Category: Bisnis.com Nasional

  • Daftar 20 SMP Terbaik di Indonesia Versi Pusprenas 2025

    Daftar 20 SMP Terbaik di Indonesia Versi Pusprenas 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Selain tingkat SMA, Puspresnas juga memberikan peringat sekolah terbaik pada kategori SMP.

    Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas ) adalah unit kerja di bawah Kemendikbudristek yang bertugas mengembangkan bakat, minat, dan potensi peserta didik Indonesia di berbagai bidang.

    Mulai dari sains, teknologi, seni, olahraga, vokasi, kewirausahaan melalui berbagai kompetisi, lomba, festival, dan apresiasi untuk menciptakan talenta unggul nasional, seperti OSN, O2SN, FLS2N, dan lainnya, serta mengelolanya melalui sistem manajemen talenta nasional (SIMT). 

    Berikut 20 SMP Terbaik di Indonesia versi Puspresnas 2025

  • Daftar 20 SMA/SMK Terbaik di Indonesia Versi Puspresnas 2025

    Daftar 20 SMA/SMK Terbaik di Indonesia Versi Puspresnas 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Di Indonesia, ada sekitar 20 SMA/SMK yang masuk kategori terbaik versi Pusprenas.

    SMA terbaik di Indonesia bervariasi tergantung metodenya, tapi SMA Trensains Muhammadiyah Sragen, SMA Pradita Dirgantara, SMAN Unggulan M.H. Thamrin, dan SMAN 8 Jakarta sering muncul di puncak daftar.

    Kategori itu berdasarkan prestasi olimpiade dan nilai UTBK, dengan SMAN Trensains sering di nomor satu dalam perolehan medali, sementara sekolah seperti MAN Insan Cendekia dan SMA Unggul Del juga sangat kuat. 

    Berikut daftar 20 SMA/SMK terbaik di Indonesia versi Pusprenas 2025

  • Sebanyak 1.882 Napi High Risk Pindah ke Nusakambangan

    Sebanyak 1.882 Napi High Risk Pindah ke Nusakambangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mencatat total ada 1.882 warga binaan yang telah dipindahkan ke penjara Super Maximum dan Maximum Security di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

    Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imipas, Mashudi mengatakan ribuan orang yang dipindahkan ke lapas Maximum Security itu merupakan warga binaan dengan kategori risiko tinggi.

    “Sampai dengan menjelang tutup tahun ini total sudah 1.882 warga binaan high risk seluruh Indonesia kami pindahkan ke Nusakambangan,” ujar Mashudi dalam keterangan tertulis, Minggu (28/12/2025).

    Dia mengatakan 1.882 warga binaan ini tidak dipindahkan secara sekaligus, namun dilakukan secara bertahap. Teranyar, Kementerian Imipas telah memindahkan 130 warga binaan risiko tinggi ke Nusakambangan menjelang pergantian tahun.

    Mshudi menyebutkan 130 warga binaan itu berasal dari wilayah Jambi, Riau dan Banten. Mereka kemudian ditempatkan di lapas berbeda.

    Secara terperinci sebanyak 5 orang di Lapas Batu, 31 orang di Lapas Karanganyar, 17 orang di Lapas Besi, 30 orang di Lapas Gladakan, 17 orang di Lapas Narkotika dan 30 orang di Lapas Ngaseman. 

    “Pemindahan warga binaan high risk ke Lapas Super Maximum dan Maximum Security di Nusakambangan salah satunya bertujuan untuk men-Zero kan gangguang keamanan dan ketertiban,” imbuhnya.

    Adapun, Mashudi berharap 1.882 warga binaan yang ditempatkan di lapas Maximum Security ini bisa merubah perilakunya jika nanti kembali ke masyarakat.

    ”Dan yang juga sangat penting adalah perubahan perilaku warga binaan kami dapat lebih baik dan menyadari kesalahannya sampai nanti kembali lagi ke masyarakat sebagai warga negara yang baik,” pungkasnya.

  • Wakapolri: 1.500 Personel Diturunkan Tangani Pascabencana di Sumatra

    Wakapolri: 1.500 Personel Diturunkan Tangani Pascabencana di Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Kepala Polri, Dedi Prasetyo mengatakan 1.500 anggota polisi diturunkan untuk menangani pascabencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

    Dedi menjelaskan kebutuhan personel Polri sesuai instruksi dari Kapolri dan permintaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang membutuhkan dua batalyon. Selain penambahan personel, Polri juga membawa peralatan yang dibutuhkan selama proses evakuasi

    “Oleh karenanya perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, total yang dipersiapkan untuk pascabencana alam di wilayah Sumatra, personel 1.500,” katanya saat memimpin apel, Jumat (26/12/2025).

