Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Terungkap, Teka-teki Kaesang Tak Penuhi Undangan Prabowo ke Istana

    Terungkap, Teka-teki Kaesang Tak Penuhi Undangan Prabowo ke Istana

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketum PSI, Kaesang Pangarep, tak hadir saat Presiden Prabowo mengundang seluruh Ketua Umum partai ke Istana.

    Dilansir dari Antaranews, Kaesang diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (Sekjen PSI), Raja Juli.

    Raja Juli yang juga menjabat Menteri Kehutanan itu mengatakan bahwa kedatangannya untuk mewakili Kaesang yang saat ini masih dirawat di rumah sakit.

    Meski demikian, Raja Juli menyampaikan beberapa poin penting yang disoroti Kaesang atas hiruk pikuk politik di Indonesia belakangan ini.

    Raja Juli Antoni menyebut ada pihak yang ingin mengadu domba Presiden Prabowo dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan menuding bapak anak itu menggalang aksi demonstrasi pada pekan lalu.

    Raja Juli yang mewakili Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, untuk melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto guna menepis isu adu domba tersebut.

    “Mas Kaesang membuat rilis bahwa di tengah hiruk pikuk dan masalah yang kita hadapi ini, ada medsos yang cukup dibanjiri oleh banyak pihak yang mencoba mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, termasuk Mas Gibran dan PSI,” kata Raja Juli saat memberikan keterangan kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Ia pun mengungkapkan telah berkomunikasi intensif dengan tim Presiden Prabowo untuk meluruskan terkait video yang beredar di media sosial.

    Video tersebut, kata Raja Juli, berisi narasi yang berbeda dan seakan mengindikasikan Jokowi dan Gibran menggalang pertemuan hingga aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR yang berakhir ricuh setelah tewasnya pengemudi ojek online (ojol) di tengah aksi tersebut.

    Kaesang, melalui Raja Juli, pun menegaskan bahwa video tersebut merupakan kabar bohong (hoaks). PSI menyatakan setia dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti yang dideklarasikan pada Kongres PSI di Solo pada Juli lalu.

    “Jadi Mas Kaesang sudah sampaikan bahwa itu adalah hoaks. PSI seperti kongres di Solo yang lalu, Partai Gajah, setia dengan Pak Prabowo Subianto.

  • Polisi Bantah Serang dan Tembakan Gas Air Mata di Kampus Unisba & Unisba

    Polisi Bantah Serang dan Tembakan Gas Air Mata di Kampus Unisba & Unisba

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Jawa Barat telah membantah melakukan penyerangan gas air mata di dua kampus di Bandung, yakni Unpas dan Unisba pada Selasa (2/9/2025) dini hari.

    Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rochmawan mengatakan pihaknya justru tengah melakukan patroli untuk menjaga kamtibmas di Bandung.

    “Kami tidak menyerang ya [mahasiswa Unpas dan Unisba], kami patroli,” ujar Hendra saat dihubungi, Selasa (2/9/2025).

    Dia menambahkan saat patroli itu ditemukan tumpukan batu dan kayu serta massa yang diduga berkumpul di Tamansari dan memblokade jalan di area tersebut.

    Menemukan hal itu, kepolisian bersama prajurit TNI kemudian melakukan penertiban di lokasi. Massa dengan pakaian serba hitam itu mulai mundur dan memancing anggota untuk masuk ke area kampus sambil melemparkan molotov. Petugas kemudian menembakan gas air mata di jalan raya.

    “Mereka merancang skenario provokator dimana mereka memancing petugas dan mundur ke kampus Unisba dengan harapan petugas menyerang masuk kampus,” imbuhnya.

    Dalam hal ini, Hendra mengklaim bahwa pihaknya tidak terprovokasi dan bisa menahan diri untuk masuk ke dalam kampus. 

    Di samping itu, polisi dengan pangkat melati tiga ini menegaskan bahwa isu anggota membawa senjata peluru karet dan menembakkan gas air mata adalah hoaks. 

    Khusus gas air mata masuk ke kampus, menurut Hendra, hal itu disebabkan karena tertiup angin dari jalan Tamansari.

    “Mereka membuat framing bahwa petugas masuk ke kampus, membawa senjata peluru karet dan menembakkan gas air mata,” pungkasnya. 

