Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Airlangga Tegaskan Sri Mulyani Tak Mundur dari Kabinet

    Airlangga Tegaskan Sri Mulyani Tak Mundur dari Kabinet

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah isu yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengundurkan diri dari kabinet Merah Putih.

    Hal itu disampaikan Airlangga Hartarto usai menghadiri Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Minggu (31/8/2025).

    Kepada wartawan, Airlangga menegaskan bahwa Sri Mulyani turut hadir dalam rapat tersebut.

    “Ada, ada, tadi Ibu (Sri Mulyani) ada di dalam ikut rapat,” kata Airlangga.

    Saat ditanya apakah Sri Mulyani akan menyampaikan paparan, Airlangga menjelaskan rapat hanya berisi arahan dari Presiden Prabowo.

    “Enggak, hanya pengarahan Presiden saja,” katanya.

    Terkait substansi pembahasan sidang kabinet, Airlangga meminta publik menunggu keterangan resmi dari Presiden Prabowo.

    “Nanti Presiden bikin press release, didengar saja,” kata Airlangga.

    Sebelumnya diisukan Sri Mulyani mengajukan pengunduran diri sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih.

    Isu itu muncul setelah rumah Sri Mulyani menjadi korban penjarahan imbas dari demo di Jakarta pada Minggu (31/8/2025) dini hari.

  • Golkar Nonaktifkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir

    Golkar Nonaktifkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebagai anggota DPR RI.

    Keputusan tersebut diteken oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji di Jakarta pada Minggu, 31 Agustus 2025.

    “Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” ujar Sarmuji, dilansir dari Antara, Minggu (31/8/2025). 

    Sarmuji menjelaskan, keputusan tersebut diambil Golkar dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi di masyarakat.

    “Aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” katanya.

    Selain itu, Sarmuji menyampaikan bahwa Golkar turut berdukacita terhadap meninggalnya warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ketika memperjuangkan aspirasinya.

    Oleh sebab itu, kata dia, keputusan untuk menonaktifkan Adies Kadir merupakan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Golkar.

    Sebelumnya, pada 25 Agustus 2025, terjadi aksi unjuk rasa di Jakarta, termasuk di depan gerbang utama DPR RI. Aksi tersebut menyuarakan penolakan terhadap tunjangan anggota DPR RI.

    Aksi unjuk rasa kembali terjadi pada 28 Agustus 2025. Namun, pada Kamis (28/8) malam, Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek daring, meninggal dunia akibat dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri di tengah kericuhan antara demonstran dan petugas kepolisian di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat.

    Kericuhan di Pejompongan tersebut terjadi setelah berbagai elemen masyarakat yang menggelar unjuk rasa di sekitar kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dipukul mundur oleh polisi.

    Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim pada Jumat (29/8) dini hari mengungkapkan bahwa ada tujuh anggota Brimob yang diduga terlibat dan berada di dalam rantis tersebut, dan mereka kini masih dalam proses pemeriksaan.

    Insiden yang menewaskan Affan tersebut memicu unjuk rasa susulan yang melibatkan ratusan anggota masyarakat dan sejawat pengemudi ojek daring di depan Mako Brimob di Kwitang, Jakarta Pusat.

    Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri di Jakarta, Jumat (29/8), mengungkapkan tujuh nama anggota Brimob yang diduga berada dalam rantis yang melindas Affan Kurniawan hingga meninggal dunia, yakni Aipda M Rohyani, Briptu Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi, Baraka Yohanes David, Bripka Rohmat, dan Kompol Cosmas Kaju.

  • Buntut Demo Jakarta, Polisi Terjunkan 324 Personel untuk Patroli Sore Ini

    Buntut Demo Jakarta, Polisi Terjunkan 324 Personel untuk Patroli Sore Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya (PMJ) menerjunkan 324 personel untuk melakukan patroli pemeliharaan Kamtibmas terkait demonstrasi di sejumlah titik di Jakarta.

    Kabid Humas PMJ Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, personel yang diterjunkan merupakan gabungan Mabes Polri-PMJ dan belum termasuk Polres jajaran.

    “Untuk pelaksanaan patroli skala besar sore ini setidaknya Polda Metro Jaya untuk PMJ saja melaksanakan kegiatan melibatkan 324 personel,” ujarnya di Monas, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

    Dia menambahkan, patroli itu dibagi menjadi tiga kelompok, mulai dari kelompok pertama bergerak ke arah Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat. 

