Category: Bisnis.com Nasional

  • Kepala BPIK Soal Pelantikan Menko Polkam: Presiden Pilih Putra Terbaik Bangsa

    Kepala BPIK Soal Pelantikan Menko Polkam: Presiden Pilih Putra Terbaik Bangsa

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPIK) Aris Marsudiyanto menanggapi spekulasi soal kemungkinan masuknya tokoh-tokoh politik ke dalam Kabinet Merah Putih jilid dua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Isu tersebut mengemuka setelah kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) masih dibiarkan kosong usai reshuffle pada awal September.

    Saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/9/2025), Aris enggan memastikan kabar bahwa mantan calon wakil presiden 2024 Mahfud MD akan bergabung ke kabinet.

    “Ohh nantilah itu urusan ini,” ujarnya singkat.

    Ketika disinggung bahwa mantan cawapres 2024 lainnya yakni Muhaimin Iskandar sudah masuk kabinet, sementara hanya Mahfud MD yang belum, Aris menekankan keputusan sepenuhnya berada di tangan presiden.

    “Kabinet kan hak prerogatif Pak Presiden ya, saya nggak bisa menyampaikan,” katanya.

    Soal rumor pelantikan Menko Polkam yang disebut-sebut akan digelar Rabu (17/9/2025), Aris juga memilih irit bicara.

    “Ya nanti kita lihat saja. Nanti setelah selesai lah,” ucapnya.

    Kendati demikian, dia menilai siapa pun sosok yang dipilih untuk menduduki kursi strategis tersebut pasti merupakan figur terbaik.

    “Oh nanti akan dicari putra terbaiklah oleh Pak Presiden pasti. Beliau akan mencari putra terbaik bangsa tanpa pandang bulu, dari suku apa pun, darimana asalnya,” ungkapnya.

    Aris mengaku dirinya juga diajak berbincang terkait figur calon Menko Polkam. Namun, dia kembali menegaskan bahwa kepastian soal waktu dan siapa nama yang akan dipilih hanya akan diumumkan langsung oleh Presiden.

    “Saya tidak tahu persis ya. Nanti setelah diputuskan biar disampaikan Mensesneg lah,” ujarnya.

    Ketika ditanya siapa saja kandidat yang masuk bursa Menko Polkam, Aris kembali menutup rapat informasi.

    “Oh itu nanti Pak Presiden lah,” katanya singkat.

  • Dipanggil Prabowo ke Istana, Aris Marsudiyanto Buka Suara soal Reshuffle

    Dipanggil Prabowo ke Istana, Aris Marsudiyanto Buka Suara soal Reshuffle

    Bisnis.com, JAKARTA —  Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aris Marsudiyanto, memilih berhati-hati menanggapi isu perombakan atau reshuffle kabinet kembali menguat seiring beredarnya undangan pelantikan menteri baru pada Rabu (17/9/2025).

    “Saya tidak bisa bicara reshuffle, biar nanti yang diumumkan beliau [Presiden Prabowo Subianto],” kata Aris di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

    Aris menegaskan bahwa penentuan nama untuk posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

    “Waduh enggak ngerti, reshuffle biarkan urusan beliau. Hak prerogatif beliau. Soal reshuffle jangan tanya saya,” ujarnya.

    Saat ditanya mengenai kabar adanya undangan pelantikan pukul 14.00 WIB, Aris kembali enggan memastikan kepada media. 

    “Nanti kita lihat, nanti Mensesneg saja. Saya belum tahu besok ada pelantikan atau tidak, nanti tanya Mensesneg,” katanya.

    Meski Presiden sebelumnya menyebut dua posisi strategis itu akan segera terisi, dia mengatakan bahwa mekanisme ad interim tidak memiliki batas waktu tertentu.

    “Namanya ad interim kan enggak ada batas waktu, bisa seminggu, dua minggu, sebulan,” jelasnya.

    Dia juga menekankan bahwa keputusan akhir sepenuhnya ada di tangan Presiden, termasuk siapa figur yang akan dipilih.

    “Tergantung kebutuhan dan Presiden untuk mendapatkan calon putra terbaik bangsa. Orang yang kompeten lah,” tegas Aris.