  • Kronologis Polisi Tembakan Gas Air Mata ke Kampus Unisba & Unpas Versi Mahasiswa

    Kronologis Polisi Tembakan Gas Air Mata ke Kampus Unisba & Unpas Versi Mahasiswa

    Bisnis.com, BANDUNG — Aparat keamanan menembakkan gas air mata ke dalam kampus Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Universitas Pasundan (Unpas) di Jalan Tamansari, Bandung dalam kericuhan yang terjadi pada Senin (1/9/2025) malam.

    Presiden Mahasiswa Unisba Kamal Rahmatullah menuturkan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 23.30 WIB. Serangan aparat berlangsung secara tiba-tiba dan membuat mahasiswa berlari menyelamatkan diri.

    “Tiba-tiba ada sekelompok atau segerombol polisi dan TNI itu tiba-tiba menyerang begitu ke arah bawah, otomatis massa aksi yang dari atas itu berlarian ke dalam akhirnya sudah masuk di dalam, ada yang juga menembakkan gas air mata,” ujarnya dalam konferensi pers di Kampus Unisba, Selasa (2/9/2025).

    Kamal menuturkan saat kejadian sejumlah mahasiswa sebenarnya tengah mengevakuasi peserta aksi yang terluka maupun sesak napas akibat gas air mata saat demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat pada sore harinya. Kampus Unisba dalam setiap aksi demo kerap dipakai sebagai posko medis.

    “Nah, saya kira karena saya stay by di sini juga dengan kawan-kawan untuk sama-sama bersama kawan-kawan yang akhirnya terluka, saya cek dan saya sepenglihatan kawan-kawan pun tidak ada anak-anak SMP begitu. Semua pure massa aksi, massa aksi itu mahasiswa,” katanya.

    Ia menegaskan pemblokiran jalan yang dilakukan massa aksi semata-mata untuk menjaga area kampus tetap steril dari provokator. Jalur tersebut sekaligus menjadi ruang evakuasi bagi mahasiswa yang terdampak gas air mata.

    “Karena jalur evakuasi itu kawan-kawan rasa harus steril begitu, karena agar mempercepat mobilitas daripada evakuasi untuk akhirnya bisa diambil dan diamankan di Unisba,” kata Kamal.

    Pihaknya mengaku saat kericuhan adanya pelemparan molotov yang kemudian memicu aparat keamanan merangsek ke area dekat kampus. Namun, ia tidak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan tersebut.

    “Kalau misalnya sepengelihatan memang ada, cuma itu di luar dari kampus Unisba. Ada beberapa mahasiswa yang harus dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin [RSHS] Bandung,” pungkasnya.

  • PBNU Siap Dukung Prabowo Ciptakan Situasi Kondusif

    PBNU Siap Dukung Prabowo Ciptakan Situasi Kondusif

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan pihaknya siap mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas dan ketenangan masyarakat di tengah dinamika politik dan sosial belakangan ini.

    Menurut Gus Yahya, pertemuan tokoh agama dengan Presiden ke-8 RI itu di Istana Negara pada Senin (1/9/2025) sejak pukul 16.30 hingga 21.30 WIB, itu menunjukkan bahwa aspirasi publik tidak diabaikan, melainkan telah ditangkap dan ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh pemerintah maupun lembaga negara.

    “Sudah jelas bahwa harapan-harapan dan tuntutan-tuntutan masyarakat sudah didengar dan dipahami, dan benar-benar sudah dikerjakan upaya-upaya pemenuhannya secara sistematis dan strategis,” ujar Gus Yahya di Jakarta, Senin (1/9/2025).

    Ia menyebut PBNU bersama para pemimpin agama lain bersiap ikut berkontribusi dalam membina umat agar tetap tenang serta tidak mudah terprovokasi. Upaya ini, kata dia, penting untuk menciptakan situasi kondusif yang memungkinkan pemerintah bekerja optimal.

    “Kami akan membantu menciptakan rasa aman di tengah-tengah masyarakat, mengajak untuk lebih mendekat kepada Tuhan dan memohonkan pertolongan untuk bangsa kita ini. Karena di samping harapan-harapan besar tentang masa depan yang lebih baik, tentu juga ada tantangan-tantangan yang tidak kecil,” katanya.

