Category: Bisnis.com Nasional

  • Ini Profil Diplomat Peru Zetro Leonardo Purba

    Ini Profil Diplomat Peru Zetro Leonardo Purba

    Bisnis.com, JAKARTA — Penata Kanselerai Muda KBRI Lima, Peru pada Kementerian Luar Negeri Zetro Leonardo Purba tutup usia akibat ditembak orang tidak dikenal (OTK) ketika bersepeda di Lima, Peru.

    Zetro Leonardo Purba sering disebut juga Leonardo Zetro Purba merupakan diplomat karier Indonesia. Berusia sekitar 40 tahun dan baru menjalani tugas sebagai Penata Kanselerai Muda di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Lima, Peru, sejak awal 2025 kurang lebih baru lima bulan.

    Jejak Karier Sebelumnya:

    2019–2022: Bertugas di Konsulat Jenderal RI (KJRI) Melbourne sebagai Bendahara & Penata Kerumahtanggaan.   

    2024: Menjabat sebagai Sub Manajer Kinerja Organisasi di Sekretariat Ditjen Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI.  

    2018: Meraih Sertifikasi Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) pada 6 Juni 2018.

    Kolega mengenangnya sebagai pribadi yang ramah, pekerja keras, rendah hati, dan sangat berdedikasi.  Zetro dikenal sebagai sarjana akuntansi yang cukup giat pada bidang pendidikannya.

    Sebelumnya, Penata Kanselerai Muda KBRI Lima, Peru pada Kementerian Luar Negeri Zetro Leonardo Purba tutup usia akibat ditembak orang tak dikenal (OTK) di Lima, Peru.

    Menteri Luar Negeri, Sugiono menegaskan pihaknya akan mengusut tuntas perkara penembakan tersebut. Dia juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Kepolisian di Peru dan pihak Kementerian Luar Negeri Peru untuk menyelidiki kasus penembakan itu hingga tuntas.

    “Kami sudah sampaikan ke Kemenlu Peru dan kepolisian di sana untuk menyelidiki kasus ini hingga tuntas,” tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (2/9).

    Dia juga meminta pihak KBRI di Lima Peru untuk mengawal terus perkembangan penyelidikan kasus penembakan tersebut sekaligus mengawal proses pemulangan almarhum ke Tanah Air.

    “Kawal proses pemulangan almarhum ke Indonesia,” katanya.

    Sugiono juga menyampaikan dukacita yang mendalam atas tewasnya Zetro Leonardo Purba yang ditembak OTK beberapa waktu lalu di Lima, Peru.

    “Saya selaku pimpinan Kementerian Luar Negeri luar merasakan duka yang begitu mendalam. Beliau meninggalkan istri dan tiga orang anak,” ujarnya.

    Dia mendoakan almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. “Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan,” tuturnya.

  • Direktur Lokataru Delpedro Diduga Dijemput Paksa 7-10 Anggota, Ini Kronologinya

    Direktur Lokataru Delpedro Diduga Dijemput Paksa 7-10 Anggota, Ini Kronologinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Tim advokasi mengungkap Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen diduga dijemput paksa oleh 7-10 anggota Polda Metro Jaya.

    Tim Advokasi sekaligus Asisten Peneliti Lokataru, Fian Alaydrus mengatakan Delpedro dijemput paksa sekitar 22.45 WIB di kantor Lokataru yang berlokasi di Pulo Mas, Jakarta Timur.

    “Ada 7 sampai 10 orang langsung masuk ke belakang,” ujar Fian di Polda Metro Jaya, Selasa (2/9/2025).

    Dia menambahkan, kala itu Delpedro tengah bersantai setelah pulang dari pekerjaannya. Kemudian, salah satu petugas menanyakan sosok Delpedro di kantor Lokataru.

    Delpedro, kata Fian, dengan lantang mengakui identitasnya. Singkatnya, Delpedro dijemput paksa oleh kepolisian atas tudingan yang dinilai kubu Lokataru tidak jelas.

    “Saya kira masih perlu ditelusuri tuh, setahu saya Pedro merasa tidak cukup keterangan [penjemputan] atas dasar apa, suratnya mana,” imbuhnya.

    Adapun, Fian mengemukakan bahwa Delpedro juga tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk kuasa hukumnya dalam dugaan penjemputan paksa.

