat RT dan RW untuk meninjau warganya yang membutuhkan layanan kesehatan.

    “Harusnya bisa ketua RT, ketua RW yang ada di wilayah-wilayah tersebut, di desa-desa tersebut untuk bisa meninjau, melihat warganya kalau memang membutuhkan cek kesehatan,” katanya beberapa waktu lalu, dikutip Minggu (24/8/2025).

    Apalagi bagi warga yang memiliki kesulitan ekonomi, dia meminta agar pengurus RT/RW membantu membuatkan BPJS atau melaporkan ke pemerintah daerah.

    “Jadi kita proaktif lah sama-sama untuk mendorong jangan sampai hal ini terulang kembali,” katanya.

    Begitupun mengenai masih minimnya pemerataan bantuan sosial kepada warga yang kurang mampu dan tidak tepat sasaran, Puan mendorong berbagai pihak terkait melakukan evaluasi secara menyeluruh.

    Menurutnya program bantuan sosial harus didapatkan oleh rakyat yang membutuhkan, sehingga kesejahteraan masyarakat terjamin.

    “Nah ini juga menjadi satu hal yang harus kita evaluasi bersama bahwa mungkin masih ada di wilayah-wilayah tertentu yang program-program sosial yang seharusnya didasarkan rakyat yang membutuhkan kemudian belum mendapatkan,” ujarnya.

  • BP Haji Bakal Menjadi Kementerian, Istana: Semoga Pelaksanaan Haji Jauh Lebih Baik

    BP Haji Bakal Menjadi Kementerian, Istana: Semoga Pelaksanaan Haji Jauh Lebih Baik

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) akan ‘naik kelas’ menjadi kementerian. Transformasi ini setelah Komisi VIII bersama pemerintah membahas RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan perubahan BP Haji tengah dimatangkan di DPR dan direncanakan dibahas dalam rapat paripurna, Selasa (26/8/2025).

    Menurutnya perubahan itu diharapkan membawa dampak positif bagi pelaksanaan haji Indonesia ke depannya.

    “Harapannya jelas hanya satu pelaksanaan haji semakin lebih baik lagi,” katanya kepada wartawan, Minggu (24/8/2025).

    Ketika ditanya mengenai apakah akan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) baru, Prasetyo menegaskan presiden akan mengeluarkan aturan tersebut.

    “Pasti,” tegas Prasetyo.

    Adapun alasan pembentukan kementerian baru ini adalah hasil evaluasi pelaksanaan haji tahun lalu yang masih memiliki banyak permasalahan.

    Diketahui, pada Jumat (25/8/2025), Komisi VIII DPR menggelar rapat yang salah satu poin pembahasan adalah perubahan BP Haji menjadi kementerian. 

    Menurut Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang perubahan telah sesuai keinginan DPR RI dan disepakati Panitia Kerja (Panja) RUU Haji.

    Dia mengatakan pembahasan RUU akan terus dipercepat agar bisa diselesaikan. Meski begitu, panja masih belum membahas bab mengenai kelembagaan dan strukturnya.

    “Ya pokoknya strukturnya sampai di situ. Sekali pun di kecamatan butuh, tapi sifatnya sudah fungsional,” jelasnya seperti dilansir Bisnis.com.

    Nantinya, berbagai usulan DPR terhadap RUU ini masih perlu ditinjau dan menunggu tanggapan dari pemerintah lebih lanjut. 

  • BMKG Tegaskan Gempa Tidak Bisa Diprediksi, Ini Alasannya

    BMKG Tegaskan Gempa Tidak Bisa Diprediksi, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono menegaskan para ahli dan para pakar gempa dunia belum bisa memprediksi gempa?

    Menurutnya, para ahli dan pakar gempa di seluruh dunia hingga saat ini BELUM ADA YANG MAMPU MEMPREDIKSI GEMPA SECARA PASTI  dalam arti menentukan kapan, di mana (koordinat), dan berapa besar magnitudonya.