  • Aris Marsudiyanto Ungkap Fokus Ratas Bahas Kelangkaan BBM Swasta hingga Energi Hijau

    Aris Marsudiyanto Ungkap Fokus Ratas Bahas Kelangkaan BBM Swasta hingga Energi Hijau

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali memimpin rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

    Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPIK) Aris Marsudiyanto, menyebut agenda utama kali ini membahas energi hijau serta perkembangan program koperasi nasional.

    “Jadi presiden mengumpulkan beberapa menteri terkait bagaimana Indonesia bisa punya pembangkit listrik yang green, yang bisa diperbarui. Kita ada beberapa opsi sehingga nanti bisa murah ke rakyat, dan negara mungkin tidak melakukan subsidi. Itu salah satu yang dibahas,” ujar Aris.

    Selain itu, Presiden juga mengevaluasi program Koperasi Merah Putih dan koperasi nelayan yang sudah mulai berjalan.

    “Progresnya dievaluasi setiap saat sama beliau, dan diharapkan sesuai target yang ditentukan,” imbuhnya.

    Aris menegaskan isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU swasta juga masuk pembahasan teknis dalam ratas. Namun, fokusnya bukan soal kuota, melainkan mencari solusi lapangan.

    “Itu semuanya dibahas, bagaimana supaya kalau ada yang tersumbat di sana-sini bisa diatasi. Intinya bagaimana memberikan pelayanan pada masyarakat agar semuanya tersubsidi dengan baik, pangan, energi, dan semuanya bisa murah ke rakyat,” jelasnya.

    Aris juga menepis isu lain yang sempat beredar. Menurutnya, tidak ada pembahasan mengenai kerahasiaan dokumen capres-cawapres di KPU maupun isu monopoli Pertamina.

    “Nggak ada monopoli, semuanya kan didistribusikan dengan sebaiknya. Kalau ada masalah teknis di lapangan tinggal didiskusikan dengan baik. Kadang keputusan dengan implementasi memang perlu evaluasi,” katanya.

    Sementara itu, terkait wacana reformasi Polri, Aris menyebut hal itu bukan ranah ratas kali ini.

    “Nanti akan disampaikan Kapolri,” ujarnya singkat.

  • KPU Tegaskan Aturan Rahasiakan Dokumen Ijazah Tidak Terkait Pilpres 2029

    KPU Tegaskan Aturan Rahasiakan Dokumen Ijazah Tidak Terkait Pilpres 2029

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan aturan nomor 731 tahun 2025 tidak dimaksudkan untuk mengatur Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

    Pasalnya, aturan tersebut berisikan tentang pembatasan akses publik terhadap 16 dokumen milik capres-cawapres, di mana salah satunya adalah ijazah. Hal ini menuai polemik mengingat belakangan publik tengah diterpa isu ijazah Jokowi dan Gibran. 

    “Jadi ini murni bagaimana kita mengelola kemudian memperlakukan data-data yang ada di kita dalam situasi saat ini. Jadi bukan untuk mengatur pemilu 2029, bukan ini murni bagaimana pengelolaan data ini hal-hal yang berkait ada kekurangan dan lain-lain itu kami ingin segera perbaiki,” kata Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers, Selasa (16/9/2025).

    Alhasil dalam kesempatan tersebut, dia mengumumkan mencabut aturan yang dianggap untuk kepentingan segelintir pihak.

    “Memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikam KPU,” kata Mochammad Afifudin.

    Dia menjelaskan aturan itu dibuat bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu dan hanya mengikuti aturan berdasarkan Undang-Undang keterbukaan informasi Publik No.14 tahun 2008 dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No.27 tahun 2022.

    Dia meminta maaf kepada masyarakat karena keputusan menuai polemik dan beranggapan bahwa keputusan ditujukan untuk kepentingan pihak tertentu.

    “Sebagai bagian dari langkah kami untuk menerima masukan dari masyarakat, menerima kritikan dan juga saran perbaikan untuk kemudian kami melakukan langkah-langkah lanjutan yang tidak menyalahi aturan perundang-undangan,” ucapnya.

    Dia menuturkan nantinya pengungkapan dokumen capres-cawapres tetap berlandaskan pada klausul pasal 18 ayat 2 Undang-Undang 14, di mana dokumen yang dikecualikan bisa dibuka dengan persetujuan tertulis.

    “Kami dalam proses pendaftaran calon presiden, wakil presiden termasuk calon kepala daerah itu ada formulir yang isinya permintaan persetujuan ya untuk disampaikan ke publik,” paparnya.

