Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Kapolri Dalami Penyebab Kematian Mahasiswa Amikom Yogya

    Kapolri Dalami Penyebab Kematian Mahasiswa Amikom Yogya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara terkait dengan kasus kematian mahasiswa Amikom Yogyakarta, Rheza Sendy Pratama saat mengikuti aksi unjuk rasa, Minggu (31/8/2025).

    Sigit menyatakan bahwa pihaknya bakal melakukan pendalaman untuk membuat terang penyebab kematian Rheza saat mengikuti demo tersebut.

    “Ya saya kira semuanya sudah jelas kan apa yang terjadi dan saat ini sedang dilaksanakan pendalaman meninggalnya karena apa,” ujar Sigit di RS Polri, Jakarta, Senin (1/9/2025).

    Sebelumnya, dikutip dari Harian Jogja, Ayahanda Rheza, Yoyon Surono mengatakan dirinya mendapatkan informasi bahwa Rheza berada di RSUP Dr Sardjito.

    Setibanya di RS, Yoyon melihat anaknya sudah terbaring dengan luka seperti sayatan dan jejak sepatu pada perut. Bagian kepala Rheza terluka, kaki dan tangannya pun lecet. Selain itu bagian leher Rheza tampak seperti patah.

    Kendati demikian, Yoyon tak mau mengambil langkah autopsi. “Nggak, saya nggak mau autopsi,” ujar Yoyon.

    Dia juga mengakui bahwa kepolisian sudah sempat meminta agar melakukan autopsi, namun keluarga sudah pasrah menerima keadaan.

    “Kepolisian minta autopsi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, cuma kami dari keluarga sudah pasrah, apapun yang terjadi ini musibah begitu saja. Jadi kami enggak mau autopsi,” pungkasnya.

  • 3 Menteri Kompak Posting Dukungan ke Prabowo, Singgung Riza Chalid

    3 Menteri Kompak Posting Dukungan ke Prabowo, Singgung Riza Chalid

    Bisnis.com, JAKARTA – Tiga menteri kabinet merah putih kompak memposting dukungan ke Presiden RI Prabowo Subianto di media sosial instagram pada minggu (31/8/2025). Narasi dalam postingan tersebut tampak senada.

    Mereka adalah Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, Menteri Kedaulatan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

    Namun pada akun Instagram Zulhas, postingan dukungan ke Prabowo tampak telah dihapus. Dalam narasi yang disampaikan, Prabowo dianggap satu-satunya presiden yang berani mengungkapkan skandal di Pertamina oleh Riza Chalid dan kasus-kasus lainnya yang merugikan negara.

    “Tidak pernah ada pendahulu berani melawan mafia migas. Tidak pernah ada pendahulu berani membongkar mafia Reza Chalid dan anak-anak dan kroni-kroninya. Bahkan mereka bersama orang-orang itu mencuri kekayaan negara,” tulis narasi tersebut, dikutip Senin (1/8/2025).

    Prabowo dinilai menjadi presiden yang mampu menindak tegas mafia dan mafia minyak goreng. Bahkan dinarasikan tidak ada pendahulu yang mengungkapkan kasus korupsi di BUMN.

    “Tidak pernah ada pendahulu yang berbicara soal tantiem yang nilainya triliunan setiap tahun, malah semua partai-partai yang pernah berkuasa mereka semua menikmati korupsi di BUMN,” lanjutnya.

    Di akhir narasi menyatakan bahwa Prabowo kini dihujat karena berani membongkar semua masalah tersebut.

    Sebagai informasi, pada minggu (31/8/2025), Prabowo memanggil ketua umum partai dan para menteri untuk sidang kabinet menyikapi polemik pekan lalu.

    Salah satu hasil dari sidang tersebut adalah DPR diminta melakukan evaluasi terkait tunjangan bagi anggota dewan seperti tunjangan rumah. Selain itu, meminta Polri menindak tegas 7 anggota Brimob yang melindas Affan Kurniawan seorang pengendara ojek online. 

  • Koordinator Massa Pati: Masyarakat akan Marah Jika KPK Tak Tegas Proses Hukum Sudewo

    Koordinator Massa Pati: Masyarakat akan Marah Jika KPK Tak Tegas Proses Hukum Sudewo

    Bisnis.com, JAKARTA – Koordinator Aliansi Masyarakat Pati, Supriyono menuntut KPK tegas memproses hukum Bupati Pati Sudewa alias Sudewo.