    Secara rinci dia menyampaikan 600 personel sesuai permintaan BNPB akan ditempatkan di Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Lalu, 900 personel Brimob Nusantara yang hari ini melaksanakan apel serentak di Mabes Polri maupun di wilayah lainnya.

    Dedi menambahkan, 1.400 personel Brimob telah diterjunkan di Aceh. Personel yang diturunkan ke lokasi bencana berasal dari Sumatra Selatan, Banten, DIY, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur.

    “Kemudian untuk pengerahan jumlah personel Polri yang terlibat saat ini ada 8.613 personel. Ini masih terus akan dievaluasi oleh Pak Astamaops, juga kita antisipasi untuk Januari 2026, Februari 2026 juga sudah dihitung semuanya, nanti kebutuhan-kebutuhan berapa akan kita tambah,” jelasnya.

    Adapun dari Polda Aceh, Sumut, dan Sumbar total personel mencapai 7.614. Kemudian 999 personel BKO dari Mabes Polri juga diberangkatkan pada hari ini. Tim DVI dan kesehatan sebanyak 43 personel. Selain itu, penyaluran bantuan logistik juga telah dilaksanakan.

    “Polri sudah mendistribusikan kurang lebih ini yang terdata di Astamaops, tentunya data ini akan juga nanti akan kita update kembali ada 159,35 ton bantuan yang sudah terdistribusikan ke Aceh, Sumut, dan Sumbar,” ucapnya.

    Dedi menyampaikan Polri sudah mempersiapkan 91 Posko Tanggap Bencana, terdiri dari 35 Posko ada di Aceh, kemudian 19 Posko ada di Sumatera Utara, dan 37 Posko ada di Sumatera Barat. Jumlah Posko, katanya, akan ditambah dengan penambahan jumlah personel.

    Terkait identifikasi jenazah, Dedi menuturkan tim DVI akan menggunakan pendekatan DNA. Di sisi lain, menurut Dedi anggotanya menargetkan pembangunan 300 titik sumur bor untuk layanan air bersih.

    “Saat ini sudah ada 228 titik yang sudah beroperasi 84 sumur bor, yang masih proses pengerjaan ada 144 dengan perincian nantinya untuk di Aceh itu ada 201 sumur bor, 66 sudah selesai, 135 masih proses untuk Sumatera Utara ada 25 titik, 18 sudah selesai atau sudah operasional,” tandasnya.

  • Prabowo Terima Laporan Bos Danantara Soal Pembangunan 15.000 Hunian Tetap Bencana Sumatra

    Prabowo Terima Laporan Bos Danantara Soal Pembangunan 15.000 Hunian Tetap Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Hilirisasi dan Investasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengenai pembangunan hunian tetap untuk para pengungsi di Sumatra.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu malam, menjelaskan laporan dari Rosan itu diterima oleh Presiden Prabowo di kediaman pribadi Presiden, Jakarta, Sabtu.

    “Presiden Prabowo meminta laporan mengenai 15.000 hunian yang khusus dibangun Danantara untuk warga terdampak di Sumatra,” kata Teddy dikutip dari Antara, Sabtu (27/12/2025).

    Rosan melaporkan minggu ini ada 500 unit rumah yang siap dibangun seiring dengan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    Di kediaman pribadi Presiden, Jalan Kertanegara Nomor 4, Rosan juga melaporkan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekkah, Arab Saudi, kepada Presiden.

    “Menteri Rosan menyampaikan bahwa atas inisiatif dan diplomasi Presiden Prabowo, Pemerintah Saudi mendukung penuh program tersebut, terutama setelah Putra Mahkota Mohammed bin Salman berkomunikasi melalui telepon dengan Presiden Prabowo pada 8 Desember lalu,” kata Teddy.

    Teddy mengatakan Presiden Prabowo ingin seluruh jamaah haji Indonesia memiliki tempat dan fasilitas penginapan nyaman tersendiri saat melaksanakan ibadah haji dengan lokasi yang cukup dekat dengan Masjidil Haram.

    Dalam beberapa kesempatan, Rosan mengumumkan Pemerintah Indonesia melalui Danantara telah membeli hotel dan sebidang tanah seluas lima hektare di daerah Thakher, Mekkah.

