Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Dasco Tegaskan Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta untuk Setahun, Bukan Sebulan

    Dasco Tegaskan Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta untuk Setahun, Bukan Sebulan

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tunjangan rumah Rp50 juta bagi anggota DPR hanya diberikan untuk satu tahun sejak Oktober 2024-Oktober 2025.

    Dia menuturkan pemberian tunjangan dilakukan secara berkala sejak anggota DPR dilantik dari periode tersebut.

    “Sehingga anggota DPR diberikan setiap bulan dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025, yang mana yang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR,” katanya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Selasa (26/8/2025).

    Setelah Oktober 2025, lanjutnya, anggota DPR tidak lagi mendapatkan tunjangan rumah.

    “Itu akan dipakai untuk selama 5 tahun periode 2024-2029. Jadi saya ulangi bahwa anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya Rp50 juta, dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025,” tegasnya

    Dasco mengatakan pemberian tunjangan yang diangsur karena saat 2024 anggaran belum tersedia.

    “Jadi setiap bulannya Rp50 juga yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama 5 tahun,” jelasnya.

    Dia menyampaikan tunjangan rumah tidak akan masuk daftar anggaran sejak bulan November 2025.

    Menurutnya, penjelasan terkait tunjangan rumah Rp50 juta tidak disampaikan secara detail sehingga menimbulkan polemik di masyarakat luas.

  • Mulai 2026, Penerima Beasiswa LPDP akan Difokuskan Pilih Jurusan STEM

    Mulai 2026, Penerima Beasiswa LPDP akan Difokuskan Pilih Jurusan STEM

    Bisnis.com, JAKARTA – Para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akan diprioritaskan untuk memiih jurusan kuliah di bidang Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) dan AI.

    Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas riset, dan mengoptimalkan beasiswa strategis nasional selaras dengan Asta Cita Presiden.

    Kemdiktisaintek dan LPDP sepakat untuk fokus pada bidang prioritas. Sebanyak 80% beasiswa akan dialokasikan untuk bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), yang dibagi menjadi riset fundamental dan terapan. Beasiswa lainnya akan diarahkan untuk mendukung industrialisasi.

    Mendiktisaintek mengusulkan reformulasi skema beasiswa LPDP ke depan mengacu pada Resource Orchestration Theory (ROT) dengan lima pilar utama:

    1. Search/Selection: menyesuaikan bidang studi dengan delapan industri prioritas nasional (pangan, energi, maritim, kesehatan, digitalisasi, pertahanan, hilirisasi, dan manufaktur maju).

    2. Configuration/Deployment: meningkatkan proporsi penerima beasiswa dari dan untuk perguruan tinggi kelas dunia pada bidang strategis.

    3. Structuring: mengalokasikan beasiswa secara tematik sesuai kebutuhan sektor pembangunan.

    4. Bundling: menyatukan sinergi lulusan LPDP dalam dan luar negeri, serta melibatkan stakeholder industri.

    5. Leveraging: memaksimalkan kontribusi alumni agar pada tahun 2045, 30–40% PDB Indonesia berasal dari sektor-sektor strategis tersebut.

    Dilansir dari laman amikom, LPDP juga akan melakukan penyesuaian aturan baru berupa daftar jurusan dan kampus tujuan yang direkomendasikan.

    Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa penerima beasiswa mendapatkan pendidikan dengan kualitas terbaik di institusi yang memiliki reputasi internasional maupun nasional.

    Berikut aturan terbarunya

    1. Daftar Kampus dalam dan Luar Negeri

    LPDP kini lebih selektif dalam menetapkan daftar kampus tujuan. Aturan terbaru LPDP menyusun daftar kampus yang telah terakreditasi dan memiliki reputasi yang sangat baik, baik di dalam maupun luar negeri. Untuk kampus luar negeri, penekanan diberikan pada universitas-universitas terkemuka yang berada di 100 besar dunia berdasarkan pemeringkatan global. Sementara untuk kampus dalam negeri, daftar yang dirilis mencakup universitas-universitas terbaik yang menjadi pusat keunggulan di bidangnya masing-masing.

    2. Jurusan Spesifik

    Perubahan paling signifikan adalah penetapan jurusan yang lebih spesifik. Aturan baru tidak hanya berfokus pada nama fakultas, melainkan juga pada program studi yang lebih detail. Misalnya, dalam bidang STEM, fokusnya tidak hanya pada “Teknik” secara umum, tetapi lebih ke “Teknik Lingkungan”, “Teknik Elektro dengan spesialisasi energi terbarukan” atau “Ilmu Komputer dengan fokus pada kecerdasan buatan.” Hal ini menuntut calon pendaftar untuk melakukan riset yang lebih mendalam mengenai program studi yang akan diambil.

