Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Qodari Sebut Prabowo Minta KSP Ikut Aktif Menyampaikan Capaian Positif Pemerintah

    Qodari Sebut Prabowo Minta KSP Ikut Aktif Menyampaikan Capaian Positif Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Muhammad Qodari resmi menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) usai prosesi serah terima jabatan (sertijab) di Gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (18/9/2025).

    Dia menggantikan Andi Muhammad Prasetyo (AMP) yang selama ini memimpin KSP sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam keterangan persnya, Qodari menyampaikan rasa haru atas perpisahan dengan AMP yang dianggap telah membangun KSP dari nol. 

    “Ya, terharu karena walaupun kurang dari setahun, tapi dengan Pak AMP ini sudah seperti bapak dan adik-kakak. Waktu pertama kali masuk, kantor KSP ini masih kosong, hanya ada saya dan beliau. Sekarang sudah penuh. Itu yang membuat beliau begitu emosional,” ujar Qodari.

    Qodari mengenang ciri khas AMP yang hobi off-road dan memiliki slogan “No road, no problem”. Slogan itu, katanya, akan terus dijaga di KSP sebagai semangat mencari solusi atas setiap masalah.

    “Kalau saya tambahkan satu lagi, no guts, no glory. Tidak ada keberanian, tidak ada keberhasilan. Jadi, kini KSP punya dua slogan yang akan jadi pedoman,” tambahnya.

    Menurut Qodari, pesan AMP kepada jajaran KSP adalah melanjutkan semua yang telah berjalan. Dia menekankan, KSP terbukti memberi manfaat nyata dalam mengawal program-program besar Presiden Prabowo, baik di bidang pendidikan, komunikasi, hingga bantuan sosial.

    “Misalnya dulu kita pernah mengusulkan agar transfer tunjangan guru langsung dari pusat, tidak lewat daerah. Itu dirasakan manfaatnya oleh ratusan ribu bahkan jutaan guru,” jelas Qodari.

    Lebih jauh, Qodari menyebut ada pesan khusus dari Presiden Prabowo melalui Jenderal Teddy, yakni memperkuat fungsi komunikasi pemerintah. 

    “KSP tidak hanya monitoring dan evaluasi program prioritas, tapi juga memastikan manfaatnya bisa dikomunikasikan ke masyarakat agar lebih dipahami dan mendapat dukungan luas,” ungkapnya.

    Qodari memastikan KSP akan bekerja erat dengan kementerian/lembaga lain, tidak hanya dalam perbaikan kinerja program, tetapi juga dalam menyampaikan capaian pemerintahan. 

    “KSP akan ikut membantu komunikasi keberhasilan pemerintah agar lebih terstruktur dan bisa dirasakan publik,” pungkasnya.

  • Resmi Pimpin KSP, Qodari: Organisasi Tetap Jalan Optimal Tanpa Wakil Kepala

    Resmi Pimpin KSP, Qodari: Organisasi Tetap Jalan Optimal Tanpa Wakil Kepala

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menegaskan bahwa roda organisasi KSP akan tetap berjalan optimal meski saat ini belum ada Wakil Kepala KSP.

    Hal itu disampaikan Qodari usai prosesi serah terima jabatan (sertijab) di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (18/9). 

    Menjawab pertanyaan soal kekosongan posisi wakil kepala, Qodari menegaskan keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya kembalikan kepada bapak presiden, karena ini prerogatif dari bapak presiden,” ujarnya.

    Menurut Qodari, kinerja KSP tetap dapat berjalan efektif karena ditopang struktur deputi, staf khusus, dan tenaga ahli. Ia menyebut pada periode sebelumnya pun posisi wakil kepala cukup lama dibiarkan kosong.

    “InsyaAllah bisa tetap berjalan dengan optimal. No road, no problem,” katanya.

    Usai sertijab, Qodari langsung menjadwalkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Salah satunya adalah agenda bersama Menteri Perumahan untuk meninjau program perumahan rakyat di Jawa Barat.

    “Mulai hari ini saya akan berjalan dengan Menteri Perumahan terkait program prioritas Presiden di bidang perumahan dan renovasi. Kemarin, meski ada demo, kita tetap turun ke Johar Baru untuk memastikan renovasi berjalan dengan baik,” jelasnya.