    Di daerah tersebut, Pemerintah Arab Saudi juga membangun jembatan berbentuk terowongan menuju Masjidil Haram. Jika akses jembatan itu digunakan oleh para jamaah, maka jarak dari hotel menuju Masjidil Haram sekitar 2,5 kilometer.

    Kemudian, Danantara saat ini juga masuk dalam daftar penawar untuk lelang tanah di Western Hindawiyah, Mekkah. Tanah itu juga diperuntukkan sebagai Kampung Haji Indonesia, yang jaraknya juga 2,5 kilometer dari Masjidil Haram.

  • Buruh KSPI Bakal Demo 29-30 Desember, Tolak Upah Minimum Jakarta & Jabar

    Buruh KSPI Bakal Demo 29-30 Desember, Tolak Upah Minimum Jakarta & Jabar

    Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan bakal menggelar aksi demonstrasi selama dua hari berturut-turut, yakni pada 29 dan 30 Desember 2025 di Istana Negara atau Gedung DPR RI.

    Presiden KSPI Said Iqbal berujar bahwa unjuk rasa ini digelar sebagai respons terhadap penetapan kebijakan upah minimum 2026, khususnya di DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar).

    Terkait kebijakan upah minimum di DKI Jakarta, pihaknya menilai besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp5.729.876 belum memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL).

    “BPS [Badan Pusat Statistik] mencatat bahwa KHL bagi pekerja yang bekerja dan tinggal di Jakarta adalah sebesar Rp5,89 juta per bulan. Artinya, terdapat selisih sekitar Rp160.000 dibandingkan upah minimum yang ditetapkan,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (27/12/2025).

    Lebih lanjut, pihaknya juga menuntut pemberlakuan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) di Ibu Kota. Menurut KSPI, UMSP DKI Jakarta perlu berada di atas KHL sebesar 2%–5%, tetapi perhitungannya harus didasarkan pada karakteristik sektor industri.

    Sementara itu, kebijakan pengupahan di Jawa Barat yang disorot KSPI adalah penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Said menuding bahwa Dedi telah mengubah rekomendasi sejumlah bupati/wali kota terkait besaran UMSK.

    Sebagai contoh, dia mengeklaim usulan UMSK sektor elektronik di Kabupaten Bekasi telah dicoret dengan alasan ketidakmampuan perusahaan dan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), meskipun perusahaan-perusahaan raksasa elektronik beroperasi di wilayah tersebut.

    “Alasan potensi PHK yang digunakan tidak berdasar, karena pada tahun sebelumnya setelah adanya intervensi pemerintah pusat, tidak terjadi PHK sebagaimana yang dikhawatirkan,” ujar Said.

    Adapun, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan tenggat pengumuman UMP 2026 pada 24 Desember. Hingga Sabtu (27/12/2025), sebanyak 36 provinsi telah memberikan pengumuman resmi, selain Aceh dan Papua Pegunungan.

    Dari 38 provinsi, DKI Jakarta mencatatkan nominal UMP 2026 tertinggi, yakni sebesar Rp5.729.876. Besaran itu naik Rp333.115 atau 6,17% dari upah minimum tahun sebelumnya.

    Di sisi lain, Jawa Barat menjadi provinsi dengan UMP terendah, yakni Rp2.317.601. Nominal tersebut naik 5,77% atau Rp126.369 dibandingkan UMP 2025.

  • Update Bencana Aceh Sumatra: Korban Jiwa 1.138, Perbaikan Jalan dan Jembatan Dikebut

    Update Bencana Aceh Sumatra: Korban Jiwa 1.138, Perbaikan Jalan dan Jembatan Dikebut

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa korban jiwa akibat bencana banjir longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, Sumatra Barat bertambah 1 orang berdasarkan data terbaru hari ini, Sabtu (27/12/2025) pukul 17.00.

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom) BNPB Abdul Muhari menjelaskan bahwa total korban jiwa mencapai 1.138 orang, sebanyak 163 orang dinyatakan hilang, sedangkan 449.846 orang tercatat mengungsi.

    “Per hari ini terdapat kenaikan jumlah korban jiwa menjadi 1.138 jiwa,” kata Abdul dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia.

    Secara terperinci, Aceh mencatatkan 511 korban jiwa, sebanyak 31 korban hilang, serta 429.577 pengungsi. Sementara itu, terdapat 365 korban jiwa, enam puluh korban hilang, dan 10.354 pengungsi di Sumatra Utara.