    Yang bisa dilakukan baru sebatas:

    1. Memetakan sumber gempa
    Menentukan daerah rawan gempa (zona subduksi, sesar aktif, megathrust).
    2. Menghitung potensi magnitudo maksimum
    Misalnya Sesar Lembang bisa M~7, Megathrust Mentawai bisa >M8.
    3. Membuat perhitungan probabilitas (forecasting)
    Misalnya peluang terjadinya gempa besar dalam 30 tahun ke depan di suatu zona adalah sekian persen.
    4. Membangun sistem peringatan dini gempa dan tsunami
    Bukan memprediksi gempa, tapi merespons cepat setelah gempa terjadi.

    Kenapa belum bisa diprediksi?
    • Proses patahnya batuan di kedalaman bumi sangat kompleks dan tidak meninggalkan sinyal yang konsisten.
    • Gejala-gejala yang sering dikaitkan dengan “tanda-tanda gempa” (misalnya hewan gelisah, perubahan gas, atau anomali medan magnet) belum terbukti konsisten secara empirik dan belum bisa dijadikan dasar prediksi.

  • BMKG: Gempa Magnitudo 5,8 di Simeulue, Aceh karena Subduksi Megathrust Sumatra

    BMKG: Gempa Magnitudo 5,8 di Simeulue, Aceh karena Subduksi Megathrust Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan gempa bumi tektonik dengan magnitudo 5,8 di wilayah Pantai Barat Daya Simeulue, Aceh, pada Sabtu malam (23/8/2025) pukul 19.24.53 WIB disebabkan oleh aktivitas subduksi pada Megathrust di Sumatra.

    “Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi itu tidak berpotensi tsunami,” kata Direktur Gempa bumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangannya yang diterima di Medan, dikutip dari Antara.

    Hasil analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 2,00° lintang utara dan  96,46° bujur timur. Pusat gempa berlokasi di laut pada jarak 53 kilometer arah tenggara Sinabang, Aceh pada kedalaman 20 km.

    Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya dan hasil analisis mekanisme sumber, BMKG menyebutkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik.

    Gempa bumi tercatat dirasakan di daerah Simeulue dengan skala intensitas IV MMI.

    Gempa juga dirasakan di daerah Nias Utara, Gunung Sitoli, Subulussalam, dan Aceh Selatan dengan skala intensitas III MMI.

    Hingga pukul 19:45 WIB, hasil pemantauan BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan.

    BMKG mengimbau kepada masyarakat daerah terdampak agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa.

    Selain itu, masyarakat diminta memeriksa dan memastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum kembali ke dalam rumah.

    “Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi,” katanya.

  • Gempa Magnitudo 5,8 Guncang Sinabang, Aceh, Tidak Berpotensi Tsunami

    Gempa Magnitudo 5,8 Guncang Sinabang, Aceh, Tidak Berpotensi Tsunami

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi dengan magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Sinabang, Aceh pada Sabtu (23/8/2025),  pukul 19.24 WIB.

    Mengutip akun resmi X (dulu Twitter) BMKG @infoBMKG, gempa berpusat di kedalaman laut 12 km, tepatnya 51 km tenggara Sinabang, Aceh, dengan koordinat 2,03 lintang utara dan 96,52 bujur timur.

    Meski bermagnitudo yang cukup besar, BMKG menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Namun, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.

    Beberapa komentar warga di X menyebutkan bahwa gempa terasa hingga ke Nias, Sumatra Utara.

    #Gempa Mag:5.8, 23-Agu-25 19:24:53 WIB, Lok:2.03 LU,96.52 BT (51 km Tenggara SINABANG-ACEH), Kedlmn:12 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG pic.twitter.com/jltXc4PvU8

    — BMKG (@infoBMKG) August 23, 2025

    Hingga kini belum ada laporan resmi mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut.

    Secara geografis, Indonesia merupakan negara yang termasuk bagian dari lintasan The Pacific Ring of Fire (Cincin Api Pasifik), yaitu suatu lintasan di mana terdapat deretan gunung api, sehingga tidak mengherankan kalau negara yang dilewati cincin api ini terjadi gempa.