    Qodari kembali menegaskan bahwa KSP akan fokus mengawal program prioritas Presiden Prabowo agar berjalan tepat waktu dan menyentuh masyarakat.

    “Pokoknya jalan terus. No guts, no glory,” pungkasnya.

  • Lika-liku Djamari Chaniago: Pernah Pecat Prabowo, Kini jadi Menkopolkam

    Lika-liku Djamari Chaniago: Pernah Pecat Prabowo, Kini jadi Menkopolkam

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Politik Ray Rangkuti menyoroti pengangkatan Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam).

    Pasalnya, kata dia, Djamari pernah menjabat sekretaris Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tahun 1998, yang memecat Prabowo Subianto dari militer.

    Hal ini tidak lepas dari dugaan keterlibatan Prabowo dalam penculikan aktivis saat era Soeharto itu. Ray mengatakan pengangkatan Djamari menumbuhkan tanda tanya terkait etika jabatan elit politik.

    “Djamari dilantik oleh Prabowo sebagai pembantunya dalam kementerian. Etika jabatan ini, tentunya, dialamatkan ke Djamari. Sekalipun pertanyaan yang sama bisa dialamatkan ke Prabowo. Betapa peristiwa penculikan 1998 lalu dilihat sebagai peristiwa biasa, bukan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Ray dalam keterangan tertulis kepada Bisnis, Kamis (18/9/2025).

    Dia mempertanyakan apakah Prabowo membuat pertimbangan atas pengangkatan Menko Polkam yang pernah memecat dirinya saat berkiprah di militer.

    Ray juga menilai perombakan atau reshuffle yang dilakukan Prabowo lekat dengan kepentingan politik dan cenderung mengedepankan konsolidasi politik.

    “Oleh karena itu, saya tidak melihat akan ada lonjakan akselerasi kinerja. Tidak perlu berharap banyak pada hal seperti ini,” jelasnya.

    Hal yang sama disampaikan, pengamat politik, Maksimus Ramses Lalongkoe. Dia meragukan perombakan kabinet mampu meningkatkan kualitas kerja pemerintah untuk jangka panjang.

    Pasalnya, dia menilai reshuffle yang dilakukan Prabowo kental dengan unsur kedekatan politik sehingga merasa pesimis terhadap kinerja pemerintah.

    “Kalau mau jujur sebetulnya pos-pos kementerian dan wamen juga jabatan yang lainnya masih bernuansa politis. Penempatan orang-orang tersebut juga tidak lepas dari korelasi politik tidak ada yang benar-benar jalur profesional berdasarkan aspek kualifikasi khusus,” kata dia kepada Bisnis, Rabu (17/9/2025).

    Dia menekankan Prabowo seharusnya memperkuat posisi menteri yang menangani permasalahan kemiskinan, pengangguran, hingga pendidikan. Menurutnya perombakan ini sulit untuk menggaet kepercayaan publik

  • Soal Ketum PSSI Jabat Menpora, Erick Thohir: Tunggu Mekanisme Resmi FIFA

    Soal Ketum PSSI Jabat Menpora, Erick Thohir: Tunggu Mekanisme Resmi FIFA

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan keputusan terkait sepak bola Indonesia tetap berada di bawah otoritas FIFA sebagai federasi internasional. Pemerintah, menurutnya, akan menunggu mekanisme resmi dari organisasi tersebut.

    Hal itu disampaikannya usai menghadiri pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024–2029 di Istana Negara, Rabu (17/9/2025). 

    “Itu, FIFA otoritas lebih tinggi dari Kemenpora kalau urusan bola. Jadi kita tunggu saja. Tapi yang pasti saya sebagai menteri harus melihat semua cabang olahraga ini adalah bagian dari pembangunan yang akan kita selaraskan ke depan. Pesan Bapak Presiden tadi, skala prioritas juga harus mulai dilihat,” kata Erick

    Ditanya soal kemungkinan adanya surat dari FIFA kepada Kemenpora, Erick kembali menekankan pentingnya menunggu prosedur resmi.

    “Mekanismenya nanti kita tunggu saja,” ujarnya singkat.