    Penyesuaian ini menuntut para calon pendaftar untuk lebih cermat dalam memilih program studi dan universitas yang akan dituju. Penting untuk memastikan bahwa pilihan tersebut tidak hanya sesuai dengan minat, tetapi juga selaras dengan prioritas yang ditetapkan dalam aturan baru 2026.

    Dilansir dari laman Kemenko, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjelaskan beasiswa akan dirancang lebih tepat sasaran melalui perluasan program joint degree dan double degree dengan perguruan tinggi luar negeri bereputasi, penentuan jurusan sejak awal sesuai kebutuhan SDM, serta pemberian beasiswa bagi guru bimbingan konseling, guru bahasa Inggris, guru di bidang STEM, kader ulama dan pemuka agama, anak berbakat istimewa, hingga aparatur kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

    Efektivitas pendanaan riset akan ditingkatkan melalui mekanisme single call for research proposal yang melibatkan Kemendiktisaintek, BRIN, dan LPDP.

    Sinergi riset juga diarahkan untuk melibatkan industri melalui skema co-funding guna mempercepat hilirisasi teknologi di bidang-bidang spesifik. Selain itu, skema riset kebudayaan akan disempurnakan agar memberikan kontribusi nyata bagi pelestarian dan pengembangan nilai budaya, yang dapat memperkaya inovasi nasional.

    Hingga tahun 2024, LPDP telah membiayai lebih dari 54.000 beasiswa dan menghasilkan lebih dari 20.800 lulusan, dengan total dana abadi mencapai Rp154,11 triliun. Alokasi tahun 2025 mencakup 4.000 beasiswa luar negeri, dengan proporsi 1/3 program doktor dan 2/3 program magister, diprioritaskan untuk bidang-bidang strategis dan riset hilirisasi industri.

    Rendahnya minat STEM di Indonesia

    Dalam rilis yang diungkap Bappenas beberapa tahun terakhir menunjukkan tren lesunya minat STEM yang konsisten. Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, akademisi, ilmuwan yang berlatar belakang STEM menjadi jauh dari cukup. Sementara itu data yang dimiliki Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mencatat proporsi penerima beasiswa LPDP dari 2013 sampai 2022 menunjukkan ada 47 persen saja yang mengambil studi rumpun STEM.

    Padahal, Indonesia memerlukan talenta STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematic) berkualitas tinggi guna menangani tren kebutuhan global seperti transisi energi, disrupsi digital, pangan, pertahanan, dan lainnya.

    Berbagai sektor strategis tersebut berperan vital dalam mendongkrak produktivitas nasional yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja, kemajuan teknologi, hingga peningkatan kesejahteraan. Masalahnya, masih sedikit minat mahasiswa yang melirik rumpun keilmuan sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).

    Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2023 pernah menyebut bahwa hanya ada 18,47% lulusan STEM di Indonesia. Angka ini masih di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia yang mencapai 37,19%, Singapura dengan 34,30%, dan India dengan 31,41%. Perlu adanya dukungan dan perhatian lebih untuk mengatasi permasalahan sumber daya STEM agar tidak semakin melorot jatuh menjadi krisis.

    Apabila merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dalam Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4 telah menyebut adanya penguatan sains, teknologi, hingga kesehatan. Ini berarti peningkatan literasi STEM sejak pendidikan dasar, hingga pengembangan riset dan inovasi di tingkat perguruan tinggi menjadi urgensi besar.

  • Dino Patti Djalal: Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB Setara Bobot Sejarah Bung Karno

    Dino Patti Djalal: Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB Setara Bobot Sejarah Bung Karno

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 mendatang akan menjadi momen diplomatik bersejarah bagi Indonesia.

    Prabowo dijadwalkan berbicara pada urutan ketiga, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Brasil Lula, dalam forum internasional tahunan tersebut.

    “Ini belum pernah terjadi. Presiden Indonesia bicara nomor tiga di Sidang Umum PBB, itu suatu kehormatan luar biasa. Karena pasti nomor satu Amerika, nomor dua Brasil, dan kali ini Indonesia nomor tiga. Itu artinya seluruh dunia akan memperhatikan, dari utara, selatan, timur, dan barat,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/8/2025).

    Menurut Dino, posisi tersebut menempatkan Indonesia dalam sorotan global di tengah dinamika geopolitik dunia yang ditandai rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok, menguatnya kelompok BRICS, serta melemahnya multilateralisme. 

    Dia menekankan, pidato Prabowo di forum tersebut harus mampu memberikan masukan konstruktif terkait “state of the world” serta arah tata dunia baru. 

    “Sekarang sudah ada konsensus bahwa orde dunia lama sudah selesai. Tapi yang baru belum jelas. Indonesia punya peluang memberi konsep tentang the Next World Order. Itu akan sangat strategis,” jelas pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) tersebut.

