Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Kabar Duka, Yurike Sanger Istri ke-7 Presiden Soekarno Meninggal Dunia di Amerika Serikat

    Kabar Duka, Yurike Sanger Istri ke-7 Presiden Soekarno Meninggal Dunia di Amerika Serikat

    Bisnis.com, JAKARTA – Istri ke-7 Presiden Soekarno Yurike Sanger dikabarkan meninggal dunia di Los Angeles Amerika Serikat.

    Kabar tersebut disampaikan oleh putranya Yudhi Sanger di akun instagramnya.

    Dia mengabarkan jika sang ibunda meninggal dunia dpada 17 September 2025 pukul 19.15 waktu Amerika Serikat pada usia 81 tahun karena sakit.

    Dia menyebutkan jika sang ibunda meninggal di Sangorgonio Memorial Hospital California, Amerika Serikat.

    Yudhi menambahkan, jenazah sang ibunda akan dibawa ke Indonesia dan dibawa ke rumah duka di RS Fatmawati Jakarta Selatan.

    Berikut pernyataan dari Yudhi Sanger di akun instagramnya soal kabar duka tersebut.

    “Selamat Jalan Mama Tercinta, Yudhi yg akan jaga Mama Disana yaa.. Tunggu Yudhi ya ma.. Mama Sudah Happy Mama sudah Fight Dari semua penyakit mama Di Dunia..Yudhi Sayang Mama… Kita Semua Sayang Mama yaa..

    Meninggal dunia Ibu YURIKE SANGER
    DI Sangorgonio Memorial hospital CALIFORNIA,USA
    Di Usia 81Thn

    Meninggal 17 sept. Jam 19:15 Waktu USA

    Rencana akan dibawa ke Rumah Duka Di RS Fatmawati (waktu menyusul)

  • Prabowo Tunjuk Yusril Ihza jadi Ketua Komite Pemberantasan TPPU

    Prabowo Tunjuk Yusril Ihza jadi Ketua Komite Pemberantasan TPPU

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

    menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 6 Tahun 2012 mengenai Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

    Regulasi ini resmi diundangkan pada 25 Agustus 2025 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 136

    Berdasarkan salinan Perpres Nomor 88 itu, dalam konsideransinya, Prabowo menegaskan bahwa perubahan aturan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, mengingat kompleksitas kejahatan keuangan lintas sektor.

    Perpres baru ini mengatur ulang susunan Komite TPPU. Kini, Ketua Komite dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang dijabat oleh Yusril Ihza Mahendra, dengan Wakil Ketua adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Sekretaris dijabat oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Selain itu, keanggotaan diperluas melibatkan berbagai kementerian dan lembaga strategis, antara lain Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kapolri, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, Kepala BIN, hingga Kepala BNN 

    Perpres ini juga menata ulang struktur Tim Pelaksana Komite TPPU, yang melibatkan pejabat eselon I di kementerian/lembaga terkait, mulai dari Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Deputi di PPATK, hingga pejabat tinggi di kepolisian, kejaksaan, BIN, BNPT, dan BNN.

    Dengan susunan ini, diharapkan koordinasi lintas sektor lebih solid dalam mendeteksi, mencegah, dan menindak praktik pencucian uang. 

    Hal baru dalam Perpres 88/2025 adalah penambahan Pasal 13A yang menegaskan mekanisme kerja Komite TPPU, Tim Pelaksana, kelompok ahli, dan kelompok kerja harus dituangkan dalam bentuk pedoman resmi yang ditetapkan oleh Ketua Komite.

    Langkah ini mempertegas komitmen pemerintahan Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola keuangan nasional dan sistem anti pencucian uang (APU) serta pencegahan pendanaan terorisme (PPT), sekaligus menutup celah yang bisa dimanfaatkan oleh jaringan kriminal. 

    Perpres ini menggantikan aturan sebelumnya, yaitu Perpres 6 Tahun 2012 dan Perpres 117 Tahun 2016, dengan tujuan harmonisasi dan penguatan kelembagaan.

  • Prabowo Terbitkan Inpres Pembangunan Kampung Haji RI di Makkah

    Prabowo Terbitkan Inpres Pembangunan Kampung Haji RI di Makkah

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi. 

    Inpres ini menegaskan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan ibadah haji dan umrah bagi jamaah Indonesia. 