    “Langsung disitu Pedro sempat meminta tunggu kuasa hukum saya bang Haris Azhar, terus [kata petugas] ‘sudah tidak usah langsung di Polda’ udah langsung ganti baju,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary mengatakan Delpredro telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan provokatif terhadap pelajar untuk demo.

    Delpedro diduga kepolisian telah menghasut anak dibawah umur melakukan tindakan anarkis serta menyebarkan informasi bohong melalui media sosial.

    “Saudara DMR diduga melakukan tindak pidana menghasut untuk melakukan pidana dan atau menyebarkan informasi elektronik yang diketahuinya membuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan dan keresahan,” ujar Ade Ary di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

    Atas perbuatannya, Delpedro dipersangkakan pasal berlapis mulai dari Pasal 160 KUHP, Pasal 45A Ayat 3 Juncto Pasal 28 Ayat 3 UU No.1/2024 tentang ITE, hingga Pasal 76H Jo Pasal 15 Jo Pasal 87 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

  • Dampak Demo, Renovasi Dua Jembatan di Jakarta Sampai Rp19 Miliar

    Dampak Demo, Renovasi Dua Jembatan di Jakarta Sampai Rp19 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jakarta membutuhkan tambahan biaya sebesar Rp19 miliar untuk memperbaiki 2 jembatan penyebrangan orang (JPO) yang telah dirusak demonstran beberapa waktu lalu.

    Gubernur Jakarta Pramono Anung menilai bahwa kedua JPO tersebut rusak berat dan akan diperbaiki total pemerintah provinsi Jakarta dengan biaya mencapai Rp19 miliar. Pramono menjelaskan kedua JPO tersebut ada di depan Polda Metro Jaya dan Senen Jakarta Pusat. 

    “Biaya secara total kerugian yang kemarin saya sampaikan Rp55 miliar, termasuk dua JPO tadi, sekarang menjadi sekitaran Rp80 miliar,” tutur Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/9/2025).

    Dia mengatakan mahalnya anggaran yang dibutuhkan itu tidak hanya untuk bangun JPO saja, tetapi juga lift yang ada di kedua JPO tersebut.

    Pramono berharap pemerintah pusat mau turun gunung dan membantu biaya semua perbaikan fasilitas umum di wilayah Jakarta

    “Dalam kesempatan ini saya juga meminta bantuan kepada Kementerian PU apabila beliau berkenaan untuk yang JPO di Senen dan juga JPU di Polda untuk dibantu oleh pemerintah pusat,” katanya.

    Pramono juga menjelaskan bahwa tidak hanya JPO saja yang menjadi korban dari amukan demonstran beberapa hari lalu, tetapi juga sejumlah lampu lalu lintas juga sempat dirusak.

    Menurut Pramono, total ada 18 lampu lalu lintas yang rusak selama demo sepekan kemarin di sejumlah jalan di Jakarta.

    “Dari 18 traffic light itu, 17 sudah diperbaiki sementara satu lagi masih proses yang ada di Slipi,” ujarnya

  • Seskab Teddy dan Menteri PU Bahas Perbaikan Fasilitas Umum Rusak Dampak Aksi Anarkis

    Seskab Teddy dan Menteri PU Bahas Perbaikan Fasilitas Umum Rusak Dampak Aksi Anarkis

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menggelar pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, beserta Sekjen dan Dirjen Kementerian PU, di Gedung Sekretariat Kabinet RI pada Senin (1/9/2025) malam.

    Informasi tersebut disampaikan melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet pada Selasa (2/9/2025).

    Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan percepatan pemulihan fasilitas umum pasca kerusakan akibat aksi anarkis dalam demonstrasi yang terjadi pada pekan lalu di sejumlah kota.

    “Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo, pertemuan ini diadakan untuk membahas kemajuan dan progres terkait perbaikan beberapa fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat adanya beberapa aksi anarkis dalam demonstrasi di minggu kemarin,” tulis akun @sekretariat.kabinet.

    Presiden Ke-8 RI itu, kata Teddy, secara tegas menginstruksikan agar seluruh fasilitas publik yang rusak segera diperbaiki dan difungsikan kembali.

    Hal ini demi memastikan masyarakat dapat kembali menggunakan sarana publik dengan normal, sehingga aktivitas sosial dan ekonomi berjalan lancar.