    Menurutnya masyarakat Pati akan marah hingga melakukan pembakaran jika KPK tidak tegas dalam perkara ini.

    “Kalau KPK tidak tegas lurus, jangan salahkan masyarakat Pati akan marah, jangan salahkan Pati akan membakar,” tegasnya di gedung Murah Putih KPK, Senin (1/9/2025).

    Dia mengatakan KPK lambat untuk menetapkan Sudewo sebagai tersangka dan menilai mengkondisikan perakara agar Sudewo lepas dari jeratan hukum.

    “Kenapa selama ini KPK tidak menetapkan tersangka? Karena selama ini KPK tidak menyelidiki, tidak mengembangkan, tapi mengkondisikan supaya Sudewo lepas dari jeratan hukum. Tidak boleh KPK seperti itu,” jelasnya.

    Menurutnya bukti dugaan keterlibatan Sudewo dalam skandal korupsi proyek kereta api di wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan telah kuat, sehingga KPK seharusnya langsung dapat menetapkan Sudewi sebagai tersangka.

    Dia menyebut salah satu buktinya adalah penyitaan uang Rp3 miliar di rumah Sudewo dan pengembalian uang Rp720 juta dari Sudewo ke KPK

    “Bapak Bupati Sudewo itu sudah layak ditetapkan segera tersangka Satu, Bupati dari KPK telah menyita uang Rp3 miliar di rumah pribadi Bapak Sudewo Yang kemarin Bapak Bupati Sudewo mengembalikan uang 720 juta di KPK. Artinya Bupati Sudewo sadar telah melakukan perbuatan melanggar hukum Dan Bupati Sudewo sadar uang Rp720 juta adalah hasil tindak pidana Jadi itu sebenarnya sudah layak ditetapkan segera tersangka,” jelasnya.

    Supriyono menyampaikan telah meminta KPK menerbitkan surat penonaktifan Sudewo. Nantinya surat rekomendasi tersebut diserahkan ke Menteri Dalam Negeri dan Presiden.

    Diketahui, terdapat 350 warga pati menghadiri unjuk rasa hari ini. Mereka konvoi menggunakan 7 bus dari Pati. Adapun TNI-Polri telah bersiaga mengamankan demo di gedung KPK.

  • AHY Gantikan Prabowo Kunker ke China saat Gibran Temui Perwakilan Ojol

    AHY Gantikan Prabowo Kunker ke China saat Gibran Temui Perwakilan Ojol

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) baru saja menuntaskan kunjungan kerjanya dari China.

    Begitu mendarat di Tanah Air pada Minggu (31/8/2025), Ketua Umum Partai Demokrat itu mengaku langsung menuju Istana Kepresidenan untuk melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    “Saya baru saja ke Istana, menghadap Bapak Presiden dan kurang lebih dua jam berdialog,” kata AHY dalam jumpa pers di kediaman keluarga Yudhoyono, Cikeas, Kabupaten Bogor, Minggu (31/8/2025) malam.

    Dalam kesempatan itu, AHY tampil sebagai Ketua Umum Partai Demokrat bersama sejumlah pengurus inti, antara lain Sekjen Herman Khaeron, Sekretaris MTP Teuku Riefky Harsya, Kepala BPOKK M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, dan Wakil Ketua Umum Edhi Baskoro Yudhoyono yang juga Ketua Fraksi Demokrat di DPR RI. 

    AHY menjelaskan dirinya mendapat penugasan ke Beijing di tengah rencana Presiden Prabowo melakukan lawatan ke Negeri Tirai Bambu. Namun karena situasi dalam negeri yang dinilai darurat, AHY segera kembali ke Jakarta dan langsung menghadap Presiden. 

    Usai bertemu Prabowo, dia kemudian melaporkan perkembangan politik dan keamanan nasional kepada Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

    “SBY memang tidak lagi mengikuti day to day perkembangan politik, tetapi melihat situasi terakhir yang luar biasa, beliau memantau dengan sungguh-sungguh. Kita ingin menghadirkan solusi agar tidak berkepanjangan,” ujar AHY.

    Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) hadir mewakili Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025). 

    Ibas menjelaskan, AHY tidak bisa hadir karena masih dalam perjalanan pulang dari kunjungan ke China. Mengingat dirinya seharusnya akan mendampingi kunjungan kenegaraan Prabowo sebelum dibatalkan karena situasi negara yang sedang tak kondusif.