    Dalam beleid yang ditandatangani pada 6 Agustus 2025 tersebut, Prabowo memerintahkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk bersinergi dalam membangun fasilitas akomodasi terpadu di Tanah Suci. 

    Fasilitas ini akan menjadi pusat pelayanan jamaah haji dan umrah, meliputi sarana prasarana, infrastruktur, serta berbagai kebutuhan penunjang ibadah.

    Adapun, pihak yang mendapat instruksi langsung adalah Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH). 

    Menteri Keuangan diminta menyiapkan dukungan fiskal, termasuk pembiayaan, penjaminan, dan kebijakan perpajakan. 

    Menteri Luar Negeri diarahkan melakukan diplomasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi, memastikan aspek hukum internasional terpenuhi, serta memfasilitasi perjanjian kerja sama pembangunan.

    Menteri Investasi/Hilirisasi (BKPM) ditugaskan mencari mitra investasi dan berkoordinasi dengan otoritas Saudi terkait izin pembangunan. 

    Kepala Danantara berperan sebagai pelaksana utama, termasuk membentuk perusahaan patungan, menunjuk mitra, dan menyiapkan skema pendanaan.

    BPKH diarahkan bermitra dalam skema pendanaan, serta bekerja sama dengan Danantara dan BPH.

    BPH diberi mandat merumuskan kebijakan teknis, memastikan seluruh penyelenggara haji/umrah menggunakan fasilitas Kampung Haji, serta menyesuaikan layanan dengan kebutuhan jamaah Indonesia.

    Pembangunan Kampung Haji Indonesia akan dibiayai melalui kombinasi sumber dana, antara lain dari Danantara, BPKH, kemitraan dalam dan luar negeri, APBN, serta sumber sah lainnya.

    Presiden Ke-8 RI itu menekankan agar seluruh kementerian dan badan yang terlibat melaksanakan Inpres ini dengan penuh tanggung jawab serta melaporkan perkembangan secara berkala.

  • Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Nabire Papua Tengah, Ini Penyebabnya

    Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Nabire Papua Tengah, Ini Penyebabnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Jumat 19 September 2025 pukul 01.19.50 WIB wilayah Nabire, Papua Tengah diguncang gempa tektonik.

    Direktur Gempa bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan hasil analisis BMKG menunjukkan gempa ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6,5.

    Episenter terletak pada koordinat 3,47° LS ; 135,49° BT, atau tepatnya berlokasi di darat wilayah Nabire, Papua Tengah pada kedalaman 24 km.

    Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar anjak Weyland.

    Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

    Gempa ini dirasakan di Nabire sangat kuat dalam skala intensitas V-VI MMI (Getaran dirasakan hampir semua penduduk, menimbulkan kerusakan ringan). Di Wasior dalm skala intensitas IV-V MMI (Getaran dirasakan hampir semua penduduk). Di Enarotali dalam skala intensitas III-IV (Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah). Di Timika dlm skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu). Di Biak dan Supiori dengan skala intensitas II-III (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu).

    Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI.

    Hingga pukul 01.47 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 4 (empat) aktivitas gempabumi susulan (aftershock) dengan maghnitudo terbesar M4,2.***

  • BPDLH Kenalkan Pooling Fund Bencana, Inovasi Dunia di ADEXCO 2025

    BPDLH Kenalkan Pooling Fund Bencana, Inovasi Dunia di ADEXCO 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah naungan Kementerian Keuangan memperkenalkan inovasi pendanaan bencana pertama di dunia, Pooling Fund Bencana, Asia Disaster Management and Civil Protection Conference (ADEXCO) 2025 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, 10-13 September 2025. Skema ini dirancang untuk memperkuat sistem pembiayaan penanggulangan bencana nasional melalui pendekatan berkelanjutan yang mengintegrasikan penghimpunan, pengembangan, dan penyaluran dana.

    Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menjelaskan bahwa skema PFB merupakan jawaban atas keterbatasan pendekatan konvensional dalam pendanaan kebencanaan yang cenderung mengandalkan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bersifat reaktif ketika bencana terjadi. Pendekatan konvensional ini membuat sumber pendanaan bencana memiliki ruang gerak yang terbatas padahal dampak dan jenis bencana di Indonesia sangat beragam dengan frekuensi keterjadian yang tinggi dan  kebutuhan pembiayaan yang kerap kali jauh lebih besar.