    Kemudian, kelompok yang kedua ke wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Selanjutnya, kelompok yang ketiga melakukan kegiatan patroli ke wilayah Jakarta Selatan dan Depok.

    “Jadi kegiatan patroli sekali lagi dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, untuk memberikan rasa aman,” imbuhnya.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, kepolisian menerjunkan kendaraan taktis (rantis), motor trail, mobil patroli hingga sejumlah bus. Nampak, anggota juga membawa senjata pelontar gas air mata lengkap dengan pelurunya.

    Dalam hal ini, Ade menegaskan bahwa pihaknya memiliki sejumlah tahapan untuk memelihara Kamtibmas mulai dari tahapan persuasif hingga tindakan tegas terukur.

    “Dan komitmen tegas dalam hal ditemukan tindakan-tindakan atau perilaku anarkis dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu akan dilakukan tindakan tegas secara terukur sesuai SOP. Ini hal yang paling akhir dan tidak kami harapkan terjadi,” pungkasnya.

  • Prabowo Minta Bangsa Bersatu: Indonesia di Ambang Kebangkitan

    Prabowo Minta Bangsa Bersatu: Indonesia di Ambang Kebangkitan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk bersatu karena Indonesia tengah berada di ambang kebangkitan.

    Hal ini disampaikan Prabowo pada konferensi pers bersama sejumlah elite partai politik dan Pimpinan DPR/MPR/DPD sore ini, Minggu (31/8/2025) sebagai respons atas dinamika demonstrasi di dalam negeri.

    “Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan mau kita diadu domba,” katanya di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta.

    Lebih lanjut, dia juga menyerukan agar masyarakat dapat menyuarakan aspirasi dengan damai tanpa kerusuhan, penjarahan, dan merusak fasilitas umum.

    Menurut Prabowo, merusak fasilitas umum berarti sama dengan menghamburkan uang rakyat.

    Ketua Umum Partai Gerindra ini kembali menyebut adanya intervensi dan campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera dan bangkit, sehingga patut diwaspadai.

    Oleh karenanya, Prabowo akan memperbaiki kekurangan yang ada di pemerintahannya. “Semangat nenek moyang kita adalah gotong royong. Mari kita bergotong royong menjaga lingkungan kita, keluarga kita, negara kita,” ujar eks Danjen Kopassus ini.

    Rangkaian unjuk rasa meletup di sejumlah daerah hingga Minggu dini hari. Di Jakarta, sejumlah titik menjadi pusat unjuk rasa yakni Gedung DPR, Mako Brimob Kwitang, hingga Polda Metro Jaya. Unjuk rasa daerah lain seperti Surabaya, Makassar, hingga Bali turut memanas.

    Tuntutan masyarakat menyangkut tunjangan jumbo anggota DPR dan tanggung jawab atas pernyataan kontroversial anggota dewan, tindakan represif aparat selama unjuk rasa, hingga kepastian hukum bagi pelaku pelindas pengendara ojek daring Affan Kurniawan hingga meregang nyawa.

  • Gibran Tak Ada pada Pertemuan Prabowo dengan Pimpinan Partai dan Legislatif

    Gibran Tak Ada pada Pertemuan Prabowo dengan Pimpinan Partai dan Legislatif

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak hadir dalam konferensi pers pernyataan pemerintah terkait eskalasi demonstrasi yang berlangsung beberapa hari belakangan.

    Konferensi pers dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

    Selain itu, terdapat beberapa petinggi partai politik yang turut hadir seperti Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

    Lalu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh. Sedangkan, Gibran tak tampak mendampingi Prabowo.

    Dalam konferensi pers, Prabowo menyampaikan sejumlah poin seperti DPR yang akan mencabut tunjangan anggota DPR dan penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri.

    “Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” katanya.

    Tidak hanya itu, keanggotaan beberapa anggota dewan yang bersikap tidak patut juga akan dicabut.

    Beberapa orang yang menjadi sorotan di antaranya Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Nafa Urbach atas pernyataannya terkait dengan tunjangan DPR.

    “Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” ujar Prabowo.

    Selanjutnya, Prabowo meminta Polri dan TNI untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusakan fasilitas umum hingga penjarahan rumah individu oleh massa tidak dikenal yang marak terjadi di tengah memanasnya aksi demonstrasi.

    Prabowo menuturkan bahwa penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai. Namun, dia mengingatkan bahwa aksi anarkis berupa perusakan fasilitas umum hingga penjarahan merupakan pelanggaran hukum.