    Selain menekankan peran NU dalam merawat ketenangan sosial, Gus Yahya juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Kepala negara untuk membuka ruang komunikasi secara rutin dengan tokoh agama.

    Dia menilai hal tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan pemuka agama.

    “Beliau tadi juga menyatakan sesuatu yang membuat kami semua sangat berbesar hati, bahwa beliau menginginkan ada pertemuan seperti ini secara rutin. Lebih sering lebih baik, tentu akan kita sesuaikan,” pungkas Gus Yahya.

  • Tidak Hanya Aparat, Prabowo Beri Bantuan untuk Korban Demonstrasi Sipil

    Tidak Hanya Aparat, Prabowo Beri Bantuan untuk Korban Demonstrasi Sipil

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan memberikan perhatian khusus bagi para korban dalam aksi demonstrasi yang berujung kericuhan di berbagai daerah. Bantuan akan diberikan tidak hanya kepada masyarakat sipil, tetapi juga aparat yang menjadi korban.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bahwa Kepala Negara menaruh atensi serius terhadap kondisi para korban.

    “Oh iya ada, pasti ada itu [bantuan]. Tidak hanya yang di Jakarta tapi Presiden juga memperhatikan yang di luar daerah seperti di Makassar. Presiden sangat punya perhatian terhadap korban, tidak hanya yang dari sipil, tapi juga dari aparat,” kata Gus Ipul saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/9/2025) malam.

    Menurutnya, bentuk bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing korban maupun keluarga mereka. Mulai dari biaya pendidikan, perbaikan atau renovasi rumah, hingga dukungan sosial lain.

    “Semua itu pasti tergantung asesmen. Pada dasarnya Presiden akan berikan bantuan yang diperlukan bagi para korban, dua-duanya ya masyarakat maupun aparat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Gus Ipul menyebut Presiden Ke-8 RI itu memiliki instrumen khusus untuk melakukan pendataan dan asesmen kebutuhan korban. Nantinya, tindak lanjut akan dibagi lintas kementerian sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

    “Jadi mungkin ada yang bagian rumah, mungkin bantuan sosial jika diperlukan, atau bantuan lain. Yang jelas ini adalah perhatian langsung dari Presiden,” tambahnya.

    Terkait sumber anggaran, Gus Ipul menyebut sebagian bantuan bisa berasal dari APBN, sebagian lagi dari kontribusi pihak swasta. 

    “Ya tentu ada yang dari APBN mungkin, nanti tentu ada dari swasta kan banyak sekali yang bantu. Tapi khusus ada perhatian sendiri dari Presiden. Itu bantuannya nanti seperti apa nanti lihat,” ujarnya.

    Dia juga mengungkapkan adanya rencana Presiden untuk mengunjungi keluarga korban di Makassar, meski jadwalnya masih menyesuaikan agenda.

    “Saya mendengar sendiri penjelasan Presiden betapa beliau punya atensi perhatian terhadap korban baik dari masyarakat sipil maupun petugas. Tentu dua-duanya ini harus dipikirkan keluarganya maupun juga mereka yang masih memerlukan perawatan,” kata Gus Ipul.

    Meskipun belum bisa merinci besaran anggaran yang disiapkan, tetapi Gus Ipul memastikan semua korban, termasuk yang berada di Jakarta, akan mendapatkan bantuan sesuai kebutuhannya. 

    “Insyaallah akan diberikan semua, saya belum bisa merinci ya. Tapi pasti dapat perhatian sesuai dengan kebutuhannya,” pungkas Gus Ipul.

  • Prabowo Minta Bantuan Semua Pihak Dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset

    Prabowo Minta Bantuan Semua Pihak Dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

    Namun, Kepala negara menyadari proses legislasi tidak bisa hanya digerakkan oleh pemerintah seorang diri, melainkan harus dijalankan bersama-sama dengan DPR sebagai mitra konstitusional.

    Hal itu disampaikan dalam pertemuan silaturahmi dengan tokoh lintas agama, pimpinan partai politik, serikat buruh, dan organisasi kepemudaan lintas iman di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9/2025).

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani mengungkapkan salah satu poin utama yang menjadi perhatian dalam dialog panjang tersebut adalah janji Presiden terkait percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.