    Afif akan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mengkaji ulang aturan pengecualian dokumen syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, sehingga menghasilkan aturan yang komprehensif.

  • Tuai Polemik, KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Ijazah Capres-Cawapres

    Tuai Polemik, KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Ijazah Capres-Cawapres

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mencabut keputusan nomor 731 tahun 2025 yang mengatur pembatasan akses 16 dokumen yang merupakan syarat administrasi calon presiden dan calon wakil presiden. 

    Sebelumnya melalui aturan tersebut,  publik hanya bisa mengakses dokumen capres-cawapres jika mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pihak yang bersangkutan. Salah satu yang mendapat sorotan adalah dokumen ijazah.

    “Memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 205 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU,” kata Ketua KPU Mochammad Afifudin dalam konferensi pers, Selasa (16/9/2025).

    Dia menjelaskan aturan itu dibuat bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu dan hanya mengikuti aturan berdasarkan Undang-Undang keterbukaan informasi Publik No.14 tahun 2008 dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No.27 tahun 2022.

    Dia meminta maaf kepada masyarakat karena keputusan menuai polemik dan beranggapan bahwa keputusan ditujukan untuk segelintir pihak.

    Dia menegaskan keputusan pengecualian dokumen tidak terkait dengan pengaturan Pilpres 2029.

    “Jadi ini murni bagaimana kita mengelola kemudian memperlakukan data-data yang ada di kita dalam situasi saat ini. Jadi bukan untuk mengatur pemilu 2029, bukan ini murni bagaimana pengelolaan data ini hal-hal yang berkait ada kekurangan dan lain-lain itu kami ingin segera perbaiki,” tegasnya

  • Alasan TNI Masih Jaga DPR, Menhan: Ada Simbol Kedaulatan Negara

    Alasan TNI Masih Jaga DPR, Menhan: Ada Simbol Kedaulatan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertahanan sekaligus Menteri Polkam Ad Interim, Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan sejumlah aparat TNI yang masih berjaga di DPR sampai saat ini karena menjaga simbol kedaulatan negara di DPR.

    Diketahui, penjagaan ketat dari aparat merupakan imbas dari demo pada akhir Agustus bulan lalu.

    “Jadi TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR, jadi saya sudah menyetujui dan Panglima akan menindak lanjuti bersama para kepala staf bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI,” ucap Sjafrie kepada wartawan di Gedung Nusantara II DPR, Selasa (16/9/2025).

    Dia menjelaskan penjagaan akan terus berlangsung hingga kondisi sudah jauh lebih kondusif dari sebelumnya. Penjagaan tidak hanya di DPR melainkan gedung pemerintah yang berkaitan kedaulatan negara juga mendapatkan pengamanan ketat.

    “Instalasi-instalasi pemerintah yang perlu mendapat perhatian yang berhubungan dengan kedaulatan kita jaga semuanya,” katanya.

    Dia menyampaikan penjagaan tidak bergantung pada situasi, melainkan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurutnya aparat akan berada di tengah masyarakat saat diperlukan. 

    Baginya taraf situasi telah aman ketika masyarakat dapat bekerja dengan nyaman. Dia menilai saat ini aparat tidak perlu melakukan penindakan khusus dan mengedepankan komunikasi sosial serta pembinaan teritorial.

    “Tidak perlu ada penindakan, yang penting komunikasi. Kita punya satu sistem komunikasi sosial, pembinaan teritorial ini akan kita kerjakan,” jelasnya.

    Sebagai informasi, DPR melalui Komisi I menyetujui anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp187,1 triliun untuk 2026. Sjafrie mengatakan anggaran tersebut dialokasikan untuk menjaga kedaulatan dan memperkuat pertahanan negara.

  • DPR Setujui Anggaran Kemenhan Rp187,1 triliun pada 2026

    DPR Setujui Anggaran Kemenhan Rp187,1 triliun pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – DPR melalui Komisi I menyetujui anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebesar Rp187,1 triliun untuk tahun anggaran 2026.

    Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan dana tersebut digunakan untuk memperkuat pertahanan TNI dan membayar gaji pegawai.

    “Ini dipergunakan untuk kepentingan pembangunan kekuatan TNI membayar gaji pegawai kemudian, juga untuk kita gunakan dalam rangka kewaspadaan nasional kita terhadap situasi yang berkembang dari waktu ke waktu,” katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (16/9/2025).