    Mengenai statusnya sebagai Ketua Umum PSSI, Erick menyebut hingga saat ini dirinya masih menjabat di bangku tertinggi persatuan sepak bola tanah air itu

    “Hari ini iya. Karena kalau kita lihat sebelumnya sendiri kan saya, waktu menteri BUMN statusnya juga sah. Karena memang dilihat dari track record saya selama ini ada di dunia sepakbola. Tapi saya nggak mau mendahului, tunggu biar otoritas di sepakbola internasional yang menilai,” jelasnya.

    Dia menambahkan, setiap cabang olahraga memiliki federasi internasional masing-masing yang menjadi rujukan aturan. Karena itu, ia memilih menunggu proses formal sebelum memberikan pernyataan lebih jauh.

    “Terlalu dini saya nggak tahu. Nanti suratnya belum dapat saya, jadi saya nggak mau bicara lebih. Setiap cabor punya international federation-nya, jadi itu ada aturan mainnya semua,” tegas Erick.

  • Pengamat: Erick Thohir Harus Mundur dari PSSI Agar Tak Picu Konflik AntarCabor

    Pengamat: Erick Thohir Harus Mundur dari PSSI Agar Tak Picu Konflik AntarCabor

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Politik sekaligus Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima Indonesia), Ray Rangkuti mendesak Erick Thohir mundur sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) usai dilantik sebagai Menteri Olahraga dan Pemuda RI.

    Dia menilai posisi ganda Erick berpotensi memantik kecemburuan antarcabang olah raga. Pasalnya, kata dia, Menpora memiliki akses penuh untuk mengatur berbagai cabang olahraga di Indonesia.

    “Menpora sekaligus ketua PSSI merupakan tumpang tindih jabatan. Lebih dari itu, membuat pak Erick seperti tidak berdiri untuk semua cabor yang ada dan dengan sendirinya, berpotensi akan menimbulkan kecurigaan akan dapat berlaku adil untuk semua cabang olahraga,” kata Ray kepada Bisnis, Kamis (18/9/2025).

    Untuk itu, Ray menyarankan Erick harus memilih salah satu jabatan. Mundur sebagai Menpora atau Ketua Umum PSSI guna membentuk pemerintah yang bersih dan berkeadilan.

    Dia mencontohkan saat Zaenudin Amali yang mengundurkan diri dari jabatan Menpora karena menempati posisi wakil ketua PSSI. Menurutnya alasan Erick menunggu keputusan FIFA untuk mundur dari Ketum PSSI adalah argumen yang tidak berdasar.

    “Alasan Erick terlebih dahulu menunggu statuta FIFA sama sekali tidak berdasar,” jelasnya.

    Dia juga menyoroti pengangkatan Erick Thohir menjadi Menpora. Baginya, hal itu hanya sebatas strategi untuk menggaet suara Gen Z saat Pilpres 2029 dan merupakan formalitas belaka agar Erick Thohir memiliki title menteri.

    “Tapi mengapa Erick Thohir berkenan mengambil jabatan itu? Satu, yang penting tetap menteri; dua bisa dioptimalkan untuk mempopulerkan diri ke kalangan gen Z dan anak muda lainnya, khususnya, menjelang Pilpres 2029 yang akan datang,” tutur Ray.

    Lebih lanjut, dia mengatakan digesernya Erick Thohir ke posisi Menpora artinya memindahkan jabatan bergengsi dan strategis ke jabatan non strategis. Strategis dalam hal ini, katanya, tentu saja dalam hal pengaruh wewenang atas aset negara dan penentu kebijakan ekonomi. 

  • Menerka Nasib Kapolri Listyo Sigit saat Prabowo Gencarkan Reformasi Polri

    Menerka Nasib Kapolri Listyo Sigit saat Prabowo Gencarkan Reformasi Polri

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tengah menggencarkan pembentukan tim reformasi untuk mengevaluasi kinerja kepolisian republik Indonesia alias Polri.

    Tim reformasi Polri ini mencuat ke publik pasca aksi unjuk rasa berujung ricuh di sejumlah titik di Indonesia. Dalam kericuhan itu, banyak pihak yang mengkritisi tindakan aparat yang dinilai represif.

    Puncaknya, kemarahan publik terhadap institusi Polri muncul setelah kejadian pelindasan pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan oleh mobil Brimob yang berujung tewas pada Kamis (28/9/2025).

    Alhasil, dari yang tadinya aksi demonstrasi yang berfokus terkait tunjangan DPR, namun berbalik arah terhadap Polri yang menjadi target aksi unjuk rasa.