    “Beliau berjanji yang pertama, RUU perampasan aset segera dibahas,” kata Andi Gani usai pertemuan.

    Tak hanya itu, Prabowo juga menyinggung aspirasi buruh terkait revisi regulasi ketenagakerjaan. Menurut Andi Gani, Presiden langsung meminta DPR agar menindaklanjuti tuntutan tersebut tanpa berlarut-larut.

    “Dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh, beliau minta pada Ketua DPR untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas,” tegasnya.

    Sementara itu, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, menuturkan ada tiga paket RUU yang menjadi desakan kelompok buruh kepada pemerintah dan DPR. 

    Tiga RUU itu meliputi RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, serta RUU tentang Pemilu yang bersih dan berintegritas.

    Menurut Said, Prabowo memberi tanggapan cepat khusus untuk RUU Perampasan Aset. Meski demikian, dia menekankan bahwa pembahasan dan pengesahan tidak bisa ditentukan oleh presiden saja, melainkan membutuhkan dorongan politik dari DPR.

    Said menilai RUU Perampasan Aset sangat mendesak sebagai instrumen hukum untuk menjerat para pejabat korup dan mengembalikan kerugian negara. 

    Ia menyinggung kasus dugaan korupsi yang menyeret eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai salah satu alasan mengapa regulasi ini tak boleh ditunda lagi.

     “Undang-undang paket kedua adalah, tadi sudah disampaikan Bung Andi, untuk menghilangkan Noel-noel yang lain, yaitu Wamen yang terlibat korupsi maka RUU Perampasan Aset harus segera disahkan. Sudah hampir puluhan tahun dan beliau tadi disampaikan, merespons sangat cepat sekali, bantu saya karena saya nggak bisa sendiri sebagai presiden, harus ada DPR, partai politik,” ucap Said menirukan respons Prabowo dalam forum.

    Lebih jauh, Said mengungkapkan Prabowo menaruh keyakinan besar bahwa RUU ini akan menjadi instrumen penting dalam pemberantasan korupsi, khususnya melalui mekanisme pembuktian terbalik.

    “Tapi beliau berkeyakinan, segera RUU Perampasan Aset ini sebagai pembuktian terbalik, agar koruptor-koruptor itu jera dan dimiskinkan, bisa disahkan segera, setidak-tidaknya mulai dilakukan pembahasan,” tandas Said.

  • Prabowo Janji Percepat RUU Perampasan Aset dan Ketenagakerjaan

    Prabowo Janji Percepat RUU Perampasan Aset dan Ketenagakerjaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan disambut positif oleh Gerakan Buruh Indonesia. 

    Kedua RUU tersebut dinilai krusial, masing-masing dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan memberikan kepastian hukum bagi pekerja.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani menuturkan, dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Senin (1/9/2025) malam, Kepala negara berjanji akan menindaklanjuti aspirasi buruh sekaligus mempercepat agenda legislasi strategis.

    “Presiden berjanji ruang demokrasi tetap terjaga. Dan beliau berjanji yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas. Dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh, beliau minta pada Ketua DPR untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas,” ujar Andi Gani.

    RUU Perampasan Aset sebelumnya berulang kali tertunda di parlemen meski telah lama masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). 

    Payung hukum ini dianggap penting untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, sekaligus mengembalikan aset negara yang dirampas melalui tindak pidana.

    Adapun RUU Ketenagakerjaan menjadi perhatian utama serikat pekerja karena berkaitan langsung dengan kepastian kerja, perlindungan upah, hingga jaminan sosial. 

    Buruh mendesak agar pembahasan RUU tersebut lebih melibatkan partisipasi publik, khususnya serikat pekerja, agar substansinya tidak merugikan pekerja.

    Dengan adanya komitmen Kepala Negara, Gerakan Buruh Indonesia menilai ada peluang besar bagi kedua RUU itu untuk segera masuk tahap pembahasan bersama DPR.

    “Gerakan Buruh Indonesia mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto. Dan kami menegaskan kami bukan berada di belakang Presiden, kami berada di bawah Presiden. Dan yang pasti, kami mendukung demonstrasi yang damai,” tandas Gani.