    “Saya mewakili Mas AHY, Mas Ketum. Kebetulan Mas AHY lagi berjalan kembali dari China tugas negara sehingga saya mewakili dari Partai Demokrat untuk bertemu dengan Bapak Presiden. Saya belum tahu topiknya mengenai apa,” kata Ibas kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Minggu (31/8/2025).

    Gibran Terima Perwakilan Pengemudi Ojol di Istana

    Sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming sempat bertemu dan santap siang bersama sejumlah perwakilan pengemudi Ojek Online (Ojol) di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Minggu (31/08/2025).

    Dalam pertemuan ini, Wapres dan para perwakilan pengemudi Ojol dari Gojek, Grab, Maxim, dan inDrive tersebut membahas perkembangan situasi terkini pasca musibah yang menimpa salah seorang pengemudi Ojol, Affan Kurniawan saat terjadi aksi unjuk rasa pada Jumat (28/08/2025). 

    Salah seorang perwakilan pengemudi dari Gojek, Rahman, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi para pengemudi Ojol untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Wapres.

    “Alhamdulillah, [dalam] pertemuan tadi lebih banyak kita yang meminta, mengajukan aspirasi kepada Pak Wapres dan Alhamdulillah kita sefrekuensi ya untuk permasalahan yang saat ini sedang terjadi,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Rahman menyampaikan bahwa para pengemudi Ojol mengharapkan pemerintah bergerak cepat untuk mengatasi dinamika yang terjadi di tanah air, khususnya gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah.

    “Dan juga kita minta kepada pihak pemerintah untuk lebih cepat, untuk mengkondisikan kejadian-kejadian dan keadaan hari ini. Karena terus terang, dengan [adanya unjuk rasa] beberapa hari ini kami teman-teman ojek online terganggu dalam mata pencaharian. Jumlah penumpang menurun, rasa was-was,” ujarnya. 

    Menurut Rahman, komunitas pengemudi Ojol di berbagai wilayah telah memberikan edukasi kepada para anggotanya agar tidak terprovokasi atau ikut serta dalam aksi-aksi anarkis.

    “Demo memang merupakan hak demokrasi yang dilindungi oleh undang-undang. Tapi jangan bersifat atau melakukan tindakan-tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas umum dan penjarahan. Itu memang tidak kami inginkan. Kami berusaha sebisa mungkin untuk meredam melalui teman-teman kami di wilayah kami masing-masing,” tegasnya.

    Menanggapi aspirasi tersebut, ungkap Rahman, Wapres Ke-14 RI itu merespons positif, termasuk berjanji akan mengawal proses hukum terkait insiden yang menyebabkan Affan Kurniawan meninggal dunia.

    “Alhamdulillah beliau tadi menangkapnya secara positif dan menjanjikan akan melakukan proses hukum kepada para pelaku insiden yang menimpa almarhum, rekan kita, Affan Kurniawan, kebetulan masih sahabat saya juga,” ucap Rahman. 

  • Kondisi Jakarta Senin (1/9): Suasana Lenggang, Meski Ada Demo di DPR

    Kondisi Jakarta Senin (1/9): Suasana Lenggang, Meski Ada Demo di DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Situasi jalanan di wilayah Jakarta tampak lenggang pada Senin (1/9/2025) karena rata-rata perkantoran memberlakukan kerja dari rumah atau work for home (WFH). Namun, aksi demonstrasi masih terjadi di depan Gedung DPR/MPR RI.

    Berdasarkan pantauan Bisnis pada Senin siang, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, tampak lancar. Halte Istora Mandiri terlihat gosong habis terbakar usai demo pada pekan lalu. Terlihat tidak ada penumpang maupun aktivitas perbaikan pada halte itu.

    Hal serupa juga terjadi pada Halte TransJakarta Polda Metro Jaya. Tampak kondisi halte rusak parah karena dibakar massa. Halte ditutupi dengan pagar multiplex. Akses masuk pada MRT Jakarta di depan Polda Metro pun terlihat gosong dan belum difungsikan.

    Melaju ke Jalan Gatot Subroto arah Slipi, Jakarta Pusat, terlihat jalanan lengang. Baik di jalan arteri maupun Tol Dalam Kota. Di kiri-kanan jalan terlihat bekas vandalisme aksi demonstrasi yang pecah pekan lalu.