    Dino bahkan membandingkan bobot pidato Prabowo di PBB dengan pidato Presiden Sukarno tahun 1960 bertajuk “To Build the World A New”. Bedanya, dia menilai kini posisi negara-negara kekuatan menengah (middle powers) seperti Indonesia, Turki, Korea Selatan, Brasil, dan Afrika Selatan justru semakin menentukan arah perubahan dunia.

    “Konteksnya sama penting dengan pidato Bung Karno, tapi kali ini middle powers sedang naik daun. Jadi pidato Presiden Prabowo berpotensi memberi dampak besar,” ujarnya.

    Dino juga menyebut momentum ini sebagai kesempatan mengembalikan Indonesia ke kancah multilateralisme, setelah pada masa Presiden Joko Widodo, Indonesia dikritik karena tidak pernah menghadiri Sidang Umum PBB.

    “Selama ini kritik kami kepada Presiden Jokowi adalah beliau tidak pernah datang ke PBB, bahkan saat menjadi Ketua G20. Jadi pidato Prabowo nanti bisa jadi penyegar, sekaligus kebangkitan peran Indonesia di diplomasi multilateral,” imbuhnya. 

    Dengan posisi diplomatik yang kuat, mulai dari keanggotaan Indonesia di G20, BRICS, APEC, hingga kedekatan hubungan bilateral dengan negara-negara besar, Dino yakin Prabowo memiliki modal politik yang besar untuk memainkan peran global.

    “Indonesia sekarang tidak menghadapi tekanan besar dari luar. Kita punya kaki di mana-mana, hubungan baik dengan banyak negara kunci, dan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia sedang tinggi. Tantangannya tinggal bagaimana memanfaatkannya,” katanya.

    Dino menegaskan harapan publik Indonesia maupun komunitas internasional kini bertumpu pada pidato Presiden Prabowo di forum PBB tersebut. 

    “Saya optimis, ini akan membuat kita bangga sekaligus meneguhkan Indonesia sebagai pemain penting dalam membentuk tata dunia baru,” pungkasnya.

  • Gibran Tak Dapat Tanda Kehormatan dari Prabowo, Bagaimana dengan Wapres Sebelumnya?

    Gibran Tak Dapat Tanda Kehormatan dari Prabowo, Bagaimana dengan Wapres Sebelumnya?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada ratusan tokoh dalam rangka HUT ke-80 RI di Istana Negara, pada Senin (25/8/2025). 

    Namun, ada momen menarik lantaran dari 141 daftar tokoh yang diberikan tanda jasa oleh Prabowo, nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak termasuk dalam daftar penerima penghargaan tersebut. 

    Ketiadaan nama Gibran dalam daftar menimbulkan pertanyaan publik, apakah seorang wakil presiden memang otomatis mendapat tanda kehormatan dari presiden yang sedang menjabat? 

    Wapres yang Pernah Dapat Tanda Kehormatan 

    Sebagai perbandingan, Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin diketahui juga tidak mendapat tanda kehormatan dari Presiden Ke-7 RI Joko Widodo hingga akhir masa pemerintahannya pada 2024. 

    Memang, sejumlah wakil presiden memang pernah menerima tanda kehormatan dari presiden yang menjabat, baik ketika masih aktif maupun setelah purna tugas. Beberapa diantaranya Mohammad Hatta. Wapres pertama RI ini menerima Bintang Republik Indonesia Adipurna, penghargaan tertinggi negara, atas jasa besar dalam perjuangan kemerdekaan.

    Lalu, Hamzah Haz yang juga merupakan mantan wapres periode 2001–2004 mendapat Bintang Mahaputera Adipradana setelah purna jabatan, sebagai bentuk pengakuan jasa di pemerintahan.

    Tak hanya itu, Boediono juga merupakan Wapres 2009–2014 yang menerima Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas pengabdiannya di bidang ekonomi dan pemerintahan. 

    Terakhir ada Jusuf Kalla (JK) yang dua kali menjabat sebagai wapres (2004–2009 dan 2014–2019) dianugerahi Bintang Republik Indonesia Adipurna oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo pada 2019, usai mengakhiri masa jabatan keduanya.

    Untuk diketahui, pemberian tanda kehormatan kepada seorang wakil presiden tidak bersifat otomatis, melainkan sangat bergantung pada keputusan presiden yang sedang menjabat.

    Kadang diberikan saat masih aktif, tetapi tidak jarang pula baru diberikan setelah masa jabatan berakhir, dengan pertimbangan jasa, politik, dan simbol penghormatan sejarah.