    Berikutnya, Sumatra Barat mencatat 262 korban jiwa, sebanyak 72 korban hilang, dan 9.935 orang yang mengungsi. Abdul menyebut bahwa pencarian korban terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, seiring kemungkinan masih adanya jasad di lokasi permukiman maupun pusat aktivitas warga.

    Terkait daerah yang menetapkan status transisi darurat ke pemulihan, BNPB mencatat sebanyak 6 kabupaten/kota di Aceh telah menetapkan status tersebut, yakni Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Subulussalam, Langsa, Aceh Singkil, dan Lhokseumawe. Aceh Besar masih dalam proses pengesahan surat keputusan (SK).

    Sementara itu di Sumatra Utara, wilayah Binjai dan Tebing Tinggi masih dalam proses SK transisi. Deli Serdang, Langkat, Mandailing Natal, Sibolga, Padang Sidempuan, dan Batubara telah terlebih dahulu menetapkan transisi darurat ke pemulihan.

    Adapun di Sumatra Barat, transisi darurat ke pemulihan dicatatkan Padang Panjang, Pasaman, Solok, Padang Pariaman, Pariaman, Pesisir Selatan, serta Kota Padang. Lima Puluh Kota masih dalam proses transisi.

    Abdul lantas menyebut bahwa akses jalan nasional di Sumatra Utara dan Sumatra Barat sudah pulih. Sementara itu, pemulihan dan pembersihan akses jalan di Aceh disebut berkembang signifikan.

    Di koridor lintas timur, BNPB mencatat akses jalan dan jembatan yang terputus telah nihil, seperti Jembatan Krueng Tingkem yang kembali fungsional per hari ini. Demikian pula dengan akses jalan dan jembatan di koridor lintas barat.

    Namun demikian, perbaikan jalan dan jembatan masih banyak berlangsung di koridor lintas penghubung serta koridor lintas tengah.

    “Ini merupakan progres yang signifikan, tanggal 27 Desember sesuai target yang sebelumnya disampaikan oleh Kementerian PU, untuk lintas timur dan lintas barat itu sudah fungsional,” ujar Abdul.

  • Jemaah Haji Sumatra Terdampak Bencana Dapat Relaksasi Pelunasan Bipih

    Jemaah Haji Sumatra Terdampak Bencana Dapat Relaksasi Pelunasan Bipih

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memberikan relaksasi pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) bagi jemaah yang terdampak bencana di wilayah Sumatra.

    Direktur Jenderal Pelayanan Haji dan Umrah Kemenhaj Ian Heriyawan menyebut bahwa situasi bencana alam memengaruhi kesiapan jemaah haji di provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tersebut. Selain itu, terdapat pula faktor gangguan infrastruktur perbankan hingga gangguan fasilitas pemeriksaan syarat kesehatan.

    “Dampak bencana ini tergambar dari masih rendahnya persentase pelunasan biaya haji pada tahap pertama, khususnya di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara,” kata Ian dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (27/12/2025).

    Berdasarkan data tahap pertama, pihaknya mencatat baru 56,58% jemaah haji di Aceh yang melakukan pelunasan, seperti halnya Sumatra Utara yang baru mencapai 62,5%.

    Menurutnya, angka tersebut berada di bawah rata-rata nasional pelunasan yang mencapai 73,99%. Sementara itu, jemaah di Sumatra Barat masih mencatat persentase pelunasan di atas rerata nasional.

    Oleh karenanya, Kemenhaj memberikan kesempatan bagi jemaah haji tiga provinsi itu untuk melakukan pelunasan pada tahap kedua, yakni pada 2–9 Januari 2026.

    “Selain itu, relaksasi tambahan seperti perpanjangan waktu khusus bagi tiga provinsi terdampak bencana akan dipertimbangkan setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil pelunasan tahap kedua,” lanjutnya.

    Kendati demikian, Ian menyebut bahwa pemerintah harus menjaga ketepatan jadwal pelunasan secara nasional, mengingat ketentuan dari Pemerintah Arab Saudi yang menetapkan batas akhir input data jemaah untuk keperluan visa pada 8 Februari 2026.

    Dalam perkembangan terakhir per Jumat (26/12/2025), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 1.137 korban jiwa, 163 korban hilang, serta 457.225 pengungsi dari bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

    Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom) BNPB Abdul Muhari. Dia juga menyampaikan sebanyak 21 daerah di tiga provinsi telah melakukan transisi darurat ke pemulihan.