    Dia meminta kepada para aparat yang bertugas untuk melindungi masyarakat dan fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat.

    “Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

    Prabowo memastikan bahwa pemerintah akan menghormati aspirasi murni yang disampaikan masyarakat, termasuk melindungi hak untuk berkumpul secara damai.

    Pesan Gibran terkait Aksi Demonstrasi

    Gibran sempat angkat bicara saat demo besar-besaran terjadi sekitar 28 hingga 29 Agustus di beberapa daerah, khususnya Jakarta.

    Pada Kamis (28/8/2025), atau hari pertama demo yang dilakukan oleh kelompok buruh di DPR, Gibran diketahui berada di luar kota untuk melaksanakan kunjungan kerja di Deli Serdang, Sumatera Utara, yakni Musyawarah Pelayanan (Mupel) VII Mamre Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) 2025.

    Pada sambutannya, dia mengimbau masyarakat agar tidak terpancing dengan berita tidak benar. Putra sulung dari Presiden ke-7 Joko Widodo itu juga berpesan agar terus menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga tidak menimbulkan perbedaan yang memecah belah persatuan.

    “Jangan mudah terprovokasi, hadapi dengan kepala dan hati yang dingin,” pesan Gibran.

    Dia lalu mengimbau kepada peserta Mupel yang hadir agar tidak cepat terpancing dengan berita-berita yang tidak benar dan belum diyakini kebenarannya. Menurutnya, masyarakat harus pintar menyaring berita yang benar dan yang baik.

    “Jadi kita harus pintar menyaring berita yang benar, mana berita yang baik. Kita tidak bisa langsung menghakimi atau langsung share ke WA group, harus kita sharing dulu,” paparnya.

  • Akses Jalan Belakang DPR Dijaga Ketat, Lalu Lintas Ramai Lancar

    Akses Jalan Belakang DPR Dijaga Ketat, Lalu Lintas Ramai Lancar

    Bisnis.com, JAKARTA — Akses Jalan Gelora dekat Gedung DPR RI, Jakarta Pusat masih dijaga ketat oleh barikade Brigade Mobile (Brimob) Polri pada Minggu (31/8/2025) sore.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi per pukul 15.00 WIB, pasukan bertameng Polisi membentang di kedua ruas jalan arah ke Jalan Tentara Pelajar maupun ke Jalan Asia Afrika.

    Akses Jalan Gelora tampak tertutup untuk kendaraan roda empat, kendati terdapat kendaraan roda dua yang diperbolehkan melintas.

    Sementara itu, lalu lintas di sekitar Kompleks Parlemen Senayan terpantau ramai lancar. Jalan Gerbang Pemuda ramai dilintasi oleh mobil maupun motor di kedua sisi.

    Namun, pengendara dari arah Gedung TVRI atau Palmerah saat ini hanya bisa lewat jalan layang ke arah Cawang, sebab jalur ke kiri menuju Gatot Subroto ditutup.

    Demikian pula dengan ruas Jalan Gerbang Pemuda arah sebaliknya, yang mana pengendara diarahkan menghindari Jalan Gelora, tetapi dapat belok kiri ke arah Blok M.

    Adapun, rangkaian unjuk rasa meletup di sejumlah daerah di Tanah Air hingga Minggu dini hari. Di Jakarta, sejumlah titik menjadi pusat unjuk rasa yakni Gedung DPR RI, Mako Brimob Kwitang, Polda Metro Jaya dan sempat meluas ke berbagai wilayah.

    Tak hanya di Jakarta, unjuk rasa daerah lain seperti Surabaya, Makassar, Bali dan beberapa daerah lainnya turut memanas.

    Tuntutan masyarakat menyangkut tunjangan jumbo anggota DPR RI dan tanggung jawab atas pernyataan kontroversial anggota dewan, tindakan represif aparat selama unjuk rasa, hingga kepastian hukum bagi pelaku pelindas pengendara ojek daring Affan Kurniawan hingga meregang nyawa.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Affan Kurniawan dalam keterangan pers di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jumat (29/8/2025).

    “Atas nama pribadi dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, saya mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya, serta memberikan perhatian khusus kepada baik orang tuanya, adik-adik, dan kakak-kakaknya,” ujar Prabowo.

