Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Komisi II DPR Minta Dukungan dari Pendapatan Negara, Bukan Bantuan Tidak Jelas

    Komisi II DPR Minta Dukungan dari Pendapatan Negara, Bukan Bantuan Tidak Jelas

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menekankan pentingnya pejabat negara, termasuk anggota DPR, memperoleh dukungan resmi dari negara terkait pendapatan.

    Dia menilai bahwa langkah dan kebijakan tersebut lebih tepat ketimbang adanya bantuan tidak resmi yang sulit dipertanggungjawabkan.

    “Misalnya pejabat-pejabat negara ini mendapatkan bantuan-bantuan yang katakanlah tidak resmi gitu ya, kan lebih baik jelas-jelas didukung oleh negara selama itu bisa dipertanggungjawabkan,” kata Doli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025).

    Doli menambahkan, DPR tidak menutup diri dari kritik publik, termasuk soal pendapatan negara yang dialokasikan untuk anggota dewan.

    Namun, dia menegaskan tujuan utama pemerintah adalah memastikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

    “Nah untuk bekerja menuju ke sana, juga kan sebetulnya aparat-aparat negara ini juga harus didukung termasuk dengan dukungan-dukungan untuk bagaimana mereka bekerja dengan baik. Makanya perintah Pak Prabowo ini kan menaikkan gaji hakim, menaikkan gaji guru gitu loh,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia juga menegaskan bahwa pejabat negara, termasuk DPR, bekerja sesuai aturan yang berlaku.

    Doli membantah anggapan bahwa DPR secara sepihak meminta tambahan gaji atau tunjangan.

    “Saya kira begini, kami ini kan terutama anggota-anggota DPR ya, kami kan bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu ya. Kita gak pernah apalagi kami yang anggota kan tidak pernah bicara tentang atau minta-minta supaya tunjangan ditambah, gaji naik dan segala macam,” imbuhnya.

    Menanggapi polemik tunjangan perumahan yang belakangan menjadi sorotan dalam aksi demonstrasi, Doli menjelaskan bahwa fasilitas itu merupakan kompensasi atas rumah dinas DPR yang telah dikembalikan ke Sekretariat Negara.

    Dia menilai kebijakan tersebut terutama penting bagi anggota baru yang berasal dari daerah.

    “Itu kan kemarin kompensasi dari rumah dinas yang selama ini diberikan kepada anggota DPR sekian puluh itu, itu kan sekarang dikembalikan ke setneg, maka terutama buat teman-teman yang baru jadi anggota DPR datang dari daerah nah itu penting,” tandas Doli.

  • Potensi Rp400 Triliun, Golkar: Zakat-Wakaf Bisa Genjot Penerimaan Negara

    Potensi Rp400 Triliun, Golkar: Zakat-Wakaf Bisa Genjot Penerimaan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Ahmad Doli Kurnia, menegaskan komitmen partainya dalam mendukung upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara.

    Menurutnya, Golkar memiliki sejumlah konsep alternatif yang dapat memperkuat struktur pendapatan negara di luar ketergantungan pada sumber daya alam (SDA).

    “Tentu kita ingin mendorong supaya penerimaan negara bisa terus ditingkatkan. Sebetulnya Golkar juga punya konsep, walaupun tadi belum sempat didiskusikan dengan Presiden Prabowo,” kata Doli di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (27/8/2025).

    Salah satu konsep yang dimaksud adalah pemanfaatan potensi zakat dan wakaf. Doli menilai, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan zakat dan wakaf sebagai sumber penerimaan tambahan negara.

    “Kalau dioptimalkan, penerimaan zakat dan wakaf itu bisa mencapai potensi Rp300 triliun sampai Rp400 triliun. Itu teman-teman Golkar sudah pernah lakukan kajian. Selama itu optimal, dikelola dengan baik, dan tidak ada kebocoran, hasilnya bisa signifikan,” jelasnya.

    Selain itu, Doli juga menyoroti kontribusi pekerja migran Indonesia (PMI) yang selama ini menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Ia menyambut positif rencana Presiden Prabowo membentuk kementerian khusus untuk perlindungan pekerja migran.

    “Kami berkeyakinan, pembentukan kementerian khusus pekerja migran itu bukan hanya untuk melindungi mereka di luar negeri, tapi juga untuk mengoptimalkan penerimaan devisa negara. Dengan begitu, program pembangunan pro-rakyat bisa dikerjakan secara maksimal melalui pendapatan negara yang juga maksimal,” tegasnya.