    Dasar Hukum Pemberian Tanda Jasa 

    Adapun, terdapat dasar hukum pemberian gelar dan tanda kehormatan. Pertama, Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang menetapkan bahwa Presiden memiliki kewenangan memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan kepada individu atas jasa luar biasa mereka kepada negara

    Aturan ini membagi penghargaan menjadi tiga jenis utama yaitu “Gelar” yang diberikan untuk pahlawan nasional atau tokoh yang gugur / meninggal karena pengabdian luar biasa. Kedua, ada “Tanda Jasa” yaitu medali kepada yang berjasa dalam bidang tertentu, dan “Tanda Kehormatan” yang mencakup Bintang, Satyalancana, dan Samkaryanugraha

    Ketiga, ada Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2010 sebagai Pelaksana Mengatur detail teknis pelaksanaan dari UU No. 20 Tahun 2009, seperti Persyaratan calon penerima (lampiran riwayat hidup, rekomendasi dari pejabat terkait) serta Tata cara pengajuan dan verifikasi usulan

    Kemudian, ada Peraturan Presiden (Perpres) No. 90 Tahun 2011 yang mengatur hak keuangan dan tunjangan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

    Sehingga, Wakil Presiden tak secara otomatis mendapat gelar atau tanda kehormatan. Sebab, pemberian gelar atau tanda kehormatan sepenuhnya merupakan kebijakan Presiden yang sedang menjabat dan diputuskan berdasarkan pertimbangan seperti usulan atau rekomendasi dari instansi terkait dan hasil pembahasan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormata 

    Meski begitu, Kepala negara tetap bisa memberikan semasa jabatan Wapres atau setelah purna tugas, tergantung konteks dan kebijakan Presiden.

  • Lokasi dan Biaya SIM Keliling Selasa 26 Agustus 2025 di Jakarta

    Lokasi dan Biaya SIM Keliling Selasa 26 Agustus 2025 di Jakarta

    Bisnis.com, Jakarta — Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya membuka pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling di lima lokasi berbeda di wilayah Jakarta pada hari ini Selasa 26 Agustus 2025.

    Melalui akun X resmi @TMCPoldaMetro, layanan SIM Keliling buka pada hari Selasa 26 Agustus 2025 mulai pukul 08.00-14.00 WIB.

    Berikut lima lokasi SIM Keliling di Jakarta yang bisa diakses oleh masyarakat:

    Lobby depan Mall Grand Cakung Jl. Sri Sultan Hamengkubuwono IX No. KM. 25, Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur

    Lobby Utama LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127 RT.01 RW.06, Kel. Mangga Besar, Kec.Taman Sari, Kota Jakarta Barat

    Area Parkir Samping Universitas Trilogi Jl. Duren Tiga Timur RT.06 RW.04, Kel. Pancoran, Kec. Duren Tiga, Kota Jakarta Selatan

    Lobby Selatan Mall Ciputra Jl. Letjen S. Parman RT.11 RW.01, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat

    Area Parkir Kantor Pos Lapangan Banteng Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1, Kel. Pasarbaru, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat

    Catat, layanan SIM keliling ini khusus untuk warga yang ingin perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif. 

    Sementara jika sudah tidak aktif, pemilik SIM hanya bisa mengajukan perpanjangan SIM di layanan Satpas Polda Metro Jaya.

    Biaya resmi perpanjangan SIM A adalah Rp80.000 dan SIM C Rp75.000. Sementara itu, dokumen yang perlu dibawa untuk perpanjangan SIM tersebut yaitu:

    Fotokopi KTP yang masih berlaku

    SIM asli yang masih berlaku

    Bukti pemeriksaan kesehatan

    Bukti tes psikologi

  • Menteri Hukum: Prabowo Belum Kepikiran Beri Amnesti ke Noel Ebenezer

    Menteri Hukum: Prabowo Belum Kepikiran Beri Amnesti ke Noel Ebenezer

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan belum ada pembahasan pemberian amnesti terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang kini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dan pemerasan. 
     
    Supratman menjelaskan Presiden Prabowo Subianto bahkan belum ada pikiran untuk memberikan pengampunan hukum kepada Noel Ebenezer.  

    “Sampai hari ini belum ada pikiran baik di Presiden maupun di Kementerian Hukum belum ada terkait dengan hal tersebut [amnesti Noel],” katanya saat ditemui di Komplek Parlemen kemarin, dikutip Selasa (26/8/2025).

    Sebagaimana diketahui, Immanuel Ebenezer atau Noel ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (12/8/2025), setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan kasus pemerasan sertifikat K3.

    Dalam perkara ini, terjadi penggelembungan tarif pembuatan sertifikat K3 yang seharusnya Rp275.000 menjadi Rp6 juta

    Noel mengetahui tindakan tersebut, tetapi membiarkannya. Bahkan dia menerima uang Rp3 miliar dan 1 unit motor Ducati.