    Joko Tri Haryanto, Direktur Utama BPDLH menjelaskan bahwa PFB merupakan sebuah inovasi pembiayaan yang berkelanjutan untuk menyediakan dana yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna, efektif, dan memadai bagi penanggulangan bencana. Seluruh dana utama PFB yang terhimpun akan diinvestasikan melalui instrumen jangka panjang dan jangka pendek yang aman dan optimal dengan memperhatikan pengelolaan risiko.

    “Inovasi ini belum ada di negara manapun. Indonesia berani mengambil langkah nyata dengan menyatukan semua aspek dalam satu ekosistem, yaitu penghimpunan, pengembangan, dan penyaluran dana untuk penguatan penanggulangan bencana yang disertai penyaluran untuk pelindungan melalui asuransi bencana dan objek asuransi lainnya”, ujar Joko.

    Joko menambahkan bahwa PFB tidak hanya dapat diakses untuk penguatan kegiatan penanggulangan bencana di semua fase bencana, tapi juga memperhatikan aspek perlindungan melalui transfer risiko yang salah satu contohnya adalah dengan skema asuransi seperti yang sudah berjalan sekarang adalah asuransi barang milik negara atau ABMN. Asuransi ini diperlukan untuk memperluas cakupan perlindungan finansial jika suatu bencana terjadi yang berakibat pada kerusakan aset negara/daerah dan/atau kerugian ekonomi.

    Joko menyampaikan bahwa PFB dibentuk dan operasionalisasinya dijalankan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021, Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 43 Tahun 2025 serta peraturan terkait lainnya. Dengan regulasi tersebut, PFB diproyeksikan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat sistem pendanaan bencana nasional. Tahun 2025, dana PFB akan disalurkan untuk kegiatan pra-bencana dalam memperkuat kesiapsiagaan dalam aspek kesehatan, perlindungan sosial adaptif, dan memampukan daerah untuk menyiapkan Standar Pelayanan Minimal sub-urusan bencana baik dari aspek teknis maupun administratif.

    Ia menekankan, PFB tidak menggantikan mekanisme mekanisme pendanaan telah berjalan saat ini, melainkan untuk melengkapi dan menambah opsi pendanaan yang sudah ada sekarang selain dana siap pakai, hibah rehabilitasi dan rekonstruksi maupun bantuan tidak terduga. Dengan demikian, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah memiliki opsi lain dalam bauran instrumen pembiayaan bencana sehingga tidak hanya bergantung pada satu sumber pendanaan.

    Dalam praktiknya, BPDLH juga menyiapkan pola kerja sama dengan pemerintah daerah melalui mekanisme transfer risiko dengan skema asuransi kebencanaan yang berkolaborasi dengan sektor swasta. Dana PFB akan memberikan dukungan, namun tetap ada kontribusi dari daerah sesuai kemampuan fiskal masing-masing. Melalui kontribusi pemerintah daerah, diharapkan kepemilikan program ini menjadi kuat, sehingga PFB bukan hanya dipandang sebagai program pemerintah pusat, tetapi menjadi program bersama yang juga ditopang daerah.

    Selain itu, PFB juga membuka ruang bagi kontribusi sektor swasta. Dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dapat ikut serta. Mekanisme ini sebut Joko, membuat CSR lebih terarah karena langsung menyasar kebutuhan kebencanaan sebagai salah satu investasi yang berkelanjutan dalam mewujudkan resiliensi bangsa terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.

    BPDLH berkomitmen akan menjunjung transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana yang akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana yang dimanfaatkan dapat diukur, dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata.

  • Erick Thohir Pastikan Bakal Lanjutkan Kebijakan Dito Ariotedjo dengan Gagasan Baru

    Erick Thohir Pastikan Bakal Lanjutkan Kebijakan Dito Ariotedjo dengan Gagasan Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir memastikan pihaknya tidak akan banyak mengubah kebijakan yang sudah dibuat Menteri Dito Ariotedjo untuk olahraga Indonesia.

    Menurut Erick, Dito Ariotedjo dan beberapa senior lain di dunia olahraga sudah memiliki peta jalan atau roadmap hingga blueprint untuk memajukan olahraga Indonesia. 

    Maka dari itu, Erick memastikan blueprint maupun roadmap yang sudah dibuat oleh menteri sebelumnya akan dikonsolidasikan sehingga olahraga nasional bisa dimajukan bersama-sama.