  • Polisi Terjunkan 4.531 Personel untuk Kawal Demo di DPR, 28 Agustus 2025

    Polisi Terjunkan 4.531 Personel untuk Kawal Demo di DPR, 28 Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menerjunkan 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025) besok.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan ribuan personel itu bakal disebar di sejumlah titik di sekitar kompleks Parlemen.

    “Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh,” ujar Ade di Polda Metro Jaya, Rabu (27/8/2025).

    Dia menambahkan ribuan personel itu terdiri dari anggota Polda Metro Hata sebanyak 2.174 personel, tim BKO dari TNI, Brimob Mabes Polri 1.725 personel dan Polres jajaran 632 personel.

    Di samping itu, Ade mengimbau agar pendemo bisa melakukan unjuk rasa dengan tidak anarkis hingga merusak fasilitas umum.

    “Kami mohon kepada para buruh untuk menjaga ketertiban, menyampaikan aspirasi dengan damai, sesuai aturan. Jangan sampai ada tindakan anarkis yang justru merugikan,” imbuhnya.

    Bicara soal rekayasa lalu lintas, Ade menyatakan bahwa hal tersebut bakal diberlakukan secara situasional bergantung pada eskalasi kendaraan di lapangan.

    “Rekayasa arus lalu lintas sifatnya situasional. Jika massa yang hadir cukup banyak dan menggunakan ruas jalan depan DPR, maka arus lalu lintas akan dialihkan. Namun bila masih memungkinkan berbagi jalan dengan masyarakat lain, maka tidak dilakukan pengalihan,” pungkasnya.

  • Bebas Bersyarat, Setya Novanto Dipastikan Masih Kader Golkar

    Bebas Bersyarat, Setya Novanto Dipastikan Masih Kader Golkar

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan bahwa mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto, hingga kini masih tercatat sebagai kader partai. 

    Dia menepis anggapan bahwa Setnov sudah keluar atau dikeluarkan dari tubuh partai berlogo pohon beringin tersebut.

    “Pak Novanto itu tidak pernah menyatakan keluar dari Partai Golkar dan Golkar juga tidak pernah memberikan sanksi atau mengeluarkan beliau. Jadi beliau masih kader Golkar,” katanya usai menghadiri undangan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Terkait kemungkinan Setya Novanto kembali masuk dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Doli menilai hal itu terbuka selama ada kebutuhan dari partai dan kesediaan dari yang bersangkutan. Namun, dia menekankan faktor generasi dan kultur organisasi akan berpengaruh.

    “Pak Novanto sudah pernah sampai di puncak kepemimpinan sebagai ketua umum. Sekarang generasi yang memimpin, seperti Pak Bahlil, kan satu atau dua generasi di bawahnya. Jadi mungkin kalaupun beliau bersedia, posisinya bukan di eksekutif. Lebih cocok di dewan-dewan, karena beliau senior,” ujarnya

    Doli juga menjelaskan bahwa komunikasi personal dengan Setya Novanto maupun tokoh-tokoh senior Golkar lainnya tetap berjalan, meski belum ada pertemuan resmi dengan DPP.

    “Kalau komunikasi pribadi-pribadi ya ada. Tapi kalau resmi DPP bertemu, belum ada. Sama saja seperti dengan Pak Ical, Pak Akbar, atau yang lain, kadang ada diskusi, silaturahmi, itu wajar. Komunikasi tidak pernah terputus,” katanya.

    Dia menegaskan, mekanisme penyusunan kepengurusan selalu bermula dari forum Musyawarah Nasional (Munas), bukan dari penunjukan personal di luar mekanisme organisasi.

    “Kenapa pertanyaannya harus ke Pak Novanto? Kenapa enggak ke Pak JK, misalnya? Penyusunan pengurus itu dimulai dari Munas, semua diakomodir sesuai kesediaan. Di tengah jalan, urgensinya apa kalau kita datang ke satu orang lalu menawari jadi pengurus? Mekanismenya jelas, tidak seperti itu,” jelasnya.

    Menurut Doli, Golkar selalu menempatkan para mantan ketua umum dan tokoh senior pada posisi terhormat sebagai panutan.

