Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Prabowo Undang 16 Ormas Islam ke Hambalang, Ini yang Dibahas

    Prabowo Undang 16 Ormas Islam ke Hambalang, Ini yang Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengundang perwakilan 16 organisasi masyarakat (ormas) Islam ke kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/8/2025). 

    Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) Nasrullah Larada mengatakan, pertemuan tersebut membahas tantangan kebangsaan dan upaya menjaga situasi tetap kondusif di tengah gelombang demonstrasi yang meluas di sejumlah daerah.

    Adapun, sejumlah ormas yang hadir antara lain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII), Al-Irsyad, Persatuan Islam, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Nasrullah menilai langkah Presiden Prabowo patut diapresiasi karena memperkuat komunikasi di tengah meningkatnya ketegangan. Menurutnya, pertemuan ini adalah sinyal positif untuk memperkuat komunikasi antar-elemen bangsa kala ketegangan memanas.

    “Keluarga Besar PII percaya bahwa jalan dialog adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap permasalahan bangsa, bukan dengan aksi anarkis dan vandalisme yang justru merugikan kita semua, dan menodai nilai-nilai keadilan yang kita perjuangkan,” ujarnya melalui keterangan resmi, dikutip Sabtu (30/8/2025).

    Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo mengajak ormas Islam berperan aktif menjaga ketertiban dan menghindari eskalasi konflik. PII menyatakan dukungannya terhadap ajakan tersebut serta mengimbau kader, aktivis, dan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. 

    “Kepada seluruh elemen bangsa, mari kita jaga bersama suasana yang kondusif. Kita kembalikan segala perbedaan pendapat kepada koridor hukum dan konstitusi. Aksi kekerasan, pembakaran, dan perusakan fasilitas umum dan negara bukanlah solusi, melainkan awal dari kehancuran. Mari kita wujudkan perdamaian melalui dialog dan persaudaraan,” kata Nasrullah.

    Adapun, sejak Kamis (28/8), gelombang aksi protes marak di Jakarta, Bandung, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Demonstrasi yang awalnya menolak tunjangan rumah anggota DPR RI beralih fokus setelah insiden kendaraan taktis Brimob Polri yang melindas Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online hingga tewas.

    Nasrullah pun mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas insiden tersebut agar memberikan keadilan bagi keluarga korban atas meninggalnya Affan Kurniawan.

    “Kami mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan transparan dalam mengusut tuntas peristiwa ini agar keadilan benar-benar ditegakkan dan tidak ada pihak yang merasa dikorbankan,” imbuhnya.

    Dalam pertemuan itu, Muhammadiyah diwakili Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof. Abdul Mu’ti, sedangkan NU diwakili Sekjen PBNU Saifullah Yusuf. Keduanya juga tercatat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Sosial di Kabinet Merah Putih.

    Selain berdialog dengan ormas, Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Hambalang untuk membahas langkah pengendalian situasi.

  • Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

    Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani merespons ihwal polemik tunjangan rumah anggota DPR senilai Rp5 juta per bulan yang di antaranya memicu demo besar-besaran pada 28-29 Agustus 2025. 

    Hal itu disampaikan Puan, Sabtu (30/8/2025), usai mengunjungi rumah keluarga almarhum Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online (ojol) yang dilindas kendaraan taktis (rantis) polisi saat demo berujung ricuh, Kamis (28/8/2025). 

    Menurut Puan, tunjangan rumah bagi anggota legislatif itu hanya akan berlaku sampai Oktober. 

    “Sudah disampaikan bahwa itu hanya sampai Oktober [2025],” kata anak Presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri itu di Jakarta Pusat, Sabtu (30/8/2025). 

    Di samping itu, Ketua DPR dua periode tersebut menegaskan pihaknya akan meminta kepada kepolisian dan setiap jajaran untuk mengusut tuntas dan secara transparan mengungkap dan menyelidiki tragedi yang menimpa Affan. 

    “Dan kami tentu saja akan mengawal ini sampai selesai,” ucapnya.

    Puan juga menegaskan agar insiden serupa tidak terulang lagi ke depannya. Dia turut meminta agar masyarakat menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

    “Semuanya saling menahan diri. Mari kita bersatu untuk Indonesia,” ujarnya. 

    Adapun tunjangan rumah itu sebenarnya telah ditetapkan pada tahun lalu ketika pemerintah memutuskan bahwa anggota legislatif tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas, melainkan diganti ke tunjangan. 