  • Pernyataan Lengkap Prabowo di Istana: Tunjangan DPR hingga Tudingan Makar

    Pernyataan Lengkap Prabowo di Istana: Tunjangan DPR hingga Tudingan Makar

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan resmi soal situasi politik bangsa terkini. Konferensi pers itu turut dihadiri pimpinan tinggi MPR/DPR/DPD serta sejumlah ketua partai politik (parpol), termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Ketum Nasdem Surya Paloh. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis di Istana Kepresidenan pada Minggu (31/8/2025), Megawati terlihat mengenakan pakaian merah dan muncul bersama sejumlah ketua umum parpol koalisi pemerintah.

    Megawati juga terlihat didampingi oleh anaknya, yakni Puan Maharani, yang juga menjabat Ketua DPR RI. 

    “Hari ini saya didampingi Presiden Republik Indonesia ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujar Prabowo dalam pembukaan pidatonya.

    Selain Megawati, turut hadir Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan lain-lain.

    Lalu, Partai Demokrat diwakili oleh Ibad Yudhoyono karena Agus Harimurti masih dalam perjalanan ke China. Kemudian, pertemuan turut dihadiri oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani serta Ketua DPD RI Sultan Najamudin.

    Berikut pernyataan lengkap Presiden Prabowo Subianto saat konferensi pers dengan Ketum Parpol dan pimpinan lembaga negara 

    Hari ini saya didampingi Ketua Umum Partai Politik di dalam dan di luar koalisi, Ketua DPR RI dan ketua MPR RI. Kita membahas perkembangan situasi negara. Izinkan saya membacakan pernyataan berikut:

    Saudara-saudara sebangsa setanah air

    Dalam beberapa hari ini, saya Presiden RI terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia.

    Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat.

    Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian RI telah melakukan proses pemeriksaan.

    Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik.

    Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya mendapatkan laporan dari para Ketua Umum Partai Politik, bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung 1 September 2025 yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru.

    Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

    Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI.

    Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara, dan para Ketua Umum Partai Politik telah menyampaikan, bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat.

    Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19, dan UU 9 tahun 1998.

    Penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai, namun jika dalam pelaksanaannya ada aktivitas anarkis, merusak fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa; mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik, maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya.

    Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, melindungi fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat.

    Saudara-saudara sekalian,

    Sekali lagi, aspirasi murni yang disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa ada gejala tindakan-tindakan melawan hukum; bahkan ada yang mengarah pada makar dan terorisme.

    Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku.

    Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi murni secara damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindaklanjuti.

    Saudara-saudara sekalian,

    Saya juga akan minta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, agar bisa langsung berdialog dan diterima dengan baik.

    Merekapun sekarang sudah akan melakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, seperti pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

    Kepada Pemerintah, saya juga sampaikan agar semua KL menerima masukan-masukan, koreksi-koreksi secara langsung.

    Saya minta seluruh warga negara untuk percaya kepada Pemerintah, untuk tenang. Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk rakyat yang paling kecil, paling tertinggal.

    Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan mau kita diadu domba. Suarakan aspirasi dengan damai. Tanpa kerusuhan, tanpa penjarahan, tanpa merusak fasilitas umum.

    Kalau merusak fasilitas umum, artinya menghamburkan uang rakyat.

    Saudara-saudara sekalian,

    Kita waspada terhadap campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera, Indonesia bangkit. Kita perbaiki kekurangan yang ada di Pemerintahan dan di negara kita.

    Semangat nenek moyang kita adalah gotong royong. Mari kita bergotong royong menjaga lingkungan kita, keluarga kita, negara kita.

    Kita selalu diintervensi, jangan mau kita diadu domba.

    Demikian pernyataan saya, setelah saya berdiskusi dengan semua pimpinan partai politik dan semua lembaga negara.

  • Prabowo Minta Kementerian/Lembaga Buka Ruang Masukan Publik

    Prabowo Minta Kementerian/Lembaga Buka Ruang Masukan Publik

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian atau lembaga (K/L) untuk terbuka menerima perwakilan publik yang ingin menyampaikan aspirasi.

    Hal ini tak lepas dari maraknya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh massa yang tak puas dengan kebijakan pemerintah maupun DPR RI.

    Prabowo mengatakan, dirinya menghormati asas kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, penyampaian pendapat atau masukan dari masyarakat harus didengar.

    “Saya juga sampaikan agar semua K/L menerima utusan-utusan, kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi-koreksi, menyampaikan kritik, menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan,” kata Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025).

    Sebelum melakukan keterangan pers, Kepala Negara bertemu dengan Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin. 

    Terdapat juga Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh.