    “Dia tahu dan membiarkan, bahkan kemudian meminta. Jadi artinya, itu proses yang dilakukan oleh para tersangka ini bisa dikatakan sepengetahuan itu oleh IEG [Immanuel Ebenezer Gerungan],” kata Setyo saat konferensi pers, Jumat (23/8/2025).

    Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan hendak masuk ke dalam mobil tahanan, Noel berharap presiden memberikan amnesti kepada dirinya.

    “Semoga saya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo,” kata Noel, seperti dilansir Bisnis.com.

    Namun, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian Immanuel Ebenezer.

    “Dalam hal ini ingin menyampaikan berkenaan dengan perkembangan terhadap kasus yang menimpa saudara Immanuel Ebenezer yang pada sore hari ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Baru saja, untuk menindaklanjuti berita tersebut, Bapak Presiden telah menandatangani Keppres tentang pemberhentian saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan,” ujar Prasetyo.

  • Menlu Sugiono Ungkap Alasan Prabowo Baru Lantik 8 Dubes, Termasuk AS dan Jerman

    Menlu Sugiono Ungkap Alasan Prabowo Baru Lantik 8 Dubes, Termasuk AS dan Jerman

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menjelaskan alasan baru 8 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (25/8/2025).

    Prabowo hanya melantik 8 orang total 24 calon dubes yang telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR RI. Menurut Sugiono, pelantikan dilakukan bertahap karena masih menunggu keluarnya agreement atau persetujuan dari negara-negara tujuan. 

    “Kita masih menunggu persetujuan dari negara masing-masing. Jadi begitu yang enam sudah selesai langsung kita lantik, karena kita juga harus mengejar target di trimester berikutnya,” kata Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan proses agreement sepenuhnya berada di tangan negara penerima dan tidak bisa dipercepat oleh pemerintah Indonesia. 

    “Dari Indonesia sendiri tidak bisa meminta batas waktu. Mekanismenya itu tergantung masing-masing negara. Tidak ada dipercepat atau diperlambat. Kita maunya hari ini selesai, langsung selesai, tapi kembali lagi pada ketersediaan waktu kepala negara atau kepala pemerintahannya,” ujarnya. 

    Sugiono menambahkan perbedaan durasi persetujuan itu bisa cukup signifikan. Dengan demikian, 18 calon dubes lainnya yang sudah disetujui DPR akan segera dilantik setelah agreement dari negara tujuan diterima pemerintah Indonesia.

    “Ada yang beberapa minggu sudah keluar, tapi ada juga yang berbulan-bulan belum. Semoga saja semua bisa cepat selesai,” pungkas Sugiono.

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto melantik 8 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) Republik Indonesia (RI) untuk negara sahabat pada Senin, 25 Agustus 2025 di Istana Negara, Jakarta.

    Pengangkatan para Dubes LBBP RI  ini tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia.

    Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengambil sumpah bagi para dubes yang dilantik.

    “Bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada para duta besar.

    Acara pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan Duta Besar yang dilantik. Berikut 8 nama dubes LBBP RI yang resmi bertugas:

    1. Toferry Primanda Soetikno, sebagai Duta Besar untuk Republik Meksiko Serikat, merangkap Belize, Republik El Salvador, dan Republik Guatemala;

    2. Dwisuryo Indroyono Soesilo, sebagai Duta Besar untuk Amerika Serikat;

    3. Andhika Chrisnayudhanto, sebagai Duta Besar untuk Republik Federasi Brasil;

    4. Abdul Kadir Jailani, sebagai Duta Besar untuk Republik Federal Jerman;

    5. Judha Nugraha, sebagai Duta Besar untuk Persatuan Emirat Arab;

    6. Imam As’ari, sebagai Duta Besar untuk Republik Ekuador;

    7. Umar Hadi, sebagai Duta Besar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi-Organisasi Internasional lainnya di New York, dan International Seabed Authority;

    8. Sidharto Reza Suryodipuro, sebagai Duta Besar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization (WTO) dan Oragnisasi-Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa.

  • Deretan Konglomerat hingga Jenderal TNI/Polri yang Dapat Gelar Kehormatan Prabowo

    Deretan Konglomerat hingga Jenderal TNI/Polri yang Dapat Gelar Kehormatan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan bintang jasa dan kehormatan dalam rangka HUT ke-80 RI kepada 141 tokoh. Para penerima bintang jasa dan kehormatan mulai dari pejabat, konglomerat, anggota TNI-Pori yang masih aktif, hingga purnawirawan.

    Pemberian tanda kehormatan digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin siang (25/8/2025). Berdasarkan pantauan Bisnis, Presiden Prabowo menyematkan tanda kehormatan tersebut  satu per satu kepada tokoh-tokoh yang menjadi penerima. 