    Di depan Gedung DPR/MPR RI, terlihat ada massa aksi demonstrasi dengan menggunakan atribut Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI). Namun, jumlahnya tidak banyak hanya sekitar puluhan orang. Jumlah demonstran berimbang dengan jumlah aparat pengamanan.

    Jumlah penonton dan pedagang terlihat lebih banyak dibandingkan dengan orang yang melakukan demonstrasi. Sementara itu, arus lalu lintas sedikit tersendat karena banyak yang parkir kendaraan roda dua di pinggir jalan.

    Aksi demonstrasi sempat pecah pada pekan lalu menuntut pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI serta beberapa isu lainnya. Aksi demo berubah rusuh dan penjarahan dipicu peristiwa pelindasan pengemudi ojek online oleh kendaraan taktis kepolisian.

    Peristiwa pelindasan terhadap pengemudi ojek online (ojol) Affan Maulana yang terjadi pada Kamis malam, 29 Agustus 2025 itu berlanjut menjadi aksi massa di DKI Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia. Massa demonstran rata-rata menyerang markas kepolisian serta kantor pemerintahan.

    Situasi terlihat mulai kondusif setelah terjadi jatuh korban di berbagai daerah. Presiden Prabowo Subianto sempat memberikan instruksi agar aparat TNI/Polri melakukan tindakan tegas kepada pelaku aksi penjarahan dan perusakan usai menggelar konferensi pers di Istana pada Minggu (31/8/2025) sore. 

  • Pakar Hukum: Status Nonaktif Sahroni, Nafa, Eko, dan Uya Kuya Bersifat Politis, Tanpa Dasar Hukum

    Pakar Hukum: Status Nonaktif Sahroni, Nafa, Eko, dan Uya Kuya Bersifat Politis, Tanpa Dasar Hukum

    Bisnis.com, JAKARTA – Penonaktifan anggota DPR Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya dilakukan tanpa dasar hukum atau keputusan politik semata. 

    Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana, menilai istilah tersebut tidak memiliki dasar hukum dan lebih merupakan keputusan politik semata. Polemik status nonaktif yang disematkan sejumlah partai politik kepada kadernya di DPR mendapat sorotan dari pakar hukum tata negara.

    “Nonaktif ini bukan istilah hukum, ini adalah keputusan politik. Kalau dalam hukum itu adanya pergantian antar waktu, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap,” ujar Denny saat dihubungi Bisnis, Senin (1/9/2025).

    Dia menjelaskan, pemberhentian sementara hanya berlaku dalam kondisi tertentu, seperti ketika anggota dewan menjadi tersangka atau terdakwa. Sementara itu, status nonaktif tidak pernah diatur dalam undang-undang.

    “Jadi nonaktif ini istilah yang tidak muncul dalam undang-undang, sehingga lebih bersifat politis dari langkah yang diambil partai untuk meredakan ketegangan dengan publik. Tapi konsekuensi hukumnya tidak jelas,” tegasnya.

    Denny menilai, perdebatan soal nonaktif seharusnya menjadi momentum untuk mendorong reformasi yang lebih mendasar.

    “Yang harus ditargetkan bukan hanya anggota dewan yang dijatuhi sanksi, tetapi lebih jauh adalah reformasi DPR dan reformasi partai politik. Karena anggota dewan yang relatif bermasalah hadir lewat proses rekrutmen dan pemilu yang juga bermasalah,” ujarnya.

    Hal senada disampaikan pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari. Ia menegaskan bahwa istilah nonaktif tidak dikenal dalam Undang-Undang MD3, sehingga anggota DPR yang dinyatakan nonaktif oleh partai tetap berhak menerima gaji dan tunjangan.

    “Ya, karena istilah nonaktif itu tidak dikenal dengan Undang-Undang MD3, sehingga tidak bermakna nonaktif itu diberhentikan. Tentu saja kalau tidak diberhentikan, segala haknya sebagai anggota masih akan mereka dapatkan,” jelas Feri.

  • Fraksi PDIP: Tunjangan Perumahan DPR Disetop, Tunggu Putusan BURT

    Fraksi PDIP: Tunjangan Perumahan DPR Disetop, Tunggu Putusan BURT

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menegaskan bahwa penghentian sejumlah tunjangan anggota DPR, termasuk tunjangan perumahan, merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola dan menumbuhkan empati kepada rakyat.