    Dia menjelaskan dana akan dialokasikan guna menjaga pertahanan negara di tengah situasi global yang tidak menentu. Dia menekankan harga diri NKRI tidak bisa dibandingkan dengan anggaran yang diterima. 

    “Oleh karena itu tadi kami mengusulkan kepada DPR melalui Komisi I supaya terus memperhatikan keperluan-keperluan anggaran yang diperlukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga kedaulatan kita,” jelasnya.

    Ketika ditanya terkait kondisi Indonesia saat ini sudah kondusif atau belum, Sjafrie menuturkan akan membuat situasi Indonesia jauh lebih kondusif.

    Dia menuturkan saat ini kondisi tidak perlu melakukan penindakan khusus, tapi mengedepankan komunikasi dan pembinaan teritorial.

    Hal ini bukan tanpa sebab, karena di kompleks parlemen aparat keamanan gabungan TNI-Polri masih berjaga dengan beberapa kendaraan taktis.

    Menurut Sjafrie, penjagaan TNI karena DPR merupakan simbol kedaulatan negara. Begitupun gedung-gedung pemerintah lainnya

    “TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR, jadi saya sudah menyetujui dan Panglima akan menindaklanjuti bersama para kepala staf bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI,” tuturnya

  • Komisi III Setujui 9 Hakim Agung dan 1 Hakim Ad Hoc HAM, Ini Daftarnya

    Komisi III Setujui 9 Hakim Agung dan 1 Hakim Ad Hoc HAM, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi III DPR menetapkan 9 Hakim Agung dan 1 Hakim Ad Hoc HAM. Keputusan diberikan usai mereka melakukan uji kelayakan dengan Komisi III.

    Penetapan hakim diketok langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, setelah 8 fraksi dari partai Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Golkar, PDIP, Nasdem menyampaikan pandangannya terhadap para calon hakim.

    “Berdasarkan pandangan fraksi yang dibacakan masing-masing Kapoksi atau yang mewakili, maka komisi III DPR memberikan persetujuan atas nama calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM Mahkamah Agung,” kata Habiburokhman, Selasa (16/9/2025).

    Selanjutnya dia membaca para calon hakim agung dan Ad Hoc HAM yang disetujui. Setelahnya, Habiburokhman mengumumkan kepada anggota Komisi III apakah daftar calon hakim dapat disetujui sebagai Hakim Agung dan Ad Hoc HAM.

    “Setuju,” jawab para anggota Komisi III.

    Daftar nama calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM yang disetujui DPR akan diajukan dilaporkan dalam rapat paripurna terdekat dan diproses sesuai Undang-Undang yang berlaku.

    Berikut daftar nama Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM yang disetujui DPR hari ini:

    Hakim agung:

    Heru Pramono, Hakim Agung kamar Perdata
    Budi Nugroho, Hakim Agung kamar TUN (khusus pajak)
    Hari Sugiharto, Hakim Agung kamar TUN
    Agustinus Purnomo Hadi, Hakim Agung kamar Militer
    Diana Malemita Ginting, Hakim Agung kamar TUN (khusus pajak)
    Lailatul Arofah, Hakim Agung kamar Agama
    Muhayah, Hakim Agung kamar Agama
    Ennid Hasanuddin, Hakim Agung kamar Perdata
    Suradi, Hakim Agung kamar Pidana

    Hakim ad hoc HAM: 

    Puguh Haryogi, Hakim ad Hoc HAM

  • DPR Gelar Rapat Pleno Penetapan Hakim MA dan Ad Hoc, Ini Daftarnya!

    DPR Gelar Rapat Pleno Penetapan Hakim MA dan Ad Hoc, Ini Daftarnya!

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi III DPR RI menggelar rapat pleno untuk menetapkan calon hakim Mahkamah Agung dan calon hakim Ad Hoc, Selasa (16/9/2025).

    Diketahui, 13 calon Hakim Agung dan calon Hakim Ad Hoc HAM telah melakukan fit and proper test serta uji kelayakan dengan Komisi III DPR RI.

    “Kuorum sudah terpenuhi saya minta persetujuan rapat ini kita nyatakan terbuka untuk umum,” kata Ketua Komisi III Habiburokhman, Selasa (16/9/2025).