    “Saya yakin para senior sudah punya visi, misi dan blueprint, kenapa setiap ada pengganti, kita harus mengganti blueprint itu. Padahal kalau ini dikonsolidasi, ini semua bisa indah,” tuturnya di Jakarta, Kamis (18/9).

    Erick berjanji pihaknya akan mempelajari blueprint yang sudah ada untuk dievaluasi hingga dimodifikasi serta dikonsolidasi. Dia mengatakan bahwa perlu ada terobosan untuk memajukan olahraga Indonesia.

    “Jadi apapun yang sudah bapak-bapak ini lakukan, kita akan rapikan dan review. Jadi tidak ada perbedaan di antara kita. Kita juga harus terus melakukan terobosan,” katanya.

    Erick meyakini jika semua senior di bidang olahraga nasional bersatu, maka para atlet dan olahraga Indonesia bisa lebih maju dan membawa harum nama Indonesia ke kancah dunia.

    “Indonesia adalah bangsa yang besar, Indonesia adalah bangsa yang memiliki kekuatan jika bersatu,” ujarnya

  • Cek Kesehatan Gratis Sudah Menjangkau Hampir 30 Juta Penerima Manfaat

    Cek Kesehatan Gratis Sudah Menjangkau Hampir 30 Juta Penerima Manfaat

    Bisnis.com, JAKARTA – Hingga pertengahan September 2025, layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) sudah menjangkau hampir 30 juta orang. CKG merupakan program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dalam upaya membangun sistem kesehatan yang adil, menyeluruh, dan fokus pada pencegahan.

    “Program Cek Kesehatan Gratis ini sudah menjangkau sebanyak 29,8 juta penerima manfaat,” ujar Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Maria Endang Sumiwi, dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (18/9).

    Masyarakat yang sudah mendaftar CKG tercatat sebanyak 32,3 juta orang yang tersebar di 10.226 puskesmas di seluruh Tanah Air. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program CKG pada 10 Februari 2025 sebagai bagian dari strategi nasional membangun sistem kesehatan yang adil. Selain pelaksanaan nyata dari PHTC, program ini juga bagian dari Asta Cita untuk mewujudkan rakyat Indonesia yang sehat, produktif, dan terlindungi sejak dini. Layanan ini diberikan gratis minimal satu kali dalam setahun.

    Tahun ini pemerintah menargetkan 60 juta penerima manfaat dan cakupan penuh secara bertahap untuk seluruh rakyat Indonesia. CKG melibatkan puskesmas, posyandu, sekolah, klinik BPJS, kantor, dan komunitas.

    Endang menjelaskan, dari 29,8 juta masyarakat yang sudah mendapatkan layanan kesehatan gratis, 5,9 juta di antaranya adalah peserta didik yang berasal dari 91.184 sekolah. Mulai dari jenjang SD hingga SMA, termasuk pesantren di 38 provinsi.

    Endang mengatakan, sebaran dari masyarakat peserta cek kesehatan gratis meliputi perempuan dengan total 17.176.524 orang dan laki-laki sebanyak 12.688.214 orang. Peserta terbanyak berasal dari Jawa Tengah, disusul Jawa Timur, dan Jawa Barat.

    “Tentu kita bisa mengerti karena jumlah populasi yang sangat besar di provinsi-provinsi tersebut. Tapi tentu kita juga menginginkan supaya provinsi-provinsi lain segera juga mengejar dengan rate yang sama,” ujarnya.

    Provinsi yang jumlah peserta CKG masih kecil, kata Endang, adalah Provinsi Papua, Papua Barat, dan Papua Pegunungan. Untuk mengejar target 60 juta penerima manfaat tahun ini, Endang mengatakan pemerintah akan terus mengoptimalkan tren pendaftar dan kehadiran periode 10 Februari hingga 17 September 2025, yakni 603.059 pendaftar dan 491.597 orang setiap hari, baik di puskesmas maupun di sekolah.

    Data penyakit yang terdeteksi

    Terkait hasil pemeriksaan kesehatannya, Endang memaparkan, untuk bayi baru lahir didapati lima masalah kesehatan tertinggi. Meliputi kelainan saluran empedu, berat lahir rendah, penyakit jantung bawaan kritis, hipotiroid kongenital, dan defisiensi enzim G6PD (kelainan yang menyebabkan tubuh kekurangan enzim pelindung sel darah merah).