    Hal itu menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait disiplin dan efisiensi di parlemen.

    “Yang pertama, saya sudah menyampaikan setop tunjangan perumahan. Ini bukan semata soal rasionalitas pembacaan kita terhadap anggaran, tetapi juga permufakatan di antara fraksi-fraksi DPR. Ada landasan etik, empati, dan simpati yang harus ditumbuhkan untuk mengawal rasionalitas DPR,” ujar Said di Jakarta, Senin (1/9/2025).

    Menurutnya, agar tata kelola berjalan sempurna, keputusan lebih lanjut akan dikembalikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.

    “Oleh karenanya, agar tata kelolanya sempurna, kita kembalikan dan secepatnya BURT melakukan itu atas arahan dan petunjuk pimpinan DPR,” jelasnya.

    Ketika ditanya mengenai nasib anggaran yang sudah terlanjur dialokasikan di awal tahun, Said menyebut hal itu masih menunggu rapat resmi BURT. Termasuk soal kemungkinan rumah dinas dikembalikan jika tunjangan perumahan benar-benar dihentikan. 

    “Ya, kita tunggu keputusan BURT,” kata Said.

  • Gibran Temui Perwakilan Driver Ojol di Istana, Ini yang Dibahas

    Gibran Temui Perwakilan Driver Ojol di Istana, Ini yang Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melakukan pertemuan dan santap siang bersama sejumlah perwakilan pengemudi Ojek Online (Ojol) di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Minggu (31/08/2025). Sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan.

    Dalam pertemuan ini, Wapres Ke-14 RI itu dan para perwakilan pengemudi Ojol dari Gojek, Grab, Maxim, dan inDrive tersebut membahas perkembangan situasi terkini pasca musibah yang menimpa salah seorang pengemudi Ojol, Affan Kurniawan saat terjadi aksi unjuk rasa pada Jumat (28/08/2025).

    Salah seorang perwakilan pengemudi dari Gojek, Rahman, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi para driver ojol untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Wapres.

    “Alhamdulillah, [dalam] pertemuan tadi lebih banyak kita yang meminta, mengajukan aspirasi kepada Pak Wapres dan Alhamdulillah kita sefrekuensi ya untuk permasalahan yang saat ini sedang terjadi,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Rahman menyampaikan bahwa para pengemudi Ojol mengharapkan pemerintah bergerak cepat untuk mengatasi dinamika yang terjadi di tanah air, khususnya gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah.

    “Dan juga kita minta kepada pihak pemerintah untuk lebih cepat, untuk mengkondisikan kejadian-kejadian dan keadaan hari ini. Karena terus terang, dengan [adanya unjuk rasa] beberapa hari ini kami teman-teman ojek online terganggu dalam mata pencaharian. Jumlah penumpang menurun, rasa was-was,” ujarnya. 

    Menurut Rahman, komunitas pengemudi Ojol di berbagai wilayah telah memberikan edukasi kepada para anggotanya agar tidak terprovokasi atau ikut serta dalam aksi-aksi anarkis. 

    “Demo memang merupakan hak demokrasi yang dilindungi oleh undang-undang. Tapi jangan bersifat atau melakukan tindakan-tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas umum dan penjarahan. Itu memang tidak kami inginkan. Kami berusaha sebisa mungkin untuk meredam melalui teman-teman kami di wilayah kami masing-masing,” tegasnya.

    Menanggapi aspirasi tersebut, ungkap Rahman, Wapres Ke-14 RI itu merespons positif, termasuk berjanji akan mengawal proses hukum terkait insiden yang menyebabkan Affan Kurniawan meninggal dunia.

    “Alhamdulillah beliau tadi menangkapnya secara positif dan menjanjikan akan melakukan proses hukum kepada para pelaku insiden yang menimpa almarhum, rekan kita, Affan Kurniawan, kebetulan masih sahabat saya juga,” ucap Rahman.

  • Banggar Benarkan Sahroni-Uya Kuya Cs Masih Dapat Gaji Walau Sudah NonAktif dari DPR

    Banggar Benarkan Sahroni-Uya Kuya Cs Masih Dapat Gaji Walau Sudah NonAktif dari DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan anggota DPR yang berstatus nonaktif, seperti Ahmad Sahroni (Nasdem), Eko Patrio (PAN), Nafa Urbach (Nasdem), dan Uya Kuya (PAN), tetap menerima gaji dan tunjangan.