    Para anggota komisi III dari berbagai fraksi akan menyampaikan pandangannya terkait calon Hakim MA dan Hakim Ad Hoc HAM, yang memengaruhi keputusan penetapan calon hakim.

    “Pimpinan menyampaikan agenda rapat hari ini yaitu yang pertama pandangan fraksi-fraksi terhadap persetujuan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc ham pada mahkamah agung tahun 2025 yang dibacakan oleh masing kapoksi atau yang mewakili kemudian dilanjutkan pengambilan keputusan,” jelasnya.

    Berikut daftar nama calon hakim agung dan hakim ad hoc berdasarkan nomor urut :

     1. Nomor urut 1 Heru Pramono

     2. Nomor urut 2 Budi Nugroho

     3. Nomor urut 3 Annas Mustaqim

     4. Nomor urut 4 Hari Sugiharto

     5. Nomor urut 5 Triyono Martanto

     6. Nomor urut 6 Agustinus Purnomo Hadi

     7. Nomor urut 7 Diana Malemita Ginting

     8. Nomor urut 8 Bonifasius Nadya Arybowo (hakim ad hoc)

     9. Nomor urut 9 Julius Panjaitan

     10. Nomor urut 10 Alimin Ribut Sujono

     11. Nomor urut 11 Muhayah

     12. Nomor urut 12 Ennid Hasanuddin

     13. Nomor urut 13 Suradi

     14. Nomor urut 14 Agus Budianto (hakim ad hoc)

     15. Nomor urut 15 Lailatul Arofah

     16. Nomor urut 16 Puguh Haryogi (hakim ad hoc)

  • Ancang-ancang Reshuffle Lanjutan Kabinet Prabowo, Bakal Terjadi Minggu Ini?

    Ancang-ancang Reshuffle Lanjutan Kabinet Prabowo, Bakal Terjadi Minggu Ini?

    Bisnis.com, JAKARTA – Riuh politik di Istana Negara seakan tak sepi bergema. Setelah pelantikan kabinet pada Senin (8/9/2025) September 2025, saat Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk merombak sebagian besar jajaran menteri, kini isu reshuffle kembali muncul.

    Seperti diketahui Sri Mulyani Indrawati, Budi Gunawan, Budi Arie Setiadi, Abdul Kadir Karding, dan Dito Ariotedjo telah lengser dari kursi menteri kabinet Merah Putih. Posisi mereka telah digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, Ferry Juliantono, hingga pejabat baru di Kementerian Haji dan Umrah.

    Namun, meski seremoni pelantikan berlangsung khidmat, publik tak benar-benar pulang dengan kepastian. Dua kursi strategis dibiarkan kosong Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Kekosongan itu menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar: Benarkah reshuffle kali ini belum selesai?

    “Untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Nanti akan diumumkan,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, selepas pelantikan dua pekan silam.

    Sejak awal, kabar reshuffle tak berhenti berembus. Isyarat datang dari berbagai arah dari pidato Presiden, dari pertemuan internal partai, hingga bisikan di koridor Istana. Awalnya, publik memperkirakan reshuffle jilid dua akan terjadi pada Jumat (12/9/2025).

    Namun, rencana itu buyar. Prabowo justru terbang ke Doha, Qatar, untuk bertemu Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, menyusul serangan Israel ke Doha pada Selasa (9/9/2025) lalu.

    Tertundanya reshuffle lanjutan membuat publik semakin penasaran. Apalagi, pekan ini Presiden Prabowo dijadwalkan bertolak ke Amerika Serikat untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB pada Selasa (23/9/2025). Banyak yang menduga, pengumuman kabinet baru akan dilakukan sebelum keberangkatan ke New York.

    Pergantian Sri Mulyani menjadi headline utama. Selama hampir 14 tahun, ia menjadi ikon stabilitas fiskal. Namun, Prabowo memilih Purbaya Yudhi Sadewa, ekonom dengan latar belakang lembaga penjamin simpanan, untuk menggantikannya.

    Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti membaca keputusan Prabowo sebagai kombinasi faktor pribadi dan politik.

    “Selain faktor psikologis, kejenuhan dan mentoknya ide-ide kreatif dalam mengelola ekonomi juga ikut memengaruhi. Ritme kerja dengan Presiden Prabowo pun tampaknya tidak lagi padu,” ujarnya.