    Pada pekan lalu, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun menyampaikan, satuan harga untuk menjadi acuan penetapan tunjangan perumahan DPR berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

    Politisi Partai Golkar itu menyebut, banyak anggota DPR yang berasal dari luar Jakarta sehingga harus memiliki tempat tinggal di Jakarta dalam menjalankan tugas sebagai pejabat negara. 

    “Dan angka Rp50 juta itu adalah angka Rp50 juta dalam kapasitas mereka sebagai pejabat negara,” tuturnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025). 

    Sementara itu, lanjutnya, pejabat negara tentunya mempunyai satuan harga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Misbakhun menegaskan bahwa satuan harga itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

    “Kita ini cuma menerima. Sehingga apa, ketika mereka tidak mendapatkan rumah dinas yang sudah dikembalikan kepada Setneg, itu maka yang menentukan satuan harganya penggantinya itu per bulan itu Kementerian Keuangan. Nah, DPR itu kan cuma menerima saja,” terangnya. 

  • Kapolri Sebut Aksi Demo Cenderung Berubah Anarkis, Prabowo Minta TNI/Polri Ambil Langkah Tegas

    Kapolri Sebut Aksi Demo Cenderung Berubah Anarkis, Prabowo Minta TNI/Polri Ambil Langkah Tegas

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melihat eskalasi unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah selama dua hari kemarin cenderung mengarah kepada tindakan anarkis.

    Semula, dia menyebut bahwa aksi unjuk rasa yang berlangsung di beberapa wilayah cenderung tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 terkait kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

    Dia tak menampik bahwa penyampaian pendapat memang hak setiap warga negara dan itu dilindungi Undang-Undang, tetapi tentu ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan seperti memperhatikan kepentingan umum, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menjaga persatuan serta kesatuan bangsa.

    “Kalau kita melihat eskalasi yang terjadi dua hari ini kecenderungannya terjadi tindakan anarkis di beberapa wilayah,” katanya dalam konferensi pers di Kopi Koneng, Babakan madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (30/8/2025).

    Adapun, penilaiannya ini dia jabarkan dengan terlihatnya pembakaran gedung, fasilitas umum (fasum), penyerangan terhadap markas-markas, dan tindakan lainnya yang menurutnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta cenderung mengarah kepada peristiwa pidana.

    “Oleh karena itu, tadi Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait dengan tindakan yang bersifat anarkis, kami Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku,” tegas dia.

    Listyo berharap bahwa masyarakat bisa menjadi lebih tenang dan tidak gelisah ataupun ketakutan karena TNI dan Polri berjanji akan segera mengambil langkah di lapangan untuk segera memulihkan situasi keamanan.

    “Tentunya kita berharap kami juga mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, tokoh-tokoh nasional, elemen bangsa semuanya untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan di tengah situasi yang ada,” pungkasnya.

    Sebelumnya, aksi unjuk rasa selama dua hari yang dimaksud Listyo adalah pada Kamis (28/8/2025) dan Jumat (29/8/2025). Adapun, pada Jumat kemarin merupakan aksi lanjutan dari demonstrasi pembatalan kenaikan tunjangan DPR hingga mengecam aksi kekerasan polisi yang memakan korban jiwa.

    Aksi demonstrasi pada Kamis (28/8/2025) memakan korban jiwa yaitu driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang dilindas mobil rantis Barakuda milik Brimob di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

    Gugurnya Affan memantik emosi masyarakat luas. Aksi demonstrasi pun berlangsung di sejumlah titik di Jakarta dan berbagai daerah lain di Indonesia seperti Bandung, Solo, hingga Surabaya. Di Jakarta sendiri, demonstrasi berlangsung di sejumlah titik. Mulai dari Brimob Kwitang, Polda Metro Jaya, dan Gedung DPR/MPR.

  • Gubernur DKI Pramono Tidak Mau Temui Demonstran Demo Gaji DPR, Ogah Ambil Panggung

    Gubernur DKI Pramono Tidak Mau Temui Demonstran Demo Gaji DPR, Ogah Ambil Panggung

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkap alasannya tidak muncul saat aksi demonstrasi pada 28 – 29 Agustus 2025 pecah di sejumlah lokasi di wilayah Jakarta.

    Dalam pengakuannya, Pramono menjelaskan bahwa dirinya absen lantaran tidak ingin mengambil panggung sorotan selama proses unjuk rasa berlangsung.