    Sementara, pada anak balita adalah gigi karies, anemia, stunting, gizi kurang, dan perkembangan tidak normal. Dan untuk hasil pemeriksaan masyarakat dewasa, top lima masalah kesehatan tertinggi adalah kurangnya tingkat aktivitas fisik, karies gigi (gigi berlubang), obesitas sentral, kelebihan berat badan (overweight) & obesitas, serta hipertensi.

    “Jadi pesan kami, pertama tolong CKG ini dimanfaatkan. Sekolah-sekolah juga dikunjungi dan orang tua mengizinkan anak-anaknya untuk cek kesehatan gratis,” kata Endang. Pesan kedua, Endang meminta masyarakat mengubah gaya hidup dengan lebih banyak berolahraga dan mengurangi makanan minuman manis, asin, dan berlemak.

    “Ketiga, kalau sudah diketahui hasilnya dan harus diobati, obatnya harus diminum untuk mencegah penyakit yang lebih berat,” tutup Endang.

  • Menpora Erick Thohir: Saya Agak Keras, Tapi Itu Bentuk Cinta Saya ke Tim

    Menpora Erick Thohir: Saya Agak Keras, Tapi Itu Bentuk Cinta Saya ke Tim

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan bahwa dirinya adalah sosok yang keras dan punya mimpi membawa atlet Indonesia ke kancah dunia.

    Namun, menurut Erick, sikap keras dirinya itu merupakan bentuk rasa cintanya kepada para atlet dan Indonesia. Erick mengatakan bahwa jika atlet Indonesia berhasil menang olahraga di tingkat internasional, maka hal tersebut merupakan keberhasilan seluruh warga Indonesia bukan dirinya.

    “Saya orang yang egaliter, tapi agak keras ya. Tapi percayalah, kekerasan saya itu karena saya cinta tim saya. Selain itu, sukses kita di sini bukanlah sukses pribadi melainkan sukses kita bersama,” tuturnya di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Erick juga berjanji setelah ditunjuk menjadi Menpora, dirinya bakal menjadi sosok yang mengayomi, bukan memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga.

    “Jadi dengan segala kerendahan hati, saya di sini bukan untuk memimpin, tetapi saya ingin mengayomi,” katanya.

    Selain itu, menurut Erick, semua hal baik yang telah diwariskan oleh  Menpora Dito Ariotedjo bakal dilanjutkan agar olahraga Indonesia menjadi semakin baik dan bisa berlaga di dunia internasional.

    “Semua akan kita jalankan sebaik-baiknya. Saya juga pasti akan banyak permintaan kepada Pak Dito,” ujarnya.

    Sebagai langkah awal, menurut Erick, dia bakal membuat peta jalan atau roadmap untuk semua cabang olahraga Indonesia, kemudian mendiskusikannya dengan para sesepuh.

    “Jadi kita nanti akan konsolidasi nasional. Saya berharap nanti para tokoh nasional, pimpinan pemuda mau turun tangan dan ikut membantu agar bisa paham arah olahraga kita ke depan,” tuturnya.

    Erick Thohir berkomitmen menyusun peta jalan pembangunan olahraga nasional yang berkesinambungan hingga 2045.

    Erick mengungkapkan sudah berkomunikasi dengan sejumlah pendahulunya, termasuk Dito Ariotedjo dan Zainudin Amali. Dia berencana mengundang seluruh mantan Menpora untuk berdiskusi menyamakan arah pembangunan olahraga nasional.

    Hal ini ia sampaikan usai pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024–2029 di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).

    “Besok kita akan diskusi, saya akan mengundang semua bekas Menpora, apakah besok atau minggu depan, untuk kita konsolidasi road map. Jangan masing-masing Menpora punya road map sendiri-sendiri. Justru kita sama-sama bersepakat, road map ke depan sampai 2045 seperti apa. Jadi semua ex-menteri kita akan undang, kita diskusi untuk kebaikan bangsa ini,” kata Erick.

    Dia menegaskan, pembahasan detail program kerja, termasuk SEA Games maupun agenda olahraga lainnya, akan dilakukan setelah serah terima jabatan (sertijab) dan rapat pimpinan internal Kemenpora. Erick juga menekankan pentingnya menciptakan tata kelola olahraga yang bersih dan transparan.