    Hal itu disampaikannya menanggapi polemik sejumlah partai politik yang menonaktifkan kader mereka di parlemen.  Menurut Said, baik tata tertib DPR maupun Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tidak mengenal istilah nonaktif.

    “Namun saya menghormati keputusan yang diambil oleh NasDem, PAN, dan Golkar. Seharusnya pertanyaan itu dikembalikan kepada ketiga partai tersebut, supaya moralitas saya tidak melangkahi itu. Dan memang tidak boleh lah ya,” kata Said, Senin (1/9/2025). 

    Meski begitu, politisi PDIP tersebut mengakui secara teknis anggaran untuk gaji anggota DPR tetap berjalan.

    “Kalau dari sisi aspek itu ya terima gaji. Iya lah, karena sebagaimana saya sampaikan tadi,” ujarnya. 

    Said menjelaskan keputusan terkait anggaran sudah tidak lagi berada di Badan Anggaran (Banggar).

    “Kan tidak di Banggar lagi posisinya, Banggar sudah memutuskan. Sekarang kalau begitu diputuskan, kan di bagian pelaksana. Pelaksananya bukan Banggar, itu sudah di KL masing-masing,” jelasnya. 

    Setali tiga uang, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari, membenarkan penjelasan tersebut. Menurutnya, status nonaktif tidak berdampak pada hak keuangan anggota DPR karena istilah itu tidak diatur dalam UU MD3.

    Dengan demikian, meskipun secara politik kader tertentu dinonaktifkan partainya, secara hukum dan administrasi mereka tetap berstatus anggota DPR dengan hak penuh, termasuk gaji dan tunjangan. 

    “Ya, karena istilah nonaktif itu tidak dikenal dengan Undang-Undang MD3 sehingga tidak bermakna nonaktif itu diberhentikan. Tentu saja kalau tidak diberhentikan, segala haknya sebagai anggota masih akan mereka dapatkan,” kata Feri saat dihubungi Bisnis.

  • Prabowo Undang Tokoh Agama ke Istana, Doakan Situasi Bangsa Tetap Kondusif

    Prabowo Undang Tokoh Agama ke Istana, Doakan Situasi Bangsa Tetap Kondusif

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh lintas agama ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/9/2025). Pertemuan itu berlangsung siang hingga sore hari dengan agenda utama doa bersama dan silaturahmi.

    Menurut pantauan, tokoh agama pertama yang hadir adalah Bhante Kamsai Sumano Mahathera yang tiba sekitar pukul 13.17 WIB. Kepada wartawan, Bhante Kamsai mengatakan dirinya mendapat undangan langsung dari Presiden Ke-8 RI itu.

    “Hari ini kami diundang untuk ketemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto. Namun belum jelas agendanya, mungkin silaturahmi kepada tokoh agama semuanya. Nanti ketemu langsung di dalam,” ujarnya.

    Terkait situasi nasional, Bhante Kamsai menekankan pentingnya menjaga kebijaksanaan dan ketenangan.

    “Yang kita usahakan pentingnya menjaga, supaya kita bijaksana, demi ketenangan dan bahagia bersama,” katanya.

    Selang kurang lebih satu jam, giliran Pendeta Johnny Lokollo, penasehat Gereja Bethel Injili Nusantara (GBIN), yang tiba di Istana pukul 14.08 WIB. Dia mengaku mendapat undangan sejak malam sebelumnya.

    “Kita mau doakan supaya situasi negara kita bisa kondusif, rakyatnya bisa tenang, semua pejabat negara juga bisa mengerti apa yang dibutuhkan rakyat. Kita doakan supaya semuanya berjalan lancar, stabil, dan kita bisa hidup sejahtera di Indonesia yang kita cintai,” ucapnya.

    Johnny menegaskan tidak ada instruksi khusus dari Presiden selain doa bersama. Menurutnya, pertemuan ini dihadiri tokoh lintas agama, tidak hanya dari GBIN.

    “Ada tokoh-tokoh agama, lintas agama lah. Ada juga gereja lain,” tuturnya.

    Tak hanya itu, dia juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing emosi.

    “Keadaan sudah kondusif, kita harus tetap kuasai emosi kita, supaya situasi berjalan lancar, rakyat bisa menikmati apa yang mereka inginkan akan tercapai,” kata Johnny.