    “Pak Novanto kami tempatkan sama dengan Pak Jusuf Kalla, Pak Akbar Tandjung, Pak Airlangga, Pak Aburizal Bakrie. Semua kami hormati dan kami minta bimbingan serta nasihatnya. Pandangan dari mereka penting bagi Golkar,” pungkas Doli.

  • Isu Reshuffle Mencuat Usai Noel jadi Tersangka, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Isu Reshuffle Mencuat Usai Noel jadi Tersangka, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA —  Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa partainya tidak akan ikut campur dalam urusan reshuffle kabinet yang sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    Termasuk dalam mengisi kekosongan bangku kabinet setelah Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menjadi tersangka kasus korupsi sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

    “Menyangkut reshuffle itu hak prerogatif presiden,” katanya usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto usai bersama jajaran pengurus inti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Menurutnya, partai dengan logo pohon beringin itu dinilai sudah dewasa dalam berpolitik sehingga terkait dengan mekanisme akan mendukung penuh keputusan dari Kepala negara.

    “Golkar menyerahkan sepenuhnya ke presiden. Golkar adalah partai yang sudah pengalaman selalu berpikir bahwa konstitusi, mekanisme, dan kewenangan diserahkan sepenuhnya. Untuk Reshuffle mengangkat memberhentikan itu merupakan wewenang presiden,” ujar Bahlil.

    Di sisi lain, menanggapi isu adanya peluang tawaran kursi di Kementerian Haji maupun posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang saat ini kosong, Bahlil memastikan hingga kini belum ada pembicaraan resmi antara Presiden dan Golkar.

    “Sampai dengan hari ini belum ada pembicaraan itu,” tegas Bahlil.

    Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait arah dukungan partai politiknya ke depan.

    Bahlil menegaskan sikap Golkar sudah final sejak Musyawarah Nasional (Munas) partai. Dalam forum tertinggi itu, Golkar telah menetapkan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Munas itu forum keputusan tertinggi, telah memutuskan mendukung Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Selama semuanya berjalan baik, tidak ada yang bisa menghalangi kebaikan. Golkar lahir untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan menjalankan Pancasila 1945,” ujarnya.

    Di sisi lain, Bahlil mengaku bahwa diskusi dengan Presiden berjalan konstruktif dengan lebih berfokus, terutama terkait implementasi Pasal 33 UUD 1945 mengenai pengelolaan sumber daya alam, program penyediaan makanan bergizi, penguatan Koperasi Merah Putih, hingga gagasan sekolah rakyat.

    “Kami berdiskusi sangat produktif, bukan hanya soal kondisi saat ini, tetapi juga mengenai bagaimana koalisi ke depan bisa lebih baik dan produktif. Semua dalam rangka mewujudkan program-program Bapak Presiden dalam asta cita,” pungkas Bahlil.

  • Bahlil dan Pengurus Golkar Temui Prabowo di Istana

    Bahlil dan Pengurus Golkar Temui Prabowo di Istana

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025). 

    Menurut pantauan Bisnis, kehadiran Bahlil didampingi sejumlah pengurus inti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar dalam rangka silaturahmi dengan kepala negara mengenakan jaket kuning terlihat Agus Gumiwang, Meutya Hafid, dan Wihaji tiba sejak pukul 12.56 WIB.

    “Hari ini kami dari pengurus DPP Partai Golkar melakukan silaturahmi dengan Bapak Presiden,” ujar Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (27/8/2025).

    Bahlil menegaskan, sebagai partai koalisi yang sejak awal mendukung Prabowo, Golkar akan terus memberikan dukungan dan masukan demi kepentingan bangsa.

    Meski begitu, dia tidak merinci lebih jauh mengenai masukan yang akan dibicarakan.

    “Ya pastikan sebagai partai koalisi yang dari awal ikut bersama-sama berjuang pasti mendukung, pasti memberikan masukan-masukan yang baik untuk negara. Masukannya nanti kita lihat,” katanya.

    Bahlil menepis adanya agenda khusus dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, pertemuan murni bersifat silaturahmi.

    “Enggak ada [pembahasan khusus], enggak ada,” ucapnya.

    Pria yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM itu juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh pengurus inti Golkar, bukan seluruh jajaran DPP. Ketika ditanya apakah ada perwakilan dari partai politik lain yang turut serta, Bahlil mengelak.

    “Ya jaketnya pakai jaket apa semua? Setahu saya sih kami bersilaturahmi dari DPP Partai Golkar,” pungkas Bahlil.