    Dia melanjutkan bahwa Pemerintah menargetkan proses perbaikan berjalan cepat dan terkoordinasi, dengan melibatkan kementerian terkait serta pemerintah daerah.

    “Presiden Prabowo memberikan instruksi agar seluruh fasilitas umum yang mengalami kerusakan beberapa kota di Indonesia untuk diperbaiki secepat mungkin, sehingga dapat segera digunakan kembali oleh masyarakat, dan aktivitas bisa kembali berjalan lancar,” pungkas Teddy.

  • Komnas HAM Sebut Ada Pelanggaran HAM di Kasus Kematian Ojol Affan Kurniawan

    Komnas HAM Sebut Ada Pelanggaran HAM di Kasus Kematian Ojol Affan Kurniawan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komnas HAM menemukan pelanggaran HAM dalam kasus kematian pengemudi ojol Affan Kurniawan yang dilindas mobil Brimob di Jakarta.

    Komisioner Pemantauan Komnas HAM Saurlin P. Siagian mengatakan pihaknya berkesimpulan adanya pelanggaran tersebut setelah melakukan gelar perkara di Divpropam Polri. Hanya saja, dia belum menyimpulkan pelanggaran HAM itu termasuk ke kategori berat atau ringan.

    “Yang pasti ada pelanggaran HAM,” ujar Saurlin di Divpropam Polri, Selasa (2/9/2025).

    Dia menambahkan, dalam gelar perkara itu telah disimpulkan bahwa perbuatan anggota terduga pelanggar berat yakni Kompol Kosmas dan Kompol Rohmat berpotensi melanggar etik dan pidana.

    Dengan demikian, hasil gelar perkara yang dilakukan etik oleh Propam Polri ini bakal dilimpahkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) untuk ditindak lebih lanjut.

    “Tadi disimpulkan bahwa ada dugaan tindak pidana dan juga pelanggaran etik dan akan dilimpahkan ke Bareskrim Polri,” imbuhnya.

    Di samping itu, Saurlin menegaskan bahwa pihaknya bertugas untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap proses pengusutan peristiwa yang menewaskan Affan ini.

    “Komnas HAM akan terus melakukan fungsinya untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap proses ini untuk memastikan suatu proses yang berkeadilan dan juga patut,” pungkasnya.

  • Serikat Ojol Tegaskan Orang yang Temui Wapres Gibran Bukan Anggotanya

    Serikat Ojol Tegaskan Orang yang Temui Wapres Gibran Bukan Anggotanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAl) menegaskan pengemudi ojek online yang diundang Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bukan anggotanya.

    Ketua SPAI, Lily Pujiati mengatakan bahwa dirinya hanya mengenal dua pengemudi ojek online (ojol) yang mengenakan jaket Maxim dalam unggahan video Setwapres RI itu.

    “Bukan anggota SPAI mereka mewakili individu. Kenal 2 orang Maxim kalau yang lain tidak kenal,” ujar Lily saat dihubungi, Selasa (2/9/2025).

    Dia menambahkan, SPAI juga tidak mengetahui informasi secara lengkap dalam pertemuan yang antara Gibran dengan sejumlah perwakilan ojol tersebut. Di samping itu, dia juga menduga bahwa undangan Gibran terhadap pengemudi ojol itu bersifat seremonial.

    “Ga ada [diberitahu pembicaraannya]. Seperti hanya, mereka dan Tuhan yang tau. Bahkan bahasa yang dipakai juga bahasa planet,” imbuhnya.

    Namun demikian, Lily mengaku sempat berkomunikasi dengan salah satu pengemudi ojol berjaket Maxim yang diundang ke istana Wapres. Perwakilan ojol itu, kata Lily, sempat mengusulkan agar pengemudi ojol bisa mendapatkan juga BPJS Ketenagakerjaan.

    “Kalau yang dari Maxim sepertinya soal BPJS,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, pertemuan ojol dan Gibran berlangsung di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Minggu (31/08/2025). 

    Dalam pertemuan ini, Wapres Ke-14 RI itu dan para perwakilan pengemudi Ojol dari Gojek, Grab, Maxim, dan inDrive tersebut membahas perkembangan situasi terkini pasca musibah yang menimpa salah seorang pengemudi Ojol, Affan Kurniawan.

    Salah seorang perwakilan pengemudi dari Gojek, Rahman, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi para driver ojol untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Wapres.