    “Olahraga ini juga harus bersih, transparan, tanpa ada hal-hal yang selama ini banyak stigma olahraga ini kurang sehat,” tegasnya.

  • Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan formasi baru Kabinet Merah Putih usai reshuffle jilid III, Rabu (17/9/2025).

    Usai terjadinya perombakan dalam kabinet pemerintahan Prabowo, terjadi perumbahan komposisi kekuatan politik di dalamnya. Saat ini, komposisi partai politik dikuasai oleh kader Gerindra dan banyak menggeser sejumlah sosok yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menandai berakhirnya dominasi sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir, kursi mereka kini bergeser atau bahkan hilang sama sekali dari jajaran kabinet.

    Sri Mulyani Indrawati, yang selama hampir dua dekade menjadi ikon teknokrat keuangan, resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. 

    Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi di Kementerian Kominfo, digeser seiring pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dipimpin politisi Golkar, Meutya Viada Hafid. Budi Arie pun diberhentikan dengan hormat oleh Prabowo saat reshuffle dan digantikan Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi.

    Nasib serupa dialami Erick Thohir. Dari jabatan strategis Menteri BUMN, dia kini memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih mencolok lagi, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, hanya diisi wakil menteri, dan memunculkan spekulasi kemungkinan peleburan BUMN ke lembaga baru seperti BPI Danantara.

    Lalu, Immanuel Ebenezer (Noel) yang merupakan kepala dari Jokowi Mania (Joman) yang turut diganti oleh Afriansyah Noor usai Noel terjerat kasus korupsi baru-baru ini.

    Komposisi terbaru memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Gerindra, dengan 13 posisi menteri dan pejabat setara menteri berhasil dikuasai partai banteng kepala burung itu.

    Sementara itu, partai-partai mitra koalisi seperti Golkar (11), PAN (7), Demokrat (6), PKB (3), PSI (3), Gelora (2), PBB (2), PRIMA (1), serta puluhan pejabat nonpartai (56) turut mengisi struktur pemerintahan.

    Gerindra menempatkan tokoh kunci di beberapa kementerian strategis. Antara lain Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg, Sugiono sebagai Menlu, Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan, serta Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain itu, figur populer seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji & Umrah), Thomas AM Djiwandono (Wamenkeu), dan Ahmad Riza Patria (Wamendes) ikut memperkuat posisi Gerindra di lingkaran inti pemerintahan.

    Golkar tampil sebagai kekuatan kedua terbesar dengan 11 kursi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi motor penting di sektor ekonomi.

    Nama Meutya Hafid di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Maman Abdurahman di Kementerian UMKM menandai kader muda Golkar yang ikut mendapat peran.

    Demokrat mendapat 6 pos, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipercaya memegang jabatan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sementara PAN dengan 7 kursi menempatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan) dan Yandri Susanto (Menteri Desa). PKB hanya kebagian 3 pos, dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

    Adapun PSI dengan 3 kursi berhasil menempatkan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    Menariknya, kelompok nonpartai tetap mendominasi secara jumlah dengan 56 kursi, posisi tersebut diisi kalangan profesional dan birokrat dan sejumlah tokok yang terafiliasi dengan partai politik. Sejumlah nama populer dari era Jokowi seperti Tito Karnavian (Mendagri), Erick Thohir (Menpora), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes) masih dipertahankan.

    Namun, beberapa figur nonpartai yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai tersisih, memperlihatkan arah konsolidasi kekuasaan kini lebih condong pada partai-partai inti koalisi.

    Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):

    Gerindra (Total ada 13)

    1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

    2. Menteri Luar Negeri: Sugiono

    3. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi’i

    4. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

    5. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono

    6. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

    7. Wakil Menteri Desa: Ahmad Riza Patria

    8. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo

    9. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

    10. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono

    11. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    12. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

    13. Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan

     

    Golkar (Total ada 11)

    1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    3. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin

    4. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

    5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

    6. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri

    7. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

    8. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    9. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

    10. Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Wihaji

    11. Menteri UMKM: Maman Abdurahman

     

    Demokrat (Total ada 6)

    1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

    2. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

    3. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman

    4. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

    5. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ossy Darmawan

    6. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

     

    PAN (Total ada 7)

    1. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkfli Hasan

    2. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

    3. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

    4. Menteri Desa: Yandri Susanto

    5. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

    6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    7. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