    Tak kalah mengejutkan, pencopotan Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam. Isu lemahnya koordinasi keamanan saat demonstrasi besar akhir Agustus disebut-sebut sebagai pemicu. Meski begitu, pengamat menilai ada lapisan politik lebih dalam Prabowo mulai membersihkan warisan Jokowi.

    “Artinya, 25% sudah diganti. Proses de-Jokowinisasi jelas sedang berlangsung, sekaligus mengarah ke gerindranisasi kabinet,” lanjut Ray.

    Dua kursi kosong yakni Menko Polkam dan Menpora kini jadi arena spekulasi politik. Menko Polkam, jantung koordinasi keamanan negara, sementara dipegang ad interim oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Namun, posisi ini dianggap terlalu vital untuk dibiarkan lama tanpa pejabat definitif.

    Sementara kursi Menpora, yang ditinggalkan Dito Ariotedjo, justru memunculkan gosip segar. Puteri Anetta Komarudin, politisi muda Golkar, masuk bursa calon kuat.

    Kabar di balik layar menyebut ada tujuh nama lain yang sedang dipertimbangkan untuk masuk kabinet. Dari politisi muda hingga tokoh serikat buruh, bahkan mantan lawan politik Prabowo. Grace Natalie, Said Iqbal, Budiman Sudjatmiko, Airin Rachmi Diany, hingga Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman disebut-sebut masuk radar. Tak ketinggalan nama Mahfud MD, mantan rival Prabowo di Pilpres 2024.

    Partai- Partai Menunggu Isyarat dan di kubu partai politik, sikapnya beragam. Misalnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memilih berhati-hati dan menekankan bahwa keputusan itu merupakan wewenang penuh Kepala negara.

    “Itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita partai-partai jangan melampaui batas kewenangan. Biarlah Presiden yang memutuskan,” ucapnya.

    PDIP, partai yang kini berposisi sebagai oposisi kritis, juga menjaga jarak dalam mengindahkan isu tersebut.

    “Kalau hal yang sifatnya praktis, taktis pemerintahan lingkup eksekutif, ya kita tidak ikut campur. Tapi kalau menyangkut kebijakan strategis, kita akan jadi mitra kritis,” ujar Aria Bima.

    Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko membantah dengan tegas tidak mengetahui adanya pembicaraan tersebut.

    “Saya tidak tahu menahu. Tidak ada pembicaraan itu. Saya masih fokus di BP Taskin, menjalankan tugas percepatan pengentasan kemiskinan,” katanya.

    Kalkulasi Politik Prabowo

    Mengapa reshuffle kali ini terasa lebih dramatis dibanding periode-periode sebelumnya? Ray Rangkuti mengatakan pertama, Prabowo sedang membangun jarak dari bayang-bayang Jokowi. Dari 12 menteri warisan Jokowi, kini hanya tersisa 8.

    Kedua, reshuffle bukan sekadar pergantian orang, melainkan strategi konsolidasi kekuasaan. Prabowo memerlukan tim yang benar-benar loyal sekaligus mampu menghadapi dinamika global, mulai dari krisis pangan hingga gejolak keamanan di Timur Tengah.

    Ketiga, ada kalkulasi internasional. Kehadiran Prabowo di panggung PBB pekan depan akan menjadi ujian citra. Kabinet yang solid dan berwajah baru akan memperkuat pesan bahwa Indonesia siap memainkan peran global lebih aktif.

    Meski reshuffle sudah diumumkan, publik merasakan ada babak yang belum ditutup. Dua kursi kosong menjadi tanda tanya besar. Prabowo sendiri memilih menggantung jawaban. Kapan nama-nama baru akan masuk ke dalam kabinetnya.

    “Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat,” kata Prabowo ketika ditanya soal pelantikan Menko Polkam dan Menpora.

    Jawaban ini justru memperkuat dugaan bahwa reshuffle belum selesai. Bahwa gelombang baru bisa saja datang dalam hitungan hari, sebelum Presiden terbang ke New York.

    Publik kini hanya bisa menunggu: apakah reshuffle jilid dua benar-benar akan diumumkan pekan ini, atau akan kembali ditunda hingga Presiden kembali dari Sidang PBB?

    Yang jelas, tanda tanya itu tetap menggantung, sedangkan ancang-ancang reshuffle lanjutan Prabowo mungkin masih terus berlanjut.