    Lebih lanjut, Rahman menyampaikan bahwa para pengemudi Ojol mengharapkan pemerintah bergerak cepat untuk mengatasi dinamika yang terjadi di tanah air, khususnya gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah.

    “Dan juga kita minta kepada pihak pemerintah untuk lebih cepat, untuk mengkondisikan kejadian-kejadian dan keadaan hari ini. Karena terus terang, dengan [adanya unjuk rasa] beberapa hari ini kami teman-teman ojek online terganggu dalam mata pencaharian. Jumlah penumpang menurun, rasa was-was,” ujar Rahman.

  • Polisi Jemput dan Tangkap Direktur Eksekutif Lokataru Delpedro Marhaen, Ini Kronologisnya

    Polisi Jemput dan Tangkap Direktur Eksekutif Lokataru Delpedro Marhaen, Ini Kronologisnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya akhirnya angkat bicara terkait aksi jemput paksa terhadap Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen.

    Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi menjelaskan penangkapan itu dilakukan karena Delpedro Marhaen diduga telah melakukan provokasi agar pelajar dan anak-anak remaja mengikuti aksi beberapa hari terakhir melalui media sosial dan pesan instan.

    “Ditangkap atas dugaan ajakan hasutan provokatif dengan melibatkan pelajar dan anak berusia di bawah 18 tahun,” tuturnya di Jakarta, Selasa (2/9).

    Atas perbuatannya, Ade menyebut bahwa Delpedro Marhaen diduga melanggar Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 45A ayat (3) jo Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang ITE.

    “Ditambah Pasal 76 huruf H jo Pasal 15 jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa Delpedro Marhaen saat ini masih diperiksa intensif oleh tim penyidik Polda Metro Jaya untuk perkuat alat bukti yang memberatkan.

    “Jadi mohon waktu saat ini tim penyidik masih melakukan pendalaman ya,” ujarnya.

  • Antisipasi Demo di DPR Hari Ini, Polisi Siagakan 6.148 Personel

    Antisipasi Demo di DPR Hari Ini, Polisi Siagakan 6.148 Personel

    Bisnis.com, JAKARTA — Polisi menyiagakan 6.148 personel dalam antisipasi aksi unjuk rasa atau demo untuk di depan Gedung DPR/MPR Jakarta pada Selasa (2/9/2025).

    Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan ribuan personel itu merupakan gabungan dari kepolisian, TNI, hingga Pemda Jakarta.

    “Di DPR ada 6.148 personel,” kata Susatyo Saat dihubungi Selasa (2/9/2025).

    Selain di DPR, Susatyo mengatakan pihaknya juga menyiagakan 885 personel di wilayah Jakarta Pusat seperti Monas dan kawasan Patung Kuda.

    Adapun, dia menekankan pengamanan bakal dilakukan secara umanis, tanpa penggunaan senjata api. Di samping itu, dia mengimbau agar massa tidak melakukan tindakan anarkis seperti merusak fasilitas umum.

    “Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik,” imbuhnya.

    Kemudian, Susatyo mengemukakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas bersifat situasional dalam aksi unjuk rasa kali ini.

    Artinya, rekayasa lalu lintas ini bakal diterapkan apabila terdapat peningkatan aktivitas di lapangan. Dengan demikian, dia mengimbau agar pengendara bisa menggunakan jalur alternatif saat aksi berlangsung.

    “Arus lalin situasional melihat eskalasi massa di lapangan. Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” pungkasnya.

  • Menlu Sugiono Berduka atas Tewasnya Diplomat RI di Peru

    Menlu Sugiono Berduka atas Tewasnya Diplomat RI di Peru

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono angkat bicara terkait peristiwa penembakan seorang diplomat RI di Peru.

    Dalam video yang diunggah pada akun media sosial Instagram @menluri, Selasa (2/9/2025), Sugiono mengonfirmasi diplomat RI bernama Zetro Leonardo Purba meninggal dunia di Lima, Peru karena ditembak oleh orang yang tidak dikenal.

    “Saya selaku pimpinan kementerian luar negeri merasakan duka yang mendalam. Kami sudah menyampaikan kepada pihak Kementerian Luar Negeri Peru dan kepolisian di sana untuk bisa menyelidiki kasus ini hingga tuntas,” katanya.