  • Menteri Hukum Dorong Penerapan Pungutan Royalti Secara Internasional

    Menteri Hukum Dorong Penerapan Pungutan Royalti Secara Internasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bakal mengampanyekan gagasan Protokol Jakarta ke forum World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa, Swiss.

    Protokol Jakarta merupakan konsep yang menekankan keadilan (benefit fairness) bagi pencipta karya intelektual, baik musisi maupun penerbit, dalam memperoleh royalti dari platform global. Menurut Supratman, regulasi internasional yang kuat diperlukan agar hak-hak pencipta tidak diabaikan oleh perusahaan teknologi lintas negara.

    “WIPO yang beranggotakan sekitar 194 negara, jika kompak dan sepakat, akan mampu menekan platform global agar memberikan benefit fairness terhadap hak cipta, baik itu musik maupun publisher,” ujar Supratman dalam rilisnya, Sabtu (23/8/2025).

    Dalam pertemuan bilateral dengan Minister of Domestic Trade and Cost of Living Malaysia, Datok Armizan bin Mohd. Ali, Menkum menegaskan bahwa sistem pemungutan royalti harus berlaku secara internasional, bukan berbeda-beda antar negara.

    “Saat ini platform global memberikan remunerasi berbeda di setiap negara dalam apresiasi royalti. Kita butuh sistem pungutan yang berlaku secara internasional,” katanya.

    Datok Armizan menyatakan Malaysia memahami sekaligus mendukung gagasan Indonesia tersebut.

    “Malaysia memiliki kesamaan dalam memperjuangkan intellectual property dan juga sistem collecting seperti yang dilakukan di Indonesia,” ujarnya.

  • Rektor UGM Tegaskan Ijazah Jokowi Asli: Kami Punya Bukti Otentik

    Rektor UGM Tegaskan Ijazah Jokowi Asli: Kami Punya Bukti Otentik

    Bisnis.com, JAKARTA – Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali buka suara mengenai polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang dituding tidak asli oleh Roy Suryo.

    Dilansir akun Youtube Universitas Gadjah Mada, Rektor UGM, Ova Emilia menegaskan ijazah Jokowi merupakan dokumen asli yang diterbitkan oleh UGM. 

    “Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada 5 November 1985 dan UGM telah memberikan ijazah sesuai dengan ketentuan yang bersangkutan saat wisuda 19 November 1985,” tegas Ova, dikutip Sabtu (23/8/2025).

    Dia mengatakan UGM memiliki dokumen otentik terkait proses pendidikan Jokowi selama menjadi mahasiswa UGM, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 

    Adapun dokumen tersebut meliputi, proses kuliah selama menempuh sarjana, pendidikan sarjana, Kuliah Kerja Nyata (KKN), hingga wisuda.

    Lebih lanjut, Ova menyampaikan UGM tidak dapat memberikan informasi yang bersifat pribadi kepada publik karena merupakan ketentuan hukum universitas.

    “Sesuai ketentuan hukum, UGM dapat menyampaikan data dan informasi yang bersifat publik dan wajib melindungi data yang bersifat pribadi,” jelasnya.

    Dia menyebut perlindungan data pribadi berlaku bagi seluruh civitas akademika UGM, termasuk para alumni.

    Selain itu, menurutnya keterbukaan informasi terkait ijazah juga sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemegang ijazah yang dalam hal ini Joko Widodo. 

  • Said Iqbal Soroti Kesenjangan Pendapatan: DPR Terima Rp3 Juta per Hari, Buruh Hanya Rp20.000

    Said Iqbal Soroti Kesenjangan Pendapatan: DPR Terima Rp3 Juta per Hari, Buruh Hanya Rp20.000

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyuarakan keprihatinan mendalam atas kesenjangan pendapatan antara anggota DPR dan para pekerja di Indonesia.

    Dalam pernyataannya yang dikutip dari unggahan video pendek di media sosial, Iqbal membandingkan langsung penghasilan anggota legislatif dengan para buruh, khususnya pekerja informal dan sektor jasa.