  • Nonaktif Anggota DPR Sekadar Formalitas, Parpol Tak Berani Tegas?

    Nonaktif Anggota DPR Sekadar Formalitas, Parpol Tak Berani Tegas?

    Bisnis.com, JAKARTA — Polemik status “nonaktif” yang disematkan sejumlah partai politik kepada kadernya di DPR mendapat sorotan dari publik.

    Khususnya, agar setiap nahkoda partai segera melakukan pergantian antarwaktu (PAW) terhadap anggota yang dianggap bermasalah.

    Sayangnya, pimpinan partai tampak enggan mengambil langkah tegas. Beberapa partai sebelumnya telah menyatakan menonaktifkan kader mereka di DPR. Meski begitu, keputusan tersebut menuai kritik lantaran dianggap hanya bersifat simbolis tanpa dasar hukum yang jelas.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, saat dimintai tanggapan mengenai desakan PAW, tidak memberikan jawaban tegas. Ia hanya mengulangi sikap partai soal status Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir.

    “Kemarin dari DPP Golkar seperti yang sudah disampaikan sekjen, bahwa Pak Adies Kadir sudah dinonaktifkan,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/9/2025).

    Ketika ditanya lebih lanjut mengenai hak-hak anggota DPR yang berstatus nonaktif, termasuk soal gaji, Bahlil kembali menghindar.

    “Iya nanti kita lihat,” kata Bahlil singkat.

    Hal serupa terlihat dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Saat dicecar pertanyaan terkait kemungkinan PAW terhadap Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Zulhas memilih diam dan langsung menuju mobilnya.

    Sikap yang tidak lugas dari para pimpinan partai tersebut semakin memperkuat persepsi publik bahwa kebijakan “nonaktif” hanyalah langkah sementara untuk meredam kritik, bukan upaya serius dalam menegakkan akuntabilitas politik.

    Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana, menilai istilah tersebut tidak memiliki dasar hukum dan lebih merupakan keputusan politik semata.

    “Nonaktif ini bukan istilah hukum, ini adalah keputusan politik. Kalau dalam hukum itu adanya pergantian antar waktu, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap,” ujar Denny saat dihubungi Bisnis, Senin (1/9/2025).

    Dia menjelaskan, pemberhentian sementara hanya berlaku dalam kondisi tertentu, seperti ketika anggota dewan menjadi tersangka atau terdakwa. Sementara itu, status nonaktif tidak pernah diatur dalam undang-undang.

    “Jadi nonaktif ini istilah yang tidak muncul dalam undang-undang, sehingga lebih bersifat politis dari langkah yang diambil partai untuk meredakan ketegangan dengan publik. Tapi konsekuensi hukumnya tidak jelas,” tegasnya.

    Denny menilai, perdebatan soal nonaktif seharusnya menjadi momentum untuk mendorong reformasi yang lebih mendasar.

    “Yang harus ditargetkan bukan hanya anggota dewan yang dijatuhi sanksi, tetapi lebih jauh adalah reformasi DPR dan reformasi partai politik. Karena anggota dewan yang relatif bermasalah hadir lewat proses rekrutmen dan pemilu yang juga bermasalah,” ujarnya.

    Hal senada disampaikan pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari. Ia menegaskan bahwa istilah nonaktif tidak dikenal dalam Undang-Undang MD3, sehingga anggota DPR yang dinyatakan nonaktif oleh partai tetap berhak menerima gaji dan tunjangan.

    “Ya, karena istilah nonaktif itu tidak dikenal dengan Undang-Undang MD3, sehingga tidak bermakna nonaktif itu diberhentikan. Tentu saja kalau tidak diberhentikan, segala haknya sebagai anggota masih akan mereka dapatkan,” jelas Feri.

  • Jam Tangan Ahmad Sahroni Dikembalikan, Warga: Bukan Hak Kita

    Jam Tangan Ahmad Sahroni Dikembalikan, Warga: Bukan Hak Kita

    Bisnis.com, JAKARTA – Jam tangan mewah milik anggota DPR RI nonaktif Ahmad Sahroni yang dijarah akhirnya dikembalikan secara sukarela oleh warga.