    Markas kepolisian di sejumlah daerah, termasuk markas Brimob di Kwitang, Polda Metro Jaya hingga Mabes Polri tak luput dari target aksi demonstrasi.

    Dalam hal ini, muncul tuntutan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melepaskan jabatannya. Kala itu, Sigit tak terlalu ambil pusing terkait tuntutan tersebut. Sigit menyatakan sebagai prajurit, dirinya menyerahkan semuanya kepada Presiden RI. Menurutnya, soal jabatan merupakan hak prerogatif Presiden. 

    Isu Pergantian Kapolri 

    Tak berhenti disitu, sorotan publik tetap tertuju kepada pemegang kursi Tribrata 1 itu. Pasalnya, isu terkait pergantian Kapolri Sigit kemudian mencuat ke publik usai adanya informasi terkait surat presiden (surpres) mengenai pergantian Kapolri.

    Bahkan, dalam isu itu secara eksplisit bahwa pengganti Kapolri Sigit adalah jenderal berinisial S dan D. Namun, kabar tersebut langsung dibantah oleh pejabat di lingkungan Istana Presiden.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa belum ada surpres yang dikirimkan ke DPR mengenai isu tersebut.

    “Berkenaan dengan Surpres, pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar. Jadi, belum ada Surpres yang dikirimkan ke DPR mengenai pergantian Kapolri,” ujar Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan teks, Sabtu (13/9/2025).

    Dia juga mengemukakan bahwa informasi tersebut telah selaras dengan pernyataan pimpinan DPR yang sebelumnya telah menyatakan bahwa tidak ada surpres yang masuk terkait pergantian Kapolri.

    Namun demikian, meskipun itu telah dibantah Istana, isu pergantian Kapolri ini masih terus bergulir di media massa. Banyak tebak-tebakan sosok jenderal pengganti Kapolri.

    Komjen Suyudi misalnya. Dia saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Namun, mantan Kapolda Banten itu langsung membantah isu terkait dirinya yang disebut akan menggeser Listyo Sigit.

    “Saya sedang fokus melaksanakan tugas di BNN RI, tolong dukung saya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa berita itu tidak benar,” ujar Suyudi di kantornya, Senin (15/9/2025).

    Selain Suyudi, setidaknya ada 25 perwira tinggi berpangkat Komjen alias jenderal bintang tiga yang bisa menduduki orang nomor satu di institusi Polri.

    Dari 25 itu mengerucut sejumlah nama yang di gadang-gadang menjadi Kapolri seperti Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Kabareskrim Komjen Syahardiantono, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Komjen Wahyu Widada hingga Asisten Utama Bidang Operasi (Astamaops), Kapolri, Komjen Mohammad Fadil Imran.

    Pembentukan Tim Reformasi Polri 

    Di samping isu pemilihan Kapolri, tim pembentukan reformasi Polri juga saat ini tengah menjadi isu hangat. Keseriusan Prabowo dalam pembentukan tim ini tercermin dari pengangkatan Komjen (Purn) Ahmad Dofiri.

    Dofiri yang juga eks Wakapolri, kini telah dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Nasional (Kamtibnas) serta Reformasi Kepolisian.

    Usai menghadiri pelantikan itu, Dofiri menyampaikan bahwa dirinya belum menghadap Presiden untuk membicarakan detail langkah maupun struktur tim reformasi polisi. Pasalnya, hal tersebut harus dibicarakan terlebih dahulu dengan Prabowo.

    “Kita kan masih nunggu biar beliau dulu, baru nanti langkah-langkahnya,” kata Dofiri di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

    Adapun, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pembentukan Komite Reformasi Kepolisian segera rampung. 

    Dia menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan penyusunan tim tersebut dan rencananya akan diumumkan dalam pekan ini.

    “Ditunggu, nanti akan segera diumumkan,” kata Prasetyo usai menghadiri pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024–2029 di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).

    Prasetyo menjelaska  gagasan pembentukan komite ini lahir dari keinginan Presiden untuk melakukan evaluasi sekaligus perbaikan di tubuh Polri. Menurutnya, langkah tersebut wajar dilakukan terhadap seluruh institusi negara.