    “Saya sama sekali tidak mau tampil untuk katakanlah dilihat panggungnya, saya mengambil alih panggung itu enggak [mau seperti itu], ini memang karakter saya,” jelas Pramono di Balai Kota Jakarta, Sabtu (30/8/2025).

    Pramono juga turut melabeli dirinya sebagai demonstran, yang umumnya tidak menghendaki kehadiran pimpinan selama unjuk rasa berlangsung.

    Untuk itu, dia mengaku sengaja memberi ruang bagi masyarakat untuk dapat menumpahkan segala aspirasinya.

    “Kalau sedang terjadi demo orang seperti itu, kemunculan pimpinannya tidak semuanya senang. Jadi saya beri ruang itu memang untuk bagaimana orang mengekspresikan dirinya,” tambahnya.

    Meski absen saat demonstrasi pecah, Pramono Anung memastikan bukan berarti dirinya abai begitu saja. Dia mengaku, sesaat demo mereda pihaknya langsung melakukan penyisiran untuk melihat kondisi terkini sejumlah sarana dan prasarana yang rusak pasca-demo.

    Adapun saat ini, Pramono menegaskan bahwa Jakarta dalam kondisi aman dan nyaman pasca-aksi demonstrasi yang pecah dua hari belakangan. Dia juga memastikan bahwa sudah tidak ada Jalan di Jakarta yang di blokade. 

    “Orang tidak menyangka bahwa jam setengah enam pagi saya sudah di lapangan. Kenapa saya lakukan itu? Supaya tidak ketemu teman-teman wartawan. Supaya saya bisa lebih leluasa, lebih bebas untuk tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dan pada waktu saya tadi pagi beberapa titik masih terbakar,” pungkasnya.

  • Kapolri Sebut Sidang Etik 7 Anggota Brimob Pelindas Ojol Siap Digelar dalam Seminggu

    Kapolri Sebut Sidang Etik 7 Anggota Brimob Pelindas Ojol Siap Digelar dalam Seminggu

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan dalam waktu sepekan ke depan Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) akan segera menggelar sidang etik tujuh terduga pelaku yang melindas driver ojek online (ojol) Affan kurniawan pada Jumat (28/8/2025) kemarin.

    Informasi tersebut dia sampaikan setelah dirinya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan menteri terkait dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke Hambalang, Kabupaten Bogor untuk evaluasi terkait dengan perkembangan situasi terkini.

    Semula, Listyo mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan Propam untuk segera menindaklanjuti ketujuh terduga pelaku dan menginformasikan kepada masyarakat.

    “Saya sudah perintahkan untuk dilaksanakan secara cepat marathon, sehingga kemudian bisa segera diinformasikan kepada masyarakat. Kemarin Kadiv Propam sudah menyampaikan bahwa dalam waktu satu minggu harus siap untuk melaksanakan sidang etik,” katanya di Hambalang, Sabtu (30/8/2025).

    Dia juga memastikan bahwa jika memang ada kesalahan yang perlu diproses secara pidana, maka akan pihaknya lakukan. 

    “Dan tidak menutup kemungkinan bahwa juga ada ruang kalau memang ada kesalahan yang harus kita proses secara pidana. Kita sudah membuka ruang untuk Kompolnas, Komnas HAM untuk bisa mengakses dan mengikuti proses yang sedang kita tangani,” ujar Listyo.

    Sebelumnya, Divisi Promam Mabes Polri telah memutuskan ketujuh terduga pelaku yang melindas Affan Kurniawan (21) melanggar kode etik kepolisian. Namun, pihak kepolisian belum menyampaikan motif di balik ketujuh pelaku melakukan kekerasan itu.

    Kepala Divpropram Polri Irjen Pol Abdul Karim menerangkan, pihaknya saat ini tengah berupaya untuk mencari detail kejadian melalui proses pemeriksaan terhadap ketujuh pelaku.

    “Fakta sudah kita temukan, tapi kronologi secara detail belum saya dapatkan,” katanya dalam konferensi pers, Jumat (29/8/2025).

    Adapun penetapan ketujuh pelaku yang melanggar kode etik itu diputuskan oleh Divpropam Polri setelah melakukan gelar perkara atas kejadian tersebut. Melalui gelar perkara awal tersebut, Divpropam Polri telah memutuskan bahwa ketujuh terduga pelaku melanggar kode etik profesi kepolisian.