    Dalam pidato singkat, Prabowo mengucapkan terima kasih atas pengabdian para tokoh tersebut, termasuk mendiang yang diwakili ahli waris dalam penerimaan penghargaan Bintang

    “Sekali lagi terima kasih atas jasa-jasa pengabdian saudara sekalian dan mereka-mereka yang orang tuanya tidak hadir ahli waris juga atas nama negara dan bangsa terima kasih kami Republik Indonesia atas pengabdian saudara sekalian semoga jasa-jasa saudara-saudara terus menjadi warisan bagi generasi penerus, terima kasih,” kata Prabowo di Istana Negara, Senin (25/8/2025). 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menilai negara selama ini masih kurang dalam memberikan penghormatan kepada berbagai individu yang sebenarnya berhak.

    “Presiden Prabowo menilai, selama ini negara masih kurang memberikan penghormatan, sebab dari 141 penerima anugerah tahun ini, banyak di antaranya yang sebelumnya belum pernah memperoleh penghargaan dari negara,” katanya di Istana Negara, Senin (25/8/2025).

    Dikatakan Prasetyo, Presiden Prabowo berpikir bahwa memberikan gelar dan tanda kehormatan kepada putra-putri terbaik bangsa dari lintas bidang dan profesi adalah sesuatu yang harus dijadikan semacam tradisi.

    “Bapak Presiden betul-betul ingin memberikan penghargaan kepada siapa saja putra-putri terbaik bangsa yang berprestasi dan menjalankan tugas di bidangnya yang melebihi panggilan tugas,” ujarnya.

    Prasetyo menjelaskan tradisi pemberian penghargaan ini perlu terus dijaga karena selama ini masih banyak tokoh yang berjasa, namun belum pernah memperoleh penghormatan dari negara.

    Menurutnya, penerima tahun ini datang dari berbagai latar belakang, mulai dari kemanusiaan, kebudayaan, lingkungan, kesehatan, hingga riset dan penemuan vaksin.

    Bintang Mahaputra Utara untuk Haji Isam dan Hashim

    Selain menteri dan mantan pejabat negara, Prabowo juga pemberian tanda jasa kehormatan kepada seorang tokoh konglomerat. 

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo memberikan Bintang Mahaputra Utama kepada Pemilik Jhonlin Group Andi Syamsuddin Arsyad atau yang lebih dikenal dengan sebutan Haji Isam.

    “Bintang Mahaputra Utama diberikan kepada Saudara Andi Syamsuddin Arsyad, beliau berjasa luar biasa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Beliau [Haji Isam] membangun kiprah bisnisnya terutama di sektor pertambangan batu bara, transportasi dan infrastruktur yang membuka lapangan pekerjaan,” demikian disampaikan pembawa acara (MC) di Istana Negara. 

    Sebagai catatan, perusahaan grup Haji Isam menaungi beberapa anak perusahaan seperti PT Jhonlin Baratama, PT Jhonlin Air Transport, PT Jhonlin Agromandiri, PT Jhonlin Marine and Shipping, PT Jhonlin Batu Mandiri, hingga Jhonlin Agro Raya.

    Meski jarang terlihat, Prabowo memang dikabarkan dekat dengan Crazy Rich Kalimantan tersebut. Bahkan, ada empat orang kepercayaan Haji Islam yang kini menduduki jabatan di Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar.

    Selain Haji Isam, konglomerat lain yang mendapat tanda jasa dari Prabowo adalah Hashim Djojohadikusumo.

    Meski demikian, Hashim Djojohadikusumo mengaku sempat merasa kurang nyaman saat diberitahu akan menerima tanda kehormatan negara, mengingat Presiden Prabowo Subianto merupakan kakak kandungnya.

    Namun, dia akhirnya menerima penghargaan tersebut sebagai bentuk pengakuan atas kiprahnya yang telah berlangsung lebih dari dua dekade.

    “Terus terang saja saya merasa kurang nyaman karena Presiden kan kakak kandung sendiri. Tapi ini merupakan yang ketiga kali saya mendapat penghargaan. Sebelumnya dari Presiden SBY melalui Wapres Boediono, lalu dari Presiden Jokowi dua kali melalui Menteri Lingkungan Hidup. Jadi ini sudah yang keempat kali,” kata Hashim usai acara penganugerahan di Istana Negara, Jumat (22/8/2025).

    Penghargaan yang diterima Hashim kali ini diberikan atas jasanya dalam pelestarian satwa langka sekaligus warisan budaya Indonesia. Ia menyebut telah aktif selama lebih dari 20 tahun memperjuangkan keberlangsungan fauna Indonesia yang kian terancam punah serta warisan budaya seperti wayang dan peninggalan arkeologi. 

    “Ya, Saya ingin lebih mengabdi lagi ya lebih berjasa lagi ya karena banyak apa hewan kita, banyak satwa liar kan terancam punah. Saya sudah 20 tahun ya berjuang untuk melestarikan dan juga budaya indonesia, budaya nusantara juga saya merasa terancam saya juga hampir 20 tahun bantu melestarikan warisan budaya indonesia termasuk wayang, termasuk arkeologi dan sebagainya,” pungkas Hashim.