    Sementara itu, Kapolri Sigit menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu kepastian dari pembentukan tim reformasi Polri. Namun demikian, dia menekankan bahwa Polri bakal sejalan dengan arah pemerintahan Prabowo.

    “Kita tunggu saja, pasti Polri akan menindaklanjuti apa yang akan menjadi kebijakan,” ujarnya di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

    Dia memastikan juga Polri akan selalu menerima masukan atau kritik untuk perbaikan institusi menuju lebih baik. Dengan demikian, masukan tersebut dapat terus mengevaluasi kinerja Polri agar menjadi institusi keamanan yang diharapkan oleh masyarakat.

    Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan reformasi Polri bisa menjadi waktu yang pas untuk memperbaiki fungsi dan peran kepolisian di masyarakat. 

    Rafly menuturkan bahwa saat ini, banyak anggota kepolisian yang menempati banyak jabatan strategis. Menurutnya, urgensi reformasi Polri adalah menempatkan fungsi anggota polri sesuai ketentuannya.

    “Fungsi Polri itu kan ada tiga, pelindung dan pengayom masyarakat, keamanan dan ketertiban masyarakat, lalu penegakan hukum. Fungsi-fungsi itu tidak mesti disatukan di dalam satu naungan. Bisa dipisahkan karena wataknya yang bisa berbeda,” katanya kepada Bisnis, Senin (15/9/2025).

    Misalnya, kata dia, bidang penegakan hukum bisa beririsan dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum. Rafly menilai Polri masih lekat dengan militeristik yang diwariskan saat pemisahan dengan militer di zaman orde baru.

    Dia menyebutkan reformasi Polri juga sebagai upaya melepaskan kesan militeristik di tubuh kepolisian. Pasalnya kedua instansi memiliki doktrin yang berbeda. 

    Dalam hal ini, fungsi Polri untuk pengamanan sipil, sedangkan militer menjaga keamanan negara yang disiapkan untuk berperang. Adapun, reformasi Polri belum bisa menjadi indikator untuk meningkatkan kualitas kerja dan perbaikan citra di masyarakat, karena hal itu bergantung pada anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya di lapangan.

  • Driver Ojol Tolak Aksi 179, Minta Agar Nama Almarhum Affan Tak Dipolitisasi

    Driver Ojol Tolak Aksi 179, Minta Agar Nama Almarhum Affan Tak Dipolitisasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah komunitas ojek online (ojol) di berbagai daerah kompak menolak ikut serta dalam “Aksi 179” yang digelar di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

    Para driver lebih memilih tetap bekerja mencari nafkah untuk keluarga sekaligus menjaga kondusivitas, dibanding turun ke jalan.

    Sikap ini tidak hanya ditunjukkan di Bekasi dan Solo Raya, tetapi juga di Banten. Perwakilan komunitas Unit Reaksi Cepat (URC) Banten, Michael, menegaskan mayoritas driver menolak bergabung dengan aksi. Ia bahkan menilai peserta aksi hanyalah segelintir oknum yang tidak mewakili komunitas ojol secara keseluruhan.

    “Kalau menurut saya justru mereka itu bukan bagian dari ojol. Itu hanya sebagian kecil, oknum saja, dan tidak mewakili driver. Ojol yang asli lebih pilih cari order,” kata Michael lewat rilisnya, Rabu (17/9/2025).

    Michael juga memastikan layanan transportasi daring tetap berjalan normal meski ada aksi di Jakarta.

    “Order tetap jalan, aplikasi tetap buka, jadi tidak akan ada gangguan berarti di lapangan,” tegasnya.

    Lebih jauh, Michael mengingatkan agar nama almarhum Affan — seorang driver ojol yang sempat menjadi sorotan publik usai meninggal dunia saat bertugas — tidak dijadikan alat politik dalam aksi jalanan.

    “Keluarga sudah secara tegas menyatakan tidak ingin nama almarhum dibawa ke ranah politik jalanan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Affan sempat menjadi simbol perjuangan driver ojol dalam menuntut regulasi yang lebih adil. Namun, komunitas menilai perjuangan itu tidak semestinya dipelintir untuk kepentingan politik sesaat.