    Iqbal menyebutkan bahwa total penghasilan anggota DPR RI per bulan mencapai Rp154 juta. Rinciannya terdiri dari tunjangan perumahan sekitar Rp50 juta dan gaji pokok serta tunjangan kesejahteraan lainnya sebesar Rp104 juta. Jika dibagi 30 hari, maka setiap anggota DPR mendapatkan lebih dari Rp3 juta per hari.

    Sebaliknya, nasib buruh dan pekerja informal sangat jauh dari sejahtera. Iqbal mencontohkan buruh outsourcing di Jakarta yang menerima upah minimum sekitar Rp5,2 juta per bulan—setara Rp170 ribu per hari.

    “Pendapatan harian buruh hanya sepersekian dari anggota DPR,” katanya, Sabtu (23/8/2025).

    Lebih memprihatinkan lagi, menurut Iqbal, banyak buruh yang bekerja di koperasi, yayasan, dan sektor jasa hanya menerima Rp1,5 juta per bulan atau sekitar Rp50.000 per hari. Sementara pengemudi ojek online seperti Gojek dan Grab, yang kini semakin banyak jumlahnya, hanya menghasilkan rata-rata Rp600.000 per bulan—sekitar Rp20.000 per hari.

    “Bayangkan, seorang anggota DPR bisa menikmati Rp3 juta lebih per hari, sementara pekerja informal pontang-panting di jalan hanya mengantongi Rp20.000. Padahal, para pekerja inilah yang menopang roda ekonomi bangsa,” tegas Iqbal.

    Dia juga menyoroti sistem ketenagakerjaan yang dinilainya eksploitatif, seperti praktik outsourcing dan kemitraan tanpa perlindungan jaminan sosial.

    Buruh, kata Iqbal, bisa dengan mudah di-PHK tanpa kepastian masa depan. Tak hanya itu, Said Iqbal juga mengkritik sistem pensiun bagi anggota DPR yang dinilai tidak adil.

    “Anggota DPR yang hanya bekerja lima tahun sudah berhak atas uang pensiun seumur hidup. Sementara buruh yang mengabdi puluhan tahun tetap hidup dalam ketidakpastian,” pungkas Said Iqbal.

  • DPR Sebut Danantara Bukan Beban, Melainkan Buat BUMN dan Himbara Gesit

    DPR Sebut Danantara Bukan Beban, Melainkan Buat BUMN dan Himbara Gesit

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, menegaskan pembentukan Danantara justru akan membuat kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika ekonomi.

    Menurut politisi Golkar asal Bali ini, selama ini BUMN cenderung lambat karena terikat birokrasi anggaran yang kaku. Dengan adanya Danantara, dia menilai perbankan Himbara akan lebih leluasa dalam mengambil keputusan strategis.

    “Dengan adanya Danantara, khususnya Himbara diharapkan bisa lebih gesit, atraktif, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi. Kecepatan pengambilan keputusan sangat penting dalam dunia usaha,” jelasnya lewat rilisnya, Sabtu (23/8/2025).

    Dia pun menyoroti pidato Presiden Prabowo Subianto yang kian menyinggung potensi aset Danantara yang mencapai US$1.000 miliar. Dengan estimasi ROI 5%, nilai tambah yang bisa dihasilkan mencapai sekitar Rp800 triliun.

    Menurut Gde, angka ini sangat signifikan dan harus benar-benar dipersiapkan oleh Himbara agar mampu menindaklanjuti arahan Presiden.

    “Apalagi dalam RAPBN sudah disiapkan stimulus untuk menjaga momentum ekonomi nasional,” tambahnya.

    Lebih jauh, dia menilai Danantara dapat menjadi motor baru pemerataan ekonomi di Indonesia.

    “Selama ini keuntungan ekonomi cenderung terkonsentrasi di Jakarta. Dengan adanya Danantara, saya berharap pelaku-pelaku ekonomi baru dari daerah bisa bermunculan sehingga pertumbuhan ekonomi lebih merata,” pungkas Gde.