    Daftar Pengusaha/Konglomerat yang menerima tanda jasa kehormatan dari Prabowo 

     1.⁠ ⁠Bahlil Lahadalia – Menteri ESDM, pengusaha asal Papua
     2.⁠ ⁠Andi Amran Sulaiman – Menteri Pertanian, pengusaha perkebunan
     3.⁠ ⁠Hashim Djojohadikusumo – pengusaha, adik Prabowo
     4.⁠ ⁠Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam) – pengusaha batubara Kalsel
     5.⁠ ⁠Angky Retno Yudianti – eksekutif BUMN/swasta
     6.⁠ ⁠Abdul Rasyid – pengusaha sawit, Kalteng

    Deretan Jenderal TNI/Polri yang Dapat Tanda Jasa dari Prabowo 

    Prabowo Subianto menganugerahkan Bintang Republik Indonesia Utama kepada Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso. Tanda kehormatan tertinggi negara itu diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo kepada keluarga Hoegeng, yang diwakili oleh cucunya, Krisnadi Ramajaya Hoegeng (Rama), bersama sang istri Sheila R Hoegeng.

    “Beliau berjasa sangat luar biasa dalam bidang keamanan dan pelayanan masyarakat melalui kepemimpinan kepolisian yang dikenal bersih dan berintegritas,” demikian petikan kalimat pembawa cara penganugerahan dikutip dari Antaria. 

    Momen penganugerahan berlangsung penuh khidmat. Saat nama Hoegeng disebut, pembawa acara menegaskan jasa besar mantan Kapolri periode 1968–1971 tersebut, yang dikenal luas sebagai pemimpin kepolisian bersih dan berintegritas.

    “Penindakan tegas terhadap korupsi, perjudian, dan penyelundupan serta pelayanan publik yang humanis,” katanya menambahkan.

    Jenderal Hoegeng dikenang publik sebagai figur polisi yang sederhana, jujur, dan tegas dalam menegakkan hukum. Komitmennya untuk menindak praktik korupsi, perjudian, hingga penyelundupan membuatnya menjadi simbol integritas institusi kepolisian.

    Selain sosok Hoegeng yang melegenda, Prabowo juga memberikan tanda jasa kehormatan kepada jenderal-jenderal TNI yang masih aktif maupun yang telah menjadi purnawirawan. Berdasarkan catatan Bisnis dari total 141 orang, ada 26 tokoh TNI/Polri yang menerima gelar kehormatan pada HUT ke-80 RI. 

    Beberapa jenderal TNI yang menerima Bintang Republik Indonesia Utama, yaitu Jenderal TNI (purn) sekaligus eks Menkopolhukam Wiranto, Jenderal TNI (purn) Agum Gumelar, Jenderal TNI (purn) sekaligus eks Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono, serta ⁠Almarhum Letjen TNI (purn) sekaligus eks Mensesneg Moerdiono. 

    Sementara itu untuk tokoh militer muda, Prabowo memberikan penghargaan kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Infanteri Teddy Indra Wijaya, yang dikenal atas dedikasinya dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik. Teddy dinilai memiliki disiplin, ketegasan, serta loyalitas tinggi dalam pengabdiannya.

    “Beliau aktif memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan cepat dan efisien, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif bagi masyarakat,” kata pembawa acara di Istana Negara, Senin (25/8/2025).

    Berikut daftar tokoh TNI/Polri yang mendapatkan tanda jasa kehormatan dari Prabowo

     1.⁠ ⁠Wiranto – Jenderal TNI (Purn)
     2.⁠ ⁠Agum Gumelar – Jenderal TNI (Purn)
     3.⁠ ⁠Subagyo Hadi Siswoyo – Jenderal TNI (Purn)
     4.⁠ ⁠AM Hendropriyono – Jenderal TNI (Purn)
     5.⁠ ⁠Hoegeng Imam Santoso – Jenderal Polisi (Kapolri)
     6.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) Dading Kalbuadi
     7.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) Solihin Gautama Purwanegara
     8.⁠ ⁠Mayjen TNI (Purn) Chalimi Imam Santosa
     9.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) Tarub
    10.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) Herman Bernhard Leopold Mantiri
    11.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo
    12.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) Mochammad Jasin (tokoh Brimob)
    13.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) Hartono Rekso Dharsono
    14.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) Kemal Idris
    15.⁠ ⁠Mayjen TNI (Purn) Syamsudin
    16.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) F. X. Sudjasmin
    17.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) Wiyogo Atmodarminto
    18.⁠ ⁠Mayjen TNI (Purn) Mung Parhadimulyo
    19.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) Rais Abin
    20.⁠ ⁠AKBP (Purn) H. Soekitman
    21.⁠ ⁠Mayjen TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim
    22.⁠ ⁠Kolonel Marinir TNI (Purn) Azwar Syam
    23.⁠ ⁠Letkol Caj Tituler Muhammad Idris Sardi (militer & seniman biola)
    24.⁠ ⁠Lettu (Purn) Isa Mangun
    25.⁠ ⁠Terawan Agus Putranto – dokter, eks Menkes
    26.⁠ ⁠Letkol Teddy Indra Wijaya – Sekretaris Kabinet (Seskab)