    “Di Aceh ada 6 kabupaten/kota yang sudah menyatakan transisi darurat. Pada fase transisi darurat, bedanya dengan tanggap darurat selain masih melakukan lima aspek prioritas, pemerintah juga secara paralel kemudian masuk pada fase recovery,” kata Abdul dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring.

  • Ciamis Jabar Diguncang Gempa Magnitudo 2,2 Malam Ini

    Ciamis Jabar Diguncang Gempa Magnitudo 2,2 Malam Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Gempa magnitudo 2,2, mengguncang wilayah Ciamis Jawa Barat Malam ini 27 Desember 2025.

    Berdasarkan data BMKG, gempa mengguncang pukul 00:34:24WIB.

    Adapun pusat titik gempa berlokasi di 7.40LS, 108.37BT (8 km Tenggara KAB-CIAMIS-JABAR).

    Gempa berpusat di kedalaman 70 Km.

    Selain di Ciamis, berikut kejadian gempa malam ini

    Gempa Mag:2.2, 27-Dec-2025 00:28:53WIB, Lok:8.29LS, 119.54BT (45 km BaratLaut LABUANBAJO-NTT), Kedlmn:151 Km

    Gempa Mag:2.1, 27-Dec-2025 00:38:57WIB, Lok:8.11LS, 123.21BT (35 km TimurLaut LARANTUKA-NTT), Kedlmn:9 Km

    Gempa Mag:2.4, 27-Dec-2025 00:42:48WIB, Lok:8.19LS, 117.72BT (47 km TimurLaut SUMBAWA-NTB), Kedlmn:23 Km

    Gempa Mag:4.0, 27-Dec-2025 00:55:16WIB, Lok:2.46LS, 137.22BT (60 km BaratLaut MAMBERAMORAYA-PAPUA), Kedlmn:63 Km

    Gempa Mag:3.0, 27-Dec-2025 01:05:50WIB, Lok:2.65LS, 137.20BT (62 km TimurLaut WAROPEN-PAPUA), Kedlmn:78 Km

    Gempa Mag:2.9, 27-Dec-2025 01:17:55WIB, Lok:3.49LS, 135.57BT (20 km BaratLaut NABIRE-PAPUA), Kedlmn:22 Km

  • Ini Daftar Wilayah yang Larang Pesta Kembang Api di Malam Tahun Baru 2026

    Ini Daftar Wilayah yang Larang Pesta Kembang Api di Malam Tahun Baru 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Malam tahun baru 2026 akan sepi dari pesta kembang api.

    Pasalnya, beberapa daerah termasuk Jakarta telah mengeluarkan imbauan larangan pesta kembang api 2026 karena kondisi.

    Berikut 8 daerah yang larang pesta kembang api di malam tahun baru 2026 

    1. Jakarta

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengeluarkan surat edaran (SE) terkait larangan menyalakan kembang api saat malam pergantian Tahun Baru 2026. Kebijakan itu berlaku untuk seluruh kegiatan yang memerlukan perizinan, baik yang digelar pemerintah maupun pihak swasta.

    “Tadi dalam rapat saya sudah memutuskan untuk wilayah seluruh Jakarta, baik yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta, kami meminta untuk tidak ada kembang api. Kami akan mengeluarkan surat edaran untuk hal tersebut,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Senin (22/12/25).

    Pramono mengatakan larangan tersebut mencakup kegiatan di hotel, pusat perbelanjaan, hingga lokasi keramaian lainnya. SE akan diterbitkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta dalam waktu dekat.

    Meski begitu, Pramono mengakui Pemprov DKI tidak bisa sepenuhnya melarang masyarakat secara personal yang menyalakan kembang api atau petasan. Namun, ia mengimbau warga Jakarta untuk menahan diri.

    2. Banten

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menerbitkan kebijakan larangan penggunaan kembang api dan petasan menjelang perayaan Tahun Baru 2026. 

    Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Gubernur Banten Andra Soni sebagai upaya menjaga ketertiban umum, keamanan, serta keselamatan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Banten.

    Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 73 Tahun 2025 tentang Larangan Penggunaan Kembang Api dan Petasan Menjelang Perayaan Tahun Baru 2026 di Wilayah Provinsi Banten yang ditetapkan di Serang pada 24 Desember 2025.