  • Prabowo Mendadak Panggil Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung ke Istana

    Prabowo Mendadak Panggil Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung ke Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIS) Aris Marsudiyanto.

    Aris mengatakan pemanggilan Presiden terkait situasi saat ini, khususnya para remaja, agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. Pesan ini dia sampaikan usai menghadiri panggilan dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Adapun, pembahasan lebih berfokus kepada situasi negara baru-baru ini, tetapi dia menekankankan bahwa pentingnya sikap kritis terhadap arus informasi, terutama di tengah maraknya penggunaan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI). 

    Menurutnya, situasi pembangunan Indonesia saat ini sangat rentan disusupi pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas.

    “Saya tadi dipanggil Pak Presiden, membahas berbagai hal tentang situasi di Indonesia. Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya adik-adik kita yang masih sekolah, jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita yang tidak jelas dari sumbernya,” ujar Aris kepada wartawan, Rabu (27/8/2025). 

    Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIS) Aris Marsudiyanto. JIBI/Akbar Evandio

    Lebih lanjut, dia menambahkan kabar bohong atau hoaks kerap digunakan untuk memecah belah bangsa. Karena itu, ia menegaskan perlunya ketelitian dalam menyaring informasi sebelum dipercaya maupun dibagikan.

    “Apalagi sekarang ada artificial intelligence atau AI. Jadi harus benar-benar menyaring berita itu, karena saat Indonesia sedang membangun seperti ini, mungkin ada pihak yang tidak ingin Indonesia maju. Jangan mudah untuk melakukan kekerasan,” katanya.

    Aris juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut menekankan pentingnya menjaga kondusivitas nasional.

    Dia menilai program pembangunan pemerintah saat ini sudah berjalan di jalur yang tepat dan manfaatnya mulai dirasakan masyarakat.

     “Itulah arahan dari Pak Presiden, untuk menjaga kondusivitas negeri ini. Pemerintah sudah on the right track, program-programnya berjalan dengan baik dan sampai ke masyarakat. Mari kita junjung rasa persatuan, karena Indonesia akan maju dengan satu kunci, yaitu bersatu,” tuturnya.

  • Perangi Diinformasi, Pemerintah Panggil TikTok hingga Meta

    Perangi Diinformasi, Pemerintah Panggil TikTok hingga Meta

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah meminta pengelola platform media sosial, termasuk TikTok hingga Meta, untuk ikut melindungi masyarakat dari informasi-informasi yang tidak benar termasuk disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK). Sebab DFK, diyakini dapat merusak sendi-sendi demokrasi. 

    Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Angga Raka Prabowo saat berdiskusi bersama Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di kantor PCO, Jakarta, Selasa (26/7/2025) malam. 

    “Ini merusak sendi-sendi demokrasi. Misalnya, kita mau menyampaikan satu aspirasi, menyampaikan satu pendapat. Tetapi tiba-tiba di sosial media dibumbui atau ditambahkan dengan informasi-informasi yang tidak sesuai. Itu kan merusak semangat kita untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kita,” kata Angga.

    Menurut Angga, pemerintah telah mengundang pengelola TikTok Asia Pasifik dan Meta, selaku pengelola Facebook dan Instagram, untuk membahas persoalan DFK ini. Kecuali pengelola platform X, karena tidak memiliki kantor di Tanah Air.

    “Kita harus sampaikan ke publik bahwa platform X itu tidak punya kantor di Indonesia. Seharusnya mereka juga patuh terhadap hukum-hukum yang berlaku di Tanah Air,” sambungnya.

    Angga pun mengajak seluruh masyarakat, termasuk media, untuk bersama-sama menjaga ruang digital dan melakukan verifikasi atas setiap informasi yang beredar. 

    “Kita tidak ingin diadu domba dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi,” tutupnya.

    Angga pun mengajak seluruh masyarakat, termasuk media untuk bersama-sama menjaga dan melakukan verifikasi terhadap informasi-informasi yang beredar.

    “Kita juga gak mau diadu domba dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi,” imbuhnya. 

    Karena itu, dia mengimbau semua pihak untuk bersama-sama melakukan verifikasi terhadap seluruh informasi yang beredar. Termasuk para pengelola platform media sosial agar menjaga ruang digital. Jika ada konten mengandung DFK, platform harus menindak secara otomatis melalui sistem. 