    Jam tangan yang diduga bermerek Richard Mille edisi terbatas, model RM 40-01 McLaren Speedtail, dengan nilai estimasi mencapai Rp11,7 miliar, menjadi salah satu barang yang dikembalikan. Sebelumnya, rumah crazy rich Tanjung Priok ini dijarah yang didalamnya berisi banyak barang-barang mewah, mulai dari mobil-mobil mewah, tas dan jam tangan bermerek, kolam renang, hingga koleksi mainan. 

    Berdasarkan video yang beredar di media sosial, pengembalian dilakukan oleh seorang ibu yang mewakili anaknya, didampingi oleh Ketua RT dan RW setempat di Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    “Saya sudah bilang sama dia, Kak, ini jam bukan hak kita. Bapaknya juga udah ngomong, kita pulangkan ya,”  ujar sang ibu dalam video tersebut.

    Ibu dari bocah berusia 14 tahun ini juga sempat berseloroh mengenai cara menggunakan jam mewah tersebut.“Saya pegangin saja. Namanya kita orang susah ya, Pak,” ujar sang ibu.

    Peristiwa pengembalian barang berharga ini menjadi sorotan dan telah viral di berbagai platform media sosial.

    Sebelumnya, sejumlah rumah pejabat mulai dijarah oleh orang tidak dikenal setelah peristiwa aksi unjuk rasa terkait tunjangan DPR dan demo pengemudi ojol yang dilindas mobil Brimob. 

    Tercatat, rumah anggota DPR RI nonaktif Ahmad Sahroni di Jakarta Utara mulai dijarah massa anarkis dan OTK pada Sabtu (30/8/2025). Kemudian, rumah Uya Kuya, Eko Patrio hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menjadi target penjarahan orang tidak dikenal.

  • Said Iqbal: Pejabat dan DPR Hentikan Flexing dan Hedonisme

    Said Iqbal: Pejabat dan DPR Hentikan Flexing dan Hedonisme

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan bahwa demonstrasi tetap harus diberi ruang sebagai sarana kelompok masyarakat kecil menyampaikan aspirasi. 

    Hal itu disampaikan dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, Senin (1/9/2025).

    “Demonstrasi itu satu-satunya cara bagi buruh, petani, nelayan, mahasiswa, dan kelompok bawah untuk menyampaikan aspirasi ketika lembaga formal lambat atau tidak mau mendengar. Tentu harus konstitusional, konstruktif, tanpa kekerasan, dan tidak boleh anarkis. Pada titik itu, Bapak Presiden setuju,” kata Said Iqbal.

    Iqbal juga menyoroti gaya hidup flexing dan hedonisme yang dilakukan sejumlah anggota DPR di tengah situasi ekonomi sulit.

    Menurutnya, perilaku tersebut tidak pantas ketika rakyat menghadapi gelombang PHK, rendahnya upah buruh, serta masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.

    “Flexing dan hedonisme ini tadi kami sampaikan kepada Mbak Puan dan juga Bapak Presiden agar dihentikan. Begitu pula pada menteri dan wakil menteri,” ujarnya.

    Dalam pertemuan itu, Iqbal membawa enam isu utama yang menjadi tuntutan buruh, termasuk percepatan pembahasan tiga rancangan undang-undang (RUU) prioritas yakni RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, dan RUU Redesign Sistem Pemilu.

    “RUU Ketenagakerjaan harus segera dibahas. Outsourcing, kontrak kerja, dan upah murah ini tarik-menarik kepentingan. Sisa waktu tinggal setahun, DPR jangan malas,” tegasnya.

    Selain itu, Said Iqbal mendesak pemerintah segera menindaklanjuti isu-isu mendesak lain, seperti potongan tarif ojek online 10%, pembentukan Satgas PHK, pencabutan PP Nomor 35 Tahun 2021 terkait outsourcing sesuai putusan MK, serta reformasi pajak.

    Dia mengusulkan penghapusan pajak atas THR, pesangon, dan JHT, serta kenaikan PTKP (pendapatan tidak kena pajak) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan. 

    Menurutnya, Prabowo merespons positif berbagai masukan yang disampaikan oleh kelompok buruh, mahasiswa, tokoh agama, dan elemen lain yang hadir.

    “Suasana pertemuan sangat cair, dari sore hingga malam. Prinsipnya, Pak Presiden merespons baik,” pungkas Said Iqbal.