  • PKS Sepakat Tunjangan Rumah Anggota DPR Ditiadakan

    PKS Sepakat Tunjangan Rumah Anggota DPR Ditiadakan

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengeluarkan sikap atas demo masyarakat beberapa hari ini yang salah satunya dipicu oleh tunjangan rumah Rp50 juta yang didapatkan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Sekjen PKS Muhammad Kholid melalui cuitan di platform X menyatakan bahwa salah satu sikap partainya mengenai demo besar-besaran adalah untuk meniadakan tunjangan rumah dinas anggota DPR.

    “Tiadakan tunjangan rumah dinas Anggota DPR RI,” demikian dikutip dari cuitan platform X @PKSejahtera, Sabtu (30/8/2025).

    Sebagaimana diketahui, tunjangan rumah DPR Rp50 juta menjadi polemik beberapa waktu belakangan di tengah kesulitan ekonomi masyarakat. Tunjangan itu sebenarnya telah ditetapkan sejak tahun lalu sebagai ganti dari ditiadakannya fasilitas rumah dinas bagi anggota dewan.

    Tidak hanya soal tunjangan, PKS juga menyatakan dua poin sikap lainnya yaitu pengesahan RUU Perampasan Aset dengan segera, serta imbauan ke aparat untuk lebih persuasif dan humanis.

    “Aparat diharapkan mengedepankan persuasif dan humanis dalam menjaga ketertiban di masyarakat,” demikian dikutip dari cuitan tersebut.

    Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani juga sudah buka suara mengenai demo yang salah satunya menuntut agar tunjangan rumah DPR ditiadakan.

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu menyebut tunjangan itu hanya akan diberikan sampai dengan Oktober 2025.

    “Sudah disampaikan bahwa itu hanya sampai Oktober,” kata anak Megawati Soekarnoputri itu.

  • Media Asing Soroti Kerusuhan Demo Gaji DPR, Teringat Tragedi 1998

    Media Asing Soroti Kerusuhan Demo Gaji DPR, Teringat Tragedi 1998

    Bisnis.com, JAKARTA – Media asing menyoroti aksi unjuk rasa pada Jumat (29/8/2025) yang memicu kerusuhan di berbagai titik di Jakarta, serta sejumlah daerah lain di Indonesia.

    Aksi ini dipicu insiden tragis sehari sebelumnya yang menewaskan seorang pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, setelah terlindas kendaraan taktis (Rantis) Barakuda milik Brimob.

    Media asing asal New York misalnya, menyebut bahwa kerusuhan tersebut ibaratkan tragedi kerusuhan yang terjadi pada 1998 silam. Media asing menuliskan bahwa para pengunjuk rasa berbaris menuju markas Brigade Mobil (Brimob) Polri di Kwitang, pada Jumat (29/8) dan beberapa di antaranya mencoba menyerbu kompleks tersebut. 

    Di sisi lain, media asal Paman Sam itu menyoroti demonstran lainnya merusak rambu-rambu lalu lintas dan infrastruktur lainnya, menyebabkan lalu lintas di area tersebut macet total. Demonstran juga menyerang truk polisi dan mobil patroli, serta merusak beberapa kantor pemerintah dalam kerusuhan yang kemudian memicu penjarahan dan pembakaran kendaraan oleh massa.

    “Toko-toko dan mal di dekat lokasi protes dan Pecinan Glodok di Jakarta tutup lebih awal karena masalah keamanan karena penduduk masih dihantui oleh kerusuhan Mei 1998 ketika kekerasan rasial terhadap orang Indonesia Tionghoa pecah di Indonesia selama protes keras yang menyebabkan jatuhnya Soeharto,” demikian tulis laporan media asing asal New York, Sabtu (30/8/2025).

    Tak hanya itu, bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi antihuru-hara juga terjadi di kota-kota lain di Tanah Air, termasuk Surabaya, Solo, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, Bandung, dan Manokwari di wilayah paling timur Papua.

    Media asing lainnya, Bloomberg, juga menyoroti respons Presiden RI Prabowo Subianto menyikapi aksi demonstrasi tersebut. Prabowo mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan percaya terhadap pemerintahan yang dia pimpin.

    Bloomberg menyebut, ini merupakan ujian terbesar bagi kepresidenan Prabowo Subianto dan telah meresahkan investor. Nilai tukar rupiah dan saham Indonesia melemah pada perdagangan Jumat (29/8). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambles 1,53% ke level 7.830, sedangkan rupiah melemah 0,90% ke Rp16.499,5 per dolar AS. 