    “Kami sampaikan kepada para pemilik platform yang beroperasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk juga patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi kalau ada konten-konten yang isinya sudah jelas-jelas masuk dalam kategori DFK, kita meminta platform untuk secara by system, secara otomatis menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia,” jelasnya.

    Istana Apresiasi Media Massa Mainstream 

    Menyoal Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK), Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengapresiasi media-media arus utama yang sudah memiliki kanal cek fakta. Menurut Hasan, semakin banyak media yang memperkenalkan cek fakta, maka semakin mudah menghalau isu atau konten DFK di masyarakat.

    “Kita apresiasi media yang punya kanal cek fakta. Karena kalau satu atau dua pihak saja, tak cukup untuk menangkal konten DFK,” ujarnya. 

    Hasan juga mendorong media mainstream yang belum memiliki konten cek fakta untuk menciptakannya. PCO berharap media massa juga sama-sama ikut menjernihkan informasi yang beredar di masyarakat. 

    “Karena kalau tidak, masyarakat kita lama-lama akan terjerumus pada istilah KJR [knee-jerk reaction],” kata Hasan.

    KJR adalah situasi ketika kecepatan informasi sering ditangkap pemengaruh atau influencer tanpa berpikir panjang.

  • Resmikan RS PON, Prabowo Cerita Otaknya Pernah Diketok Prof. Mardjono

    Resmikan RS PON, Prabowo Cerita Otaknya Pernah Diketok Prof. Mardjono

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berbagi kisah pribadi saat meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (PON) Mahar Mardjono, di Cawang, Jakarta Timur, Selasa (26/8/2025).

    Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku pernah menjadi pasien Prof. Dr. Mahar Mardjono, tokoh kedokteran saraf yang namanya diabadikan pada rumah sakit tersebut. 

    “Saya sempat jadi pasien [Prof. Mardjono] sebentar, namanya tentara pernah kecelakaan beberapa kali. Jadi sempat otak saya diperiksa oleh beliau, diketok-ketok di sini dan di sana,” ungkap Prabowo disambut tawa audiens.

    Prabowo kemudian mengenang sosok Prof. Mahar Mardjono bukan hanya sebagai dokter spesialis saraf, tetapi juga seorang pejuang dan tokoh intelektual yang dihormati. 

    Dia menceritakan bagaimana Mahar Mardjono pada masa mudanya ikut mengangkat senjata, bahkan berani berdiri di gerbang Universitas Indonesia menghadang tentara yang hendak masuk kampus saat era demonstrasi mahasiswa. 

    “Hebatnya, Prof. Mahar Mardjono sering kritik pemerintah, tapi pada saat yang sama beliau juga dokter pribadinya Presiden Soeharto. Itulah seni zaman itu, bagaimana bisa berperan sebagai intelektual sekaligus dokter,” kata Prabowo. 

    Presiden menyebut kisah tersebut sebagai teladan bagi generasi penerus, sekaligus menegaskan kebanggaannya atas warisan keilmuan dan perjuangan Prof. Mahar Mardjono. 

    “Makanya saya terkesan, dan hari ini sangat bangga bisa meresmikan rumah sakit yang membawa nama beliau,” tegas Prabowo.

  • Prabowo Dijadwalkan Pidato di Sidang Umum PBB, Bakal Bahas Apa?

    Prabowo Dijadwalkan Pidato di Sidang Umum PBB, Bakal Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) pada 23 September 2025.

    Hal itu disampaikan Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, dalam konferensi pers di Gedung Kwartir Nasional (Kwarnas), Gambir, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    “Presiden nanti dijadwalkan pidato di hari pertama dan urutan ketiga pada tanggal 23 September,” ujar Hasan kepada wartawan.

    Namun, Hasan enggan merinci agenda lain yang akan dijalani Presiden Prabowo selama kunjungan ke Amerika Serikat, termasuk kemungkinan pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump.

    “Yang jelas perjalanan ke sana untuk berpidato. Agenda lain saya belum bisa berkomentar,” tegasnya.

    Ditanya soal bocoran isi pidato, Hasan juga belum memberikan detail.

    “Belum bisa, belum bisa,” ucapnya.

    Meski begitu, dia tidak menutup kemungkinan Presiden Prabowo akan menyinggung soal isu besar seperti tantangan ekonomi dan geopolitik global. 

    “Ya tidak menutup kemungkinan, tetapi kan saya tidak bisa kasih bocoran apa-apa. Biar nanti, tunggu saja pidato Presiden,” pungkas Hasan.