    Di Solo Raya, Juru Bicara Garda Soloraya, Djoko Saryanto, menegaskan pihaknya juga tidak terprovokasi ikut aksi. Menurutnya, gerakan driver seharusnya tetap fokus memperjuangkan regulasi yang jelas, seperti lahirnya UU Transportasi Online dan penetapan tarif yang lebih adil.

    Sementara itu, di Bekasi Raya, Sekjen Koalisi Ojek Daring Nasional (KODAN) Handriko menekankan driver setempat tetap bekerja.

    “Driver Bekasi tetap on bid, tidak ada yang ikut aksi. Kami lebih memilih menjaga situasi agar tetap stabil,” ujarnya.

  • Qodari Tegaskan KSP Akan Lebih Aktif Sosialisasi Program Prioritas Presiden

    Qodari Tegaskan KSP Akan Lebih Aktif Sosialisasi Program Prioritas Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan lembaga yang dipimpinnya akan memperkuat peran komunikasi publik terkait program-program prioritas pemerintah.

    Qodari menyebut, meski tugas utama KSP sesuai Peraturan Presiden adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program prioritas, namun publik juga harus merasakan manfaat dari kinerja pemerintah melalui sosialisasi yang lebih luas.

    Hal ini disampaikan usai dirinya dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai KSP di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).

    “Kalau tugas dari Presiden sudah jelas di Perpres, yaitu monitoring evaluasi program-program prioritas. Tapi kita juga melihat bahwa begitu banyak hal yang dilakukan pemerintah itu harus disosialisasikan,” ujarnya.

    Menurutnya, keberadaan Badan Komunikasi Pemerintah (transformasi dari PCO) tetap memiliki fungsi utama dalam penyampaian pesan publik. Namun ke depan, KSP juga akan tampil untuk menjelaskan capaian dan kebijakan Presiden.

    “InshaAllah KSP bukan hanya orientasi ke dalam tapi juga ke depan. Sehingga teman-teman nanti juga akan lebih banyak narasumber, lebih banyak informasi. Tidak semuanya terpusat di PCO, tapi KSP juga akan tampil menjelaskan program-program Presiden yang bagus-bagus ini,” jelasnya.

    Qodari menambahkan, komunikasi antar-lembaga pemerintah akan terus diperkuat, termasuk dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo yang disebutnya sudah lama bekerja sama.

    “Kalau komunikasi sering, apalagi dengan Mas Angga itu sudah dari dulu, besty. KSP itu kelebihannya karena dia monitoring evaluasi semua program, jadi tahu hampir semua yang dikerjakan, tahu progresnya, tahu kelebihannya,” katanya.

    Sebagai contoh, Qodari menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya sangat penting untuk mengatasi kesenjangan kualitas sumber daya manusia.

    “MBG itu untuk mengatasi kesenjangan, kesenjangan gizi. Karena 20 persen anak kita stunting. Bahkan yang gizinya cukup pun secara IQ masih perlu ditingkatkan. Jadi kita ingin kualitas SDM kita bagus dan bisa bersaing dengan negara tetangga maupun dunia,” tegasnya.

  • Prabowo Anugerahkan Pangkat Istimewa kepada Dua Purnawirawan: Tolong Berbakti Lagi

    Prabowo Anugerahkan Pangkat Istimewa kepada Dua Purnawirawan: Tolong Berbakti Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan pangkat istimewa kepada masing-masing satu purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penganugerahan tersebut dilaksanakan di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (17/9/2025).

    Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 84/TNI Tahun 2025 dan Nomor 85/POLRI Tahun 2025 tentang Penganugerahan Pangkat secara Istimewa, Presiden Prabowo menganugerahkan pangkat Jenderal TNI Kehormatan kepada Letnan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago. Sementara itu, pangkat Jenderal Polisi Kehormatan dianugerahkan kepada Letnan Jenderal Polisi (Purn.) Ahmad Dofiri.

    Prosesi penganugerahan diawali dengan pembacaan Keppres oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Kosasih. Selanjutnya, Kepala Negara secara langsung melakukan prosesi penanggalan pangkat lama dan pemasangan pangkat baru kepada kedua penerima anugerah.

    Dalam sambutannya usai prosesi penganugerahan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keputusan pemberian pangkat kehormatan kepada keduanya merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara. Kepala Negara juga memandang bahwa dedikasi dan pengorbanan keduanya telah memperlihatkan kesetiaan yang patut menjadi teladan.