    Sugiono menuturkan Zetro meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak. Dia juga mengatakan telah melakukan pembicaraan lewat telepon kepada, istri almarhum, Ibu Priscillia dan juga kepada Duta Besar Indonesia untuk Peru, Ricky Suhendar di Lima. 

    Sugiono menambahkan dirinya telah memerintahkan Kedubes RI di Lima untuk mengawal proses penyelidikan kematian Zetro. Selain itu, proses pemulangan jenazah Zetro juga sedang diupayakan.

    Dia juga menyampaikan kepada seluruh jajaran di Kementerian Luar Negeri untuk tetap sabar, tabah, dan tegar, dan tetap menjadikan faktor keselamatan sebagai sesuatu yang utama di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara.

    “Kami sangat berduka kehilangan. Saudara Zetro Purba adalah seorang penata kanselerai di Kedutaan RI di Lima, seorang pegawai yang penuh dedikasi, dan saya harap yang terbaik bisa kita berikan dalam rangka mengusut kasus ini hingga tuntas,” katanya.

    Sebelumnya, dilansir dari situs berita Infobae pada Selasa (2/9/2025), Korban bernama Zetro Leonardo Purba (40), ditembak hingga tiga kali oleh dua pelaku yang mengendarai sepeda motor. Dia sempat dilarikan ke Klinik Javier Prado, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah.

    Kepolisian Nasional Peru (PNP) juga tengah melakukan penyelidikan di lokasi. “Ini adalah kasus pertama pembunuhan dengan modus pembunuhan berbayar di Distrik Lince tahun ini. Motif penembakan masih belum diketahui,” ujar Komisaris PNP Guívar kepada TV Perú Noticias.

    Dia juga tidak menutup kemungkinan bahwa kasus ini terkait aksi balas dendam. “Kami masih mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan rekaman kamera keamanan, diduga pelaku adalah warga asing,” tambahnya.

  • Kompolnas Awasi Gelar Perkara Mobil Brimob Pelindas Affan Ojol

    Kompolnas Awasi Gelar Perkara Mobil Brimob Pelindas Affan Ojol

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengikuti sidang gelar perkara etik terduga pelanggar berat dalam perkara kematian pengemudi ojol Affan Kurniawan (21).

    Komisioner Kompolnas, Choirul Anam mengatakan dalam gelar perkara ini akan membuka konstruksi perkara terkait kematian Affan yang dilindas mobil Brimob.

    “Itu gelar perkara memastikan biasanya konstruksi peristiwanya kayak apa, pelanggaran yang ada kayak apa, bukti-bukti yang menyertainya kayak apa. Tapi ini masih dalam rangka etik,” ujarnya di Mabes Polri, Selasa (2/9/2025).

    Dia menambahkan, dalam gelar perkara ini juga akan membuka kedudukan hukum dari Kompol Kosmas dan Bripka Rohmat. Di samping itu, potensi pidana juga bakal diperhitungkan potensi pidana yang menjerat keduanya.

    “Jadi hari ini semoga jelas konstruksi peristiwanya untuk etiknya, yang kedua jelas standing hukumnya untuk potensi pidananya,” imbuhnya.

    Adapun, Anam berharap bahwa sanksi terhadap Kompol Kosmas dan Bripka Rohmat bisa berlanjut ke tahapan pengusutan pidananya. Pasalnya, perbuatan keduanya berpotensi merupakan pelanggaran berat.

    “Kami berharap, Kompolnas berharap ini juga tidak berhenti di etik, tapi juga di pidana,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Mabes Polri mengemukakan bahwa Kompol Kosmas merupakan Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri dan Bripka Rohmat adalah anggota Brimob Polda Metro Jaya.

    Adapun, Bripka Rohmat berperan sebagai pengemudi mobil Brimob yang melindas Affan. Sementara itu, Kompol Kosmas merupakan Komandan yang duduk di samping kursi kemudi. 

    Dalam hal ini, Karowabprof Divpropam Mabes Polri, Brigjen Agus Wijayanto mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan unsur pidana atas peristiwa yang menyeret Kosmas dan Rohmat.

    “Proses pidananya dalam pemeriksaan akreditor di Propam ini memang ada, ditemukan ada unsur, unsur pidana. Oleh karena itu, kita laksanakan gelar,” ujar Agus di Divhumas Polri, Senin (1/9/2025).