    “Masa jabatan presiden diwarnai oleh periode-periode kerusuhan sejak dia menjabat pada bulan Oktober 2024, karena Prabowo kesulitan memenuhi janji-janji besarnya untuk memperbaiki kehidupan rakyat Indonesia,” tulis laporan Bloomberg.

  • Amnesty International Kecam Kekerasan Aparat terhadap Pengunjuk Rasa Demo Gaji DPR

    Amnesty International Kecam Kekerasan Aparat terhadap Pengunjuk Rasa Demo Gaji DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Amnesty International Indonesia mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan polisi terhadap para pengunjuk rasa yang menyebabkan satu korban tewas dan sekitar 600 peserta aksi ditangkap pada Kamis (28/8/2025).

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menegaskan bahwa tidak seharusnya ada orang yang kehilangan nyawa karena menggunakan hak mereka untuk berunjuk rasa. 

    Seperti diketahui, seorang pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan (21) meninggal dunia akibat dilindas oleh kendaraan taktis (rantis) polisi saat ricuh demo yang berawal dari tuntutan kelompok buru hingga penolakan tunjangan jumbo anggota dewan.

    “Polisi Indonesia sekali lagi dengan keras menindas para pengunjuk rasa, memukuli para pengunjuk rasa, menembakkan gas air mata secara tidak perlu dan berlebihan, menembakkan meriam air secara ilegal, dan secara sembrono mengemudikan kendaraan lapis baja di area ramai, yang mengakibatkan seorang pengemudi ojek daring tewas. Kehilangan nyawa ini tidak dapat dibiarkan begitu saja,” tegas Usman dalam keterangan resmi Amnesty International, Jumat (29/8/2025).

    Menurut Usman, insiden tragis itu menunjukkan bahwa polisi tidak belajar dari kasus-kasus sebelumnya tentang penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan, termasuk ketika menembakkan gas air mata secara tidak tepat di sebuah stadion sepak bola pada 2022. Insiden itu memicu penyerbuan yang mengakibatkan kematian 135 orang.

    Oleh karena itu, Amnesty International mendesak pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan independen atas tindakan keras terhadap para pengunjuk rasa pada hari Kamis, termasuk pembunuhan pengemudi ojek tersebut.

    “…dan memastikan bahwa semua pelaku, termasuk mereka yang berada di tingkat komando, diadili secara adil di depan umum, dan bukan sekadar sanksi internal atau administratif. Kegagalan untuk melakukannya akan melanggengkan impunitas dan membiarkan kekerasan semacam itu terus berlanjut.”

    Selain itu, Amnesty International juga mendesak kepolisian untuk meninjau kembali kebijakan terkait penggunaan kekuatan, terutama penggunaan gas air mata dan senjata lain yang tidak mematikan, untuk memastikan tragedi memilukan itu tidak terulang. 

    “Presiden juga harus bertanggung jawab untuk mengakhiri penggunaan kekuatan yang melanggar hukum dan berlebihan oleh kepolisian sebagai bagian dari upaya reformasi institusi kepolisian yang lebih luas,” tegasnya.

    Amnesty International juga meminta pihak berwenang untuk segera dan tanpa syarat membebaskan siapa pun yang ditahan semata-mata karena menjalankan hak mereka.

    “Indonesia harus memastikan bahwa kepolisian menghormati dan melindungi hak berkumpul dan berekspresi secara damai,” pungkas Usman.

  • Ditanya Soal Tuntutan Mundur, Kapolri: Itu Prerogatif Presiden

    Ditanya Soal Tuntutan Mundur, Kapolri: Itu Prerogatif Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat suara soal seruan yang meminta Kapolri untuk mundur usai kasus tewasnya pengemudi ojol bernama Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis milik Brimob. 

    Listyo mengatakan sebagai prajurit, pihaknya menyerahkan semuanya kepada Presiden RI. Menurutnya, soal jabatan merupakan hak prerogatif Presiden. 

    Hal tersebut disampaikan di sela konferensi pers bersama Panglima TNI di Bogor, sabtu (30/8/2025).

    “Terkait dengan isu yang menyangkut dan kabar (seruan), itu hak prerogatif presiden. Kita Prajurit,” katanya. 

    Sebelumnya, aktor kenamaan Indonesia Nicholas Saputra meminta Kapolri untuk mundur usai kasus tewasnya ojol yang dilindas rantis Brimob dalam demo 28 Agustus kemarin. 