    Prabowo menjelaskan bahwa DPR akan mencabut beberapa kebijakan, termasuk tunjangan anggota legislatif dan penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri.

    “Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo.

    Tidak hanya itu, Prabowo menerangkan bahwa para pemimpin partai politik menyatakan bahwa pimpinan DPR akan mencabut keanggotaan beberapa anggota dewan yang bersikap tidak patut. 

    Adapun beberapa orang yang menjadi sorotan di antaranya adalah Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Nafa Urbach atas pernyataannya terkait dengan tunjangan DPR. 

    “Para pimpinan DPR telah berbicara dan ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Prabowo. 

  • Prabowo: Kita Terus Diintervensi, Jangan Mau Diadu Domba!

    Prabowo: Kita Terus Diintervensi, Jangan Mau Diadu Domba!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyinggung adanya potensi campur tangan kelompok tertentu yang ingin mengadu domba bangsa Indonesia.

    Prabowo juga meminta masyarakat tetap waspada dan menjaga persatuan serta tak termakan hasutan provokasi dari oknum-oknum tertentu.

    “Kita harus waspada terhadap campur tangan kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera, tidak ingin Indonesia bangkit. Mari bersama perbaiki semua kekurangan yang ada pada pemerintahan dan negara kita,” ujarnya saat menyampaikan keterangan pers resmi bersama sejumlah Ketua Umum Partai Politik baik dari dalam maupun luar koalisi, serta pimpinan DPR dan MPR di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025).

    Presiden Ke-8 RI itu juga mengingatkan masyarakat untuk tidak terprovokasi melakukan aksi yang berujung pada perusakan fasilitas umum maupun kerusuhan yang merugikan kepentingan rakyat.

    Dia menegaskan fasilitas umum dibangun dengan uang rakyat sehingga perusakan hanya akan menyakiti masyarakat sendiri.

    “Kalau merusak fasilitas umum, itu artinya merusak dan menghamburkan uang rakyat. Mari kita saling mengingatkan keluarga kita agar tidak mengikuti kegiatan yang dapat merugikan kepentingan umum,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia menekankan semangat gotong royong yang diwariskan para leluhur harus menjadi pegangan dalam menghadapi situasi saat ini.

    “Sekali lagi, semangat kita dari nenek moyang kita adalah gotong royong. Mari kita gotong royong menjaga lingkungan kita, keselamatan semua keluarga kita, menjaga tanah air kita,” tambahnya.

    Prabowo menegaskan, pemerintah bersama pimpinan partai politik baik di dalam maupun di luar koalisi serta pimpinan lembaga negara telah berunding untuk mencari solusi atas situasi yang berkembang.

    “Kita selalu diintervensi, diadu domba. Jangan mau kita terus diadu domba,” pungkas Prabowo.

  • Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dicopot dari DPR Mulai 1 September

    Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dicopot dari DPR Mulai 1 September

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengatakan, telah menerima laporan dari seluruh ketua umum partai politik (parpol) di DPR bahwa keputusan tindakan tegas erhadap kader-kader bermasalah di parlemen berlaku mulai besok, Senin (1/9/2025).

    Hal itu disampaikan Prabowo usai menggelar pertemuan dengan para ketua umum maupun perwakilan delapan parpol dengan keterwakilan di DPR, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

    Beberapa contoh kader dimaksud adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach yang merupakan anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, serta Eko Patrio dan Uya Kuya dari Fraksi PAN.

    “Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing, terhitung sejak Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” ujarnya didampingi oleh beberapa ketua umum parpol.

    Pertemuan itu juga dihadiri oleh pimpinan tinggi MPR/DPR/DPD. Ketiga kamar kekuasaan cabang legislatif itu melaporkan juga sejumlah kebijakan yakni pencabutan tunjangan rumah anggota legislatif yang memicu polemik, serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

    Prabowo lalu menegaskan lagi bahwa langkah tegas yang dilakukan delapan ketua umum partai politik adalah pencabutan keanggotaan kader-kader dimaksud dari DPR.

    “Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI,” tutur pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu.

    Prabowo mengimbuhkan, para pimpinan parpol dan legislatif juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat.

    Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem resmi menonaktifkan dua kadernya yang duduk sebagai anggota DPR RI, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.

    Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, melalui siaran pers resmi pada Minggu (31/8/2025).

    Selain itu, Partai Amanat Nasional (PAN) secara resmi memutuskan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI. 

    Surat keputusan untuk menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya tersebut diteken langsung oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan pada Minggu (31/8/2025).