     

  • Massa Demo DPR Ricuh, 3 CCTV Milik KAI Dirusak

    Massa Demo DPR Ricuh, 3 CCTV Milik KAI Dirusak

    Bisnis.com, JAKARTA – 3 CCTV milik KAI di perlintasan kereta Pejompongan Raya, Jakarta Pusat, dirusak pendemo yang menuntut tunjangan rumah Rp50 juta bagi anggota DPR.

    Dari pantauan Bisnis, 2 CCTV yang dirusak terletak di tiang listrik dekat pos penjagaan kereta api dan satunya berada di dalam pos tersebut.

    Sebelumnya, pendemo juga merusak fasilitas umum berupa 2 CCTV milik Pemda setempat dan lampu rambu lalu lintas.

    Sampai saat ini petugas keamanan masih melakukan sterilisasi jalanan untuk memastikan aksi unjuk rasa tidak kembali lagi.

    Adapun lalu lintas jalan Pejompongan Raya sudah bisa diakses oleh pengendara. Namun layanan kereta api rute Tanah Abang-Rangkasbitung belum dapat beroperasi karena masih menunggu kondisi yang kondusif.

    Pengamanan demo DPR, Senin 25 Agustus 2025, tidak hanya diamankan TNI-Polri, tetapi juga Petugas Pengamanan KAI stasiun Palmerah.

    Sebab, demonstran melakukan aksi di jalur kereta rute Tanah Abang-Rangkasbitung. Mereka melemparkan batu yang biasanya digunakan untuk peredam rel.

    Petugas pengamanan KAI stasiun Palmerah turun ke lapangan berusaha meredamkan situasi. Namun para demonstran tak menghiraukan dan tetap melempar batu.

    Sementara itu, saat polisi dan TNI sedang membubarkan pendemo, ratusan rombongan siswa SMA mulai bergerak menaiki KRL menuju Senayan, untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

    Siswa-siswa SMA ini mengaku kecewa dengan arogansi pemerintah karena menaikkan pajak secara drastis. Apalagi, rencana kenaikan pajak dilakukan saat pemerintah sedang efisiensi.

  • Imbas Demo DPR, KRL Rute Tanah Abang-Rangkasbitung Lumpuh Belum Beroperasi

    Imbas Demo DPR, KRL Rute Tanah Abang-Rangkasbitung Lumpuh Belum Beroperasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Layanan KRL jurusan Tanah Abang-Rangkasbitung belum dapat beroperasi akibat demo tunjangan rumah Rp50 juta bagi anggota DPR.

    Dari pantauan Bisnis pukul 21.09 WIB, ekskalasi massa sudah mulai mereda dan lalu lintas di sekitar jalan Pejompongan Raya, Jakarta Pusat dapat dilalui pengendara. Namun masih ada beberapa pendemo yang masih berada di lokasi tersebut.

    Menurut petugas penjaga pintu perlintasan kereta api Pejompongan, Nirvana, mengatakan kereta api belum dapat melintas karena menunggu situasi kondusif.

    “Masih nunggu situasi kondusif,” jelasnya kepada Bisnis, Senin (25/8/2025).

    Dia juga mengatakan ada kerusakan kabel listrik karena terbakar akibat peluru gas air mata. Terpantau petugas keamanan masih melakukan sterilisasi jalan Pejompongan Raya.

    Sebelumnya, massa aksi unjuk rasa merusak lampu lalu lintas di Jalan Pejompongan Raya, Jakarta Pusat. Sebelumnya 2 CCTV sudah dirusak di lokasi yang sama.

    Massa merusak fasilitas umum tersebut menggunakan bambu. Tampak bagian lampu yang mengeluarkan cahaya kuning telah rusak.

    Namun, aksi tersebut langsung dihentikan oleh salah satu pengemudi ojek online. Dia berteriak agar para pendemo tak merusak fasilitas umum dan fokus berdemo.

    “Woy, jangan dirusak lampunya,” teriak pengemudi ojek online.

    Tak berselang lama, massa mencoba membakar CCTV yang sebelumnya dirusak menggunakan bambu yang terbakar. Namun pendemo tak berhasil melakukannya.