    Dalam akun X-nya, Nicholas berkomentar “mundur pak”. Komentar tersebut mengomentari pemberitaan terkait permintaan maaf dari Kapolri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai meninggalnya Affan, driver ojol tersebut.

    Selain itu, Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas terlindas mobil taktis baracuda saat demonstrasi, Kamis (28/8/2025) malam. 

    Ray berpendapat, peristiwa ini menjadi catatan kelam bagi penegakan demokrasi dan kebebasan berpendapat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Nyata-nyata kematiannya disebabkan oleh lindasan mobil barracuda yang seperti emoh berhenti kala tubuh kecilnya sudah tertabrak mobil taktis lapis baja itu. Alih-alih berhenti, mobil barracuda tersebut tetap melaju dan dengan sendirinya membuat badan Affan terlindas oleh beban hampir 10 ton,” ungkap Ray dalam keterangan tertulis, Jumat (29/8/2025).

    Sementara itu, Komisi III DPR akan melakukan rapat internal untuk merespons tuntutan agar Kapolri Listyo Sigit Prabowo mundur dari jabatannya imbas meninggalnya pengemudi ojol.

    Kendati demikian, dia memastikan Komisi III DPR akan membahas situasi berkembang secara internal terlebih dahulu termasuk tuntutan agar Kapolri mundur. 

    “Nanti pada hari Senin kita akan ketemu dengan pimpinan Komisi III, kita bicarakan ini, dan dalam beberapa waktu ke depan-kan ada rapat-rapat kerja, termasuk dengan Kepolisian. Kita tunggu nanti di situ,” ujar Hinca di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/8/2025).

  • Puan Melayat ke Rumah Affan Kurniawan, Tegaskan Kawal Tuntas Proses Hukum

    Puan Melayat ke Rumah Affan Kurniawan, Tegaskan Kawal Tuntas Proses Hukum

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani melayat ke rumah pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan (21) yang meninggal akibat dilindas oleh kendaraan taktis (rantis) polisi saat ricuh demo yang berawal dari tuntutan kelompok buru hingga penolakan tunjangan jumbo anggota dewan.

    Puan berkunjung ke rumah Affan yang berlokasi di Jakarta Pusat, Sabtu (30/8/2025), setelah sebelumnya pejabat dan tokoh hilir mudik bergantian menyampaikan bela sungkawa kepada korban. Salah satunya yakni Presiden Prabowo Subianto tadi malam, Jumat (29/8/2025). 

    “Saya tentu saja pada kesempatan ini, meminta kepada kepolisian dan setiap jajaran untuk mengusut tuntas dan secara transparan mengungkap dan menyelidiki tragedi ini. Dan kami tentu saja akan mengawal ini sampai selesai,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025). 

    Puan juga menegaskan agar insiden serupa tidak terulang lagi ke depannya. Dia turut meminta agar masyarakat menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

    “Semuanya saling menahan diri. Mari kita bersatu untuk Indonesia,” ujarnya. 

    Adapun jenazah Affan telah dikubur di TPU Karet Bivak, Jakarta, Jumat (29/8/2025). Pada hari yang sama, Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri mengungkapkan nama terang dari tujuh tersangka yang melindas pengemudi ojol Affan Kurniawan (21).

    Asep awalnya memberikan pernyataan soal komitmennya dalam menuntaskan kasus kematian Affan Kurniawan yang dilindas mobil Brimob.

    Jenderal polisi bintang dua ini kemudian mengemukakan identitas dari tujuh tersangka terkait kematian Affan. Hanya saja, Asep mengemukakan soal inisial dari ketujuh tersangka tersebut.

    Namun, massa aksi tidak puas dengan jawaban Asep. Setelahnya, Asep membuka catatan dan mengemukakan nama-nama yang berada di mobil rantis Brimob saat melindas Affan.

    Tujuh tersangka itu yakni Kompol Cosmas Ka Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Briptu Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David.

    Diberitakan sebelumnya, Kadivpropam Polri, Irjen Abdul Karim menyatakan bahwa ketujuh polisi ini terbukti melanggar kode etik profesi Polri. 

    Adapun, mereka telah ditempatkan selama 20 hari di Penempatan Khusus (Patsus).

    “Tujuh orang terduga pelanggar telah terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian,” tutur Abdul Karim di Bareskrim Polri, Jumat (29/8/2025).

    Sebelumnya, Divisi Propam Mabes Polri telah menetapkan tujuh orang terduga pelaku yang melindas driver ojol Affan Kurniawan, melanggar kode etik kepolisian.