     

    PKB (Total ada 3)

    1. Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

    2. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

    3. Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah

     

    PBB (Total ada 2)

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan

     

    PSI (Total ada 3)

    1. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

    2. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

    3. Wakil Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Isyana Bagoes Oka

     

    Gelora ( Total ada 2)

    1. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

    2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Fahri Hamzah

     

    PRIMA (Total ada 1)

    1. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono

    Nonnparpol: (Total ada 56)

    1. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago

    2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

    2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

    3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

    4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

    5. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

    6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

    7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

    8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas

    9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan

    11. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

    12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

    13. Menteri HAM: Natalius Pigai

    14. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

    15. Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    16. Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Silmy Karim

    17. Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa

    18. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

    19. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

    20. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

    21. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq

    22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat

    23. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

    24. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

    25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

    26. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadiki

    27. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

    28. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

    29. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

    30. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar Ahmad Tawala

    31. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

    32. Wakil Menteri PU: Diana Kusumastut

    33. Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

    34. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

    35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

    36. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

    38. Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: Didit Herdiawan

    39. Menteri PPN: Rachmat Pambudy

    40. Wakil Menteri PPN: Febrian Alphyanto Ruddyard

    41. MenPANRB: Rini Widyantini

    42. Wakil Menteri PANRB: Purwadi Ariant

    43. Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

    44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

    45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

    46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

    47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono

    48. Menteri Investasi & Hilirisasi: Rosan Perkasa Roeslani

    49. Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi: Todotua Pasaribu

    50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni

    51. Menteri Pariwisata: Widianti Putri

    52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati

    53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

    54. Menteri PPPA: Arifatul Choiri Fauzi

    55. Wakil Menteri PPPA: Veronica Tan

    56. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

     

  • Qodari Sebut Peran KSP Bakal Berbeda dengan Era Moeldoko

    Qodari Sebut Peran KSP Bakal Berbeda dengan Era Moeldoko

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menegaskan peran KSP saat ini memiliki perbedaan dibandingkan periode sebelumnya di bawah kepemimpinan Moeldoko.

    Menurutnya, perubahan itu salah satunya terkait struktur kelembagaan yang kini tidak lagi memiliki kedeputian komunikasi politik, karena fungsi tersebut telah berdiri sendiri sebagai Badan Komunikasi pemerintah.

    “Saya enggak berani interpretasi istilah di zaman Pak Moeldoko. Tapi kalau dibandingkan, memang perpresnya berbeda. Ada satu kedeputian yang sudah tidak ada lagi, yaitu komunikasi politik yang sekarang berdiri sendiri dengan nama Badan Komunikasi Pemerintah,” kata Qodari dalam konferensi pers usai serah terima jabatan KSP di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Qodari menjelaskan, meski struktur berubah, fungsi KSP tetap strategis karena memiliki kelebihan bisa mengawal langsung program-program prioritas Presiden, bukan hanya pada tataran regulasi.

    Dia mencontohkan keterlibatan KSP dalam mengawasi program renovasi sekolah rakyat hingga inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kalau soal pendidikan, kita jangan parsial melihat hanya sekolahnya saja. Ada aspek gizi yang fundamental. Program MBG itu bagian dari solusi kesenjangan gizi, untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Qodari menekankan bahwa KSP akan terus bersinergi dengan Badan Komunikasi Pemerintah di bawah kepemimpinan Angga Raka Prabowo.

    “Intinya akan saling memperkuat. Saya selalu katakan, kebijakan itu hulunya, komunikasi itu hilirnya. Kalau kebijakan bagus tapi tidak dikomunikasikan, masyarakat tidak tahu dan dukungan bisa berkurang. Itu kan sayang,” jelasnya.

    Qodari memastikan, di bawah kepemimpinannya, KSP akan berperan sebagai pengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto agar berjalan tepat sasaran, dengan dukungan komunikasi yang kuat bersama media dan lembaga terkait.

    Dia mencontohkan program cek kesehatan gratis (CKG) yang nilainya bisa mencapai Rp2–3 juta per orang, tetapi sebagian masyarakat masih ragu mengikuti.

    “Padahal justru lebih baik tahu lebih awal kalau ada penyakit supaya bisa segera diobati. Nah, ini pentingnya komunikasi, termasuk lewat teman-teman media,” tandas Qodari.