    “Untuk itu dalam menghadapi tugas yang akan datang, di mana saya atas nama negara, dan bangsa masih minta kerelaan saudara untuk masih berbakti kepada negara dan bangsa walaupun saudara sudah berhak untuk istirahat sebagai warga negara,” katanya.

    Dengan khidmat, kedua purnawirawan menerima penganugerahan tersebut dari Presiden Prabowo. Dengan penganugerahan ini, Presiden pun berpesan agar keduanya tetap menjaga kehormatan TNI dan Polri.

    “Untuk memberi sesuatu kekuatan terhadap pengabdianmu, saya telah putuskan untuk memberi pangkat istimewa berupa jenderal bintang 4. Untuk itu, saudara harus menjaga kehormatan korps jenderal dan menjaga kehormatan TNI dan Polri untuk selanjutnya,” tandasnya.

    Turut hadir dalam penganugerahan tersebut yakni sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi R., dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, serta para Kepala Staf Angkatan.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengamini bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberikan kenaikan pangkat istimewa jenderal kehormatan penuh kepada Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dan Jenderal Polisi (Purn) Ahmad Dofiri.

    “Jadi pada hari ini Bapak Presiden memberikan kenaikan pangkat istimewa jenderal kehormatan penuh kepada Bapak Jenderal Djamari Chaniago dan kepada Jenderal Polisi Ahmad Dofiri,” kata Prasetyo.

    Menurutnya, keputusan ini diambil Presiden setelah melalui banyak pertimbangan dan penilaian dari berbagai pihak.

    “Beliau berdua adalah figur-figur putra terbaik bangsa yang telah mengabdi sekian puluh tahun lamanya dengan segala prestasi, baik di TNI Angkatan Darat maupun di Kepolisian,” jelasnya.

    Prasetyo menambahkan, Presiden Ke-8 RI itu mendapatkan masukan dari beragam sumber sebelum memutuskan penganugerahan tersebut.

    Dia tak menampik bahwa masukan juga bersumber termasuk dari institusi yang bersangkutan, kemudian juga dari atasan kedua tokoh tersebut.

    “Presiden kan juga mengenal atasan-atasan dari beliau berdua, kemudian dari bawahan. Banyak penilaiannya, dan kemudian Bapak Presiden merasa mengambil keputusan untuk memberikan penghormatan, baik kepada individu maupun tentunya akan mewakili institusinya,” tandas Prasetyo Hadi.

  • Istana: Komite Reformasi Polri Sedang Disusun, Diumumkan Minggu Ini

    Istana: Komite Reformasi Polri Sedang Disusun, Diumumkan Minggu Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pembentukan Komite Reformasi Kepolisian segera rampung. 

    Dia menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan penyusunan tim tersebut dan rencananya akan diumumkan dalam pekan ini.

    “Ditunggu, nanti akan segera diumumkan,” kata Prasetyo usai menghadiri pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024–2029 di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).

    Prasetyo menjelaskan, gagasan pembentukan komite ini lahir dari keinginan Presiden untuk melakukan evaluasi sekaligus perbaikan di tubuh Polri. Menurutnya, langkah tersebut wajar dilakukan terhadap seluruh institusi negara.

    “Keinginan beliau adalah membuat Komite Reformasi Kepolisian. Kita semua sangat mencintai institusi kepolisian, tetapi tentu ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dan evaluasi, itu biasa untuk semua institusi,” jelasnya.

    Terkait siapa yang akan memimpin, Prasetyo menepis kabar bahwa mantan Menko Polhukam Mahfud MD telah ditunjuk sebagai ketua.

    “Belum, belum ada yang ditunjuk sebagai ketua. Baru disusun anggotanya,” ujarnya.

    Adapun mengenai posisi Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri sebagai penasihat khusus Presiden, Prasetyo menegaskan perannya berbeda dengan tim reformasi. 

    “Kalau penasihat khusus itu kan secara pribadi sebagai penasihat khususnya Bapak Presiden,” katanya.

    Dia menambahkan, instrumen hukum yang akan digunakan dalam pembentukan Komite Reformasi Kepolisian tengah dipersiapkan, dan dipastikan akan dituangkan melalui Keputusan Presiden (Keppres).

    “Insya Allah dalam minggu ini,” tutup Prasetyo.