    Dalam surat edaran tersebut, gubernur Banten mengimbau sekaligus melarang seluruh masyarakat untuk tidak menggunakan, menyalakan, memperjualbelikan, maupun menyimpan kembang api dan atau petasan dalam bentuk dan jenis apa pun. Baik menjelang maupun pada saat perayaan Tahun Baru 2026.

    Kebijakan ini dimaksudkan untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tetap kondusif. Selain itu, larangan tersebut juga bertujuan untuk menghindari potensi gangguan keselamatan, kebakaran, serta kecelakaan yang kerap terjadi akibat penggunaan petasan, khususnya di lingkungan permukiman.

    Gubernur Banten juga menekankan bahwa larangan ini memiliki makna sosial yang lebih luas sebagai wujud empati dan solidaritas kemanusiaan atas musibah yang dialami korban bencana alam di wilayah Sumatera. Pemerintah Provinsi Banten mengajak masyarakat merayakan Tahun Baru dengan cara yang lebih sederhana, aman, dan penuh kepedulian sosial.

    Melalui surat edaran itu, gubernur Banten menginstruksikan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut di wilayah masing-masing serta melaksanakan sosialisasi secara masif kepada masyarakat.

    Pemerintah daerah juga diminta melakukan koordinasi dengan unsur TNI, Polri, serta perangkat daerah terkait dalam rangka pengawasan dan penegakan ketertiban umum. Selain itu, camat, lurah, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda diharapkan turut berperan aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat.

    Dengan diterbitkannya kebijakan ini, Pemprov Banten berharap perayaan Tahun Baru 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif, serta mencerminkan kepedulian sosial seluruh elemen masyarakat.

    3. Cirebon

    Menjelang pergantian Tahun Baru 2026, Polsek Pabedilan Polresta Cirebon melalui Bhabinkamtibmas Desa Pabedilan Kidul melaksanakan kegiatan sambang dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka Operasi Lilin Lodaya 2025.

    okus utama dalam kegiatan sambang tersebut adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya serta larangan penggunaan kembang api dan petasan secara berlebihan, yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas.

    Dalam sosialisasinya, petugas menyampaikan beberapa imbauan penting, di antaranya mengingatkan warga agar tidak menyalakan kembang api dan petasan karena berisiko menimbulkan kebakaran di kawasan permukiman padat serta dapat menyebabkan cedera. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk merayakan malam pergantian tahun dengan kegiatan yang lebih positif, seperti doa bersama dan silaturahmi keluarga, guna menjaga ketenangan dan kenyamanan lingkungan, khususnya bagi lansia, anak-anak, dan warga yang sedang sakit.

    Petugas juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan konvoi kendaraan maupun arak-arakan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi (knalpot brong), karena dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan lainnya.

    Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat semakin meningkat dalam mendukung pelaksanaan Operasi Lilin Lodaya 2025, sehingga perayaan malam Tahun Baru 2026 di wilayah hukum Polsek Pabedilan dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

    4. Jawa Timur

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau pemerintah kabupaten dan kota di Jatim tidak menggelar pesta kembang api saat pergantian tahun 2025 ke 2026 dan menggantinya dengan doa bersama.

    Dilansir dari Antara, dia menjelaskan imbauan tersebut merupakan wujud empati dan solidaritas atas musibah banjir bandang yang melanda sejumlah daerah di Indonesia, khususnya Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatera Utara, yang menimbulkan korban jiwa serta dampak sosial luas.

    Menurut Khofifah, doa bersama dapat menjadi simbol kebersamaan nasional sekaligus momentum memperkuat nilai kemanusiaan, solidaritas, dan spiritualitas dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa ke depan.

    Selain itu, dia mengingatkan kondisi cuaca pada akhir tahun masih berpotensi ekstrem berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dengan puncak hujan di Jawa Timur pada Desember 2025 mencapai 20 persen, Januari 2026 sebesar 58 persen, dan Februari 2026 sebesar 22 persen.

    Khofifah berharap seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan doa bersama menyambut Tahun Baru 2026.

    5. Yogyakarta

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan melarang masyarakat maupun pihak penyelenggara menggelar pesta kembang api saat malam Tahun Baru 2026.

    Terkait sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan tersebut, akan menjadi kewenangan kepolisian.

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyatakan Mabes Polri tidak memberikan izin pesta kembang api pada malam Tahun Baru 2026 dan menyerahkan teknis penindakan kepada kepolisian daerah.